BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar TA

BAB I PENDAHULUAN A. Data Umum Organisasi 1. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Tugas pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar sesuai pasal I Perda No. 16 tahun 2012 adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan Dana Perimbangan serta pembukuan/pelaporan. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sesuai pasal I Perda No. 16 tahun 2012: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati, b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB), c. Pembinaan,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

pengendalian

Bidang

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Bidang Dana Perimbangan, e. Pembinaan,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

pengendalian

Bidang

Pembukuan/Pelaporan, f. Pemberian pelayanaan umum bidang pendapatan, g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT), i. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar TA. 2015

1

B. Aspek Stratejik Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Banjar dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah. Adapun Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 adalah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Proporsional dan

Akuntabel, Didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang Profesional”. Penjelasan dari visi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah : a. Peningkatan Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, b. Proporsional adalah sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang dan berimbang dalam artian terjadinya kesesuaian antara target dan realisasi pendapatan sehingga mampu untuk membiayai belanja daerah yang ditetapkan, c. Akuntabel dimaksudkan bahwa pendapatan daerah harus mampu mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan, d. Kemampuan sumber daya aparatur yang profesional dalam bekerja adalah pegawai yang mempunyai moral yang baik, mempunyai wawasan yang luas, mampu mengatasi tantangan dan mampu menangkap peluang, peka terhadap persoalan dan mempunyai rasa tanggung jawab dengan tugas kedinasannya, disiplin terhadap peraturan, mempunyai loyalitas dan integritas pada organisasi, selalu mengedepankan efisiensi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjar. Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar, antara lain: 1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan Prioritas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah.


2

2. Meningkatnya Sistem Prosedur Pemungutan PAD dan Dana Perimbangan. 3. Meningkatnya Koordinasi dengan Instansi Terkait yang Lebih Efektif. 4. Melakukan Program Pembinaan Guna Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah: 1. Peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah. 2. Peningkatan Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD. 3. Capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut. 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah: a. Sasaran 1. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. 2. Meningkatnya Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD. 3. Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut tiap tahunnya. 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. b. Indikator Sasaran 1. Peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah. 2. Persentase Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD. 3. Persentase tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut. 4. Persentase jumlah PNS yang melaksanakan diklat, bimtek, pelatihan dan sosialisasi. Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar 2010-2015, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Misi Ke-Satu : Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dengan prioritas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Tujuan: Peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sasaran: Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Misi Ke-Dua : Meningkatkan sistem prosedur pemungutan PAD dan Dana Perimbangan. Tujuan: Peningkatan Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD.

Sasaran: Meningkatnya Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD.


3

Misi Ke-Tiga : Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang lebih efektif Tujuan:

Sasaran:

Capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut.

Misi Ke-Empat :

Tingkat capaian kinerja pemungut tiap tahunnya.

rata-rata

SKPD

Melakukan program pembinaan guna peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tujuan:

Sasaran:

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Sumber: Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar

C. Pemenuhan RPJM dan IKU Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra dan RPJMD Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar 2010-2015 dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut: Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada akhir periode 2015 (8) (9) 40.220 177,98

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2010 (3) 91,833

2011 (4) 24,854

2012 (5) 36.144

2013 (6) 37.240

2014 (7) 39,523

2 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan APBD

6,40

10,12

11,93

14,39

9,65

10,25

10,25

3 Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata SKPD Pemungut

93,27

100

100

100

100

100

100

NO

Indikator

(1) (2) 1 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah

Target Capaian Setiap Tahun

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar

Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Banjar. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan setiap tahunnya. Yang bertujuan untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjar. Untuk itu optimalisasi pendapatan daerah sangat penting sehingga daerah mampu memiliki keuangan yang mandiri sebagai pendanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar TA. 2015

4

daerah, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah

daerah

bersangkutan,

yang

mana

pemungutannya

merupakan

tanggungjawab pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan Kepala Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2011-2015, disusunlah suatu Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tahun 2015. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja

dan

merupakan

pembanding

bagi

proses

pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja tahun 2015 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujukkan pada Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tersebut dalam Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, setelah Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tahun 2015 disusun dan telah dibahas dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Laporan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2015, maka disusun Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk: Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menilai

keberhasilan

organisasi.

Dokumen

Penetapan

Kinerja

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Penetapan kinerja dapat dilihat dalam tabel 2.1 halaman berikut:


6

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2015 No SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah

INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah

TARGET TAHUN 2015 4 40,220 Milyar

2

Meningkatnya rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

Rasio PAD Terhadap Total Penerimaan APBD

10.25%

3

Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut tiap tahunnya

Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata SKPD Pemungut

100%

Jumlah Anggaran

: Rp 5.030.067.200,1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah : Rp. 4.819.592.900,1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Anggaran Pendukung

Indikator Kinerja pada tabel tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada RPJMD Kabupaten Banjar, indikator tersebut direalisasikan dalam program pendukung Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Selain program utama tersebut juga terdapat program pendukung untuk menunjang keberhasilan kinerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Secara rinci pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Utama Rp. 5.030.067.200,a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Rp. 1.094.938.700,



Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Rp. 1.725.217.400,-



Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Rp. 2.209.911.100,-

2. Program Pendukung Rp. 4.819.592.900,a. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 2.348.568.300,

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 284.600.000,-



Penyedia jasa administrasi Keuangan Rp. 31.800.000,-



Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 45.000.000,-



Penyediaan alat tulis kantor Rp. 75.488.300,-


7



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 368.250.000,-



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 12.000.000,-



Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 30.000.000,-



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 10.500.000,-



Penyediaan makanan dan minuman Rp. 405.080.000,-



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 468.000.000,-



Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp. 617.850.000,-

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1.937.809.500,

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp. 693.528.000,-



Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 308.637.500,-



Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 374.700.000,-



Pengadaan mebeleur Rp. 45.350.000,-



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 233.744.000,-



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 84.500.000,-



Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 197.350.000,-

c. Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 122.060.000,

Pengadaan pakian dinas beserta kelengkapannya Rp. 122.060.000,-

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 332.855.100,

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Rp. 32.855.100,-



Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 300.000.000,-

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 78.300.000,

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 81.000.000,-



Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp. 60.300.000,-

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terdapat pada belanja langsung Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 9.849.660.100,-


8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Capaian Kinerja Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai amanat dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan. Masingmasing bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang

atau

suatu

pihak.

Ini

berarti,

kegiatan

tersebut

benar-benar

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan,

melalui

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan

demikian

sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

khususnya Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar kedepan.


9

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Dinas Pendapatan yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dinas Pendapatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Banjar, melaksanakan kewajiban dalam penyajian Laporan Kinerja dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk

mempermudah

interpretasi

atas

pencapaian

sasaran

dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Interpretasi Data No

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

1.

AA

>85 – 100

Memuaskan

2.

A

>75 – 85

Sangat Baik

3.

B

>65 – 75

Baik

4.

CC

>50 – 65

Cukup Baik

5.

C

>30 – 50

Agak Kurang

6.

D

0-30

Kurang


10

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara

umum

Dinas

Pendapatan

Kabupaten

Banjar

telah

dapat

melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran daerah kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 5). Telah ditetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja (out comes) sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Nomor 110 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar maka Pengukuran Kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 halaman berikut:


11

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja No SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah

INDIKATOR 3 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah

2

Meningkatnya rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

Rasio PAD Terhadap Total Penerimaan APBD

3

Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut tiap tahunnya

Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata SKPD Pemungut

TARGET 4 40,220

REALISASI 6 58,839

% 7 146%

10.25

11.37

111%

100

100

100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2015 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor- faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2015, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transaran, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran secara rinci, sebagai berikut : Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama) Jumlah pajak dan retribusi daerah Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jenis pajak daerah Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 antara lain: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Peneranga Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir


12

8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Banguanan Pedesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sedangkan jenis retribusi di Kabupaten Banjar sesuai Peraturan Daerah terbagi menjadi 3 jenis retribusi yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2011) a. Retribusi Pelayanan Kesehatan b. Retribusi Pelayanan Kebersihan c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Sipil d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang j. Retribusi Pelayanan Pendidikan k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2011) a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b. Retribusi Terminal c.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa e. Retribusi Rumah Potong Hewan f.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga h. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 3. Retribusi Perijinan Tertentu (Perda No. 8 Tahun 2011) a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan b. Retribusi Izin Gangguan c.

Retribusi Izin Trayek

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan


13

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Dinas Pendapatan tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala kegiatan di bidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan merupakan koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/ kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan yaitu: 1. Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. 2. Pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dan surat setoran retribusi daerah (SSRD) pada pemegang kas daerah Kabupaten Banjar (Bank Kalsel Cabang Martapura). 3. Selanjutnya Dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Banjar Cq. Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk empat tahun terakhir dapat digambarkan seperti tabel 3.3 di bawah ini: Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (s.d 31 Desember 2015)

NO

Indikator

(1) (2) 1 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Realisasi 2 Rasio PAD terhadap Total Penerimaan APBD Realisasi 3 Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata SKPD Pemungut Realisasi

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2010 (3) 91.833

2011 (4) 24,854

2012 (5) 36,144

2013 (6) 37,240

2014 (7) 39,523

2015 (8) 40,220

Tahun 2015 (9) 177,981

6.40

24,854 10.12

36,144 11.93

51,760 14.39

66,044 9.65

61,159 10.25

239,961 11.27

93.27

10.12 100

11.93 100

15.56 100

13.07 100

11.57 100

12.45 100

100

100

100

100

100

100

(data realisasi no. 1 dan 2 untuk tahun 2015 masih bersifat sementara)

Sedangkan analisis terhadap jumlah pajak dan retribusi daerah dapat digambarkan pada tabel 3.4 halaman berikut:


14

Tabel 3.4 Resume Target dan Raelisasi APBD 2015 Per Tanggal 31 Desember 2015 JENIS PUNGUTAN 1

TARGET (Rp) Murni 2

TARGET (Rp) Perubahan 3

REALISASI (Rp) 4

Kurang/ Lebih 5

% 6

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a. PAJAK DAERAH b. RETRIBUSI DAERAH c. BAGI HASIL LABA PERUSAHAAN DAERAH d. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

152,876,471,717 40,045,237,160 11,355,794,340 14,414,038,173 87,061,402,044

164,190,712,544 42,845,237,160 11,353,723,340 9,912,887,430 100,078,864,614

171,564,321,693 50,447,765,641 10,224,020,301 9,860,693,011 101,031,842,740

7,373,609,149 7,602,528,481 (1,129,703,039) (52,194,419) 952,978,126

104.49 117.74 90.05 99.47 100.95

II. DANA PERIMBANGAN PUSAT a. DANA BAGI HASIL PAJAK 1. PBB - Perkebunan - Perhutanan - Pertambangan - Perkotaan 2. PAJAK PENGHASILAN - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 25/29

917,805,923,000 37,900,000,000 30,900,000,000 7,000,000,000 -

1,062,822,837,416 50,272,633,000 36,950,869,000 13,321,764,000 -

1,005,586,078,322 39,552,988,900 31,559,930,500 7,180,077,750 3,073,048,250 20,449,667,500 857,137,000 7,993,058,400 7,838,173,800 154,884,600

(57,236,759,094) (10,719,644,100) (5,390,938,500) 7,180,077,750 3,073,048,250 20,449,667,500 857,137,000 (5,328,705,600) 7,838,173,800 154,884,600

94.61 78.68 85.41 60.00 -

b. BAGI HASIL BUKAN PAJAK 200,684,039,000 1. BAGI HSL PROV SDH 438,782,000 2. IURAN TETAP ( LANDRENT ) 600,000,000 3. IURAN EXPLOITASI ( ROYALTI ) 193,000,000,000 4. PUNGUTAN HASIL PERIKANAN 395,257,000 5. HASIL PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 6,250,000,000 6. BAGI HASIL PERKEBUNAN/CUKAI TEMBAKAU 7. DANA REBOISASI -

286,044,398,416 438,782,000 3,369,939,000 280,600,649,416 915,093,000 719,935,000 -

239,856,617,022 217,042,685 2,548,020,809 235,884,334,995 703,264,033 503,954,500 -

(46,187,781,394) (221,739,315) (821,918,191) (44,716,314,421) (211,828,967) (215,980,500) -

83.85 49.46 75.61 84.06 76.85 70.00 -

c. DAU d. DAK

656,161,364,000 23,060,520,000

656,161,364,000 70,344,442,000

656,161,344,000 70,015,128,400

(20,000) (329,313,600)

100.00 99.53

266,127,155,940 5,000,000,000

326,768,974,600 4,000,000,000

312,492,747,087 -

(14,276,227,513) (4,000,000,000)

95.63 -

101,000,000,000 17,000,000,000 15,500,000,000 67,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000 160,127,155,940 2,772,000,000 139,993,646,000 15,361,509,940 2,000,000,000

104,999,666,600 17,000,000,000 15,500,000,000 67,000,000,000 500,000,000 4,999,666,600 217,769,308,000 2,516,900,000 139,993,646,000 73,258,762,000 2,000,000,000

94,051,292,467 20,504,596,768 10,486,735,306 49,100,079,737 239,299,937 13,720,580,719 218,441,454,620 3,189,046,620 139,993,646,000 73,258,762,000 2,000,000,000

(10,948,374,133) 3,504,596,768 (5,013,264,694) (17,899,920,263) (260,700,063) 8,720,914,119 672,146,620 672,146,620 -

89.57 120.62 67.66 73.28 47.86 274.43 100.31 126.71 100.00 100.00 100.00

1,336,809,550,657

1,553,782,524,560

1,489,643,147,102

(64,139,377,458)

95.87

III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH a. PENDAPATAN HIBAH DR KELPK MASYARAKAT ( SUMBANGAN PIHAK KETIGA ) b. BAGI HASIL PJK DR PROPINSI - Pajak Kendaraan Bermotor - Pajak BBNKB - PBBKB - Bagi Hasil Pajak air Permukaan - Bagi Hasil dari Pajak Rokok c. DANA PENYESUAIAN - Dana Tamsil Guru - Tunjangan Profesi Guru PNSD - Dana Desa

- Dana Insentif Daerah (DID) TOTAL

(data realisasi masih bersifat sementara)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pajak dan retribusi daerah yang diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 50.447.765.641,- dan Rp. 10.224.020.301,-. Target yang ditetapkan pada tahun 2015 sesuai RPJMD adalah sebesar 40,220 Miliar. Realisasi yang dicapai sebesar (Rp. 50.447.765.641,+ Rp. 10.224.020.301,- = Rp. 60.671.785.942,- atau 60,671 Miliar). Ini menunjukkan bahwa target RPJMD pada IKU pertama tercapai dengan kategori memuaskan dengan persentase 151% dari target yang ditetapkan. Grafik penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.1 halaman berikut:


15

Grafik 3.1 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 s/d 2015

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah selalu mengalami kenaikan. Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Kedua) Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD merupakan perhitungan dengan cara menjumlah seluruh penerimaan PAD (pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) selama kurun waktu satu tahun dibagi dengan seluruh APBD selama kurun waktu satu tahun dikalikan dengan 100. Pada tahun 2015 rasio PAD yang ditargetkan sebesar 10,25%, sedangkan realisasi sebesar 11,52%. Perhitungannya yaitu total penerimaan PAD (Rp. 171.564.321.693,-) dibagi total APBD (Rp. 1.489.643.147.102,-) x 100. Rasio antara target dan realisasi mengalami kenaikan sebesar 112% yang artinya target RPJMD untuk IKU yang kedua tercapai. Grafik rasio PAD terhadap total penerimaan APBD untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.2 di halaman berikut:


16

Grafik 3.2 Rasio PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Tahun 2011 s/d 2015

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir untuk rasio PAD terhadap total penerimaan APBD mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun ke 4 dan 5 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan : 1. Bagian laba atas penyertaan modal dari PD Baramarta berdasarkan audit pada tahun 2012 tentang Penerimaan Tahun 2013 sebesar Rp. 53.231.888.679,sedangkan pada tahun 2013 penerimaan untuk tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp. 6.635.835.667,- dan pada tahun 2015 tercapai sebesar Rp. 9.860.693.011,2. Terjadi penurunan jumlah retribusi pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan retribusi penggantian biaya KTP dan Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut sebesar Rp. 300.000.000,- yang berdampak pada penurunan penerimaan. 3. Dana perimbangan dari pusat mengalami peningkatan sehingga APBD juga meningkat yang tentunya pembagi untuk rasio PAD semakin besar. Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Ketiga) Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut SKPD pemungut di Kabupaten Banjar sampai saat ini berjumlah 15 SKPD yaitu: 1. Dinas Kesehatan 2. BLUD RSUD Ratu Zalecha 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 4. Dinas Perumahan dan Pemukiman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar TA. 2015

17

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Badan Lingkungan Hidup 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 9. Dinas Pendapatan 10. Badan Kepegawaian Daerah 11. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 12. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan 13. Dinas Kehutanan 14. Dinas Perikanan dan Kelautan 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sedangkan analisis terhadap tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut dapat digambarkan pada tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Rekap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Pada Tiap SKPD Pemungut PAD Per Tanggal 31 Desember 2015 NO

SKPD PEMUNGUT PAD

S K P D (P A D) DISBUDPORA DISHUBKOMINFO DINAS BINA MARGA & SDA DINAS PERTANIAN DINAS KESEHATAN DINAS PERUMAHAN & PERMUKIMAN DINAS KEHUTANAN DINAS PERIKANAN & KELAUTAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATPIL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERINDAG BKPM & PPT BLUD RSU RATU ZALECHA DINAS PENDAPATAN ( PAD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JUMLAH I II DANA PERIMBANGAN PUSAT III LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JUMLAH II+III JUMLAH TOTAL

TARGET MURNI

TARGET PERUB AHAN

REALISASI

Kurang/Lebih

% ANGGARAN

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8,000,000 1,450,000,000 722,305,500 105,000,000 9,101,800,500 4,550,000,000 20,000,000 37,500,000 300,000,000 2,250,000,000 350,000,000 1,500,000,000 57,000,000,000 75,106,865,717 375,000,000 152,876,471,717 917,805,923,000 266,127,155,940 1,183,933,078,940 1,336,809,550,657

8,000,000 1,450,000,000 722,305,500 105,000,000 10,624,368,433 4,560,000,000 20,000,000 105,900,000 300,000,000 2,517,000,000 500,000,000 1,500,000,000 67,000,000,000 74,403,138,611 375,000,000 164,190,712,544 1,062,822,837,416 326,768,974,600 1,389,591,812,016 1,553,782,524,560

11,700,000 1,346,121,748 412,727,632 74,824,000 10,146,815,354 3,919,691,433 20,940,500 37,550,000 457,200,000 2,222,563,147 611,815,000 1,080,673,726 73,045,706,861 77,978,290,292 197,700,000 171,564,319,693 1,005,586,078,322 312,492,747,087 1,318,078,825,409 1,489,643,145,102

3,700,000 (103,878,252) (309,577,868) (30,176,000) (477,553,079) (640,308,567) 940,500 (68,350,000) 157,200,000 (294,436,853) 111,815,000 (419,326,274) 6,045,706,861 3,575,151,681 (177,300,000) 7,373,607,149 (57,236,759,094) (14,276,227,513) (71,512,986,607) (64,139,379,458)

146.25 92.84 57.14 71.26 95.51 85.96 104.70 35.46 152.40 88.30 122.36 72.04 109.02 104.81 52.72 104.49 94.61 95.63 94.85 95.87

(data realisasi masih bersifat sementara)

Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut pada tahun 2015 tercapai 104,49% dari target yang ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa target RPJMD untuk IKU yang ketiga ini tercapai dengan kategori memuaskan. Grafik tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.3 di halaman berikut:


18

Grafik 3.3 Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata SKPD Pemungut Tahun 2011 s/d 2015

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi konsistensi rata-rata dalam pencapaian target PAD oleh SKPD pemungut meskipun ada beberapa SKPD yang capaian kinerjanya di bawah 100%. B. Realisasi Anggaran Kinerja berdasarkan realisasi fisik dan keuangan dapat digambarkan seperti tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 NO 1 1 17 17.12 17.19 17.22 2 01 01.02 01.07 01.08 01.10 01.11 01.12 01.13 01.15 01.17 01.18 01.19 02 02.05 02.07 02.09 02.10 02.24 02.26 02.42 03 03.02 05 05.02 05.03 06 06.01 06.02

PROGRAM DAN KEGIATAN 2 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR Program Utama: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah - Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Program Pendukung: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelangkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

ANGGARAN 3 9,849,660,100 5,030,067,200 5,030,067,200

REALISASI 4 8,906,108,115 4,421,754,118 4,421,754,118

SILPA 5 943,551,985 608,313,082 608,313,082

% 6 90.42% 87.91% 87.91%

1,094,938,700 1,725,217,400 2,209,911,100 4,819,592,900 2,348,568,300 284,600,000 31,800,000 45,000,000 75,488,300 368,250,000 12,000,000 30,000,000 10,500,000 405,080,000 468,000,000 617,850,000 1,937,809,500 693,528,000 308,637,500 374,700,000 45,350,000 233,744,000 84,500,000 197,350,000 122,060,000 122,060,000 332,855,100 32,855,100 300,000,000 78,300,000

907,238,421 1,622,542,310 1,891,973,387 4,484,353,997 2,177,242,862 273,514,582 31,800,000 45,000,000 75,219,000 363,045,000 11,992,300 29,830,300 9,229,500 328,865,260 426,337,830 582,409,090 1,809,675,035 678,143,500 296,700,000 345,725,000 45,350,000 176,948,274 72,018,261 194,790,000 107,280,000 107,280,000 313,956,100 24,655,100 289,301,000 76,200,000

187,700,279 102,675,090 317,937,713 335,238,903 171,325,438 11,085,418 269,300 5,205,000 7,700 169,700 1,270,500 76,214,740 41,662,170 35,440,910 128,134,465 15,384,500 11,937,500 28,975,000 56,795,726 12,481,739 2,560,000 14,780,000 14,780,000 18,899,000 8,200,000 10,699,000 2,100,000

82.86% 94.05% 85.61% 93.04% 92.71% 96.10% 100.00% 100.00% 99.64% 98.59% 99.94% 99.43% 87.90% 81.19% 91.10% 94.26% 93.39% 97.78% 96.13% 92.27% 100.00% 75.70% 85.23% 98.70% 87.89% 87.89% 94.32% 75.04% 96.43% 97.32%

18,000,000 60,300,000

18,000,000 58,200,000

2,100,000

100.00% 96.52%


19

Dari tabel tersebut prosentase realisasi dana yang terserap pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (96,10%) b. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (100%) c. Penyediaan jasa kebersihan kantor (100%) d. Penyediaan alat tulis kantor (99,64%) e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (98,59%) f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (99,94%) g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (99,43%) h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan (87,90%) i. Penyediaan makanan dan minuman (81,19%) j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (91,10%) k. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran (94,26%) l. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional (97,78%) m. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (96,13%) n. Pengadaan peralatan gedung kantor (92,27%) o. Pengadaan mebeleur (100%) p. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (75,70%) q. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (85,23%) r. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (98,70%) s. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (87,89%) t. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (75,04%) u. Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan (96,43%) v. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (100%) w. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran (96,52%) x. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (82,86%) y. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (94,05%) z. Optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB (85,61%) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatan yang belum terserap optimal (di bawah 85%) antara lain: a. Penyediaan makanan dan minuman (81,19%) b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (75,70%) c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (75,04%) d. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (82,86%)


20

Hal ini disebabkan: a. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman terserap hanya 81,19%, hal ini dikarenakan makanan dan minuman yang disediakan setiap harinya berdasarkan absensi kehadiran, bila pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar tidak berada di tempat karena ada tugas luar daerah, sakit, ijin dan sebagainya, maka makanan dan minuman untuk yang bersangkutan tidak dipesan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran. b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terserap hanya 75,70%, hal ini karena pemeliharaan dilakukan secermat mungkin sehingga mampu mengefisienkan anggaran. c. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terserap hanya 75,04%, hal ini disebabkan karena anggaran untuk uang saku tidak direalisasikan berhubung PNS tidak diperkenankan lagi menerima uang saku. d. Kegiatan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dana yang terserap hanya 83,33%, hal ini disebabkan oleh kegiatan bagi hasil royalti yang tidak dapat dilaksanakan karena peraturannya sudah tidak diberlakukan lagi Diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar di dalam merencanakan kegiatan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga di dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan. Sebagai perbandingan untuk realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada grafik 3.4 dan 3.5 berikut: Grafik 3.4 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011-2015


21

Grafik 3.5 Prosentase Realisasi Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011-2015

Pada tahun 2011-2012 anggaran yang diperoleh besar dikarenakan pada tahun tersebut Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih dalam satu SOTK yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), sedangkan tahun 2013 hingga tahun selanjutnya Dispenda dan BPKAD sudah berpisah dan memiliki SOTK masingmasing. Bila dibandingkan dengan realisasi fisik dan keuangan tahun lalu kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar mengalami peningkatan, jika tahun 2014 realisasi fisik dan keuangan mencapai 85,02% maka pada tahun 2015 realisasi fisik dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar 90,42%, dengan demikian maka realisasi fisik dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar tahun 2015 mendapat kategori memuaskan. Untuk besaran pendanaan pada tahun 2015 yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada tabel. 3.7 halaman berikut:


22

Tabel 3.7 Besaran Pendanaan 2015 NO

SASARAN DAN STRATEGIS

IKU/INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2

3

1 2 3

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

4 5 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR 9,849,660,100 Program Utama: 5,030,067,200 Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Peningkatan Jumlah Penerimaan Program Peningkatan dan Pengembangan 5,030,067,200 Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Persentase Rasio PAD Terhadap - Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1,094,938,700 Total Penerimaan APBD Total Penerimaan APBD - Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 1,725,217,400 Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata SKPD Persentase Tingkat Capaian Kinerja- Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 2,209,911,100 Pemungut Tiap Tahunnya Rata-Rata SKPD Pemungut Program Pendukung: 4,819,592,900 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,348,568,300 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 284,600,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 31,800,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 75,488,300 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 368,250,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12,000,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10,500,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman 405,080,000 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 468,000,000 - Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 617,850,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,937,809,500 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 693,528,000 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 308,637,500 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 374,700,000 - Pengadaan Mebeleur 45,350,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 233,744,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 84,500,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 197,350,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122,060,000 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelangkapannya 122,060,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 332,855,100 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 32,855,100 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 300,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 78,300,000 Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18,000,000 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 60,300,000 Jumlah Anggaran IKU Rp Jumlah Anggaran Kegiatan PendukungRp Total Anggaran SKPD Rp

5,030,067,200 4,819,592,900 9,849,660,100


23

6 8,906,108,115 4,421,754,118 4,421,754,118

Presentase Realisasi Anggaran 7 90.42% 87.91% 87.91%

907,238,421 1,622,542,310 1,891,973,387 4,484,353,997 2,177,242,862 273,514,582 31,800,000 45,000,000 75,219,000 363,045,000 11,992,300 29,830,300 9,229,500 328,865,260 426,337,830 582,409,090 1,809,675,035 678,143,500 296,700,000 345,725,000 45,350,000 176,948,274 72,018,261 194,790,000 107,280,000 107,280,000 313,956,100 24,655,100 289,301,000 76,200,000

82.86% 94.05% 85.61% 93.04% 92.71% 96.10% 100.00% 100.00% 99.64% 98.59% 99.94% 99.43% 87.90% 81.19% 91.10% 94.26% 93.39% 97.78% 96.13% 92.27% 100.00% 75.70% 85.23% 98.70% 87.89% 87.89% 94.32% 75.04% 96.43% 97.32%

18,000,000 58,200,000

100.00% 96.52%

Realisasi Anggaran

C. Realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kinerja berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat digambarkan seperti tabel 3.8 halaman berikut: Tabel 3.8 Realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Paket Cetak Stiker Lunas PBB Tahun 2015 Cetak Karcis dan Blangko Pengadaan Mobil Operasional PBB Keliling Pengadaan Mobil Operasional Samsat dan BPN Pengadaan Sepeda Motor Pengadaan Genset Rehab Gedung Kantor Cetak Blanko SPPT dan SSPD PBB 2016 Jumlah

Target Rp 143,000,000 120,000,000 194,000,000 393,000,000 102,000,000 198,750,000 182,300,000 195,000,000

Satuan 130,000 Lembar 1 Tahun 1 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit 1 Kegiatan 300,000 Lembar

Realisasi % Rp Satuan Keuangan 141,818,000 130,000 Lembar 99.17% 119,727,000 1 Tahun 99.77% 191,743,000 1 Unit 98.84% 381,808,500 2 Unit 97.15% 100,692,000 6 Unit 98.72% 170,000,000 1 Unit 85.53% 180,873,000 1 Kegiatan 99.22% 188,000,000 300,000 Lembar 96.41% 96.85%

Fisik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dari 11 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang dilakukan melalui pihak ketiga secara fisik sudah terealisasi 100% sedangkan secara anggaran terealisasi 96,85%, hal tersebut termasuk kategori memuaskan.


24

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa

kesimpulan

yang

terkait

dengan

akuntabilitas

kinerja

Dinas

Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2015, sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar telah menjalankan 6 program dan 25 kegiatan yang mana 1 program merupakan program utama pada RPJMD yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan 5 program lainnya merupakan program pendukung. 2. Pada realisasi pencapaian target IKU yang pertama, yaitu penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 60,671 milyar dari target 40,220 milyar. 3. Pada realisasi pencapaian target IKU yang kedua, yaitu rasio PAD terhadap total penerimaan APBD pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 11,52% dari target sebesar 10,25%. 4. Pada realisasi pencapaian target IKU yang ketiga, yaitu capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 100% dari target sebesar 100%. 5. Pada realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran 2015 dari pagu awal Rp. 9.849.660.100,- terealisasi Rp. 8.906.108.115,- atau sebesar 90,42% (kategori sangat baik) dan SILPA sebesar Rp. 943.551.985,- atau sebesar 9,58%. 6. Pada realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015, dari 8 paket pekerjaan terealisasi 8 paket pekerjaan atau sebesar 100%. 7. Berdasarkan anggaran yang dikelola mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu Rp. 11.853.374.520,- menjadi Rp. 9.849.660.100,- akan tetapi dari segi serapan, pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 90,42% dibandingkan tahun 2014 yang hanya 85,02%. 8. Dari seluruh capaian di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar pada tahun 2015 mengalami peningkatan baik dari segi capaian IKU, anggaran maupun RUP.


25

B. Saran-Saran Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar kedepannya sehingga dapat lebih terarah berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar dalam hal peningkatan pendapatan daerah yang proporsional dan akuntabel berpedoman pada misi ke 5, yaitu memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima.


26

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar TA

Recommend Documents