Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 BAB I 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebihlanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Banjaran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten , Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Banjaran Kabupaten

Bandung

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB I

1

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kecamatan Banjaran terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum 35° celcius dan suhu minimum 27° celcius. Kecamatan Banjaran mempunyai luas wilayah 5.455.292 Ha merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Terdiri dari 11 Desa,41 Dusun, 169 RW dan 653 RT. Memiliki penduduk sebanyak 119.339 jiwa atau 34.618 Kepala Keluarga yang terdiri dari 60.636 laki-laki dan perempuan 58.703 orang. Untukmengetahuigambaran umummengenaiKecamatan Banjaranmakadapatkita lihatberdasarkan hal-halsebagaiberikut : Kecamatan Banjaran terdiri dari 11 Desa, dengan batas-batas wilayah: •

Sebelah Utara

•

Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung

•

Sebelah Timur

: Kecamatan Arjasari

•

Sebelah Barat

: Kecamatan Banjaran

: Kecamatan Pameungpeuk

Luas Wilayah Kecamatan Banjaran 3.036,112 Ha. terbagi ke dalam luasan masingmasing desa berikut :

No

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan Banjaran Desa Luas Wilayah (Ha)

1

Banjaran Kulon

295

2

Banjaran Wetan

742

3

Ciapus

288.242

4

Sindangpanon

282

5

Mekarjaya

464.773

6

Pasirmulya

242

7

Kamasan

127.94

8

Kiangroke

158.8

9

Margahurip

152.4

10

Neglasari

179.25

11

Tarajusari

157.2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENDAHULUAN

2

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung

yang

merupakan

penyelanggaraan

daerah

unsur

diwilayah

pelaksana Kecamatan,

Pemerintah dalam

Daerah

dibidang

melaksanakan

kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan sebagian urusan Bupati kepada Camat dengan kewenangannya di Kecamatan Banjaran yang di dukung oleh 11 Desa. 1.2.1

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang rincian

tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) Seksi dan 3 (tiga) Subag. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai kewenangan yang diberikan untuk tahun 2015 adalahsebagaiberikut: 1. Tugas Pokok 1. Camat mempunyai tugas pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok : Membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keungan, perlengkapan kerumahtanggaaan,

informasi

kehumasan

dan

ketatausahaan,

serta

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Sub

Bagian

Program

mempunyai

tugas

pokok

:

Merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan danpengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan. 4. Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

pokok

:

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. 5. Sub

Bagian

melaksanakan,

Keuangan

mempunyai

mengevaluasi

dan

tugas

pokok

melaporkan

:

Merencanakan,

pelaksanaan

tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.


3

6. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan danpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kepnedudukan, hukum dan perundangundangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa/ kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok : Membantu

Camat

dalammenyiapkan

bahan

rumusan

kebijakan

dan

pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. 8. Seksi Sosial Budaya

mempunyai tugas pokok :

Membantu Camat

dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan. 9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. 10. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalammenyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum. 2.

Fungsi 1. Camat a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. d. Mengkoordinasikan pemerintahan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan. f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.


4

2. Sekretaris Camat a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum ketatausahaan. b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan. c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan. d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan,

perlengkapan,

dokumentasi,

perpustakaan

dan

kepegawaian Kecamatan. e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan. f.

Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.

g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan. h. Pengkoordinasian

administrasi

pelayanan

publik

di

bidang

penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. i.

Fasilitasi

penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan. j.

Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah DPRD, Pemerintah, Pemerintah

Propinsi

dan

instansi

terkait

di

bidang

pengelolaan

kesekretariatan Kecamatan. 3. Sub Bagian Program a. Penyusunan rencana dan programkerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengkoordinasian

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

Kecamatan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan. c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan. d. Pelaksanaan fasilitas penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategi Kecamatan. f.

Pelaksanaan penyusunan rancanagan peraturan penunjang pelaksanaan tugas.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas. h. Fasilitas pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan.


