Renja Dinas Sosial 2016 BAB I PENDAHULUAN

Renja Dinas Sosial

2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan bidang kesejahteraaan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945 yang merupakan sumber bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya peranan sosial, pengendalian dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial, kurangnya jaminan sosial dan kurangnya penggalian sumber kesejahteraan sosial. Guna mewujudkan sasaran penanganan kehidupan sosial yang dinamis maka program kerja Dinas Sosial Kota Bandung diarahkan kepada pelaksanaan Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Sosial dan Pembinaan terhadap Rawan Sosial. 1.2 Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;

1

Renja Dinas Sosial

2016

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial; 19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial; 20. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak; 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak; 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013; 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;

2

Renja Dinas Sosial

2016

28. Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung; 29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2016), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kota Bandung dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2016 adalah : 1.

Menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2016 untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2016.

2.

Menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 untuk menjadi acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2016

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2016 yakni : BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunaan Renja Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD Tahun 2016 serta dikaitkan dengan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Dinas Sosial Kota Bandung

3

Renja Dinas Sosial

2016

BAB IV PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rangkuman atas Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2016

4

Renja Dinas Sosial

2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2015 tidak mengalami hambatan yang berarti hal tersebut dapat terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang sebagian besar terpenuhi, bahkan mayoritas realisasi kinerja melampaui target. Namun demikian masih terdapat beberapa target sasaran yang masih belum dapat dicapai atau tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, adapun target yang tidak tercapai pada tahun 2014 yaitu : a. Pada indikator Pemberdayaan bagi Keluarga Miskin dimana target sasaran dari kegiatan ini ialah Keluarga Miskin yang memperoleh kegiatan pemberdayaan dengan target sebanyak 15.000 KK atau 19,05% hanya terealisasi 11.548 KK atau 14,66% yang memperoleh kegiatan pemberdayaan berupa Program Keluarga Harapan, pelatihan keterampilan, serta bantuan stimulan pada tahun 2014. Penyebab dari ketidaktercapaian atas target tersebut ialah penetapan target sasaran dilakukan pada saat sebelum adanya verifikasi terhadap klien penerima manfaat, namun setelah diverfikasi maka jumlah keluarga penerima manfaat yang layak memperoleh program pemberdayaan mengalami pengurangan gdari jumlah awal. b. Pada indikator pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penghuni panti asuhan/jompo,dimana target sasaran dari kegiatan ini ialah sebanyak 3.554 orang hanya terealisasi sebanyak 1.774 orang. Ketidaktercapaian ini dikarenakan jumlah penghuni panti mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil proyeksi, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian Sosial RI untuk mengutamakan pengasuhan dalam keluarga. Dengan tidak tercapainya kedua target pada kegiatan di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program Renstra, dimana untuk target kedua kegiatan tersebut juga tidak tercapai. Adapun langkahlangkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni : a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; b. Mengoptimalkan proses sosialisasi kepada masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

5

Renja Dinas Sosial

2016

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 20014-2018

2

3

4

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Prosentase penanganan keluarga miskin

1 1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012 5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Renja SKPD tahun 2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib

1

13

Sosial

1

13

15

1

13

15

02

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan serta dana pendamping PKH

1

13

15

02

Pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah Sosial

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti bimbingan sosial

1

13

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1

13

16

02

Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

Terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban traficking

1

13

16

03

Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersebarluaskannya informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS & penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.620 KK & 14.554 RTSM

300 KK

300 orang

261 org dan 9 kel

87%

420 KK

10.928 RTSM

100%

1000 orang

100 orang

150 orang

100 orang

67%

200 orang

200 orang

100%

40 orang

40 orang

30 orang

10 orang

34%

40 orang

40 orang

100

Se kota Bandung

30 Kec

30 Kec

30 Kec

100%

151 kel

151 kel

100

6

Renja Dinas Sosial

1

13

16

07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS

1

13

16

08

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersedianya dokumen kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1

13

16

10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan

1

13

16

12

Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung

Inventarisasi data PMKS

1

13

17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar

1

13

17

02

Pelatihan keterampilan dan belajar Kerja bagi anak terlantar

Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anak terlantar

1

13

17

04

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Terselenggaranya kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar

09

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih & pendidikan anak terlantar

Meningkatnya kapasitas para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan pengurus RPSA) serta penyebarluasan informasi penanganan ank terlantar

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bagi penyandang cacat

03

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma

Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan eks trauma Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka hari Disabilitas Internasional (Seminar, Gerak Jalan, Pentas Seni dan Pameran) Meningkatnya kapasitas tenaga TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani permasalahan

