Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2012 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi a. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PPSDI) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan sumber daya investasi infrastruktur. Fungsi yang diemban PPSDI meliputi: (1) Pengembangan Pola Investasi Infrastruktur; (2) Pembinaan Sumber Daya Material dan Peralatan; (3) Pembinaan Pasar dan Daya Saing; dan (4) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Pusat.

Tugas pokok dan fungsi PPSDI tersebut di atas bisa dijabarkan secara lebih lanjut kedalam tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dan bidang di dalam struktur organisasi PPSDI, sebagai berikut: 1)

Bidang Pengembangan Pola Investasi Bidang Pengembangan Pola Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan pola investasi infrastruktur. Terdiri atas dua sub bidang: (a) Sub Bidang Pengembangan Strategi Investasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi infrastruktur, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria investasi infrastruktur dan penyusunan bahan pengembangan pola-pola investasi serta pemetaan sumber daya; (b) Sub Bidang Fasilitasi Investasi yang bertugas melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi, serta penyiapan bahan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

2)

Bidang Material dan Peralatan Bidang Material dan Peralatan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan sumber daya material dan peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur. Terdiri atas: (a) Sub Bidang Sumber Daya Material yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur; (b) Sub Bidang Sumber Daya Peralatan yang bertugas melakukan penyiapan bahan

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, BP Konstruksi, Kementerian PU

1


perumusan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur. 3)

Bidang Pasar dan Daya Saing Bidang Pasar dan Daya Saing bertugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pasar dan daya saing. Terdiri atas dua sub bidang: (1) Sub Bidang Peningkatan Pasar bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembinaan peningkatan pasar, serta penyiapan bahan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi; (2) Sub Bidang Peningkatan Daya Saing bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

4)

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha terdiri atas: (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga yang melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan dan rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu; (2) Sub Bagian Program, Keuangan, dan Sarana yang melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi, produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara, koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat serta pembinaan dan pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sesuai Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU, PPSDI mempunyai 1 (satu) Balai, yaitu Balai Sumber Daya Investasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur serta pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material serta peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai.

Balai Sumber Daya Investasi yang berlokasi di Jakarta mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur serta pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material


2


serta peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai. Fungsi dari Balai SDI: 1) Penyusunan program kerja; 2) Pengumpulan dan pengolahan data sumber daya material dan peralatan konstruksi, daya saing, pasar konstruksi domestik dan internasional; 3) Pelaksanaan pemeliharaan parsarana dan sarana; 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pola investasi infrastruktur; 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 6) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Balai; 7) Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Foto 1.1 Keluarga Besar Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi


3


b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PPSDI dibantu oleh Balai Sumber Daya Investasi yang berkedudukan di Jakarta. Struktur organisasi PPSDI bisa dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi c. Wilayah Kerja Unit Eselon II Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU dan Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU, wilayah kerjanya meliputi seluruh bagian Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi


4


d. Sumber Daya Organisasi 1) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pilar penggerak roda organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai dan penyebaran pegawai di lingkungan Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi berdasarkan pangkat/golongan, jenjang pendidikan serta jenis kelamin bisa di lihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG (Per Desember 2012)

NO

UNIT KERJA

1 PPSDI 2 BALAI SDI JUMLAH

IV III d c b a d c b 1 2 3 6 3 1 1 1 3 3 7 3

II

I

a d c b a d c b a 19 2 1 7 26 2 1

JUMLAH 37 9 46

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Grafik 1.1 Distribusi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang


5


REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN (Per Desember 2012)

NO

UNIT KERJA


S3

JENJANG PENDIDIKAN S2 S1/D4 D3 SMU SMP SD 10 24 2 1 1 8 11 32 2 1

JUMLAH 37 9 46

Tabel 1.2 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Negeri Berdasarkan Jenjang Pendidikan

REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN JENIS KELAMIN (Per Desember 2012)

NO

UNIT KERJA


JENIS KELAMIN PEREMPUAN LAKI-LAKI 18 19 3 6 21 25

JUMLAH 37 9 46

Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin


6


Grafik 1.3 Distribusi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dilihat dari segi sumber daya manusia, PPSDI didukung oleh staff pelaksana potensial lulusan S1 (68.09%) dan S2 (25.53%) yang 65.96% diantaranya masih dalam masa usia produktif awal (23-30 tahun). Meskipun demikian, dukungan staff pelaksana senior dengan pengalaman kerja tinggi cukup sedikit, hanya 12,76 % dari jumlah seluruh staff pelaksana.

Foto 1.2 Keluarga Besar Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi


7


2) Sumber Daya Fisik Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi mulai pertengahan tahun 2012 telah menempati ruang kantor baru yang ada di Gedung Utama Baru Kementerian PU lantai 13 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Peminjaman Penggunaan Ruang antara Project Manager KSO PP-BRANTAS dengan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi tanggal 8 Agustus 2012 berhak menempati lantai 13 Gedung Utama Baru Kementerian Pekerjaan Umum

dengan

Berita

Acara

Opname

Fisik

Interior

dan

IT

Lepas

No.

12d/OF/GDGUTM/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Kunci Lantai 13 No. 96/BAP-GC/VIII/2012. Sedangkan kantor PPSDI yang lama telah dikembalikan kepada Sekretariat Sumber Daya Air sesuai Berita Acara Pengembalian Ruang Kantor di Gedung STT Sapta Taruna Ditjen Sumber Daya Air No. 198/BA/KK/2012 dan No, 03/BAP/Ki/2012 tertanggal 31 Juli 2012.

Foto. 1.3 Kantor Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi di Lantai 13 Gedung Utama Baru Kementerian Pekerjaan Umum


8


1.2

Kondisi dan Tantangan Pembangunan a. Kondisi Tantangan Pembangunan Periode 2010 - 2014 Kondisi yang harus dihadapi PPSDI dalam mendukung program pembinaan konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut:  PPSDI harus membangun kelembagaan yang kokoh dan kerjasama sinergis dengan institusi terkait, baik intern maupun lintas Kementerian, berkaca pada posisinya sebagai organisasi yang baru terbentuk;  Mendorong terwujudnya kondisi iklim investasi infrastruktur pekerjaan umum yang kondusif serta industri konstruksi yang unggul dan mandiri melalui perumusan kebijakan terkait;  Melaksanakan pemberdayaan sumber daya investasi yang aplikatif dan adaptif sesuai tuntutan investasi infrastruktur dan industri konstruksi;  Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI) yang terpercaya;  Berperan aktif dalam fora perundingan liberalisasi dan kerjasama perdagangan jasa konstruksi, khususnya dalam mendukung realisasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015;  Melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas penyelenggaraan sumber daya investasi.

Adapun tantangan terkait kegiatan pembinaan sumber daya investasi dalam mendukung program pembinaan konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut ini:  Adanya defisit kapasitas pembiayaan antara nilai kebutuhan investasi infrastruktur dan anggaran Pemerintah Pusat;  Progress Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur berjalan lambat;  Adanya ketidaksesuaian antara demand dan supply Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) dalam hal: kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu;  Adanya tuntutan inovasi MPK dalam rangka: Green Building, Sustainable Construction, dan The Finest Build Environment;  Adanya ketergantungan pada MPK impor;  Belum tersedianya sistem informasi sumber daya investasi yang terpercaya;  Adanya disparitas pasar konstruksi domestik;


9


 Penguasaan pasar konstruksi internasional oleh pelaku konstruksi nasional masih terbatas;  Forum perundingan liberalisasi dan kerjasama perdagangan jasa konstruksi semakin luas dan mendalam.

Grafik 1.4 Kebutuhan Investasi Infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, Tantangan Investasi Infrastuktur yang Harus Dijawab

b. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2012 Kondisi yang harus dihadapi Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi untuk kurun waktu TA 2012 adalah sebagai berikut ini:  Kesamaan Tugas Pokok dan Fungsi, khususnya antara Bidang Pengembangan Pola Investasi dengan (1) Bidang Pengembangan Investasi (Pusat Kajian Strategis); (2) Bidang Investasi (Badan Pengatur Jalan Tol); (3) Bidang Analisis Keuangan, Investasi, dan Promosi (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum); (4) Sub Direktorat (Subdit) Investasi Air Minum (Direktorat Penyediaan Air Minum – Ditjen Cipta Karya); (5) Subdit Kelembagaan (Direktorat Penataan Sumber Daya Air – Ditjen Sumber Daya Air); (6) Subdit Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan


10


(Direktorat Bina Teknik – Ditjen Bina Marga) sehingga menyulitkan dalam menentukan kewenangan substansi pembinaan investasi di lingkungan Kementerian PU;  Belum adanya harmonisasi kebijakan antar instansi/kementerian terkait kebijakan investasi pembangunan infrastruktur;  Distorsi harga MPK yang relatif tinggi di berbagai wilayah Indonesia bagian timur, terutama material semen, baja, dan aspal akibat keterbatasan prasarana logistik, distorsi tata niaga, serta terjadinya defisit aspal nasional yang menyebabkan kenaikan harga sangat fluktuatif yang berujung pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Satuan Kerja di Daerah, padahal di lain pihak khusus material aspal, potensi aspal alam di Pulau Buton belum dimanfaatkan secara optimal;  Belum adanya instrumen analisis dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor konstruksi;  Industri dan investasi material dan peralatan masih terpusat di Pulau Jawa, sementara pekerjaan konstruksi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dilain pihak, kebijakan investasi infrastruktur secara nasional akan lebih didominasi pengalokasian dana untuk Indonesia bagian timur, sehingga diperlukan penataan sistem MPK yang baik untuk terwujudnya konstruksi yang efektif dan efisien;  Kekurangsiapan produsen MPK dalam memenuhi kebutuhan material dan peralatan akibat data kebutuhan yang kurang valid;  Terdapat kesenjangan pemahaman tentang investasi infrastruktur pada tingkat aparat Pemerintah Daerah dan belum adanya institusi pusat yang menjalankan pembinaan investasi aparatur daerah;  Belum adanya pemahaman dari semua pihak akan pentingnya pendataan ketersediaan material, alat berat, dan pasar konstruksi;  Beberapa daerah belum menerapkan registrasi atas alat berat, sehingga sulit untuk mendapatkan data ketersediaan alat berat milik swasta di provinsi tersebut guna penyusunan database sumber daya investasi;  Sebagian besar asosiasi pengelola alat berat tidak memiliki data alat berat para anggotanya secara lengkap;  Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum diimplementasikan dengan baik di daerah;  Dalam pelaksanaan konstruksi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PU, pemakaian alat berat belum diwajibkan untuk didukung


11


dengan sertifikasi kelayakannya, sehingga sulit untuk pendataan ketersediaan alat berat konstruksi beserta kondisinya;  Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri maksimal 2 (dua) kali per tahun, sehingga PPSDI tidak bisa optimal dalam mengikuti fora perundingan internasional yang meliputi ASEAN, ASEAN ++ (AITIS, AK-FTA, AC-FTA, AANZ-FTA, AJ-EPA, RC-EP), IECEPA dan IEJ-EPA;  Perundingan ASEAN dijadwalkan 4 (empat) kali per tahun, sehingga pada tahun 2012, terdapat 2 (dua) fora perundingan yang tidak dapat dihadiri;  Adanya Keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada seluruh kegiatan PPSDI.