5

i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

j.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi

umum,

informasi

kehumasan,

kerumahtanggaan,

kepegawaian, dan ketatausahaan Kecamatan. b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan. c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dankearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan. e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapatrapat dinas. f.

Pelaksanaan informasi danpelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.

g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya. h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor. i.

Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor.

j.

Penyusunan

bahan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas kecamatan. k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan. l.

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumen kepegawaian.

m. Penyusunan dan persiapan rencana

kebutuhan formasi dan mutasi

pegawai. n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi

kenaikan

pangkatgaji

berkala,

pensiun

dan

pemberian

penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.


6

o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pembinaan karier serta disiplin pegawai. q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. r.

Pengkoordinasian pemnyusunan administrasi DP. 3, DUK, sumpah/ janji pegawai.

s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. t.

Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 5. Sub Bagian Keuangan a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan. b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan. c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan. d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah. e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. f.

Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggarna pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.

g. Pembinaan administrasi keuangan danpenyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan. h. Pelaksanaan

penyiapan

bahan

pertanggungjawaban

pengelolaan

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan. i.

Pelaksanaan penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

j.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l.

Pelaksanaan koordinasi p[engelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain


7

di lingkungan Kecamatan. 6. Seksi Pemerintahan a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan. d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. f.

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa/ atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan/ atau kelurahan serta bantuan desa/ kelurahan.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. i.

Pelaksanaan

koordinasi

penyelenggaraan

pemerntahan

kecamatan

dengan instansi terkait lainnya. 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Pelaksanaan

penyusunan

rencana

dan

program

penyelenggaraan

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan. b. Pembinaan pelaksanaan

pengendalian ketentraman

operasional dan

polisi

ketertiban

pamong umum

praja

serta

dalam bantuan

pelaksanaan operasional penegakan Peraturan daerah danPeraturan/ Keputusan Bupati. c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan danpenganggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas. d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional


8

penyidikan pelanggaran Peraturan daerah dengan instansi terkait. e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan instansi terkait. f.

Pengkoordinasian

dan

pembinaan

pengendalian

ketentraman

dan

ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. i.

Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

8. Seksi Sosial Budaya a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan. b. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. c. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata. d. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial. e. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga. f.


g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku. h. Pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat. b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan. c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi. d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian di bidang


9

keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. e. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian rakyat. f.

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan.

g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.

j.

Pelaksanaan koordinasi

pengembangan

pemberdayaan

masyarakat

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 10. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum a. Penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

pengelolaan

dan

rekomendasi,

pengendalian

dan

pemeliharaan prasarana umum. b. Pelaksanaan

failitasi,

pembinaan,

koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman. c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan, pengairan. d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan,

pemberian

rekomendasi,

pengawasan/

pengendalian

pengumpulan data bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi. e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasiliasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/ pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup. f.


g. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat strukturalsebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:


10

STRUKTUR ORGANISASI

1.3. Permasalahan Utama ( Strategic Issued) Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isuisu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada tahun 2010 - 2015 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.


11

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan

spasial

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Renstra

Kecamatan

yang

mencangkup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuaidengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 1.4. Sistematika Penyajian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN Penjelasan umum Kecamatan Banjaran dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Kecamatan Banjaran.



BAB II PERENCANAAN KINERJA Ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Banjaran tahun 2015.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian kinerja Kecamatan Banjaran dan realisasi anggaran.



BAB IV PENUTUP Simpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Banjaran serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan Banjaran untuk meningkatkan kinerja.


12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Penyusunan Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD KabupatenBandung Tahun 2010-2015 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga

Renstra

Kecamatan

Banjaran

Kabupaten

Bandung

Forum SKPD,

merupakan

hasil

kesepakatan bersama antara Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. I.

Visi Kecamatan Banjaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB II

13

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatis, inovatif serta produktif. Dengan kata lain Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Kecamatan Banjaran mempunyai “Terwujudnya

Visi

Kecamatan

Banjaran

Yang

Berdaya

Saingdan

SejahteraMelalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Serta Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius dan Kegotong Royongan.” II.

Misi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi

yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan dan

merealisasikan visi Kecamatan Banjaran, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 

Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanankepada masyarakat



Memantapkan

pemberdayaanlembaga

dan

pemerinatahan

desauntuk

meningkatkan kesejahteraan msyarakat 

Meningkatkan kehidupan keagamaansebagai sendi perilaku masyarakat



Meningkatkan pembangunan perdesaan secara gotong-royong Misi ini mengamanatkan pada aparatur di Kecamatan Banjaran harus

bersikap sopan-santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan aturan yang ada. Serta memanfaatkan teknologi informasi dengan akurat, mampu memanfaatkan teknologi secara cepat dan tepat. dan mengembangkan pertumbuhan jasa industri, produksi pertanian ,industri kecil dan perdagangan. Meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat Misi ini merupakan penggerak inspirasi dan motivasi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan aturan Kepegawaian yakni meningkatkan kedisiplinan, bersemangat serta motivasi pencapaian hari esok yang lebih gemilang. III.

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA

14

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebanyak 8 sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

No 1

Tujuan

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Indikator Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

Meningkatkan

Indeks

Meningkatnya

Indeks Pelayanan /

kualitas

Pelayanan /

Kualitas Pelayanan

Indeks

pelayanan

Indeks

Publik

KepuasanMasyarakat

publik

Kepuasan

Persentase

Masyarakat

keluhan/pengaduanp elayanan administratif yangditindaklanjuti Nilai

Standar

kepatuhan pelayananpublik 2

Meningkatkan

Persentase

.Meningkatnyakinerja

Persentase

kinerja

Desa

PenyelenggaraanTug

pelayanan

penyelenggaraa

yang memenuhi

as

administrasi

UmumPemerintahan

kependudukan tepat

Kecamatan

waktu

n

TugasUmum standar

Pemerintahan

kriteria baik

Kecamatan

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

3

Meningkatkan

Nilai

Akuntabilitas

Kecamatan

Akuntabilitas

Kecamatan Banjaran

Kinerja

Banjaran

Kinerja Kecamatan

Persentase

Pemerintah

AKIP Meningkatnya

Nilai

AKIP

temuan

BPK/Inspektorat yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PERENCANAAN KINERJA

15

Kecamatan

sudah ditindaklanjuti


16

IV. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator Kinerja Utama. No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas Pelayanan Indek Pelayanan / Indek Kepuasan Publik masyarakat meliputi : a.Kartu tanda penduduk b.Kartu Keluarga c.IMB d.HO

2

3

Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

4

Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

5

Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDesa Jumlah Desa yang memiliki RKPDesa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Presentase Penurunan tindak Kriminalitas Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas

V. Perjanjian Kinerja 2015 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang


17

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Banjaran

Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut: LAMPIRAN I


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi I.

Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Banjaran Kabupaten

Bandung juga melakukan review terhadap Indikator

Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerjaKecamatan Banjaran Kabupaten BandungTahun 2015

No.

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

Indikator Kinerja Utama Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi Kartu Keluarga Kartu tanda penduduk IMB HO Pelayanan Umum Lainnya Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa APBDesa RKPDesa Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD

Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

Persen

60

55

90

Lembar Lembar M2 M2 Pemohon

10000 9600 5537 53745 15000

5580 7850 5300 70460 15000

55,88 81,78 95,72 130,34 100

SKPD

22

22

95

Desa

11

11

100

Dokumen

11

11

100

Dokumen Dokumen Dokumen Desa

11 11 11 11

11 11 11 11

100 100 100 100

Desa

11

11

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB III

19

15 16 17 18 19 20 21

Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM Perbandingan antara target

kinerja

yang

melebihi/melampaui

Kejadian

-

-

-

Pelanggaran

-

-

-

Desa

11

11

100

Desa

11

11

100

Persen

100

65

Persen

100

75

70

Orang

23

23

100

65

dan realisasi kinerja ditahun 2015 serta capaian target

ditunjukan

pada

indikator

Indeks

Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 90%, pada indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga tepat waktu dengan capaian kinerja 75 % pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 90 % ditunjukan pada indikator Persentase sedangkan Desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pebangunan, dan desa yang membuat dokumen hasil Perencaan Pembangunan Desa capaian rata-rata 100 % , sedangkan dalam bidang Ketentraman dan ketertiban umum yaitu penurunan tidak kriminal sebesar 80 % dan penidakan pelanggaran PERDA 100 % ditindak lanjuti, Kecamatan Banjaran merupakan daerah rawan bencana sehingga secara sadar masyarakat didesa-desa membentuk kelompok Masyarakat Tangguh Bencana (MTB) dengan capaian upaya preventif penanggulangan bencana sebesar 100% dari 11 desa dan dibantu serta di fasilitasi oleh

Badan

penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bandung. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun meningkat ditahun 2015 tercapai sekitar 65 % peningkatan kualitas SDM kecamatan meningkat 75% dengan banyaknya pelatihanpelatihan kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan di kecamatan Banjaran mencapai 100 % dengan adanya karyawan pindahan dan pegawai baru. II.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian dengan Beberapa Tahun Lalu Secara

umum

Kecamatan

Banjaran

Kabupaten

Bandung

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2015. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | AKUNTABILITAS KINERJA

20

Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 sebanyak 5 (lima ) sasaran. Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:


21

Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerjaTahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhirKecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

55

55

60

55

11300

10000

5580

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi KTP

Persen

50

50

Lembar

5000

10250

Kartu Keluarga

Lembar

6500

11000

11250

12200

9600

7850

IMB

M2

6923

2652

7291

2542

5537

5300

HO Pelayanan Umum Lainnya

M2

6500

2841

6845

3097

53745

70460

SKPD

23

23

23

23

22

22

Desa

11

11

11

11

11

11

Dokumen

11

11

11

11

11

11

Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis

Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang

11000

Pemohon


22

4


5

Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi

menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa

Dokumen

11

11

11

11

11

11

APBDesa

Dokumen

11

11

11

11

11

11

RKPDesa

Dokumen

11

11

11

11

11

11

Desa

11

11

11

11

11

11

Desa

11

11

11

11

11

11

Kejadian

-

-

-

-

-

-

Pelanggaran

-

-

-

-

-

-

Desa

11

11

11

11

11

11

Desa

11

11

11

11

11

11

Persen

100

50

100

55

100

65

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana


23

Kecamatan

Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

Persen

75

30

75

40

75

45

Orang

40

30

40

32

40

35

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data setiap indikator kinerja utama dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan Pembandingan pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya .


24

III.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Panjang Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 22

indikator kinerja sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 20102015. Tabel. 3,3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : No

Sasaran Strategis

1


2

3



Indikator Kinerja

Satuan

2015 Realisasi 2013

Target

Realisasi

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi KTP

Persen

50

60

55

Lembar

10250

10000

5580

Kartu Keluarga

Lembar

11000

9600

7850

IMB

M2

2652

5537

5300

HO Pelayanan Umum Lainnya

M2

2841

53745

70460

SKPD

23

22

22

Desa

11

11

11

Dokumen

11

11

11

Dokumen

11

11

11

APBDesa

Dokumen

11

11

11

RKPDesa

Dokumen

11

11

11

Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa

Pemohon


25

4


5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

Desa

11

11

11

Desa

11

11

11

Kejadian

-

-

-

Pelanggara n

-

-

-

Desa

11

11

11

Desa

-

11

11

Persen

50

100

65

Persen

30

75

45

Orang

30

40

35

Perbandingan taget dan realisasi pada tahun 2015 dengan tidak jauh berbeda dengan target dan realisasi jangka menengah kecamatan terbukti direalisasi kinerja sebagian besar target kinerja terpenuhi 100 % hanya dibeberapa sasaran yang kurang memenuhi taget karena berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Diantaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan prosentase kecukupan sarana dan prasaran kecamatan. IV.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional Tabel. 3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2015

1


Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi

Persen

55


Standar Nasional

26

2

Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

3

4

5


Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

KTP

Lembar

5580

Kartu Keluarga

Lembar

7850

IMB

M2

5300

HO Pelayanan Lainnya

M2

70460

Umum

Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan

Pemohon

SKPD

22

Desa

11

Dokumen

11

Dokumen

11

APBDesa

Dokumen

11

RKPDesa

Dokumen

11

Desa

11

Desa

11

Kejadian

-

Pelanggaran

-

Desa

11

Desa

11

Persen

65

Persen

45

Orang

35

Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa

Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM


27

Perbandingan kinerja Kecamata Banjaran Kabupaten Bandung pada tahun ini, dengan standar nasional tidak dapat dikur karena kecamatan Banjaran tidak mengetahui secara pasti standar nasional tersebut. V.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

serta alternatinya serta solusi yang telah di lakukan, perlu dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, atau penurunan serta penyebab – penyebabnya,

dengan cara

membandingkan membandingkan kinerja tahun yang lalu dengan capaian kinerja pada tahun ini. Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No

1 2 3 4 5

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Teknis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Meningkatkan kualitas Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Target

Capaian

Target

Capaian

Kinerja

Kinerja

Kinerja

Kinerja

2014

2014

2015

2015

%

%

%

%

85

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

65

73

85

85

Analisis diatas dapat dilihat dari rata – rata capaian target sasaran strategis selama

periode

renstra

2010-2015

Capaian

kinerja

nyata

indikator

Indeks

Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 100.% dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100. % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2013 yang hasil capaian IKM nya adalah 80.68. Tahun 2015 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2015 sebesar 100.% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 90 %.


28

VI.

Analisis Atas efesiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No

Sasaran Strategis

1


2

3



Indikator Kinerja

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi KTP Kartu Keluarga IMB HO Pelayanan Umum Lainnya Jumlah Kegiatan yang diberikan difasilitasi oleh Kecamatan Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Jumlah desa yang menyampaikan laporan atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa APBDesa

4

RKPDesa Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Meningkatkan Kriminal kualitas Jumlah Ketertiban dan Pelanggaran Kenyamanan Perda yang Lingkungan ditindak lanjuti

Satuan

Persen Lembar Lembar M2 M2 Pemohon

SKPD

SDM

Anggaran

Capaian

%

%

100

100

100 100 100 100

100 100 100 100

100

100

100

100

100

100

11 11

-

-

-

-

11 11

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

100

2 1 2 2 4

10

11 Desa

11 Dokumen

Dokumen Dokumen Dokumen Desa

11 Desa Kejadian

-

Pelanggara n


29

Jumlah desa yang sudah Memiliki TPS Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Prosentase Pemenuhan SDM yang mempunyai kualitas Jumlah Pemenuhan SDM

5 Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Organisasi Kecamatan

Analisis

11 Desa

11

Desa

65

Persen

35

Persen

10

Orang

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

pencapaian Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil

(realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini

dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/ hasil untuk masingmasing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance

result)

yang dicapai Kecamatan

Banjaran. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana prasarana, waktu dan

perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah

ditetapkan

serta

Sumber

Daya


Manusia.

30

Tabel.3.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja No

1

2

3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

Target Anggaran %

Realisasi Anggaran %

Indek Pelayanan / Indek Kepuasan masyarakat meliputi

Nilai

60

55

100

100

Lembar Lembar M2 M2 Pemohon

10000 9600 5537 53745

5580 7850 5300 70460

100 100 100 100

100 100 100 100

SKPD

22

22

100

100

Desa

11

11

100

100

Dokumen

11

11

100

100

Dokumen

11

11

-

-

Meningkatkan KTP kualitas Pelayanan Kartu Keluarga Publik IMB HO Pelayanan Umum Lainnya Meningkatkan Kualitas fasilitas Jumlah Kegiatan yang pelaksanaan diberikan difasilitasi oleh program dan Kecamatan kegiatan Dinas Teknis Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang Desa Meningkatnya Kualitas Jumlah desa yang Pembangunan menyampaikan laporan Daerah atau Dokumen Tepat Waktu RPJMDesa


31

APBDesa

4

5

RKPDesa Musrenbang Desa Jumlah desa yang telah memiliki BPD Penurunan tindak Kriminal Jumlah Pelanggaran Meningkatkan Perda yang ditindak lanjuti kualitas Ketertiban Jumlah desa yang sudah dan Kenyamanan Memiliki TPS Lingkungan Jumlah Desa yang sudah upaya preventif terhadap Penanggulangan Bencana Prosentase Kecukupan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kapasitas Prosentase Pemenuhan Kemampuan SDM yang mempunyai Organisasi kualitas Kecamatan Jumlah Pemenuhan SDM

Dokumen

11

11

-

-

Dokumen Desa

11 11

11 11

100

100

Desa

11

11

-

-

Kejadian

-

-

-

-

Pelanggaran

-

-

-

-

Desa

11

11

-

-

Desa

11

11

100

100

Persen

100

65

100

100

Persen

75

45

100

100

Orang

40

35

100

100

Dari tabel diatas dapat kita ketahui perbandingan kinerja yang mempengaruhi capaian Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terutama di program peningkatan kapasitas kemampuan organisasi

kecamatan baik dari kecukupuan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas maupun jumlah pemenuhan SDM

secara

kuantitatif

dan

anggaran


sebagai

32

operasional

kecamatan.

3.2 Realisasi Anggaran Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2015, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). realisasi anggaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2015 secara umum diuraikan sebagai berikut : Tabel.3.8. Realisasi Anggaran

Prese ntase

Alokasi biaya Kode

Program/Kegiatan

2

1 5,1

1

2 3

Realisasi

%

3

4

5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.819.226.771

Belanja pegawai

1.819.226.771

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,2 1.20.1.20.20.01.

Pagu Anggaran

penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa kebersihan kantor

1.049.323.644 211.983.644 19.323.644 50.610.000

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

3.000.000

4

penyediaan alat tuis kantor

16.640.000

5

penyediaan barang cetak dan penggandaan

8.000.000

penyediiaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

7.500.000

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

56.500.000

6

7

1.811.731.097 1.811.731.097 1.044.169.572 208.377.572 15.717.672 50.610.000 3.000.000

16.640.000

7.999.900 7.500.000 56.500.000


33

100% 100% 100% 98% 81% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

8

9 10 11 12

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

4.500.000

penyediaan makanan dan minuman

15.000.000

Rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

5.160.000

Rapat rapat kordinasi dan konsultasi kedalam daerah

18.750.000

penunjang perayaan hari hari bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.20.02.

07

pengadaan perlengkapan gedung kantor

10 pengadaan mebeler 22 pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 24 pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.20.03. 02 1.20.1.20.20.05.

02

03

1.20.1.20.20.06

7.000.000

283.467.000

75.000.000 10.000.000 7.000.000 26.467.000 165.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

7.500.000

Pegadaan pakaina dinas beserta perlengkapannya

7.500.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

15.000.000

Peraturan sosialisasi peraturan perundangundangan

7.500.000

Bimtek implementasi peraturan perundangundangan

7.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.300.000

4.500.000 15.000.000 5.160.000 18.750.000 7.000.000

282.395.000

74.463.000 10.000.000 7.000.000 26.467.000 164.465.000 7.500.000 7.500.000

15.000.000

7.500.000

7.500.000

12.300.000


34

100% 100% 100% 100% 100%

99%

99% 100% 100% 100% 99% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

01

02 03

04 1.10.1.20.20.15

08

1.08.1.20.20.15

02

1.22.1.20.20.15

01

1.03.1.20.20.16 03 1.19.1.20.20.16

penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi knerja

2.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.900.000

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun program penataan administrasi kpendudukan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan program pengembangan kinerja pengelolaan sampah penyedian prasarana dan sarana pengelolaan sampah program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

2.000.000 10.000.000

10.000.000

6.400.000 2.000.000 10.000.000

10.000.000

100% 100% 100% 100%

100%

-

-

-

-

-

20.000.000

20.000.000

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

51.000.000

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

51.000.000

program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

21.700.000

04 peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah program peningkatan peran serta kepemudaan

1.900.000

100%

-

pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

02 peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan

1.18.1.20.20.16

6.400.000

2.000.000

10.750.000

10.950.000

12.000.000

20.000.000

20.000.000 50.805.000 50.805.000

21.700.000

10.750.000

10.950.000

12.000.000


35

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

01 1.01.1.20.20.17 70

pembinaan organisasi kepemudaan Program Pendidikan Menengah

38.700.000

Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

38.700.000

program pengembangan wawasan kebangsaan

29.000.000

peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

17.000.000

03 peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa

12.000.000

1.19.1.20.20.17 01

1.20.1.20.20.17

5.000.000 19

1.22.1.20.20.18

03

1.11.1.20.20.18

01 1.03.1.20.20.18

03 1.18.1.20.20.20

12.000.000

intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

5.000.000

20.000.000

20.000.000

program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

20.000.000

pembinaan organisasi perempuan

20.000.000

program rehabilitasi/pemelihaaraa n jalan dan jembatan

70.000.000

rehabilitasi pemeliharaan jalan

70.000.000

program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 04 pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah

21.550.000

11.750.000

12.000.000 38.700.000 38.700.000 29.000.000 17.000.000

12.000.000 5.000.000

5.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000 69.719.000

69.719.000 21.550.000

11.750.000


36

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

14 pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat 1.20.1.20.20.

03 1.06.1.20.20.21 01

1.19.1.20.20.22.

03

1.02.1.20.20.32

01

program pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pengendalian managemen kebijakan KDH

9.800.000

144.080.000

144.080.000

program perencanaan pembangunan daerah

18.000.000

program partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

18.000.000

program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

10.000.000

pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana alam

10.000.000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

28.043.000

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

28.043.000

JUMLAH BELANJA

2.868.550.415

9.800.000

144.080.000

144.080.000 18.000.000

18.000.000

10.000.000

10.000.000

28.043.000

28.043.000 2.855.900.669


37

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Pada tahun 2015 ini dapat disimpulakn bahwa Kecamatan Banjaran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya melalui penetapan visi, misi, sasaran, tujuan dan kebijakan. maka Kecamatan Banjaran telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2010-2015. Tujuan penyusunan LKIP adalah : 1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. 2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja. 3. Menilai keberhasilan organisasi. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Banjaran telah menyusun LKIP tahun 2015 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP menyajikan Informasi tentang : 1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi. 3. Penjelasan yang memadai atas penacapaian kinerja. 4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan. Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan kinerja tahun 2015, yaitu : 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaran telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. 2. Penilaian LKIP tahun 2015 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2010-2015. 3. Penetapan indikator Kinerja pada tahun 2015 mengacu kepada Renstra tahun 2010-2015. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Banjaran tahun 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Kecamatan Banjaran Tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | BAB IV

38

4.2 Saran Berdasarkan hasil evaluasikinerja Kantor Kecamtan Banjaran Tahun 2015, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. 2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal. 3. Kepada seluruh SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Banjaran, Februari 2016 Camat Banjaran

Drs. CEP AZIS SUKANDAR, M.Si NIP. 19650207 199103 1 008

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 | PENUTUP

39

DAFTAR TABEL Tabel 1Luas Wilayah Kecamatan Banjaran ...................................................................... 2 Tabel 2.1Tujuan, Sasaran, IndikatorKecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ..............15 Tabel 3.1Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 .......................................................................19 Tabel 3.2Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2015 .........................................................................................22 Tabel. 3,3Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumenperencanaan strategis organisasi .....25 Tabel. 3.4Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ...................26 Tabel 3.5Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ...........................................28 Tabel 3.6Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................................29 Tabel.3.7Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .........................................................................31 Tabel.3.8. Realisasi Anggaran .........................................................................................33


40


41

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banjaran 2015 BAB I 1

Recommend Documents