1

13

17

1

13

18

1

13

18

1

13

18

04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma

1

13

18

05

Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik

-

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

25 dokumen

1 Dokumen Perda

3 dokumen

1 dokumen

30%

5 dokumen

1 dokumen

25

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

-

1 Dokumen Data PMKS

-

-

-

-

-

-

500 orang

150 orang

150 orang

100%

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100%

300 orang

300 orang

-

-

-

-

100 orang

100 orang

100

60 orang

4560 orang

4560 orang

100%

110 orang

110 orang

100

20 keg

70 orang

-

-

-

4 keg

4 keg

100

450 orang

155 orang

100 orang

100 orang

100%

90 orang

90 orang

100

700 orang

100

1300 orang

290 orang

7

Renja Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Panti Asuhan/Jompo

03

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo

Pemberian bantuan opersional kepada panti asuhan/jompo

19

04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

19

07

1

13

19

1

13

19

1

13

1

13

1

13

2016

60 Panti Sosial

47 Panti Sosial

52 Panti Sosial

52 Panti Sosial

100%

47 panti

47 Panti Sosial

100

Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi penghuni panti

1000 orang

50 orang

100 orang

100 orang

100%

100 anak

100 anak

100

Pengadaan prasarana panti persinggahan

Penyediaan rumah singgah bagi gelandangan beserta sarana pendukung

1 unit

-

-

-

-

3 unit rumah

3 unit rumah

100

20

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi eks-penyandang penyakit sosial

Jumlah gelandangan, Pengemis, WTS, dan Pemulung yang mengikuti bimbingan sosial

610 orang

60 orang

30 orang WTS,30 org pemulung, 50 org gepeng

30 orang WTS,30 org pemulung, 50 org gepeng

100%

120 orang

120 orang

450

100%

3 Ha

5 Ha

selesai pengurugan

30%

2 bangunan kantor & 1 dokumen DED

2 bangunan kantor & 1 dokumen DED

80

900 kali

500 orang

600 orang

611 org gepeng, 216 org WTS

100%

156 keg

156 keg

100

175 orang

40 orang

70 orang

70 orang

100%

35 orang

35 orang

100

1000 orang

120 perusahaan

250 orang

151 kel & 30 Kec

100%

400 orang

400 orang

100

1

13

20

01

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

1

13

20

02

Pembangunan Pusat Bimbinga/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Terbangunnya sarana Puskesos di Bandung

13

20

03

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Jumlah penjangkauan dalam rangka penertiban PMKS Jalanan

1

13

20

04

Pemberdayaan eks-penyandang penyakit sosial

Terselenggaranya bimbingan sosial bagi anak bermasalah dengan hukum/korban narkotika

1

13

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya partisipasi dan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh PSKS

1

13

21

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Jumlah perusahaan dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang CSR

01

8

Renja Dinas Sosial

1

13

21

02

Peningkatan jaringan kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial

1

13

21

03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

Jumlah SDM kesos yang mengikuti bimbingan teknis

1

13

21

1

13

22

05

2016

5 keg

50 orang

100%

100%

260%

30 kec

30 kec

100

197 orang

151 Kel

30 kec

30 kec

100%

227 org (KT,PSM,TKSK, orsos)

30 orang KT

100

60 org PSM, 60 org orsos, 30 org TKSK, 450 org/lembaga, 60 org KT

100%

-

-

-

Pemberdayaan Karang Taruna, Orsos dan PSM melalui pelatihan manajemen Orsos, pelatihan tingkat dasar bagi PSM dan Karang Taruna

197 orang

210 orang

60 org PSM, 60 org orsos, 30 org TKSK, 450 org/lembaga, 60 org KT

Penyuluhan Sosial Keliling

Jumlah peserta penyuluhan sosial keliling

2250 orang

10 Kecamatan

10 kecamatan

10 kel

100%

30 lokasi

30 lokasi

100

Program peningkatan pelayanan lanjut usia

Meningkaynya program peningkatan pelayanan lanjut usia

Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti

Terselenggaranya peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti

650 orang

-

-

-

-

100 orang

100 orang

100

9

Renja Dinas Sosial

2016

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut : a. Sarana dan prasarana sosial seperti panti yang ada di Kota Bandung sampai dengan tahun 2014 sebanyak 63 Panti Sosial, yang terdiri atas 5 buah PSTW, 1 buah PRSPC, 9 RPSA, dan 47 buah PSAA; b. Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 20,93%, jumlah PMKS yang ditangani pada Tahun 2014 sebanyak 23.144 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kota Bandung sebanyak 110.574 orang;.

10

Renja Dinas Sosial

2016

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator (2) Prosentase penanganan keluarga miskin Prosentase cakupan penanganan korban trafficking, korban bencana dan orang terlantar dalam perjalanan Prosentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan Prosentase penanganan penyandang cacat Jumlah penghuni panti yang ditangani Prosentase gelandangan, pengemis, WTS, dan korban penyalahgunaan Napza yang ditangani Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial Prosentase penanganan Lanjut Usia Terlantar

Target SPM

Target IKK

(3)

(4)

Th. 2014 (5) 19,05%

Th. 2015 (6) 19,68%

Th. 2016 (7) 20,32%

Th. 2017 (8) 20,95%

Th. 2018 (9) 21,59%

Realisasi Capaian Th. 2014 (10) 14,66%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4,77%

4,77%

4,77%

4,77%

4,77%

9,55%

10%

6,53% 3.554 orang

8,16% 3.554 orang

9,79% 3.554 orang

11,42% 3.554 orang

13,05% 3.554 orang

7,67% 1.774 orang

8,16% 1.800 orang

9,93%

11,91%

13,90%

15,88%

17,87%

35,28%

37%

998 PSKS

1.387 PSKS

1.387 PSKS

1.392 PSKS

1.392 PSKS

998 PSKS

1.387 PSKS

15,42%

18,03%

20,87%

23,96%

27,28%

20,06%

21%

Target Renstra SKPD

11

Proyeksi Th. 2015 (11) 16,05%

Catatan Analisis (12)

Renja Dinas Sosial

2016

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sebagaimana diuraikan pada pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2014 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) masih sangat jauh dari harapan, dimana realisasi dari target tersebut hanya mencapai angka 20,9%, dimana jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Kota Bandung mencapai 20,9%. Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kota Bandung. Untuk target capaian kinerja per tahun dapat tercapai sesuai target sedangkan dilihat dari pencapaian atas target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 masih terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum tercapai yakni untuk kegiatan penanganan keluarga miskin dan pelayanan terhadap penghuni panti. Namun demikian ketidaktercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung pada Tahun 2014. Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya : a.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Sosial Kota Bandung masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakoptimalan penanganan masalah sosial di Kota Bandung, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.

b.

Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan apabila SPM Bidang Sosial telah diterapkan di Kota Bandung maka secara anggaran tentunya dapat meningkatkan penanganan permasalahan sosial di Kota Bandung.

c.

Posisi Kota Bandung sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kota Bandung yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, khususnya permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut 12

Renja Dinas Sosial

2016

sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kota Bandung. d.

Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibilities) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

e.

Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kota Bandung masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.

f.

Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2013-2018, dimana apabila Dinas Sosial Kota Bandung hanya mengandalkan sumber dana APBD Kota Bandung tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bandung, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya. Dinas Sosial Kota Bandung juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut : a.

Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Bandung terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan penanganan PMKS merupakan salah satu priortitas daerah.

b.

Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bandung terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kota Bandung yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

c.

Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.

d.

Tren alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kota Bandung yang terus meningkat setiap tahunnya.

e.

Saat ini Dinas Sosial Kota Bandung sedang membangun Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diperkirakan dapat selesai pada tahun 2015, diharapkan dengan adanya sarana tersebut dapat mempercepat penyelesaian permasalahan atau meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Bandung.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Bandung saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS Jalanan. 13

Renja Dinas Sosial

2016

Penanggulangan PMKS Jalanan ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Bandung perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir ketiga permasalahan tersebut. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2016 bahwa Dinas Sosial Kota Bandung bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2016. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 36.544.630.718,- (Tiga puluh enam miliyar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan). Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kota Bandung terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2016 dan usulan Musrenbang Kota Bandung maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dapat tercapai sesuai RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2015. Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Bandung terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2014. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

14

Renja Dinas Sosial

2016

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Dinas Sosial Kota Bandung RANCANGAN AWAL RKPD No 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Wajib Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Target Capaian Kinerja 5

Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 36,544,630,718.00 33,149,377,075.00 1,398,962,500

1

Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya

Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan insentif

76 orang

348,610,000

2

Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan modal usaha

350 KK

326,320,000

350 KK

354,000,000

200 orang

358,702,500

1 kegiatan

11,330,000

100%

2,690,427,100

40 orang

136,445,000

3 4 5

6

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti bimbingan sosial Terlaksananya monitoring dan evaluasi peserta hasil pelatihan

Terselengaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban trafficking

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Wajib Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak

15


Target Capaian Kinerja 5


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 92,299,890,718.00 88,904,637,075.00 1,398,962,500


76 orang

348,610,000

Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan modal usaha

350 KK

326,320,000

350 KK

354,000,000

200 orang

358,702,500

1 kegiatan

11,330,000

100%

2,690,427,100

40 orang

136,445,000

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti bimbingan sosial Terlaksananya monitoring dan evaluasi peserta hasil pelatihan


Renja Dinas Sosial 7


8


9


10

Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar

Tersebarluaskannya informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersedianya dokumen Kajian kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

se-Kota Bandung

206,280,000


4 Dokumen

616,602,100

Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan dan sosialisasi penanganan bencana Tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan valid

100% dan 30 kecamatan

927,900,000

100%

803,200,000

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anak terlantar

4.77%

2,286,100,500

250 orang

307,725,000

Terselenggaranya kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar Meningkatnya kapasitas para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPSA) serta penyebarluasan informasi penanganan anak terlantar

310 orang

976,472,500

300 orang

304,400,000

Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

30 kecamatan 200 orang

39,500,000 300,000,000

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

11

Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

12

Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

13

Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

14

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Permberdayaan orang tua anak jalanan Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak

21 RPSA

249,000,000

Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

75 orang

109,003,000

15 16 17

2016

Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

16

Tersebarluaskannya informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersedianya dokumen Kajian kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

se-Kota Bandung

206,280,000

4 Dokumen

616,602,100

Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan dan sosialisasi penanganan bencana Tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan valid


927,900,000

100%

803,200,000

Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anak terlantar

4.77%

2,286,100,500

250 orang

307,725,000

Terselenggaranya kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar Meningkatnya kapasitas para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPSA) serta penyebarluasan informasi penanganan anak terlantar

310 orang

976,472,500

300 orang

304,400,000

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Permberdayaan orang tua anak jalanan


39,500,000 300,000,000

Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

21 RPSA

249,000,000

75 orang

109,003,000

Renja Dinas Sosial


Prosentase penyandang disabilitas yang mampu mandiri

18

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

19

Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

20

Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (Seminar, Gerak Jalan, Pentas Seni dan Pameran) Meningkatnya kapasitas tenaga TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani permasalahan kecacatan


Prosentase penghuni panti yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Pemberian bantuan operasional kepada panti asuhan/jompo

2016

8.16%

781,572,000

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

60 orang

254,800,000

4 kegiatan

343,565,000

90 orang

183,207,000

3554 orang

1,856,512,000

10 PSAA dan 5 PSTW

229,387,000

Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo



Prosentase penyandang disabilitas yang mampu mandiri Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (Seminar, Gerak Jalan, Pentas Seni dan Pameran) Meningkatnya kapasitas tenaga TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani permasalahan kecacatan Prosentase penghuni panti yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Pemberian bantuan operasional kepada panti asuhan/jompo

8.16%

781,572,000

60 orang

254,800,000

4 kegiatan

343,565,000

90 orang

183,207,000

3554 orang

1,856,512,000

10 PSAA dan 5 PSTW

229,387,000

21


22

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo


200 orang penghuni panti

347,250,000




347,250,000

23


Diklat bagi pekerja sosial dan pengurus panti sosial

50 orang pekerja sosial

64,375,000




64,375,000

24

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan pengadaan prasarana panti persinggahan

Monitoring pendistribusian bantuan bagi panti sosial Tersedianya sarana panti persinggahan dan penyediaan mamin klien

60 panti sosial 1 unit/ 12 bulan

50,000,000




50,000,000

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengalami perubahan perilaku

11.91%

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)


11.91%

25

1,165,500,000

22,000,000,000

17

1,165,500,000

77,755,260,000


Kegiatan pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial


Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial Kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Jumlah kegiatan penjangkauan dalam upaya penertiban PMKS Jalanan

180 kali

2,180,000,000

35 orang

120,820,000

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya bimbingan sosial bagi anak bermasalah dengan hukum/korban narkotika Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

1 kegiatan

10,000,000

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan


Prosentase PSKS yang berpartsipasi aktidf dalam penanganan PMKS

1.387 PSKS

2,018,285,475

31

Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Jumlah perusahaan dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang CSR

200 orang

155,375,000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

32

Kegiatan peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial

1 kegiatan

58,925,000

Kegiatan peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

33

Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Kegiatan penyuluhan sosial keliling

Jumlah SDM kesos yang mengikuti bimbingan teknis Pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan LKKS Pelaksanaan penyuluhan sosial bagi warga Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban undian gratis dan sumbangan sosial

210 orang

598,677,975

1 dokumen 450 orang

180,000,000


500 lokasi

132,500,000

Terinventarisirnya data perusahaan yang telah melaksanakan program CSR

30 kecamatan

97,750,000

27

28 29 30

34 35 36

Kegiatan penertiban dan pengawasan undian dan sumbangan sosial

37

Kegiatan pendataan dan penilaian pelaksanaan program kepedulian sosial (CSR)

210 orang

444,440,000

2016

19,244,740,000

279,250,000


Jumlah gelandangan, Pengemis, WTS, dan Pemulung yang mengikuti bimbingan sosial Penyelesaian pembanguan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial Kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Kegiatan penertiban dan pengawasan undian dan sumbangan sosial Kegiatan pendataan dan penilaian pelaksanaan program kepedulian sosial (CSR)

18

210 orang

444,440,000

100.00%

75,000,000,000


180 kali

2,180,000,000


35 orang

120,820,000

1 kegiatan

10,000,000

1.387 PSKS

2,018,285,475

200 orang

155,375,000

1 kegiatan

58,925,000

210 orang

598,677,975

1 dokumen 450 orang

180,000,000

500 lokasi

132,500,000

30 kecamatan

97,750,000

Prosentase PSKS yang berpartsipasi aktidf dalam penanganan PMKS Jumlah perusahaan dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang CSR Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial Jumlah SDM kesos yang mengikuti bimbingan teknis Pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan LKKS Pelaksanaan penyuluhan sosial bagi warga Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban undian gratis dan sumbangan sosial Terinventarisirnya data perusahaan yang telah melaksanakan program CSR

279,250,000


39

40 41

Kegiatan jasa konsultasi pelaksanaan undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial di Kota Bandung

Jumlah kegiatan konsultansi tentang penyelenggaraan undian gratis dan sumbangan sosial

10 kegiatan

70,902,500



10 kegiatan

70,902,500

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia

Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti

18.03%

117,517,500


18.03%

117,517,500

150 orang

117,517,500

Kegiatan peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti

Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti

150 orang

117,517,500

12 bulan

3,395,253,643.00 1,245,191,400

12 bulan

3,395,253,643.00 1,245,191,400

Kegiatan peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti Non-Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

42 43

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

44

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

45 46 47 48

49

2016

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

108,071,400 192,709,000 51,700,000 39,600,000 436,771,000 44,000,000

Terpenuhinya kebutuhan koran dan bukubuku bacaan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Prosentase aparatur yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya Tersedianya peralatan kantor

16,500,000 27,500,000 113,190,000

100%

1,392,419,443.00 263,673,000.00

Non-Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 19

Prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

108,071,400 192,709,000 51,700,000 39,600,000 436,771,000 44,000,000

Terpenuhinya kebutuhan koran dan bukubuku bacaan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Prosentase aparatur yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya Tersedianya peralatan kantor

16,500,000 27,500,000 113,190,000

100%

1,392,419,443.00 263,673,000.00

Renja Dinas Sosial 50 51 52

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

192,360,443.42

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan operasional dinas Terpeliharanya peralatan kantor

550,000,000.00 46,200,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Prosentase pelanggaran disiplin aparatur Tersedianya seragam PDH untuk pegawai

55

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

56

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Prosentase aparatur yang mengalami peningkatan kapasitas/kemampuan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal Meningkatnya kinerja aparatur

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase penyerahan laporan keuangan dan capaian kinerja yang disampaikan tepat waktu

57

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan kinerja & Kuangan per bulan, triwulan, dan semester

170,692,800

58

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

113,955,000

53 54

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0%

209,298,000 39,974,000

Tersedianya pakaian olahraga, PDH bebas, dan pakaian adat tradisional untuk pegawai

93,467,000

2016

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

192,360,443.42

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan operasional dinas Terpeliharanya peralatan kantor

550,000,000.00 46,200,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Prosentase pelanggaran disiplin aparatur Tersedianya seragam PDH untuk pegawai Tersedianya pakaian olahraga, PDH bebas, dan pakaian adat tradisional untuk pegawai

0%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase aparatur yang mengalami peningkatan kapasitas/kemampuan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal Meningkatnya kinerja aparatur

100%

171,500,000

50 orang

44,000,000

50 orang

127,500,000

80%

376,844,800

100%

171,500,000

50 orang

44,000,000

50 orang

127,500,000


80%

376,844,800

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100,000,000


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20


209,298,000 39,974,000 93,467,000

Penyusunan laporan kinerja & Kuangan per bulan, triwulan, dan semester

170,692,800

Penyusunan laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

113,955,000

100,000,000


Persiapan dan penerapan spesifikasi ISO 9001-2008

Pengelolaan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan ISO 9001-2008

2 Dokumen

100,000,000

2016


21


2 Dokumen

100,000,000

Renja Dinas Sosial

2016

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2016 tentunya Dinas Sosial Kota Bandung juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para stekholders seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Bandung dan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 20013-2018. Adapun proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandung yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD. Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung selama bulan Februari dan Maret 2015. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu memperhatikan keseuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kota Bandung serta berbagai ketentuan peraturan perundangundangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Bandung mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2016. Daftar usulan warga masyarakat yang diakomodir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung Tahun 2016 sebagaimana terlampir.

22

Renja Dinas Sosial

2016

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut: 1.

Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

2.

Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3.

Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

4.

Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

5.

Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

6.

Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut : a.

Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

b.

Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;

c.

Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

d.

Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;

e.

Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan

23

Renja Dinas Sosial

2016

pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat; f.

Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau

g.

Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi: a.

Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

b.

Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

c.

Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d.

Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Bandung Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kota Bandung bertanggungjawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, dimana berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung ialah : 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat; 2. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat; 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; 4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 24

Renja Dinas Sosial

2016

6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain : a.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b.

Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

c.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

d.

Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu : NO.

TUJUAN

(1) 1.

(2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan upayaupaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2.

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

SASARAN (3) Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA (4) Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpatisipasi dalam penanganan PMKS

Meningkatnya penanganan penyandang cacat Meningkatnya penanganan PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)

Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku Meningkatnya penanganan Prosentase keluarga miskin yang meningkat Keluarga Miskin dan Wanita Rawan kualitas hidupnya Sosial Ekonomi Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya Meningkatnya penanganan Korban Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih Trafficking dan Kekerasan Dalam kondisi psikologisnya Rumah Tangga (KDRT) Meningkatnya penanganan Anak Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang yang Berhadapan dengan Hukum mengalami perubahan perilaku Meningkatnya penanganan korban Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana alam/sosial bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari Meningkatnya penanganan Lanjut Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terlayani Usia dan Anak Terlantar di Luar Prosentase Anak Terlantar yang terlayani dan Dalam Panti 25

Renja Dinas Sosial

NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

4.

Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

(3) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

2016

INDIKATOR KINERJA (4) Indeks Kepuasaan Masyarakat Prosentase tindak atas hasil audit Inspektorat/ BPKRI Nilai AKIP SKPD

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2016 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung pada Tahun 2015. 3.3. Program dan Kegiatan Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2016 tetap merujuk pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

tentunya Dinas Sosial Kota Bandung perlu

mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kota Bandung Tahun 2016, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2016 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2016 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan Non-Urusan : 1.

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik b. Penyediaan jasa kebesihan kantor c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor f. Penyediaan peralatan rumah tangga g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan makanan dan minuman i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 26

Renja Dinas Sosial

2.

2016

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.

Program Peningkatan Displin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perelengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Pembinaan Kinerja Aparatur

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib (Sosial) : 6.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya ; b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin ; c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin d. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. Monitoring dan evaluasi.

7.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak; b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; d. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; e. Kajian inventarisasi dan identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung.

8.

Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar; b. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar; 27

Renja Dinas Sosial

2016

c. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 9.

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-taruma; b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma; c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

10. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo; b. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo; c. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; e. Pengadaan prasrana Panti Persinggahan.. 11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial; b. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial; c. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial; d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha; b. Peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat; c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat; d. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial; e. Penyuluhan sosial keliling; f. Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial; g. Pendataan dan penilaian pelaksanaan program kepedulian sosial (CSR); h. Jasa konsultasi pelaksanaan undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial di Kota Bandung. 13. Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia a. Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti Mengenai rincian atas target, pagu indikatif, dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

28

Renja Dinas Sosial

2016

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 Wajib Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Kebutuhan Dana/ Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana Kinerja 7 4 5 6 92.299.890.718.00 88.904.637.075.00 1,398,962,500 APBD Kota Bandung

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana 2017 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja 9 10 26,502,806,082.30 22,768,027,075.00 0.00% 1,290,962,500.00

