BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) Disyanjak

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam

rangka

pencapaian

target

kinerja

yang

telah

ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang dimana perencanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tentunya tidak pula meninggalkan peranan

proses

pelaksanaan

dari

perencanaan

yang

telah

ditetapkan sebelumnya, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian hasil dan dampak manfaatnya tidak hanya bagi organisasi tersebut tetapi juga lingkungan di sekitarnya yang diselaraskan dengan perencanaan strategis selama lima tahun kedepan. Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok khusus yaitu sebagai pengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera atau Kota Bandung Juara. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, menghasilkan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan

dokumen

rencana

tahunan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah atau Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan

program

pembangunan

tahunan

pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016

1

1. Renja

Disyanjak

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana

Strategis

(Renstra)

yang ditetapkan dalam

Instansi

sesuai

arahan

operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Renja merupakan acuan Dinas untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016; 3. Renja

Dinas Pelayanan Pajak merupakan salah

instrumen

satu

untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan

sebagai

wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun Ketiga dalam pencapaian tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

Perencanaan Strategis (Renstra). Berlandaskan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Disyanjak sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan Renja Disyanjak pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kualitas Renja Dinas sangat


2

ditentukan oleh kemampuan Pimpinan pada Disyanjak dalam menyusun,

mengorganisasikan,

mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas. Dinas Pelayanan Pajak dalam membuat Renja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan,

tata

cara

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Proses penyusunan Renja Dinas terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, renja

Dinas

tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Pelayanan

Pajak.

Tahapan

persiapan

meliputi

pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Dinas, orientasi mengenai RKPD dan Renja Dinas, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Dinas merupakan

tahapan

awal

yang

harus

dilakukan

sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Disyanjak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Disyanjak dapat

dikerjakan

secara

simultan/paralel

dengan

penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Disyanjak saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja disyanjak tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak). Tahap

penetapan

rancangan

akhir

rencana

kerja

Disyanjak

dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Pelayanan Pajak menetapkan Renja Disyanjak untuk menjadi pedoman di lingkungan Disyanjak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Disyanjak pada tahun anggaran berkenaan. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.


3

Gambar. 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Rancangan Awal RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rancangan Renja SKPD

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Musrenbang kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota

Perumusan kegiatan prioritas

Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak sesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Untuk membuat dokumen Renja Dinas Pelayanan Pajak ini diperlukan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan tahapantahapan mulai dari musrenbang, penyusunan RKPD Dinas sampai dengan tersusunnya dokumen Renja, sedangkan agenda kerja penyusunan rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak seperti pada tabel 1.2. dibawah ini : TABEL 1.1. Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Bulan

NO

Kegiatan

Mei

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1 2 341 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.

HASIL MUSRENBANG KOTA SEBAGAI BAHAN RKPD

2.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA HASIL RKPD

3.

PENGUMPULAN DATA DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA


4

Bulan

NO

Mei

Kegiatan

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1 2 341 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4.

PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS

5.

VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA

1.2.TUGAS POKOK Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; Tugas Pokok Disyanjak adalah : Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak; b. pelaksanaan

tugas

teknis

pelayanan

pajak

yang

meliputi:

perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; c. pelaksanaan teknis administratif Dinas;dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi :


5

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran. c. Bidang Perencanaan, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah; 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan 3. Seksi Analisa dan Pelaporan; d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penyelesaian Piutang. e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan: 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan; 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan 3. Seksi Penagihan. f. Bidang Pengendalian, membawahkan: 1. Seksi Penyuluhan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Penindakan. g. UPP (Unit Pelayanan Pajak) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung),terdiri atas: 1. UPP Bandung Barat; 2. UPP Bandung Utara; 3. UPP Bandung Tengah; 4. UPP Bandung Selatan; dan


6

5. UPP Bandung Timur h. Kelompok Jabatan Fungsional 1.3.

Landasan Hukum Yang menjadi prinsip perencanaan pembangunan daerah yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 salah-satunya adalah adanya satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah diterbitkan

pemerintah

pusat

dan

pemerintah

provinsi

terkait

perencanaan pembangunan. Dengan demikian dalam proses penyusunan Renja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut : 1)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2)

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3)

Undang-undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


7

5)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7)

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 8)

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


8

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas

dan

Menteri

Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Pembangunan

Daerah

serta

Musyawarah

sebagaimana

telah

Perencanaan

diubah

dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05); 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);


9

20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,). 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. 24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; 1.4.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja

Dinas Pelayanan Pajak adalah: 1)

Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan

UU

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (Renstra) dan rencana kerja setiap satu tahun sekali (Renja).


10

2)

Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.5.

Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas,

proses

penyusunan

Renja

Dinas,

keterkaitan antara Renja Dinas dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RKA dan DPA Dinas. 1.2. Tugas Pokok Menjelaskan Tugas Pokok Dinas berdasarkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. 1.3. Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan ketentuan

peraturan

lainnya

daerah, dan

yang

mengatur

tentang SOTK, kewenangan Dinas, serta pedoman yang

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan dan penganggaran Dinas. 1.4. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas. 1.5. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas, serta susunan garis besar isi BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu; Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan


11

(tahun n-1), mengacu pada RKA dan DPA Dinas tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja

Dinas

sudah

disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disyanjak Berisi kajian terhadap capaian kinerja Dinas berdasarkan

indikator

kinerja

yang

sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007.

Jenis

indikator

yang

dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing

Dinas,

serta

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak; Sub bab ini berisi uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja Dinas dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

dan

fungsi Dinas Pelayanan Pajak; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah,

terhadap

capaian

program

nasional/global; 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi


12

dan

catatan

yang

ditindaklanjuti

dalam

strategis

untuk

perumusan

program

prioritas tahun rencana. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut 3. Penjelasan tersebut

temuan-temuan dan

catatan

setelah

penting

perbedaan

dengan

rancangan

misalnya:

terdapat

rumusan

proses terhadap

awal

RKPD,

program

dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. BAB III :

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pelayanan Pajak. Dengan sasaran Dinas Pelayanan Pajak adalah : 1. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 2. Tersedianya

sumber

daya

aparatur

yang

kompeten dan jujur; 3. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melunasi kewajiban membayar pajak;


13

4. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 5. Tercapainya

target

peningkatan

pendapatan

daerah dari sektor Pajak Daerah. 3.2 Target Pajak Daerah 2016 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016 Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor

yang

menjadi

bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian

garis

besar

mengenai

rekapitulasi

program dan kegiatan, yang meliputi: · Jumlah program dan jumlah kegiatan. · Besaran anggaran yang dibutuhkan. BAB IV : PENUTUP Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ingin dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.Adanya Perubahan Regulasi Pajak Daerah; 2.Optimalisasi Unit Pelayanan Pajak (UPP); 3.Penyempurnaan Sistem Informasi (On Line Pajak); 4.Intensifikasi

pemeriksaan,

pengawasan

dan

penindakan; 5.Penyempurnaan data base wajib pajak; 6.Perubahan SOTK Dinas; 7.Peningkatan Kapasitas SDM; 8.Peningkatan sarana dan prasarana.


14

BAB II EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2015

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur Dinas yang

berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor

13

Tahun

2007

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan

Tugas

Pokok

Dinas

Pelayanan

Pajak

adalah

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah. Pada Tahun 2015 selaras dengan perubahan nomenklatur Dinas dan uraian tugas pokok dan fungsi yang dituangkan di dalam Renstra Dinas Pelayanan Pajak 2014-2018 maka Dinas Pelayanan Pajak mewujudkan Visi nya yaitu : “Profesional dan Prima Dalam


15

Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan program kegiatan pada tahun tahun selanjutnya yang diawali pada tahun 2014 sebagai tahun pertama dari bagian Renstra 2014-2018. Tahun 2015 Program kegiatan yang terdapat pada Dinas Pelayanan Pajak meliputi 9 (sembilan) program yaitu : (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

(4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

(5)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

(6)

Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

(7)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(8)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(9)

Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

melaksanakan

9

(sembilan) program dengan adanya penambahan dua program dari tahun 2014 yaitu Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Program perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah dimana program dimaksud ditambahkan untuk menunjang pengembangan pengelolaan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi guna mencapai bandung unggul nyaman dan

sejahtera.

mengakomodir

Selain kegiatan

itu

program

perencanaan

ini

diharapkan

penetapan

target

dapat daerah

berdasarkan data potensi yang terukur melalui kajian ilmiah yang berdasarkan pada rumusan empiris dan teori yang menunjang sebagai

salah

satu

sumber

utama

dalam

penetapan

target

kedepannya.


16

Pada tahun 2015 terjadi efisiensi di semua program dan kegiatan

pada

Dinas

Pelayanan

Pajak,

disebabkan

adanya

rasionaliasi dan asistensi secara terukur dan terarah dengan dilakukannya perbaikan serta penyempurnaan secara teknis dan administrasi

yang

disesuaikan

dengan

rencana

pelaksanaan

kegiatan, seperti pergeseran program kegiatan, sehingga dapat terserap dan dilaksanakan pada program yang baru, alasan lain terjadinya efisiensi yaitu diberlakukannya Peraturan Walikota nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Dengan menjalankan asistensi dan rasionalisasi melalui penyusunan rencana anggaran kas yang terperinci tersebut maka program dan kegiatan tidak mengalami hambatan sehingga bisa dijalankan/dilaksanakan penjadwalan pelaksanaan terhadap masingmasing kegiatan, adapun program kegiatan di tahun 2015 tersebut akan dianalisis sebagai berikut :


17

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2015 Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

PROGRAM/KEGIATAN

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

8,070,142,000.00

3,944,046,550.00

48.87%

Penyediaan jasa surat menyurat

217,425,000.00

0.00

0.00%

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

200,000,000.00

67,153,641.00

33.58%

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

254,000,000.00

0.00

0.00%

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1,738,515,000.00

1,266,665,000.00

72.86%

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

712,000,000.00

321,729,280.00

45.19%

6

Penyediaan alat tulis kantor

755,700,000.00

648,520,400.00

85.82%

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

704,950,000.00

356,102,230.00

50.51%

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

323,800,000.00

72,877,250.00

22.51%

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2,032,200,000.00

881,865,700.00

43.39%

KELUARAN (OUTPUT)

Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak (sewa UPP Barat dan parkir bis) Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK untuk 3 Bis layanan, 27 roda empat,135 roda dua Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak

PERMASALAHAN/ KETERANGAN

SKPD/ UNIT KERJA

Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak

Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak

Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 18

URUSAN

NO

PROGRAM/KEGIATAN

10

Penyediaan peralatan rumah tangga

11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12

Penyediaan makanan dan minuman

ANGGARAN (Rp)

350,000,000.00

222,000,000.00

200,000,000.00

REALISASI (Rp)

%

106,832,000.00

59,345,000.00

41,557,782.00

30.52%

26.73%

20.78%

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

175,000,000.00

121,398,267.00

69.37%

14

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

184,552,000.00

0.00

0.00%

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,689,250,000.00

687,658,140.00

40.71%

15

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

16

Pengadaan mebeleur

17

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

200,000,000.00

225,000,000.00

195,500,000.00

218,925,000.00

97.75%

97.30%

1,071,850,000.00

89,084,620.00

8.31%

101,200,000.00

97,214,700.00

96.06%

KELUARAN (OUTPUT) Tersedianya peralatan rumah tangga Disyanjak Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak (majalah dan surat kabar) Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat


SKPD/UNIT KERJA Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak

Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain

Dinas Pelayanan Pajak

Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak


lancarnya kegiatan operasional Disyanjak dengan penambahan 15 kendaraan roda dua


Tersedianya meubelair sebagai penunjang kelancaran pelayanan administrasi


Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor



URUSAN

NO

PROGRAM/KEGIATAN

19

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

III

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

91,200,000.00

86,933,820.00

95.32%

Program peningkatan disiplin aparatur

388,600,000.00

162,097,100.00

41.71%

20

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

388,600,000.00

162,097,100.00

41.71%

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

505,500,000.00

182,333,468.00

36.07%

21

Sosialisasi peraturan perundangundangan

200,000,000.00

81,627,000.00

40.81%

22

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

305,500,000.00

100,706,468.00

32.96%

V

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

157,025,000.00

35,111,214.00

22.36%

23

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

157,025,000.00

35,111,214.00

22.36%

VI

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

401,975,000.00

1,995,000.00

0.50%

24

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

235,500,000.00

1,995,000.00

0.85%

25

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

166,475,000.00

0.00

0.00%

KELUARAN (OUTPUT)


SKPD/UNIT KERJA

Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP


Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


tersosialisasikannya peraturan perundangan pajak daerah


Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter


Tersusunnya LAKIP Disyanjak 2014


terpeliharanya sarana pengarsipan


Terpeliharannya dokumen /arsip pada bidang pajak penetapan



URUSAN

NO

VII

26

PROGRAM/KEGIATAN

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

14,704,258,426.00

2,731,366,874.00

18.58%

384,300,000.00

105,297,500.00

27.40%

KELUARAN (OUTPUT)

Backgroun paper dan draft penyempurnaan perda ttg pajak daerah, background paper rincian tugas pokok, uaraian tugas, tata kerja dan susunan organisasi disyanjak, background paper dan rancangan SOP disyanjak, background paper dan rancangan kepwal ttg NJOP sebagai dasar pengenaan PBB kota bandung terlaksananya kajian tentang sistem penomoran NPWPD dan pemutakhiran data wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir Tersediannya Sistem Informasi Modul penerimaan daerah dan jaringan yg terkoneksi antara disyanjak dan wajib pajak, PPAT, BPN, dan BPPT


SKPD/UNIT KERJA



27

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1,515,000,000.00

30,570,120.00

2.02%

28

Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

2,167,234,366.00

524,479,644.00

24.20%

29

Penyusunan Data Base Pajak Daerah

6,075,600,000.00

150,973,800.00

2.48%

tersusunnya pemutakhiran basis data PBB di sebagain wilayah kota bandung


28.47%

Tersedianya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB, Pajak reklame dan PAT, tersedianya form SPPT dan cetakan Blangko daftar himpunan ketetapan pajak DHKP


30

Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi

1,728,850,000.00

492,245,200.00



URUSAN

NO

PROGRAM/KEGIATAN

31

Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak

32

33

34

VIII

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

KELUARAN (OUTPUT)


SKPD/UNIT KERJA

Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada wajib pajak


Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB


649,212,360.00

649,212,260.00

100.00%

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

1,612,575,000.00

523,176,200.00

32.44%

Penyusunan Evaluasi Tahunan Pendapatan

63,500,000.00

2,695,450.00

4.24%

Tersusunnya dokumen realisasi pendapatan sektor pajak


Terselesaikannya penyajian data piutang pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak parkir dan pajak BPHTB


Tersusunnya dokumen renja 2016, revisi renstra SKPD dan selayang pandang disyanjak tahun 2015


Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran

Program perencanaan pembangunan daerah

35

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

IX

Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah

36

507,986,700.00

252,716,700.00

49.75%

156,985,000.23

2,090,000.00

1.33%

156,985,000.23

2,090,000.00

1.33%

2,915,625,000.00

81,259,000.00

2.79%

Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya

188,450,000.00

3,720,000.00

1.97%

Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah


37

Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan

434,425,000.00

0.00

0.00%

tersusunnya kajian NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

38

Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak

735,750,000.00

0.00

0.00%

Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak

Terpenuhinya Data Potensi Pajak reklame


URUSAN

NO

39

40

41

PROGRAM/KEGIATAN

Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

896,000,000.00

38,500,000.00

4.30%

121,000,000.00

249,000.00

0.21%

540,000,000.00

38,790,000.00

7.18%

KELUARAN (OUTPUT) meningkatnya pemahaman para wajib pajak tentang pembayaran pajak terlaksananya survey kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak terlaksananya pemeriksaan terhadap wajib pajak


SKPD/UNIT KERJA Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak


URUSAN

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Berdasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor

294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pajak daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dalam

bidang

pendapatan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan UndangUndang dan Perda termaksud, jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung meliputi: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Reklame 4. Pajak Hiburan 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut: (1) Merumuskan kebijakan teknis pendapatan;


24

(2) Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian; (3) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2015, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 di bawah ini.

Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Indikator Kinerja Utama

2014

2015

Target

Realisasi

Target

Realisasi* * sd30 September 2015

Rata-rata peningkatan pajak daerah 1

Pajak Hotel

202.850.000.000

204.674.481.155

260.000.000.000

148.413.831.785

2

Pajak Restoran

140.000.000.000

142.676.225.418

170.000.000.000

128.987.056.721

3

Pajak Hiburan

45.000.000.000

40.980.498.102

60.000.000.000

36.849.595.544

4

Pajak Reklame

24.000.000.000

23.694.034.638

30.000.000.000

11.496.990.100

5

PPJU

158.000.000.000

159.123.681.023

180.000.000.000

132.010.053.770

6

Pajak Parkir

12.000.000.000

12.198.543.998

30.000.000.000

14.625.826.834

7

PBB

360.000.000.000

372.575.609.204

422.000.000.000

357.471.226.920

8

BPHTB

428.150.000.000

418.786.427.368

428.150.000.000

255.040.722.643

9

Pajak Air Tanah

30.000.000.000

26.230.430.978

32.850.000.000

22.710.397.629

1.400.000.000.000

1.400.939.931.884

1.613.000.000.000

1.108.168.717.016

Jumlah

Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya

13,21 %

----

Target Kenaikan Pendapatan Pajak

13,00%

----


25

2.3.

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan

lebih

mampu

menggali

sumber-sumber

penerimaan

Daerah

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Dinas, dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu : 1.

Surat Edaran (SE) Menpan

Nomor

11/2014 tentang

larangan PNS rapat di hotel atau melarang rapat di luar Kantor

sejak

Bulan

November

2014

sampai

dengan

direvisinya dengan Peraturan Men PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang baru diterbitkan per tanggal 1 April 2015. Sehingga

banyak

instansi

pemerintah

yang

tidak


26

menganggarkan kegiatan tersebut dan baru dianggarkan di anggaran

perubahan

instansi

pemerintah.

Pelaksanaan

rapat-rapat Dinas dihotel menyumbangkan rata-rata 40 % dari ocupansi hotel, sehingga dengan adanya pelarangan tersebut maka terjadi penurunan okupansi hotel. 2.

Himbauan Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung tentang pembatasan jam operasional dari yang tercantum di Perda tutup jam 03.00 menjadi tutup jam 00.00. himbauan tersebut baru melonggar setelah Idul Fitri 2015;

3.

Penentuan tarif dan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN sehingga penetapan hasil target berdasarkan pelaporan penerimaan dari PT.PLN saja;

4.

Tidak semua objek pajak PAT menggunakan meteran digital yang terintegrasi dengan penetapan NPA di BPLH;

5.

Belum optimalnya sinergitas data antara disyanjak dan BPLH,

berkaitan

dengan

monitoring

data

yang

dapat

memudahkan dan mempercepat proses penetapan NPA menjadi SKPD, serta dapat mempercepat proses pembayaran oleh WP. 6.

Adanya wacana penghapusan PBB, yang menyebabkan WP menunda pembayarannya dan lebih memiih menunggu perkembangan dari wacana penghapusan PBB tersebut;

7.

Pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual beli/transaksional properti yang dilakukan masyarakat yang tidak bisa diprediksi kejadiannya;

8.

Belum

sempurnanya

regulasi

(Peraturan

Perundang-

undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah). 9.

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.


27

10. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan. 11. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi

pajak,

dalam

hal

manajemen

sistem

informasi

ini

dikaitkan

pelayanan

dengan

perpajakan.

Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT). 12. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan. 13. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

pelayanan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak Faktor Penghambat: 1. Kualitas dan penempatan SDM · Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi; · Belum sempurna KPI ("Key Performance Indicators") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal; 2. Sarana dan prasarana · Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan Pajak tidak memadai untuk dapat memberikan pelayanan


28

yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi Kantor

Pelayanan

Pajak

Pendaftaran

dengan

Kantor

Pelayanan PBB; · Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga belum berfungsi secara optimal dikarenakan Disyanjak tidak bisa memenuhi gedung UPP sehingga layak untuk melayani pembayaran pajak; 3. Belum

adanya

regulasi

yang

sesuai

dengan

peraturan,

perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang ada/terkini; 4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang; 5. Pengelolaan piutang belum optimal; Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga dapat

diselesaikannya

permasalahan-permasalahan

yang

ada,

yaitu: Faktor Pendorong 1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah; 2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha yang tinggi; 3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai; 4. Adanya potensi pajak masih besar; 5. Disusunnya regulasi peraturan pajak; 6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah;


29

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD TABEL 2.3 REVIEU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

NO.

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

2

3

HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2015

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN


PAGU INDIKATIF

4

5

6

7

8

9

10

URUSAN WAJIB

I

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah

Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundangundangan yang mengatur pajak daerah

Disyanjak

Disyanjak

100% dan 1 Tahun

10 DOKUMEN

12,580,618,772

750,000,000

Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah

100.00%


Background paper dan draft Penyempurnaan Perda tentang Pajak Daerah, background paper susunan organisasi Disyanjak, Background paper rancangan Standar Operasional Prosedur Disyanjak, Background Paper dan rancangan kepwal ttg NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk kota bandung

4 dokumen

14,704,258,426

384,300,000.00


CATATAN PENTING

11

2


Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak

3

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen

Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah

4

Penyusunan data base pajak daerah

Tersusunnya Data potensi PBB

5

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi

Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB

Disyanjak

2 DOKUMEN

Disyanjak

Sistem Informasi perpajaka n online

Disyanjak

1 DOKUMEN

Disyanjak

1 TAHUN

2,500,000,000

2,180,618,772

3,650,000,000

1,400,000,000

6

7

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

Terlaksananny a kegiatan Operasi Terpadu PBB

Disyanjak

1 TAHUN

950,000,000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen

Terlaksanannya kajian tentang sistem penomoran NPWPD dan Pemutakhiran Data wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir Tersediannya sistem informasi (modul) penerimaan daerah dan jaringan yang terkoneksi antara disyanjak dengan wajib pajak, PPAT, BPN dan BPPT

2 dokumen

9 dokumen

Penyusunan data base pajak daerah

Tersusunnya Pemutakhiran basis data PBB

5 dokumen wajib pajak bumi dan bangunan

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi

tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB,pajak reklame,dan pajak air tanah, tersediannya form SPPT dan cetakan blanco daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP)

8 Dokumen

Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak

Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada wajib pajak

1 tahun

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

terselenggaranya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB

6 dokumen

1,515,000,000.00

2,167,234,366.00

6,075,600,000.00

1,728,850,000.00

649,212,360.00

1,612,575,000.00


8

Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan

9

Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran

II


10

Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannnya

11

Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan

12

Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak. Terkendalinya piutang pajak daerah Jumlah kelompok sasaran/jeni s yang mendapatka n insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah

Disyanjak

Disyanjak

1 TAHUN

1 TAHUN, 25 %

Disyanjak

1 sasaran dan 1 Tahun

Disyanjak

Dokumen, 100%

Disyanjak

1 Dokumen, 1 Tahun

Disyanjak

Jumlah Dokumen

200,000,000

950,000,000

4,400,000,000

500,000,000

350,000,000

550,000,000


tersusunnya dokumen realisasi pendapatan sektor pajak

1 Dokumen


terselesaikannya penyajian data piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak BPHTB

1 Dokumen

Program Perencanaan dan Pengembanga n Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah

100.00%


Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya

2 dokumen


Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

1 Dokumen

Survei/Pendataa n Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Terpenuhinya Data Potensi Pajak reklame

1 Dokumen

63,500,000.00

507,986,700.00

2,915,625,000

188,450,000.00

434,425,000.00

735,750,000.00


Terlaksananya penyampaian/ sosialisasi peraturan pajak daerah Tersediannya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggara an pajak daerah Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak Tersediannya dan terlaksananya sistem pemeriksaaan terhadap wajib pajak

13

Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah

14

Fasilitasi, assistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah

15

Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak

16

Pengawasan Pemeriksaan berbasis IT

17

Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak

Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah

III


Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah

Disyanjak

1 tahun, 100%

1,250,000,000

Disyanjak

1 tahun, 100%

500,000,000

Disyanjak

1 tahun, 100%

250,000,000

Disyanjak

1 tahun, 100%

750,000,000

Disyanjak

Disyanjak

1 tahun, 100%

250,000,000

250,000,000


meningkatnya pemahaman para wajib pajak tentang pembayaran pajak

-

-


terlaksananya survey kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak

1 Dokumen

Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak

terlaksananya pemeriksaan terhadap wajib pajak

1 tahun


Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1 tahun

-

100.00%

896,000,000.00

-

121,000,000.00

540,000,000.00

156,985,000


18

Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan

Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak

IV

Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan

19


20


Terpeliharanny a sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak Terpeliharanny a dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak

Disyanjak

Disyanjak

1 DOKUMEN , 1 Tahun

100 % dan 1 tahun

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

JUMLAH URUSAN WAJIB

250,000,000

500,000,000

200,000,000

300,000,000



3 dokumen



100.00%


Terpeliharannya sarana pengarsipan

1 TAHUN


terpeliharanya dokumen/arsip pada bidang pajak penetapan

1 Dokumen

17,730,618,772

156,985,000

401,975,000

235,500,000

166,475,000

18,178,843,426

NON URUSAN

V


Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran

Disyanjak

21


Tersampaikan nya surat menyurat kepada Wajib

Disyanjak

100% dan 1 Tahun 12 bulan, 100%

10,900,000,000

300,000,000


Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran


tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak

100.00%

1 DOKUMEN

8,070,142,000

217,425,000.00


Pajak

22


23


24


Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK

Disyanjak

12 bulan, 100%

2,000,000,000

25

Penyediaaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak

Disyanjak

12 bulan, 100%

300,000,000

26


Tersedianya alat tulis kantor

Disyanjak

12 bulan, 100%

1,000,000,000

Disyanjak

12 bulan, 100%

27


28


Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

400,000,000

150,000,000

1,250,000,000

300,000,000


tersediannya sarana komunikasi,air dan listrik


Tersedianya sewa ruang kantor disyanjak

2 dokumen

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l

terpenuhinya jasa servis,suku cadang, BBM, Pelumas dan jasa STNK untuk 3 Bis pelayanan, 27 roda empat, 135 roda dua

10 dokumen

Penyediaaan jasa kebersihan kantor

tersediannya jasa kebersihan kantor

8 Dokumen


tersediannya ATK Disyanjak

1 dokumen


tersediannya cetakan sebagai sarana administrasi perkantoran

3 dokumen

Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan

tersediannya instalasi listrik dan peralatan listrik di Disyanjak

3 dokumen

12 bulan

200,000,000.00

254,000,000.00

1,738,515,000.00

712,000,000.00

755,700,000.00

704,950,000.00

323,800,000.00


Disyanjak

29


30


31

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

32


33


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku) Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempa t/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat Terlaksananny a rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain

kantor

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

12 bulan, 100%

3,705,000,000

300,000,000

200,000,000

300,000,000

500,000,000


tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak

18 dokumen


tersediannya peralatan rumah tangga Disyanjak

6 dokumen


tersedianya bahan bacaan Disyanjak (surat kabar dan majalah)


tersediannya makanan dan minuman dan gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat

4 dokumen


tersediannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain

5 dokumen

60 surat kabar

2,032,200,000.00

350,000,000.00

222,000,000.00

200,000,000.00

175,000,000.00


34

Belanja jasa pengamanan kantor


VI


Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur

35

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

36

Pengadaan mebeulair

37


38


Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer

Disyanjak

12 bulan, 100%

Disyanjak

100% dan 1 Tahun

Disyanjak

1 Tahun, 100%

Disyanjak

12 BULAN, 100%

Disyanjak

1 Tahun, 100%

Disyanjak

12 BULAN, 100%

195,000,000

8,000,000,000

5,610,400,000

400,000,000

899,600,000

400,000,000


tersediannya jasa pengamanan kantor

1 dokumen



100.00%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al

lancarnya operasional Disyanjak dengan penambahan 15 kendaraaan roda dua

1 dokumen

Pengadaan mebeulair

tersediannya meubeulair sebagai penunjang pelayanan operasional kantor

5 dokumen


terpeliharannya gedung Disyanjak, gedung kantor PBB, kantor UPP Disyanjak

17 dokumen


terpeliharaanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 dokumen

184,552,000.00

1,689,250,000

200,000,000.00

225,000,000.00

1,071,850,000.00

101,200,000.00


39

Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

40

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

VII

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

41


VIII


42


43

Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundangundangan

Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak yang memadai Tingkat Disiplin PNS Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak Terselenggara kannya Bimtek dan Pengembanga n Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak

Disyanjak

1 Tahun, 100%

Disyanjak

1 KANTOR DISYANJA K, 100%

Disyanjak

100% dan 1 Tahun

Disyanjak

PNS Disyanjak

Disyanjak

100% dan 1 Tahun

Disyanjak

1 Tahun, 100%

Disyanjak

PNS Disyanjak

190,000,000

500,000,000

600,000,000

600,000,000

1,600,000,000

300,000,000

1,300,000,000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

terpeliharannya mebeulair kantor Disyanjak dan kantor UPP

-

1 dokumen

-

Tingkat Disiplin PNS

100.00%


3 dokumen


Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya

100.00%


tersosialisasikannya peraturan perundang perundangan pajak daerah

4 dokumen

Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundangundangan

tersediannya bintek dan pengembangan karakter

5 dokumen

91,200,000.00

-

388,600,000

388,600,000.00

505,500,000

200,000,000.00

305,500,000.00


IX

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip

44


Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak

JUMLAH NON URUSAN TOTAL URUSAN WAJIB DAN NON URUSAN

Disyanjak

Disyanjak

100% dan 1 Tahun

2 DOKUMEN

250,000,000

250,000,000

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100.00%


Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak

1 Dokumen

157,025,000

157,025,000

21,350,000,000

10,810,517,000

39,080,618,772

28,989,360,426


2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak

NO.

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

4 NON URUSAN DISYANJAK Cakupan pelayanan KOTA Administrasi Perkantoran BANDUNG


CATATAN PENTING

5

6

I


1


DISYANJAK KOTA BANDUNG

Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak

1 Dokumen 100%

2


Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

12 bulan, 100%

3


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2 Dokumen, 100%

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaaan jasa kebersihan kantor

DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG


10 Dokumen 100%

DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak Tersedianya alat tulis kantor

8 Dokumen, 100%

3 Dokumen, 100%

18 Dokumen, 100% 6 Dokumen, 100 %

5

6


7


8



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak

9


10


DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor

100% dan 1 Tahun

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Disyanjak

1 Dokumen, 100%

3 Dokumen, 100%


NO. 1

PROGRAM / KEGIATAN 2

LOKASI



CATATAN PENTING 6

3

4

5

11



Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku)

60 Surat Kabar, 100%

12



Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat

4 Dokumen, 100%

13




5 Dokumen, 100%

14




1 Dokumen, 100%

II




100% dan 1 Tahun

15



Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak

1 Dokumen, 100%

16

Pengadaan mebeulair


Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak

5 Dokumen, 100%

17




17 Dokumen, 100%

18



Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer

12 BULAN, 100%

19




1 Dokumen, 100%

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

100% dan 1 Tahun

20




3 Dokumen 100%

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan PNS di lingkungan Disyanjak


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI


TARGET CAPAIAN KINERJA 5 100% dan 1 Tahun

1 IV

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3 DISYANJAK KOTA BANDUNG

4 Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya

21

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak

4 Dokumen, 100%

22

Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan


5 Dokumen, 100%

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip

23



1 Dokumen, 100%

VI

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak URUSAN WAJIB DISYANJAK Penerimaan Pajak Daerah KOTA dan IKM Bidang Pelayanan BANDUNG Pajak Darah

24



2 Dokumen 100%

25

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah


26

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen Penyusunan data base pajak daerah


Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah Tersusunnya Data potensi PBB

5 Dokumen

Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB Jumlah pastisipasi aktif wajib pajak

8 Dokumen, 100%

Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB

6 Dokumen, 100%

27

28

29

30

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG DISYANJAK KOTA BANDUNG

100% dan 1 Tahun

100% dan 1 Tahun

CATATAN PENTING 6 Meningkatnya kompetensi PNS di lingkungan Disyanjak

Tersedianya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan SKPD

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk meningkatkan PAD

2 Dokumen 100%

9 Dokumen, 100%

Sistem Informasi perpajakan online Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

1 Tahun, 100%


NO. 1

PROGRAM / KEGIATAN


CATATAN PENTING 6

4

5



Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak.

1 Dokumen, 100%

32



Terkendalinya piutang pajak daerah

1 Dokumen, 100%

VII



Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah

1 sasaran dan 1 Tahun

33



Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya

2 Dokumen, 100%

34



Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan

1 Dokumen, 100%

35

Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah


Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah

1 Dokumen, 100%

36



Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah

1 tahun, 100%

37



Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak

1 Dokumen, 100%

38

Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah

1 tahun, 100%


Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah




39

3


31

VIII

2

LOKASI

Tersusunnya kajian dan perumusan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Disyanjak 3 Dokumen, 100 %


NO.

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

LOKASI 3



4

5

IX




100 % dan 1 tahun

40



Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak

12 bulan, 100%

41



Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak

1 Dokumen, 100%

CATATAN PENTING 6 tersusunnya kegiatan pengarsipan pajak daerah

Khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD,

LSM,

asosiasi-asosiasi,

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan informasi Dinas Pelayanan Pajak dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2016

a. Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak Dalam

pencapaian

tujuan

merupakan

implementasi

atau

penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung menuju BANDUNG JUARA, Sesuai

dengan

“Mewujudkan

Visi Kota

Kota

Bandung

Bandung

Sejahtera” atau mewujudkan

yang

Tahun Unggul,

2014

-

Nyaman

2018 dan

yang diartikan sebagai kota yang

mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaransasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan Rencana Kerja antara lain: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;


2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan 3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Berdasarkan penjelasan Visi, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ke dalam misi untuk tujuan sebagai berikut : 1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah; b) Terpenuhinya aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak daerah.; 2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah; b. Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan :


a. optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan sasarannya adalah : - Tercapainya target Penerimaan Pajak Daerah dengan Indikator Sasaran Jumlah penerimaan pajak : 1.

Pajak Hotel

2.

Pajak Restoran

3.

Pajak Hiburan

4.

Pajak Parkir

5.

Pajak BPHTB

6.

Pajak Penerangan Jalan

7.

Pajak Reklame

8.

Pajak Air Tanah

9.

PBB

- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak dengan indikator sasaran : 1. Prosentase Wajib Pajak

yang membayar Pajak

Daerah 2. Prosentase Wajib Pajak

yang membayar Pajak

Daerah secara tepat waktu b. Terpenuhinya aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam pengenaan pajak daerah dengan sasarannya adalah Insentif (pengurangan) pajak bagi

wajib pajak kategori

tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan dengan indikator sasarannya Sasaran jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan insentif pajak. 2. Sasaran atas Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Indikator Sasarannya Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pajak daerah;


b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi) dengan indikator sasarannya adalah : ·

Prosentase

Temuan

BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti; ·

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh Kemenpan RB /Inspektorat.

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

Jumlah Penerimaan pajak daerah :

1.

Tercapainya target penerimaan pajak daerah.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak PPJ Pajak Pajak PBB

Hotel Restoran Hiburan Parkir BPHTB Reklame Air Tanah

Prosentase Wajib Pajak Pajak Daerah.

yang membayar

2.

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

3.

Insentif (pengurangan) pajak bagi wajib pajak kategori tertentu sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai bentuk penghargaan.

Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan insentif pajak.

4.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

IKM bidang pelayanan pajak daerah.

5.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi)

Prosentase Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah secara tepat waktu.

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD oleh KEMENPAN RB/Inspektorat


3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2016 Adapun target pendapatan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak

Kota

Bnadung

pada

tahun

2016

adalah

sebesar

Rp. 2.186.416.770.000,- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak seperti terlihat dalam tabel 3.2 dibawah ini; Tabel 3.2 Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016

Jenis Pajak

Target (Rp)

1

Pajak Hotel

270.600.000.000

2

Pajak Restoran

198.216.770.000

3

Pajak Hiburan

75.000.000.000

4

Pajak Parkir

31.800.000.000

5

PPJU

190.800.000.000

6

BPHTB

660.000.000.000

7

Pajak Air Tanah

8

Pajak Reklame

290.000.000.000

9

PBB

430.000.000.000

Jumlah

40.000.000.000

2.186.416.770.000

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2016 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.


Program tertentu

selalu

berkaitan

sebagaimana

dengan

ditetapkan

pelaksanaan

dalam

kebijakan

strategi.

Dalam

menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu Cara untuk

Mencapai Tujuan dan Sasaran

Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi: · Penetapan kebijakan · Program operasional · Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut: · Spesifik · Terukur · Agresif · Berorientasi kepada hasil · Memiliki jangka waktu tertentu Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam RPJMD 20132018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka programprogram yang akan dilaksanakan meliputi : Sebagai Program Urusan Wajib : (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah; (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.


Sedangkan Program Non Urusan : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun untuk merealisasikan program – program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Tahun 2016 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

PROGRAM/ KEGIATAN

A


1


B

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen renja dan pelaporan program kegiatan disyanjak Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik


2 Dokumen

2 Dokumen

100%

100%

Persentase Tersedianya ruangan kantor Disyanjak

100%


100%

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak Tersedianya alat tulis kantor

100% 100%

PAGU INDIKATIF

177,600,000.00

177,600,000.00

10,156,317,426.00

250,000,000.00

89,000,000.00

2,409,200,000.00

775,000,000.00 200,000,000.00


7

8

9

10

11

12

13

14

C

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak Tersedianya instalasi listrik dan Peralatan Listrik di kantor Disyanjak Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Tersedianya peralatan rumah tangga Disyanjak Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar ) Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak Meningkatnya kualitas, kapasitas, sarana dan Prasarana Aparatur disyanjak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

lancarnya operasional disyanjak

100%

16



100%

17


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

18


15

D

19

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP Meningkatnya Disiplin Aparatur Disyanjak Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100%

3 Dokumen

3 Dokumen

210,000,000.00

127,900,000.00

4,825,497,426.00

252,400,000.00

182,000,000.00

150,000,000.00

400,000,000.00

285,320,000.00

1,508,650,000.00

300,000,000.00

933,650,000.00

200,000,000.00

75,000,000.00

356,600,000.00

356,600,000.00


E


20


21

F

22

G

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya tersosialisasikannya Peraturan perundangan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak

100%

100%

Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS Disyanjak

100%


100%

tersusunnya LAKIP Disyanjak

100%

Penerimaan Pajak Daerah dan IKM untuk meningkatkan Pelayanan Pajak Darah Jumlah Dokumen intensifikasi dan ektensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

2 Dokumen, 100 %

23


24


Terselenggaranya kegiatan Operasi Terpadu Pajak Bumi dan Bangunan dan terselesaikannya piutang PBB

10 Kegiatan Operasi Terpadu Pajak Daerah

25


persentase terpenuhinya administrasi penyelesaian piutang dan terlayaninya administrasi BPHTB

100%

26

Penyusunan Peraturan Perundangundangan tentang Pajak Daerah

Jumlah dokumen background paper dan draft peraturan walikota

H


Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dengan merencanaan dan mengembangan pengelolaan Pajak Daerah

1 Dokumen

5 Dokumen

100%

1,438,300,000.00

203,000,000.00

1,235,300,000.00

162,000,000.00

162,000,000.00

3,276,000,000.00

428,000,000.00

1,590,000,000.00

558,000,000.00

700,000,000.00

12,514,006,000.00


27


28


29


30

31

Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak

32

Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah

33

Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah

34

35

36

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran TOTAL BELANJA LANGSUNG

Jumlah dokumen grand design dan road map perencanaan pajak Daerah Jumlah dokumen kajian penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan dan dokumen pemutakhiran data PBB Persentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi perpajakan

1 Dokumen

2 Dokumen

100%

Jumlah dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak

1 Dokumen

persentase wajib pajak yang ditindak berdasarkan nota pengantar

70%

Jumlah kajian metode perhitungan potensi pajak daerah dan pengembangan aplikasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah Jumlah Aplikasi masterplan Visualisasi data pajak daerah yang terintegrasi dalam tabulasi, grafik, peta dan data potensi lainnya. Jumlah aplikasi kebijakan komunikasi dan infomasi pajak daerah Jumlah Wajib Pajak Terperiksa jumlah rekapan laporan kegiatan verifikasi otorisasi pembukuan pajak pendaftaran

2 Dokumen

1 Aplikasi

7 Aplikasi

70%

12 laporan

300,000,000.00

4,725,000,000.00

2,650,000,000.00

127,950,000.00

725,536,000.00

252,000,000.00

250,000,000.00

2,528,500,000.00

559,400,000.00

395,620,000.00

29,589,473,426.00


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 merupakan rencana kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2016. Sasaran

yang

ingin

dicapai

dari

rencana

kerja

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan kredibel; 2. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

melakukan

kewajiban membayar pajak; 3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah; 4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) program, 36 (tiga puluh enam) kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 3.3 dengan perencanaan target pendapatan sebesar Rp. 2.186.416.770.000,- sebagaimana terlampir pada tabel 3.2. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Amin


Tabel 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN

2

3

RENCANA TAHUN 2016

LOKASI


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBE R DANA

4

5

6

7

CATATAN PENTING

8

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA 9

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 10

URUSAN WAJIB 1.06 . 1.20.08 . 01 . 21


1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 16


1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen renja dan pelaporan program kegiatan disyanjak

Disyanjak

2 Dokumen

Disyanjak

2 Dokumen

Penerimaan Pajak Daerah dan IKM untuk meningkatkan Pelayanan Pajak Darah

Disyanjak

6 Dokumen, 100 %, 10 kegiatan opdu

Jumlah Dokumen intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Disyanjak

1 Dokumen

177,600,000.00

177,600,000.00

3,276,000,000.00

428,000,000.00

ABPD

2 Dokumen

ABPD

2 Dokumen

ABPD

6 Dokumen, 100 %, 10 kegiatan opdu

ABPD

1 Dokumen

200,000,000.00

200,000,000.00

3,557,520,000.00

775,000,000.00



Terselenggaranya kegiatan Operasi Terpadu Pajak Bumi dan Bangunan dan terselesaikannya piutang PBB

Disyanjak


1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 51


persentase terpenuhinya administrasi penyelesaian piutang dan terlayaninya administrasi BPHTB

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 53

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah

Jumlah dokumen background paper dan draft peraturan walikota

Disyanjak

5 Dokumen

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . Xx

Fasilitasi Penyelesaian Piutang Penetapan

persentase terpenuhinya administrasi penyelesaian piutang

Disyanjak

-

1.20 . 1.20.08 . 01 . 40


Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dengan merencanaan dan mengembangan pengelolaan Pajak Daerah

Disyanjak

6 dokumen, 8 aplikasi, 12 laporan, 100%, 70%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 01


Jumlah dokumen grand design dan road map perencanaan pajak Daerah

Disyanjak

1 Dokumen

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 47

1,590,000,000.00

558,000,000.00

700,000,000.00

-

12,514,006,000.00

300,000,000.00

ABPD


ABPD

100%

ABPD

5 Dokumen

ABPD

100%

ABPD

6 dokumen, 7 aplikasi, 12 laporan, 100%, 70%

ABPD

1 Dokumen

1,215,000,000.00

598,000,000.00

594,520,000.00

375,000,000.00

42,095,430,000.00

322,310,000.00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 02


1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 04


1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 06

Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak

1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 08

Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak

1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 09

Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 10

Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah

Jumlah dokumen kajian penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan dan dokumen pemutakhiran data PBB Persentase terselenggaranya kegiatan sosialisasi perpajakan Jumlah dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak persentase wajib pajak yang ditindak berdasarkan nota pengantar Jumlah kajian metode perhitungan potensi pajak daerah dan pengembangan aplikasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah Jumlah Aplikasi masterplan Visualisasi data pajak daerah yang terintegrasi dalam tabulasi, grafik, peta dan data potensi lainnya.

Disyanjak

2 Dokumen

Disyanjak

100%

Disyanjak

1 Dokumen

Disyanjak

70%

Disyanjak

2 Dokumen

Disyanjak

1 Aplikasi

4,725,000,000.00

2,650,000,000.00

127,950,000.00

725,536,000.00

252,000,000.00

250,000,000.00

ABPD

2 Dokumen

ABPD

100%

ABPD

1 Dokumen

ABPD

70%

ABPD

1 Dokumen

ABPD

-

30,000,000,000.00

3,000,000,000.00

200,000,000.00

750,000,000.00

1,827,500,000.00


-

1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 12 1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 13 1.20 . 1.20.08 . 01 . 40 . 14

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Jumlah aplikasi kebijakan komunikasi dan infomasi pajak daerah

Disyanjak

7 Aplikasi

Jumlah Wajib Pajak Terperiksa

Disyanjak

70%

Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran

jumlah rekapan laporan kegiatan verifikasi otorisasi pembukuan pajak pendaftaran

Disyanjak

12 laporan

TOTAL URUSAN WAJIB

2,528,500,000.00

559,400,000.00

395,620,000.00

ABPD

6 Aplikasi

ABPD

70%

ABPD

12 laporan

15,967,606,000.00

5,000,000,000.00

600,000,000.00

395,620,000.00

45,852,950,000.00

NON URUSAN 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01


Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02


Persentase Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 03


Persentase Tersedianya ruangan kantor Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06



Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak

Disyanjak

100%

10,156,317,426.00

250,000,000.00

89,000,000.00

2,409,200,000.00

775,000,000.00

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

13,140,900,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

2,283,600,000.00

775,000,000.00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10


Tersedianya alat tulis kantor

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11


Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12


Tersedianya instalasi listrik dan Peralatan Listrik di kantor Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 13


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 14


Tersedianya peralatan rumah tangga Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar )

Disyanjak

100%


Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/r uang pertemuan untuk kegiatan rapat

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17

200,000,000.00

210,000,000.00

127,900,000.00

4,825,497,426.00

252,400,000.00

182,000,000.00

150,000,000.00

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

235,000,000.00

210,000,000.00

127,900,000.00

7,500,000,000.00

100,000,000.00

182,000,000.00

375,000,000.00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18



Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01. 16

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

Disyanjak

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02


Meningkatnya kualitas, kapasitas, sarana dan Prasarana Aparatur disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05


Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22


Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 26


Disyanjak

100%

lancarnya operasional disyanjak Tersedianya meubelair disyanjak sebagai penunjang kelancaran pelayanan Administrasi Disyanjak Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

400,000,000.00

285,320,000.00

1,508,650,000.00

300,000,000.00

-

933,650,000.00

200,000,000.00

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

400,000,000.00

200,000,000.00

252,400,000.00

4,275,000,000.00

700,000,000.00

200,000,000.00

600,000,000.00

200,000,000.00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 29



Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Disyanjak

Disyanjak

-

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur Disyanjak

Disyanjak

3 Dokumen

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 02



Disyanjak

3 Dokumen

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05


Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

tersosialisasikann ya Peraturan perundangan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS Disyanjak

Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05. 04

Pembinaan Kinerja Aparatur

Tersedianya Pengembangan Karakter PNS Disyanjak

Disyanjak

-

75,000,000.00

-

356,600,000.00

356,600,000.00

1,438,300,000.00

203,000,000.00

1,235,300,000.00

-

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

3 Dokumen

ABPD

3 Dokumen

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

ABPD

100%

75,000,000.00

2,500,000,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

1,753,000,000.00

203,000,000.00

950,000,000.00

600,000,000.00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Disyanjak

100%

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01


tersusunnya LAKIP Disyanjak

Disyanjak

100%

TOTAL NON URUSAN TOTAL URUSAN WAJIB DAN NON URUSAN

162,000,000.00

162,000,000.00

ABPD

100%

ABPD

100%

200,000,000.00

200,000,000.00

13,621,867,426.00

19,968,900,000.00

29,589,473,426.00

65,821,850,000.00


BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) Disyanjak

Recommend Documents