Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
Bab I. Pendahuluan 1.1.
Latar Belakang Informasi statistik merupakan salah satu bahan evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, menyatakan bahwa: “Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang”. Mengacu kepada kedua peraturan tersebut, maka informasi statistik sangatlah berperan dalam perencanaan pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan data/informasi statistik dalam perencanaan
pembangunan,
Pemerintah
Kabupaten
Bandung
memandang perlu adanya kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah yang meliputi pekerjaan penyusunan Analisis Pembangunan Sosial secara berkesinambungan. 1.2.
Tujuan Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Penyusunan APS dimaksudkan untuk memperoleh data terbaru (up to date), dengan tujuan sebagai berikut:
APS 2014
1
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
1. Mendapatkan gambaran perkembangan makro ekonomi di Kabupaten Bandung dan
gambaran
sejauh mana
dampak
pembangunan ekonomi yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bandung; 2. Mendapatkan
gambaran
capaian
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik; 3. Memperoleh bahan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya dalam
rangka
pemerintahan
meningkatkan dan
kualitas
perencanaan
penyelenggaraan
pembangunan
secara
berkesinambungan; 4. Memperoleh umpan balik (feed back) dari pelaksana urusan/sektor pembangunan masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 5. Menginformasikan capaian hasil kinerja pembangunan kabupaten Bandung kepada masyarakat. 1.3.
Sasaran dan Manfaat Penyusunan
Analisis Pembangunan Sosial bertujuan untuk
memaparkan sejauhmana perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung dan memberi gambaran yang lebih lengkap dalam melihat dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas penduduk. Disamping itu, dapat diperoleh pula gambaran tentang seberapa besar kemajuan Indeks Pembangunan Sosial dimasingmasing kecamatan setiap tahun dan bagaimana kontribusi kecamatan dalam menunjang akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung. APS digunakan sebagai salah satu ukuran capaian kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan SDM. Tersedianya informasi tersebut diharapkan akan dapat membantu
APS 2014
2
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun program dan kebijakan di Kabupaten Bandung. Khususnya kebijakan yang berkaitan dengan
program-program
pembangunan
manusia
di
Kabupaten
Bandung. Sehubungan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung bekerjasama dengan BPS Kabupaten Bandung melaksanakan Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Pekerjaan Penyusunan APS, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2014, yang tertuang
pada
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. 1.4.
Dasar Hukum Peraturan
perundangan-undangan
yang
melatarbelakangi
Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah (Pekerjaan Penyusunan APE dan APS) adalah : 1. Undang-undang RI nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
APS 2014
3
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
APS 2014
4
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
13. Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9); 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun 2014; 17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 027/Kep.516-Pemb/2013 Tanggal 01 November 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014; 18. Keputusan Bupati Bandung nomor 954/Kep.193-BAPPEDA/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014; 19. Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna
Sekret/2014, tanggal
Barang
nomor
900/72A-
3 Maret 2014 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Nomor 900/25BSekret/2014
tentang
Penunjukan
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,
Pejabat/Panitia
Penerima/Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan/Kegiatan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Pengurusan Gaji), pada BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014;
APS 2014
5
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
20. Kesepakatan bersama anatara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tentang penyusunan indikator makro perstatistikan nomor 074/Perj.01BAPPEDA/ 2012/320.40.3.08 pada tanggal 14 Februari 2012; 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BAPPEDA nomor 1.06 01 00 00 5 1 Kabupaten Bandung Tahun 2014.
1.5.
Ruang Lingkup dan Sumber Data Cakupan
kegiatan
penyusunan/penghitungan
Analisis
Pembangunan Sosial adalah di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Sedangkan data yang digunakan dalam penghitungan IPM disamping menggunakan data primer yaitu hasil Survei Khusus IPM, juga dilengkapi dengan data primer/sekunder hasil survei lainnya yang dipublikasikan BPS atau sumber lain. 1.6.
Keterbatasan Analisis pembangunan sosial yang dibahas pada laporan ini dibatasi
tentang
pembangunan
manusia
serta
pembangunan
infrastruktur yang berkenaan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan merupakan hasil pengolahan Survei IPM Kabupaten Bandung yaitu data dan indikator keadaan tahun 2014. Data tersebut meliputi data IPM Kabupaten Bandung dan IPM tingkat Kecamatan.Untuk berbagai data yang bukan berasal dari Survei Khusus IPM Kabupaten Bandung, digunakan data hasil publikasi data sekunder sampai dengan publikasi tahun terakhir (2013). Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai SKPD terkait atau berbagai
APS 2014
6
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
sumber lain, menggunakan data publikasi terakhir atau laporan yang disampaikan oleh SKPD atau lembaga lainnya.
1.7.
Sistematika Laporan Paparan analisis dirinci menurut bab sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, sasaran dan manfaat, dasar hukum, ruang lingkup dan sumber data, serta sistematika penyajian laporan; 2. Bab II Metodologi, berisi paparan terkait metode pengumpulan data, kerangka sampel, pengertian indikator, metode penghitungan, serta konsep dan definisi; 3. Bab III Capaian Pembangunan Manusia, pada bab ini dijelaskan paparan mengenai pencapaian IPM tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan; 4. Bab
IV
Keterbandingan
Pembangunan
Antar
Wilayah,
memaparkan analisis tentang data/informasi terkait pencapaian pembangunan IPM di wilayah Bandung Raya, di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta capaian IPM Kabupaten Bandung di tingkat Nasional; dan 5. Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan bab yang berisi rumusan kondisi dan permasalahan pembangunan sosial yang ada di Kabupaten Bandung, serta gambaran langkah yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.
APS 2014
7
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
Bab II. Metodologi Bab ini menjelaskan sumber data, kerangka sampel, metode pengumpulan data, pengolahan data, dan referensi data yang dibedakan untuk masing-masing kegiatan, sebagai berikut:
2.1. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan metode survei sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden sampel terpilih. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan korespondensi langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga lembaga lain yang terkait dengan kebutuhan data untuk analisis. Pengolahan data dilakukan secara komputerisasi, dengan cara melakukan pemasukan data dari kuesioner hasil pencacahan menggunakan perangkat lunak/software yang diperlukan. Tabulasi data menggunakan perangkat lunak/software yang ada, sesuai dengan kebutuhan analisis.
2.2. Kerangka Sampel Kerangka
sampel
yang
digunakan
untuk
penarikan
sampel
menggunakan databasis hasil Sensus Penduduk terakhir, yaitu Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010). Kerangka sampel tahap kedua, digunakan hasil listing/pendaftaran rumahtangga pada blok sensus terpilih yang telah dimutakhirkan pada bulan September 2014.
APS 2014
8
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
2.3. Pengertian Indikator Analisis pembangunan manusia adalah analisis capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan utama indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode serta tahapan penghitungan IPM mengacu kepada metode penghitungan yang digunakan oleh BPS Republik Indonesia. Disamping itu, untuk memperkaya analisis, digunakan juga berbagai indikator makro sosial ekonomi hasil publikasi dari berbagai sumber data. 2.4. Metode Penghitungan IPM Untuk
menilai
perkembangan
pembangunan
manusia
secara
berkelanjutan, diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM yang merupakan indeks komposit mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas; serta hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita
yang didasarkan pada purchasing power parity
(paritas daya beli dalam rupiah). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.
APS 2014
9
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan ratarata lama sekolah. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Untuk penghitungan standar hidup layak ini, UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut, karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.
Rumus Penghitungan IPM Penghitungan IPM menggunakan rumus seperti yang dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk (1998: 129) adalah sebagai berikut :
IPM =
(X (1) + X (2) + X (3))
Dimana: X(1) :
Indeks harapan hidup
X(2) :
Indeks pendidikan = (indeks melek huruf) +
X(3) :
(indeks rata-rata lama sekolah)
Indeks standar hidup layak
APS 2014
10
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut: Indeks X(i) = (X(i) - X(i)min) / (X(i)maks - X(i)min) Dimana: X(i)
:
Indikator ke-i (i = 1,2,3)
X(i)maks
:
Nilai maksimum X(i)
X(i)min
:
Nilai minimum X(i)
Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X(i) disajikan pada tabel berikut:
Indikator Komponen IPM (=X(i))
Nilai maksimum
Nilai Minimum
Catatan
(1)
(2)
(3)
(4)
85
25
Sesuai standar global (UNDP)
100
0
Sesuai standar global (UNDP)
15
0
Sesuai standar global (UNDP)
Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata lama sekolah Konsumsi per kapita yang disesuaikan
732.720
a)
300.000
b)
UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan
APS 2014
11
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
Catatan: a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018. b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.
2.5. Konsep dan Definisi
Beberapa konsep dan definisi variabel yang digunakan dalam analisis adalah sebagai berikut:
Nama Variabel · Rasio jenis kelamin
Definisi Variabel Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap
penduduk
perempuan,
dikalikan 100. · Angka ketergantungan
Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
· Rata-rata Lama Sekolah
Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas.
· Angka Melek Huruf
Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya).
APS 2014
12
Analisis Pembangunan Sosial Kabupaten Bandung 2014
· Angka Partisipasi Murni SD
Proporsi penduduk usia 7 - 12 tahun yang sedang bersekolah di SD.
· Angka Partisipasi Murni SLTP Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP · Angka partisipasi Murni SLTA Proporsi pendudk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA · Angka partisipasi Murni PT
Proporsi pendudk usia 19 - 24 tahun yang sedang bersekolah di Perguruan Tinggi.
· Persentase penduduk Miskin (P0 /Head Count Index)
Persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.
APS 2014
13