1 1 1

13 13

15

1

13

15

01

Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya


76 orang

348,610,000

APBD Kota Bandung

76 orang

348,610,000.00

1

13

15

02

326,320,000

272,320,000.00

15

04

350 KK

354,000,000

300 KK

300,000,000.00

1

13

15

05

200 orang

358,702,500

200 orang

358,702,500.00

1

13

15

06

1 kegiatan

11,330,000

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

300 KK dan

13

Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan modal usaha Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mengikuti bimbingan sosial Terlaksananya monitoring dan evaluasi peserta hasil pelatihan

350 KK

1

Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kegiatan monitoring, Evaluasi dan pelaporan

1 kegiatan

11,330,000.00

1

13

16

100%

2,690,427,100

100.00%

2,542,927,100.00

1

13

16

02

Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak


40 orang

136,445,000

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

40 orang

136,445,000.00

1

13

16

03


Tersebarluaskannya informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

se-Kota Bandung

206,280,000

APBD Kota Bandung

se-Kota Bandung

206,280,000.00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

29

Renja Dinas Sosial

2016

1

13

16

08


Tersedianya dokumen Kajian kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4 Dokumen

616,602,100

APBD Kota Bandung

4 Dokumen

616,602,100.00

1

13

16

10


Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana serta pemulangan orang terlantar dalam perjalanan dan sosialisasi penanganan bencana


927,900,000

APBD Kota Bandung


827,900,000.00

1

3

16

12

Kajian Identifikasi dan Inventarisasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan valid

100%

803,200,000

APBD Kota Bandung

100%

755,700,000.00

1

13

17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku

4.77%

2,286,100,500

4.77%

2,002,097,500.00

1

13

17

02

307,725,000

150 orang

207,725,000.00

13

17

04

310 orang

976,472,500

310 orang

976,472,500.00

1

13

17

05

Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anak terlantar Terselenggaranya kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar Meningkatnya kapasitas para tenaga pembina anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPSA) serta penyebarluasan informasi penanganan anak terlantar

250 orang

1

Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

300 orang

304,400,000

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

300 orang

304,400,000.00

1

13

17

06 08

300,000,000


39,500,000.00

17


30 kecamatan

13

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Permberdayaan orang tua anak jalanan

39,500,000

1

100 orang

150,000,000.00

1

13

17

10

249,000,000

249,000,000.00

17

11

75 orang

109,003,000


21 RPSA

13

Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

21 RPSA

1

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak Kegiatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah

50 orang

75,000,000.00

1

13

18


Prosentase penyandang disabilitas yang mampu mandiri

8.16%

781,572,000

8.16%

731,572,000.00

1

13

18

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat

60 orang

254,800,000


50 orang

204,800,000.00

03

30

Renja Dinas Sosial

2016

1

13

18

04

Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (Seminar, Gerak Jalan, Pentas Seni dan Pameran)

4 kegiatan

343,565,000

APBD Kota Bandung

4 kegiatan

343,565,000.00

1

13

18

05


Meningkatnya kapasitas tenaga TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menangani permasalahan kecacatan

90 orang

183,207,000

APBD Kota Bandung

90 orang

183,207,000.00

1

13

19


Prosentase penghuni panti yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

3554 orang

1,856,512,000

3554 orang

1,754,310,000.00

1

13

19

03


Pemberian bantuan operasional kepada panti asuhan/jompo

10 PSAA dan 5 PSTW

229,387,000


10 PSAA dan 5 PSTW

127,185,000.00

1

13

19

04




347,250,000

APBD Kota Bandung


347,250,000.00

1

13

19

05




64,375,000

APBD Kota Bandung


64,375,000.00

1

13

19

06

19

07




50,000,000.00

13


50,000,000

1


1

13

20

Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)


11.91%

77.755.260.000

APBD Kota Bandung

11.91%

12,755,260,000.00

1

13

20

01


210 orang

444,440,000

APBD Kota Bandung

210 orang

444,440,000.00

1

13

20

02


Terselesaikannya pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

1 kompleks bangunan

75.000.000.000

APBD Kota Bandung

1

13

20

03

Kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial


180 kali

2,180,000,000

APBD Kota Bandung

180 kali

2,180,000,000.00

31

1,165,500,000

1,165,500,000.00


13

20

04

1

13

20

05

1

13

21

1

13

21

01

1

13

21

02

1

13

21

03

1

13

21

04

1

13

21

05

1

13

21

06

1

13

21

07

1

13

21

08

1

13

22

1

13

22

02

Kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan



Prosentase PSKS yang berpartsipasi aktidf dalam penanganan PMKS

Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Kegiatan peningkatan jaringan kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah perusahaan dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang CSR Sosialisasi pelaksanaan undian gratis dan sumbangan sosial


2016 35 orang

120,820,000

1 kegiatan

10,000,000

1.387 PSKS

2,018,285,475

200 orang

155,375,000

1 kegiatan

58,925,000

Jumlah SDM kesos yang mengikuti bimbingan teknis Pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan LKKS Pelaksanaan penyuluhan sosial bagi warga

210 orang

598,677,975

1 dokumen 450 orang

180,000,000

Kegiatan penertiban dan pengawasan undian dan sumbangan sosial Kegiatan pendataan dan penilaian pelaksanaan program kepedulian sosial (CSR)

Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban undian gratis dan sumbangan sosial Terinventarisirnya data perusahaan yang telah melaksanakan program CSR

500 lokasi

132,500,000

30 kecamatan

97,750,000



10 kegiatan

70,902,500


Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

18.03%

117,517,500

Kegiatan peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti

Pemberian jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar di luar panti

150 orang

117,517,500

Non-Urusan

279,250,000

3,395,253,643.00

32


35 orang

120,820,000.00

1 kegiatan

10,000,000.00

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

1.387 PSKS

1,573,380,475.00

200 orang

155,375,000.00

1 kegiatan

58,925,000.00

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

210 orang

598,677,975.00

1 dokumen

180,000,000.00

450 orang

279,250,000.00

500 lokasi

132,500,000.00

30 kecamatan

97,750,000.00

APBD Kota Bandung

10 kegiatan

70,902,500.00


18.03%

117,517,500.00

150 orang

117,517,500.00

0.00%

3,734,779,007.30

APBD Kota

Renja Dinas Sosial

2016 Bandung

1

13

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi

1

13

01

02

1

13

01

1

13

1

12 bulan

1,245,191,400

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan dan keamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

108,071,400

08

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

13

01

11

13

01

13

Terpenuhinya kebutuhan jasa fotocopy/penggandaan dan barang cetakan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

39,600,000

1

436,771,000

1

13

01

14

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga

44,000,000

1

13

01

15

13

01

17

1

13

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya kebutuhan koran dan buku-buku bacaan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

16,500,000

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

1

13

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase aparatur yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya

1

13

02

12

Tersedianya peralatan kantor

263,673,000.00

1

13

02

22

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


192,360,443.42

1

13

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasa service dan suku cadang kendaraan operasional dinas

550,000,000.00

1

13

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

46,200,000.00

192,709,000 51,700,000

27,500,000 113,190,000

100%

33

1,392,419,443.00

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

12 bulan

1,030,041,400.00

12 bulan

108,071,400.00

12 bulan/21 orang 1 paket

192,709,000.00

12 bulan

39,600,000.00

1 paket

436,771,000.00

1 paket

44,000,000.00

12 bulan

16,500,000.00

12 bulan

27,500,000.00

12 bulan

113,190,000.00

100.00%

1,052,233,443.42

1 paket

263,673,000.00

1 unit bangunan 10 unit mobil dan 8 unit motor 12 bulan

192,360,443.42

51,700,000.00

550,000,000.00 46,200,000.00

Renja Dinas Sosial

1

13

03

1

13

03

02

1

13

03

05

1

13

05

1

13

05

1

13

05

1

13

06

1

13

06

01

1

13

06

04

1

13

20

1

13

20

2016

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase pelanggaran disiplin aparatur

0%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya seragam PDH untuk pegawai

39,974,000

Tersedianya pakaian olahraga, PDH bebas, dan pakaian adat tradisional untuk pegawai

93,467,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang mengalami peningkatan kapasitas/kemampuan

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

04


0.00%

133,441,000.00

50 stel

39,974,000.00

150 stel

93,467,000.00


100.00%

181,500,000.00

50 orang

44,000,000.00

50 orang

137,500,000.00

100%

171,500,000

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal

50 orang

44,000,000


Meningkatnya kinerja aparatur

50 orang

127,500,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


80%

376,844,800

APBD Kota Bandung

80.00%

284,647,800.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan kinerja & Kuangan per bulan, triwulan, dan semester Penyusunan laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

170,692,800


0.00%

170,692,800.00

0.00%

113,955,000.00

113,955,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 09

209,298,000


100,000,000


2 Dokumen

34

100,000,000

100,000,000.00

APBD Kota Bandung

2 dokumen

100,000,000.00

Renja Dinas Sosial

2016

BAB IV PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2016 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut : 1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal; 2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung; 3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Bandung.

Bandung, 8 Oktober 2015 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG

H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19641006 198503 1 007

35

Renja Dinas Sosial 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents