Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAB I PENDAHULUAN

2014

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi

pengelolaan

pembangunan agar sesuai

dan

pertanggungjawaban

keuangan

negara

dan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sekaligus memberikan masukan bagi penyusun kebijakan yang terkait. Tugas dan fungsi BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

Sejak terbentuk tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Perwakilan BPKP merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu pemerintah provinsi, tiga pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten. Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 1 dari 61


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yaitu : 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 4) Pemantauan, pemberian bimbingan, serta pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, serta perlengkapan dan rumah tangga. Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilias keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan : 1.

Pengawasan intern terhadap akuntabilias keuangan negara atas kegiatan tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi : a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2.

Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 59 ayat 2);

3.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan kepada Presiden (pasal 57 ayat 4);

4.

Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya (pasal 54 ayat 3). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 2 dari 61

2014


A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pemerintah Kota Makassar 3. Pemerintah Kota Palopo 4. Pemerintah Kota Parepare 5. Pemerintah Kabupaten Gowa 6. Pemerintah Kabupaten Maros 7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8. Pemerintah Kabupaten Takalar 9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto 10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng 11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba 12. Pemerintah Kabupaten Sinjai 13. Pemerintah Kabupaten Bone 14. Pemerintah Kabupaten Wajo 15. Pemerintah Kabupaten Barru 16. Pemerintah Kabupaten Pinrang 17. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 18. Pemerintah Kabupaten Enrekang 19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 21. Pemerintah Kabupaten Luwu 22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 24. Pemerintah Kabupaten Soppeng 25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 3 dari 61

2014


Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Kesehatan Makassar dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.

B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana. 1. SUMBER DAYA MANUSIA Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2014 berjumlah 172 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut : a.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2014 Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2014 menurut jabatan tercermin pada tabel 1.1.


2014

2014


Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2014 No.

Jenjang Jabatan

Posisi per 31-12-2013

31-12-2014

Kurang

9

1

-

10

1. Eselon II

1

-

-

1

2. Eselon III

4

1

-

5

3. Eselon IV

4

-

-

4

Fungsional Auditor

136

21

32

125

1. Auditor Madya

18

-

-

18

2. Auditor Muda

30

3

5

28

3. Auditor Pertama

3

4

-

7

4. Auditor Penyelia

17

-

3

14

5. Auditor Pelaksana Lanjutan

19

6

3

22

6. Auditor Pelaksana

48

-

20

28

7. Calon Auditor

1

8

1

8

4

-

-

4

1. Analis Kepegawaian Pelaksana

1

-

-

1

2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan

2

1

-

3

3. Prakom Pelaksana

-

-

-

-

Fungsional Umum

33

1

1

33

1. Fungsional Umum

33

1

1

33

182

23

33

172

Struktural

II.

Posisi per

Tambah

(Orang) I.

Mutasi – 2014

(Orang)

Fungsional Tertentu

A.

B.

III.

Fungsional Tertentu Lainnya

Jumlah

b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2014 Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2014 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.



Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2014 Posisi per No.

Uraian

Mutasi selama 2014

31-12-2013 (Orang)

Posisi per 31-12-2014

Tambah

Kurang

(Orang)

1.

Golongan IV

23

2

1

24

2.

Golongan III

103

7

7

103

3.

Golongan II

55

6

24

37

4.

Golongan I

-

-

-

-

5.

CPNS

1

8

1

8

182

23

33

172

Jumlah

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2014

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan tenaga harian lepas sebanyak 29 orang yang ditempatkan disetiap Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha. 2. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin


2014


(termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan Prasarana terlihat pada tabel 1.3. Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana No

Uraian

Jumlah

Satuan

35.982

m2

67

unit

1.475

unit

Irigasi

2

unit

Jaringan

1

unit

1.

Tanah

2.

Bangunan

3.

Peralatan dan Mesin

4. 5.

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah. 3. SUMBER DANA Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2014 sebesar Rp29.195.646.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4. Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2014 per program No

Program

Anggaran (Ribuan Rp)

1

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

5.556.014

2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

23.217.693

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Jumlah

421.939 29.195.646


2014

2014


Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut : 1.

Pre-emptif Jenis kegiatan ini bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

2.

Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko dan pencegahan KKN berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen

pemerintah.

Sasarannya

adalah

meminimalisasi

peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3.

Represif Jenis kegiatan ini berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak ditemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa

produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain : 1.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

2.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

3.

Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4.

Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat

5.

Sistem Informasi Akuntansi PDAM

6.

Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 8 dari 61


7.

Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD

8.

Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO

9.

Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD

10. Program Anti Korupsi (PAK) 11. Fraud Control Plan (FCP) 12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 13. Management Assessment Center (MAC)

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 1). Bagian Tata Usaha 2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4). Bidang Akuntan Negara 5). Bidang Investigasi 6). Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai pada gambar 1.1.


2014


Gambar 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Perwakilan Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Bidang Akuntan Negara

Bidang Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Selama tahun 2014 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam tabel 1.5. Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2014. No

Jabatan

Pejabat Lama

Pejabat Baru

Tanggal Pelantikan

1

Kepala Perwakilan

Hamonangan Simarmata

Deni Suardini

27/1/2014

2

Kepala Bagian Tata Usaha

Muh. Akbar Dewa

Gandamana Rantjalobo

22/9/2014

3

Kepala Bidang IPP

Gandamana Rantjalobo

Muh. Akbar Dewa

22/9/2014

4

Kepala Bidang APD

Suryadi

Ahmad Akib

30/01/2014


2014


Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ini : Menjelaskan secara ringkas mengenai Bab I

Pendahuluan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Menjelaskan muatan Rencana Kinerja Perencanaan dan

Bab II

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Capaian Kinerja

Bab III

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Organisasi Tahun 2014. Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab IV

Penutup

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.


2014


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010-2014 berikut revisinya telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014 dan telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2014. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2010 - 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder. Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:


2014


VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

2. PERNYATAAN MISI Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.


2014

2014


Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, misi ini menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP

Provinsi

Sulawesi

Selatan

adalah

memberikan

masukan

kepada

Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi

nilai tambah yang dapat

mendukung perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas


2014


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangannegara di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

3. TUJUAN Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara d. Tercapainya

efektivitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.



4. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan dicapai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD 2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50% 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 60% Instansi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdiri dari indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Rincian atas


2014


indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010–2014 sebagaimana termuat dalam Lampiran 1.

6.

PROGRAM DAN KEGIATAN Program pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program

Teknis sebanyak satu program dan Program Generik sebanyak dua program. Programprogram tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1)

Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

dan

Pembinaan

Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas sektoral, pengawasan atas kegiatan BUMN, pengawasan berdasarkan penugasan Presiden, pengawasan atas permintaan stakeholders, pengawasan penerimaan Negara, pengawasan PHLN, assessment/evaluasi GCG/KPI/MR, pengawasan investigatif, bimtek/pengembangan sistem pelaporan keuangan, penyusunan pedoman SPIP, sosialisasi SPIP, diklat SPIP dan bimbingan teknis SPIP. 2)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana, pengelolaan kepegawaian dan organisasi, pengelolaan anggaran dan system akuntansi pemerintah, pengelolaan kehumasan, pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan, pendidikan dan pelatihan

pengawasan,

penelitian

dan

pengembangan

pengawasan,

penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan internal BPKP, pembinaan JFA dan tata kelola APIP, serta fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP.


2014


3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, penataan administrasi sarana dan prasarana.

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di tahun 2014 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 2.


2014

2014


BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil capaian atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2014 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan termasuk kategori “Memuaskan”. Hal ini terlihat dari tercapainya seluruh sasaran strategis diatas 100%, dengan rincian sebagai berikut: No

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL dan 90 % LKPD 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50 % Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik 3 Terselenggaranya SPM pada 60 % IPD dan GG pada 75 % BUMN/D Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Meningkatnya kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam 4 upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80 % Tujuan 4: Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 % K/L/Pemda Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern yang professional dan 6 Kompeten pada 80 % Pemda Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90 % dan 7 kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100 % Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden (Pemerintah) 8

Terselenggaranya satu Sistem dukungan Pengambilan keputusan bagi pimpinan

Capaian (%) 162 118 106

100

229

267 110

125

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja yang disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis beserta realisasinya anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 3. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 19 dari 61

2014


Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, terutama terhadap indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran strategis. Indikator kinerja untuk tiap sasaran strategis terdiri dari indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output. Secara rinci capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL dan 90 % LKPD Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

Persen

95

110

116

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP

Persen

90

100

111

3

Persentase Jumlah laporan Keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Persen

95

100

105

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke pusat

Persen

95

126

132

5

Persentase hasil Pengawasan atas permintaan Presiden disampaikan ke Pusat

Persen

95

295

310

Persen

95

233

245

Persen

35

39

112

6 7

Persentase hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Rata-rata Capaian

162


2014


Sedangkan rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja output pada sasaran ini, yaitu: No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

Laporan

29

38

131

2

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD

Laporan

43

107

249

3

Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN

Laporan

71

79

111

4

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

105

133

127

5

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Laporan

38

112

295

6

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders

Laporan

52

168

323

7

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan

11

19

173

Penjelasan atas pelaksanaan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1)

Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis yaitu “Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 90%. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, BPKP proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU), antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. Dalam tahun 2014, jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah sebanyak 32 IPP atau 110% dari 29 IPP target dalam PKPT. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Instansi pemerintah yang telah mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 21 dari 61


Komisi Pemilihan Umum, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional, dan sebagainya. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 95%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 116%. Jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 291%, maka terjadi penurunan sebesar 181% dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini mencapai 116% dari target sebesar 95%. Penurunan capaian yang terjadi pada IKU ini disebabkan karena kenaikan target yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014, yaitu dari target 2013 sebanyak 14 laporan menjadi 29 laporan. Untuk menunjang optimalisasi realisasi IKU ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat atensi kepada pihak Satker PSDA perihal Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kementerian Pekerjaan Umum. Informasi lengkap terkait hal ini dapat dilihat pada Lampiran 9. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 834 OH dan anggaran sebesar Rp57.190.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 2) Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini WDP Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam tahun 2014, IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 21 IPD atau 100% dari 21 IPD yang diasistensi oleh BPKP. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90%, maka IKU ini tercapai 111%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp673.557.000,00 yang bersumber dari DIPA sebesar Rp413.469.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp260.088.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 3.005 OH. Pada tahun 2014, dari 25 IPD yang dilakukan asistensi oleh BPKP sebanyak 8 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2013 dari BPK yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 22 dari 61

2014

2014


Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Utara, dan Pinrang. Sedangkan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian sebanyak 13 IPD yaitu Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu dan Kota Pare-Pare, serta 4 IPD masih memperoleh opini disclaimer dari BPK yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kota Palopo, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal-hal berikut ini menjadi faktor penyebab tidak semua LKPD yang ada di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapat opini minimal WDP. a. Kekurangsesuaian penyajian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kekurangcukupan atas pengungkapan dalam penyajian LKPD terhadap kejadian yang material dan berpengaruh terhadap LKPD secara keseluruhan; c. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyajian informasi keuangan belum cukup dipatuhi dalam semua hal yang material; d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai, dimana sistem

pengelolaan

keuangan

belum

memenuhi

unsur-unsur

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif untuk menghasilkan LK. Perkembangan realisasi IKU “persentase instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minmal WDP” sampai dengan tahun 2014 dapat terlihat jelas pada grafik berikut ini.



Untuk mendukung upaya peningkatan opini LKPD minimal WDP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan atensi kepada Gubernur dan para Bupati/Walikota terkait persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Tahun 2015, agar menyempurnakan administrasi aset tetap, piutang, dan persediaan. 3) Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit. Realisasi tahun 2014 IKU ini adalah sebanyak 60 laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar atau sebesar 100% dari 60 Laporan Keuangan proyek PHLN yang diaudit. Dengan demikian capaian IKU tahun 2014 sebesar 105% dari target sebesar 95%. Adapun laporan keuangan proyek PHLN yang mendukung IKU ini diperoleh dari kegiatan: a. Audit keuangan proyek BERMUTU IDA Credit No. 4349-IND, IBRD Loan No. 7476-IND, dan Grant No. TF090794; b. Audit keuangan atas PNPM PISEW (JICA No. 543); c. Audit keuangan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) IDA Credit No. 4205-IND dan Grant GEF No. TF 0568410-IND; d. Audit dukungan atas laporan keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3) Project IDA Credit No. 4204 IND dan Grant TF 94792; e. Audit dukungan atas laporan keuangan IBRD 7737-ID Health Professional Education Quality Project (HPEQ); f. Audit atas laporan keuangan Eastern Indoensia National Road Improvement Project (EINRIP) Loan AIPRD L 002; g. Audit dukungan atas laporan keuangan Second Water Resources Irigation Sector Management Project (WISMP II); h. Audit keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD-7866 ID;


2014

2014


i. Audit keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No. 7867/8079 TF 098819/098862 IFAD 755. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi IKU tahun 2013. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, maka telah melebihi target yaitu mencapai 105%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp554.525.000,00 dan SDM sebanyak 2.082 OH. Anggaran tersebut bersumber dari

dana

DIPA

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Sulawesi

Selatan

sebesar

Rp367.170.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp187.355.000,00. 4) Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan ke Pusat Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke pusat dan membandingkannya dengan jumlah target laporan dari pusat. Dalam tahun 2014, jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke pusat adalah sebanyak 132 laporan atau mencapai 126% dari target kinerja 95%. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 maka realisasi IKU tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 76% (dari 202% menjadi 126%). Adapun laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang mendukung realisasi IKU ini dihasilkan dari kegiatan: a. Audit kinerja Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); b. Audit atas klaim dana Jamkesmas; c. Audit kinerja Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur SDA Irigasi Kecil (P4-ISDA-IK); Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 25 dari 61

2014


d. Audit operasional atas pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos); e. Evaluasi program ketahanan pangan; f. Audit operasional atas dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP); g. Audit operasional atas program Beras Miskin (Raskin). Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, maka IKU tahun 2014 telah melebihi target yaitu sebesar 132%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp1.165.150.000,00 dan SDM sebanyak 4.799 OH. Anggaran tersebut bersumber dari

dana

DIPA

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Sulawesi

Selatan

sebesar

Rp730.771.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp434.379.000,00. 5) Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Disampaikan ke Pusat IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat” merupakan indikator dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat pada tahun 2014 adalah sebanyak 112 laporan atau sebesar 295% dari target laporan dari Pusat sebanyak 38 laporan. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat tersebut dihasilkan dari kegiatan: a. Monitoring prioritas pembangunan nasional pada Kementerian Kesehatan, Pertanian, Kemendikbud, Sosial, dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. Evaluasi penyerapan anggaran DIPA TA 2014; c. Evaluasi program lintas sektoral atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan; d. Monitoring implementasi BPJS Kesehatan.


2014


Dibandingkan dengan target IKU sebesar 95%, maka capaian IKU tahun 2014 sebesar 310%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang mencapai 134%, maka realisasi tahun ini lebih tinggi yakni sebesar 295%. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, maka IKU tahun 2014 telah melebihi target yaitu sebesar 310%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp353.582.000,00 dan SDM sebanyak 2.541 OH. Anggaran tersebut berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp340.592.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp12.990.000,00. 6) Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders Jumlah hasil pengawasan atas permintaan stakeholders pada 2014 berjumlah 121 laporan dengan penyumbang terbesar berasal dari laporan atas hasil audit operasional Tunjangan Profesi Guru (TPG), baik Kemendikbud maupun Kementerian Agama. Seluruh laporan disampaikan tepat waktu atau dengan kata lain capaian IKU ini mencapai 233% dari target 95% atau capaian kinerja mencapai 245%. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 (100%), maka realisasi tahun ini meningkat sebesar 133%. Untuk menunjang optimalisasi realisasi IKU ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat atensi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Akuntabilitas Pengelolaan TP Guru PNSD, kepada pihak Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) perihal Reviu Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, kepada Bupati Luwu Utara perihal Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi, dan kepada Sekretaris Daerah Kota Parepare perihal pemberian tunjangan perumahan dan komunikasi serta belanja operasional bagi anggota dan pimpinan DPRD Kota Parepare, serta kepada para Kepala Daerah perihal Pemantauan Transparansi PBJ. Informasi lengkap terkait hal ini dapat dilihat pada Lampiran 9. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 27 dari 61

2014


Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp946.674.000,00 dan SDM sebanyak 4.340 OH. Anggaran tersebut berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp870.169.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp76.505.000,00. 7) Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan pendampingan penyelenggaraan akuntansi terhadap BUMD-BUMD yang ada dalam cakupan wilayah kerja. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem akuntansi yang baik dan tertib. Untuk mengukur manfaatnya, ditetapkan IKU berupa “Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibandingkan dengan jumlah BUMD yang ada di wilayah kerja perwakilan. Dalam tahun 2014, BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi sebanyak 9 badan usaha yaitu PDAM Kabupaten Enrekang, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Sinjai, PDAM Kabupaten Bantaeng, PDAM Kota Makassar, PDAM Kabupaten Gowa, PDAM Kabupaten Tana Toraja, PDAM Kabupaten Wajo, PDAM Kabupaten Maros dari total BUMD yang ada di wilayah kerja perwakilan sehingga realisasi IKU ini adalah 39%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 35% maka capaian kinerjanya mencapai 112%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 (35%), maka realisasi tahun ini lebih besar sebesar 4% menjadi 39%. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 35%, maka telah melebihi target yaitu mencapai 112%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp100.905.000,00 Yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp69.325.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp31.580.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 628 OH.



Perkembangan realisasi IKU “persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi” sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

8) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL a. Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 9 laporan dari target 2 laporan atau mencapai 450% dari target. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (10 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 1 laporan atau lebih rendah sebesar 10% (realisasi tahun 2013 sebanyak 10 laporan). b. Bidang Polsoskam Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi, dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 29 laporan sehingga dengan target 27 laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 107%. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Realisasi output untuk indikator yang sama pada tahun 2013 dan 2014 adalah


2014


sebanyak 29 laporan sehingga tidak mengalami kenaikan atau penurunan. 9) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2014, asistensi penyusunan LKPD TA 2013, asistensi reviu LKPD TA 2013 pada APIP, sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah. Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 107 dari target sebanyak 43 laporan atau mencapai 249%. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (98 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 9 laporan atau sebesar 9%. 10) Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA. Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 79 laporan dari target sebanyak 71 laporan atau mencapai 111% dari target. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (75 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 4 laporan atau sebesar 5%. 11) Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor a. Bidang Perekonomian Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit Interim PPIP Tahun Anggaran 2013. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 33 laporan dari target sebanyak 19 laporan atau mencapai 174% dari target. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (24 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 9 laporan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 30 dari 61

2014


atau sebesar 38%. b. Bidang Polsoskam Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 92 laporan dari target 82 laporan atau mencapai 112% dari target. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (54 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 38 laporan atau sebesar 70%. c. Bidang Keuangan Daerah Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 8 laporan dari target sebanyak 4 laporan atau mencapai 200%. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (22 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 14 laporan atau sebesar 64%. 12) Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden a. Bidang Perekonomian Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 laporan dari target sebanyak 1 laporan atau mencapai 500% dari target. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (24 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 19 laporan atau sebesar 79%. b. Bidang Polsoskam Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 87 laporan dari target sebanyak 19 laporan atau mencapai 458% dari target. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (54 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 33 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 31 dari 61

2014


laporan atau sebesar 61%. c. Bidang Keuangan Daerah Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 laporan dari target sebanyak 18 laporan atau mencapai 111% dari target. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (22 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 2 laporan atau sebesar 9%. 13) Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Dalam Tahun 2014, realisasi laporan hasil permintaan stakeholders sebanyak 168 laporan atau 323% dari target sebanyak 52 laporan. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2013 (10 laporan) untuk indikator output yang sama dengan realisasi pada tahun 2014, maka realisasi tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 158 laporan atau sebesar 1.580%. 14) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD Dalam Tahun 2014, realisasi laporan hasil Bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD sebanyak 19 laporan atau 173% dari target sebanyak 11 laporan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2013 (311%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2014 turun sebesar 138%. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (27 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 8 laporan atau sebesar 30%.


2014

2014


2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Negara/daerah yang ditindak lanjuti

Persen

75

93

124

2

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

Persen

87,5

100

114

3

Persentase penghematan biaya (cost saving)

Persen

6

7

115

Rata-rata Capaian

118

Sedangkan rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja output pada sasaran ini, yaitu : No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan Negara

Laporan

2

2

100

2

Laporan hasil pengawasan BUN

Laporan

78

90

115

Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibandingkan dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD. Realisasi IKU ini tahun 2014 adalah sebesar 93% dari target sebesar 75%. Jumlah tindak lanjut

(rekomendasi/saran)

hasil

pengawasan

optimalisasi

penerimaan

negara/daerah sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp23.070.738.284,00



dibandingkan dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit optimalisasi penerimaan negara/daerah tahun 2014 sebesar Rp24.860.890.884,00. Realisasi IKU ini tidak sampai 100% disebabkan kurangnya komitmen dari pimpinan objek yang diaudit serta upaya yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berupa Surat Penegasan (SP) yang disampaikan kepada pihak objek yang diaudit. 2) Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan dengan target laporan dari Pusat. Jumlah laporan hasil pengawasan BUN yang dikirim ke Pusat adalah sebanyak 90 laporan atau 100% dari 90 target laporan dari Pusat. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 87,5%, maka capaian IKU tahun 2014 sebesar 114%. Laporan hasil pengawasan BUN yang dikirim ke Pusat tersebut dihasilkan dari kegiatan inventarisasi sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana DAK. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah sebesar 157%. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 114% jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 87.5%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp219.762.000 dan SDM sebesar 4.943 OH. 3) Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit IKU ini dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilakukan BPKP dalam peningkatan penerimaan negara. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah nilai rupiah koreksi audit (penghematan) dibandingkan dengan nilai rupiah yang diaudit. Jumlah nilai koreksi audit yang mengakibatkan penghematan biaya negara dalam tahun 2014 sebesar Rp31.646.372.686,00 atau sebesar 7% dibandingkan nilai yang diaudit sebesar Rp459.304.505.617,00. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 6%, maka capaian IKU tersebut adalah 115%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (5%), maka realisasi tahun ini lebih tinggi sebesar 2%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 34 dari 61

2014


Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 6%, maka capaian IKU yaitu sebesar 115%. Perkembangan realisasi IKU “persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit” sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

4) Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara a. Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Operasional PNBP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan Audit Operasional PNBP Bidang Perekonomian. b. Bidang Polsoskam Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah Audit Operasional atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Laporan atas penugasan ini telah terbit sebanyak 2 laporan dari target 2 laporan atau mencapai 100%. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (1 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 1 laporan atau sebesar 100%. 5) Laporan Hasil Pengawasan BUN a. Bidang Keuangan Daerah Jumlah laporan dukungan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah terbit sebanyak 90 laporan dari target sebanyak 78 laporan atau mencapai


2014

2014


115%. Capaian melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (195 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 105 laporan atau sebesar 54%.

3. Terselenggaranya SPM pada 60 % IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75 % BUMN/D Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal

Persen

80

84

105

2

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

Persen

80

87

108

3

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Persen

100

104

104

Rata-rata Capaian

106


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik

Laporan

4

10

250

2

Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan

15

38

253

3

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

27

34

126



Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Dari sejumlah IPD yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa hanya 12 IPD yang sudah mencantumkan sebagian SPM dalam dokumen perencanaannya baik Renstra Kabupaten maupun Renstra SKPD yaitu Kabupaten Sinjai, Palopo, Bantaeng, Makassar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Gowa, Takalar, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Kepulauan Selayar, Parepare, dan Toraja Utara. Realisasi IKU ini adalah 21 dari 25 IPD yang diaudit/evaluasi sudah mencantumkan SPM atau sebesar 84%, sehingga capaian kinerjanya adalah 105% dari target sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih tinggi sebesar 12%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp69.441.000,00. Realisasi dana yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp60.421.000, dana pihak ketiga sebesar Rp9.020.000,00, serta penggunaan SDM sebanyak 290 OH. 2) Persentase BUMN/D/BLU/D yang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT. Dalam

tahun

2014,

BUMN/BUMD/BUL/BLUD

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 11 Badan Usaha, yaitu PDAM Kabupaten Jeneponto, PDAM Kabupaten Tana Toraja, PDAM Kabupaten Pinrang, PDAM Kabupaten Wajo, PDAM Kabupaten Luwu Utara, PDAM Kabupaten Bone, PDAM Kabupaten Sinjai, PDAM Kabupaten Sidrap, PDAM Kabupaten Takalar, PT. Semen Tonasa (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Dan Bimtek Penyusunan KPI sebanyak 2 Badan Usaha yaitu PDAM Kota Palopo dan PDAM Kabupaten Maros. Jika dibandingkan dengan target PKPT sebanyak 15 laporan sehingga realisasi IKU tersebut adalah sebesar 87% atau mencapai kinerja sebesar 108% dari target sebesar 80%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 37 dari 61

2014

2014


Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah sebesar 363%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 adalah sebesar 108%. Untuk menunjang optimalisasi realisasi IKU ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat atensi kepada pihak PT IKI dan PT KIMA perihal Komitmen BUMN Bersih. Informasi lengkap terkait hal ini dapat dilihat pada Lampiran 9. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp556.187.000,00 yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp234.703.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp321.484.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.765 OH. 3) Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerjanya dibandingkan dengan target PKPT. Dalam tahun 2014, BUMD yang diaudit kinerjanya oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 28 dan target PKPT adalah 27 sehingga realisasi untuk IKU ini adalah sebesar 104%. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Realisasi tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sama, yaitu 104%. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 100%, maka telah mencapai target yaitu 104%. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp280.182.000,00 yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp277.832.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp2.350.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.652 OH.



Perkembangan realisasi IKU “persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja dapat dilihat pada grafik berikut ini.

4) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah adalah Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pendampingan Penyusunan LAKIP, serta Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik. Jumlah seluruh laporan hasil pengawasan pelayanan publik sebanyak 10 laporan atau mencapai 250% dari target 4 laporan. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (47 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 37 laporan atau sebesar 79%. 5) Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Dalam Tahun 2014, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 38 laporan atau 253% dari target sebanyak 15 laporan. Capaian indikator keluaran ini dicapai antara lain melalui kegiatan sosialisai GCG, Bimtek penerapan GCG, Assesment penerapan GCG, sosialisasi KPI, dan sosialisasi GCG. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (35 laporan) untuk indikator output yang sama, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 39 dari 61

2014

2014


maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 3 laporan atau sebesar 9%. 6) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Dalam Tahun 2014, realisasi laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebanyak 34 laporan atau 126% dari target sebanyak 27 laporan. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Hasil evaluasi kinerja 23 PDAM terdiri dari 2 PDAM berkinerja baik (Palopo dan Bantaeng), 10 PDAM berkinerja cukup, 10 PDAM berkinerja kurang, dan 1 PDAM berkinerja tidak baik (Pinrang). Dibandingkan realisasi tahun 2013 (28 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 6 laporan atau sebesar 21%.

4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80 % Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No 1 2

3 4

Indikator Kinerja Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program anti korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD beresiko Fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase pelaksanaan penugasan HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

Satuan

Target

Realisasi

%

Kelompok

3

2

67

Instansi

4

4

100

Instansi

1

1

100

Persen

90

100

111


2014


5

Persentase pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA

Persen

90

98

109

6

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

Persen

90

100

111 100

Rata-rata Capaian


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

6

7

117

2

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

5

5

100

3

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

1

1

100

4

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Audit Klaim dan Audit Penyesuaian Harga

Laporan

7

7

100

5

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

70

103

147

6

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

5

1

20

7

Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

Laporan

2

2

100

Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Fokus kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) utamanya ditujukan pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Dalam tahun 2014, Sosialisasi Anti Korupsi ini telah dilakukan terhadap para mahasiswa baru serta para pejabat tinggi di lingkungan Universitas Negeri Makassar, dan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar. Pencapaian IKU ini pada tahun 2014 sebesar 67% yang diperoleh dari realisasi 2 kelompok masyarakat dibandingkan dengan target sebanyak 3 kelompok masyarakat. Tidak tercapainya target atas IKU ini dikarenakan adanya kelompok Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 41 dari 61


masyarakat yang batal diadakan sosialisasi yaitu kelompok Pramuka karena mereka belum siap mengumpulkan anggota Pramuka. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini mengalami penurunan sebanyak 33% dari tahun sebelumnya. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 67%. Realisasi IKU ini menggunakan dana sebesar Rp132.016.000,00 yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan SDM sebanyak 133 OH. 2) IPP/IPD/BUMN/BUMD

Berisiko

Fraud

yang

Mendapatkan

Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP Realisasi IKU atas Implementasi FCP adalah 4 instansi dan jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 4 instansi, maka capaian IKU adalah 100%. Instansi/BUMN/BUMD yang telah mengimplementasikan FCP sebanyak 4 Instansi, yaitu PTPN XIV, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, Rumah Sakit Umum Daerah Daeng Raja Kab. Bulukumba, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp20.820.000 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan SDM sebanyak 91 OH. 3) Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK Instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK sebanyak 1, yaitu Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Adapun peraturan yang dikaji adalah “Pedoman Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2013”. Dengan demikian, realisasi IKU ini adalah sebesar 100% dari target sebanyak 1 intansi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2 IPP), maka realisasi tahun ini mengalami penurunan sebanyak 50%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%.


2014


Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp0,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 21 OH. 4) Persentase Terselesaikannya Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan, Audit Klaim, dan Audit Penyesuaian Harga Pengukuran IKU ini dihitung berdasarkan jumlah laporan evaluasi HKP, audit klaim dan audit penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan evaluasi HKP, audit klaim dan audit penyesuaian harga yang memenuhi syarat. Dalam tahun 2014, jumlah laporan terbit sebanyak 7 laporan dan permintaan yang memenuhi syarat sebanyak 7, sehingga realisasi IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 111%. Pemanfaatan hasil evaluasi HKP, audit penyesuaian harga, dan audit klaim memberikan dampak yang nyata dan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara serta penyelamatan keuangan negara, dengan koreksi audit sebesar Rp2.683.153.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 11% dari tahun sebelumnya. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90% maka realisasi capaian IKU sebesar 111%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp107.199.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp62.459.000,00 dan dana unit lainnya (Sekretariat Utama BPKP) sebesar Rp44.740.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 272 OH. 5) Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Pengukuran IKU ini dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigasi, PKKN, PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi, PKKN, PKA dari instansi penegak hukum. Permintaan audit investigasi, PKKN, dan PKA dari instansi penegak hukum selama tahun 2014 sebanyak 105 buah. Dalam tahun 2014, jumlah laporan audit investigasi, PKKN, PKA sebanyak 103 laporan. Apabila dibandingkan dengan permintaan audit investigasi, PKKN, PKA dari instansi penegak hukum yang memenuhi syarat dan telah terbit surat tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 43 dari 61

2014


sebanyak 105 penugasan, maka realisasi IKU tahun 2014 sebesar 98%. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 109%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun mengalami peningkatan sebesar 14%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 90%, maka realisasi capaian IKU mencapai 109%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp721.245.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp663.975.000,00 dan dana unit lainnya (Sekretariat Utama BPKP) sebesar Rp57.270.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 2.074 OH. Perkembangan realisasi IKU “persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA” sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

6) Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut atas temuan investigasi non tindak pidana korupsi dibagi dengan jumlah temuan non tindak pidana korupsi s.d tahun berjalan. Tahun 2014 tidak ada realisasi kegiatan audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang. Sampai dengan tahun 2014, temuan investigasi non tindak pidana korupsi sudah ditindaklanjuti semua oleh instansi berwenang.


2014


7) Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian target kinerja laporan hasil sosialisasi masalah korupsi dilakukan melalui kegiatan Sosialiasi Anti Korupsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan. Sosialisasi Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi yaitu mengenai penanganan, penyebab dan dampaknya bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi terhadap para mahasiswa baru serta para pejabat tinggi di lingkungan Universitas Negeri Makassar, dan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar. Realisasi laporannya sebanyak 7 laporan atau tercapai sebesar 117% dari target. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan realisasi tahun 2013 (11 laporan) untuk indikator output yang sama, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 2 laporan atau sebesar 18%. 8) Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP Target laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP sebanyak 5 laporan melalui kegiatan Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP). Realisasi laporannya sebanyak 5 laporan atau tercapai sebesar 100% dari target. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2013 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 4 laporan atau sebesar 400% (realisasi tahun 2013 sebanyak 1 laporan). 9) Laporan Hasil Kajian Pengawasan Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kajian atas peraturan yang berpotensi TPK atas “Pedoman Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2013” pada Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, realisasi IKU ini adalah sebanyak 1 laporan atau 100% dari target sebanyak 1 laporan. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2013 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 1 laporan atau sebesar 50% (realisasi tahun 2013 sebanyak 2 laporan). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 45 dari 61

2014


10) Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim Jumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim dalam tahun 2013 sebanyak 7 laporan. Jika dibandingkan dengan target sebesar 7 laporan, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Total nilai koreksi audit dibandingkan dengan pengajuan instansi yang mengajukan penyesuaian harga dan klaim (penghematan) adalah sebesar Rp2.683.153,00. Jika dibandingkan, realisasi indikator output yang sama di tahun 2013 dan 2014, maka realisasi penerbitan laporannyanya mengalami kenaikan sebanyak 2 laporan atau 40% dari realisasi tahun 2013 sebanyak 5 laporan. 11) Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik Jumlah penugasan atas Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik selama tahun 2014 sebanyak 103 laporan. Dari 103 laporan yang diterbitkan, 4 laporan merupakan Laporan Hasil Audit Investigatif, 21 laporan merupakan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan 78 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 103 laporan atau 147% dari target 70 laporan. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2013 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 6 laporan atau sebesar 6% (realisasi tahun 2013 sebanyak 109 laporan). 12) Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi Lainnya Capaian atas indikator ini diperoleh melalui penugasan evaluasi/verifikasi tagihan pembayaran pelaksanaan pembangunan stadion olahraga Malili tahun anggaran 2011-2013. Dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014, maka capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 20%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2013 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 3 laporan atau sebesar 75% (realisasi tahun 2013 sebanyak 4 laporan).


2014

2014


13) Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Capaian target kinerja laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat dilakukan melalui kegiatan reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat kabupaten Maros dan kabupaten Gowa. Dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014, maka capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100%.

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 % K/L /Pemda Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No 1 2

Indikator Kinerja Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP nomor 60 Tahun 2008

Satuan

Target

Realisasi

%

Pemda

15

28

187

Pemda

25

68

272 229

Rata-rata Capaian

Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja output pada sasaran ini yaitu: No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah peserta diklat SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP

Satuan

Target

Realisasi

%

Laporan

21

54

257

Laporan

2

2

100

Orang

30

30

100

Pemda

7

17

243



Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pemda yang mendapat opini laporan keuangan WTP dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah pemda yang mendapat opini minimal WTP tahun 2014 sebanyak 7 Pemda yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Gowa. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 15% dari 25 Pemda atau sebanyak 2 Pemda, sehingga realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 28% atau mencapai 187% dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah sebesar 61%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 187%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp357.990.000,00 yang bersumber dari DIPA sebesar Rp354.165.000,00 dan dana mitra sebesar Rp3.825.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 2.701 OH. Perkembangan realisasi IKU “persentase pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP 60 tahun 2008” dapat dilihat pada grafik berikut ini.

2) Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008 Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 48 dari 61

2014


penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan. Sampai dengan tahun 2014, jumlah Pemda yang telah dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 17 Pemda atau 68% dari seluruh Pemda yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 25 Pemda, sehingga kinerja yang dicapai pada tahun 2014 adalah sebesar 68%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah dengan tahun sebelumnya. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 telah mencapai 68% dari target 25 Pemda. 3) Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP, Monitoring, dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP, Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemetaan Penerapan SPIP. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 56 laporan dari target 23 laporan atau mencapai 243%. Realisasi melebihi 100% dikarenakan adanya permintaan dari stakeholders yang tidak termasuk dalam perencanaan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (141%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 11%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2013 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 18 laporan atau sebesar 47% (realisasi tahun 2013 sebanyak 38 laporan).


2014

2014


6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80 % Pemda Indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No 1

Indikator Kinerja Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Satuan

Target

Realisasi

%

Persen

15

40

267 267

Rata-rata Capaian

Sedangkan indikator kinerja output pada sasaran ini yaitu : No 1

Indikator Kinerja Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Satuan

Target

Realisasi

%

Laporan

5

8

160

Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA Indikator ini diukur berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Pada tahun 2014, jumlah Pemda yang dilakuan asistensi penerapan JFA oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 10 Pemda atau 40% dari jumlah Pemda yang ada. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 15%, sehingga kinerja yang dicapai pada indikator ini adalah sebesar 267%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih tinggi 32%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 267%. 2) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Bimtek Penerapan JFA yang telah dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan atau mencapai 160% dari target sebanyak 5 kegiatan. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 50 dari 61

2014


dana DIPA sebesar Rp70.049.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 146 OH.

7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Satuan

Target

Realisasi

%

%

95

168

177

%

100

100

100

Likert (1-10)

8,5

8,5

100

%

100

100

100

Likert (1-10)

8,5

8,5

100

kali

215

215

100

%

100

100

100

Likert (1-10)

8,5

8,6

101

7

Persentase pemanfaatan aset

8

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

9

Persentase tindak lanjut rekomendase hasil audit inspektorat

%

100

83

83

10

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP

Instansi

15

20

133

11

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas Auditor bersertifikat

Likert (1-10)

7,6

8,5

112 110

Rata-rata Capaian

Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja output pada sasaran ini yaitu: No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Laporan

60

77

128

2

Jumlah sarana prasarana

Kegiatan

12/-/2

12/-/2

100


2014


3 4

Jumlah sosialisasi dan Bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah

Pemda

13

13

100

Laporan

10

10

100

Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1) Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan, dengan target tahun 2013 sebesar 95%. Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 168% (realisasi penugasan sebesar 1.059 PP dibandingkan rencana 630 PP) atau mencapai 177% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah 24%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 177%. Perkembangan realisasi IKU “persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi” sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

2) Jumlah Sarana dan Prasarana Dari target pada tahun 2014 sebanyak 2 paket dan 12 unit senilai Rp445.500.000,00, telah direalisasikan 100% atau 2 paket dan 12 unit senilai Rp445.500.000,00. Pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2014 antara lain berupa Antivirus Symantec, mesin fotokopi, filling cabinet, buku, dan rehabilitasi gedung kantor



Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Atas pengadaan tersebut, seluruhnya telah disalurkan dan dimanfaatkan. 3) Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Kinerja ini dinilai berdasarkan hasil reviu inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan. Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2014 dikerjakan secara simultan dengan pelaksanaan reviu oleh Inspektorat sehingga tidak ada catatan khusus hasil reviu Inspektorat yang menilai Laporan Keuangan karena setiap permasalahan yang ditemui langsung diperbaiki bersamasama. Maka kinerja sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 100%.Realisasi tahun 2014 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2013, dan sudah memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2014 sebesar 100%. 4) Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi IKU ini dalam tahun 2014 adalah sebesar 8,5 dari target sebesar 8 dengan skala Likert 1-10 atau mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah 0,84%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%. 5) Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Realisasi indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.


2014


Pagu dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 sebesar Rp29.195.646.000,00. Dari jumlah dana tersebut tidak ada yang diblokir/diberi tanda bintang oleh DJA. Target IKU sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan penyusunan pedoman anggaran dan penyusunan dokumen anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini sama. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. 6) Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 8,5 dari skala likert 1-10 atau mencapai 100% dari target sebesar 8,5 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah 7,59%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. 7) Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengidentifikasikan dan mengevaluasi terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik terhadap BPKP selama tahun berjalan. Target Indikator ini pada tahun 2014 sebesar 215 berita. Jumlah berita yang terbit untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2014 sebanyak 215 berita sehingga hasil pengukuran atas indikator tersebut menunjukkan hasil 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya (201). Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%.


2014


8) Persentase Pemanfaatan Aset Penilaian terhadap IKU ini dihitung berdasarkan Total Jumlah Aset dikurangi Aset Kondisi Baik/Kurang Baik yang tidak digunakan dibandingkan dengan Total Aset. Dalam tahun 2014, Total Aset sebanyak 38.434 item, dan tidak ada Aset yang tidak digunakan, sehingga capaian indeks efektivitas pengelolaan aset adalah 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aset yang diadakan pada tahun 2014 telah didistribusikan dan dimanfaatkan pada tahun itu juga. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, meliputi sub-sub kegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini sama. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. 9) Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras. Berdasarkan hasil survey atas persepsi penerima layanan tahun 2014, capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 8,6 dari skala likert 1-10 atau 101% dari target sebesar 8,5. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih tinggi 1,2%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 101%. 10) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja Perwakilan. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dibandingkan


2014


dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi/Reviu/Audit. Dalam tahun 2014, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi atau 83% dari 6 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih rendah 17%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 83%. 11) Jumlah Instansi APIP yang telah Disosialisasi dan atau Di-asessment Tata Kelola APIP IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2014 adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 133%. Jumlah APIP Daerah yang telah disosialisasi Tata Kelola APIP sebanyak 20 Daerah dari target 15 Daerah. Kegiatan untuk mendukung IKU tahun ini menggunakan dana DIPA sebesar Rp166.058.000,00 dan penggunaan SDM sebanyak 286 OH. 12) Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat IKU ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi IKU sebesar 8,5 dari skala likert 1-10 atau mencapai 112% dari target sebesar 8,5 skala Likert 1-10. Belum tercapainya target tersebut disebabkan karena masih kurangnya personil auditor, rendahnya tingkat kelulusan auditor, kurangnya diklat sertifikasi penjenjangan auditor dan mudahnya pergantian dan mutasi pegawai di lingkungan auditor sehingga laporan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang efisien.


2014

2014


Jumlah unit APIP yang menjadi responden sebanyak 5 pejabat struktural pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih tinggi 17%. Realisasi IKU tahun 2014 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%.

8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan keputusan Bagi Pimpinan Indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No

1

Indikator Kinerja Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Satuan

Target

Realisasi

%

%

80

100

125 125

Rata-rata Capaian Sedangkan indikator kinerja output pada sasaran ini yaitu: No 1

Indikator Kinerja Laporan dukungan manajemen perwakilan BPKP terkait SI

Satuan

Target

Realisasi

%

Laporan

1

1

100

Penjelasan atas masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi



Sulawesi Selatan seperti SIM HP, SIM RKT, SIM Monev RKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, dan SIMPEG. Realisasi IKU sebesar 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80%. 2) Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP (Terkait SI) Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkait Sistem Informasi sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan atau mencapai 100%. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100%.


2014


BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2014, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Dalam pelaporan kinerja ini, disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam tahun 2014 yaitu (a) melakukan rekonsiliasi data kinerja secara periodik, (b) melakukan reviu mandiri atas pencapaian kinerja, (c) melaksanakan evaluasi program untuk mengawal pencapain tujuan program. Dalam tahun 2014, sebagian besar sasaran strategis realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan dan termasuk kategori “Memuaskan”. Realisasi tahun 2014, seluruh tujuan dan sasaran strategis telah mencapai target diatas 100%. Selain pencapaian sasaran strategis, beberapa hal yang merupakan hasil konkrit dari peran pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan selaku Internal Auditor Presiden selama tahun 2014 antara lain: a.

Nilai penyelamatan uang negara dari temuan hasil audit dan monitoring sebesar Rp13.707.637.779,64.

b.

Dari 25 Pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014, sebanyak 8 Pemda berhasil memperoleh opini WTP, 13 Pemda mendapatkan opini WDP, dan 4 Pemda memperoleh opini TMP dari hasil Audit BPK-RI.

c.

Sebanyak 2 PDAM berkinerja baik, 10 PDAM berkinerja cukup, 10 PDAM berkinerja kurang, dan 1 Pemda berkinerja tidak baik.

d.

Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim sebesar Rp2.683.153.000,00


2014

2014


e.

Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara

yang

diserahkan

ke

Instansi

Penyidik

sebesar

Rp44.974.762.820,62 Keberhasilan lain yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan pegawainya dalam tahun 2014 berupa penghargaan-penghargaan yang terdiri dari: a.

Unit kerja berprestasi terbaik peringkat ke-2;

b.

Juara harapan 2 lomba foto berita;

c.

Juara harapan 2 majalah internal;

d.

Juara 3 kategori daily news;

e.

Nominasi lomba inovasi;

f.

Penghargaan atas kemampuan meningklatkan kualitas LKPD tahun 2013. Keberhasilan-keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai

organisasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain (stakeholders) dalam memberikan layanan jasa pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden. Namun, dalam pencapaian sasaran strategis-nya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan masih mempunyai beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan asistensi keuangan daerah belum sepenuhnya mampu mendorong Pemda untuk memperoleh opini minimal WDP dari BPK, karena masih kurangnya komitmen dari Kepala Daerah terkait dengan pengelolaan aset dan lemahnya kompetensi SDM Pengelola Keuangan di Pemda khususnya di bidang akuntansi. 2. Terbatasnya dana untuk memenuhi permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. 3. Minimnya upaya auditan untuk melaksanakan tindak lanjut hasil audit terutama atas temuan penyetoran ke Kas Negara.



Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target dan dalam upaya memperbaiki kinerjanya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Mendorong Kepala Daerah dan jajarannya untuk meningkatkan komitmen dalam rangka

peningkatan

kualitas

laporan

keuangan

melalui

penyampaian

permasalahan pokok atas penyajian laporan keuangan untuk mencapai opini WTP dan solusinya. 2. Melakukan pengayaan dan pelatihan aparat Pemda di bidang akuntansi keuangan daerah. 3. Meningkatkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selaku tenaga pendamping. 4. Meningkatkan upaya-upaya penerimaan Negara melalui intensifikasi tindak lanjut penyetoran ke Kas Negara atas temuan-temuan hasil audit. Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan tersedia informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahuntahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.


2014

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents