LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Kata Pengantar

D

engan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata,

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Blitar Tahun 2014 ini dapat diselesaikan tepat waktu, dengan harapan semoga nilai yang diperoleh akan lebih baik dari tahun 2013. Penyajian LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2014 ini didasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) maka disusunlah LAKIP ini. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun 2014. Melalui LAKIP ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2014 atau yang sebelumnya dikenal dengan Penetapan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Blitar 2014

i

DAFTAR ISI HAL i

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

vi

BAB I

PENDAHULUAN

I

-

1

1.1

DASAR HUKUM

I

-

1

1.2

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

I

-

3

1.3

KONDISI KABUPATEN BLITAR

I

-

8

1.3.1

Kondisi Geografis

I

-

8

1.3.2

Kondisi Demografis

I

-

10

1.3.2.1

Jumlah Penduduk

I

-

10

1.3.2.2

Komposisi Penduduk

I

-

12

1.3.2.3

Struktur Penduduk

I

-

14

I

-

16

I

-

21

PERENCANAAN KINERJA

II

-

1

2.1

II

-

2

2.1.1 Visi dan Misi

II

-

2

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

II

-

4

2.1.3 Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2014

II

-

7

1.3.3 1.4 BAB II

BAB III

Kondisi Ekonomi

ISU STRATEGIS YANG SEDANG DIHADAPI

PERENCANAAN STRATEGIS

2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

II

-

8

2.3

PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014

II

-

8

2.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

II

-

8

2.3.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

II

-

9

2.3.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2014

II

-

14

AKUNTABILITAS KINERJA

III

-

1

3.1

III

-

2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014

iii

BAB IV

3.2

CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

III

-

5

3.3

REALISASI ANGGARAN

III

-

68

IV

-

1

PENUTUP

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL HAL Tabel 1.1

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Jumlah Peserta KB Aktif dan Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014

I

-

11

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 Sex Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014

I

-

11

I

-

13

I

-

17

I

-

18

Tabel 1.3 Tabel 1.4

II

-

5

Tabel 2.2

Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar ADHK 2000 Tahun 2011-2014 (%) Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar ADHB Menurut Sektor (%) Tahun 2011-2014 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar 20112016 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2014

II

-

7

Tabel 2.3

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

II

-

10

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014

II

-

15

Tabel 3.1

III

-

3

III

-

17

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2014 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Konstruksi dan Kondisi Tahun 2014 (Km) Produksi Hasil Hutan Rakyat Kabupaten Blitar 2013 – 2014

III

-

37

Tabel 3.4

Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Blitar 2013-2014

III

-

39

Tabel 3.5

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Blitar Tahun 20122014 Jumlah Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Tempat Ibadah Jumlah Grup Kesenian yang Dibina

III

-

43

III

-

49

III

-

50

Luas Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan Anggaran dan Realisasi Keuangan per Misi Pembangunan Kabupaten Blitar

III

-

53

III

-

69

Tabel 1.5 Tabel 2.1

Tabel 3.2

Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9

v

DAFTAR GAMBAR HAL Gambar 1.1

Alur Tugas Dan Wewenang Bupati Dan Wakil Bupati

I

-

7

Gambar 1.2

Peta Kabupaten Blitar

I

-

9

Gambar 1.3

Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 (jiwa) Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2014

I

-

13

I

-

14

I

-

15

I

-

16

I

-

18

I

-

20

I

-

21

II

-

1

III

-

4

Gambar 3.2

Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2014 Menurut Golongan Usia Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2014 PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2011-2014 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (%) dalam Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013 Nilai PDRB Perkapita dan Pertumbuhannya, serta Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2014 Kondisi Jalan Kabupaten Blitar Tahun 2014

III

-

18

Gambar 3.3

Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2014 (orang)

III

-

24

Gambar 3.4

III

-

25

Gambar 3.5

Nilai PAD sektor Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 20112014 (Rupiah) Hasil Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014

III

-

30

Gambar 3.6

Persentase Produksi Ikan Budidaya Terhadap

III

-

31

Gambar 3.7

Produksi Padi Tahun 2012-2014 (Ton)

III

-

34

Gambar 3.8

Persentase Produksi Telor Kabupaten Blitar Berdasarkan Jenis Unggas Tahun 2014 Jumlah Ijin Usaha Industri Baru Tahun 2014

III

-

36

III

-

39

Gambar 3.10 Omset Produk Unggulan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2014 Gambar 3.11 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2014

III

-

41

III

-

47

Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1.6 Gambar 1.7 Gambar 1.8 Gambar 1.9 Gambar 2.1 Gambar 3.1

Gambar 3.9

vi

1

Pendahuluan

1.1 DASAR HUKUM

T

erselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan syarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas

dan

legitimate

agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 3 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan UU tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53


1-1

Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui TAP MPR Nomor IX Tahun 1998. Berikut merupakan dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah antara lain: 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disempurnakan melalui PP Nomor 08/2006 tentang Penyusunan Laporan Kinerja; 11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


1-2

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2014; 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014; 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar dituangkan dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda), antara lain: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar; 2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar;


1-3

3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar; 4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 5. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar; 6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Bupati dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang meliputi kegiatan pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan oleh seorang Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah yang dibantu oleh : 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang mengkoordinir : a. Bagian Pemerintahan b. Bagian Hukum c. Bagian Kesra 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang mengkoordinir : a. Bagian Pembangunan b. Bagian Perekonomian 3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, yang mengkoordinir : a. Bagian Organisasi b. Bagian Umum dan Perlengkapan c. Bagian Humas dan Protokol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dsn Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar yang kemudian diubah dengan


1-4

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar, maka dibentuklah dinas-dinas Kabupaten Blitar yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Daerah 2. Dinas Sosial 3. Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 9. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Pertanian 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Peternakan 16. Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, maka dibentukklah badan-badan dan kantor-kantor serta Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut : 1. Inspektorat Kabupaten 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1-5

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 8. Badan Lingkungan Hidup 9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 11. Kantor Ketahanan Pangan 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka ditetapkan susunan organisasi 22 kecamatan dan 28 kelurahan yang baru sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Derah. Berdasarkan Peraturan Derah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar diatur Susunan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar diatur Susunan Tata Kerja Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar diatur Susunan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disusunlah Peraturan Bupati No 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Blitar. Untuk

mendukung

kegiatan

pemerintahan,

masyarakat, total jumlah aparat pemerintah

pembangunan

dan

pelayanan

dilingkungan Kabupaten Blitar per 30

Desember 2014 adalah 11.120 orang yang terdiri dari :


1-6

a. Jabatan Struktural yang terdiri dari Esselon II 35 orang, Esselon III 195 orang, Esselon IV 844 orang, Esselon V 55 orang b. Tenaga kesehatan sejumlah 776 orang c. Tenaga pendidik sejumlah 7.254 orang d. Jabatan Fungsional yang terdiri dari: 1) Jabatan fungsional umum sejumlah 1.460 orang 2) Jabatan fungsional khusus sejumlah 501 orang Agar didapatkan gambaran yang lebih jelas tentang alur tugas dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, digambarkan dalam gambar berikut ini:

BUPATI WAKIL BUPATI

TUGAS DAN WEWENANG MEMUTUSKAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DANKEMASYARAKATAN PADA BUPATI, yaitu :      

Urusan yang bersifat keluar Urusan yang bersifat politik Urusan yang bersifat ketertiban Urusan yang bersifat perekonomian Urusan yang bersifat pembangunan Urusan yang bersifat keuangan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA MAKA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEBAGAI KEPALA STAF ADMINISTRASI

BADAN BADAN Keterangan :

KANTORKANTOR/DINASDINAS = Garis Koomando = Garis Koordinasi = Garis Konsultasi

BUMD

UNIT-UNIT KERJA LAINNYA

Gambar 1.1 Alur Tugas Dan Wewenang Bupati Dan Wakil Bupati


1-7

Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai program dan kegiatan dalam bentuk diklat, bimbingan teknis, pemberian penghargaan, serta pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. a. Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis 1. Pendidikan dan Pelatihan pajak bumi dan bangunan 39 orang. 2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan fungsional sebanyak 61 orang. 3. Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebanyak 81 orang. 4. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah berbasis akrual sebanyak 318 orang. b. Pemberian penghargaan 1. Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 658 orang. 2. Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 3.508 orang. c. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas yang diberikan kepada 130 orang. 1.3 KONDISI KABUPATEN BLITAR 1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS Secara geografis, Kabupaten Blitar terletak antara 111040'-112010' Bujur Timur dan 7058' – 809'5'' Lintang Selatan. Sementara secara administratif, Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Letak yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan salah satu kabupaten di bagian selatan Propinsi Jawa Timur ini ini layak diperhitungkan. Dengan ketinggian ± 167 meter dan luas wilayah 1.588,79 km² yang terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan, kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan adanya wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, maupun pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: 1. Bagian utara memiliki kemiringan yang bervariasi, yaitu 2% - 15%, 15% - 40% dan diatas 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.


1-8

2. Bagian tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Sisi timur bagian ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%. 3. Bagian selatan merupakan wilayah yang sebagian besar berupa perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari daerah ini yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Blitar Sungai Brantas yang mengalir di tengah-tengah Kabupaten Blitar merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur setelah Bengawan Solo (yang sebagian alirannya terdapat di Propinsi Jawa Tengah). Sungai ini sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti Sungai Lekso dan Sungai Putih. Bentangan sungai tersebut membuat wilayah Kabupaten Blitar terkenal dengan adanya istilah Blitar Utara dan Blitar Selatan. Adanya daerah aliran sungai di bagian tengah ini ditambah dengan kondisi alam berupa


1-9

dataran rendah yang membentang sampai ke bagian barat membuat Kabupaten Blitar mengandalkan dan menggantungkan diri pada sektor pertanian. Kabupaten Blitar bagian utara merupakan daerah pegunungan alluvial yang sangat subur. Disamping karena banyaknya aliran sungai yang melintas, Gunung Kelud yang baru saja meletus pada Februari 2014 menjadi salah satu faktor suburnya wilayah tersebut. Dengan aliran air yang mencukupi setiap tahunnya, wilayah ini juga sesuai untuk budidaya perikanan, baik perikanan konsumsi maupun ikan hias yang salah satu jenisnya merupakan komoditas unggulan Kabupaten Blitar yaitu ikan Koi. Blitar Utara mencakup 56,6% dari total luas wilayah yang meliputi empat belas kecamatan, antara lain Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah bagian selatan Kabupaten Blitar yang mencakup Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan. Pegunungan kapur yang membentang di sepanjang pesisir pantai selatan menjadikan wilayah Blitar Selatan ini kurang subur. Namun begitu, masyarakat di daerah ini tidak pantang menyerah. Tanaman tahunan seperti jati, maupun tanaman lain seperti cabai dan ketela pohon terus dibudidayakan. Walaupun daerah Blitar selatan kurang mendapat asupan lahan subur, potensi yang ada di wilayah tersebut juga tidak sedikit. 1.3.2 KONDISI DEMOGRAFIS Pada bagian ini akan disajikan penjelasan tentang jumlah, komposisi, serta struktur penduduk Kabupaten Blitar. 1.3.2.1 JUMLAH PENDUDUK Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa yang diproduksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan,


1-10

dan lain-lain serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama menyongsong era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.140.793 jiwa atau naik sebesar 0,36 persen. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar adalah 0,55 persen namun pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 34,54 persen. Artinya, upaya pengendalian jumlah penduduk berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan persentase peserta KB aktif sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Jumlah Peserta KB Aktif dan Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 Indikator PUS Peserta KB Aktif %

2012 223.326 162.532 72.78

2013 229.970 169.039 73.50

Sumber: BPPKB Kab. Blitar, 2015

2014 228.828 171.437 74.92

Dengan luas wilayah 1.588,79 km2 maka rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 718 jiwa per km2. Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 718 jiwa per km2 menurut Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Kabupaten Blitar termasuk daerah sangat padat. Namun demikian, apabila dirinci secara spesifik, penyebaran penduduk Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4.

Bakung Wonotirto Panggungrejo Wates

Luas Wilayah % (km2) 111.24 7.00 164.54 10.36 119.04 7.49 68.76 4.33

Jumlah Penduduk (jiwa) L 12.463 17.856 20.558 14.083

P 13.000 17.696 20.657 14.058

Total 25.463 35.552 41.215 28.141

Sex Ratio 95,87 100,90 99,52 100,18


Kepadatan (jiwa/km2) 229 216 346 409

1-11

Luas No. Kecamatan Wilayah (km2) 5. Binangun 76.79 6. Sutojayan 44.2 7. Kademangan 105.28 8. Kanigoro 55.55 9. Talun 49.78 10. Selopuro 39.29 11. Kesamben 56.96 12. Selorejo 52.23 13. Doko 70.95 14. Wlingi 66.36 15. Gandusari 88.23 16. Garum 54.56 17. Nglegok 92.56 18. Sanankulon 33.33 19. Ponggok 103.83 20. Srengat 53.98 21. Wonodadi 40.35 22. Udanawu 40.98 Kab. Blitar 1.588,79 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2015

Jumlah Penduduk (jiwa) L

P

Total

Sex Ratio

21.375 23.550 32.454 38.357 30.086 20.180 23.902 17.250 18.849 25.156 33.542 32.439 34.881 27.623 50.768 32.102 23.331 20.498 571.303

21.358 24.120 32.506 37.751 30.341 19.579 24.542 17.674 18.898 25.012 32.974 31.898 34.504 27.619 49.535 32.339 23.413 20.016 569.490

42.733 47.670 64.960 76.108 60.427 39.759 48.444 34.924 37.747 50.168 66.516 64.337 69.385 55.242 100.303 64.441 46.744 40.514 1.140.793

100,08 97,64 99,84 101,61 99,16 103,07 97,39 97,60 99,74 100,58 101,72 101,70 101,09 100,01 102,49 99,27 99,65 102,41 100,32

% 4.83 2.78 6.63 3.50 3.13 2.47 3.59 3.29 4.47 4.18 5.55 3.43 5.83 2.10 6.54 3.40 2.54 2.58 100

Kepadatan (jiwa/km2) 556 1.079 617 1.370 1.214 1.012 850 669 532 756 754 1.179 750 1.657 966 1.194 1.158 989 718

Kecamatan Ponggok merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 100.303 jiwa, sementara Kecamatan Bakung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sejumlah 25.463 jiwa. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah kecamatan Sanankulon dengan jumlah penduduk sebesar 1.657 jiwa per km2, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah adalah Wonotirto dengan jumlah penduduk 216 jiwa per km2. Adapun wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk diatas 1000 jiwa per km2 meliputi Kecamatan Sanankulon,Garum, Srengat, Wonodadi, Kanigoro, Talun, Selopuro, dan Sutojayan. Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah menunjukkan potensi sumber daya manusia yang tersedia. 1.3.2.2 KOMPOSISI PENDUDUK Perkembangan jumlah dan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam Gambar 1.3. Dari


1-12

gambar tersebut dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2012-2014 populasi penduduk laki-laki selalu lebih besar dibanding populasi perempuan.

571.303 568.596

569.490

568.105

564.202 561.949

2012

2013 Laki-laki (jiwa)

2014 Perempuan (jiwa)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 1.3 Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 (jiwa) Sementara itu, nilai sex ratio di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2014 nilai sex ratio di Kabupaten Blitar adalah 100,32. Artinya, dalam 1000 jiwa penduduk perempuan terdapat 1003 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berwawasan kesetaraan gender maupun sebagai informasi untuk kepentingan mengakomodir tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Tabel 1.3 Sex Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 Indikator

2012 Sex Ratio 100.4 Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2015

Tahun 2013 100.09

2014 100.32


1-13

1.3.2.3 STRUKTUR PENDUDUK Struktur penduduk Kabupaten Blitar digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut mampu menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur sekaligus menurut jenis kelamin. Struktur penduduk Kabupaten Blitar tahun 2014 ditampilkan pada Gambar 1.4 berikut.

≥ 65

10,61

9,13

60-64 50-54 45-49

5,91

6,00

6,66

6,53

7,66

7,32

40-44

7,64

35-39

7,40

30-34

6,87

25-29

6,79

20-24

6,58

15-19

4,12

4,29

55-59

7,73 7,57 6,96 6,74 6,16 6,85

7,46

10-14

7,94

7,74

5-9

7,96

7,62

0-4

8,10

7,66 PEREMPUAN

LAKI-LAKI


Gambar 1.4 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2014 Dari piramida penduduk tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Blitar berada pada rentang usia 15-64 tahun yang disebut sebagai usia produktif dengan persentase sebesar 66,62% (760.045 jiwa). Sisanya merupakan usia non produktif (380.748 jiwa) yang terdiri dari penduduk usia muda yang memiliki usia < 15 tahun sebesar 23,51% dan penduduk usia lanjut dengan usia ≥ 65 tahun sebesar 9,87%.


1-14

9,87

23,51

66,62

Usia Muda (< 15)

Usia Produktif (15-64)

Usia Lanjut (65+)


Gambar 1.5 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2014 Menurut Golongan Usia Melalui informasi di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya persentase usia produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, diperoleh informasi pula bahwa dependency ratio atau rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif Kabupaten Blitar sebesar 0,50. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung kurang lebih sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya. Suatu daerah akan memperoleh “bonus demografi” saat nilai depedency ratio-nya kurang dari 0,5 atau saat 100 orang usia kerja menanggung tidak lebih dari 50 orang usia nonproduktif. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah


1-15

berapa persen dari jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja) tersebut yang benar-benar aktif bekerja pada usia produktifnya. 1.3.3 KONDISI EKONOMI Gejolak perekonomian global yang masih terjadi hingga penghujung tahun 2014 sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional. Beberapa negara mitra dagang yang selama ini menjadi destinasi pasar produk Indonesia, mulai mengurangi permintaan barang demi terwujudnya efisiensi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional termasuk Jawa Timur yang salah satunya bergantung padaaktivitas ekspor, mengalami perlambatan di tahun 2014. 7,22

6,33 6,49

7,27 6,55 6,35

6,06 6,2

6,18

6,26

5,78 5,02

2011

2012 Kab. Blitar

2013 Jatim

2014

Nasional

Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2015

Gambar 1.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2014 Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Blitar. Kendati sempat melemah di tahun 2013, perekonomian Kabupaten Blitar justru tumbuh lebih cepat pada tahun 2014. Dari Gambar 1.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar mencapai 6,20%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding LPE Jawa Timur (5,86%) maupun nasional (5,06%). Hal ini merupakan prestasi tersendiri, mengingat tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Republik Indonesia


1-16

yang rawan gejolak. Namun, Kabupaten Blitar berhasil menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Dalam kurun waktu 20102014, rata-rata tingkat LPE Kabupaten Blitar (6,24%) lebih rendah dari rata-rata LPE Jawa Timur (6,63%), namun lebih unggul dibanding rata-rata LPE Nasional (5,69%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang cukup meyakinkan di tahun 2014, diantaranya ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pertanian maupun sektor industri pengolahan yang masing-masing tumbuh 5,01% dan 7,35%. Pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Blitar secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut. Tabel 1.4 Pertumbuhan Sektoral PDRB KabupatenBlitar ADHK 2000 Tahun 2011-2014 (%) No

Sektor

2011

1

Pertanian

3.91

4.33

3.65

5.01

2

Pertambangan&Penggalian

11.63

3.31

10.82

5.34

3

IndustriPengolahan

3.73

3.24

7.04

7.35

4

Listrik, Gas & Air Bersih

6.73

7.31

5.76

6.56

5

Bangunan

6.94

7.43

11.94

8.61

6

Perdagangan, Hotel &Restoran

9.87

10.17

9.51

8.58

7

Angkutan&Komunikasi

6.97

5.52

7.63

7.04

8.16

7

7.35

6.9

6.73

6.78

4.81

3.39

6.33

6.35

6.18

6.2

8 9

Keuangan, Persewaan&Jasa Perusahaan JasaJasa

PDRB Sumber: BPS KabupatenBlitar, 2015

2012

2013

2014

Selanjutnya, di bawah ini disajikan nilai PDRB Kabupaten Blitar yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.