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi untuk periodesasi tahun 2012 terungkap sebagaimana berikut ini:  Belum terdatanya informasi pasar KPS sektor konstruksi secara lengkap di 33 provinsi di Indonesia;  Ketidaktersediaan data kebutuhan MPK yang valid untuk masing-masing sektor konstruksi;  Belum terdatanya ketersediaan material (bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi) serta peralatan konstruksi secara lengkap di 33 provinsi di Indonesia;  Belum berkembangnya pengetahuan, teknologi, dan manajemen rantai pasok MPK di berbagai unit kerja terkait dengan penyelenggaraan konstruksi;  Kesulitan mengkoordinasikan dan mensinergikan stakeholder terkait MPK;  Belum teridentifikasinya secara kuantitatif kandungan local dan impor material konstruksi di sektor APBN PU;  Permintaan data informasi sumber daya investasi oleh stakeholder semakin kompleks;  Sebagian instansi daerah beranggapan bahwa data pasar konstruksi adalah rahasia;  Belum terbentuknya jejaring sumber data yang terpercaya;  Data pasar konstruksi bidang bangunan gedung untuk resident dan non resident masih dianggap rahasia;  Belum adanya kesamaan pemahaman semua pihak akan pentingnya pendataan pasar konstruksi dalam rangka memberikan informasi tentang pasar konstruksi nasional secara efektif dan efisien.


12


1.3

Rencana Strategis a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis PPSDI selaku unit organisasi struktural di bawah struktur Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU merupakan unit Eselon II yang bekerja dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian PU. Visi Kementerian PU adalah ‘Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025‘. Sedangkan visi unit Eselon I Badan Pembinaan Konstruksi adalah ‘Keunggulan dan Kemandirian Konstruksi Indonesia’.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Pembinaan Konstruksi selaku struktur organisasi Eselon I tempat PPSDI bernaung, telah menjabarkannya dalam 3 (tiga) butir misi, yaitu: 1) Mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi nasional; 2) Mewujudkan tata kelola proses penyelenggaraan konstruksi yang baik; 3) Menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

PPSDI selaku unit Eselon II di lingkungan BP Konstruksi berkewajiban memberikan kontribusi dalam realisasi Program Pembinaan Konstruksi yang bertumpu pada 5 (lima) tujuan tingkat eselon I, yaitu: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi; 2) Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi; 4) Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; 5) Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Pada tahun anggaran 2012 ini, PPSDI sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama Program Pembinaan Konstruksi. Sasaran utama yang dimaksud adalah:

‘ Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Pembina Jasa Konstruksi Pusat dan Daerah’


13


Sasaran utama Badan Pembinaan Konstruksi tersebut diatas dicapai melalui sasaran antara: 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan pembinaan jasa konstruksi pusat dan daerah; 2) Meningkatnya penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jasa konstruksi yang responsif gender dan lingkungan; 3) Meningkatnya pencapaian kondisi struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi; 4) Meningkatnya penyelesaian sengketa dan kasus hukum bidang jasa konstruksi; 5) Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; 6) Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan masyarakat jasa konstruksi.

b.

Kebijakan, Program, dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi tersebut, sesuai tugas dan fungsinya, PPSDI merumuskan kebijakan sebagai berikut: 1) harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan investasi infrastruktur PU; 2) harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan rantai pasok material dan peralatan; 3) harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan pasar dan daya saing sektor konstruksi; 4) merumuskan kebijakan afirmatif untuk kerjasama pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur PU; 5) menjabarkan operasionalisasi regulasi dan kebijakan terkait sumber daya investasi infrastruktur sehingga aplikatif bagi semua pihak; 6) koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka formulasi pengaturan dan implementasi liberalisasi perdagangan jasa konstruksi; 7) memperkuat koordinasi antara dan inter lembaga pemerintah dan swasta terkait sumber daya investasi; 8) fasilitasi penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, badan usaha negara dan daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan realisasi dan optimalisasi investasi infrastruktur PU; 9) fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah terkait dengan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;


14


10) formulasi tata kelola fasilitasi investasi infrastruktur PU; 11) mendorong kemitraan dengan para pelaku di seluruh rantai pasok sektor konstruksi (termasuk asosiasi); 12) mendorong peningkatan akses perbankan atau lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; 13) fasilitasi, promosi, dan diplomasi bisnis pengembangan ekspor konstruksi; 14) mendorong terbentuknya kemitraan nasional, regional, dan global untuk memperkuat investasi infrastruktur PU dan pasar konstruksi; 15) formulasi kebijakan reformasi struktur, perilaku, dan kinerja pasar konstruksi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian pemerintah dan swasta; 16) mendorong partisipasi badan usaha jasa konstruksi, baik swasta maupun masyarakat dalam investasi infrastruktur; 17) mendorong terbentuknya “Indonesia incorporated” bagi peningkatan daya saing pelaku investasi infrastruktur PU dan sektor konstruksi; 18) mendorong inovasi MPK dalam rangka mendukung green building, sustainable construction, dan the finest build environment; 19) mendorong kemandirian sumber daya investasi konstruksi; 20) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya investasi secara berkesinambungan; 21) monitoring dan evaluasi kinerja pembinaan sumber daya investasi secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPSDI menyelenggarakan program unit Eselon I, yaitu: ”Program Pembinaan Konstruksi”. Kegiatan yang dilaksanakan PPSDI dalam pelaksanaan program di atas adalah: 1) Kegiatan Utama: Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi yang meliputi 11 (sebelas) output, yaitu: a) Norma, Standar Pedoman, dan Kriteria Pembinaan Investasi Infrastruktur, Material dan Peralatan, serta Pasar dan Peningkatan Daya Saing; b) Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan, Strategi, dan Pola-Pola Investasi; c) Penyelenggaraan Fasilitasi investasi di Bidang Infrastruktur; d) Pembinaan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Sumber Daya Material dan Peralatan dalam Mendukung Investasi Infrastruktur;


15


e) Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan, Strategi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi; f) Pembinaan Produktivitas dan Daya Saing Industri Konstruksi; g) Pembinaan Pasar Konstruksi Dalam Negeri; h) Pengembangan Pasar Konstruksi Luar Negeri; i) Pembinaan Liberalisasi Jasa Konstruksi; j) Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi; k) Produk Kajian Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi;

2) Kegiatan Pendukung yang meliputi 4 (empat) output, yaitu: a) Layanan Perkantoran; b) Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PU II; c) Jumlah Kendaraan Bermotor; d) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

c.

Kebijakan Baru Dalam

proses

penganggaran

tahun

anggaran

2012,

Kementerian

Keuangan

menambahkan output baru dengan uraian: (1) Jumlah kendaraan bermotor; (2) Perangkat pengolah data dan komunikasi. Kedua output tersebut merupakan output pengganti untuk uraian output Pengadaan sarana dan prasarana BP Konstruksi.


16


BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PPSDI merupakan penjabaran dari target pencapaian kinerja PPSDI yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan landasan target Rencana Strategis. RKT ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja seperti pada lampiran form 2 (form RKT).

Kegiatan pembinaan sumber daya investasi konstruksi bertumpu pada upaya pencapaian sasaran strategis: ‘Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Pembina Jasa Konstruksi Pusat dan Daerah’, yang akan dicapai dengan indikator kinerja outcome: a. Peningkatan daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global sebesar 1 point Infrastructure GCI (Global Competitiveness Index); b. Prosentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional sebesar 4 %; c. Jumlah dukungan kebijakan dalam membangun iklim investasi bidang infrastruktur sebanyak 1 NSPK.

Foto 2.1 Salah Satu Kegiatan Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi untuk Mendukung Pencapaian Output Pembinaan Pasar Konstruksi Dalam Negeri


17


Indikator outcome tersebut di atas terbagi atas 12 (dua belas) output yang terdiri atas: NO

INDIKATOR OUTPUT

1

Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing.

2

Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi.

7

Laporan

3

Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

7

Laporan

4

Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

7

Laporan

5

Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

7

Laporan

6

Jumlah pembinaan industri konstruksi

7

Laporan

7

Jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri

7

Laporan

8

Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri

5

Laporan

9

Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi

7

Laporan

10 Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi

2

Laporan

11

7

Rekomendasi

5

Unit

produktivitas

Jumlah produk kajian investasi konstruksi.

dan

pembinaan

daya

sumber

saing

daya

12 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi

TARGET OUTPUT RKT 3 NSPK

Tabel 2.1 Daftar Indikator Kinerja dan Target RKT

2.2

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) PPSDI tahun anggaran 2012 berisi rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan yang diambil dari dokumen anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) dan memuat sasaran strategis, indikator kinerja output, dan target kinerja seperti dapat dilihat pada lampiran form 1 (form PK).

Sasaran strategis yang akan dicapai adalah ‘Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Pembina Jasa Konstruksi Pusat dan Daerah’, yang akan dicapai dengan indikator kinerja outcome: a. Peningkatan daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global sebesar 1 point Infrastructure GCI (Global Competitiveness Index);


18


b. Prosentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional sebesar 4 %; c. Jumlah dukungan kebijakan dalam membangun iklim investasi bidang infrastruktur sebanyak 1 NSPK.

Indikator outcome tersebut di atas terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator output yang meliputi: NO

INDIKATOR OUTPUT

TARGET OUTPUT PK

1

Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria 3 NSPK pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing.

2

Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi 6 Laporan dan pola-pola investasi.

3

Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang 8 Laporan infrastruktur.

4

Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi 8 Laporan pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

5

Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi 6 Laporan pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

6 7

Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing 6 Laporan industri konstruksi Jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri 7 Laporan

8


5 Laporan

9 Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi 6 Laporan 10 Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan 8 Laporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi 11

Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya 7 Rekomendasi investasi konstruksi. 12 Jumlah Kendaraan Bermotor 3 Unit 13 Perangkat Pengolah Data 31 Unit Tabel 2.2 Daftar Indikator Kinerja dan Target PK


19


2.3

Perbedaan Target Kinerja Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)

Target kinerja Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi yang tersurat dalam dokumen RKT dan PK untuk tahun anggaran 2012 terdapat perbedaan, yaitu pada: a) Uraian Output Baru Proses penganggaran di Kementerian Keuangan pada tahun anggaran (TA) 2012 menerbitkan kebijakan baru terkait paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, muncul 2 (dua) output baru dalam DIPA yang tidak termasuk uraian output dalam Renstra PPSDI 2010 – 2014, yakni: 1) Jumlah Kendaraan Bermotor 2) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Di lain pihak, output Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi tidak lagi digunakan dalam proses penganggaran.

b) Jumlah Target Output Alokasi pembiayaan dan capaian fisik beberapa uraian output pada proses penganggaran TA 2012 mengalami peningkatan dan penurunan target output sesuai dengan alokasi pembiayaan yang tersedia. Perbedaan jumlah target terpapar dalam tabel dibawah ini:


20


NO

INDIKATOR OUTPUT

TARGET OUTPUT RKT

TARGET OUTPUT PK

1 Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria 3 NSPK pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing.

3 NSPK

2 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan 7 Laporan pola-pola investasi.

6 Laporan

3 Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang 7 Laporan infrastruktur.

8 Laporan

4 Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan 7 Laporan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

8 Laporan

5 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi 7 Laporan pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

6 Laporan

6 Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing 7 Laporan industri konstruksi

6 Laporan

7 Jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri

7 Laporan

7 Laporan

8 Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri

5 Laporan

5 Laporan

9 Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi

7 Laporan

6 Laporan

10 Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan 2 Laporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi

8 Laporan

11

7 Rekomendasi

Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya 7 Rekomendasi investasi konstruksi.

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi

5 Unit

13 Jumlah Kendaraan Bermotor

3 Unit

14 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

31 Unit

Tabel 2.3 Perbandingan Dokumen RKT dan PK 2012


21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

Kinerja

PPSDI

adalah

perwujudan

kewajiban

organisasi

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi PPSDI dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut, terdiri atas berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PPSDI) Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PPSDI untuk periode tahun anggaran 2012.

3.1

Evaluasi dan Analisis Kinerja 3.1.1

Pengukuran Kinerja TA 2012 Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pencapaian kinerja output PPSDI untuk TA 2012 tergambar dalam lampiran III (Form 03 Pengukuran Kinerja) terlampir. Secara keseluruhan, pencapaian realisasi output dan keuangan disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini:


22


NO

INDIKATOR OUTPUT

1


2


3

Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur. Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

4

TARGET CAPAIAN DIPA KEUANGAN FISIK SATUAN 1,108,218,000 3 NSPK

REALISASI CAPAIAN DIPA KEUANGAN FISIK SATUAN 448,079,000 2 NSPK

PROSENTASE KEUANGAN FISIK 40.43 66.67

590,462,000

6

Laporan

589,952,000

6

Laporan

99.91

100.00

1,722,613,000

8

Laporan

1,485,556,000

8

Laporan

86.24

100.00

2,385,434,000

8

Laporan

1,884,533,000

8

Laporan

79.00

100.00

5


800,514,000

6

Laporan

725,097,000

6

Laporan

90.58

100.00

6

Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi

736,523,000

6

Laporan

507,464,000

6

Laporan

68.90

100.00

7


2,047,427,000

7

Laporan

1,610,825,000

8

Laporan

78.68

114.29

8


1,251,432,000

5

Laporan

682,279,000

3

Laporan

54.52

60.00

9


1,079,203,000

6

Laporan

663,169,000

6

Laporan

61.45

100.00

10

Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi

2,197,199,000

8

Laporan

1,867,896,000

8

Laporan

85.01

100.00

11

Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.

3,739,590,000

7

Rekomendasi

3,668,069,000

7

Rekomendasi

98.09

100.00

12

Jumlah Kendaraan Bermotor

344,000,000

3

Unit

0

Unit

0.00

0.00

13

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

313,097,000

31

Unit

33

Unit

77.68

106.45

78.49

95.08

TOTAL

18,315,712,000

243,220,000 14,376,139,000

Tabel 3.1 Kinerja Realisasi Progress Output dan Keuangan PPSDI TA 2012


23


Berdasarkan capaian output di atas, pencapaian outcome PPSDI untuk masing-masing indikator outcome pada TA 2012 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global sebesar ( - 2) point infrastructure GCI

World Economic Forum telah mengeluarkan rilisan mengenai indeks daya saing global untuk Indonesia pada TA 2012 yang hasilnya adalah sebagai berikut ini:

Indonesia drops four places in this year’s edition, but maintains its score and remains in the top 50 of the GCI. The country remains one of the best performers within the developing Asia region, behind Malaysia, China, and Thailand yet ahead of the Philippines, Vietnam, and all South Asian nations. The country’s performance varies considerably across the different pillars. Some of the biggest shortcomings are found in the “basic” areas of competitiveness. The institutional framework (72nd) is undermined by concerns about corruption and bribery, unethical behavior within the private sector, and the cost to business of crime and violence. Yet bureaucracy is less burdensome and public spending less wasteful than in most countries in the region, and the situation keeps improving. And infrastructure remains largely underdeveloped (78th). Furthermore, the public health situation is a cause of even more concern (103rd). By contrast, Indonesia provides almost universal basic education of satisfactory quality (51st) and the macroeconomic environment is stable, judging by the country’s 25th rank on the related pillar. This macroeconomic stability is buoyed by its solid performance on fundamental indicators: the budget deficit is kept well below 2 percent of GDP, the public debt-to-GDP ratio amounts to only 25 percent, and the savings rate remains high. Inflation was reduced to around 5 percent in recent years after frequent episodes of double-digit inflation in the past decade. These positive developments are reflected in the improving, although still low, country credit rating. Because the country has entered the efficiency driven stage of development, its competitiveness increasingly depends on more complex elements, which should be addressed on a priority basis. In this context, addressing the many rigidities (134th) and inefficiencies of the labor market (70th) would allow for a smoother transition of the labor force to more productive sectors of the economy. Additional productivity gains could be reaped by boosting technological readiness (85th), which remains low, with the country exhibiting only a slow and limited adoption of ICT.

Global Competitiveness Report 2012 – 2013 (page. 29)


24


Adapun perbandingan poin GCI terhitung dari baseline tahun 2010 adalah sebagai berikut ini:

YEAR

GLOBAL COMPETITIVENESS

INFRASTRUCTURE PILLARS

INDEX (GCI)

(BASIC REQUIREMENTS)

RANK

SCORE

RANK

SCORE

2010 - 2011

44

4.43

82

3.56

2011 - 2012

46

4.38

76

3.77

2012 - 2013

50

4.40

78

3.75

Tabel 3.2 Peningkatan Daya Saing Industri Konstruksi Indonesia 2012 – 2013

Sesuai periodesasi Rencana Strategis 2010 – 2014, peningkatan daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global berdasarkan poin GCI untuk pilar infrastruktur (basic requirements) dihitung mulai tahun 2010 – 2011 sebagai baseline (rank: 82). Apabila dibandingkan dengan hasil capaian pada 2011 – 2012, di periode 2012 – 2013 ini rank untuk pilar infrastruktur (basic requirements) turun sebesar 2 (dua) poin setelah sebelumnya mengalami peningkatan 6 (enam) poin, sehingga hal ini menunjukan bahwa hasil kegiatan PPSDI yang diukur dengan indikator peningkatan poin GCI tidak relevan dengan hasil indikator output pendukungnya. Pada TA 2012, hasil capaian output pendukung justru lebih tinggi dari pada TA 2011 sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini:

NO

INDIKATOR OUTPUT

1


2


3


CAPAIAN OUTPUT (%) TA 2011 TA 2012 85.71 100.00

40.00

60.00

100.00

100.00

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Output Pendukung Outcome Peningkatan Daya Saing Industri Konstruksi Nasional


25


2) Prosentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional sebesar - %; Outcome ini belum dapat diukur karena pengukuran penguasaan pangsa pasar domestik belum dapat terjangkau rentang kendali PPSDI sebagai Eselon II.

3) Jumlah dukungan kebijakan dalam membangun iklim investasi bidang infrastruktur sebanyak 2 NSPK.

Output yang menjadi pendukung indikator outcome ini adalah: a) Jumlah Norma, Standar Pedoman, dan Kriteria Pembinaan Investasi Infrastruktur, Material dan Peralatan, serta Pasar dan Peningkatan Daya Saing dengan capaian output sebesar 66.67%; b) Jumlah Produk Kajian Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi dengan capaian output sebesar 100.00%.

Apabila diperbandingkan dengan pencapaian outcome pada TA 2011 dan target capaian Renstra 2010 - 2014, diperoleh data sebagai berikut ini:

URAIAN OUTCOME 1 Peningkatan daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global

NO

TARGET RENSTRA 2010 - 2014 2010 - 2012 TA 2011 5 2 1

2 Prosentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional

20

10

3 Jumlah dukungan kebijakan dalam membangun iklim investasi bidang infrastruktur

5

2

REALISASI PENCAPAIAN TA 2012 2010 - 2012 SATUAN -2 GCI

%

1

2

3

KETERANGAN

belum dapat diukur karena pengukuran penguasaan pangsa pasar domestik belum dapat terjangkau rentang kendali PPSDI sebagai Eselon II

NSPK

Tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja Outcome 2010 – 2012 dengan Renstra 2010 - 2014


26


3.1.2

Perbandingan Pencapaian Data Kinerja Berdasarkan hasil-hasil perhitungan Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2.1

Perbandingan Pencapaian Kinerja TA 2011 dengan TA 2012 PPSDI adalah unit kerja yang baru terbentuk berdasarkan Permen PU No. 08/PRT/M/2010, secara de jure, kelengkapan PPSDI sebagai Satuan Kerja dan organisasi struktural terbentuk pada Januari 2011. Perbandingan pencapaian kinerja pada TA 2011 dengan TA 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Foto 3.1 Kebutuhan Penggunaan MPK dalam Pelaporan e-Monitoring, Salah Satu Keberhasilan Pembinaan MPK


27


PENCAPAIAN KINERJA OUPUT NO

INDIKATOR OUTPUT

1


3 NSPK

2

NSPK

2


8 Laporan

6

Laporan

3


7 Laporan

8

Laporan

4


7 Laporan

8

Laporan

5


7 Laporan

6

Laporan

6

Jumlah pembinaan industri konstruksi

6 Laporan

6

Laporan

7


6 Laporan

8

Laporan

8


2 Laporan

3

Laporan

9


TA 2011

produktivitas

dan daya

saing

TA 2012

10 Laporan

6

Laporan


8 Laporan

8

Laporan

11


8 Rekomendasi

7

Rekomendasi

12

Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi

4 Unit

13 Jumlah Kendaraan Bermotor 14 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit 33

Unit

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Output TA 2011 dengan 2012

3.1.2.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan DIPA (PK) TA 2012 Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja fisik PPSDI dengan target capaian DIPA/PK TA 2012, terungkap bahwa: a.

Capaian output yang melebihi target Output yang melebihi target adalah Jumlah Pembinaan Pasar Konstruksi Dalam Negeri dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Realisasi yang melebihi capaian target disebabkan: (1) adanya penambahan kegiatan untuk paket kegiatan Workshop Pengembangan Pasar Konstruksi Nasional Dalam Negeri, dari rencana 4 (empat) kegiatan terealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan; (2) adanya penambahan jenis barang yang dibeli dengan nilai Rupiah yang lebih rendah dari perkiraan semula.


28


b.

Capaian output yang memenuhi target Realisasi output yang memenuhi target capaian sebanyak 8 (delapan) output, meliputi: Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi, dan pola-pola investasi; Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur; Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur; Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi; Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi; Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi; dan Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.

Foto 3.2 Harmonisasi Rantai Pasok Semen Salah Satu Fokus Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi


29


c.

Capaian output yang tidak mencapai target Realisasi output yang tidak mencapai target ada 3 (tiga) output, meliputi: Jumlah norma, standar pedoman, dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing; Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri; Jumlah kendaraan bermotor. Ketidaktercapaian target output masing-masing dikarenakan: (1) belum terinternalisasi NSPK terkait integrasi rantai pasok material dan peralatan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan, (2) kondisi politik, ekonomi, keamanan dan pasar konstruksi di negara tujuan yang belum stabil (khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara), sehingga para pelaku usaha nasional masih ragu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Disamping itu, pada umumnya pelaku usaha nasional masih fokus pada pasar konstruksi domestik, dan (3) pagu anggaran yang termasuk status bintang.

Foto 3.3 Pameran Pasar Konstruksi di Jakarta, Indonesia, Salah Satu Kegiatan untuk Mendukung Output Jumlah Pengembangan Pasar Konstruksi Luar Negeri


30


Realisasi Kinerja TA 2012 dibandingkan dengan DIPA secara lengkap termuat dalam tabel di bawah ini:

NO

INDIKATOR OUTPUT

TARGET OUTPUT DIPA/PK

3 1 Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing.

REALISASI

PROSENTASE

NSPK

2

NSPK

66.67

2 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi.

6

Laporan

6

Laporan

100.00

3 Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

8

Laporan

8

Laporan

100.00

4 Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

8

Laporan

8

Laporan

100.00

5 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi. 6 Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi 7 Jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri 8 Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri 9 Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi 10 Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi 11 Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi. 12 Jumlah Kendaraan Bermotor 13 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

6

Laporan

6

Laporan

100.00

6

Laporan

6

Laporan

100.00

7

Laporan

8

Laporan

114.29

5

Laporan

3

Laporan

60.00

6

Laporan

6

Laporan

100.00

8

Laporan

8

Laporan

100.00

7

Rekomendasi

7

Rekomendasi

100.00

3 31

Unit Unit

0 33

Unit Unit

0.00 106.45

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Fisik PPSDI dengan DIPA/PK TA 2012


31


3.1.2.3

Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Rencana Strategis 2010 – 2014/RKT 2012 Berdasarkan Perbandingan Pencapaian Kinerja Output TA 2012 dengan Rencana Strategis periode 2012/RKT 2012 terungkap bahwa: 1) Pencapaian target Renstra periode 2012 untuk TA 2012 telah mencapai 54.55% (6/11) termasuk tabungan pencapaian target yang mencapai 18.18% (2/11). Sisa 53.55% (5/11) merupakan output yang tidak mencapai target. Dalam hal ini terdapat 6 (enam) output yang telah memenuhi target Renstra untuk TA 2012 yang terdiri atas: (1) Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Investasi di Bidang Infrastruktur; (2) Jumlah Pembinaan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Sumber Daya Material dan Peralatan dalam Mendukung Investasi Infrastruktur; (3) Jumlah Pembinaan Pasar Konstruksi Dalam Negeri; (4) Jumlah Pembinaan Liberalisasi Jasa Konstruksi; (5) Jumlah Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi; dan (6) Jumlah Produk Kajian Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi. 2)

Tabungan pencapaian target Renstra disumbangkan oleh 4 (empat) output, yaitu: (1) Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Investasi di Bidang Infrastruktur; (2) Jumlah Pembinaan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Sumber Daya Material dan Peralatan dalam Mendukung Investasi Infrastruktur; (3) Jumlah Pembinaan Pasar Konstruksi Dalam Negeri; (4) Jumlah Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembinaan Sumber Daya Investasi.

3)

Output yang tidak memenuhi target capaian Renstra untuk TA 2012 mencapai 53.55% (5/11), yang terdiri atas output: (1) Jumlah Norma, Standar Pedoman, dan Kriteria Pembinaan Investasi Infrastruktur, Material dan Peralatan, serta Pasar dan peningkatan Daya Saing; (2) Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan, Strategi, dan Pola-Pola Investasi, (3) Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan, Strategi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi; (4) Jumlah Pembinaan Produktivitas dan Daya Saing Industri Konstruksi; dan (5) Jumlah Pengembangan Pasar Konstruksi Luar Negeri.

4)

Output Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi tidak termasuk dalam penghitungan Renstra karena mulai TA 2012, output tersebut tidak lagi dipergunakan dalam proses penganggaran. Perlakuan yang sama juga diberikan untuk output Jumlah Kendaraan Bermotor serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.


32


Secara lengkap data perbandingan pencapaian kinerja dengan Renstra/RKT 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO

INDIKATOR OUTPUT

1 Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing.

TARGET OUTPUT RENSTRA 3 NSPK

REALISASI

PROSENTASE

2 NSPK

66.67

2 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan 7 Laporan pola-pola investasi.

6 Laporan

85.71

3 Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

7 Laporan

8 Laporan

114.29

4 Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan 7 Laporan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.

8 Laporan

114.29

5 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.

7 Laporan

6 Laporan

85.71

6 Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi

7 Laporan

6 Laporan

85.71

7 Jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri

7 Laporan

8 Laporan

114.29

8 Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri

5 Laporan

3 Laporan

60.00

9 Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi

7 Laporan

6 Laporan

85.71


2 Laporan

8 Laporan

400.00

11 Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.

7 Rekomendasi

7 Rekomendasi

100.00

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi

5 Unit

Unit

13 Jumlah Kendaraan Bermotor

Unit

0 Unit

14 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

33 Unit

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Fisik PPSDI TA 2012 dengan Target Renstra 2012/RKT 2012


33


3.1.2.4

Perbandingan Pencapaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan dengan Target Kinerja 5 (Lima) Tahun Rencana Strategis 2010 – 2014

Realisasi output PPSDI sampai dengan TA 2012 apabila diperbandingkan dengan Renstra 2010 – 2014, terungkap bahwa: 1) Pencapaian output sampai dengan TA 2012 yang sudah sesuai dengan proyeksi Renstra 2010 – 2014 meliputi: (1) Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan, Strategi dan Pola-Pola Investasi; (2) Jumlah Pembinaan Pasar Konstruksi Dalam Negeri atau 18.18% (2/11). 2) Sedangkan tabungan Renstra sampai dengan TA 2012 disumbangkan oleh output: (1) Jumlah Penyelenggaraan Fasilitasi Investasi di Bidang Infrastruktur; (2) Jumlah Pembinaan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Sumber Daya Material dan Peralatan Dalam Mendukung Investasi Infrastruktur; (3) Jumlah Pembinaan Liberalisasi Jasa Konstruksi; (4) Jumlah Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi; (5) Jumlah Produk Kajian Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi atau sebesar 45.45% (5/11). 3) Indikator output yang belum mampu memenuhi target Renstra sampai dengan periode 2012 adalah: (1) Jumlah Norma, Standar Pedoman, dan Kriteria Pembinaan Investasi Infrastruktur, Material dan Peralatan, serta Pasar dan peningkatan Daya Saing; (2) Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan, Strategi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi; (3) Jumlah Pembinaan Produktivitas dan Daya Saing Industri Konstruksi; dan (4) Jumlah Pengembangan Pasar Konstruksi Luar Negeri atau 36.36% (4/11). 4) Output Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi tidak termasuk dalam penghitungan Renstra karena mulai TA 2012, output tersebut tidak lagi dipergunakan dalam proses penganggaran. Perlakuan yang sama juga diberikan untuk output Jumlah Kendaraan Bermotor serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Perbandingan capaian output sampai dengan TA 2012 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


34


NO

INDIKATOR OUTPUT

2010 - 2014 12

TARGET RENSTRA SATUAN 2010-2012 6 NSPK

2011 3

2012 2

REALISASI 2010 - 2012 5

SATUAN NSPK

PROSENTASE

1


2


28

14

Laporan

8

6

14

Laporan

100.00

3


28

14

Laporan

7

8

15

Laporan

107.14

4


28

14

Laporan

7

8

15

Laporan

107.14

5


28

14

Laporan

7

6

13

Laporan

92.86

6


28

14

Laporan

6

6

12

Laporan

85.71

7


28

14

Laporan

6

8

14

Laporan

100.00

8


22

10

Laporan

2

3

5

Laporan

50.00

9


28

14

Laporan

10

5

15

Laporan

107.14

8

4

Laporan

8

8

16

Laporan

400.00

7

15

Rekomendasi

107.14

4

Unit Layanan

40.00

10 Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi 11


28

14

Rekomendasi

8

12

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

20

10

Unit Layanan

4

13



Unit

0

0

Unit

Unit

33

33

Unit

83.33

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Pencapaian Output 2010 – 2012 dengan Renstra 2010 - 2014


35


3.1.2.5

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja memuat penjelasan tentang (1) pencapaian kinerja terhadap rencana PK (DIPA), Renstra (RKT), dan Renstra Lima Tahun; (2) kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian kinerja, serta (3) manfaat yang dapat dipetik masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh PPSDI.

1) Pencapaian Kinerja terhadap Rencana PK (DIPA), Renstra (RKT), dan Renstra Lima Tahunan Pencapaian kinerja PPSDI jika diperbandingkan dengan rencana capaian dalam PK (DIPA), Renstra (RKT), dan Renstra Lima Tahun dapat diambil kesimpulan bahwa: (a) Berdasarkan target capaian PK (DIPA) (1) Output yang melebihi target capaian PK (DIPA) adalah jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri (114.29%) dan Perangkat pengolah data dan komunikasi (106.45%). Capaian yang melebihi target PK (DIPA) disebabkan adanya upaya untuk melakukan pencapaian target Renstra sampai dengan periode TA 2012 dan penambahan jenis barang yang dibeli dengan nilai Rupiah yang lebih rendah dari perkiraan semula. (2) Output yang tidak mampu memenuhi capaian target, meliputi: Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing (66.67%) dan Jumlah Pengembangan Pasar Konstruksi Luar Negeri (60.00). Capaian yang dibawah target disebabkan: (1) belum terinternalisasi NSPK terkait integrasi

rantai

pasok

material

dan

peralatan

sehingga

tidak

memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan, (2) kondisi politik, ekonomi, keamanan dan pasar konstruksi di negara tujuan yang belum stabil (khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara), sehingga para pelaku usaha nasional masih ragu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Disamping itu, pada umumnya pelaku usaha nasional masih fokus pada pasar konstruksi domestik.

(b) Berdasarkan target capaian Renstra (RKT) (1) Output yang melebihi target capaian Renstra (RKT) terdiri atas: Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur (114.29%); Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya


36


material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur (114.29); Jumlah pembinaan pasar konstruksi dalam negeri (114.29%); dan Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi (400,00%). Capaian yang melebihi target disebabkan adanya: (1) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, (2) usaha untuk melakukan percepatan pencapaian target Renstra, (3) upaya guna memenuhi target capaian periode Renstra sampai dengan 2012, dan (4) penambahan paket kegiatan yang menyebabkan penambahan jumlah capaian dalam PK (DIPA).

(2) Output yang tidak memenuhi capaian target adalah Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing (66.67%), Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi, dan pola-pola investasi (85.71), Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi (85.71%), Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi (85.71), Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri (60.00%), Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi (85.71%). Realisasi yang tidak memenuhi target RKT disebabkan: (1) belum terinternalisasi NSPK terkait integrasi rantai pasok material dan peralatan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan, (2) adanya penurunan target capaian dalam DIPA TA 2012 untuk indikator output: Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi, Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi, dan Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi, dan (3) kondisi politik, ekonomi, keamanan dan pasar konstruksi di negara tujuan yang belum stabil (khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara), sehingga para pelaku usaha nasional masih ragu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Disamping itu, pada umumnya pelaku usaha nasional masih fokus pada pasar konstruksi domestik.


37


(c)

Berdasarkan target capaian Renstra Lima Tahun Perbandingan realisasi kinerja output PPSDI dengan Renstra Lima Tahun untuk periode 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut:

 Indikator output yang melebihi target capaian Renstra periode 2012 meliputi: Jumlah penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur (107.14%), Jumlah pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur (107.14%), Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi (107.14%), Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi (400.00%), dan Jumlah produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi (107.14%).

 Indikator output yang belum mampu memenuhi target capaian Renstra untuk periode 2012 meliputi: Jumlah norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan serta pasar dan peningkatan daya saing, Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi, Jumlah pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi, dan Jumlah pengembangan pasar konstruksi luar negeri.

Perbandingan kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:


38


NO

CAPAIAN TARGET DIPA/PK 2012 RENCANA REALISASI SATUAN PROSENTASE 3 2 NSPK 66.67

INDIKATOR OUTPUT

CAPAIAN TARGET RKT/RENSTRA 2010 - 2014 RENCANA REALISASI SATUAN PROSENTASE NSPK 3 2 66.67

1


2

Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan polapola investasi.

6

6

Laporan

100.00

7

6

Laporan

85.71

3


8

8

Laporan

100.00

7

8

Laporan

114.29

4


8

8

Laporan

100.00

7

8

Laporan

114.29

5


6

6

Laporan

100.00

7

6

Laporan

85.71

6


6

6

Laporan

100.00

7

6

Laporan

85.71

7


7

8

Laporan

114.29

7

8

Laporan

114.29

8


5

3

Laporan

60.00

5

3

Laporan

60.00

9 Jumlah pembinaan liberalisasi jasa konstruksi 10 Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi

6 8

6 8

Laporan Laporan

100.00 100.00

7 2

6 8

Laporan Laporan

85.71 400.00

11


7

7

Rekomendasi

100.00

7

7

Rekomendasi

100.00

12

Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi

5

20

Unit

400.00

13


0

Unit

33

Unit


Unit

3

0

Unit

31

33

Unit

106.45

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja terhadap Target PK (DIPA), RKT (Renstra), dan Renstra Lima Tahun


39


2) Pencapaian Kinerja terhadap Isu-Isu Strategis Renstra PPSDI 2010 – 2014  Adanya defisit kapasitas pembiayaan antara nilai kebutuhan investasi infrastruktur dan anggaran Pemerintah Pusat PPSDI membedah permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan Norma, Standar Pedoman, dan Kriteria (NSPK) terkait investasi infrastruktur termasuk didalamnya masalah pembiayaan dan pendanaan, yang diharapkan dapat menjadi pedoman teknis bagi stakeholder berupa kegiatan Penyusunan Peraturan Menteri PU tentang: (1) Government Support dalam Investasi Infrastruktur, (2) Konsolidasi Database Material dan Peralatan Konstruksi, dan (3) Konsolidasi Database Pasar Konstruksi.

 Progress Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur berjalan lambat PPSDI berhasil melakukan identifikasi permasalahan terkait investasi infrastruktur di Daerah melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi, dan pola investasi. Sebagai langkah lanjutan dan upaya pemberdayaan pelaku investasi di Daerah, PPSDI telah menyelenggarakan pelatihan investasi bidang infrastruktur melalui pelatihan investasi terkait infrastruktur dan bantuan teknik pola pembiayaan investasi infrastruktur yang sudah diselenggarakan di 14 (empat belas) lokasi/daerah selama kurun 2011-2012. Selain itu, telah terdata pasar proyek KPS sektor konstruksi, baik bidang PU maupun non PU dalam website SISDI.

 Adanya ketidaksesuaian antara demand dan supply Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) dalam hal: kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu Guna menjawab isu tersebut diatas, pada tahun 2012 ini PPSDI telah berhasil melakukan upaya sebagai berikut: - Telah diusulkannya pelaporan data kebutuhan MPK dalam pelaporan progress keuangan Satuan Kerja, sehingga mulai tersedia informasi data kebutuhan MPK melalui sistem pelaporan e-monitoring MPK yang sudah masuk tahap uji coba; - Telah dilakukan inventarisasi ketersediaan data material (bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi) serta peralatan konstruksi di 33 provinsi di Indonesia dalam website SISDI;


40


- Telah ditemukenalinya permasalahan seputar rantai pasok semen melalui berbagai pembahasan dengan Asosiasi Semen Indonesia dan stakeholder terkait. Usulan pemecahan permasalahan seputar semen berupa: 1. Bottleneck pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur diselesaikan dengan pengembangan pembangunan fasilitas pelabuhan; 2. Rencana pembangunan Silo di Papua untuk efisiensi jaringan distribusi di sekitar Papua. - Terealisasinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pembinaan Konstruksi (cq. PPSDI) dengan HINABI (Asosiasi Industri Alat Berat Indonesia) untuk mendorong pemenuhan alat berat konstruksi nasional; - Pelaksanaan sosialisasi perkuatan rantai pasok MPK di berbagai provinsi yang disesuaikan dengan karakter dan potensi yang dimiliki daerah di 15 (lima belas) lokasi.

 Adanya tuntutan inovasi MPK dalam rangka: Green Building, Sustainable Construction, dan The Finest Build Environment PPSDI berhasil menjembatani adanya pemahaman dari asosiasi produsen semen untuk bersama-sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU mencari solusi kepraktisan penggunaan produk semen pozzoland dan komposit di lingkungan masyarakat pengguna semen.

 Adanya ketergantungan pada MPK impor Terkait permasalahan ketergantungan terhadap MPK impor, PPSDI memusatkan perhatian pada upaya pemanfaatan Aspal Buton dengan hasil: - Teridentifikasinya berbagai permasalahan yang menyebabkan tersendatnya upaya optimalisasi pemanfaatan Aspal Buton selama kurun waktu 33 tahun terakhir dengan koordinasi dengan para produsen Aspal Buton dan penentuan jenis produk Aspal Buton yang layak didorong industrinya; - Tersusunnya rencana pembentukan gugus tugas nasional penanganan Aspal Buton dibawah koordinasi Badan Perencanan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna optimalisasi Aspal Buton dalam rangka mengurangi defisit aspal nasional;


41


- Telah dilakukan identifikasi secara kuantitatif kandungan lokal dan impor material konstruksi sektor APBN PU dalam kegiatan Satellite Account Sektor Konstruksi; - Tersusunnya rencana penerapan sistem logistik MPK untuk mendukung program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi.

 Belum tersedianya sistem informasi sumber daya investasi yang terpercaya PPSDI menjadi pionir bagi penyediaan sistem informasi sumber daya investasi dengan melakukan launching Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI) pada 4 Mei 2012 yang ditujukan sebagai sumber informasi pasar dan potensi sumber daya konstruksi, serta informasi MPK.

 Adanya disparitas pasar konstruksi domestik Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), PPSDI telah menyelenggarakan seminar dan lokakarya menyusun konsep restrukturisasi guna membangun industri konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing. PPSDI juga telah melakukan Forum Konsultasi ke 5 (lima) provinsi untuk mendapat masukan pasar konstruksi domestik sumber dana pemerintah dan non-pemerintah (swasta, investasi). Selain itu, telah dilakukan pendataan pasar konstruksi dana APBN, APBD, BUMN, BUMD, PMDN, PMA dan Gabungan dalam website SISDI.

 Penguasaan pasar konstruksi internasional oleh pelaku konstruksi nasional masih terbatas PPSDI telah memfasilitasi keikutsertaan pelaku konstruksi nasional termasuk LPJKN dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-27. TEI diprakasai oleh Kementerian Perdagangan yang merupakan ajang temu antara pembeli internasional dan Penyedia Barang/Jasa Nasional dan telah berhasil mendatangkan calon pembeli dari 59 (lima puluh sembilan) negara mitra dagang barang/jasa. PPSDI terus mendorong dan memfasilitasi badan usaha jasa konstruksi nasional berpartisipasi dalam pembangunan negara tetangga Timur Leste dan PPSDI mencatat jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional di Timur Leste meningkat pada TA 2012. Disamping itu, PPSDI telah mengadakan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri secara berkala guna mendapat akurasi data perihal keberadaan keamanan dan kondisi politik negara mitra kerja yang merupakan negara tujuan pasar


42


konstruksi Indonesia. Sampai dengan saat ini kondisi Timur Tengah dinilai masih tetap belum kondusif.

PPSDI juga telah memfasilitasi penyiapan bahan dan mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi melakukan kunjungan kerja dan presentasi dalam rangka promosi investasi infrastruktur dan industri peralatan konstruksi di dalam Forum Bisnis Committee of European Construction Equipment (CECE) di Berlin pada tanggal 26 Oktober 2012.

 Forum perundingan liberalisasi dan kerjasama perdagangan jasa konstruksi semakin luas dan mendalam. Adanya keterbatasan dalam menghadiri fora perundingan liberalisasi dan kerja sama karena kebijakan pimpinan perihal pembatasan perjalanan dinas luar negeri.

3)

Pencapaian Kinerja Terkait Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi

PPSDI selaku institusi yang baru berdiri pada pertengahan tahun 2010, memerlukan arsitektur program sebagai landasan dan arahan bagi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi. Arsitektur program ini mencakup formulasi rencana jangka panjang atau master plan sebagai framework dan guiding principles para pemangku kepentingan yang terlibat dalam investasi infrastruktur, sekaligus sebagai alat untuk mengklasifikasikan responsibility assignment investasi infrastruktur di Indonesia. Arsitektur program diwujudkan dengan ”Penyusunan Road Map Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi 2010 – 2030” dengan hasil sebagai berikut: a. Arah dan Tahapan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi Tujuan Strategis Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi adalah efisiensi sistem sektor konstruksi. Efisiensi ini merupakan agregasi dari efisiensi ekonomi investasi, penyelenggaraan konstruksi, dan operasi layanan sepanjang siklus hidup dari aset infrastruktur. Tujuan strategis ini dicapai melalui tahapan-tahapan sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:


43


Gambar 3.1 Skema Strategic Goal Pembinaan Sumber Daya Investasi Berdasarkan skema tersebut, efisiensi sistem sektor konstruksi akan dicapai melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahapan Internalisasi (2010 – 2014) Tahapan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif kondisi eksisting sumber daya investasi infrastruktur, memahami eksisting kerangka regulasi, dan kebijakan yang sudah dikembangkan serta memahami kondisi eksisting sistem sektor konstruksi. Namun demikian, pada tahapan ini konsolidasi berbagai aspek sumber daya investasi, regulasi, dan kebijakan serta sistem sektor konstruksi juga dapat dilakukan secara fast tract dengan internalisasi tersebut. Pada tahapan ini, pembinaan sumber daya investasi memfokuskan pada upaya-upaya menghasilkan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif melalui identifikasi, pengkajian dan pemetaan berbagai permasalahan dan kebutuhan sumber daya investasi, regulasi, dan kebijakan serta kondisi pasar dan industri konstruksi.


44


Tahapan Konsolidasi (2015 – 2019) Tahapan ini bertujuan untuk menata sistem sektor konstruksi. Pada tahap ini, pembinaan sumber daya investasi menfokuskan pada upayaupaya menghasilkan kerangka kebijakan dan kelembagaan (policy & institutional framework) baik dalam bentuk norma, standar, pedoman, maupun kriteria yang diperlukan untuk menjadikan sistem sektor konstruksi menjadi lebih sinkron, sesuai, serasi, dan saling melengkapi. Pada tahapan ini, fokus pembinaan sumber daya investasi adalah memampukan peran dan fungsi kelembagaan yang diperlukan sebagai determinan kelancaran investasi infrastruktur, memampukan pemeran industri konstruksi, memperkuat rantai pasok material dan peralatan konstruksi, menghilangkan hambatan-hambatan transaksi investasi, transaksi konstruksi dan transaksi pengoperasian infrastruktur bagi peningkatan kualitas layanan, dan mempercepat serta memperbesar pengembalian (cost recovery).

Tahapan Inovasi (2020 – 2024) Tahapan ini bertujuan untuk memutakhirkan sistem sektor konstruksi. Hal ini berdasarkan perkiraan bahwa sistem sektor konstruksi setelah satu dasawarsa berlalu memerlukan penyesuaian (inovasi) untuk merespon berbagai perubahan dan tuntutan baru dari investasi infrastruktur. Pada tahapan ini, pembinaan sumber daya investasi infrastruktur

fokus

pada

upaya-upaya

pembaruan

atau

penyesuaian/penyempurnaan atau penemuan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan untuk adaptasi pengelolaan sumber daya investasi dengan perubahan atau tuntutan baru.

Tahapan Determinasi (2025 – 2029) Tahapan ini dimaksudkan sebagai upaya membuat sistem sektor konstruksi semakin canggih (advance). Pada tahapan ini, fokus pembinaan sumber daya investasi adalah melakukan upaya-upaya pencanggihan atau pengayaan sistem sektor konstruksi agar lebih produktif, lebih kondusif, dan lebih lukratif bagi keberhasilan transaksi investasi infrastruktur dan terkonstruksi dan teroperasikannya aset infrastruktur.


45


b. Sasaran Utama Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi Sasaran utama pembinaan sumber daya investasi terbagi sesuai dengan tahapan masing-masing fase di atas yang diuraikan sesuai gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 Skema Sasaran Utama Pembinaan Sumber Daya Investasi

c. Indikator Kinerja Utama Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi Berdasarkan kerangka kerja investasi infrastruktur, khususnya investasi berbasis partisipasi sektor swasta (private sector participation) dan sistem sektor konstruksi, arah pembinaan sumber daya investasi tersebut akan menjadi ukuran kinerja utama (main performance) pembinaan sumber daya investasi (SDI), sebagaimana terangkum dalam gambar dibawah ini:


46


Gambar 3.3 Indikator Kinerja Utama Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi

Berdasarkan indikator kinerja utama di atas, pembinaan sumber daya investasi akan berkontribusi dalam pencapaian hal-hal sebagai berikut: 1. peningkatan jumlah transaksi investasi infrastruktur oleh sektor swasta; 2. peningkatan jumlah infrastruktur terbangun oleh sektor swasta; 3. peningkatan jumlah infrastruktur teroperasikan oleh sektor swasta; 4. penurunan biaya transaksi dalam investasi infrastruktur oleh sektor swasta; 5. pengurangan besaran resiko investasi infrastruktur oleh sektor swasta; 6. peningkatan kemandirian pemasokan material dan peralatan konstruksi; 7. peningkatan jumlah rancang bangun infrastruktur yang dilaksanakan oleh industri konstruksi nasional.

d. Program Arsitektur Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi Program arsitektur Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi adalah rancangan bentuk atau struktur program yang merupakan penjabaran dari


47


upaya pencapaian tahapan (milestone) dan digambarkan sebagai sistem gedung dengan atap sebagai efisiensi sistem sektor konstruksi, pilar serta dinding sebagai program-program utama pembinaan sumber daya investasi, dan lantai-lantai bangunan sebagai kondisi-kondisi yang diharapkan, serta pondasi sebagai isu strategis yang menjadi pijakan lahirnya program-program Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi sebagaimana tergambar dibawah ini:

Gambar 3.4 Program Arsitektur Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi


48


e. Program Road Map Pembinaan Sumber Daya Investasi Program Road Map Pembinaan Sumber Daya Investasi adalah kerangka kerja implementasi program arsitektur yang dikembangkan berdasarkan agenda 5 (lima) tahunan sebagaimana terlukis dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3.5 Program Road Map Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi

f. Responsibility Assignment Telah disebutkan dimuka bahwa salah satu tantangan PPSDI adalah adanya kesamaan tugas pokok dan fungsi dengan unit kerja lain, baik internal maupun eksternal Kementerian PU. Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa terdapat ketersinggungan antara PPSDI dengan unit kerja lain, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini:


49


Gambar 3.6 Responsibility Assignment Investasi Infrastruktur

Matrik tanggungjawab penugasan tersebut di atas menunjukkan ada keterkaitan, bahkan tumpang tindih penugasan satu institusi dengan institusi lainnya dalam hal investasi infrastruktur berbasis partisipasi sektor swasta. Keadaan ini menunjukkan perlu penyelarasan peran dan tanggung jawab intern dan antar kelembagaan investasi infrastruktur. Pembagian peran tersebut bisa dikembangkan berdasarkan prinsip mengambil residu satu sama lain atau saling melengkapi dalam satu bagian besar investasi infrastruktur sesuai perencanaan di atas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Anggaran 3.2.1

Aspek Keuangan TA 2012 Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, terdapat 3 (tiga) kali revisi DIPA yang berujung pada pemotongan anggaran dan 4 (empat) kali revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), yaitu: 1) Revisi DIPA a) Revisi DIPA I Revisi DIPA I berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. S-6276/PB/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengesahan Revisi


50


Ke-1 DIPA Satker PPSDI berupa pergeseran anggaran antaroutput sebesar Rp. 25.475.000,- dari kode 2435.021 menjadi 2438.015. Perubahan kodefikasi disebabkan kodefikasi DIPA sebelum revisi tidak sesuai dengan kodefikasi anggaran kegiatan Pembinaan Sumber Daya Investasi sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses pencairan dana dengan kode awal. b) Revisi DIPA II Revisi DIPA II dilakukan berlandaskan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. SP-1414/PB.2/2012 tanggal 26 September 2012 berupa kebijakan penghematan yang menyebabkan pemotongan pagu DIPA dari Rp. 25.028.800,- menjadi Rp. 23.158.077,-. Pemotongan anggaran merupakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penghematan anggaran akibat kenaikan subsidi Bahan Bakar Minyak yang berujung pada defisit anggaran belanja Pemerintah Pusat. Pemotongan anggaran ini tidak berdampak pada target pencapaian output kegiatan Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi. c) Revisi DIPA III Revisi

ketiga

berdasarkan

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian Keuangan No. S-8201/PB/2012 tanggal 11 Oktober 2012 berupa pergeseran antar keluaran untuk uraian output 2438.001, 2438.002, 2438.003, 2438.004, 2438.006, 2438.007, 2438.008, 2438.009, 2438.010, dan 2438.012. Pergeseran dana antar output disebabkan adanya penyesuaian dana kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2) Revisi POK Revisi POK dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama kurun waktu TA 2012 untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satker PPSDI. Revisi POK dilakukan antar Mata Anggaran Keuangan dalam 1 (satu) uraian output, sehingga tidak terjadi pergeseran antar output.

Adapun target dan realisasi keuangan TA 2012 total dan tanpa output layanan perkantoran adalah sebagaimana terungkap dalam tabel dibawah ini:


51


TARGET

TA 2012

JUMLAH ANGGARAN

KEUANGAN

REALISASI

PROSENTASE

KEUANGAN

PROSENTASE

TOTAL NILAI DIPA

23,158,077,000

100.00

18,438,539,000

TANPA Output Layanan Perkantoran dan Sistem Pelaporan e-Monitoring

18,315,712,000

100.00

14,376,139,000

79.62

78.49

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan TA 2012

Anggaran keuangan PPSDI pada TA 2012 pada awalnya adalah sebesar Rp. 25.028.800.000,-, pada bulan September terdapat kebijakan penghematan, sehingga terjadi pemotongan pagu anggaran sebesar 7.47% yang menyebabkan penurunan jumlah pagu DIPA menjadi Rp. 23.158.077.000,-. Pagu DIPA akhir tanpa output layanan perkantoran adalah sebesar Rp. 18.315.712.000,-. Dana yang terserap tanpa output layanan perkantoran adalah Rp. 14.376.139.000,- atau 78.49%. Penyerapan yang tidak menyeluruh disebabkan adanya hambatan fisik dan keuangan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab Kendala Dalam Rangka Pencapaian Kinerja (3.2.4).

3.2.2

Perbandingan Realisasi Keuangan TA 2011 dan TA 2012 Apabila pencapaian realisasi

keuangan antara TA

2011

dengan TA

2012

diperbandingkan, dihasilkan data sebagaimana tercantum dibawah ini: PENGANGGARAN

TAHUN ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

TARGET

KEUANGAN

REALISASI

PROSENTASE

KEUANGAN

PROSENTASE

TOTAL NILAI DIPA

25,028,789,000

100.00

16,336,772,000

65.27

TANPA Output Layanan Perkantoran

20,684,867,000

100.00

14,626,191,000

70.71

TOTAL NILAI DIPA

23,158,077,000

18,438,539,000

79.62

TANPA Output Layanan Perkantoran dan Sistem Pelaporan e-Monitoring

18,315,712,000

TA 2011

TA 2012

100.00

100.00

14,376,139,000

78.49

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan TA 2011 dan TA 2012


52


3.2.3

Efisiensi Penganggaran TA 2012 Terkait tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran, pada TA 2012 ini PPSDI telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran sebagaimana terekam pada tabel dibawah ini:

NO 1

URAIAN OUTPUT Pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi

TARGET KEUANGAN (%) TARGET FISIK (%) KETERANGAN RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI 100.00 68.90 100.00 100.00 Efisiensi dana terjadi karena adanya perubahan sistem penyelenggaraan kegiatan dari fullboard menjadi fullday disesuaikan dengan domisili peserta kegiatan yang sebagian besar berasal dari dalam provinsi.

2

Pembinaan pasar konstruksi dalam negeri

100.00

78.68

100.00

114.29 Efisiensi dana terjadi karena adanya perubahan sistem penyelenggaraan kegiatan dari fullboard menjadi fullday disesuaikan dengan domisili peserta kegiatan yang sebagian besar berasal dari dalam provinsi.

3

Pembinaan liberalisasi jasa konstruksi

100.00

61.45

100.00

100.00 (1) Efisiensi dana terjadi karena adanya perubahan sistem penyelenggaraan kegiatan dari fullboard menjadi fullday disesuaikan dengan domisili peserta kegiatan yang sebagian besar berasal dari dalam provinsi; (2) Adanya kebijakan pengetatan jumlah perjalanan dinas luar negeri.

4

Perangkat pengolah data dan komunikasi

100.00

77.68

100.00

106.45 (1) Efisiensi dana terjadi karena adanya perubahan jenis dan tipe barang yang dibeli dengan rencana semula; (2) Dana blokir tetap sebesar 62,85% dari pagu belanja modal.

Tabel 3.12 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

3.2.4

Kendala Dalam Rangka Pencapaian Kinerja PPSDI dalam rangka pencapaian kinerja pada TA 2012 menemui beberapa kendala antara lain:

1) Hambatan Fisik 

Belum adanya internalisasi NSPK terkait Integrasi Sistem Rantai Pasok sehingga kegiatan untuk output jumlah norma, standar pedoman, dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing khusus paket kegiatan Penyusunan NSPK


53


tentang Integrasi Sistem Pasok Material dan Peralatan Konstruksi tidak dapat terlaksana sesuai rencana. 

Dari 5 (lima) laporan kegiatan Promosi/Road Show/Pameran Konstruksi dan Investasi Infrastruktur (1 (satu) lokasi di dalam negeri dan 4 (empat) lokasi di mancanegara), hanya terealisasi 3 (tiga) laporan (1 (satu) lokasi di dalam negeri dan 2 (dua) di luar negeri). Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, keamanan dan pasar konstruksi di negara tujuan yang belum stabil (khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara), sehingga para pelaku usaha nasional masih ragu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Disamping itu, pada umumnya pelaku usaha nasional masih fokus pada pasar konstruksi domestik.

2) Hambatan Keuangan 

Adanya kebijakan pengetatan perjalanan dinas luar negeri, sehingga jumlah anggota delegasi yang ditugaskan kurang dari yang direncanakan;



Adanya perubahan lokasi penyelenggaraan kegiatan swakelola dari luar kota Jakarta ke Jakarta, sesuai dengan domisili para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan;



Adanya perubahan sistem penyelenggaraan kegiatan dari “fullboard” menjadi “fullday” disesuaikan dengan domisili peserta kegiatan yang sebagian besar dari dalam kota provinsi;



Pergantian

Pejabat

Pembuat

Komitmen

secara

mendadak

yang

menyebabkan pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober menjadi tersendat.

3.3

Hal-Hal yang Memerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja PPSDI Gambaran secara umum berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun anggaran 2012 Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PPSDI) untuk peningkatan kinerja pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut: a. Perencana anggaran sebaiknya melihat target capaian dalam Rencana Strategis tingkat Eselon I sebagai acuan untuk penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga plotting anggaran sesuai dengan indikator capaian kinerja fisik yang ingin dicapai organisasi. Kecenderungan yang terjadi selama ini, laporan kinerja justru harus menyesuaikan dengan rencana penganggaran.


54


b. Indikator dan penetapan kinerja sebaiknya dirancang lebih awal dan disinkronkan secara lintas sektor serta dilengkapi dengan sistem informasi untuk pemantauannya. Perlu dilakukan pembakuan interpretasi atas nilai kinerja supaya konsisten dan terukur. c. Evaluasi pencapaian kinerja output dan outcome perlu dikembangkan sebagai piranti untuk penajaman dan penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaannya untuk pencapaian target secara keseluruhan. d. Penetapan kinerja outcome perlu ditinjau kembali agar pengukurannya dan realisasinya dalam jangkauan rentang kendali unit kerja yang bersangkutan. Dalam hal ini, perlu diberikan catatan sebagai berikut: 1) Indikator outcome: Peningkatan daya saing investasi konstruksi nasional dalam skala global dengan target 1 (satu) point infrastructure GCI (Global Competitiveness Index): i. GCI diantaranya meliputi daya saing penyelenggaraan infrastruktur yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, bukan ukuran daya saing industri konstruksi, sehingga tidak relevan; ii. Peningkatan daya saing industri konstruksi tidak hanya ditentukan oleh pembinaan sumber daya investasi, sehingga secara keseluruhan di luar rentang kendali PPSDI.

2) Indikator outcome: Prosentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional. Prosentase tingkat penguasaan pangsa pasar konstruksi domestik oleh pelaku konstruksi nasional tidak hanya ditentukan oleh pembinaan sumber daya investasi, sehingga secara keseluruhan di luar rentang kendali PPSDI.

3) Indikator outcome: Jumlah dukungan kebijakan dalam membangun iklim investasi bidang infrastruktur. Penetapan produk kebijakan melalui proses akhir yang diluar rentang kendali unit Eselon II, sehingga indikator outcome tersebut sebaiknya diartikan sebagai konsep (rekomendasi) produk kebijakan.


55


3.4

Penghargaan dari Pihak Ketiga Penghargaan dari pihak ketiga merupakan bentuk apresiasi kalangan eksternal kepada kinerja PPSDI. Pada tahun 2012 ini, PPSDI telah menerima penghargaan berupa: a.

Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III, Kementerian Keuangan dengan No. PIAG-102/WKN.07/KNL.03/2012 karena Satker PPSDI telah melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN semester II TA 2011 dengan tepat waktu.


56


Badan Pembinaan Konstruksi selaku pengemban tugas program pembinaan konstruksi di Indonesia menunjukkan apresiasinya terhadap upaya penumbuhkembangan industri konstruksi nasional dengan menyelenggarakan kegiatan Konstruksi Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2003. Tahun ini Konstruksi Indonesia mengambil tema “Harmonisasi Sektor Konstruksi yang Berwawasan Lingkungan”. Salah satu bidang kegiatan Konstruksi Indonesia adalah penyusunan Buku Konstruksi Indonesia yang merupakan tanggung jawab Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi

Buku Konstruksi Indonesia 2012 disusun dengan tema “Harmonisasi Sistem Rantai Pasok Konstruksi Dalam Rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”. Berdasarkan tema tersebut, Buku Konstruksi Indonesia 2012 diberi judul “Harmonisasi Sistem Rantai Pasok Konstruksi: Konsepsi, Inovasi, dan Aplikasi di Indonesia”. Tujuan penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2012

adalah

untuk

mendokumentasikan

konsepsi

(pengetahuan), perkembangan inovasi, dan pengalaman praktis para pemangku kepentingan di sektor konstruksi

Prof. Dr-Techn. Ir.Danang Parikesit, M.Sc (Eng) menyampaikan review dalam Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2012

terutama yang berkenaan dengan rantai pasok konstruksi.

Buku Konstruksi Indonesia 2012 didesain untuk dapat membahas dan menjelaskan harmonisasi pembiayaan, penjaminan, pasar, sistem penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya rantai pasok. Implementasi rantai pasok yang meliputi ketersediaan sumber daya, produktivitas Badan Usaha, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas pemilihan teknologi dan metoda konstruksi, efisiensi sistem pengadaan dan reliabilitas informasi sumber daya investasi juga menjadi sasaran pembahasan yang tidak kalah penting. Singkatnya, harmonisasi rantai pasok konstruksi adalah harmonisasi struktur, perilaku, dan kinerja rantai pasok konstruksi dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan yang melingkupi harmonisasi pengusahaan pembiayaan, penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi.

Kontributor Buku Konstruksi Indonesia 2012 berasal dari internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Unit organisasi internal Kementerian PU meliputi Pusat-Pusat di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sedangkan unit kerja eksternal berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perumahan Rakyat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia, PT. Jababeka, dan PT. Rekayasa Industri.

Launching dan Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2012 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia yang diadakan pada tanggal 29 November 2012 di The Sultan Hotel Jakarta. Kehadiran Buku Konstruksi Indonesia 2012 diharapkan mampu menyediakan referensi mengenai kemajuan industri konstruksi nasional dalam ranah Rantai Pasok Konstruksi.


57


Salah satu tugas Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi adalah melaksanakan pembinaan sumber daya

investasi

yang

direalisasikan

dengan

membangun Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI). Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya

Investasi

dimaksudkan

sebagai

media

komunikasi untuk mendekatkan pelaku supply and demand sumber daya investasi dalam rangka menjamin

dan

meningkatkan

efisiensi

penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pendayagunaan informasi sumber daya

investasi

bagi

harmonisasi

konstruksi,

keberadaan data dan informasi serta pengelolaannya adalah

inti

keberhasilan

Pengelolaan

data

dan

infrastruktur

secara

pemasaran informasi

bagi

berkelanjutan

investasi. proyek

membangun

manfaat strategis bagi pemangku amanah proyek Wakil Menteri PU (tengah), Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (kiri), dan Kepala PPSDI (kanan) bersama-sama menekan tombol peresmianlaunching SISDI (Sistem Informasi Sumber Daya Investasi).

tersebut. Manfaat tercipta, baik dalam rangka perencanaan,

perwujudan

maupun

pengelolaan

proyek infrastruktur yang dimaksud.

Setelah melalui proses pengembangan selama kurang lebih satu tahun, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi memperkenalkan SISDI secara resmi bersamaan dengan acara Public Works Day, pada Jum’at 4 Mei 2012 di Aula Jakarta International Expo, Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, dan Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi secara bersama-sama meresmikan Sistem Informasi Sumber Daya Investasi. Launching SISDI dihadiri oleh jajaran tinggi pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Kalangan Asosiasi Konstruksi di Indonesia, para pimpinan Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi, pelaku investasi asing, dan kalangan akademika universitas, serta dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

SISDI secara garis besar memuat informasi tentang: (1) pasar dan potensi pasar konstruksi domestik yang dibiayai oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD dan Swasta, maupun pasar dan potensi pasar konstruksi mancanegara yang berpotensi untuk diakses oleh penyedia jasa di Indonesia; (2) sumber daya material dan peralatan konstruksi yang terdiri atas: peta lokasi ketersediaan peralatan per provinsi, peta quarry sumber daya material, peta AMP per provinsi, peta realisasi distribusi pengadaan semen per provinsi, peta kapasitas produksi semen nasional tahun 2010–2015, peta industri baja nasional, peta aspal minyak PT. Pertamina (Persero), peta deposit lokasi aspal Buton, dan estimasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi.

Kehadiran SISDI diharapkan mampu menyediakan sistem informasi sumber daya investasi yang terpercaya, sehingga dapat mengurangi disparitas informasi pasar konstruksi secara signifikan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan daya saing pelaku sektor konstruksi.


58


Kementerian Pekerjaan Umum menunjukan kepedulian terhadap proses perubahan iklim dengan mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-MAPI). RAN-MAPI berfungsi sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sektoral dan kewilayahan yang responsif terhadap isu perubahan iklim.

Dipahami bahwa investasi infrastruktur mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa, maka Badan Pembinaan Konstruksi melalui Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PPSDI) berinisiatif untuk mencari suatu sistem dan struktur alternatif pembiayaan investasi infrastruktur yang responsif terhadap isu perubahan iklim. Permasalahan pembiayaan dalam investasi infrastruktur sangat mendesak untuk segera diselesaikan karena anggaran pembangunan infrastruktur yang disediakan pemerintah tidak memadai. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan karbon yang dihasilkan oleh hutan Indonesia untuk diperdagangkan kepada negara-negara industri di

Paul Butarbutar, ketua umum APKI, menyampaikan pandangannya terhadap pasar karbon dan Clean Development Mechanism.

dunia.

Infrastruktur jalan tol merupakan lingkup investasi konstruksi yang potensial, baik dari sisi keuangan maupun manfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengingat infrastruktur jalan tol menjadi salah satu penunjang kelancaran arus produksi dan distribusi barang dan jasa. Pelatihan Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur melalui Carbon Trading bagi Jalan Tol adalah wahana pembelajaran bagi upaya pencarian sistem dan struktur alternatif pembiayaan investasi infrastruktur khususnya bagi investasi jalan tol. Pelatihan ini memusatkan pembahasan sistem carbon trading sebagai kompensasi penerangan jalan tol.

Pelatihan Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur melalui Carbon Trading bagi Jalan Tol diadakan pada tanggal 7 – 9 November 2012 di Batam. Narasumber utama pelatihan carbon trading adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Karbon Indonesia (APKI) dan pengelola RAN-MAPI di tingkat Kementerian PU, yaitu Direktur Jenderal Penataan Ruang. Sedangkan peserta pelatihan berasal dari internal Kementerian PU dan Badan Usaha Jalan Tol. Terselenggaranya Pelatihan Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur melalui Carbon Trading bagi Jalan Tol diharapkan mampu menyediakan referensi bagi usaha pencarian alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang mengusung kebijakan green economy, sehingga pada akhirnya dapat mendukung program RAN-MAPI yang telah dicanangkan pemerintah.


59


Trade Expo Indonesia (TEI) ke 27 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada 17 – 21 Oktober 2012 bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran. Kementerian Pekerjaan Umum bertugas memfasilitasi booth untuk digunakan bersama oleh lembaga, asosiasi, dan badan usaha, antara lain: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Gabungan Pengusaha Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI), Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya, dan PT. Wijaya Karya.

Tema stand pameran adalah Indonesia Construction: Expanding Global Market, yang memiliki arti bahwa asosiasi dan badan usaha jasa konstruksi Indonesia telah mampu melakukan penetrasi dan meraih Stand Pameran Kementerian PU di Trade Expo Indonesia ke 27, Jakarta International Expo Kemayoran, 17-21 Oktober 2012.

pangsa pasar di luar negeri, namun ekspansi tersebut perlu diperluas di masa mendatang.

Pengunjung stand sangat antusias dengan pameran tersebut, tercatat selama 5 (lima) hari pameran berlangsung, stand telah dikunjungi oleh 378 orang, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukan bahwa, data tentang kondisi infrastruktur dan kemampuan Indonesia dalam penguasaan teknologi bidang infrastruktur sangat diperlukan oleh para calon investor. Informasi tentang peluang investasi proyek infrastruktur di Indonesia diharapkan dapat difasilitasi oleh Kementerian PU secara berkelanjutan. Pameran ini juga dimaksudkan sebagai wadah penjajakan kerjasama antarnegara, termasuk tukar menukar peluang investasi.

Stand pameran ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan pembinaan sumber daya investasi dalam rangka melakukan pengembangan pasar konstruksi luar negeri. Keikutsertaan dalam pameran diharapkan mampu menyediakan informasi berharga yang dapat menarik minat calon investor untuk melirik pasar konstruksi di Indonesia dan atau mengajukan tawaran kerjasama melihat hasil karya dan teknologi badan usaha jasa konstruksi nasional, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan pangsa pasar investor domestik di ranah global.


60


Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi (RP-MPK) merupakan urat nadi pelaksanaan proyek konstruksi. RP-MPK yang tidak efisien adalah permasalahan utama yang mengemuka, selain adanya hambatan (bottlenecking) sistem logistik konstruksi dan ketidakharmonisan regulasi. Ketiga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya kelangkaan dan disparitas harga MPK, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Salah satu tugas Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (PPSDI) adalah pembinaan sumber daya MPK, dalam hal ini merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan MPK secara efektif

dan

efisien.

Pelaksanaan

Workshop

Formulasi

Peningkatan Kapasitas Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi Dalam Kerangka Sistem Logistik Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum adalah bentuk rencana aksi PPSDI dalam rangka pembinaan sumber daya MPK.

Kepala Pusat Kajian Logistik Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung memberikan pandangannya tentang keterkaitan RP-MPK dengan sistem logistik nasional.

Bahasan sistem RP-MPK meliputi kerangka pengembangan sistem RP-MPK dengan sistem logistik nasional; kriteria penerapan RP alat berat, baja, dan semen dengan sistem logistik nasional; serta identifikasi kondisi dan permasalahan RP-MPK dalam kerangka penerapan sistem logistik nasional dan lokal. Workshop ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di lingkup RPMPK dan masyarakat logistik dengan menghadirkan Pusat Kajian Logistik Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu pembicara utama.

Workshop RP-MPK ini diharapkan mampu menghasilkan suatu rumusan untuk dapat mengembangkan suatu sistem rantai pasok infrastruktur yang efektif dan efisien dalam kerangka sistem logistik nasional serta upaya-upaya strategis yang diperlukan untuk mendorong pengembangan industri konstruksi nasional dalam mendukung investasi infrastruktur di Indonesia. Pada akhirnya, rumusan yang dihasilkan ditujukan untuk dapat mengurangi ketidakharmonisan RP-MPK, sehingga RP-MPK yang efisien dapat diwujudkan.


61


BAB IV PENUTUP

Tatanan manajemen suatu organisasi terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keempat faktor utama tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan agar tercipta suatu tatanan manajemen yang baik dalam suatu organisasi. Faktor perencanaan merupakan fase terdepan yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Berkaca pada proses penyusunan LAKIP, perencanaan anggaran sebagai entry point bagi eksekusi kegiatan harus memperhatikan indikator capaian yang harus dicapai organisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga anggaran, baik nilai maupun pemanfaatannya menjadi selaras dengan proses pewujudan visi dan misi organisasi. Tidak lupa, perencanaan anggaran harus melihat kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai tolok ukur akumulasi keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi. Pencapaian kinerja PPSDI TA 2012 yang mampu mencapai target fisik, tetapi belum mampu mencapai target keuangan (kurang dari 80%) disebabkan adanya kendala fisik dan keuangan yang berasal dari baik internal maupun eksternal unit kerja. Meskipun demikian, pencapaian sasaran dan output kegiatan pembinaan sumber daya investasi diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat jasa konstruksi dalam hal: 2.

Menyediakan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi infrastruktur dalam bentuk draft NSPK bidang investasi infrastruktur pekerjaan umum;

2.

Menyediakan rumusan kebijakan, strategi, dan sistem informasi pengembangan sumber daya investasi konstruksi;

3.

Memfasilitasi pelatihan/bimbingan teknis/bantuan teknis terkait investasi infrastruktur bidang ke-PU-an;

4.

Menyebarluaskan kebijakan dan peraturan-peraturan investasi bidang infrastruktur ke-PUan;

5.

Menyediakan informasi tentang pasar konstruksi domestik dan internasional serta ketersediaan dan kebutuhan material dan peralatan konstruksi nasional melalui Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI).


62


LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

WORKSHOP PENGEMBANGAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN JAYAPURA, 1 MEI 2012

WORKSHOP SINKRONISASI PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN MP3EI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK, 22 MEI 2012


63


WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS RANTAI PASOK BAJA DALAM MENDUKUNG INVESTASI INFRASTRUKTUR CILEGON, 16 APRIL 2012

FORUM GROUP DISCUSSION PERAN PRODUK ASBUTON BUTIRAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN DI INDONESIA JAKARTA, 14 NOVEMBER 2012


64


FORUM KONSULTANSI PENGEMBANGAN PASAR KONSTRUKSI DOMESTIK DI PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG, 1 NOVEMBER 2012

FORUM KONSULTANSI/PERTEMUAN TEKNIS LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG, 22 MEI 2012


65


WORKSHOP PENGEMBANGAN SATELLITE ACCOUNT TABEL INPUT OUTPUT SEKTOR KONSTRUKSI TAHUN 2011 JAKARTA, 29 JUNI 2012

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ELEKTRONIK DATABASE PASAR KONSTRUKSI PADANG, 14 MARET 2012


66


WORKSHOP FASILITASI REFORMASI BIROKRASI BOGOR, 22 JUNI 2012

FINALISASI PENYUSUNAN RKA-K/L PPSDI TA 2013 BOGOR, 4 – 5 OKTOBER 2012


67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2012 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents