LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PANYILEUKAN

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015 KECAMATAN PANYILEUKAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 telah dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai implementasi dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pada akhir tahun anggaran, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari empat bagian yaitu pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup dengan dilengkapi oleh Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Format Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan gambaran bagaimana Kecamatan Panyileukan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Instansi serta dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini pun memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai segala kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan memberikan persentase tingkat pencapaian kinerja kecamatan secara keseluruhan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Panyileukan dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangannya, agar dalam pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik lagi. Demikian, semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Amin.

Bandung, Februari 2015 Camat Panyileukan

Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19691022 198803 2 001

3

003 I KATA PENGANTAR 005 I DAFTAR ISI 008 I DAFTAR TABEL 012 I DAFTAR GRAFIK

BAB 1

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

4

014 I

1.1.

Latar Belakang

016 I

1.2.

Gambaran Umum Kecamatan Panyileukan

016 I

1.3.

Tugas Pokok dan Fungsi

018 I

1.2.

Isu Strategis

019 I

1.2.

Landasan Hukum

020 I

1.2.

Sistematika

BAB 2

P ERENCANAAN KINERJA 023 I

2.1.

Perencanaan Strategis

023 I

2.1.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

026 I

2.1.2.

Indikator Kinerja Utama

027 I

2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

5

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA 031 I

3.1.

Kerangka Pengukuran Kinerja

032 I

3.2.

Capaian Indikator Utama

033 I

3.3.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

068 I

3.4.

Akuntabilitas Keuangan

BAB 4

DAFTAR ISI

P ENUTUP

6

7

025 I

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

038 I

Tahun 2015

sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 026 I

028 I

DAFTAR TABEL 8

039 I

dan Kriteria Indikator Hasil Review Kecamatan

042 I

Tabel 3.3.10 Data Jumlah Pengaduan Kecamatan

Panyileukan Kota Bandung

043 I

Tabel 3.3.11 Data Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Panyileukan 044 I

Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan

(Kecamatan lain) 046 I

Tabel 3.3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan

048 I

035 I

037 I

050 I

051 I

Tabel 3.3.17 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

052 I

Tabel 3.3.18 Data Perbandingan Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

Tabel 3.3.7 Data Perbandingan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain

Tabel 3.3.16 Data Perbandingan Pelayanan KTP dan KK Tepat Waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

Tabel 3.3.6 Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 dan Tahun 2014

Tabel 3.3.15 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

Tabel 3.3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

036 I

048 I

Tabel 3.3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

036 I

Panyileukan

Tabel 3.3.3 Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

Tabel 3.3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Kota Bandung Tahun 2015 034 I

Tabel 3.3.13 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas

Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 034 I

Tabel 3.3.12 Data Perbandingan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI dengan Instansi lain

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

034 I

Tabel 3.3.9 Rekapitulasi Bulanan Jumlah Pengaduan Administratif Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran

Kota Bandung Tahun 2015 032 I

Tabel 3.3.8 Data Jumlah Pengaduan Administratif Kecamatan Panyileukan

052 I

Tabel 3.3.19 Data Persentase Kelurahan Dengan Kriteria Baik Tahun 2015

(Kecamatan lain) 9

053 I

Tabel 3.3.20 Data Perbandingan Kelurahan Kriteria Baik dengan

065 I

Kecamatan Panyileukan Tahun 2014

Instansi lain (Kecamatan lain) 054 I

Tabel 3.3.21 Data Persentase RW Juara Tahun 2015

055 I

Tabel 3.3.22 Data Perbandingan Persentase RW Juara dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

056 I

DAFTAR TABEL

057 I

10

065 I

066 I

067 I

Tabel 3.3.25 Data Rasio Anggota LINMAS Aktif Kecamatan

068 I

Tabel 3.3.26 Data Perbandingan Rasio Anggota LINMAS dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

061 I

Tabel 3.4.1 Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

069 I

Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

Panyileukan 2014 059 I

Tabel 3.3.35 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

(Kecamatan lain) 058 I

Tabel 3.3.34 Data Perbandingan Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

Tabel 3.3.24 Data Perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Instansi lain

Tabel 3.3.33 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2013

Tabel 3.3.23 Data Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tahun 2015

Tabel 3.3.32 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti

069 I

Tabel 3.4.3 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

Tabel 3.3.27Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan

062 I

Tabel 3.3.28 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

063 I

Tabel 3.3.29 Data Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan 2014-2013

064 I

Tabel 3.3.30 Data Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

065 I

Tabel 3.3.31 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 11

033 I

Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

036 I

Grafik 3.3.1 Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Panyileukan tahun 2015 dan 2014

049 I

Grafik 3.3.2 Perbandingan Persentase Penyebab Pelayanan Administrasi Kependudukan Tidak Tepat Waktu

DAFTAR GRAFIK

051 I

12

Grafik 3.3.3 Grafik persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

054 I

Grafik 3.3.4 Grafik Capaian Persentase RW Juara

058 I

Grafik 3.3.5 Grafik Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif

065 I

Grafik 3.3.6 Grafik Perbandingan Jumlah Temuan Tahun 2015, 2014 dan 2013

13

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahanperubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari power kepada empowerment. Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan good government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Panyileukan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja

14

15

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Panyileukan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presisden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Panyileukan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan

16

LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Panyileukan Kecamatan Panyileukan merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de pacto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Panyileukan oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007. Batas Wilayah Kecamatan Panyileukan Utara

Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujung Berung

Selatan

Kecamatan Gedebage

Barat

Kecamatan Cinambo

Timur

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

KELURAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: • Sub bagian Umum dan Kepegawaian • Sub bagian Program dan Keuangan

2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari: Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi :

• Seksi Pemerintahan • Seksi Keamanan dan Ketertiban • Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan • Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup • Seksi Pelayanan

1. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi

2. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum

• Sekretaris Kelurahan

3. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundangundangan

• Seksi Pemerintahan • Seksi Kemasyarakatan

Pembagian Wilayah Kecamatan Panyileukan No.

bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

JUMLAH RW

RT

1.

Cipadung Kulon

11

52

2.

Cipadung Wetan

6

19

3.

Cipadung Kidul

14

78

4.

Mekarmulya

6

35

Jumlah

37

184

4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum

• Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

5. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

• Seksi Pelayanan

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SKRETARIS KECAMATAN

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM

SEKSI PELAYANAN

KELURAHAN CIPADUNG KULON

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan

KELURAHAN CIPADUNG WETAN

KELURAHAN CIPADUNG KIDUL KELURAHAN MEKARMULYA

17

1.4 Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahanperubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan; 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan; 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya; 4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen; 5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

18

masyarakat. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagai berikut : 1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan. 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan; 4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD; 5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008; 6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah; 7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan; 8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah; Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Panyileukan, sebagai berikut: 1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan; 2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panyileukan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Panyileukan, sebagai berikut:

1.5 Landasan Hukum

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 80%;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

19

1.6 Sistematika Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN BAB I

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika PERENCANAAN KINERJA

BAB II Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review AKUNTABILITAS KINERJA BAB III Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV LAMPIRAN

20

PENUTUP 1. Perjanjian Kinerja; 2. Lain-lain yang dianggap perlu

21

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20142018. Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

22

23

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

3. Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah : “KECAMATAN PANYILEUKAN YANG UNGGUL MELALUI PELAYANAN PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : • Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; • Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

24

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan 2015. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu :

• Rekomendasi Bappeda Kota Bandung, yaitu :

a). Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan;

a). Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing;

b). Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;

b). Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

c). Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu

• Rekomendasi Narsumber Kementrian

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO

TUJUAN

(1)

(2)

1.

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan

Nilai AKIP Kecamatan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN 1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

75

80

82,5

85

87,5

Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

825

850

875

900

925

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

60

95

96

97

98

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

%

60

95

96

97

98

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

25

75

100

100

100

Persentase RW Juara

%

20

50

60

70

80

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

60

70

75

80

85

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1 : 0,7

1:1

1 : 1,2

1 : 1,5

1:2

Nilai

51

60

65

70

72,5

%

100

100

100

100

100

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

2.

SETELAH REVIEW

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Nilai

Kategori


Nilai


Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

%


Tertib administrasi barang/asset daerah

%

25

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

ditambah kriteria yang lainnya; d). Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah

e. Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

SEBELUM REVIEW NO

Berdasarkan hasil review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil Review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SEBELUM REVIEW NO

TUJUAN

(1)

(2)

1

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS (3)




26

INDIKATOR KINERJA (4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

SETELAH REVIEW TARGET PADA TAHUNAN

SATUAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

ALASAN

2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Nilai

Kategori

2018

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

75

80

82.5

85

87.5


%


100

100

100

100

100


%


60

95

96

97

98


%


60

95

96

97

98


%


25

75

100

100

100

Persentase RW Juara

%

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Rencana Aksi Walikota Bandung

20

50

60

70

75


%


65

70

75

80

85

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

(1)

(2)

1

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan


Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan


2

SASARAN STRATEGIS

SETELAH REVIEW

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

ALASAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



Angka



Rasio


Nilai Evaluasi AKIP

Nilai

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan ditetapkan melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas Aktif dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan. Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah reviu beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.

TARGET PADA TAHUNAN 2014

2015

2016

2017

2018

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

BUKAN IKU

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 20142018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan uraian ditabel 2.2

27

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 NO (1)

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)


(4)

(5)

80

%

100

Nilai

850


%

95


%

95


%

75

Persentase RW Juara

%

50

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 3.

28


TARGET

Nilai

Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan Kecamatan Panyileukan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

2.

SATUAN

%

70


Rasio

1:1


nilai

60

%

100


RENCANA ANGGARAN (Rp) (6)

4.693.184.288,00

7.460.281.950,00

12.025.000,00

29

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Panyileukan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

30

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1. 2. 3.

> 100% = 100% < 100%

Melebihi/ Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator

31

kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 20142018 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2015 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec. Pnylk Tahun 2015, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut : • Sasaran 1 terdiri dari

3 indikator

• Sasaran 2 terdiri dari

6 indikator

• Sasaran 3 terdiri dari

2 indikator

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Panyileukan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut:

3.2 Capaian Indikator Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 RENSTRA (2018)

NO

IKU/ INDIKATOR KINERJA

SATU-AN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

TARGET

CAPAIAN %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Nilai

80

80,05

100,06

87,5

91,49

1.


2.


%

100

100

100

100

100

3.


%

95

99,24

104,46

98

101,27

4.


%

95

97,72

102,86

98

99,71

5.


%

75

75

100

100

75

6.

Persentase RW Juara

%

50

51,36

102,72

75

68,48

7.


%

70

73,33

104,76

85

86,27

32

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Grafik 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 CAPAIAN IKU

28,57% MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET TIDAK MENCAPAI TARGET 71,43%

Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target sebanyak 5 (lima) indikator atau sebesar 71,43% ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,06%, pada indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 104,46%, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja 102,86%, pada indikator persentase RW Juara dengan capaian kinerja 102,72%, pada indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan capaian kinerja 104,76%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 28,57% ditunjukan pada indikator persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100% dan pada indikator persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2015 untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% atau tercapainya seluruh target yang ditetapkan.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 20142018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2015 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung disajikan di Tabel 3.3.1. Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan disajikan di Tabel 3.3.2. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan disajikan di Tabel 3.3.3. Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung disajikan di Tabel 3.3.4. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

33

Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 NO

INDIKATOR KINERJA SASARAN

(1)

SATUAN

(2)

1.


2.


3.

Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

4.


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI (2014)

Tabel 3.3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015

RENSTRA (2018) TARGET

NO

KATEGORI

CAPAIAN (%)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A.

Sasaran 1

80

80,05

103,81

77,86

87,5

91,49

1.

Melebihi/ melampaui target

2

67%

%

100

100

100

100

100

100

2.

Sesuai target

1

33%

3.

Tidak mencapai target

-

-

B.

Sasaran 2

1.


4

67%

2.

Sesuai target

2

33%

3.


-

-

C.

Sasaran 3

1.


1

50%

2.

Sesuai target

1

50%

3.


-

-

Nilai

850

865

115,15

950

950

91,05

%

95

99,24

155,92

93,55

98

101,27

%

95

94,54

157,57

94,54

98

99,71

6.


%

75

75

100

25

100

75

7.

Persentase RW Juara

%

50

51,36

121,60

24,32

75

68,48

8.


%

70

73,33

111,12

66,67

85

86,27

9.


rasio

1:1

1:1

100

1 : 0,7

1:2

60

10.


nilai

60

63,88

100,71

51,36

75

85,17

11.


%

100

100

100

100

100

100

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

(2)

1.


2.

Sesuai target

3.


(3) 7 (tujuh) Indikator sasaran/ 63,64% 4 (empat) Indikator sasaran/ 36,36% Tidak ada

Tabel 3.3.3 Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 TINGKAT PENCAPAIAN JUMLAH INDIKATOR SASARAN

MELAMPAUI TARGET (>100%)

SESUAI TARGET (=100%)

BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

3

2

67

1

33

-

-

2.

Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

6

4

67

2

33

-

-

3.

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

2

1

50

1

50

-

-

NO

(1) 1.

SASARAN

(2)

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

• kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

• kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

• kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

• kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

34

(4)

(3)


(1)

PERSENTASE

(3)

Nilai

5.

NO

JUMLAH INDIKATOR

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.5: Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI. Analisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 80,05 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,06% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 Kecamatan Panyileukan telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan sebesar 77,86 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2015 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 2,19. Capaian tahun 2015 sebesar 80,05 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 91,49%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan disajikan di Tabel 3.3.6. Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Panyileukan terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut: • Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071) • Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil : • Nilai IKM setelah dikonversi = 3,202 x 25 = 80,05.

35

Tabel 3.3.5 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 No

Indikator Kinerja Sasaran

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representatif Kecamatan

2.

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

3.


Satuan

Dari tabel 3.3.5, tabel 3.3.6 dan grafik 3.3.1 dapat dianalisa capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Tahun 2018

Realisasi Tahun 2014

Target

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

indeks

80

80,05

100,06

77,86

87,5

91,49

%

100

100

100

100

100

100

nilai

850

865

101,76

950

950

91,05

Rata-rata Capaian Indikator

100,61

94,18

Tabel 3.3.6 Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 dan Tahun 2014 TAHUN 2015 NO

UNSUR PELAYANAN

(1) 1

(2) Prosedur Pelayanan

NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN

TAHUN 2014

NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN

NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN

NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN

(3)

(4)

(5)

(6)

3,09

0,219

3,08

0,219

2

Persyaratan pelayanan

3,03

0,215

3,02

0,214

3

Kejelasan Petugas Pelayanan

3,16

0,224

3,10

0,220

Pada tahun 2015 dilihat dari nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00) ada pada unsur kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, selain itu unsur ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,44 poin dibandingkan dengan tahun 2014. • Untuk unsur kesopanan dan keramahan petugas pelayanan artinya masyarakat menilai kurangnya kesopanan dan

keramahan petugas dalam memberikan pelayanan atau memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan yang diberikan. Hal ini bisa disebabkan dari beberapa petugas pelayanan yang baru yang belum memperoleh pelatihan greeting standard maupun pelatihan standar pelayanan. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu harus dilakukan pelatihan pelayanan prima secara berkala dan dilakukan knowledge test berkala setiap bulan bagi petugas pelayanan.

Bila dibandingkan dengan Indeks

Tabel 3.3.7 Data Perbandingan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

4

Kedisiplinan Petugas Pelayanan

3,08

0,219

3,08

0,219

NO

5

Tanggung Jawa Petugas Pelayanan

3,07

0,218

3,07

0,218

1

KECAMATAN ANDIR

85,99

NAMA SKPD / UNIT KERJA

IKM

6

Kemampuan Petugas Pelayanan

3,00

0,210

2,96

0,210

2

KECAMATAN ANTAPANI

82,04

7

Kecepatan Pelayanan

3,21

0,228

3,20

0,227

3

KECAMATAN ARCAMANIK

79,50

8

Keadilan Mendapatkan Pelayanan

3,15

0,224

3,14

0,223

4

KECAMATAN ASTANAANYAR

80,03

9

Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan

2,77

0,197

3,21

0,228

5

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

82,55

10

Kewajaran Biaya Pelayanan

3,65

0,259

3,29

0,233

6

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

78,53

11

Kepastian Biaya Pelayanan

3,93

0,282

3,51

0,249

7

KECAMATAN BANDUNG KULON

75

12

Kepastian Jadual pelayanan

3,49

0,248

3,21

0,228

8

KECAMATAN BANDUNG WETAN

81,75 75,55

13

Kenyamanan Lingkungan

3,28

0,233

2,93

0,208

9

KECAMATAN BATUNUNGGAL

14

Keamanan Pelayanan

3,19

0,226

3,07

0,218

10

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

83

45,100

3,202

43,870

3,115

11

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

80,03

80,05

77,87

12

KECAMATAN BUAHBATU

82,30

B

B

13

KECAMATAN CIBENYING KALER

86,6

Baik

Baik

14

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

76,08

15

KECAMATAN CIBIRU

80,36

16

KECAMATAN CICENDO

80,76

17

KECAMATAN CIDADAP

79,5

18

KECAMATAN CINAMBO

84,75

19

KECAMATAN COBLONG

80,25

20

KECAMATAN GEDEBAGE

81,03

21

KECAMATAN KIARACONDONG

81,33

22

KECAMATAN LENGKONG

81,72

23

KECAMATAN MANDALATI

80,14

24

KECAMATAN PANYILEUKAN

80,05

25

KECAMATAN RANCASARI

82,21

26

KECAMATAN REGOL

82,64

27

KECAMATAN SUKAJADI

78,32

28

KECAMATAN SUKASARI

29

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

78,15

30

KECAMATAN UJUNG BERUNG

83,19

IKM Unit Pelayanan Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

Grafik 3.3.1 Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Panyileukan tahun 2015 dan 2014 Perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan tahun 2015 & 2014 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 -

2014 2015

Sumber data : Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung

36

37

Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya IKM Kecamatan Panyileukan berada diatas rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan, capaian IKM Kecamatan Panyileukan (80,05) diatas rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan dengan rata-rata Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kota Bandung 79,00.

Tabel 3.3.9 Rekapitulasi Bulanan Jumlah Pengaduan Administratif Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti bersifat rutin dengan capaian kinerja 100% sama setiap tahunnya selama 5 (lima) Tahun Renstra dan tidak bersifat akumulasi sehingga capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan.

Capaian kinerja indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah terdapat 18 (delapan belas) keluhan/ pengaduan dalam kurun waktu 1 tahun (tahun 2015) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2015 pengaduan dapat dilakaukan melalui beberapa macam cara yaitu mayarakat bisa datang langsung ke bagian pengaduan di Kecamatan Panyileukan, melalui telepon atau sms pengaduan, melalui situs LAPOR, twitter, facebook dan melalui kotak saran yang kami sediakan. Pengaduan pada tahun 2015 yang ditujukan kepada Kecamtan Panyileukan seluruhnya melalui media sosial yaitu melalui situs LAPOR, twitter dan facebook. Seluruh pengaduan ini telah ditindaklanjuti, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase

Bulan

• Pengaduan terkait pelayanan yaitu mengenai keterlambatan penerbitan/ pencetakan e-KTP Tindaklanjut dari ketiga pengaduan tersebut telah dilakukan oleh seksi pelayanan dengan memberikan penjelasan mengenai keterlambatan dimaksud dan meneruskan pengaduan tersebut ke SKPD terkait. Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu ditingkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan membangun sistem koordinasi yang baik dengan SKPD lainnya. Pembuatan sistem informasi pelayanan yang memadai juga dapat menjadi solusi agar masyarakat penerima pelayanan dapat memperoleh informasi secara langsung tentang layanan yang diberikan ataupun alur proses pelayanan.

• Pengaduan terkait keamanan dan ketertiban mengenai parkir kendaraan

Jumlah Pengaduan

Media Pengaduan

1

twitter

1

Februari

1

twitter

1

Maret

3

twitter

3

April

3

twitter

3

Mei

1

Lapor

1

Juni

-

-

-

Juli

3

twitter, Facebook

3

Agustus

-

-

-

September

1

twitter

1

Oktober

1

Lapor

1

November

1

Lapor

1

Desember

3

twitter

3

Jumlah

18

18

yang tidak tertib, pembuangan sampah/ limbah sembarangan dan banjir pada saat hujan besar. Tindaklanjut pengaduan ini telah dilakukan oleh seksi trantib dan seksi ekbang LH dengan melakukan koordinasi dengan warga dan Instansi/ Dinas terkait.

Ditindaklanjuti

Januari

Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu perlu dilakukan peningkatan penyampaian informasi mengenai K3 baik melalui sosialisasi maupun melalui media sarana informasi lainnya seperti spanduk dan papan informasi. Penambahan jumlah personil/ tenaga kebersihan kewilayahan, gorong-gorong, LINMAS juga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ini

Capaian kinerja Persentase Keluhan/ Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti masing-masing Kecamatan di Kota Bandung 30 (tiga puluh) Kecamatan capaiannya sebesar 100% hal ini merupakan sebuah komitmen yang tinggi dari masingmasing Kecamatan untuk mewujudkan zero complain dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Berikut tabel perbandingan jumlah pengaduan 30 (tiga puluh) Kecamatan.

Capaian kinerja indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Capaian kinerja nyata indikator Nilai

Januari

Tabel 3.3.8 Data Jumlah Pengaduan Administratif Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 Jumlah Pengaduan

Jumlah Pengaduan ditindaklanjuti

Capaian

Situs LAPOR

3

3

100%

Ditindaklanjuti oleh seksi trantib dan pelayanan

Twitter

14

14

100%


Facebook

1

1

100%


SMS Pengduan

-

-

100%

-

Ruang Pengaduan Pelayanan

-

-

100%

-

Media Pengaduan

38

Keterangan

39

Februari

Juli

Maret

Agustus Nihil September

April

Oktober

Mei

November

Juni Nihil

40

41

Desember

Tabel 3.3.11 Data Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI NO

BOBOT NILAI VARIABEL

NILAI

1.

Sistem Pelayanan Terpadu

VARIABEL PENILAIAN

Utama

KATEGORI

Satu Atap/ Satu Pintu

KOMPONEN INDIKATOR

60

60

2.

Standar Pelayanan

Utama

Dasar hukum

50

50

Persyaratan

50

50

SOP

50

50

Bagan Alur

50

50

Produk pelayanan

50

50

Jangka waktu penyelesaian

100

100

Biaya/ tarif

100

100

Ruang Tunggu

20

20

Pendingin Ruangan/ AC

10

10

Tempat duduk

20

20

Sarana Antrian (tiket)

10

10

Toilet

10

10

Televisi

10

10

Loket/Meja Pelayanan

10

10

Tempat Parkir yang memadai

10

10

Profile Pelaksana/ Jumlah pelaksana

20

20

Tata Tertib

10

10

Kode Etik

10

10

Sistem mekanisme dan prosedur

Sarana, prasarana, atau fasilitas

Tabel 3.3.10 Data Jumlah Pengaduan Kecamatan NO 1

NAMA SKPD / UNIT KERJA KECAMATAN ANDIR

JUMLAH PENGADUAN 20

JUMLAH PENGADUAN DITINDAKLANJUTI 20

CAPAIAN (%) 100

2

KECAMATAN ANTAPANI

5

5

100

3

KECAMATAN ARCAMANIK

27

27

100

4


19

19

100

5


6


3

3

100

7


8


16

16

100

9


28

28

100

10


3.

Maklumat Layanan

Utama

Ketersediaan Maklumat Pelayanan

50

50

4.

Sistem Informasi Pelayanan masyarakat

Utama

Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan masyarakat secara manual atau elektronik (Booklet/ Pamflet/Banner Website, dsb)

100

100

5.

Pelayanan Khusus

Utama

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :

11


16

16

100

Ram

5

0

12

KECAMATAN BUAHBATU

35

35

100

Jalur pemandu

5

0

13


Pegangan rambatan

5

5

14


Tombol Lift timbul & suara

0

0

KECAMATAN CIBIRU

100

Toilet khusus

5

5

Ruang khusus ibu menyusui dan anak

5

5

Loket khusus

5

0

Mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola unit pengaduan

10

10

15

21

21

16

KECAMATAN CICENDO

17

KECAMATAN CIDADAP

18

KECAMATAN CINAMBO

19

KECAMATAN COBLONG

Pejabat Pengelola Pengaduan

20

20

KECAMATAN GEDEBAGE

Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan

10

10

Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll)

20

20

Informasi prosedur/tata cara pengaduan

10

10

Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

10

10

20

19

19

100

4

4

100

0

0

6.

Utama

100

21


22

KECAMATAN LENGKONG

30

30

100

23

KECAMATAN MANDALATI

0

0

100

24


18

18

100

25

KECAMATAN RANCASARI

32

32

100

26

KECAMATAN REGOL

13

13

100

27

KECAMATAN SUKAJADI

11

11

100

9.

28

KECAMATAN SUKASARI

15

15

100

10.

29


30


18

18

100


Pengelolaan Pengaduan

7.

Penilaian Kinerja

Utama

Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

20

20

8.

Visi Misi dan Moto

Tambahan

Visi dan Misi

20

20

Motto

10

10

ISO 9001:2008

Tambahan

Adopsi ISO 9001:2008

20

20

Atribut

Tambahan

Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam

10

10

Petugas penyelenggara layanan menggunakan ID card

10

10

1000

950

TOTAL Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

42

43

Kelurahan Cipadung Kulon

820

Cipadung Kidul

810

Cipadung Wetan

815

Mekarmulya

810

Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 865 dari target sebesar 850 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,76% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Pada Tahu 2015 penilaian dilakukan terhadap Kecamatan beserta 4 (empat) Kelurahan sehingga diperoleh rata-rata nilai sebesar 865. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar 950 dari target sebesar 825 atau capaian 115,15% jelas menalami penurunan, namun pada taun 2014 pengukuran hanya dilakukan terhadap Kecamatan saja dan bukan merupakan akumulasi dengan 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyileukan. Pengukuran dilakukan terhadap masing-masing unit kerja agar memperoleh hasil yang relevan karena setiap unit di Kecamatan memiliki Gedung Kantor serta sarana dan prasarana pelayanan masing-masing. 5.

5.

44

Pelayanan Khusus

Pelayanan Khusus

Utama

Utama

Adapun perbandingan dengan Instansi lain (Kecamatan lain) Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan

Nilai hasil self assesment

masyarakat Versi OMBUDSMAN RI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.12 Data Perbandingan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan masyarakat Versi OMBUDSMAN RI dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 91,05%. Untuk Kelurahan dilakukan penilaian dengan metode self assesment. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan. • Pada Tahun 2014 nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi OMBUDSMAN RI yang belum terpenuhi ada pada pelayanan khusus hal ini karena di Kecamatan Panyileukan belum disediakan sarana prasarana pelayanann bagi yang berkebutuhan khusus. Pada Tahun 2015 walaupun tidak seluruhnya tetapi sudah dilakukan perbaikan seperti digambarkan berikut ini: Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu harus dilakukan adalah penambahan sarana dan prasarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus. Namun untuk dapat merealisasikannya dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar.

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus : Ram

5

0

Jalur pemandu

5

0

Pegangan rambatan

5

0


0

0

Toilet khusus

5

0


5

0

Loket khusus

5

0

NO


NILAI

1

KECAMATAN ANDIR

2

KECAMATAN ANTAPANI

964 906

3

KECAMATAN ARCAMANIK

950 940

4


5


940

6


950

7


990

8


965

9


10


892,22 850

11


980

12

KECAMATAN BUAHBATU

938

13


920

14


950

15

KECAMATAN CIBIRU

975

16

KECAMATAN CICENDO

850

17

KECAMATAN CIDADAP

965

18

KECAMATAN CINAMBO

975

19

KECAMATAN COBLONG

995

20

KECAMATAN GEDEBAGE

990

21


940

22

KECAMATAN LENGKONG

980

23

KECAMATAN MANDALATI

940

24


865

25

KECAMATAN RANCASARI

904

26

KECAMATAN REGOL

890

27

KECAMATAN SUKAJADI

990

28

KECAMATAN SUKASARI

980

29


970

30


925


Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program :

No.

PROGRAM

Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :

(1)

(2)

URAIAN/ PENJELASAN

Ram

5

0

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)

Jalur pemandu

5

0

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pegangan rambatan

5

5

2.


0

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Toilet khusus

5

5

3.


5

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

Loket khusus

5

0

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan dengan terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

(3)

45

Tabel 3.3.13 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan No. 1

2

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Anggaran (Rp)

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

99.010.000

80.005.800

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Baik

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

98.473.660

97.712.900

Tersedianya Jasa kebersihan Kantor

Baik

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

25.000.000

21.282.500

Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja

Baik

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

54.040.000

53.962.900

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)

Baik

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

48.040.000

47.145.500

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Baik

Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

26.600.000

26.420.500

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

316.854.000

306.624.500

4

46

Output

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Baik

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Baik

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

17.050.000

16.905.000

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Baik

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

12.750.000

12.145.000

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Baik

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

55.400.000

51.851.500

Tersedianya Makanan dan minuman

Baik

Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

76.661.300

76.400.146

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Baik

1.509.825.710

1.478.169.210

Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

Baik

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

275.150.000

272.240.000

Tersedianya Kendaran dinas operasional yang memadai

Baik

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

611.793.796

604.538.976

Terpeliharanya kelengkapan gedung kantor yang memadai

Baik

93.700.000

92.205.400

Tersedianya meblair kelengakapan gedung kantor yang memadai

Baik

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair

3

Dampak (baik/ kurang)

Pagu Anggaran (Rp)

Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

879.398.070

861.589.990

Terpeliharanya gedung kantor

Baik

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional

361.856.252

323.474.000

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Baik

72.460.500

Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

Baik

Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan

Baik

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian ksusus hari-hari tertentu

73.111.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur

38.470.000

37.562.000

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat; 2. Kecamatan Panyileukan memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan; 3. Kecamatan Panyileukan telah memilik situs Kecamatan yang berisi informasi produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi; 4. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan; 5. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan. Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan; 5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan; 4. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana; 5. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur Kecamatan serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel 3.3.14. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator: Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu, Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, Persentase RW Juara, Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dan Rasio Anggota Linmas.

47

Tabel 3.3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

Tahun 2018


Target

Capaian %

1.


%

95

99,24

104,46

93,55

98

101,27

2.

Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

%

95

97,72

102,86

94,54

98

99,71

3.


%

75

75

100

25

100

75

4.

Persentase RW Juara

%

50

51,36

102,72

24,32

75

68,48

5.


%

70

73,33

104,76

66,67

85

86,27

6.


Rasio

1:1

1:1

100

1 : 0,7

1:2


102,47

Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Capaian kinerja nyata indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 99,24% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,46% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Capaian ini merupakan penjumlahan persentase dari 2 (dua) jenis pelayanan yaitu KTP tepat waktu (98,59%)

50% 80,12

dan KK tepat waktu (99,91%) hingga diproleh capaian 99,24%. Capaian Tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang capaiannya sebesar 93,55% atau meningkat sebesar 5,69%, capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 101,24%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan. Jumlah pelayanan KTP tepat waktu = 2630 / 2668 = 98,59%

Tabel 3.3.15 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 KTP Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Januari

256

Februari

186

Maret

KK

Jumlah Pelayanan

Persentase Tepat Waktu %

0

256

0

186

244

0

April

256

Mei

326

Juni

Capaian Kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu = ( 98,59% + 99,24% ) / 2 = 99,24% • Permasalahan jumlah pelayanan administrasi kependudukan (KK/ KTP) tidak tepat waktu dapat diidentifikasi dari 2 (dua) permasalahan, yaitu faktor perangkat pendukung (tools) dan manusia (human error). Faktor tools yaitu perangakat komputer penunjang yang sering mengalami gangguan. Sedangkan faktor manusia (human error) yaitu sering terjadinya kesalahan entry data oleh operator. Dari jumlah pelayanan

KTP tidak tepat waktu sebanyak 30 disebabkan server mengalami down dan aplikasi yang tidak dapat diakses, 5 merupakan gagal cetak/ kesalahan cetak sehingga dilakukan entry ulang data. Sedangkan penyebab KK tidak tepat waktu sebanyak 2 merupakan gagal cetak (human error). Solusi untuk mengatasi faktor tools dapat dilakukan dengan perbaikan SOP penerbitan KTP/ KK untuk Kelurahan dan penambahan anggaran pemeliharaan peralatan komputer beserta jaringannya. Sedangkan untuk mengatasi faktor human error dapat dilakukan dengan penambahan operator atau SDM yang dapat membantu.

Grafik 3.3.2 Perbandingan Persentase Penyebab Pelayanan Administrasi Kependudukan Tidak Tepat Waktu

KTP faktor tools

human error

KK faktor lainnya

faktor tools

human error

faktor lainnya

0%

0% 14%

86%

100%

Rata-rata Capaian %

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Jumlah Pelayanan

Persentase Tepat Waktu %

100

175

0

175

100

100

100

135

0

135

100

100

244

100

163

0

163

100

100

0

256

100

163

0

163

100

100

0

326

100

202

0

202

100

100

421

0

421

100

260

0

260

100

100

Juli

223

0

223

100

140

0

140

100

100

Agustus

65

0

65

100

250

0

250

100

100

September

144

0

144

100

202

0

202

100

100

Oktober

199

31

230

86,52

152

2

154

98,70

92,61

November

125

4

129

96,90

157

0

157

100

98,45

Desember

185

0

188

98,40

200

0

200

100

99,20

Jumlah

2630

35

2668

98,59

2199

2

2201

99,91

99,24

Bulan

Jumlah pelayanan KK tepat waktu = 2199 / 2201 = 99,91%

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

48

49

Tabel 3.3.16 Data Perbandingan Pelayanan KTP dan KK Tepat Waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO


CAPAIAN PELAYANAN KK & KTP TEPAT WAKTU %

Tabel 3.3.17 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 No

Jenis Pelayanan

Jangka Waktu sesuai SOP

Jumlah Pelayanan

Jumlah Pelayanan tepat waktu

Jumlah Pelayanan tidak tepat waktu

Capaian %

7 hari

1222

1220

2

99,84

1

KECAMATAN ANDIR

80,04

2

KECAMATAN ANTAPANI

93,91

3

KECAMATAN ARCAMANIK

89,48

2.

Keterangan Tidak Mampu

7 hari

n/a

n/a

n/a

n/a

4


100

3.

SK Miskin

7 hari

n/a

n/a

n/a

n/a

5


100

4.

Surat Keterangan

7 hari

302

302

0

100

5.

Domisili Perusahaan

14 hari

75

70

5

93,33

6.

Domisili Kelembagaan

14 hari

n/a

n/a

n/a

n/a

6


99,82

7


99,82

8


100

9


88,51

10


70,3

11


100

12

KECAMATAN BUAHBATU

90,84

13


86,13

14


100

15

KECAMATAN CIBIRU

83,56

16

KECAMATAN CICENDO

93,98

17

KECAMATAN CIDADAP

100

18

KECAMATAN CINAMBO

100

19

KECAMATAN COBLONG

93,61

20

KECAMATAN GEDEBAGE

100

21


98,80

22

KECAMATAN LENGKONG

96,06

23

KECAMATAN MANDALATI

96

24


99,24

25

KECAMATAN RANCASARI

94,87

26

KECAMATAN REGOL

92,73

27

KECAMATAN SUKAJADI

97,91

28

KECAMATAN SUKASARI

97,14

29


98,34

30


95,21%


Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu Capaian kinerja nyata indikator persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dilakukan terhadap 6 (enam) jenis pelyanan administrasi lainnya dengan capaian sebesar 97,72% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase

50

capaian kinerjanya adalah 102,56% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Capaian Tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang capaiannya sebesar 94,54% atau meningkat sebesar 3,18%, capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 99,71%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan.

1.

Legalisir

Sumber data : Seksi Pelayanan Kecamatan Panyileukan

Capaian Kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu = (99,84% + 100% + 93,33%) / 3 = 97,72% • Pelayanan administrasi umum lainnya dilakukan secara manual belum menggunakan sistem (tools), sehingga permasalahan jumlah pelayanan administrasi lainnya tidak tepat waktu lebih kepada faktor manusia (human) seperti pejabat yang memiliki otoritas penandatanganan tidak ada di tempat hingga pada keterbatasan jumlah SDM. Persentase capaian terendah ada pada layanan penerbitan Domisili Perusahaan yang memerlukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Solusi untuk mengatasi faktor human yaitu dengan mengajukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kecamatan dan Kelurahan. Solusi lainnya adalah dengan membuat tools yang tepat sebagai alat bantu pelayanan,

contoh : membuat aplikasi layanan berbasis web Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik adalah 3 (tiga) Kelurahan dari total 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Panyileukan dengan capaian sebesar 75,00 dari target sebesar 75,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian Tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang capaiannya sebesar 25% atau meningkat sebesar 50%, capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 75%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Ekbang LH dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan.

Grafik 3.3.3 Grafik persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu

Perbandingan capaian pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu tahun 2015 & 2014 105,00

2014

100,00

2015

95,00 90,00 85,00

80,00

Legalisir

Keterangan Tidak Mampu

SK Miskin

Surat Keterangan

Domisili Perusahaan

Domisili Kelembagaan

51

Tabel 3.3.18 Data Perbandingan Pelayanan KTP dan KK Tepat Waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO


CAPAIAN ADMINISTRASI UMUM LAINNYA TEPAT WAKTU %

1

KECAMATAN ANDIR

86,75

2

KECAMATAN ANTAPANI

3

KECAMATAN ARCAMANIK

4


100

5


100

6


7


97,72

8


100

9


100

100 99,88

100

• Dari tabel 3.3.19 dari 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Panyileukan hanya 1 (satu) Kelurahan yang belum memenuhi seluruh kriteria baik, Kriteria memenuhi Kriteria Kelurahan baik adalah harus terpenuhinya 6 (enam) Kriteria diatas. Perhitungan Capaian Kelurahan memenuhi standar kriteria baik yaitu Kelurahan yang memenuhi 6 (enam) kriteria baik dibagi jumlah Kelurahan di lingkungan Kecamatan Panyileukan. Satu kelurahan (Kelurahan Cipadung Wetan) terkendala pada pemenuhan

kriteria rasio sumur resapan minimal 1:1 baik yaitu jumlah sumur resapan dengan kondisi baik di tiap RW. Solusi yang dapat dilakukan untuk Kelurahan Cipadung Wetan untuk dapat memenuhi standar Kriteria baik yaitu dengan membuat sumur resapan sejumlah RW yang belum memiliki sumur resapan diwilayahnya. Pembuatan sumur resapan ini bisa dilakukan melalui penganggaran dalam APBD Kota Bandung maupun melalui bantuan dan swadaya masyarakat.

10


73,1

11


100

12

KECAMATAN BUAHBATU

100

13


100

14


100

NO

JUMLAH KELURAHAN

JUMLAH KELURAHAN KRITERIA BAIK

15

KECAMATAN CIBIRU

100

1

KECAMATAN ANDIR

6

6

16

KECAMATAN CICENDO

98,35

2

KECAMATAN ANTAPANI

4

3

17

KECAMATAN CIDADAP

100

18

KECAMATAN CINAMBO

100

3

KECAMATAN ARCAMANIK

4

3

19

KECAMATAN COBLONG

93,19

4


6

3

20

KECAMATAN GEDEBAGE

81,03

5


6

3

21


100

6


4

2

22

KECAMATAN LENGKONG

100

7


23

KECAMATAN MANDALATI

100

8


3

2

24


9


8

6

25

KECAMATAN RANCASARI

10


4


6

5

4

4

6

6

6

4

4

3

Tabel 3.3.20 Data Persentase Kelurahan Dengan Kriteria Baik Tahun 2015

97,72 100


26

KECAMATAN REGOL

100

11

27

KECAMATAN SUKAJADI

100

12

KECAMATAN BUAHBATU

28

KECAMATAN SUKASARI

100

13


97,45

14


100

15

KECAMATAN CIBIRU

16

KECAMATAN CICENDO

17

KECAMATAN CIDADAP

18

KECAMATAN CINAMBO

19

KECAMATAN COBLONG

29


30



Tabel 3.3.19 Data Persentase Kelurahan Dengan Kriteria Baik Tahun 2015 No

Kriteria Baik

20

KECAMATAN GEDEBAGE

4

3

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

21


6

3

Kelurahan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

22

KECAMATAN LENGKONG

7

7

1

Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu

√

√

√

√

23

KECAMATAN MANDALATI

4

4

2

Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

√

√

√

√

24


4

3

3

Rasio Sumur Resapan min 1:1 baik

√

-

√

√

25

KECAMATAN RANCASARI

4

3

4

Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik

√

√

√

√

26

KECAMATAN REGOL

7

4

Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun

√

√

√

√

27

KECAMATAN SUKAJADI

5

3

28

KECAMATAN SUKASARI

4

4

Terpelihara/ tidak ada rumput liar/ gulma yang mencolok setiap triwulan

√

29


30


5

4

5

6

√

√

√


52

53

Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara

diperoleh dari Seksi Ekbang LH dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase RW Juara adalah 19 (sembilan belas) RW dari 37 (tiga puluh tujuh) RW yang ada di Kecamatan Panyileukan, maka diperoleh capaian sebesar 51,35% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,72% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Capaian Tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang capaiannya sebesar 24,32% atau meningkat sebesar 27,04%, capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 68,48%. Data penunjang

• Dari grafik 3.3.4 dapat dilihat dari 37 (tiga puluh tujuh) RW di 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Panyileukan kendala terbesar ada pada pemenuhi kriteria memiliki metode pegelolaan sampah berbasis masyarakat. Karena keseluruhan kriteria harus terpenuhi maka hanya 19 (sembilan belas) RW yang memenuhi seluruh kriteria. Hal ini lebih disebabkan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator persentase RW Juara belum optimal dilaksanakan.

Tabel 3.3.21 Data Perbandingan Pelayanan KTP dan KK Tepat Waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain)

No.

Kriteria RW Juara

(1)

(2)

Jumlah

Persentase RW Juara

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah RW

11

6

14

6

37

Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat

6

2

7

4

19

2.

Menyampaikan laporan administratif RW

11

6

14

6

37

100%

3.

Memiliki 5 dari 21 Kriteria RW Juara

11

6

14

6

37

100%

Jumlah RW Juara

6

2

6

2

19

51,35%

1.

(8)

51,35%

Grafik 3.3.4 Grafik Capaian Persentase RW Juara 120,00% 100,00% Memiliki metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat

80,00% 60,00%

Menyampaikan laporan administratif RW

40,00% 20,00%

Memiliki 5 dari 21 kriteria RW Juara

0,00% Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif Capaian kinerja nyata indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif adalah 11 (sesebelas) LKK dari 15 (lima belas) LKK, 15 LKK diperoleh dari (5 unit kerja

x 3 LKK) dengan capaian sebesar 73,33 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,76% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Capaian Tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang capaiannya sebesar 66,67% atau meningkat sebesar 6,66%, capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 86,27%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Dikmas.

Tabel 3.3.22 Data Perbandingan Persentase RW Juara dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO

Solusi untuk pemenuhan kriteria ini memang diperlukan peningkatan

Jumlah RW Di Kecamatan Panyileukan

partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2016 perlu optimalisasi program dan kegiatan RW Juara, terutama pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat.


JUMLAH RW

JUMLAH RW JUARA

54

42

1

KECAMATAN ANDIR

2

KECAMATAN ANTAPANI

3

KECAMATAN ARCAMANIK

51

22

4


47

26

5


57

33

6


34

14

7


8


36

15

9


83

44

10


46

11


44

30

12

KECAMATAN BUAHBATU

55

26

13


14


87

45

15

KECAMATAN CIBIRU

16

KECAMATAN CICENDO

56

25

17

KECAMATAN CIDADAP

18

KECAMATAN CINAMBO

25

16

19

KECAMATAN COBLONG

15

20

KECAMATAN GEDEBAGE

40

4

21


85

52

22

KECAMATAN LENGKONG

65

48

23

KECAMATAN MANDALATI

51

36

24


37

19

25

KECAMATAN RANCASARI

52

21

26

KECAMATAN REGOL

60

40

27

KECAMATAN SUKAJADI

49

32

28

KECAMATAN SUKASARI

29


30


58

45


54

55

Tabel 3.3.23 Data Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tahun 2015 No

Skpd/ Unit kerja

TP. PKK

Karang taruna

LPM

Jumlah

%

1

KECAMATAN

1

0,5

0,5

2

66,67

2

CIPADUNG KIDUL

1

0,75

0,5

2,25

75,00

3

CIPADUNG KULON

1

0,55

0,75

2,3

76,67

4

CIPADUNG WETAN

1

0,5

0,55

2,05

68,33

5

MEKARMULYA

1

0,65

0,75

2,4

80,00

5

2

4

11

73,33

JUMLAH

Dari tabel 3.3.23, dapat dilihat bahwa : 1. Jumlah SKPD/Unit Kerja di wilayah Kecamatan Panyileukan = 5 SKPD/Unit Kerja 2. Setiap SKPD/Unit Kerja (Kecamatan/ Kelurahan) mempunyai 3 Lembaga Kemasyarakatan, yaitu TP. PKK, Karang Taruna dan LPM 3. Dengan demikian jumlah Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Panyileukan = 15 Lembaga 4. Sedangkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif = 11 Lembaga 5. Adapun kriteria/indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif yaitu sebagai berikut : a). Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); b). Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan

sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); c). Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan; d). Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/ lomba / kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan. Jadi Jumlah persentase Lembaga Kemasyarakan Aktif di wilayah Kec. Panyileukan mencapai 73,33%. Angka persentase tersebut didapat dari perhitungan sebagaimana rumus di bawah ini:

2. Jumlah Karang Taruna yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan =2,95 yang diperoleh dari pemenuhan kriteria baik pada indikator/ kriteria yang telah ditentukan. 3. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan = 3,05. Jumlah tersebut didapat berdasarkan pertimbangan yang berpedoman pada indikator/kriteria yang telah ditentukan. Solusi Untuk peningkatan pencapaian indikator lembaga kemsyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik

ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk itu pada tahun 2016 perlu optimalisasi program dan kegiatan yang bersifat menunjang terhadap aktivitas setiap kelompok masyarakat, seperti penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM), anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan rutin lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif.

Tabel 3.3.24 Data Perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO


PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF %

1

KECAMATAN ANDIR

66,67

2

KECAMATAN ANTAPANI

71,43

3

KECAMATAN ARCAMANIK

4


5


50

6


40

7


67

8


83,33 70,37

80 90,48

9


10


70

11


80,95

12

KECAMATAN BUAHBATU

71,66

13


73,33

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

14


76,19

Maka berdasarkan rumus tersebut, didapat : 11/15 x 100% = 73,33%

15

KECAMATAN CIBIRU

73,33

16

KECAMATAN CICENDO

66,67

17

KECAMATAN CIDADAP

83,33

18

KECAMATAN CINAMBO

66,67

19

KECAMATAN COBLONG

90,47

20

KECAMATAN GEDEBAGE

69,23

21


90,44

22

KECAMATAN LENGKONG

100

23

KECAMATAN MANDALATI

66,67

24


73,33

25

KECAMATAN RANCASARI

93,33

26

KECAMATAN REGOL

38,10

27

KECAMATAN SUKAJADI

71,42

28

KECAMATAN SUKASARI

93,30

29


100

30


100

Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif :

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif

X

100%

Adapun faktor-faktor penyebab lembagalembaga kemasyarakatan tersebut dikatagorikan lembaga kemasyarakatan aktif atau tidak aktif adalah sebagai berikut : 1. Jumlah TP. PKK yang memenuhi kriteria aktif baik Kecamatan dan Kelurahan =5 Lembaga, artinya TP. PKK telah memenuhi indikator/kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebagaimana yang disyaratkan.


56

57

Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas

Kondisi ini menunjukan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Panyileukan tinggal di komplek perumahan, dimana penjagaan keamanan dilakukan oleh satpam komplek.

Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1 : 1 dari target sebesar 1 : 1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian Tahun 2015 lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang capaiannya sebesar 1 : 0,7 atau meningkat sebesar 30%, capaian tahun 2015 bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 50%. Data penunjang diperoleh dari Seksi Trantib.

Dari grafik 3.3.5 rasio LINMAS terendah ada di Kelurahan Cipadung Kidul yang disebabkan mayoritas penduduk di Kelurahan Cipadung Kidul tinggal di Komplek Perumahan Bumi Panyileukan yang keamanannya dilakukan oleh satpam. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan juga menjadi faktor penghambat peningkatan rasio anggota LINMAS.

No.

Uraian

Cipadung Kulon

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekar-mulya

Tabel 3.3.26 Data Perbandingan Rasio Anggota LINMAS dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO


RASIO ANGGOTA LINMAS

KECAMATAN ANDIR

1 : 1,5

2

KECAMATAN ANTAPANI

1 : 1,09

3

KECAMATAN ARCAMANIK

1 : 1,4

4


1 : 1,07

5


1:1

6


1:2

7


1 : 0,5

8


1 : 1,2

9


1 : 1,06

10


1:1

11


1 : 1,5

12

KECAMATAN BUAHBATU

1 : 1,5

13


1 : 1,5

14


1:1

15

KECAMATAN CIBIRU

1 : 1,14

Jumlah

16

KECAMATAN CICENDO

1 : 1,01

Tabel 3.3.25 Data Rasio Anggota LINMAS Aktif Kecamatan Panyileukan 2014 Kelurahan

keamanan RT diarahkan untuk menjadi anggota LINMAS.

1

Solusi untuk meningkatkan rasio anggota LINMAS aktif adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan LINMAS tingkat Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui ketua RT tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan.

Dari tabel 3.3.24 dapat dilihat bahwa tidak semua RT memiliki anggota LINMAS atau jumlah anggota LINMAS Aktif belum sebanding dengan jumlah RT yang ada.

Langkah lainnya yaitu melalui pembentukan anggota LINMAS baru dimana seksi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

17

KECAMATAN CIDADAP

1 : 1,6

1.

Jumlah LINMAS

52

34

63

35

138

18

KECAMATAN CINAMBO

1 : 1,64

2.

Jumlah RT

52

19

78

35

184

19

KECAMATAN COBLONG

1 : 1,0

20

KECAMATAN GEDEBAGE

1 : 1,9

21


1 : 1,1

22

KECAMATAN LENGKONG

1:1

23

KECAMATAN MANDALATI

1 : 1,19

2,00

24


1,80

25

KECAMATAN RANCASARI

1,60

26

KECAMATAN REGOL

27

KECAMATAN SUKAJADI

1 : 1,1

28

KECAMATAN SUKASARI

1 : 0,71

29


1 : 0,94

30


1 : 1,2

Rasio LINMAS

1:1

Grafik 3.3.5 Grafik Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif

Anggota LINMAS Aktif

1,40 1,20

1,00

Anggota LINMAS Aktif

0,80 0,60 0,40

1:1 1 : 1,31 1:1


0,20 Cipadung Kulon

58

Cipadung Wetan

Cipadung Kidul

Mekarmulya

59


No.

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)


Output


URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

72.675.000

72.613.050

Terbinanya (UKM, Koperasi/ Pra Koperasi), Tersedianya Produk Unggulan Kecamatan, Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat, Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha, Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur

Baik

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

390.845.000

387.420.150

Terbinanya Lembaga Kemasyarakat-an (PKK, PMI, Karang Taruna, LPM, Posyandu), Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar keagamaan, Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dengan DKM Se- Kecamatan Panyileukan, Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan, Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat

Baik

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.192.338.950

1.184.793.450

Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan, Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif, Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan, Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan, Terpeliharanya saluran air dan jalan di lingkungan Kecamatan, Terlaksananya monitoring hasil pembangunan sadaya murni dan bantuan pemerintah

Baik

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

247.475.000

245.020.150

meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K3, Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan, Meningkatnya wawasan satwankar akan penanggulangan bencana kebakaran, Meningkatnya wawasan warga akan penanggulangan bencana alam, Tertibnya PKL di Lingkungan Kecamatan

Baik

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

74.698.000

74.406.950

Tersedianya data valid bidang kependudukan, Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan, Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lomba kelurahan), Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB, Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT, Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda Administrasi Pertanahan

Baik

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

123.900.000

121.492.450

Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanan dan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan, Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP, Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban, Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat

Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

4.153.350.000

4.132.650.000

Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup RW

Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

400.000.000

398.230.000

Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup PKK

Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

405.000.000

398.530.000

Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

400.000.000

396.251.500

Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup LPM

Baik

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya No.

PROGRAM

(1)

(2)

(3)

1.

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, Creative District Project, (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum’at Bersepeda, Gerakan Zero Waste Home, Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, Septic Tank Communal, Hemat Air dan Daur Ulang, River Green Wall, Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung Green N Clean, Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir,Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)

2.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Tabel 3.3.27 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan

Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program :

Jumlah Sub Kegiatan Inovatif pada setiap LKK

2.

60

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

61

Pada Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal;

1. Komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Panyileukan

2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu;

2. Adanya swadaya murni masyarakat;

3. Perbaikan sistem koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan lebih ditingkatkan;

3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Panyileukan walaupun masih perlu peningkatan;

4. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur untuk Kecamatan dan Kelurahan.

4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan.

Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah;

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel 3.3.28:

2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat;

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Nilai evaluasi AKIP dan Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti.

3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Panyileukan;

Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP

4. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 63,88 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan

No


Satuan

Target

Realisasi

Capaian %


Tahun 2018 Target

Capaian %

1.

Nilai Evaluasi AKIP

Nilai

60

63,88

106,47

51,36

75

85,17

2.


%

100

100

100

100

100

100


62

103,23

Dari tabel 3.3.29 dapat dilihat diuraikan permasalahan sebagai berikut: • Komponen perencanaa kinerja nilai terendah ada pada implementasinya, yang artinya perencanaan kinerja di Kecamatan Panyileukan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Keselarasan antara rencana dan implementasi belum menunjukan keterkaitan yang disebabkan kurang baiknya dalam menyusun perencanaan, terutama Perncanaan Strategis (RENSTRA). • Komponen pengukuran kinerja walaupun sudah ada tetapi belum diukur secara tepat baik dalam penggunaan alat ukur maupun metode pengukurannya, sehingga hasil pengukuran kinerja menjadi bias. Indikator kinerja yang diukur juga tidak bersifat kuantitatif sehingga sulit untuk dilakukan penhgukuran.

92,59

• Komponen pelaporan kinerja walaupun sudah ada tapi tidak menunjukan gambaran kinerja yang sesungguhnya yang disebabkan oleh ketidakselarasan tahap perencanaan dan implementasi, Alat ukur dan metode pengukuran yang kurang sesuai dan Indikator Kinerja yang tidak bersifat kuantitatif. Solusi dari permsalahan diatas adalah dengan melakukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pelaporan serta pemanfaatan dokumen tersebut berupa implementasi dalam program dan kegiatan Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Jumlah temuan Tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) temuan dibandingkan temuan tahun 2014 sejumlah 3 (tiga) berarti mengalami penurunan namun jumlah temuan pada tahun 2015 merupakan akumulasi dari tiga tim pemeriksa inspektorat. Dilihat dari pemenuhan setiap temuan sudah ditindaklanjuti menunjukan bahwa kinerja tahun 2015 dan tahun 2014 terpenuhi dengan capaian 100%,

Tabel 3.3.29 Data Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan 2014-2013 NO

Tabel 3.3.28 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Tahun 2015

persentase capaian kinerjanya adalah 106,47% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Nilai Evaluasi AKIP tahun 2014 adalah 51,36 yang artinya Nilai Evaluasi AKIP tahun 2015 mengngalami peningkatan sebesar 12,52. Capaian tahun 2015 sebesar 63,88 bila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 75 maka persentase capaian kinerjanya mencapai 85,17%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Panyileukan.

KOMPONEN PENGUKURAN LKIP

1

PERENCANAAN KINERJA

NILAI 2014

2013

26,85

22,12

2

PENGUKURAN KINERJA

13,31

6,25

3

PELAPORAN KINERJA

10,63

12,56

4

EVALUASI INTERNAL

4,83

n/a

5

PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI

8,26

10,43

63,88

51,36


63

capaian tahun 2015 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya

No

Tabel 3.3.30 Data Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO



mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun adalah sama.

NILAI AKIP

-

-

-

-

1

1

1

100%

3

Pengelolaan Pegawai Daerah

1

1

1

100%

4

Pengelolaan Keuangan Daerah

3

3

3

100%

5

Pengelolaan Barang Daerah

2

2

2

100%

7

7

7

100%

KECAMATAN ANTAPANI

62,88

3

KECAMATAN ARCAMANIK

64,83

4


64,98

5


64,76

6


65,47

No 1

JUMLAH Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan


7


60,95

8


60,78

9


60,23

10


60

11


65,16

12

KECAMATAN BUAHBATU

60,56

13


73,06

14


60,77

15

KECAMATAN CIBIRU

58,46

16

KECAMATAN CICENDO

64,54

1

17

KECAMATAN CIDADAP

63,87

2 3

KECAMATAN COBLONG

72,70

20

KECAMATAN GEDEBAGE

69,50

21


65,4

22

KECAMATAN LENGKONG

61,37

23

KECAMATAN MANDALATI

50,18

24


63,88

25

KECAMATAN RANCASARI

69,07

26

KECAMATAN REGOL

61,06

27

KECAMATAN SUKAJADI

60,75

28

KECAMATAN SUKASARI

64,24

29


61,48

30


65,16


%

Kelembagaan

2

19

Ditindaklanjuti

Kebijakan Daerah

62,42

62,86

Rekomendasi

2

KECAMATAN ANDIR

KECAMATAN CINAMBO

Temuan

1

1

18

Unsur Pemeriksaan

Unsur Pemeriksaan

Temuan

Rekomendasi

Ditindaklanjuti

%

-

-

-

-

Kebijakan Daerah

2

Kelembagaan

1

1

1

100%

3


1

1

1

100%

4


-

-

-

-

5

Pengelolaan Barang Daerah JUMLAH

1

1

1

100%

3

3

3

100%

Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan

Tabel 3.3.33 Data Temuan Inspektorat/ BPK Yang Ditindaklanjuti Kecamatan Panyileukan Tahun 2013 No

Unsur Pemeriksaan

Temuan

Rekomendasi

Ditindaklanjuti

%

Kebijakan Daerah

-

-

-

-

Kelembagaan

-

-

-

-


1

1

1

100%

4


1

1

1

100%

5

Pengelolaan Barang Daerah

1

1

1

100%

3

3

3

100%

JUMLAH Sumber data : Skretariat Kecamatan Panyileukan

Grafik 3.3.6 Grafik Perbandingan Jumlah Temuan Tahun 2015, 2014 dan 2013 3,5 3 2,5 2

2015 2014

1,5

2013 1 0,5 0 Kebijakan Daerah

64

Kelembagaan


Pengelolaan Pengelolaan Barang Keuangan Daerah Daerah

65

Tabel 3.3.31; 3.3.32 dan 3.3.33 menunjukan tingkat komitmen yang tinggi Kecamatan Panyileukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui tindaklanjut setiap temuan/ rekomendasi Inspektorat/ BPK. Namun dengan masih adanya temuan pada unsur kelembagaan, pengelolan pegawai daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah menunjukan bahwa masih lemahnya pengendalian internal (internal control) yang dilakukan Kecamatan Panyileukan. Jumlah temuan pun mengalami kenaikan yang berbanding terbalik dengan kinerja atau dengan kata lain pada tahun 2015 mengalami penurunan kinerja.

Soliusi yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap setiap pegawai dilingkungan terhadap unsurunsur yang masih menjadi temuan. Perlunya perbaikan Sistem Pengendalian Internal juga merupakan solusi yang wajib dilakukan oleh Keamatan Panyileukan. Dari tabel 3.3.34 dapat dilihat bahwa hampir disetiap Kecamatan di Kota Bandung mengalami kenaikan jumlah temuan, namun keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Solusi yang dapat dilakukan oleh setiap Kecamatan adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang efektif dengan menggunakan tools yang tepat.

Tabel 3.3.34 Data Perbandingan Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO


JUMLAH TEMUAN

1

KECAMATAN ANDIR

2

KECAMATAN ANTAPANI

14

3

KECAMATAN ARCAMANIK

4


5


5

6


11

7


8


7

7

9


15

10


4

11


12

KECAMATAN BUAHBATU

13


14


15

KECAMATAN CIBIRU

0

16

KECAMATAN CICENDO

3

17

KECAMATAN CIDADAP KECAMATAN CINAMBO

19

KECAMATAN COBLONG

20

KECAMATAN GEDEBAGE

21


22

KECAMATAN LENGKONG

10

23

KECAMATAN MANDALATI

14

24


7

25

KECAMATAN RANCASARI

16

26

KECAMATAN REGOL

7

27

KECAMATAN SUKAJADI

3

28

KECAMATAN SUKASARI

29


30


66

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Kecamatan Panyileukan Tahun 2015 didukung oleh Program :

belum pemeriksaan

blm ada LHP

4

Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat;

No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Tapkin, Lkip, Laporan Realisasi Anggaran Semesteran, Laporan Prognosis, dan Laporan Keuangan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan (2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tabel 3.3.35 Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Pagu Anggaran (Rp)


Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.850.000

7.850.000

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memadai, berupa: Renja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja , LKIP.

Baik

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.175.000

4.175.000

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang memadai, berupa: Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Baik

No.

Program

Kegiatan

1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8

18



Pada Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1. Komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan Panyileukan; 2. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Panyileukan.

Output


3. Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Panyileukan belum berfungsi dengan baik. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal;

67

2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Perbaikan fungsi Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Panyileukan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 17.492.268.644,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.326.777.406,00 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 12.165.491.238,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.113.197.238,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.140.068.216,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 11.973.129.022,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,83%, dengan SILPA sebesar (Rp.

17.113.197.238,00) Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Dari tabel 3.4.1 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel 3.4.2. Pencapaian Sasaran pada Tahun 2015 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2014-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun

Tabel 3.4.1 Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. 1.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

2.


3.


Jumlah/ Rata-rata

68

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)

4.693.184.288,00

4.549.696.322,00

96,94

Rata-rata capaian kinerja (%)

Rata-rata Tingkat Efisiensi (%)

100,61

3,67

7.460.281.950,00

7.411.407.700,00

99,34

102,47

3,13

12.025.000,00

12.025.000,00

100,00

103,23

3,23

7.182.400.000,00

6.987.456.040,00

102,10

98,76

3,34

waktu 1 (satu) tahun disajikan di tabel 3.4.3

sebesar 93,87% maka secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa

Dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap pagu indikatif Renstra

Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 No.

Jumlah Indikator

Kategori

Anggaran

Presentase Capaian Kinerja

A.

Sasaran 1

3

1


2

66,67%

2

Ssesuai target

1

33,33%

3


-

-

B.

Sasaran 2

6

1


4

66,67%

2

Ssesuai target

2

33,33%

3


-

-

C.

Sasaran 3

2

1


1

50%

2

Ssesuai target

1

50%

3


-

-

Realisasi (Rp)

%

4.549.696.322,00

96,94

7.411.407.700,00

99,34

12.025.000,00

100,00

Tabel 3.4.3 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun ke-

Sasaran

A.

Sasaran-1 Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan

4.486.580.228,00

4.549.696.322,00

4.549.696.322,00

101,41

B.

Sasaran-2 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel

7.409.767.000,00

7.411.407.700,00

7.411.407.700,00

100,02

C.

Sasaran-3 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel

15.000.000,00

12.025.000,00

12.025.000,00

80,17

1

2

3

4

5

Jumlah

% (dari Pagu Indikatif)

No.

69

anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Prestasi dan Juara Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya

dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

Prestasi Tingkat Nasional No. 1.

Prestasi Merupakan salah satu kecamatan unggulan sebagai Kecamatan Sehat

Juara

Tahun

Juara I

2015

Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. 1.

Prestasi Lomba Kesrak pelaksanaan LBS (Kel. Cipadung Kidul)

Juara

Tahun

Juara I

2015

Prestasi Tingkat Kota Bandung No.

Prestasi

Juara

Tahun

1.

Keluarga Harmonis (kelurahan Cipadung Kidul)

Juara II

2015

2.

Akseptor Lestari 15 Tahun Harmonis (kelurahan Cipadung Kulon)

Juara II

2015

3.

Juara Vocal Group PKK

Juara I

2015

4.

Sebagai Role Model Project Standar Pelayanan Versi Ombudsman

2015

5.

Sebagai Role Model Project Reformasi Birokrasi versi kemenpan RB

2015

6.

Sebagai Role Model Project Analisis Jabatan versi BKN, kemenpan RB dan Kemendagri

2015

7.

Camat Juara Tahun 2015

8.

Stand Pameran Gelar PIPPK Thn 2015

9.

Penerima KNPI Award kategori Kec dgn Reformasi Birokrasi Terbaik

10.

Penghargaan laporan kependudukan tepat waktu

11.

Lomba Pusat Layanan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (RW 10 Cpd Kidul )

70

Juara I

2015

Juara favorit

2015

Juara I

2015 2015

Juara I

2015

71

BAB 4 PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : • Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100,61% atau interpretasi memuaskan • Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 102,47% atau interpretasi memuaskan • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 103,23% atau interpretasi memuaskan Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 pada Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 12.165.491.238,00 sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung (BL) mencapai Rp. 11.973.129.022,00 atau dengan serapan dana APBD Anggaran Belanja Langsung (BL) mencapai 98,42. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas)

72

73

indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran renstra sebagai berikut : • Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan capaian 94,18% • Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan capaian 80,12% • Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan capaian 92,59% Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, Maret 2015 Camat Panyileukan

Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19691022 198803 2 001

74

75

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PANYILEUKAN

Recommend Documents