1-17

13.786.006

2011

7.293.937

6.868.263

6.468.467

6.082.189

19.510.753

17.318.025

15.366.477

2012

2013 ADHB

2014

ADHK

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2015

Gambar 1.7 PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2011-2014 Dilihat dari struktur perekonomiannya, Tabel 1.5 menunjukkan bahwa sampai tahun 2014 Kabupaten Blitar masih didominasi oleh dua sektor utama yaitu sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Tabel 1.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (%) Tahun 2011 – 2014 SEKTOR 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian

2011

2012

2013

2014

44,40

43,74

44,35

43,86

2,54

2,46

2,66

2,64

3. Industri Pengolahan

2,44

2,40

3,16

3,2

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,40

0,39

0,38

0,38

5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain 9. Jasa-jasa

2,45

2,43

2,14

2,19

29,67

30,33

28,83

29,48

2,28

2,25

2,37

2,39

4,53

4,52

5,79

5,83

11,30

11,48

10,31

10,03

100

100

100

100

Kabupaten Blitar

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2015

Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian sebesar 44,35 persen, sedangkan tahun 2014 turun sebesar 0,49 persen menjadi 43,86 persen. Namun demikian, nilai


1-18

produksi sektor pertanian pada tahun 2014 mengalami kenaikan lebih besar dibanding tahun 2013. Sedangkan sektor yang kontribusinya terus mengalami trend positif selama kurun waktu 2012-2014 adalah perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini salah satunya dipicu oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yaitu dari 1.125.025 orang di tahun 2013 meningkat menjadi 1.161.075 orang (naik sebesar 3 persen). Bertambahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar membawa efek positif selain meningkatkan PAD (pendapatan retribusi obyek wisata naik sebesar 35 persen dibanding tahun sebelumnya) juga semakin menggerakkan usaha jasa bidang akomodasi dan restoran. Apabila dikelompokkan menjadi tiga sektor (primer, sekunder, dan tersier) maka sektor tersier memberikan kontribusi terbesar, yaitu 47,73 persen, diikuti sektor primer sebesar 46,50 persen dan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor sekunder yaitu sebesar 5,77 persen. Dari Gambar 1.8 dapat diketahui bahwa kontribusi antara sektor primer dan tersier hampir sama besar. Perbedaannya adalah kontribusi sektor primer cenderung menurun sedangkan kontribusi sektor tersier terus meningkat. Sehingga secara perlahan, terjadi pergeseran peranan dua sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blitar. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat sektor tersier dibangun dari sektor-sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Disamping itu, ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam.


1-19

47,78

48,58

47,3

47,73

5,29

5,22

5,68

5,77

46,94

46,2

47,01

46,5

2011

2012

2013

2014

Primer

Sekunder

Tersier

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2015 Gambar 1.8 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (%) dalam Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013 Sementara itu, untuk melihat secara kasar tingkat kemakmuran rakyat suatu daerah dapat didekati dari PDRB per kapita. Selama kurun waktu 2012-2014, PDRB per kapita masyarakat terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita pada tahun 2013 sebesar Rp.15,23 juta sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp.17,1 juta. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 12,26 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 12,08 persen.


1-20

18.000.000 16.000.000 14.000.000

14 10,92

12,08

12,26

10

12.000.000

8

10.000.000 8.000.000 6.000.000

6,14

6,09

4,82

6 4

4.000.000 2.000.000

12

13.593.564

15.235.339

17.102.798

2 0

2012 PDRB per Kapita

2013 Pertumbuhan

2014 Inflasi

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 1.9 Nilai PDRB Perkapita dan Pertumbuhannya, serta Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 Dari gambar di atas, dapat dipastikan bahwa angka laju pertumbuhan PDRB Per Kapita, yang dalam hal ini didasarkan pada harga berlaku, jauh berada di atas angka laju inflasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena angka inflasi jauh lebih kecil dibanding nilai pendapatan perkapita masyarakat yang diwakili oleh PDRB per kapita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar dapat dikatakan cukup tinggi, dan secara riil, masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan harga BBM. 1.4. ISU STRATEGIS YANG SEDANG DIHADAPI Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang, perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan visi dan misi yang ada. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada. Strategi pembangunan


1-21

daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan. Adapun isu strategi sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 antara lain: 1. Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan budaya lokal dalam pembangunan 2. Pembangunan kehidupan politik dan penegakan hukum 3. Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan 4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah 5. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran 6. Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 7. Kemudahan layanan kesehatan masyarakat 8. Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri, UMKM dan industri kreatif 9. Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi 10. Pembangunan ekonomi berkelanjutan Berdasarkan 10 isu strategis yang telah dituangkan dalam RPJMD 2011-2016 di atas, dan setelah diidentifikasi dari berbagai kekuatan dan kelemahan termasuk resources yang dimiliki dan kondisi yang ada di Kabupaten Blitar yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan 5 isu strategis yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2014 yaitu: a. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah. b. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. c. Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustry, UMKM dan industri kreatif. d. Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi. e. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan isu strategis di atas, maka arah kebijakan pembangunan termasuk pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:


1-22

a. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan. b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya di pedesaan. c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. d. Mengupayakan iklim yang mendukung bagi terciptanya pengembangan usaha dan peluang kerja.


1-23

2

Perencanaan Kinerja

D

alam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan Strategis

Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Gambar 2.1 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Sesuai skema diagram di atas, penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011– 2016. Dengan kata lain, LAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar tahun ini merupakan pengukuran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016. LAKIP tahun


2-1

2014 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan good and clean governance, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, serta tujuan dan sasaran pembangunan telah dirumuskan dan akan diuraikan pada sub bab di bawah ini. 2.1.1 VISI DAN MISI Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang dihadapi, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Blitar tahun 2006-2026, visi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 adalah:


2-2

“TERWUJUDNYA

KABUPATEN

BLITAR

YANG

SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN” Untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap TYME

(masyarakat

relegius)

dan

pemerintahan

yang berkeadilan sehingga tercipta ketentraman, keamanan dan ketertiban. Dengan ketentraman, keamanan, ketertiban, maka akan mendorong masyarakat maju yang ditandai dengan jiwa enterpreneurship dan produktif Adapun makna visi tersebut adalah sebagai berikut :  Sejahtera Sejahtera dimaknai sebagai suatu kondisi daerah yang masyarakatnya memiliki kemandirian secara sosial dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak. Kemandirian secara sosial dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Dengan kata lain, kemampuan seseorang untuk melakukan fungsi sosialnya berarti kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan tanpa hambatan yang berarti. Sedangkan kemandirian secara ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak menggantungkan kebutuhan ekonomi pada orang lain serta memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhannya.  Religius Religius merupakan suatu kondisi dimana semua aktivitas kemasyarakatan dilandaskan pada nilai-nilai religi atau agama yang diyakini sehingga terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan bermartabat.  Berkeadilan Adil dimaknai sebagai terwujudnya pembangunan yang

merata, yang

dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang religius, demokratis, berbudaya dan bermartabat di Kabupaten Blitar. Dalam pelaksanaannya,


2-3

pembangunan berkeadilan dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap elemen yang lemah. Visi Kabupaten Blitar di atas dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu: 1.

Mewujudkan

kesejahteraan,

keberdayaan,

kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat; 2.

Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;

3.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah;

4.

Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;

5.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;

6.

Mewujudkan

optimalisasi

pengendalian

sumberdaya

alam,

pelestarian

lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; 7.

Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Blitar 2011 - 2016, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.


2-4

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar 2011-2016 NO MISI/TUJUAN/SASARAN 1 Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja 1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan 2 Meningkatnya Usia Harapan Hidup 3 Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi 4 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan 5 Berkurangnya angka buta huruf 6 Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja 7 Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja 8 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga 2 Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 1 Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2 Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk 3 Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya 4 Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar 5 Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air 6 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman 7 Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata 8 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar tradisional 9 Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Blitar 10 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek 1 Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 2 Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau 3 Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal 4 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing 5 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapang kerja 6 Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi


2-5

4

5

6

7

7 Terciptanya lapangan kerja berkualitas Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan 1 Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa 2 Meningkatnya kerukunan umat beragama 3 Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial 4 Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial 5 Berkembangnya nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan 6 Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia 1 Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum 2 Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman 3 Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum 4 Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas 5 Menurunnya jumlah kasus Narkoba Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup 1 Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah 2 Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan 3 Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal 4 Mencegah meluasnya areal lahan kritis 5 Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup 6 Tersedianya fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri 7 Berkurangnya penangkapan ikan ilegal/satwa ilegal Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN 1 Meningkatnya profesionalisme birokrasi 2 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur 3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi


2-6

4

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 6 Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam perencanaan pembangunan 7 Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

2.1.3 TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2014 Target indikator kinerja makro Kabupaten Blitar tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO. I

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TARGET KINERJA TAHUN 2014

1

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,83

2

Laju inflasi (%)

5,91

3

PDRB perkapita ADHB (Rupiah)

4

Angka Harapan Hidup (Tahun)

72,08

5

Angka Melek Huruf (%)

91,98

6

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

7

IPM

8

Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)

9

Nilai Tukar Petani (NTP)

II 1 2

ASPEK PELAYANAN UMUM Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Persentase balita Gizi buruk (%)

3

Rasio puskesmas per penduduk

4

Cakupan Palayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (1,5% X Jumlah Maskin) Cakupan Kunjungan Bayi (%)

5 III 1 2 3

16.543.173,68

7,49 74,38

ASPEK DAYA SAING Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan (Ribu Rupiah) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan (Ribu Rupiah) Panjang Jalan yang dibangun (Aspal) km


1,90 122,11 13,6 0,13 1 : 38.000 6 98

660,03 322,42 90

2-7

NO.


4

Cakupan layanan air bersih (%)

5

lama proses perijinan usaha (SIUP/TDP) hari

TARGET KINERJA TAHUN 2014 57 3

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA Diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar. Kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan penetapan Indikator Kinerja Utama masing-masing. 2.3 PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 2.3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2014, arah kebijakan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: a.

Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya di pedesaan. c.

Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

d. Mengupayakan iklim yang mendukung bagi terciptanya pengembangan usaha dan peluang kerja.


2-8

2.3.2 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana telah dibahas pada bab I serta berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2014, maka sasaran pembangunan kabupaten blitar tahun 2014 antara lain: 1.

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

2.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup

3.

Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi

4.

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

5.

Berkurangnya angka buta huruf

6.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja

7.

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

8.

Tersedianya infrastruktur Jalan

dan jembatan, transportasi serta teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) 9.

Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk

10. Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya 11. Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar 12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman 13. Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata 14. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 15. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau 16. Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal 17. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing 18. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja 19. Meningkatnya

peran

dan

kontribusi

kawasan

pedesaan

sebagai

basis

pertumbuhan ekonomi 20. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa


2-9

21. Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial 22. Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas 23. Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan 24. Mencegah meluasnya areal lahan kritis 25. Meningkatnya profesionalisme birokrasi 26. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur 27. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien 28. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 29. Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik Berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka prioritas pembangunan Kabupaten Blitar untuk dilaksanakan pada tahun 2014 ditabulasikan sebagai berikut: Tabel 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 No 1

Program Prioritas RPJMD Prioritas Pembangunan Daerah 2011-2016 (RKPD) Tahun 2014 Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan pendidikan pendidikan dan memperluas dengan sasaran prioritas adalah : akses masyarakat dalam a. Penyediaan sarana prasarana memperoleh pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan yang lebih memadai b. Meningkatnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun c. Penuntasan program pemberantasan buta aksara d. Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) e. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan f. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan


2-10

No 2

3

Program Prioritas RPJMD Prioritas Pembangunan Daerah 2011-2016 (RKPD) Tahun 2014 Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan kesehatan kesehatan dasar dan jaminan dengan sasaran prioritas adalah: kesehatan bagi masyarakat a. Terciptanya standarisasi miskin. pelayanan kesehatan b. Meningkatnya penyampaian informasi kesehatan melalui media cetak dan media elektronik c. Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian masyarakat dalam mewujudkan desa siaga aktif d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan e. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin f. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan penunjang g. Menurunnya kematian ibu dan anak h. Menurunnya jumlah balita kurang gizi i. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes Peningkatan Penanggulangan Peningkatan efektivitas kemiskinan, pengangguran penanggulangan kemiskinan dengan dan perbaikan iklim sasaran prioritas adalah: ketenagakerjaan a. Sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku b. Pembinaan ketrampilan bagi calon wirausahawan baru, sasaran prioritasnya adalah


2-11

No

Program Prioritas RPJMD 2011-2016

4

Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur daerah serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 meningkatnya pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. c. Peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja d. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan e. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan sasaran peningkatan kesempatan kerja Pengembangan infrastruktur yang makin berkualitas dengan sasaran prioritas adalah: a. Meningkatnya keterhubungan antar wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa b. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) c. Peningkatan akses penduduk terhadap air minum terhadap air minum dalam rangka pencapaian target MDG’s d. Terpeliharanya infrastruktur pemerintahan dan terbangunnya infrastruktur pemerintahan baru di Kanigoro. e. Meningkatnya infrastruktur di kawasan wisata f. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi perencanaan pembangunan dengan RTRW Kab. Blitar g. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya dengan kegiatan study potensi


2-12

No


5

Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

6

Penegakan dan pembuatan peraturan daerah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta menjamin pelaksanaan demokrasi.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 daerah aliran sungai h. Penyediaan pengelolaan air baku i. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya j. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan k. Berkurangnya pencemaran air, udara, tanah dan tersedianya fasilitas pengolah limbah pada lingkungan usaha/industri Peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran prioritas: a. Terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi b. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan c. Penguatan kelembagaan luasan layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi serta peningkatan produktivitas tanaman pangan a. Menurunnya jumlah kasus dan pemakai narkoba dengan sasaran prioritas adalah meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kab. Blitar dalam pembinaan dan penyuluhan gerakan anti narkoba b. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak c. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan d. Penguatan kelembagaan e. Peningkatan peran serta dan


2-13

No


7

Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah.

8

Peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan norma standar pelayanan SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai

Sumber : RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 kesetaraan gender Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan sasaran prioritas adalah: a. Meningkatnya kegiatan penghijauan khususnya pada lahan kritis dan pemeliharaan sumber mata air b. Menurunnya pencemaran air dan tanah khususnya akibat limbah rumah tangga c. Berkurangnya penangkapan ikan atau satwa illegal d. Diraihnya kembali penghargaan adipura e. Peningkatan pengendalian pencemaran, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup a. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur pemerintahan b. Tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang berbasis teknologi informasi dengan target memperoleh opini WTP c. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien d. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional

2.3.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang


2-14

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Target kinerja Kabupaten Blitar tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014 No (1) 1

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

1

Indikator Kinerja (3) Angka Kematian Ibu (AKI)

2

Angka Kematian Bayi (AKB)

3

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan) Angka Harapan Hidup

4 5

2 3 4

Meningkatnya Usia Harapan Hidup Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

1 1 1

2

3

4 5


1

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Angka Partisipasi Kasar (APK) • Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) • Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) • Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik Angka Melek Huruf

Target (4) 83 per 100.000 kelahiran hidup 13,6 per 1000 kelahiran hidup 99,8% 15% 100%

72,08 tahun 100%

96% 96% 36% 89% 78% 29% 100% 100% 100% 75% 85,91


2-15

No (1) 6 7

8

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

1 1 2

1 2 3

4 5 9

10

11

12

13


1

Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar

1

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata

1

2 3

1

1 2

Indikator Kinerja (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Target (4) 62,67%

Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik Persentase jembatan yang kondisinya baik Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar

25,67%

Ruang kelas yang kondisinya baik • Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

49,78%

50% 80% 86%

11% 50% 89% 72% 74,8% 71%

69% 92% 96% 56%

Persentase peningkatan kunjungan wisata Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar


3% 1%

2-16

No (1) 14

15

16

Sasaran Strategis (2) Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

1

Persentase pangan

bahan

100%

1

Persentase produksi perikanan tangkap Persentase produksi ikan budidaya Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Persentase produksi padi Produksi Daging Produksi Telor Produksi Susu Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Jumlah Industri (IKM) yang dibina Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Omset produk unggulan Daerah Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri

14,5%

2 3

9 10

18

19

20

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa

11 1 2

ketersediaan

Target (4) 39,34%

1

4 5 6 7 8

17

Indikator Kinerja (3) Persentase keluarga miskin

85,49% 43,96%

3% 43.966 ton 143.761 ton 45.310 ton 0,62%

43 2,40%

36.257.256.000 IDR 3,4% 99%

1

Persentase Jumlah realisasi PMDN Tahun ini terhadap tahun lalu

8,31%

1 2

Pertumbuhan Kelompok Tani Terbentuknya Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Tempat Ibadah

7% 100%

3 1

220 100%


2-17

No (1) 21

22

Sasaran Strategis (2) Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas

1

1 2 3

23

24 25

Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan Mencegah meluasnya areal lahan kritis Meningkatnya profesionalisme birokrasi

1

1 2 1

2 3

4

5 6 7

8 9

10 11

Indikator Kinerja (3) Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina

Target (4) 90%

Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun ybs Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk Persentase Perkara yang ditangani dalam setahun Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan Luas lahan kritis Persentase RTH di Kabupaten Blitar Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan) Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik Persentase realisasi penerimaan PAD Persentase peningkatan

90% 2 100% 100%

9,8% 30% 65,22%

70% 70%

100%

100% 100% 100%

100% 5%

100% 20%


2-18

No (1)

Sasaran Strategis (2)

Indikator Kinerja (3) penerimaan PAD 26 Meningkatnya kinerja dan 1 Persentase Pelayanan administrasi disiplin aparatur persuratan di tingkat Sekretariat Daerah 2 Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur 3 Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat 4 Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan 27 Terwujudnya kelembagaan 1 Persentase Kegiatan yang di muat dan ketatalaksanaan dalam dokumen perencanaan pemerintah yang efektif (RKPD) yang direalisasikan dalam dan efisien dokumen penganggaran (APBD) 2 Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik 28 Meningkatnya kualitas 1 Persentase layanan publik yang pelayanan publik menggunakan Teknologi Informasi (TI) 2 Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi 3 Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu 4 Jumlah Press Release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel 5 Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan 29 Menguatnya peran 1 Persentase partisipasi perempuan masyarakat dalam di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah kehidupan politik Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014

Target (4) 100%

100%

100%

100% 95%

100% 75%

100% 6,85% 192

8% 9,27%


2-19

3

Akuntabilitas Kinerja

P

eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Kabupaten Blitar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Blitar berupaya untuk membangun akuntabilitas kinerjanya. Laporan tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 maupun RKPD Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,


3-1

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi: 1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik Persentase capaian =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑥𝑥 100%

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Persentase capaian =

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ) 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑥𝑥 100%

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100 :

Sangat Berhasil

70 s/d <85 :

Berhasil

55 s/d <70 :

Cukup Berhasil

0 s/d< 55 :

Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Blitar yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 mencakup tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan sembilan indikator, aspek pelayanan umum yang dilihat melalui lima indikator serta aspek daya saing yang diwakili oleh lima indikator. Capaian


3-2

kinerja kesembilan belas indikator kinerja tersebut secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO


I

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2 3 4

Laju inflasi (%) PDRB perkapita ADHB (Rupiah) Angka Harapan Hidup (Tahun)

5


6

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

7 8

IPM Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%) Nilai Tukar Petani (NTP)

9

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

6,83

6,2

90,76%

Sangat Berhasil

5,91 16.543.173,68 72,08

6,09

96,95%

Sangat Berhasil

17.102.798,49 N/A

103,38%

Sangat Berhasil

91,98

85,92

93,41%

Sangat Berhasil

7,49

N/A

74,38 1,90

N/A 3,08

37,89%

Kurang Berhasil

122,11

104,75

85,78%

Sangat Berhasil

84,70%

Berhasil

Rata-Rata Capaian Kinerja Aspek I II 1 2 3 4

5

ASPEK PELAYANAN UMUM Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Persentase balita Gizi buruk (%) Rasio puskesmas per penduduk Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (1,5% X Jumlah Maskin) Cakupan Kunjungan Bayi (%)

13,6

10,64

121,76%

Sangat Berhasil

0,13

0,08

138,46%

Sangat Berhasil

1 : 38.000 6

1 : 11.184

170,57%

Sangat Berhasil

25,22

420,33%

Sangat Berhasil

98

90,02

91,86%

Sangat Berhasil

188,60%

Sangat Berhasil

102

113,33%

Sangat Berhasil

57

100%

Sangat Berhasil

5

33,33%

Kurang Berhasil

82,22%

Berhasil

118,50%

Sangat Berhasil

Rata-Rata Capaian Kinerja Aspek II III 1 2 3 4 5

PREDIKAT

ASPEK DAYA SAING Pengeluaran konsumsi rumah tangga 660,03 per kapita per bulan (Ribu Rupiah) Pengeluaran konsumsi non pangan 322,42 perkapita per bulan (Ribu Rupiah) Panjang Jalan yang dibangun (Aspal) 90 (km) Cakupan layanan air bersih (%) 57 lama proses perijinan usaha 3 (SIUP/TDP) (hari) Rata-Rata Capaian Kinerja Aspek III Rata-Rata Capaian Kinerja

N/A N/A

Dari kesembilan indikator yang mewakili aspek I terdapat tiga indikator yang belum dapat diukur yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata lama sekolah, serta IPM yang


3-3

disebabkan karena nilai dari ketiga indikator tersebut belum dirilis oleh BPS. AHH serta ratarata lama sekolah merupakan komponen pembentuk dari IPM itu sendiri. Capaian kinerja aspek I dapat dikatakan Berhasil dengan nilai rata-rata 84,70%. Secara umum capaian kinerja enam dari tujuh indikator yang dapat diukur pada aspek I berpredikat Sangat Berhasil. Hanya satu indikator yang menunjukkan kinerja Kurang Berhasil yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target TPT pada tahun keempat RPJMD sebesar 1,9 sulit untuk dicapai. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, angka TPT Kabupaten Blitar selalu berada di atas 2,5% seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

3,74

3,61

3,08

2,86

2011

2012

2013

2014

Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2015

Gambar 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar (%) Tahun 2011-2014 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa TPT Kabupaten Blitar pada tahun 2014 telah mengalami penurunan 0,66% dibanding tahun sebelumnya. Turunnya TPT mengindikasikan bahwa pada tahun 2014 tercipta kesempatan kerja baru yang menyerap sejumlah angkatan kerja sehingga menurunkan tingkat penangguran. Sementara itu, ditinjau dari aspek pelayanan umum, Kabupaten Blitar mendapatkan predikat Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 188,60%. Aspek pelayanan umum yang diukur diwakili oleh indikator yang berhubungan dengan kesehatan. Secara umum kinerja aspek III memiliki predikat Berhasil dengan capaian sebesar 82,22%. Serupa dengan aspek I, terdapat dua dari lima indikator aspek daya saing daerah


3-4

yang belum dapat diukur yaitu Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita per bulan dan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan. Nilai dari kedua indikator tersebut belum dipublikasikan oleh BPS. Dari tiga indikator yang tersisa, dua indikator yang menunjukkan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Blitar yaitu Panjang Jalan yang dibangun serta Cakupan layanan air bersih berpredikat Sangat Berhasil. Satu indikator berupa lama proses perijinan usaha memiliki kinerja Kurang Berhasil. Pada tahun keempat berjalannya RPJMD Kabupaten Blitar, KPTSP yang menangani perijinan usaha menargetkan proses penyelesaian ijin usaha dalam tiga hari, namun realisasi sampai saat ini proses tersebut membutuhkan waktu selama lima hari kerja. Hambatan tidak tercapainya target indikator tersebut antara lain: 1. Pada tahap validasi, masih sering dijumpai data yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang diajukan; 2. Setelah

dilakukan

menindaklanjutinya

konfirmasi (melakukan

kepada

pemohon,

pemohon

perbaikan/pembetulan

tidak

segera

permohonan/data

pendukung); 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait legalitas usaha berpengaruh pada peningkatan volume permohonan yang masuk, sehingga akan berpengaruh pula pada waktu pelayanan. Hambatan di atas diminimalisir dengan adanya layanan One Day service yang segala proses perijinan usaha dapat diselesaikan dalam satu hari kerja apabila segala syarat dan ketentuan telah dilengkapi. Secara keseluruhan, capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja makro Kabupaten Blitar berpredikat Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 118,50%. 3.2 CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS Pada sub bab ini akan dijelaskan capaian hasil pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja pada setiap sasaran strategis beserta analisisnya.


3-5

SASARAN STRATEGIS 1 : “MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN” Indikator Kinerja 1 2

3

4

5

(1) Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan) (%)

Realisasi 2011 2012 2013 (2) (3) (4) 125,04 104,25 96,65

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 83 139,36 32,1%

14,09

14,3

13,4

13,6

10,64

121,76%

98,32

96,6

86,52

99,8

99,89

100%

12,08

8,2

15

25,22

168,13%

60

80

100

100

100%

20

Rata-Rata Capaian Kinerja

104,4% (Sangat Berhasil)

Hasil kinerja sasaran pertama dengan lima indikator kinerja mencapai angka 104,4% dengan predikat Sangat Berhasil. Masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut: 1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2014, AKI sebesar 139,36 per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan bahwa terdapat 23 orang ibu yang meninggal dari 16.504 kelahiran hidup. AKI tahun tersebut merupakan nilai tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya deteksi dini risiko kehamilan serta kurang dipatuhinya rujukan dini yang diberikan kepada ibu hamil.


3-6

Untuk menekan kasus Angka Kematian Ibu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan, antara lain: a. Pembahasan ibu hamil risiko tinggi di 24 Puskesmas b. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada setiap kasus kematian ibu dan bayi. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab kematian sehingga kasus serupa tidak terulang lagi dengan ditemukannya solusi/ win win solution terhadap kasus kematian yang ada. c. Melakukan Tindakan Gawat Darurat ( Drill Emergency ) pada kasus-kasus Maternal & Neonatal di empat Puskesmas PONED binaan EMAS yaitu Puskesmas Gandusari, Puskesmas Doko, Puskesmas Wonotirto dan Puskesmas Ponggok. d. Meningkatkan jejaring rujukan kepada lima Kawedanan yaitu Wilayah Wlingi, Blitar, Srengat, Lodoyo Barat dan Lodoyo Timur. Semua upaya di atas dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Balita dan Anak Pra Sekolah dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Berbeda dengan AKI, AKB tahun 2014 menunjukkan angka terendah selama empat tahun terakhir. AKB sebesar 10,64 per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan terdapat 179 bayi meninggal dari 16.504 kelahiran hidup. Keberhasilan dalam menurunkan AKB didorong oleh : a. Rujukan Neonatus dalam kandungan sudah efektif ( In Utero ) b. Deteksi dini risiko tinggi neonatal meningkat c. Ketrampilan petugas dalam penanganan risiko tinggi meningkat yang meliputi manajemen afiksia, BBLR dan Drill Emergency 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Dari seluruh sasaran ibu bersalin sejumlah 16.542 0rang, hampir seluruhnya yaitu 99,89% atau sejumlah 16.524 orang melakukan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sisanya ditolong oleh Dukun Bersalin. Cakupan tersebut meningkat dibanding tahun 2013.


3-7

Untuk terus meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dilakukan upaya-upaya antara lain : a. Melakukan kunjungan rumah yang kemudian dilakukan pemetaan sasaran b. Pendataan sasaran ibu bersalin yang partus di luar wilayah c. Tertib administrasi

4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Pada tahun 2014, terdapat 28.935 rujukan pasien miskin atau 25,22% dari total kunjungan masyarakat miskin sejumlah 114.713. Rujukan tersebut termasuk atas permintaan pasien walaupun penyakit yang diderita masih termasuk 144 diagnosa yang bisa dilayani puskesmas. 5. Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan) Pada tahun 2014, jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 359.564 orang terdiri atas : 1. 345.675 orang tercover sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuaran)/JKN. Iuran premi JKN dibayar oleh Pemerintah Pusat. 2. 12.449 orang tercover dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang biaya pelayanan kesehatan dibayar melalui mekanisme dana sharing antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (50:50). 3. 1.440 orang tercover dalam SPM (Surat Pernyataan Miskin) yang seluruh biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah. SASARAN STRATEGIS 2 : “MENINGKATNYA USIA HARAPAN HIDUP” Indikator Kinerja (1) 1

Angka Harapan Hidup (tahun)

Realisasi 2011 2012 2013 (2) (3) (4) 71,09 71,30 71,46

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 72,08 N/A


3-8

Capaian sasaran kedua dengan indikator berupa Angka Harapan Hidup (AHH) belum dapat diukur. AHH merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sampai saat laporan ini disusun, angka indeks tersebut beserta komponen pembentuknya belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun secara series, AHH Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan setiap tahunnya seperti ditunjukkan oleh tabel di atas. SASARAN STRATEGIS 3 : “MENURUNNYA PREVALENSI ANAK BALITA KURANG GIZI” Indikator Kinerja 1

(1) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

2011 (2) 100

Realisasi 2012 (3) 100

2013 (4) 100

Target (5) 100

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 100 100% 100% (Sangat Berhasil)


Kinerja sasaran ketiga berpredikat Sangat Berhasil dengan capaian 100%. Sasaran tersebut ditunjukkan dengan indikator berupa Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%. Di tahun 2014 terdapat 57 orang balita penderita gizi buruk yang seluruhnya mendapatkan perawatan melalui program pada Dinas Kesehatan yaitu Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya. SASARAN STRATEGIS 4 : “MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN” Indikator Kinerja (1) 1

2

Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) 1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) (%) 1. Jenjang SD/MI

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7)

2013 (4)

104 101 35

97 95 40

99 97 49

96 96 36

99 98 52

103,13% 102,08% 144,44%

95

96

92

89

90,31

101,47%


3-9

Indikator Kinerja (1) 3

4

2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) (%) 1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/SMK/MA Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (%)

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)

2013 (4)

83 28

78 31

80 36

78 29

80,68 40

103,43% 137,93%

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100 75

100 100 100 76

100% 100% 100% 101,33%



110,17%

(Sangat Berhasil)

Realisasi indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI atau sederajat dari 104 persen pada tahun 2011, menurun menjadi 97 persen pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 naik kembali menjadi 99 persen dan pada tahun 2014 realisasi yang diperoleh tetap seperti tahun 2013 yaitu 99 persen. Sedangkan capaian yang diperoleh indikator APK SD/MIpada tahun 2014 ini telah melampaui 100 persen, yang artinya bahwa seluruh anak usia sekolah : 7-12 tahun di Kabupaten Blitar telah memasuki jenjang sekolah : SD/MI. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan : SD/MI atau sederajat di Kabupaten Blitar pada tahun 2011 yang realisasinya 104 persen dan pada tahun 2012 realisasinya turun menjadi 97 persen, kondisi ini sebenarnya terjadi bukan disebabkan oleh kinerja yang tidak optimal namun lebih disebabkan menurunnya jumlah anak usia masuk Sekolah Dasar, hal ini menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar. Selain itu, realisasi indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS dari tahun 2011 sebesar 101 persen menurun menjadi 95 persen pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 naik dari tahun sebelumnya menjadi 97 persen, dan pada tahun 2014 ini naik kembali menjadi 99 persen. Sedangkan capaian yang diperoleh indikator (APK) SMP/MTSpada tahun 2014 ini sebesar 102,08 persen dan bahkan melampaui 100 persen, yang artinya bahwa seluruh anak usia sekolah : 13-15 tahun di Kabupaten Blitar telah memasuki jenjang

sekolah : SMP/MTS. Sedangkan realisasi indikator Kinerja Angka

Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 52 persen yang artinya penduduk usia sekolah 16-18 tahun di Kabupaten Blitar 50 persen lebih telah memasuki jenjang sekolah.


3-10

Peningkatan realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) pada seluruh jenjang pendidikan disebabkan karena adanya beberapa hal, antara lain : Program pendukung antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah BKSM bagi siswa miskin Rintisan Wajardik 12 tahun Pemetaan jumlah Guru dan bidang studi yang dibutuhkan Pemerataan penyebaran tenaga pendidik Bertambahnya sekolah swasta di Kabupaten Blitar Sering berprestasinya sekolah-sekolah di Kabupaten Blitar sehingga animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Kabupaten Blitar semakin besar. Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) pada seluruh jenjang pendidikan antara lain :  Rehab sedang/berat Ruang kelas sekolah  Pelaksana Pendamping Pemetaan Mutu Pendidikan  Penyediaan Operasional BOS SD,SMP,SMA (Banprop) dan lain lain Selain APK, peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan Meningkatnya Angka Pertisipasi Murni (APM). Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI atau sederajat mengalami peningkatan dari 95 persen pada tahun 2011 menjadi 96 persen pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan menjadi 92 persen pada tahun 2013, dan pada tahun 2014kembali menurun menjadi 90,31 persenSedangkan capaian yang diperoleh dari Indikator (APM)SD/MIpada tahun 2014 ini sebesar 101,47 persen dan bahkan melampaui 100 persen. Penurunan realisasi (APM) SD/MI atau sederajat dari tahun 2012 sampai tahun 2014 disebabkan karena masih banyaknya warga masyarakat Kabupaten Blitar yang menyekolahkan putra-putrinya yang berusia 7-12 tahun bersekolah di luar Kabupaten Blitar. Meskipun realisasi (APM) SD/MI tahun 2014 menurun dari tahun sebelumnya,Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI atau sederajat pada tahun 2014ini mencapai


3-11

90,31 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 89 persen. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa Program pembangunan pendidikan yang mendukung upaya pencapaian target APM SD/MI dan sederajat antara lain adalah pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Program Pendidikan Anak Usia Dini. Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS atau sederajat mengalami penurunan dari 83 persen pada tahun 2011 menjadi 78 persen pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 kembali naik menjadi 80 persen, dan pada tahun 2014kembali naik menjadi 80,68 persen. Sedangkan capaian yang diperoleh dari Indikator (APM)SMP/MTS pada tahun 2014 ini sebesar 103,43 persen dan bahkan melampaui 100 persen. Realisasi kinerja Angka Pertisipasi Murni (APM) SMP/MTs atau sederajat pada tahun 2014 mencapai 80,68 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 78 persen, terkait capaian dan target dari indikator kinerja pendididkan di jenjang SMP/MTs selama kurun waktu tahun 2014 beberapa program pengungkit angka APM SMP/MTs antara lain adalah pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 Tahun dan program Penuntasan Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum. Sedangkan realisasi indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA pada tahun 2011 sebesar 28 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 31 persen, kemudian pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 36 persen, sedangkan pada tahun 2014 ini ditargetkan sebesar 29 persen dan terealisasi 40 persen sehingga capaian indikator pada tahun 2014 ini sebesar 137,93 persen. Pelampauan realisasi indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 29 persen dan terealisasi 40 persen ini disebabkan karena didukung beberapa program antara lain : melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah; Pemetaan jumlah Guru dan bidang studi yang dibutuhkan; Pemerataan penyebaran tenaga pendidik. Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan antara lain :  Penyediaan Operasional BOS SD,SMP,SMA (Banprop)  Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


3-12

 Peningkatan Mutu SMK  Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan lain-lain Realisasi maupun capaian Indikator Angka Kelulusan (AL) baik jenjang SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/SMK/MA mulai tahun 2011-2014 selalu tetap yaitu 100 persen yang artinya semua siswa baik SD/MI, SMP/MTS maupun SMA/SMK/MA selalu dapat menyelesaikan pendidikan siswa pada tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan dari tahun ke tahun. Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja Angka Kelulusan (AL) baik jenjang SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/SMK/MA antara lain :  Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah  Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah  Olimpiade Matematika dan IPA (MIPA) SD  Pengadaan Alat Praktek da Peraga Siswa  Peningkatan Mutu SMK  Workshop film pendek tingkat SMP,SMA dan SMK  Seleksi Pengawas,Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik Berprestasi dan lainlain Indikator Pendidik yang memiliki sertivikat pendidik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75 persen dan terealisasi sebesar 76 persen, sehingga capaian dari indikator Pendidik yang memiliki sertivikat pendidik sebesar 101,33 persen hal ini menunjukkan bahwa 76 persen dari ketersediaan pendidik yang ada (18.490 orang) telah memiliki sertivikat pendidik pada seluruh jenjang pendidikan. Terpenuhinya realisasi dari indikator pendidik yang memiliki sertifikat pendidik dari target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya aturan yang mewajibkan pendidik harus memiliki sertifikat pendidik.


3-13

SASARAN STRATEGIS 5 : “BERKURANGNYA ANGKA BUTA HURUF” Indikator Kinerja 1

(1) Angka Melek Huruf (%)

Realisasi 2012 2013 (2) (3) 87,68 87,21


Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (4) (5) (6) 85,91 85,92 100,01% 100,01% (Sangat Berhasil)

Realisasi Indikator Kinerja angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 87,68 persen pada tahun 2012 menjadi 87,21 persen pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 85,91 persen dan terealisasi 85,92 persen. Artinya pada tahun 2014 ini terdapat 967.989 jiwa penduduk Kabupaten Blitar berusia 15 tahun ke atas yang dapat/mampu baca tulis dari total penduduk Kabupaten Blitar berusia 15 tahun ke atas yaitu 1.126.523 jiwa, sedangkan sisanya 158.534 belum/tidak mampu baca tulis. Penurunan realisasi indikator angka melek huruf dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 disebabkan karena sudah tidak adanya lagi program pelestarian bagi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dulunya dari buta huruf menjadi melek huruf, sehingga dengan tidak adanya program tersebut yang semula sudah melek huruf kembali lagi menjadi buta huruf. Namun meskipun demikian realisasi dan pencapaian indikator melek huruf tahun 2014 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal itu dikarenakan adanya program penuntasan buta aksara yang dilakukan secara berkesinambungan bekerjasama dengan mitra organisasi, saling bahu membahu untuk dapat menuntaskan buta aksara di Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan pendukung pencapaian angka melek huruf ini adalah Program pendidikan non formal dilaksanakan antara lain meliputi : (1) Penuntasan Buta Aksara/ Keaksaraan Usaha Mandiri,

(2) Sosialisasi Penguatan PKBM selain itu juga disebabkan

karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya semakin tinggi yang didukung program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sehingga Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat berjalan dengan optimal dan telah dapat menyelesaikan Program tersebut.


3-14

SASARAN STRATEGIS 6 : “MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS KERJA” Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 62,67 75,13 119,88%

Indikator Kinerja 1

(1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)



Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjapada tahun 2014 sesuai tabel di atas sebesar 75,13 persen, hal ini didapat dari rumusan operasional Jumlah tenaga kerja yang bekerja Jumlah angkatan tenaga kerja

X 100% dengan demikian dapat diartikan bahwa pada tahun

2014 ini terdapat sejumlah 4.106 tenaga kerja yang telah bekerja dan terdapat sejumlah 5.465 angkatan kerja (usia kerja). Sehingga sisa sejumlah 1.359 merupakan angkatan kerja (usia kerja) yang belum mendapatkan pekerjaan/belum bekerja (pengangguran). SASARAN STRATEGIS 7 : “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA”

1

Indikator Kinerja

Realisasi 2013

(1)

(2)

Persentase tenaga kerja


39

25,67

41,46

161,51%

51

49,78

61,45

123,44%

yang ikut Jamsostek (%)

2

Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten (%)



1. Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek Realisasi Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek dari 39 persen pada tahun 2013meningkat menjadi 41,46 persen pada tahun 2014, perolehan realisasi dari indikator ini didapat dari rumusan

Jumlah Tenaga Kerja yang ikut Jamsostek Jumlah tenaga kerja yang ada

𝑋𝑋 100%,

artinya pada tahun 2014 ini terdapat 6.852 tenaga kerja yang mengikuti Jamsostek dari total


3-15

jumlah tenaga kerja yang ada yaitu 16.523 tenaga kerja, sedangkan sisanya sebesar 9.671 tenaga kerja (58,54 persen) belum/tidak ikut Jamsostek. 2. Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten Realisasi Indikator Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten dari 51 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 61,45 persen pada tahun 2014, perolehan realisasi dari indicator ini didapat dari rumusan sebagai berikut Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK

Jumlah perusahaan yang seharusnya menerapkan UMK

𝑋𝑋 100%,

artinya pada tahun 2014 ini

terdapat 432 perusahaan yang menerapkan UMK dari 703 perusahaan yang seharusnya menerapkan UMK, sedangkan sisanya sebesar 271 (38,55 persen) perusahaan belum/tidak menerapkan UMK. Dengan masih adanya perusahaan yang belum/tidak menerapkan UMK tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus selalu giat dan menjadi tantangan untuk

mendorong perusahaan-perusahaan yang ada agar mentaati dalam menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). SASARAN STRATEGIS 8 : “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR JALAN

DAN JEMBATAN, TRANSPORTASI SERTA

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)” Hasil pengukuran kinerja sasaran 8 yang ditunjukkan dengan lima indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 98,46% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran masing-masing indikator ditunjukkan oleh tabel berikut:

Indikator Kinerja 1

2 3

(1) Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik (%) Persentase jembatan yang kondisinya baik (%) Persentase saluran

2011 (2) 43,54

Realisasi 2012 2013 (3) (4) 46,65 49,76

Target (5) 50

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 47,14 94,28%

80

83

87

80

80

100%

73

77

84

86

86

100%


3-16

Indikator Kinerja (1) drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik (%) Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU (%) Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten (%)

4

5

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)


2013 (4)

2

4

7

11

11

100%

17

25

37

50

49

98%



Analisis setiap indikator: 1. Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik Panjang

jalan

kabupaten

sesuai

SK

Bupati

Blitar

Nomor

188/351/409.012/KPTSP/2011 adalah 1.383,3 km. Pada akhir 2014, kondisi jalan kabupaten secara detail ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Konstruksi dan Kondisi Tahun 2014 (Km) No

Uraian

Baik

Sedang

Kondisi Rusak Ringan

Rusak Berat

Total

1

Jalan konstruksi Hotmix

181

295,6

102,8

22,7

602,1

2

Jalan konstruksi Lapen

441,7

255

38,4

11,9

747

3

Jalan konstruksi Beton

30,8

2,4

0,7

0,3

34,2

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2015

Dari beragam konstruksi jalan di atas, kondisi jalan secara umum di Kabupaten Blitar 47% dalam keadaan baik dan hanya 13% berada dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat. Secara detail, kondisi tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut:


3-17

3% 10% 47% 40%

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2015 (diolah)

Gambar 3.2 Kondisi Jalan Kabupaten Blitar Tahun 2014 Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, jalan yang berkondisi baik tidak mencapai target disebabkan karena tidak mencukupinya anggaran yang ada, sehingga terdapat lack sebesar 3% antara target dengan realisasi yang ada. 2. Persentase jembatan yang kondisinya baik Di Kabupaten Blitar terdapat 1.147 unit jembatan yang 917 unit diantaranya berada pada kondisi baik. Dari jumlah tersebut, di tahun 2014 telah terealisasi pembangunan 5 unit jembatan melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. 3. Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik Terdapat saluran drainase sepanjang 83 km yang dapat berfungsi dengan baik dari total 96 km. Angka tersebut meningkat 3 km dibanding tahun sebelumnya. 4. Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU Dari seluruh jalan kabupaten, hanya 11% yang dilengkapi penerangan atau sepanjang 150 km. Dibanding tahun sebelumnya, PJU hanya berada di ruas jalan sepanjang 97 km. 5. Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten Dengan panjang jalan kabupaten 1.383,3 km, kebutuhan rambu lalu lintas di Kabupaten Blitar diperkirakan sebanyak 3.986 buah. Dengan demikian, di tahun 2014 baru


3-18

49% kondisi ideal tersebut mampu dipenuhi, atau terdapat sekitar 1.960 buah rambu lalu lintas yang dipasang. Di awal tahun 2014, pemerintah kabupaten menargetkan 1.993 rambu telah dipasang diakhir tahun anggaran, namun karena kurangnya dukungan anggaran 33 rambu tidak dapat direalisasikan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas sejumlah 1.475 buah. Pemenuhan rambu lalu lintas di Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui program di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. SASARAN STRATEGIS 9 : “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG MEMADAI UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK” Hasil kinerja sasaran ke-9 dengan tiga indikator kinerja mencapai angka 100,53% dengan predikat Sangat Berhasil. Secara detail ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Indikator Kinerja 1

2

3

(1) Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder (%) Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik (%) Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik (%)

2011 (2) 65


2013 (4) 78

Target (5) 89

62

63

71

72

73

101,38%

30

49

60

74,8

75

100,2%


Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 89 100%


1. Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder Ketersediaan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan pengairan mencatat terdapat jaringan irigasi sekunder sepanjang 255 km. Kondisi ini mengalami kenaikan sepanjang 33 km dari tahun sebelumnya. Ketersediaan jaringan irigasi tersebut dapat direalisasikan 89% dari kebutuhan yang diperkirakan mencapai 285 km. Pemenuhan jaringan


3-19

ini sangat penting mengingat perekonomian Kabupaten Blitar memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor pertanian. 2. Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik Dari tahun ke tahun panjang jalan lingkungan yang memiliki kondisi layak semakin meningkat. Melalui program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang berada di bawah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, 73% atau 2.716 km jalan lingkungan berada pada kondisi baik dari total 3.720 km jalan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Dengan demikian, kondisi tersebut melampaui 37 km dari angka yang ditargetkan yaitu 2.679 km di awal tahun. 3. Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik Sama seperti dua indikator sebelumnya, saluran drainase yang berfungsi baik semakin meningkat sejak 2011. Dari 744 km saluran drainase lingkungan yang ada, terdapat 560 km yang berfungsi baik atau sekitar 75%. Kondisi tersebut naik 3 km dari yang ditargetkan karena terdapat penambahan dana yang berasal dari PAK tahun 2014. SASARAN STRATEGIS 10 : “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR KESEHATAN YANG MAKIN LUAS JANGKAUANNYA” Indikator Kinerja 1

(1) Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar (%)

2011 (2) 70


2013 (4) 70


Target (5) 71

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 84,53 119,06% 119,06% (Sangat Berhasil)

Capaian kinerja sasaran 10 dapat dikatakan sangat berhasil dengan persentase sebesar 119,06%. Sasaran tersebut ditunjukkan dengan satu indikator seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Pada tahun 2014, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang dicatat oleh Dinas Kesehatan adalah sebesar 288.190 dari 340.918 rumah tangga di Kabupaten Blitar. Sanitasi dasar yang dimaksud adalah berupa sarana air bersih,


3-20

jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah serta sarana pembuangan sampah secara sehat. Di tahun 2014, Guna memuwujudkan Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten Sehat, upaya untuk meningkatkan perilaku sehat masyarakat terutama untuk BAB di jamban sehat terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan berupa Penyehatan Lingkungan. Wujud dari kegiatan tersebut antara lain : 1. Pemicuan/Pengembangan akses jamban dengan metode CLTS yang dilakukan di 32 Komunitas di 24 Puskesmas di Kabupaten Blitar. 2. Pemberian bantuan dalam bentuk Stimulan Jamban (Closet + Semen) sebanyak 303 buah dan Jamban Sehat (MCK) sebanyak 75 Unit dengan sasaran keluarga miskin di lima Kecamatan yaitu Wonodadi, Srengat, Sutojayan, Sanankulon dan Doko. SASARAN STRATEGIS 11 : “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN YANG LAYAK DAN MEMENUHI STANDAR” Indikator Kinerja (1) 1

Ruang kelas yang kondisinya baik (%) 1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/ SMK/MA

Realisasi 2012 2013 (2) (3) 66 85 90

67 86 90


Target (4) 69 92 96

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (5) (6) 71 87 92

102,89% 94,56% 95,83%


Realisasi indikator Kinerja Ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang SD/MI sederajat dari 66 persen pada tahun 2012, meningkat menjadi 67 persen pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 naik kembali menjadi 71 persen. Sedangkan capaian yang diperoleh indikator Kinerja Ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang SD/MI sederajat pada tahun 2014 ini telah melampaui 100 persen, yang artinyapada tahun 2014 ini terdapat 71 persen atau sekitar 4.149 dari 5.843 ruang kelas SD/MI sederajat yang ada kondisinya dalam keadaan baik.Sedangkan sisanya sebesar 1.694 (29 persen) ruang kelas SD/MI sederajat dalam keadaan kurang baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari anggaran untuk rehabilitasi/perbaikan ruang kelas baik dana yang bersumber DAK, DAU maupun dari


3-21

APBD I, sedangkan untuk ruang kelas SD/MI sederajat kurang lebih sebanyak 1.694 ruang yang belum dalam kondisi baik, nantinya akan direhabilitasi/diperbaiki pada tahun mendatang secara bertahap. Untuk Realisasi Indikator Kinerja Ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang SMP/MTS sederajat dari 85 persen pada tahun 2012, meningkat menjadi 86 persen pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 naik kembali menjadi 87 persen. Namun demikian realisasi pada tahun 2014 ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 92 persen, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk merehabilitasi ruang kelas SMP/MTS yang kondisinya tidak/kurang baik, dengan demikian berarti pada tahun 2014 ini terdapat 92 persen atau sekitar 1.489 dari 1.618 ruang kelas SMP/MTS sederajat yang ada kondisinya dalam keadaan baik. Sedangkan sisanya sebesar 129 (8 persen) ruang kelas SMP/MTS sederajat dalam keadaan kurang baik. Sedangkan untuk realisasi Indikator Kinerja Ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang SMA/SMK/MA sederajat yaitu dari 90 persen pada tahun 2012, tetap tidak mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu 90 persen, sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 92 persen. Namun demikian realisasi pada tahun 2014 ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 96 persen, hal ini disebabkan karenakurangnya anggaran untuk merehabilitasi ruang kelas SMA/SMK/MA yang kondisinya tidak/kurang baik, dengan demikian berarti pada tahun 2014 ini terdapat 92 persen atau sekitar 734 dari 798 ruang kelas SMA/SMK/MA sederajat yang ada kondisinya dalam keadaan baik. Sedangkan sisanya sebesar 64 (8 persen) ruang kelas SMA/SMK/MA sederajat dalam keadaan kurang baik. Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja Ruang kelas yang kondisinya baik untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA, SMK/ MA adalah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah untuk SD, SMP, dan SMA. SASARAN STRATEGIS 12 : “MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SARANA DAN PRASARANA DASAR PEMUKIMAN” Sasaran ke-12 diukur melalui satu indikator kinerja berupa Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang memiliki capaian kinerja rata-rata sebesar 101,79% dengan


3-22

predikat Sangat Berhasil. Melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengemban urusan wajib Perumahan di Kabupaten Blitar berupa Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, sudah lebih dari separoh rumah tangga di Kabupaten Blitar yang dapat mengakses air bersih, yaitu 152.997 dari 268.416 rumah tangga. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja 1

2011 (2) 51

(1) Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)


2013 (4) 55

Target (5) 56

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 57 101,79% 101,79% (Sangat Berhasil)


SASARAN STRATEGIS 13 : “MENINGKATNYA KUALITAS OBJEK DAN SARANA PARIWISATA” Indikator Kinerja (1) 1 2

Realisasi 2013 (2)

Persentase peningkatan kunjungan wisata (%) Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar (%)


8,37

3

3,2

106,66%

0,95

1

0,79

79%



Analisis setiap indikator: 1.

Indikator peningkatan kunjungan wisata Realisasi Indikator Kinerja peningkatan kunjungan wisata dari 8,37 persen pada

tahun 2013menurun menjadi 3,2 persen pada tahun 2014 ini, namun demikian terjadi kenaikan peningkatan jumlah kunjungan wisata sejumlah 36.050 orang dari tahun 2013 (1.125.025 orang) menjadi 1.161.075 pada tahun 2014 ini. Sedangkan realisasi kunjungan wisata pada tahun 2014 ini sudah sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.


3-23

1.161.075 1.125.025

1.038.078

2012

2013

2014

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, dan Pariwisata Kab. Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 3.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2014 (orang) Dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisata diharapkan nantinya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Blitar. Peningkatan jumlah kunjungan wisata maupun jumlah PAD sektor pariwisata dari tahun ke tahun tersebut di atas tidak luput disebabkan oleh adanya beberapa program pendukung antara lain :  Adanya pembenahan sarana dan prasarana di lokasi pariwisata  Adanya promosi kepariwisataan Kabupaten Blitar baik melalui media cetak, elektronik, website, dan lain-lain  Adanya event-event kegiatan yang dilaksanakan di beberapa tempat pariwisata 2.

Indikator Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar Realisasi Indikator Kinerja Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD

Kabupaten Blitar pada tahun 2013 sebesar 0,95% turun menjadi 0,79% di tahun 2014. Realisasi indikator tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena kurang memadainya akses infrastruktur menuju lokasi wisata. Namun demikian terjadi kenaikan peningkatan jumlah PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp. 383.937.000,- di tahun 2013 (Rp. 1.102.776.000,-) menjadi Rp. 1.486.713.000,- pada tahun 2014.


3-24

1.486.713.000 1.102.776.000 756.296.000 475.000.000

2011

2012

2013

2014

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, dan Pariwisata Kab. Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 3.4 Nilai PAD sektor Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2011-2014 (Rupiah) Program kegiatan untuk menunjang kedua indikator tersebut di atas antara lain:  Prosesi Seni Budaya larung sesaji Pantai selatan  Festival Penataran V Tahun 2014  Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)  Penataan Parkir Kolam Renang Penataran  Intensifikasi pengelolaan daya tarik dan kawasan wisata  Promosi Pariwisata  Penataan Daya Tarik Wisata Kolam Renang Penataran  Penataan Daya Tarik Wisata Rambut Monte  Rehab Museum Penataran  Rehab Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata SASARAN STRATEGIS 14 : “MENURUNNYA PERSENTASE PENDUDUK YANG BERADA DIBAWAH GARIS KEMISKINAN” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase keluarga miskin (%)

Realisasi 2012 2013 (2) (3) 41,96 34,22


Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (4) (5) (6) 39,34 36,2 107,98% 107,98% (Sangat Berhasil)


3-25

Indikator Persentase keluarga miskin dari sasaran Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan bertujuan untuk mengetahui proporsi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Arti dari keluarga pra sejahtera adalah Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga. Adapun 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I yaitu : 1. Makan dua kali sehari atau lebih 2. Pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian 3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik 4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan 5. Bila PUS ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah Sedangkan arti dari keluarga sejahtera I adalah Keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator dari Keluarga Sejahtera I namun tidak memnuhi salah satu dari 8 (delapan) dari indikator Keluarga Sejahtera II atau Kebutuhan psykologis. Adapun 8 (delapan) indikator dari Keluarga Sejahtera II adalah : 1. Pada umumnya anggota keluarga melksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur 3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun 4. Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk setiap penghuni rumah 5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing 6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin 8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi


3-26

Realisasi Indikator Persentase keluarga miskin dari tahun 2012 sebesar 41,96 persen kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 34,22 persen dan pada tahun 2014 ini naik menjadi 39,34 persen, ini artinya jumlah keluarga miskin dari tahun 2012 ke 2013 menurun dan meningkat kembali pada tahun 2014, namun demikian realisasi yang diperoleh pada tahun 2014 ini telah sesuai/bahkan melebihi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh realisasi pada tahun 2014 ini digunakan rumusan operasional sebagai berikut : 142.429 Keluarga prasejahtera dan Sejahtera I 𝑋𝑋 100% = 36,2% 393.404 Keluarga Artinya terdapat 142.429 Keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari 393.404 Keluarga yang ada di Kabupaten Blitar. Adapun realisasi meningkatnya persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I antara tahun 2013 dan tahun 2014 disebabkan pemecahan Kartu Keluarga dari anggota keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I membentuk Keluarga sendiri/baru karena beberapa hal diantaranya adalah perkawinan, sehingga terjadi penambahan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I baru. Solusi supaya keluarga miskin dalam hal ini keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga sejahtera adalah dengan cara menggalakkan program KB yang telah ada. Program kegiatan yang mendukung indikator Persentase keluarga miskin dari perjanjian kinerja tersebut di atas antara lain:  Pelayanan KB Medis Kontrasepsi  Penyediaan pelayanan KB bagi Keluarga Miskin  Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. SASARAN STRATEGIS 15 : “TERPENUHINYA KECUKUPAN PANGAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase ketersediaan

Realisasi 2012 2013 (2) (3) 146,76

246,58

Target (4) 100

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (5) (6) 369,77

369,77%


3-27

Realisasi 2012 2013 (2) (3)

Indikator Kinerja (1) bahan pangan (%)




Realisasi Indikator Persentase ketersediaan bahan pangan dari tahun 2012 sampai 2014 selalu mengalami kenaikan yang sangat besar, sesuai tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 ini target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 369,77 persen, berarti dapat diartikan bahwa jumlah ketersediaan bahan pangan utama tahun 2014 (1.042.379 ton) dapat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan konsumsi riil pangan utama tahun 2014 sebesar 281.897 ton. Keberhasilan dalam memenuhi ketersediaan bahan pangan utama dari tahun ke tahun tersebut dipengaruhi oleh: Sumber Daya Manuasia (SDM) dari petani yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani sudah terbuka dalam menerima teknologi pertanian Perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan sarana dan prasarana produksi pertanian yang sangat besar, misalnya dalam bentuk hibah barang pertanian ataupun bantuan sosial. Sedangkan program kegiatan untuk menunjang indikator Persentase ketersediaan bahan pangan dari perjanjian kinerja tersebut di atas antara lain adalah :  Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (BK Prop)  Pengembangan Desa Mandiri Pangan  Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK)  Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian  Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten.


3-28

SASARAN STRATEGIS 16: “MENINGKATNYA DAYA BELI DAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL” Realisasi Indikator Kinerja (1) 1 Persentase produksi perikanan tangkap (%) 2 Persentase produksi ikan budidaya (%) 3 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar (%) 4 Persentase peningkatan produksi padi (%) 5 Produksi Daging (ton) 6 Produksi Telor (ton) 7 Produksi Susu (ton) 8 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar (%) 9 Jumlah Industri (IKM) yang dibina 10 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar (%) 11 Omset produk unggulan Daerah (milyar rupiah)

2011

2012

2013

(2) 12,92

(3) 15,76

(4) 16,77

Pengukuran Kinerja 2014 Capaian Target Realisasi (%) (5) (6) (7) 14,5 12,46 85,93%

87,08

84,24

83,23

85,49

87,54

102,4%

45,54

46,94

43,74

43,96

43,02

97,86%

0,23

-4,09

3,21

3

3,66

122%

62.170

62.578

61.876

43.966

60.500

137,61%

138.569 40.553 0,62

152.368 43.073 0,63

153.486 31.881 0,62

143.761 45.310 0,62

131.804 32.501 0,61

91,68% 71,73% 98,39%

35

43

43

100%

2,44

2,40

2,40

2,40

2,39

99,58%

29,87

32,41

34,81

36,26

37,17

102,51%




3-29

Hasil kinerja sasaran 16 dengan sebelas indikator kinerja mencapai angka 100,88% dengan predikat Sangat Berhasil. Masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut: 1. Persentase produksi perikanan tangkap Perikanan tangkap yang dimaksud berasal dari hasil tangkapan di laut dan di perairan umum darat (PUD). Baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan angka yang ditargetkan pada tahun 2014, perolehan ikan hasil tangkapan baik laut maupun PUD mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh cuaca buruk yang terjadi serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada.

1.537.213 1.063.615

261.533

2013 Tangkap Laut

250.942

2014 Tangkap PUD

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015 (diolah)

Gambar 3.5 Hasil Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014 Beberapa kegiatan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Blitar untuk terus meningkatkan produksi ikan hasil tangkapan melalui program Pengembangan Perikanan Tangkap, diantaranya: a) Optimalisasi SDM dan kelembagaan kelompok kelautan dan perikanan b) Pendataan dan pelaporan produksi perikanan, tangkap dan potensi pesisir dan PUD c) Pengembangan dan Peningkatan produksi Sumberdaya perairan umum darata (DAK dan pendampingan DAK)


3-30

2. Persentase produksi ikan budidaya Perikanan hasil budidaya memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi perikanan di Kabupaten Blitar. Tangkap 12%

Budidaya 88%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015 (diolah)

Gambar 3.6 Persentase Produksi Ikan Budidaya Terhadap Kenaikan produksi perikanan budidaya di tahun 2014 merupakan buah dari upaya yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan masyarakat. Melalui program Pengembangan Budidaya Perikanan, dilaksanakan beberapa kegiatan untuk terus mendongkrak produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blitar antara lain: a)

Pembangunan Balai Benih Ikan (DAK dan Pendamping DAK)

b)

Pendampingan Sertifikasi hak atas Tanah pembudidaya ikan

c)

Pendampingan Pelestarian dan pengembangan Program anti kemiskinan (APP)

d)

Pembangunan jalan produksi di kawasan minapolitan (Silpa DAK 2012 dan 2013)

e)

Peningkatan Produktifitas budidaya perikanan

f)

Pemantauan dan temu teknis pengendalian serangan penyakit pada ikan

g)

Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)

Melalui upaya-upaya di atas, angka yang ditargetkan di tahun 2014 dapat terlampaui dan dapat dikatakan bahwa kinerja indikator ini Sangat Berhasil.


3-31

3. Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Sebagai daerah yang berbasis pertanian, hasil produksi pertanian terutama tanaman pangan, memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar. Sebagai leading sector perekonomian Kabupaten Blitar, pergerakan sektor Pertanian memerlukan perhatian ekstra. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa peranan sektor tersebut diambil alih oleh sektor yang lain. Di satu sisi hal tersebut cukup menggembirakan karena terdapat suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam. Di sisi lain, penurunan kontribusi sektor pertanian merupakan sinyal melemahnya kegiatan pertanian yang ada. Hal ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan upaya peningkatan produktivitas baik dari sisi lahan maupun dari sisi petani itu sendiri. Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian bahwa dalam menyongsong era pasar bebas (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akhir tahun 2015, dimana arus barang dan jasa bebas keluarmasuk pada suatu wilayah, selain mempersiapkan human capital yang berkualitas, Kabupaten Blitar perlu tetap menjaga kontinuitas kontribusi sektor pertanian sekaligus mendorong kemajuan industri pengolahannya di Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan, sektor pertanian yang didukung dengan industri pengolahan yang memadai dapat menghasilkan tradable goods yang mampu mendatangkan pendapatan/ devisa bagi daerah. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus berupaya mengambil kebijakan yang pro terhadap petani diantaranya: 1. Program peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan Pendamping Anti Poverty Program (APP) pertanian dengan pemberian bantuan berupa 45 handsprayer. 2. Program peningkatan ketahanan pangan dengan output berupa terbangunnya prasarana pertanian yaitu jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), sumur pantek dalam, pipanisasi, embung. 3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Dari


3-32

kegiatan tersebut telah disalurkan bantuan berupa 11 handtractor, 4 pompa air, 2 kultivator, 50 Ph meter, 1 Power Threser, 1 kendaraan roda tiga, dan aset 1 combine harvester. 4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan melalui kegiatan: a) Pendampingan SLPTT Padi, Jagung dan Kedelai dengan output SLPTT padi 11.255ha di 461 kelompok serta jagung 1.000ha di 40 kelompok. b) Pengembangan agribisnis tanaman buah-buahan dan biofarmaka dengan outpot pemberian bantuan sarana bibit, pupuk dan alat pertanian untuk budidaya tanaman melon. c)

Pengembangan budidaya kacang-kacangan melalui demontration plot (Demplot) budidaya kacang tanah varietas unggul seluas 12ha.

Dalam implementasi program-program tersebut di atas, ditemukan beberapa kendala antara lain: 1. Belum sinkronnya Program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan antar instansi terkait. 2. Belum tertibnya administrasi kelompok tani sehingga pendistribusian benih, pupuk, obat-obatan dan juga pinjaman sering menemui hambatan. 3. Masih adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan teknis pengadaan bantuan peralatan pertanian menyangkut pihak ketiga. 4. Masih kurangnya kesadaran petani untuk ikut memelihara jaringan irigasi sehingga banyak petani di daerah hilir yang kekurangan air. Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala di atas yaitu: 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi selaras dan menghasilkan output yang maksimal. 2. Melakukan pendekatan dan dialog serta pendampingan oleh tenaga penyuluh agar dapat terwujud tertib administrasi sehingga kegiatan kelompok tani dapat berjalan dengan lancar. 3. Lebih selektif dalam menunjuk rekanan pelaksana kegiatan dan mengajukan klaim atas kerugian yang terlanjur terjadi.


3-33

4. Membentuk kelompok-kelompok petani pemakai air dan meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya menjaga jaringan irigasi. 4. Persentase Produksi padi Secara umum, produksi tanaman pangan utama tahun 2014 di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya termasuk produksi padi seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

329798 318154 308256

2012

2013

2014

Produksi Padi

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, 2015 (diolah) Gambar 3.7 Produksi Padi Tahun 2012-2014 (Ton) Peningkatan produksi tanaman pangan utama termasuk padi memberikan indikator bahwa program peningkatan ketahanan pangan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 berhasil mendongkrak produktivitas, juga pengadaan alat olah tanah, pembangunan jaringan irigasi tersier serta optimasi lahan. Beberapa langkah lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi sebagai sumber pangan utama di Kabupaten Blitar yaitu: 1. Indeks penanaman padi dari satu kali panen menjadi dua kali lebih panen dalam setahun; 2. Peningkatan sarana irigasi dari setengah teknis ke teknis penuh, dari sederhana ke teknis dan dari irigasi desa menjadi irigasi teknis PU; 3. Peningkatan mutu intensifikasi lahan sawah.


3-34

5. Produksi Daging Capaian produksi daging tahun 2014 jauh melebihi angka yang ditargetkan. Berikut merupakan upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas peternakan di tahun 2014, yaitu: 1) Pencegahan dan Penanggulangan penyakit strategis di 22 kecamatan 2) Monitoring, evaluasai dan pelaporan dan pemantauan hewan qurban 3) Pengembangan Agribisnis peternakan (PIK) 4) Pendistribusian bibit ternak dan peralatan kepada masyarakat 5) Sosialisasi, Monitoring, Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Obat Hewan 6) Sosialisasi Kredit dan kemitraan Usaha Peternakan serta Monitoring Bantuan Pemerintah (Kredit, Hibah ) 7) Monitoring Pelaksanakan UKL/UPL bidang Peternakan 8) Pengawasan Mutu Pakan Ternak 9) Pelatihan Penyusunan Ransum Unggas dan Ruminansia 10) Pembangunan Sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 11) Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 12) Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (DAK dan Pendamping DAK ) 13) Penelitihan dan Pengembangan teknologi peternakan tepat guna 14) Pemeriksaan Kebuntingan Sapi Betina produktif 15) Kegiatan Sosialisasi Pemotongan ternak dan Pemeriksaan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 16) Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan 17) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Potong Hewan 18) Pemberdayaan Lab. Kesehatan Hewan Veteriner Namun dibanding tahun sebelumnya, terjadi penurunan sekitar 1.376 ton. Penurunan tersebut merupakan akibat dari turunnya pemotongan ternak khususnya sapi di wilayah Kabupaten Blitar yang banyak dipotong di luar daerah.


3-35

6. Produksi Telor Pada tahun 2014, di Kabupaten Blitar terjadi penurunan produksi telor dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan populasi unggas penghasil telor khususnya ayam ras petelor. Penurunan populasi ayam ras petelor tersebut disebabkan oleh rendahnya harga jual produk berupa daging dan telor dibawah Break Efent Point sedangkan harga pakan ternak yang mayoritas berbahan baku import mengalami kenaikan. Ditambah pula, sampai saat ini penentuan harga masih berada di tangan pedagang yang mengakibatkan peternak sering merugi. Selain telor ayam ras yang merupakan produk unggulan Kabupaten Blitar (123.277 ton), terdapat pula telor ayam buras (1.453 ton), itik (5.224 ton), entok (1.832 ton), dan puyuh (18 ton) dengan komposisi produksi seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Entok 1%

Puyuh 0% Ayam Buras 1%

Itik 4%

Ayam Ras 94%

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 3.8 Persentase Produksi Telor Kabupaten Blitar Berdasarkan Jenis Unggas Tahun 2014 7. Produksi Susu Berbeda dengan daging dan telor, dibanding tahun 2013, produksi susu di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan sekitar 620 ton, dari 31.881 ton menjadi 32.501 ton di tahun 2014 namun kenaikan tersebut masih belum mencapai angka yang ditargetkan. Kenaikan produksi susu dipengaruhi oleh naiknya populasi ternak (sapi perah) dari 13.962 ekor di tahun 2013 menjadi 14.102 ekor di tahun 2014.


3-36

8. Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Sumbangan sub sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir berada di kisaran 0,62%. Sektor Kehutanan di Kabupaten Blitar menghasilkan sejumlah jenis kayu seperti Jati, Mahoni, Sono, dll. Berikut disajikan perkembangan produksi hutan rakyat Kabupaten Blitar tahun 2013 - 2014 : Tabel 3.3 Produksi Hasil Hutan Rakyat Kabupaten Blitar 2013 – 2014 2013 No.

Jenis Kayu

Jumlah Pohon

2014

Produksi (M3)

Jumlah Pohon

Produksi (M3)

1.

Jati

57.915

25.482,491

55.750

20.060,090

2.

Mahoni

6.892

2.619,077

5.578

2.839,394

3.

Sono

10.616

4.140,122

4.000

4.095,015

4.

Kayu lainnya (Mindi, Akasi, Mangga, Sengon, Nangka, Kelapa, dll) JUMLAH

120.736

196.159

45.879,574

78.121,264

165.600

230.928

82.142,825

109.137,324

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar, 2015

Secara keseluruhan, jumlah produksi hutan rakyat di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 meningkat sebesar 39,70%. Untuk meningkatkan kontribusi sub sektor kehutanan yang merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2014 sebagai berikut: 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan antara lain: a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan ( melalui DAK dan Pendamping DAK) dengan output berupa terlaksananya rehabilitasi HR 100 Ha, HR Pengkayaan 200 Ha, Agroforesty 50 Ha serta terlaksananya pengadaan bangunan sipil teknis 26 unit, motor 2 unit, laptop 6 unit.


3-37

b) Pendukung Kegiatan DAK Bidang Kehutanan, dengan output berupa tersusunnya rancangan HR 10 Unit, HR Pengkayaan 20 Unit, Agroforesty 5 Unit, Sipil Teknis 26 Unit. c)

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan output terlaksananya koordinasi rekonsiliasi PSDH dan Timber Cruising (12 Bulan).

d) Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) di 22 kecamatan. e) Penghijauan Lingkungan dengan output berupa tersedianya bibit penghijauan lingkungan sebanyak 20.923 batang. f)

Penghijauan Lingkungan dan Pembangunan Sipil Teknis ( menggunakan dana Silpa DAK Tahun 2012 dan 2013) dengan output berupa terlaksananya penghijauan lingkungan sebanyak 12.292 Batang dan Pembangunan Sipil Teknis 8 Unit.

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan berupa: a) Penghijauan dan Pelestarian Sumber Air dengan output terlaksananya penghijauan lingkungan seluas 10 Ha. b) Pembinaan Petani Hutan, Keon Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta Serta PUHH. 9. Jumlah Industri (IKM) yang dibina Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, jumlah kelompok industri yang dibina di tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya berkat porsi anggaran untuk kegiatan terkait semakin besar. Pembinaan yang dimaksud adalah pemberian pelatihan serta pemberian bantuan alat industri seperti alat pembuat kripik, alat pembuat roti, alat bengkel, dsb baik kepada kelompok industri baru maupun kelompok industri existing yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Jumlah industri khususnya industri kecil di Kabupaten Blitar mengalami perkembangan positif. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah industri kecil sebesar 14,61%. Hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Blitar cukup bagus. Tidak hanya dari sisi jumlah industri, dalam hal penyerapan tenaga kerja terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2013.


3-38

Tabel 3.4 Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Blitar 2013-2014 Peningkatan/ Penurunan 1 Jumlah Industri Kecil 3.005 3.444 14,61% 2 Jumlah Tenaga Kerja 5.000 19.435 288,7 % Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2015 NO

URAIAN

2013

2014

Peningkatan jumlah industri sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Hal ini terlihat dari 83,39% pemohon ijin usaha industri baru pada tahun 2014 merupakan industri kecil rumah tangga.

216 39 IRT

IK

4

IKM

Sumber: KPTSP Kab. Blitar, 2015 (diolah)

IM

0

Gambar 3.9 Jumlah Ijin Usaha Industri Baru Tahun 2014 Total jumlah IKM di Kabupaten Blitar yang dicatat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersebar di 220 desa dan 28 kelurahan adalah sebesar 18.868 yang sebagian besar bergerak di industri makanan dan minuman. Industri yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Blitar adalah industri gula kelapa dengan jumlah industri di tahun 2014 tercatat sebanyak 5.722 unit. Beberapa industri di Kabupaten Blitar juga telah memiliki komoditas ekspor antara lain minyak atsiri, kerajinan topeng indian, dan sambel pecel. Pasar ekspor untuk ketiga komoditas ini sebagian besar di wilayah Eropa. Sayangnya, komoditas tersebut tidak diekspor langsung oleh produsen dari Kabupaten Blitar, melainkan melalui eksportir kota lain. Selain tiga komoditas ekspor di atas, terdapat pula komoditas yang langsung diekspor


3-39

oleh produsen asli Kabupaten Blitar yaitu produk mebel kayu berupa meja, kursi, almari dan buffet dengan negara tujuan Belanda dan Amerika. Pada Tahun 2014 Kabupaten Blitar berhasil meraih prestasi dibidang industri dan sekaligus kepemudaan yaitu sebagai Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pembuatan Tembikar Gerabah Antik Industri) Tingkat Provinsi. 10. Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar Sumbangan sektor industri (pengolahan) terhadap PDRB Kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir berada di kisaran 2,4%. Untuk meningkatkan geliat perekonomian Kabupaten Blitar melalui sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program dan kegiatan antara lain: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan output berupa pemberian bantuan alat kue, paving, alat kripik, laser cuting, oven kayu, vacum frying, batako, konveksi, opak gambir, tusuk ratus, alat bengkel, penepung blower otomatis, dan alat pertukangan kepada 21 kelompok usaha. b) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri dengan output berupa penyampaian bantuan alat bandsaw, mesin stone crusier, mesin tusuk sate, pecah batu, pecah batu koral, tusuk gigi kepada 6 kelompok usaha. 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi dengan output berupa bantuan Bantuan alat penggilingan tebu, stone cruiser, konveksi, digital printing, pembuat kripik, mesin giling daging, pembuat bakso, pengolah plastik, mesin bubut, mesin gilingan stik dan open blower pemanas, mesin pemecah batu, cetak paving, bandsaw, batako vibro kepada 16 kelompok usaha. 3) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Pengujian kadar iodium garam konsumsi dan pengawasan peredaran garam.


3-40

b) Pelatihan Teknis bagi IKM Masyarakat di Kabupaten Blitar dengan output berupa pelatihan dan bantuan alat mesin popcorn, pengolah aneka kripik kepada 3 kelompok usaha. 4) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Informasi melalui Pendataan Industri di Kabupaten Blitar. Dari pendataan tersebut tersusunlah data-data industri kecil sebanyak 18.869 unit usaha. 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT. Dalam rangka mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui kegiatan tersebut telah disalurkan bantuan peralatan produksi berupa alat pembuat batako, alat pertukangan, vacum frying, alat cetak roti, pembuat paving, alat bengkel, mesin konveksi, mesin opak gambir, mesin kue basah, mesin pemecah batu, alat cetak batu bata, mesin sangrai tepung, mesin es krim, alat tenun tikar kepada 44 kelompok usaha. 11. Omset produk unggulan Daerah Realisasi omset produk unggulan Kabupaten Blitar selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2014 yang realisasinya melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan jumlah IKM baru yang telah dibahas pada indikator 9 di atas.

2014

2013

2012

2011

37.167.976.000

34.806.966.000

32.412.248.000

29.867.887.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 3.10 Omset Produk Unggulan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2014


3-41

Produk unggulan daerah yang dimaksud berupa: -

Batik tulis

-

Garmen

-

Kerajinan dari tempurung kelapa

-

Meubelair

-

Bubut kayu

-

Senapan angin

-

Mainan anak-anak dari kayu

-

Gerabah Seni

-

Amerika Indian Art

-

Makanan ( Roti kering, Kripik buah, Sambel Pecel, Enteng-Enteng kacang wijen, Gula merah kelapa)

SASARAN STRATEGIS 17 : “MENINGKATNYA

PERAN

KELEMBAGAAN

DAN

PERMODALAN

UMKM

DALAM

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase peningkatan

2011 (2)

Realisasi 2012 (3) 3,21

2013 (4) 2,06

99

99

99

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 3,4 2,15 63,23%

koperasi yang mendapatkan penilaian baik (%) 2

Persentase UMKM

99

99

100%

tangguh dan UMKM mandiri (%) Rata-Rata Capaian Kinerja

81,61% (Berhasil)

Realisasi Indikator Kinerja Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik pada tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, namun begitu pada tahun 2014 ini realisasi yang diperoleh tidak sesuai dengan taerget yang telah ditetapkan. Perolehan realisasi 2014 atas indikator Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baikyang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan tersebut bukan


3-42

karena ketidak berhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar, namun melainkan dari 30 koperasi yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk dinilai, hanya 19 Koperasi yang dinilai oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur dan ke 19 (Sembilan belas) koperasi tersebut mendapatkan penilaian baik semuanya.Sehingga ada 11 Koperasi tersisa yang tidak dinilai oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur. Penilaian Koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 22/PER/M/KUM K/IV/2007 tentang Pemeringkatan Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor: 06/PER/M/KUM K/III/2008 tentang klasifikasi kualitas koperasi. Adapun klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Sangat berkualitas

:

˃ 419



Berkualitas

:

340 – 419



Cukup berkualitas

:

260 –339



Kurang berkualitas

:

180 – 259



Tidak berkualitas

:

˂ 180

Sedangkan koperasi dikatakan mendapat nilai baik apabila koperasi yang dinilai oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur mendapatkan nilai dengan klasifikasi sangat berkualitas, berkualitas, ataupun cukup berkualitas.Dan apabila koperasi yang dinilai tidak memperoleh salah satu dari klasifikasi tersebut, maka koperasi tersebut dapat dikatakan mendapat nilai tidak baik. Berikut jumlah koperasi serta koperasi yang dinilai oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Blitar dari tahun 2012 sampai dengan 2014 seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Tabel 3.5 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014 Tahun 2012

Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi yang Dinilai Penilaian Tahun 2013 Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi yang Dinilai Penilaian Tahun 2014 Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi yang Dinilai Penilaian Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2015

839 27 Baik 871 18 Baik 881 19 Baik


3-43

Program kegiatan yang mendukung realisasi dari indikator Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik antara lain:  Sosialisasi

Undang-undang

perkoperasianSosialisasi

Undang-undang

perkoperasian  Penataan dan penertiban Kantor cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas Koperasi di Kabupaten Blitar  Pembinaan dan pengawasan koperasi wanita  Bimbingan teknis perkoperasian Sementara itu, realisasi Indikator Kinerja Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri mulai tahun 2011 sampai 2014 selalu memperoleh 99 persen, dan pada tahun 2014 realisasi yang diperoleh juga ditargetkan sebesar 99 persen, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 persen pada tahun 2014 ini. Adapun yang dimaksud dengan UMKM tangguh dan mandiri disini adalah UMKM yang sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan sudah tidak membutuhkan bantuan untuk mencukupi/melangsungkan usahanya lagi. Perolehan realisasi 2014 tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut : 253.066 UMKM ta ngguh dan mandiri 255.622 UMKM yang ada

𝑋𝑋 100% = 99%.

Artinya di Kabupaten Blitar pada tahun 2014 terdapat 253.066 UMKM tangguh dan mandiri dari UMKM yang ada yaitu 255.622 UMKM, sedangkan sisanya sebesar 2.556 UMKM masih memerlukan bantuan (belum tangguh/mandiri). Ada beberapa usahauntuk membentuk UMKM yang tangguh dan mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, diantaranya : 1. Adanya klinik konsultasi bisnis di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar yang bekerja sama dengan UNISBA Blitar 2. Diberikannya pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, baik pelatihan ketrampilan maupun managerial dan juga motivasi Program kegiatan yang mendukung realisasi dari indikator Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri antara lain adalah :  Peningkatan Ketrampilan Usaha Kelompok Masyarakat  Penumbuhan Wira Usaha Baru (PIK)


3-44

 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah  Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah  Gelar Produk Unggulan UMKM Kabupaten Blitar dan lain-lain SASARAN STRATEGIS 18 : “MENINGKATNYA INVESTASI YANG MENDORONG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase Jumlah realisasi PMDN

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 8

8,31

103,87%

Tahun ini terhadap tahun lalu (%) 103,87% (Sangat Berhasil)


Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah realisasi PMDN Tahun ini terhadap tahun lalupada tahun 2014 ini sebesar 8,31 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8 persen . Perolehan realisasi tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut : Nilai Investasi PMDN tahun ini (N) 𝑋𝑋 100% Nilai investasi PMDN tahun lalu (N − 1) Adapun nilai Investasi PMDN antara tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Nilai Investasi PMDN Tahun 2013

Tahun 2014

Rp. 21.752.500.000,-

Rp. 1.808.375.550.000,-

Nilai investasi PMDN di atas salah satunya merupakan nilai investasi dari Investor yang berasal dari Kabupaten Blitar sendiri, adapun nilai investasi yang berasal dari Investor Kabupaten Blitar seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini : Nilai Investasi PMDN dari Investor Kab. Blitar Tahun 2013

Tahun 2014

Rp. 11.700.500.000,-

Rp. 37.563.000.000,-


3-45

Perolehan inilai investasi PMDN yang meningkat tersebut (dari tahun 2013 ke 2014) dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut : 1. Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Blitar kepada investor dalam berinvestasi di Kabupaten Blitar 2. Naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar Dengan adanya peningkatan investor yang meenanamkan modalnya di Kabupaten Blitar diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Program kegiatan yang mendukung realisasi dari indikator Persentase Jumlah realisasi PMDN antara lain adalah :  Peningkatan Manajemen Investasi Daerah  Sosialisasi aturan dibidang penanaman modal SASARAN STRATEGIS 19 : “MENINGKATNYA PERAN DAN KONTRIBUSI KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI BASIS PERTUMBUHAN EKONOMI” Indikator Kinerja 1

(1) Pertumbuhan Kelompok

2011 (2) 69,89

Realisasi 2012 (3) 0,17

2013 (4) 1,74

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 7 7,58 108,28%

100

100

100

100

100%

159

174

178

178

100%

Tani (%) 2

Terbentuknya Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa (%)

3

Jumlah BUM Desa yang

150

dikembangkan di pedesaan Rata-Rata Capaian Kinerja


Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Kelompok Tani tahun 2011 sebesar 69,89 persen kemudian pada tahun 2012 meningkat 0,1 persen dan pada tahun 2013 meningkat kembali 1,74 persen, sedangkan pada tahun 2014 ini masih meningkat dari tahun


3-46

sebelumnya sebesar 7,58 persen. Realisasi tersebut didapat dengan rumusan operasional sebagai berikut : Jml kelompok tani tahun n − jumlah kelompok tani tahun lalu 𝑋𝑋 100% jml kelompok tani tahun lalu

1721

1724

1754

1887

1013

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: BP4K Kabupaten Blitar, 2015 (diolah)

Gambar 3.11 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2014 Pertumbuhan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blitar tersebut tidak terlepas dari campur tangan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Blitar, program kegiatan tersebut antara lain adalah :  Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani  Pelatihan Pengolahan Diversifikasi Pangan bagi Kelompok Wanita Tani Untuk Realisasi Indikator Kinerja Terbentuknya Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desamulai tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu sama yaitu 100 persen artinya terdapat 1 unit usaha Gapoktan di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar yang berjumlah 248 Desa/Kelurahan, keberhasilan pembentukan serta tetap berkelanjutannya Gapoktan yang ada tidak luput dari peran Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjalankan programprogram kegiatan yang ada. Program kegiatan untuk menunjang indikator terbentuknya Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa dari perjanjian kinerja tersebut di atas antara lain adalah :


3-47

 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik  Pelatihan Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Lombok  Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian  Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna  Dem Farm Usaha Tani Terpadu  Pelatihan Teknologi Terapan Tanaman Padi Sistem SRI dan lain-lain Untuk Realisasi Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 sejumlah 150 BUM Desa menjadi 159 BUM Desa pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi 174 BUM Desa pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 178 BUM Desa. Pada tahun 2014 ini realisasi yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 178 BUM Desa yang berkembang. Peningkatan realisasi yang diperoleh dari Indikator Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 tersebut maupun terpenuhinya target dari Indikator Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan tahun 2014 ini disebabkan antara lain sebagai berikut : Adanya kegiatan fasilitasi pendampingan BUM Desa yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya mulai tahun 2012 dan dalam pendampingan tersebut dipetakan asset potensi desa dan potensi BUM Desa Adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola BUM Desa Pada tahun 2014 ini dibentuk forum komunikasi BUM Desa Sedangkan program kegiatan untuk menunjang indikator Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan dari perjanjian kinerja tersebut di atas antara lain adalah :  Penguatan Kelembagaan BUMDes  Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola BUMDes  Optimalisasi Forum Komunikasi BUMDes


3-48

SASARAN STRATEGIS 20 : “MENINGKATNYA KETAQWAAN MASYARAKAT KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA” Indikator Kinerja 1


2011 (2) 100

(1) Persentase Penyaluran

2013 (4) 100

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 100 100 100%

Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Tempat Ibadah (%) 100% (Sangat Berhasil)


Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Tempat Ibadah dari tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu sama yaitu 100 persen artinya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pembangunan tempat ibadah di Kabupaten Blitar telah disalurkan sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan dan disetujui. Tabel 3.6 Jumlah Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Tempat Ibadah 2011

2012

2013

2014

Rp. 565.250.000,-

Rp. 1.047.000.000,-

Rp. 1.811.300.000,-

Rp. 2.014.500.000,-

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2015

SASARAN STRATEGIS 21 : “BERKEMBANGNYA PENERAPAN NILAI BUDAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN MODAL SOSIAL” Indikator Kinerja 1

2011 (2) 83

(1) Persentase grup


2013 (4) 87,5

Target (5) 90

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 93,5 103,88%

kesenian/ kebudayaan yang dibina (%) Rata-Rata Capaian Kinerja



3-49

Untuk Realisasi Indikator Kinerja Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibinamulai tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami peningkatan, sedangkan realisasi pada tahun 2014 ini melebihi target yang telah ditetapkan, realisasi pada tahun Jumlah grup kesenian yang dibina

2014 ini didapat dengan rumusan operasional

jumlah grup kesenian yang ada

𝑋𝑋 100%,

dengan demikian terdapat 187 grup dari 200 grup kesenian yang dibina. Berikut akan kami sajikan jumlah grup kesenian yang dibina mulai tahun 2011 sampai dengan 2014: Tabel 3.7 Jumlah Grup Kesenian yang Dibina 2011

2012

2013

2014

150 Grup

170 Grup

175 Grup

187 Grup

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, dan Pariwisata Kab. Blitar, 2015 Kab. Blitar, 2015

Adapun peningkatan jumlah grup kesenian yang dibina dari tahun ke tahun serta terpenuhinya realisasi jumlah grup kesenian yang dibina dari target yang telah ditetapkan tahun 2014 tersebut di atas disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung antara lain sebagai berikut :  Adanya kesadaran grup kesenian untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Blitar, sehingga dengan begitu Grup kesenian yang telah mendaftar tersebut nantinya akan dibina melalui diikut sertakannya ke dalam efent-efent budaya oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Blitar.  Adanya hibah barang berupa alat kesenian kepada beberapa grup kesenian yang ada di Kabupaten Blitar. Program kegiatan untuk menunjang indikator Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina dari perjanjian kinerja tersebut di atas antara lain:  Pengadaan Barang Bantuan Gamelan  Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik  Pergelaran Seni dan Budaya Dalam Daerah  Pergelaran Seni dan Budaya di TMII


3-50

SASARAN STRATEGIS 22 : “MENURUNNYA PELANGGARAN HUKUM DAN KRIMINALITAS” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase penanganan

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)

2013 (4)


kasus pelanggaran perda (%) 2

Rasio jumlah satpol pp

1

2

1

50%

100

100

100

100%

per 10.000 penduduk 3

Persentase Perkara

100

100

yang ditangani dalam setahun Rata-Rata Capaian Kinerja

87% (Sangat Berhasil)

Realisasi Indikator Kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun pada tahun 2014 ini ditargetkan 90 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, artinya dari semua pelanggaran Perda yang ada dapat tertangani seluruhnya. Adapun program kegiatan untuk menunjang keberhasilan dari indikator perjanjian kinerja tersebut adalah Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah. Untuk realisasi indikator Kinerja Rasio jumlah satpol pp per 10.000 pendudukantara tahun 2013 sampai 2014 tetap sama yaitu 1 personil dan pada tahun 2014 ini ditargetkan 2 personil, ini artinya jumlah penduduk Kabupaten Blitar tahun 2014 sebesar 1.402.676 jiwa , dan jumlah personil Satpol PP sebanyak 70 orang., dengan begitu pada tahun 2014 ini setiap 1 personil Satpol PP menangani kurang lebih 20.000 penduduk, dan idealnya setiap 10.000 penduduk ditangani oleh 2 (dua) personil Satpol PP, sehingga dibutuhkan 4 personil Satpol PP untuk menangani setiap 20.000 penduduk, dengan begitu masih terdapat kekurangan 3 personil Satpol PP untuk menangani setiap 20.000 penduduk. Kekurangan tersebut disebabkan karena beberapa hal : 1. Tidak adanya personil PNS yang dimutasi ke Satpol PP 2. Sudah lamanya waktu Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan perekrutan CPNS


3-51

3. Tidak adanya formasi pada saat diadakannya perekrutan CPNS tahun 2014 Untuk itu seyogyanya langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Blitar agar rasio jumlah personil Satpol PP terpenuhi salah satunya yaitu dengan mengadakan formasi untuk personil Satpol PP jika ada perekrutan CPNS. Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Perkara

yang ditangani dalam

setahundari tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu sama yaitu 100 persen, artinya dari tahun 2011 sampai dengan 2014 seluruh perkara sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan selalu mendapat penanganan/bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun program kegiatan untuk menunjang keberhasilan dari indikator perjanjian kinerja tersebut adalah Kegiatan Sengketa hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan. SASARAN STRATEGIS 23 : “PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG RAMAH LINGKUNGAN” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase perusahaan

2011 (2) 100


2013 (4) 100


yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan (%) Rata-Rata Capaian Kinerja

100%

(Sangat Berhasil)

Realisasi Indikator Kinerja Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungandari tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu 100 persen dan pada tahun 2014 ini realisasi yang diperoleh 100 persen sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, artinya perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar seluruhnya telah memiliki dokumen (HO, UKL/UPL, Amdal) dan ijin lingkungan. Penerbitan dokumen (HO, UKL/UPL, Amdal) dan ijin lingkungan terbit atas adanya rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar setelah perusahaan yang mengajukan dokumen ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dinyatakan lolos verifikasi sesuai SOP yang telah ditentukan. Pada tahun 2013 terdapat 128 perusahaan yang mengajukan dokumen dan kemudian mendapatkan rekomendasi. Sementara, pada tahun


3-52

2014 jumlah perusahaan yang mengajukan dokumen dan mendapatkan rekomendasi sebanyak 175 perusahaan. Adapun program kegiatan untuk menunjang keberhasilan dari indikator Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan dalam perjanjian kinerja tersebut adalah :  Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan  Operasionalisasi Laboratorium SASARAN STRATEGIS 24 : “MENCEGAH MELUASNYA AREAL LAHAN KRITIS” Indikator Kinerja 1

(1) Luas lahan kritis (%)

2011 (2) 9,95

Realisasi 2012 (3) 9,09

2013 (4) 9,81

Target (5) 9,8


Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7) 6,72 131,43% 131,43% (Sangat Berhasil)

Sasaran ke-24 diukur melalui kinerja satu indikator berupa luas lahan kritis. Lahan kritis yang dimaksud merupakan luas areal lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Kinerja indikator ini berpredikat Sangat Berhasil dengan realisasi 6,72%. Kawasan hutan di Kabupaten Blitar mencapai 36% dari total luas wilayah Kabupaten Blitar atau 57.327,1 ha dari 158.879 ha. Sampai tahun 2014 luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Blitar sebesar 6.828 ha yang secara detail disajikan pada Tabel 3.8. Untuk terus meminimalisir luasan lahan kritis tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar terus berupaya untuk merehabilitasi hutan melalui pembangunan hutan rakyat dan kebun bibit rakyat (KBR). Tabel 3.8 Luas Lahan Kritis dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan

NO 1 2 3 4 5

KECAMATAN Wates Binangun Panggungrejo Sutojayan Wonotirto

LUAS LAHAN KRITIS (2009) 1.077 352 3.223 20 2.018

JUMLAH RHL

TELAH DITANGGULANGI MELALUI RHL HUTAN RAKYAT DAN KBR 2010 103 129 173 -

2011 37 216 312 30

2012 80 150 60

2013 184 90 102

2014 80 140 160 80

484 485 885 272


SISA LAHAN KRITIS 593 2.338 20 1.746

3-53

NO 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KECAMATAN Bakung Kademangan Srengat Ponggok Gandusari Wlingi Doko Kesamben Selorejo JUMLAH

LUAS LAHAN KRITIS (2009) 2.186 1.248 69 38 6 151 228 222 156 10.994

TELAH DITANGGULANGI MELALUI RHL HUTAN RAKYAT DAN KBR 2010

2011

102 178 23 24 82 72 886

2012

254 142 20 46 37 1.094

2013

75 75 10 10 25 50 25 560

JUMLAH RHL

2014

204 244 20 15 164 35 20 1.078

100 110 10 10 10 60 50 810

SISA LAHAN KRITIS

735 749 33 50 25 10 223 273 204 4.428

1.451 499 36 141 5 6.829

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, 2015

SASARAN STRATEGIS 25 : “MENINGKATNYA PROFESIONALISME BIROKRASI” Indikator Kinerja 1

2

(1) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) (%) Persentase

2011 (2) 15,21

Realisasi 2012 2013 (3) (4) 26,08 39,13

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 65,22 43,47 66,65%

41,92

41,52

70

41,92

59,88%

100

100

70

100

142,85%

75,56

100

62,85

62,85%

96

100

98

98%

Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten (%) 3

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD (%)

4

Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan) (%)

5

Persentase kegiatan

96

93


3-54

Indikator Kinerja (1) DPRD yang dapat

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)


2013 (4)

95,41

97,22

98,46

100

81,72

81,72%

100

100

100

100

96,66

96,66%

92,65

100

92,65

92,65%

60,2

12

5

4,8

96%

104,02

111,55

113,71

100

112,65

112,65%

19,26

25,71

20,76

20

62,90

314,5%

dilaksanakan (%) 6

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit (%)

7

Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)

8

Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP (%)

9

Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik (%)

10

Persentase realisasi penerimaan PAD (%)

11

Persentase peningkatan penerimaan PAD (%)



Realisasi Indikator Kinerja Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami peningkatan, sedangkan realisasi pada tahun 2014 ini sebesar 43,47 persen kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 65,22 persen sehingga capaian yang diperoleh hanya sebesar 66,65 persen, realisasi

pada

tahun

2014

ini

didapat

dengan

Jml SKPD yg memiliki & 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑛𝑛 jml SKPD yg ada

rumusan

operasional

𝑋𝑋 100%, dengan demikian berarti


3-55

terdapat 40 SKPD yang telah memiliki dan melaksanakan SOP dari 90 SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Sedangkan realisasi antara tahun 2013 dengan 2014 mengalami peningkatan. Tidak tercapainya realisasi tahun 2014 sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena tidak/belum semua SKPD yang ada mengumpulkan Standart Operasional Prosedur (SOP) ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Solusi yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi untuk mencapai target tersebut adalah dengan cara menyurati semua SKPD di Kabupaten Blitar untuk segera mengumpulkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh SKPD ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Adapun program kegiatan untuk memperoleh realisasi maupun capaian dari indikator tersebut di atas adalah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Realisasi

Indikator

Kinerja

Persentase

Sertifikasi

tanah

aset

Pemerintah

Kabupatenmulai tahun 2012 sebesar 41,92 persen kemudian turun menjadi 41,52 persen pada tahun 2013 dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi sebesar 41,92 persen, sedangkan realisasi pada tahun 2014 ini sebesar 41,92 persen kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 70 persen sehingga capaian yang diperoleh hanya sebesar 59,88 persen. Tidak tercapainya antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan tersebut karena proses penyelesaian sertivikat tanah asset Pemerintah Kabupaten Blitar tergantung dari mekanisme di Badan Pertanahan Nasional. Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketepatan penerbitan dokumen dan Laporan Keuangan oleh SKPDmulai tahun 2012 sampai dengan 2014 selalu sama yaitu 100 persen, sedangkan pada tahun 2014 ini realisasinya telah sesuai bahkan melebihi dengan target yang telah ditetapkan, artinya semua SKPD selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan kepada unit kerja yang melakukan konsolidasi. Adapun Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah


3-56

 Penatausahaan Akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun 2014  Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar  Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah Realisasi Indikator Kinerja Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakanmulai tahun 2011 sebesar 96 persen kemudian turun menjadi 93 persen pada tahun 2012 dan kembali lagi meningkat menjadi 96 persen pada tahun 2013, kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 98 persen pada tahun 2014, sedangkan realisasi pada tahun 2014 ini sebesar 98 persen kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 100 persen sehingga capaian yang diperoleh hanya sebesar 98 persen. Tidak tercapainya antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan tersebut karena pada tahun 2014 adanya masa transisi pergantian anggota DPRD yang lama dengan yang baru. Adapun Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRD  Bimbingan Teknis Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kab/ Kota  Rapat konsultasi dan Koordinasi anggota DPRD  Rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar  Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam daerah  Fasilitasi Pengangkatan/Pelantikan/Pengesahan Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Periode 2014-2019  Pembahasan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib  Fasilitasi Fraksi-fraksi  Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama  Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan lain-lain Realisasi Indikator KinerjaPersentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Mulai tahun 2011 sebesar 95,41 persen kemudian


3-57

turun menjadi 97,22 persen pada tahun 2012 dan kembali lagi meningkat menjadi 98,46 persen pada tahun 2013, kemudian menurun kembali menjadi sebesar 81,72 persen pada tahun 2014, sedangkan realisasi pada tahun 2014 ini sebesar 81,72 persen kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 100 persen sehingga capaian yang diperoleh sebesar 81,72 persen. Tidak tercapainya antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan tersebut disebabkan karena belum sepenuhnya SKPD/obyek pemeriksaan menindak lanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan. Adapun langkah-langkah yang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar agar SKPD segera menindak lanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut antara lain dengan cara mengadakan rapat koordinasi pengawasan dengan seluruh SKPD di Kabupaten Blitar. Sedangkan program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Sedangkan realisasi Indikator KinerjaPersentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari tahun 2011 sampai dengan 2013 selalu sama yaitu 100 persen, dan realisasi pada tahun 2014 menurun menjadi 96,66 persen dari target yang ditetapkan yaitu 100 persen, Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa pengaduan masyarakat yang belum dapat diselesaikan penyelesaiannya pada tahun 2014 tersebut, sehingga penanganan pengaduan masyarakat tersebut diselesaikan pada tahun 2015. Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah :Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemda. Realisasi Indikator KinerjaKetepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP antara tahun 2013 dengan tahun 2014 tidak mengalami perubahan yaitu tetap 92,65 persen, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun 2014 ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 persen. Perolehan realisasi 2014 yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan tersebut di atas disebabkan karena pada saat-saat tertentu volume permohonan meningkat sehingga mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha.


3-58

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan supaya penyelesaian ijin usaha sesuai SOP tepat waktu yaitu dengan cara berusaha menambah personil yang menangani ijin usaha Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Pelaksanaan kegiatan one day service perijinan  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perijinan  Pelaksanaan survey/tinjau lokasi  Sosialisasi pelaksanaan perijinan  Pengadaan billboard perijinan di Kabupaten Blitar Realisasi Indikator Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baikpada tahun 2012 sebesar 60,2 dan pada tahun 2013 menurun sangat drastis menjadi12 persen sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 5 persen namun terealisasi 4,8 persen. Penurunan dan ketidak sesuaian realisasi yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 ini disebabkan karena belum sepenuhnya dari 92 SKPD di Kabupaten Blitar siap untuk menyerahkan arsip statisnya, untuk itu sebagai solusi supaya SKPD di Kabupaten Blitar memiliki tata kearsipan yang baik perlu diadakan bimbingan teknis kearsipan. Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Bimbingan teknis kearsipan  Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Realisasi Indikator Persentase realisasi penerimaan PAD mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu melebihi dari target yang ditetapkan, dan target yang telah ditetapkan tersebut selalu ditargetkan 100 persen, penetapan target 100 persen merupakan tolok ukur yang standar untuk pencapaian kinerja. Berikut merupakan target serta realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2014 : 1. Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar ditargetkan sebesar Rp. 73.248.446.037,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.190.965.173,-


3-59

2. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar ditargetkan sebesar Rp. 85.861.458.679,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.782.155.449,3. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar ditargetkan sebesar Rp. 101.722.808.475,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.670.863.817,4. Sedangkan pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar ditargetkan sebesar Rp. 167.268.618.919,- dan terealisasi sebesar Rp. 188.422.430.090,Realisasi Indikator persentase peningkatan penerimaan PAD mulai tahun 2011 terealisasi 19,26 persen kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 25,71 persen dan kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 20,76 persen dan pada tahun 2014 meningkat signifikan menjadi 62,9 persen dari target yang ditetapkan sebesar 20 persen. Rumusan operasional realisasi dari indikator persentase peningkatan penerimaan Penerimaan PAD tahun n−penerimaan PAD tahun n−1

PAD di dapat sebagai berikut :

Penerimaan PAD tahun n−1

realisasi 62,9 persen pada tahun 2014 didapat dari :

Rp .188.422.430.090,−Rp .115.670.863.817=Rp . 72.751.566.273,− Rp .115.670.863.817,−

𝑋𝑋 100%, artinya

𝑋𝑋100% = 62,9%,

artinya

terdapat peningkatan penerimaan PAD pada tahun 2014 ini dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 72.751.566.273,Realisasi dari Indikator Persentase realisasi penerimaan PAD dan Indikator persentase peningkatan penerimaan PAD yang sangat bagus tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : • Pemeliharaan data PBB P2 dan SISMIOP • Pengelolaan dan pemeliharaan Software NPWPD • Pemeliharaan Sofware Aplikasi Penerimaan Pendapatan • Bimtek Implementasi Perundang-Undangan peningkatan kapasitas SDM Pengelolaa Pendapatan • Pelatihan dan Pendidikan Formal peningkatan SDM Pengelolaa Pendaptan • Penyusunan Peraturan Bupati Pemungutan Pajak dan atau Retribusi daerah • Sosialisasi-Publikasi dan Advetorial melalui LPPD Radio Persada, televisi lokal, koran dan majalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak; • Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui media luar ruang;


3-60

• Optimalisasi pengelolaan tanah eks Bengkok • Optimalisasi Gedung/Tanah/bangunan/Rumah dinas milik pamerintah daerah Adapun program kegiatan untuk menunjang keberhasilan dari indikator Persentase realisasi penerimaan PAD dan Indikator persentase peningkatan penerimaan PADtersebut antara lain adalah :  Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah  Pendataan dan pemeliharaan data Obyek Pajak  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media  Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2  Study banding pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah  Penyusunan system informasi pendataan pajak daerah  Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah SASARAN STRATEGIS 26 : “MENINGKATNYAKINERJA DAN DISIPLIN APARATUR” Indikator Kinerja (1) 1

Persentase Pelayanan

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)

2013 (4)

Target (5)

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7)

99,55

99,55

99,67

100

99,79

99,79%

100

50

100

100

100

100%

100

100

100

100

96,73

96,73%

100

97,71

97,71%

administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah (%) 2

Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur (%)

3

Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat (%)

4

Persentase pengadaan barang/jasa melalui


3-61

Indikator Kinerja (1)

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)

2013 (4)


Unit Layanan Pengadaan (%)



Realisasi Indikator KinerjaPersentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 selalu meningkat, namun demikian realisasi tahun 2014 sebesar 99,79 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya surat masuk ke Sekretariat Daerah yang masih menunggu disposisi Sekretaris Daerah sehingga belum dapat didistribusikan ke bagian yang menangani. Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran. Untuk realisasi indikator kinerja persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur dari tahun 2011 sebesar 100 persen dan pada tahun 2012 menurun menjadi 50 persen, sedangkan realisasi untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana aparatur yang disediakan antara lain adalah penyediaan kain pakaian dinas (PDH) dan pakaian olah raga. Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat dari tahun 2011 sampai 2013 sebesar 100 persen, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar 96,73 persen dari 100 persen target yang telah ditetapkan. Ketidak sesuai realisasi yang diperoleh dengan target yang ditetapkan pada tahun 2014 ini disebabkan karena pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang dilakukan baru dimulai pada awal tribulan II, hal tersebut disebabkan karena menunggu perubahan tugas pokok dan fungsi personil Inspektorat dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tertentu sehingga alokasi waktu pemeriksaan tidak tercukupi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator


3-62

dari perjanjian kinerja tersebut adalah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. Realisasi indikator kinerja persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 masih menggunakan istilah LPSE, dan baru tahun 2014 menggunakan istilah ULP, sedangkan realisasi dari indicator tersebut sebesar 97,71 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Penyebab dari ketidak samaan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan karena kegagalan 5 (lima) paket lelang yaitu satu lelang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, satu lelang dari Badan PPKB, dua lelang dari Dinas Peternakan, dan satu lelang dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)  Bimbingan teknis/sertivikasi Perpres 54 tahun 2010. SASARAN STRATEGIS 27 : “TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN” Indikator Kinerja 1

(1) Persentase Kegiatan yang dimuat

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (5) (6) (7) 95

88,04

92,67%

100

97,77

97,77%

dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD) (%) 2

Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik (%)



Realisasi indikator pertama yaitu persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD) tahun 2014 sebesar 88,04 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari target yang ditetapkan,


3-63

88,04 persen kegiatan yang ada dalam APBD telah selaras dengan program kegiatan yang ada dalam RKPD. Adanya kegiatan yang tidak selaras dengan RKPD tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian dengan Renstra SKPD pengusul. Adapun kegiatan yang menunjang indikator tersebut antara lain:  Penyusunan Rancangan RKPD  Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 Sementara itu, realisasi indikator persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik pada tahun 2014 ini terealisasi sebesar 97,77 persen dari target yang ditetapkan. Angka 97,77

persen

tersebut

didapat

88 SKPD yang memiliki Renstra dengan baik 90 SKPD yang ada

dari

rumusan

operasional

sebagai

berikut:

𝑋𝑋100%= 97,77 persen, artinya terdapat 88 SKPD yang

telah memiliki Renstra dengan baik dari 90 SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Dua SKPD

yang belum memiliki renstra dengan baik tersebut disebabkan karena volume pekerjaan penyusun Renstra di kedua SKPD tersebut sangat tinggi, sehingga dalam menyusun Renstranya menjadi kurang maksimal. Dengan demikian diharapkan kepada SKPD yang belum memiliki Renstra dengan baik untuk selalu berkoordinasi sebaik dan semaksimal mungkin (antara bidang/PPTK dengan Pejabat/Personil yang menangani Renstra dalam SKPD tersebut). SASARAN STRATEGIS 28 : “MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK” Indikator Kinerja (1) 1

Persentase layanan

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)

2013 (4)

Target (5)

Pengukuran Kinerja 2014 Realisasi Capaian (%) (6) (7)

34

46

58

75

73

97,33%

67

83

86

100

75

75%

6,85

1,61

23,5%

publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) (%) 2

Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi (%)

3

Persentase lokasi


3-64

Indikator Kinerja (1)

2011 (2)

Realisasi 2012 (3)


2013 (4)

197

360

192

197

102,6%

9,89

8

8

11

137,55%

rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu (%) 4

Jumlah Press Release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

5

Persentase kunjungan

13,75

masyarakat ke perpustakaan (%)



Realisasi indikator persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) dari tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami peningkatan, namun demikian pada tahun 2014 ini antara realisasi yang diperoleh (73 persen) tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (75 persen). Angka 73 persen tersebut didapat dari rumusan 75 layanan public yang menggunakan TI

operasional sebagai berikut : 102 layanan

kepada masyarakat yang diselenggarakan

SKPD

𝑋𝑋100%= 73

persen, artinya terdapat 75 layanan public kepada masyarakat oleh SKPD yang telah menggunakan teknologi informasi dari 102 layanan public kepada masyarakat oleh SKPD. Perolehan realisasi 2014 yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan

tersebut di atas disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran. Adapun langkah-langkah yang seharusnya diambil supaya layanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat/tepat waktu yaitu dengan menambahkan anggaran kepada SKPD pelayanan. Sementara itu, program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Terintegrasi (E-Gov). Realisasi Indikator Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi pada tahun 2011sampai 2013 selalu naik sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi 75 persen. Angka 75 persen tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut


3-65

:

6 masalah pertanahan yang difasilitasi pada tahun 2014 8 masalah pertanahan yang ada pada tahun 2014

X 100% = 75 persen, artinya ada 6 masalah

pertanah yang difasilitasi dari 8 masalah pertanahan yang ada. Perolehan realisasi 2014 yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan tersebut di atas disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : 1. Masih adanya pendudukan perkekebunan yang merupakan tanah Negara oleh warga masyarakat sekitar perkebunan 2. Adanya tuntutatan redistribusi tanah perkebunan oleh warga masyarakat 3. Kurangnya pemahaman dan pengertian warga masyarakat tentang mekanisme pemberian redistribusi Adapun solusi/langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk itu antara lain dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga masyarakat tentang peraturan keagrariaan ataupun mekanisme redistribusi. Program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah Fasilitasi penyelesaian masalah/sengketa pertanahan. Realisasi Indikator Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang ramburambu pada tahun 2014ini sebesar 1,61 persen dan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6,85 persen, persentase realisasi tersebut didapat dari : 4 Desa yang telah dipasang rambu rambu bencana

248 desa yang seharusnya dipasang rambu rambu bencana

𝑋𝑋 100%= 1,61%, ini berarti pada tahun

2014 ini masih terdapat 4 (empat) desa/kelurahan yang dipasang rambu-rambu rawan

bencana dari 17 desa/kelurahan yang ditargetkan. Dan kedepannya 248 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar akan dipasang rambu-rambu rawan bencana. Ketidak tepatan realisasi dan target yang telah ditetapkan dari indikator tersebut di atas disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan rambu-rambu rawan bencana. Adapun solusi/langkah-langkah yang dilakukan supaya semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar nantinya dapat terpasang rambu-rambu rawan bencana dengan menambah anggaran untuk pengadaan rambu-rambu rawan bencana. Sedangkan realisasi indikator jumlah press release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel pada tahun 2014telah sesuai/bahkan melebihi dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 197 press release dari target yang ditetapkan sejumlah 192 perss release. Adapun program kegiatan untuk


3-66

menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut adalah Peningkatan Pelayanan Kehumasan. Untuk realisasi indikator Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami penurunan, meskipun demikian pada tahun 2014 ini realisasi yang diperoleh sudah sesuai/bahkan melebihi target yang ditentukan sebesar 3 persen. Penurunan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dari tahun ke tahun tersebut disebabkan antara lain : •

Sarana dan prasarana di perpustakaan tersebut kurang memadai

•

Buku bacaan yang tersedia masih kurang lengkap

Untuk mengatasi permasalahan di atas seyogyanya Pemerintah Kabupaten Blitar mengambil langkah sebagai berikut :  Membenahi/merehabilitasi sarana dan prasarana perpustakaan yang ada  Menambah jumlah dan judul buku di perpustakaan Adapun program kegiatan untuk menunjang indikator dari perjanjian kinerja tersebut antara lain adalah :  Pengembangan minat dan budaya baca  Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah  Perpustakaan keliling SASARAN STRATEGIS 29 : “MENGUATNYA PERAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN POLITIK” Indikator Kinerja 1

Realisasi 2013

(1)

(2)

Persentase partisipasi

8,99%

Pengukuran Kinerja 2014 Target Realisasi Capaian (%) (3) (4) (5) 9,27%

9,27%

100%

perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah


100% (Sangat Berhasil)

Realisasi Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah pada tahun 2013 sebesar 8,99 persen dan pada tahun 2014ditargetkan


3-67

dan terealisasisebesar 9,27. Perolehan realisasi pada tahun 2014 tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut : 6.280 wanita yang bekerja di lembaga legislatif dan pemerintah 𝑋𝑋 100% = 9,27% 67.727 wanita yang bekerja

Artinya pada tahun 2014 ini terdapat 6.280 perempuan/wanita di Kabupaten Blitar yang bekerja di lembaga legislative dan lembaga Pemerintah dari 67.727 perempuan/wanita yang bekerja. 3.3 REALISASI ANGGARAN Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2014 senantiasa dianut sistem kehatihatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar programprogram yang telah direncanakan tetap terpadu. APBD P Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Realisasi pendapatan :

Rp. 1.927.307093.449,89,-

2. Realisasi belanja

Rp. 1.803.191.909.130,44,-

:

Realisasi pendapatan tersebut bersumber antara lain dari: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

:

Rp. 188.422.430.090,89,-

b) Pendapatan Transfer

:

Rp. 1.625.297.146.359,-

c) Lain-lain pendapaatan yang sah

:

Rp. 113.587.517.000,-

Sedangkan realisasi belanja dipergunakan untuk: a) Belanja Operasional :

Rp. 1.407.530.698.985,44,-

b) Belanja modal

:

Rp. 385.260.453.752,-

c) Belanja tak terduga

:

Rp.

2.566.953.857,-

d) Transfer

:

Rp.

7.833.802.536,-

Realisasi belanja dibedakan menjadi 2 (dua) belanja, yaitu langsung dan tidak langsung. Berikut kami sajikan rincian belanja baik langsung maupun tidak langsung : •

Belanja langsung Belanja modal

:

Rp. 385.260.453.752,-

Belanja barang dan jasa

:

Rp. 314.350.552.842,-


3-68

Belanja pegawai

:

Rp. 15.893.196.684,- + Rp. 715.504.203.278,-

•

Belanja tidak langsung Belanja Pegawai

:

Rp. 1.000.406.700.457,-

Belanja bunga

:

Rp.

Belanja hibah

:

Rp.

28.191.667.800,-

Belanja Bansos

:

Rp.

3.348.000.000,-

Belanja bantuan keuangan

:

Rp.

45.330.860.000,-

Belanja tak terduga

:

Rp.

2.566.953.857,-

Transfer

:

Rp.

7.833.802.536,- +

9.721.201,44,-

Rp. 1.087.687.705.852,44 Sehingga : Belanja langsung

:

Rp.

715.504.203.278,-

Belanja tidak langsung

:

Rp. 1.087.687.705.852,44,-+

Total

:

Rp. 1.803.191.909.130,44,-

Dari penghitungan di atas didapatkan surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp. 124.115.184.319,45,-. Sedangkan untuk realisasianggaran yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian dari perjanjian kinerja dibiayai dari belanja langsung dapat kami perlihatkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Keuangan per Misi Pembangunan Kabupaten Blitar MISI

ANGGARAN

REALISASI

%

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat.

Rp. 179.617.747.002,-

Rp. 142.158.646.713

79,14%

2. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan

Rp. 274.834.114.310,-

Rp. 292.813.114.895,-

106,54%


3-69

MISI

ANGGARAN

REALISASI

%

3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Innovasi Daerah

Rp. 2.594.401.000,-

Rp. 2.492.596.952,-

96,07%

4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa

Rp. 490.102.000,-

Rp. 452.253.500,-

92,27%

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM

Rp. 171.980.000,-

Rp. 168.807.500,-

98,15%

6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan

Rp. 3.590.137.900,-

Rp. 3.392.023.135,-

94,48%

7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN

Rp. 9.906.517.773,-

Rp. 7.719.540.790,-

77,92%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 ini terdapat 62,79 persen (Rp. 449.196.983.458,-) program-program yang dilaksanakan dan direalisasikan untuk mendukung pencapaian misi Kabupaten Blitar. Selain program-program tersebut Kabupaten Blitar juga melaksanakan program-program lain yang diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Blitar sebesar 37,21 persen (Rp. 266.307.219.820,-).


3-70

4 L

Penutup

AKIP disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsiprinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2014 ini, secara umum Pemerintah Kabupaten Blitar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Dua puluh sembilan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan Sangat Berhasil. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja terhadap dua puluh sembilan sasaran,

disimpulkan bahwa 27 sasaran (96%) tercapai dengan predikat Sangat Berhasil, 1 sasaran (4%) tercapai dengan predikat Berhasil dan 1 sasaran belum diketahui hasilnya di tahun 2014. Sasaran yang belum diketahui hasilnya tersebut adalah Meningkatnya Usia Harapan Hidup dikarenakan saat laporan ini disusun Angka Harapan Hidup belum dirilis oleh Badan


4-1

Pusat Statistik. Namun secara series, AHH Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari dua puluh sembilan sasaran tersebut telah ditetapkan pula indikator kinerja sasaran sebanyak tujuh puluh tujuh indikator kinerja yang dapat disimpulkan bahwa 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja atau 44,73% melebihi target yang telah ditetapkan; 17 (tujuh belas) indikator kinerja atau 22,36% sesuai target yang telah ditetapkan, dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja atau 32,89% kurang dari target yang telah ditetapkan, serta terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu AHH yang belum dapat diukur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, masih

terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasi

kinerjanya belum sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan adalah: 1.

Persentase panjang jalan Kabupaten yang kondisinya baik, dengan target sebesar 50%, sedangkan realisasinya adalah 47,14%.

2.

Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten, dengan target sebesar 50%, sedangkan realisasinya adalah 49%.

3.

Ruang kelas yang kondisinya baik untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA, SMK/ MA, dengan target sebesar 85%, sedangkan realisasinya adalah 83%.

4.

Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar, dengan target sebesar 1%, sedangkan realisasinya adalah 0,79%.

5.

Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar, dengan target sebesar 43,96%, sedangkan realisasinya adalah 43,02%.

6.

Produksi Telor dengan target sebesar 143.761 ton, sedangkan realisasinya adalah 131.804 ton.

7.

Produksi Susu (ton), dengan target sebesar 45.310 ton sedangkan realisasinya adalah 32.501 ton.


4-2

8.

Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar, dengan target sebesar 0,62%, sedangkan realisasinya adalah 0,61%.

9.

Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar, dengan target sebesar 2,40%, sedangkan realisasinya adalah 2,39%.

10.

Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik, dengan target sebesar 3,4%, sedangkan realisasinya adalah 2,15%.

11.

Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk, dengan target sebesar 2, sedangkan realisasinya adalah 1.

12.

Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan target sebesar 65,22%, sedangkan realisasinya adalah 43,47%.

13.

Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten, dengan target sebesar 70%, sedangkan realisasinya adalah 41,92%.

14.

Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan), dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 62,85%.

15.

Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 98%.

16.

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 81,72%.

17.

Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 96,66%.

18.

Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 92,65%.

19.

Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik, dengan target sebesar 5%, sedangkan realisasinya adalah 4,8%.

20.

Persentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 99,79%.


4-3

21.

Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 96,73%.

22.

Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 97,71%.

23.

Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi, dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya adalah 75%.

24.

Persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI), dengan target sebesar 75%, sedangkan realisasinya adalah 73%.

25.

Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu, dengan target sebesar 6,85%, sedangkan realisasinya adalah 1,61%.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Bupati Blitar nomor 30 Tahun 2014, yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar serta akan diupayakan untuk dicapai pada periode selanjutnya sesuai dengan prioritas pembangunan yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2014 telah menerima beberapa penghargaan sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah menjalankan programprogramnya dengan baik. Adapun beberapa penghargaan tersebut disertakan pada lampiran laporan ini.


4-4

Lampiran 1) Perjanjian

Kinerja

Tahun

2014

Pemerintah

Kabupaten Blitar 2) Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar 3) Pernyataan Telah Direviu 4) Bukti Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kabupaten Blitar


PERJANJIAN KINER'A TAHUN 2OL4 PEMERINTAH KABUPATEN BTITAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparari dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: H. HERRY NOEGROHO, SE, MH

Jabatan

: BUPATI BUTAR

berjanji akan mewuiudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.'

Blitar,2 DesemberZOL4 BUPATIBLTTAR

H. HERRY NOEGROHO, SE, MH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

1

Angka Kematian Ibu (AKI)

83 per 100.000 kelahiran hidup

2

Angka Kematian Bayi (AKB)

13,6 per 1000 kelahiran hidup

3

Cakupan persalinan kesehatan

4

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

15%

5

Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan)

100%

pertolongan oleh tenaga

2

Meningkatnya Harapan Hidup

Usia

1

Angka Harapan Hidup

3

Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi

1

Cakupan Balita gizi mendapat perawatan

4

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) • • •

72,08 tahun buruk

Jenjang SD/MI Jenjang SMP/MTs Jenjang SMA/SMK/MA

2

Angka Partisipasi Murni (APM)

3

• • • Angka • •

99,8%

100%

96% 96% 36%

Jenjang SD/MI Jenjang SMP/MTs Jenjang SMA/SMK/MA Kelulusan (AL)

89% 78% 29%

Jenjang SD/MI Jenjang SMP/MTs

100% 100%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

4

• Jenjang SMA/SMK/MA Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik

100% 75% 85,91

5

Berkurangnya buta huruf

angka

1

Angka Melek Huruf

6

Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja

1

Tingkat Kerja

Angkatan

62,67%

7

Meningkatnya kesejahteraan perlindungan kerja

1

Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek

25,67%

2

Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten

49,78%

1

Persentase Kabupaten baik

2

Persentase jembatan kondisinya baik

yang

80%

3

Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik

86%

4

Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU

11%

5

Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten

50%

1

Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder

89%

2

Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik

72%

3

Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik

74,8%

8

9

dan tenaga



Partisipasi

panjang jalan yang kondisinya

50%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

10

Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya

1

Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar

11

Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar

1

12

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

1

Ruang kelas yang kondisinya baik • Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

13

Meningkatnya objek dan pariwisata

1

Persentase kunjungan wisata

peningkatan

3%

2

Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar

1%

kualitas sarana

71%

69% 92% 96% 56%

14

Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

1

Persentase keluarga miskin

15

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

1

Persentase ketersediaan bahan pangan

100%

16

Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

1

Persentase produksi perikanan tangkap

14,5%

2

Persentase budidaya

ikan

85,49%

3

Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar

43,96%

4

Persentase produksi padi

produksi

39,34%

3%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

5

Produksi Daging

43.966 ton

6

Produksi Telor

143.761 ton

7

Produksi Susu

45.310 ton

8

Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar

9

Jumlah dibina

10

Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar

2,40%

11

Omset produk unggulan Daerah

36.257.256.000 IDR

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

1

Persentase koperasi yang penilaian baik

peningkatan mendapatkan

3,4%

2

Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri

99%

18

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

1

Persentase Jumlah realisasi PMDN Tahun ini terhadap tahun lalu

8,31%

19

Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi

1

Pertumbuhan Kelompok Tani

2

Terbentuknya Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa

100%

3

Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan

220

1

Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial

100%

17

20

Meningkatnya ketaqwaan masyarakat

Industri

(IKM)

yang

0,62%

43

7%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

kepada Tuhan Maha Esa

Yang

Pembangunan Tempat Ibadah

21

Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial

1

Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina

90%

22

Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas

1

Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun ybs

90%

2

Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk

2

3

Persentase Perkara ditangani dalam setahun

yang

100%

23

Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan

1

Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan

100%

24

Mencegah meluasnya areal lahan kritis

1

Luas lahan kritis

9,8%

2

Persentase RTH di Kabupaten Blitar

30%

Meningkatnya profesionalisme birokrasi

1

Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

65,22%

2

Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten

70%

3

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD

70%

4

Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan)

100%

25

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

26

27

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif

5

Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan

100%

6

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit

100%

7

Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

8

Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP

100%

9

Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik

5%

10

Persentase realisasi penerimaan PAD

100%

11

Persentase penerimaan PAD

peningkatan

20%

1

Persentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah

100%

2

Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100%

3

Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat

100%

4

Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

100%

1

Persentase Kegiatan yang di muat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen

95%

Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik

Meningkatnya kualitas

Persentase layanan publik yang

pelayanan publik

menggunakan

Teknotogi

Informasi fl-I) Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi

Persentase

lokasi

bencana yang telah rambu-rambu

di

rawan pasang

Jumlah Press Release

diadakan dalam

yang

rangka yang

pelayanan informasi

akurat, transparan

dan

akuntabel

Persentase

kunjungan masyarakat ke perpustakaan

Menguatnya

mas/arakat kehidupan politik

peran dalam

Persentase

partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah

Jumlah APBD Kabupaten Blitar Tahun z0t4: Rp. 1.803.191.909.13o,M,-

Blitar, 2 Desember 2014 BUPATI BLITAR

H. HERRY NOEGROHO, SE, MH

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014 NO 1 1

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

2 3 4 Membentuk 1 Meningkatnya akses sumber daya dan mutu pelayanan manusia yang kesehatan berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja

INDIKATOR 1

2 3

4

5

5

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan) (%) Angka Harapan Hidup (tahun)

2

Meningkatnya Usia Harapan Hidup

1

3

Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

1

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) 1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) (%)

4

2

TARGET 2014 6

REALISASI 2011 7

2012 8

2013 9

2014 10

CAPAIAN (%) 11

83

125,04

104,25

96,65

139,36

32,1%

13,6

14,09

14,3

13,4

10,64

121,76%

99,8

98,32

96,6

86,52

99,89

100%

12,08

8,2

25,22

168,13% 100%

15 100

20

60

80

100

72,08

71,09

71,30

71,46

N/A

100

100

100

100

100

100%

96 96 36

104 101 35

97 95 40

99 97 49

99 98 52

103,13% 102,08% 144,44%

3

4

1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) (%) 1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/SMK/MA Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (%)

89 78 29

95 83 28

96 78 31

92 80 36

90,31 80,68 40

101,47% 103,43% 137,93%

100 100 100 75

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100 76

100% 100% 100% 101,33%

87,68

87,21

85,92

100,01%

75,13

119,88%

5


1


85,91

6

Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

62,67

1

Persentase tenaga kerja yang

25,67

39

41,46

161,51%

49,78

51

61,45

123,44%

7

ikut Jamsostek (%) 2

Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten (%)

2

Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

8


1 Persentase panjang jalan

50

43,54

46,65

49,76

47,14

94,28%

2

80

80

83

87

80

100%

86

73

77

84

86

100%

11

2

4

7

11

100%

50

17

25

37

49

98%

3

4

5

Kabupaten yang kondisinya baik (%) Persentase jembatan yang kondisinya baik (%) Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik (%) Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU (%) Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan

kabupaten (%) 9

10

11

12

13

3

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata

14 Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

1 Cakupan

pemenuhan jaringan irigasi sekunder (%) 2 Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik (%) 3 Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik (%) 1 Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar (%)

1 Ruang kelas yang kondisinya baik (%) 1. Jenjang SD/MI 2. Jenjang SMP/MTs 3. Jenjang SMA/ SMK/MA 1 Persentase Rumah Tangga

pengguna air bersih (%)

1 Persentase peningkatan kunjungan wisata (%) 2 Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar (%) 1 Persentase keluarga miskin

(%)

89

65

70

78

89

100%

72

62

63

71

73

101,38%

74,8

30

49

60

75

100,2%

71

70

75

70

84,53

119,06%

66 85 90

67 86 90

71 87 92

102,89% 94,56% 95,83%

53

55

57

101,79%

3

8,37

3,2

106,66%

1

0,95

0,79

79%

34,22

36,2

107,98%

69 92 96

56

39,34

51

41,96

berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek

15 Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau 16 Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

Persentase ketersediaan

100

Persentase produksi perikanan tangkap (%) Persentase produksi ikan budidaya (%) Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar (%) Persentase peningkatan produksi padi (%) Produksi Daging (ton) Produksi Telor (ton)

14,5

146,76

246,58

369,77

369,77%

12,92

15,76

16,77

12,46

85,93%

85,49

87,08

84,24

83,23

87,54

102,4%

43,96

45,54

46,94

43,74

43,02

97,86%

3

0,23

-4,09

3,21

3,66

122%

43.966 143.761

62.170 138.569

62.578 152.368

61.876 153.486

60.500 131.804

137,61% 91,68%

Produksi Susu (ton) Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar (%) 9 Jumlah Industri (IKM) yang dibina 10 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar (%) 11 Omset produk unggulan Daerah (milyar rupiah)

45.310 0,62

40.553 0,62

43.073 0,63

31.881 0,62

32.501 0,61

71,73% 98,39%

35

43

100%

Persentase peningkatan

3,4

1 bahan pangan (%)

1 2 3

4 5 6 7 8

17 Meningkatnya peran

1

43 2,40

2,44

2,40

2,40

2,39

99,58%

36,26

29,87

32,41

34,81

37,17

102,51%

3,21

2,06

2,15

63,23%

kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing 18 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapang kerja 19 Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi

koperasi yang mendapatkan penilaian baik (%) 2

Persentase UMKM tangguh

99

99

99

99

99

100%

8,31

103,87%

dan UMKM mandiri (%) 1

Persentase Jumlah realisasi PMDN Tahun ini terhadap tahun lalu (%)

8

1

Pertumbuhan Kelompok

7

69,89

0,17

1,74

7,58

108,28%

100

100

100

100%

Tani (%) 2

Terbentuknya Unit Usaha

100

Gapoktan di tingkat Desa (%) 3

Jumlah BUM Desa yang

178

150

159

174

178

100%

dikembangkan di pedesaan 4

Membentuk 20 Meningkatnya masyarakat yang ketaqwaan berakhlak mulia masyarakat kepada dan Tuhan Yang Maha Esa berkesholehan 21 Berkembangnya sosial, mematuhi penerapan nilai aturan hukum, budaya dalam rangka menerapkan peningkatan modal nilai-nilai budaya sosial luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan

1

Persentase Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pembangunan Tempat Ibadah

100

100

100

100

100

100 %

1

Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina

90%

83

85

87,5

93,5

103,88%

etika pembangunan 5

6

7

Terciptanya iklim 22 Menurunnya kondusif bagi pelanggaran hukum pelaksanaan dan kriminalitas pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia

1

Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun ybs

2

Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk

3

Persentase Perkara yang ditangani dalam setahun

100

100

Terwujudnya 23 Pengelolaan Sumber keseimbangan daya alam yang pengelolaan dan ramah lingkungan pemanfaatan sumber daya 24 Mencegah meluasnya alam dengan areal lahan kritis pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup Membentuk 25 Meningkatnya birokrasi yang profesionalisme profesional birokrasi dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas

1

Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan 1 Luas lahan kritis

100

Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 2 Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten 3 Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD 1

90

100

111 %

1

1

50 %

100

100

100

100%

100

100

100

100

100%

9,8

9,95

9,09

9,81

6,72

131,43%

65,22

15,21

26,08

39,13

43,47

66,65%

70

41,92

41,52

41,92

59,88%

70

100

100

100

142,85%

2

KKN

26 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

4

Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan)

100

75,56

62,85

62,85%

5

Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan

100

96

93

96

98

98%

6

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit

100

95,41

97,22

98,46

81,72

81,72%

7

Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

96,66

96,66%

8

Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP

100

92,65

92,65

92,65%

9

Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik

60,2

12

4,8

96%

5

10

Persentase realisasi penerimaan PAD

100

104,02

111,55

113,71

112,65

112,65%

11

Persentase peningkatan penerimaan PAD

20

19,26

25,71

20,76

62,90

314,5%

1

Persentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah

100

99,55

99,55

99,67

99,79

99,79%

27 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien

28 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2

Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100

100

100

100

100

100%

3

Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat

100

100

100

100

96,73

96,73%

4

Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

100

97,71

97,71%

Persentase Kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD) 2 Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik

95

88,04

92,67%

100

97,77

97,77%

1

1

Persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)

75

34

46

58

73

97,33%

2

Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi

100

67

83

86

75

75%

3

Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu

6,85

1,61

23,5%

4

5

29 Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik

1

Jumlah Press Release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah

192

8

9,27%

13,75

197

360

197

102,6%

9,89

8

11

137,55%

8,99%

9,27%

100%

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

untuk

Tahun

2014 sesuai Pedoman Reviu atas laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam laporan Kineria menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Blitar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Bedasarkan hasil

reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yarlg menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan kineria ini.

BlitatEApril

2015

di dalam laporan

CHECKLIST REVIU No I

II

Pernyataan Format

Mekanisme penyusunan

1. Laporan Kinerja (LKJ) telah menampilkan data penting IP 2. LKJ telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 1. LKJ IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKJ telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKJ telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKJ IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya

Check list    Belum seluruhnya    Belum seluruhnya 

 Belum seluruhnya  

III

Substansi

1. Tujuan/sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKJ telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perebandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART

 Belum seluruhnya   

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Recommend Documents