Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Soreang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan

Pembenahan

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Soreang

1


2015

Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Soreang Kota

Bandung

diwajibkan

untuk

menyusun

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bandung, susunan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung terdiri atas : a. Camat ; b. Sekretaris Kecamatan ; c. Seksi Pemerintahan ; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Sosial Budaya ; f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; g. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; i. Sub Bagian Program j. Sub Bagian Keuangan

Kecamatan Soreang

2


2015

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Soreang (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung.

CAMAT

SEKRETARIS kECAMATAN

SUB BAG PROGRAM Kelompok

SUBBAG

SUBBAG KEUANGAN

UMUM DAN

Jabatan

KASI

KASI

KASI

PEMERINTAHAN

TRANTIBUM

SOSIAL BUDAYA

Kecamatan Soreang

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KASI PEMELIHARAAN

PRASARANA UMUM

3


2015

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Soreang Kecamatan Soreang merupakan memiliki luas tanah sebesar 27.294.771 Ha. Secara administratif Kecamatan Soreang dibatasi oleh :

Sebelah

Selatan

: Kecamatan Cimaung

Sebelah

Utara

: Kecamatan Katapang

Sebelah

Timur

: Kecamatan Cangkuang

Sebelah

Barat

: Kecamatan Pasirjambu

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Soreang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Soreang secara geografis Kecamatan Soreang memiliki bentuk wilayah Pegunungan /perbukitan sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Soreang berada pada ketinggian 1500m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Soreang berkisar 23 derajat Celcius, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar

mm/th dan

jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

1.3 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Landasan Hukum LKIP Kecamatan Soreang Kabuapten Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; Kecamatan Soreang

4


2015

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7 Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung

Kecamatan Soreang

5


2015

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Kecamatan Soreang

6


2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Rencana Strategis Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Penyusunan Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun

2010-2010

dengan

melibatkan

stakeholders

pada

saat

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan stakeholder.Selanjutnya, Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Soreang

7


2015

Soreang Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi dalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah. Visi kabupaten Bandung Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang maju mandiri dan berdaya saing

melalui

tata

kelola

Pemerintahan

yang

baik

dan

pemantapan

Pembangunan Pedesaan berlandasan Religius,Kultural dan Berwawasankan Lingkungan MISI : 1. 2

Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi ( Good Gaverment In Clean ). Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang aman tertib tentram dan dinamis.

3

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

4

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat.

5

Memantapkan Kesolehan Sosial Berlandaskan Iaman dan Taqwa.

6

Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda.

7

Memelihara

Kesiimbangan

Lingkungan

dan

Pemerintahan

yang

Berkelanjutan. 8

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas,maka dirumuskan 8 ( delapan ) Misi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a.

Mewujudkan pemerintahan yang baik.

b.

Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis.

c.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d.

Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Kecamatan Soreang

8


2015

e.

Memantapkan kesalehan sosial berrdasarkan iman dan taqwa.

f.

Menggali dan menumbuhkankembangkan budaya sunda.

g.

Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

h.

Meningkatkan kinerja pembangunan desa dengan melibatkan partisifasi masyarakat.

Mengacu pada Visi Kabupaten Bandung tersebut kemudian berdasar pada potensi, peluang, aspirasi, dinamika serta permasalahan yang berkembang, maka Visi Kecamatan Soreang adalah VISI : Terwujudnya Kecamatan Kecamatan

terdepan

Soreang Sebagai Ibu Kota Kabupaten menuju

Dalam

menunjang

Visi

dan Misi

Pemerintah

Kabupaten Bandung. MISI : 1. Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan yang profesional, 2. Mewujudkan Lingkungan yang Tertib dan Bersih, 3. Mewujudkan peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, 4. Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa. Memberdayakan Masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan secara konsisten untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat Soreang yang religius, cultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah Kecamatan Soreang

9


2015

ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

sebanyak 8 sasaran strategis. Upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Soreang Tahun 2015. Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Soreang Tahun 2010-2015. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Penggabungan

beberapa

indikator

menjadi

indikator

yang

dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dengan penghitungan bobotd ari masing-masing capaian kinerja. Berdasarkan hasil review tersebut,

Kecamatan Soreang

10


2015

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sebelum Review dan Setelah Review Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

No

1

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Sebelum Review

Sesudah Review

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas

Indeks Pelayanan /

Meningkatnya

Indeks Pelayanan / Indeks

Indeks

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

Kualitas Pelayanan

Kepuasan Masyarakat

Kepuasan

Masyarakat

Publik

Pelayanan

/

Indeks

Masyarakat Persentase

keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

Nilai

Standar

kepatuhan

pelayanan publik 2

Meningkatkan kinerja

Persentase Desa

.Meningkatnya

Capaian Kinerja TUP

Persentase pelayanan

penyelenggaraan Tugas

yang memenuhi standar

kinerja

Kecamatan: Bidang

administrasi

Umum Pemerintahan

kriteria baik

penyelenggaraan

pemerintahan, perekonomian,

kependudukan tepat waktu

Tugas Umum

Pembangunan, Lingkungan

Pemerintahan

Hidup, Pendidikan dan

Persentase waktu pelayanan

Kecamatan

kemasyarakatan, ketentraman

adm. Umum

dan ketertiban serta pelayanan

lainnya tepat waktu

Kecamatan

Kecamatan Soreang

11


3

2015

Meningkatkan

Nilai AKIP Kecamatan

Meningkatnya

.Nilai

Akuntabilitas Kinerja

Soreang

Akuntabilitas

Soreang

Pemerintah Kecamatan

AKIP

Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Soreang

Kinerja Kecamatan Persentase temuan

Persentase

BPK/Inspektorat yang sudah

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

sudah ditindaklanjuti

Tertib

temuan

administrasi

barang/Aset Daerah

Kecamatan Soreang

12


2015

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah Review Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

Sebelum Review

Target

Setelah Review

Indikator Kinerja 1

Meningkatkan

kualitas

Pelayanan Publik

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan

Target

Indikator Kinerja 90

masyarakat

Indek

Pelayanan

/

indek

Kepuasan

90

Masyarakat Presentase Keluhan / Pengaduan pelayanan

100

administratif yang di tindak lanjuti 2

Meningkatkan Penyelenggaraan Umum

Kinerja Tugas

Pemerintahan

Kecamatan

Capaian Kinerja TUP Kecamatan Bidang

Pemerintahan

Pemberdayaan

Masyararakat

Sosial Ketertiban

Budaya, dan

100

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

98

Prosentase Pelayanan dan Pemberdayaan

100

Kependudukan Tepat Waktu

Keamanan Pemeliharaan

Prasarana Umum

Masyarakat, serta Ijin Gangguan

Prosentase Pelayanan Sosial dan budaya di

80

masyarakat.

Prosentase

Kecamatan Soreang

Pelayanan

Ijin

Mendirikan

100

13


2015

bangunan, Penangan Persampahan 3

Meningkatnya Akuntabilitas

Nilai Akip Kecamatan

52.06

Kinerja Kecamatan Prosentase

Temuan

BPK/

100

Inspektorat yang ditindak lanjuti Tertib

Administrasi

barang/aset

100

daerah

Kecamatan Soreang

14


2015

B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Kecamatan Soreang Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:

Kecamatan Soreang

15


2015

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Sebelum Review dan Setelah Review Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

Sebelum Review Indikator Kinerja

1

Meningkatkan

kualitas

Pelayanan Publik

Indek

Pelayanan

Indek

Setelah Review Target

/

90

Kepuasan

Pelayanan

Target /

90

Kepuasan

Masyarakat

100

Kartu Keluarga

Kartu tanda penduduk

100

Kartu keluarga

IMB

80

IMB

80

HO

50

HO

50

Pelayanan Umum Lain

75

Pelayanan Umum Lain

75

nya 2

Indek indek

masyarakat meliputi

Kartu tanda penduduk

Indikator Kinerja

nya

Meningkatkan Kualitas

Jumlah Kegiatan yang

85

Jumlah Kegiatan yang

fasilitas pelaksanaan

diberikan difasilitasi

diberikan difasilitasi

program dan kegiatan

oleh Kecamatan

oleh Kecamatan

85

Dinas Teknis 3

4

Meningkatnya Kualitas

Jumlah Desa yang

100

Jumlah Desa yang

Pembangunan Daerah

telah melaksanakan

telah melaksanakan

Musrenbang Desa

Musrenbang Desa

Jumlah desa yang

Jumlah desa yang

menyampaikan

menyampaikan

laporan atau Dokumen

laporan atau Dokumen

Tepat Waktu

Tepat Waktu

RPJMDesa

75

RPJMDesa

75

APBDesa

90

APBDesa

100

RKPDesa

90

RKPDesa

100

Musrenbang Desa

100

Musrenbang Desa

100

Jumlah desa yang

10

Jumlah desa yang

10

telah memiliki BPD

telah memiliki BPD

Meningkatkan kualitas

Penurunan tindak

Penurunan tindak

Ketertiban dan

Kriminal

Kriminal

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelanggaran

Kecamatan Soreang

100

90

Jumlah Pelanggaran

Perda yang ditindak

Perda yang ditindak

lanjuti

lanjuti

100

16

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah desa yang

10

sudah Memiliki TPS

5

Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

2015

Jumlah desa yang

10

sudah Memiliki TPS 10

Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana

10

75

75

50

50

Penetapan Kinerja Kecamatan Soreang Berikut Penetapan Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan

90%

1

Meningkatkan

kualitas

Pelayanan Publik

masyarakat meliputi Kartu tanda penduduk

100%

Kartu Keluarga

2

IMB

80 %

HO

75 %

Pelayanan Umum Lainnya

90 %

Meningkatkan Kualitas fasilitas

Jumlah Kegiatan yang diberikan

pelaksanaan program dan

difasilitasi oleh Kecamatan

95 %

kegiatan Dinas Teknis Meningkatnya Kualitas

Jumlah Desa yang telah melaksanakan

Pembangunan Daerah

Musrenbang Desa

100 %

Jumlah desa yang menyampaikan 3

Kecamatan Soreang

laporan atau Dokumen Tepat Waktu

95 %

RPJMDesa

100 %

APBDesa

100%

17


4

5

Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan


2015

RKPDesa

100%

Musrenbang Desa

100%

Jumlah desa yang telah memiliki BPD

100%

Penurunan tindak Kriminal

80 %

Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS

100 %

Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana

100 % 75 %

65 %

Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas

70 %

Jumlah Pemenuhan SDM

100 %

Rencana kinerja Kecamatan Soreang tahun 2015 telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 yang disertai dengan rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan; baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.

Kecamatan Soreang

18


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang Soreang

menerima Kabupaten

pelaporan Bandung

akuntabilitas/pemberi selaku

pengemban

amanah.

Kecamatan

amanah

masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015

tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2010-2015 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Soreang.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh Kecamatan Soreang

19


2015

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1

>100%

Melebihi/Melampaui Target

2

= !00%

Seuai target

3

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2010-2015 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD 16 (sebelas) indikator kinerja (out comes) B.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Soreang

20


2015

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Kartu Keluarga Kartu tanda penduduk IMB HO Pelayanan Umum Lainnya Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa APBDesa RKPDesa Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap

Nilai

2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan Soreang

Target

Realisasi

Capaian % 95

Lembar Lembar Pemohon Pemohon Pemohon SKPD

6000 12000 100 6845 15000 25

5872 14196

Desa

10

10

80

3516 15000 25

98 120 80 51,3 100 95 100

Dokumen

10

10 100

Dokumen Dokumen Dokumen Desa Desa

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

100 100 100 100

Kejadian Pelanggaran

-

-

-

Desa

10

10

100

Desa

10

10

100

100

21


19 20 21

Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

2015

Persen

100

65

65

Persen

100

75

70

Orang

35

35

100

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ditahun 2015 serta capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 90%, pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga tepat waktu dengan capaian kinerja 98 % pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 90 % ditunjukan pada indikator Persentase sedangkan Desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pebangunan, dan desa yang membuat dokumen hasil Perencaan Pembangunan Desa capaian rata-rata 100 % , sedangkan dalam bidang Ketentraman dan ketertiban umum yaitu penurunan tidak kriminal sebesar 80 % dan penidakan pelanggaran PERDA 100 % ditindak lanjuti, Kecamatan Soreang merupakan daerah rawan bencana sehingga secara sadar masyarakat didesa-desa membentuk kelompok Masyarakat Tangguh Bencana (MTB) dengan capaian upaya preventif penanggulangan bencana sebesar 100% dari 13 desa dan dibantu serta di fasilitasi oleh

Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten

Bandung. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dikecamata perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun meningkat ditahun 2015 tercapai sekitar 65 %

peningkatan kualitas SDM kecamatan meningkat 75% dengan

banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan di kecamatan Soreang mencapai 100 % dengan adanya karyawan pindahan dan pegawai baru. C. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Secara umum Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2015. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2010-

Kecamatan Soreang

22


2015

2015 sebanyak 5 (lima ) sasaran. Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015 2013

No

. Indikator Kinerja Utama

4

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Kartu tanda penduduk Kartu Keluarga

5

IMB

6

HO

1

2

11

Pelayanan Umum Lainnya Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa

12

APBDesa

13

RKPDesa

7

8

9

10

14 15 16

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal

Kecamatan Soreang

satuan

2014

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Nilai

50

50

75

75

80

95

Lembar

5000

6000

5865

5000

4967

Lembar

7109

7109

5932

5932

5872

5872

74

74

120

120

80

80

6500

2841

6845

3097

6845

3516

SKPD

25

25

25

25

25

25

Desa

10

10

10

10

10

10

Dokumen

10

10

10

10

10

10

Dokumen

10

10

10

10

10

10

Dokumen

10

10

10

10

10

10

Dokumen

10

10

10

10

10

10

Desa

10

10

10

10

10

10

Desa

10

10

10

10

10

10

Kejadian

-

-

-

-

-

-

Pemohon Pemohon Pemohon

23


17

18

19

20

21

22

Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

2015

Pelanggaran

-

-

-

-

-

-

Desa

10

10

10

10

10

10

Desa

10

10

10

10

10

10

Persen

100

50

100

55

100

65

Persen

75

30

75

40

75

45

Orang

40

30

40

32

40

30

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data setiap indikator kinerja utama dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan

Pembandingan

pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya . Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 22 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 20102015.

Kecamatan Soreang

24


2015

Tabel. 3,3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : No

Sasaran Strategis

1

Indikator Kinerja

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

KTP Kartu Keluarga

2

3

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

4


Kecamatan Soreang

Realisasi 2013

2015

Target

Realisasi

50

95

Lembar

7500

3496

Lembar

6750

14196

Nilai

50

M2

2652

6923

2529

M2

2841

6500

3516

SKPD

25

25

25

Desa

10

10

10

Dokumen

10

10

10

Dokumen

10

10

10

APBDesa

Dokumen

10

10

10

RKPDesa

Dokumen

10

10

10

Desa

10

10

10

Desa

10

10

10

Kejadian

-

-

-

Pelanggara n

-

-

-

Desa

10

10

10

Desa

10

10

10

IMB HO Pelayanan Lainnya

Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis

Satuan

Umum

Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana

Pemohon

25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

2015

Persen

50

100

65

Persen

30

75

45

Orang

30

40

30

Perbandingan taget dan realisasi pada tahun 2015 dengan tidak jauh berbeda dengan target dan realisasi jangka menengah kecamatan terbukti direalisasi kinerja sebagian besar target kinerja terpenuhi 100 % hanya dibeberapa sasaran yang kurang memenuhi taget karena berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Diantaranya kartu tanda pendudk, kartu keluarga dan prosentase kecukupan sarana dan prasaran kecamatan.

Tabel. 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional No

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2015

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi

Nilai

95

KTP

Lembar

3496

Kartu Keluarga

Lembar

5872

Pemohon

80

IMB HO Pelayanan Lainnya

2

Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

3

Kecamatan Soreang

Pemohon Umum


Standar Nasional

3516

Pemohon

SKPD

25

Desa

10

Dokumen

10

Dokumen

10

26


4

5



APBDesa

Dokumen

10

RKPDesa

Dokumen

10

Desa

10

Desa

10

Kejadian

-

Pelanggara n

-

Desa

10

Desa

10

Persen

65

Persen

45

Orang

30

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

2015

Perbandingan kinerja Kecamata Soreang Kabupaten Bandung pada tahun ini, dengan standar nasional tidak dapat dikur karena kecamatan Soreang tidak mengetahui secara pasti standar nasional tersebut.

3.5 Analisis

penyebab

keberhasilan

/

kegagalan

atau

peningkatan

/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatinya serta solusi yang telah di lakukan, perlu dilaksanakan untuk

mengukur

keberhasilan,

atau

penurunan

serta

penyebab

–

penyebabnya, dengan cara membandingkan membandingkan kinerja tahun yang lalu dengan capaian kinerja pada tahun ini.

Kecamatan Soreang

27


2015

Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No

1 2 3 4 5

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Target

Capaian

Target

Capaian

Kinerja

Kinerja

Kinerja

Kinerja

2014

2014

2015

2015

%

%

%

%

85

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

65

73

85

85

Analisis diatas dapat dilihat dari rata – rata capaian target sasaran strategis selama periode renstra 201-2015 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 100.% dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100. % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2013 yang hasil capaian IKM nya adalah 80.68. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2015 sebesar 100.% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 90 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil survey IKM tahun 2015 pada Kecamatan Soreang Kota Bandung berdasarkan 16 indikator pada Kepmenpan No.25/M/PAN/2/2004 menunjukkan kategori baik, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,24 x 25 = 81,00. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan :

Kecamatan Soreang

28


2015

a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur kedisiplinan petugasnilai 3,05 & Keadilan Pelayanan nilai 3,11 1. Kedisiplinan Petugas Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Soreang pada unsur Kedisiplinan Petugas mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 3,05, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Soreang yang kurang Disiplin dalam hal kehadiran. Karena hal tersebut, membuat masyarakat jadi menunggu untuk diberikan pelayanan Solusi untuk Permasalahan tentang Kedispilinan Petugas adalah seyogyanya Kepala Seksi Pelayanan agar menegur petugas Pelayanan yang kurang disiplin dalam hal Kehadiran, agar pelayanan yang akan diberikan kepada warga Masyarakat menjadi lebih baik dan tepat waktu.

2. Keadilan Pelayanan Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapat nilai rendah adalah dari unsur Keadilan Pelayanan yaitu dengan nilai 3,11. Kenapa Kecamatan Soreang pada unsur Keadilan Pelayanan mendapat nilai rendah, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Soreang yang memberikan Pelayanan Tidak sesuai dengan nomor antrian yang sudah diambil oleh Warga Masyarakat. Karena hal tersebut, membuat masyarakat jadi merasa tidak adil dalam hal pemberian pelayanan oleh Petugas pelayanan. Solusi untuk Permasalahan tentang Keadilan Pelayanan, seyogyanya semua Kepala Seksi yang ada agar memberikan himbauan kepada seluruh petugas pelayanan agar memberikan pelayanan sesuai nomor antrian yang diambil oleh warga masyarakat, agar warga masyarakat merasa adil dalam hal pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur kesesuaian biaya nilai dan Kewajaran Biaya

3. Kesesuaian Biaya & Kewajaran Biaya Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Soreang pada unsur Kesesuaian Biaya mendapat nilai Tinggi hal itu dikarenakan di kecamatan Soreang semua jenis Pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis).

Kecuali Ijin Mendirikan

Bangunan, Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dan Peminjaman Alat Berat Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur kesesuaian biaya mendapat nilai Kecamatan Soreang

29


2015

tinggi. Faktor Pendukung untuk unsur kedua yang mendapat nilai Tinggi adalah dari unsur kewajaran Biaya, kenapa Kecamatan Soreang pada unsur Kewajaran Biaya mendapat nilai tinggi, Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Kesesuaian Biaya & Kewajaran Biaya adalah, tetap menginformasikan kepada warga masyarakat bahwa semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya (Gratis). Selain memberikan informasi bahwa semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (Gratis) kepada masyarakat, Kecamatan Soreang pun membuat pamlet dan brosur yang meninformasikan bahwa semua pelayanan tidak dipungut Biaya Kecuali tiga sektor diatas yang menjadi Pedapat Asli Daerah (PAD)

Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

SDM

Anggaran

Capaian

%

1


Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi KTP

Lembar

2

Kartu Keluarga IMB

Lembar M2

1 1 1

HO Pelayanan Lainnya

2

3



Kecamatan Soreang

Nilai

M2 Umum


Pemohon

SKPD

3

3

10

10 Desa 10 Dokumen

Dokumen

APBDesa

Dokumen

10 10

RKPDesa

Dokumen

10

30


4


5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

Desa Desa Kejadian

2015

10 10 -

Pelanggaran Desa

10 10

Desa

65 Persen 35 Persen

Orang

95

3.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Analisis

pencapaian Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil

(realisasi) dengan target kinerja yang

direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing- masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance

result)

yang dicapai

Kecamatan Soreang. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan

dalam melaksanakan program

kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana prasarana, waktu dan Kecamatan Soreang

31


2015

perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan serta Sumber Daya Manusia.

Tabel.3.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja No

1

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi

Nilai

80

95

KTP

Lembar

7500

13496

Kartu Keluarga IMB

Lembar M2

14196 7291

15169 2529

M2

6845

3516

SKPD

25

25

Desa

10

10

Dokumen

10

10

Dokumen

10

10

APBDesa

Dokumen

10

10

RKPDesa Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana

Dokumen Desa

10 10

10 10

Desa

10

10

Kejadian

-

-

Pelanggar an

-

-

Desa

10

10

Desa

10

10

HO Pelayanan Lainnya

2

3

4




Kecamatan Soreang

Umum


Pemohon

32



5

Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

2015

Persen

100

65

Persen

75

45

Orang

40

35

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perbandingan kinerja yang mempengaruhi capaian Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja terutama di programpeningkatan kapasitas kemampuan organisasi kecamatan baik dari kecukupuan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas maupun jumlah pemenuhan SDM secara kuantitatif. B. Realisasi Anggaran Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2015, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). realisasi anggaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tahun 2015 secara umum diuraikan sebagai berikut :

No 1 1

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. -

Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyedaan jasa perbaikan peralatan kerja. Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Pengediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan makan dan minum. Rapat – rapat dan konsulutasi luar daerah. Rapat – rapat dan konsulutasi dalam daerah. Penunjang Hari-hari besar Bersejarah

Kecamatan Soreang

Anggaran 3 406.188.780

Realisasi 3 406.188.780

2.000.000

2.000.000

25.488.780 24.600.000 2.000.000 14.673.900 4.000.000

25.488.780 24.600.000 2.000.000 14.673.900 4.000.000

7.500.000

7.500.000

199.826.100 20.000.000 66.100.000 20.000.000 20.000.000

199.826.100 20.000.000 66.100.000 20.000.000 20.000.000

33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2

3

6

15

15

16

16

16 17

17

18

18

18

20

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. - Pemeliharaan rutin gedung kantor - Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor.

2015

275.700.000

275.700.000

26.700.000 199.000.000 50.000.000

26.700.000 199.000.000 50.000.000

37.050.000

37.050.000

7.500.000

7.500.000

29.550.000 5.500.000

29.550.000 5.500.000

2.000.000 3.500.000 10.000.000

2.000.000 3.500.000 10.000.000

10.000.000 20.000.000

10.000.000 20.000.000

20.000.000

20.000.000

34.582.200

34.582.200

34.582.200

34.582.200

Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tidak kriminal - Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

47.600.000

47.600.000

47.600.000

47.600.000

Program peningkatan Peran serta kepemudaan - Pembinaan organisasi kepemudaan Program Pendidikan Menengah - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menegah Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.000.000 5.000.000 25.000.000

5.000.000 5.000.000 25.000.000

25.000.000 29.850.000

25.000.000 29.850.000

12.000.000 17.850.000

12.000.000 17.850.000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - Pembinaan organisasi perempuan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga - Pembinaan olahraga yang berkembang di tingkat daerah

10.000.000

10.000.000

10.000.000 25.000.000

10.000.000 25.000.000

25.000.000 70.000.000

25.000.000 70.000.000

70.000.000 10.000.000

70.000.000 10.000.000

5.000.000

5.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. - Pengadaan pakian KORPRI - Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun Program penataan adminstrasi kependudukan . - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Program Pembangunan saluran drainase gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kecamatan Soreang

/

34


2015

20

21

32

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan daerah - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kecamatan Soreang

5.000.000 113.361.280

5.000.000 113.361.280

113.361.280

113.361.280

15.000.000

15.000.000

15.000.000 25.000.000

15.000.000 25.000.000

25.000.000

25.000.000

35


2015

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian

penutup

dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

( LKIP ) perangkat daerah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2015, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Soreang dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Soreang telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Soreang dan Berdasarkan hasil evalusi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal. Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Soreang secara umum disebabkan oleh : 1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan. 2. Hasil kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum masih kurang. 3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu : a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan. b. Penyedian

sarana

dan

parasarana

penunjang

kelancaran

kegiatan

pelaksanaan pemerintahan.

Kecamatan Soreang

36


2015

c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan. d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Soreang melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai. 2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat. 3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Soreang khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. 4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Soreang

37

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents