BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Renja KPDE memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPDE. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2008, KPDE mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengolahan data elektronik. Rencana Kerja (Renja) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Tahun 2016 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Seksi-seksi di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dari masing - masing kegiatan tersebut.
Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan
dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan bidang komunikasi dan informatika dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2016. 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum atau yang mendasari adanya Renja KPDE adalah : a)
Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4287);
b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Renja KPDE 2016
1
c)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421 );
d)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
e)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
f)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
g)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4593);
h)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
i)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
j)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara/daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
k)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Renja KPDE 2016
2
l)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
m) Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); n)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
o)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); p)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk hukum daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
q)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471 );
r)
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ( Lembaran daerah Propinsi Jawa Timur 2009 Nomor 1/E ); s)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 1/E );
t)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan.
u)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015;
Renja KPDE 2016
3
v)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;
w) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1 ); x)
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan;
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud
penyusunan
Rencana
Kerja
KPDE Kabupaten Lamongan adalah
sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran, dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja KPDE Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah : a) Menjadi pedoman bagi KPDE Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2016. b) Menjadi acuan bagi KPDE Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. c) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan publik. d) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik. 1.4
Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 KPDE Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berisi tentang penyusunan renja KPDE
Renja KPDE 2016
4
1.2 Landasan Hukum Memuat
tentang
dasar-dasar
hukum
operasional
dan
pedoman
penyusunan, perencanaan dan penganggaran KPDE. 1.3 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya dokumen renja tahun 2016 yaitu sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran. 1.4 Sistematika Penulisan Memuat standarisasi penulisan renja SKPD. BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2015.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaah terhadap kebijakan nasional yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target kinerja RKPD KPDE
BAB IV
PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Renja KPDE 2016
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renja SKPD Tahun 2015 Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2015 relatif baik dibandingkan dengan pada tahun 2014, namun capaian selama tahun 2015 belum selesai karena belum berakhirnya tahun anggaran. Evaluasi Renja KPDE Tahun 2014 dilaksanakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan KPDE sesuai dengan Rencana Strategis dan 2010 - 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Evaluasi ini dapat dilihat dari capaian kinerja. Secara garis besar pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut : Sasaran-sasaran tersebut selaras dengan program Peraturan Menteri
No 1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja Tahun 2014
REALISASI
% CAPAIAN
1 Paket
1 Paket
100 %
1 Aplikasi
100 %
Meningkatnya Ketersediaan Informasi dan Data sistem manajemen yang cepat, tepat dan akurat : informasi berbasis - Terselenggaranya Bimtek teknologi informasi Pengelolaan Website dan komunikasi - Terselenggaranya Sosialisasi Open Source -Terpeliharanya website www. lamongankab.go.id - Pengadaan perlengkapan komputer - Pengadaan piranti lunak (software) Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi : Tersusunnya aplikasi surat mrnyurat 1 Aplikasi secara elektronik
Renja KPDE 2016
6
2.
3.
Meningkatnya kualitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi
Pegawai yang terampil di bidang TIK : Tersedianya SDM yang menguasai 84 orang Bidang T. I
106 Orang
126 %
Jumlah Pengunjung pemkab Lamongan
660.000 Orang
122 %
30 Titik
100 %
situs
resmi
540.000 Orang
Meningkatnya Jumlah jaringan teknologi informasi perluasan dan dan komunikasi : pemeliharaan Tersedianya jaringan WLAN 30 titik jaringan TIK SKPD yang terkoneksi engan server KPDE Jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terpelihara : - Terpeliharanya Jaringan WLAN, LAN - Tersedianya bank data secara elektronik
45 Titik, 150 45 Titik, 100 % Client 150 Client 1 unit server, 1 Paket Aplikasi, 1 paket raperda OSS
4.
Meningkatnya ketersediaan perangkat keras/lunak
1 unit server, 1 Paket Aplikasi, 1 Paket raperda OSS
100 %
Tersedianya perangkat keras/ lunak: - Tersedianya Pesawat RIG, Antena radio
2 buah, 1 buah
- Aplikasi Absensi Sidik Jari
2 buah, 1 100 % buah
34 Unit 34 Unit
100 %
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 (sebagaimana Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2010-2015), sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :
Renja KPDE 2016
7
PROGRAM RPJMD
PROGRAM PERMENDAGRI 13/2006
INDIKATOR SASARAN
Program peningkatan
Program pengembangan komunikasi,
- Peningkatan sistem
sistem komunikasi,
informasi dan media massa
komunikasi,
informasi dan media
Program fasilitasi peningkatan SDM
informasi dan media
massa
bidang komunikasi dan informasi
masa
Renja KPDE 2016
8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2008, KPDE berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan data elektronik. Dalam melaksanakan tugas KPDE juga menjalankan fungsi-fungsi: 1) Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja; 2) Perumusan kebijakan di bidang sistem informasi, sandi dan telematika dalam rangka penyediaan data; 3) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi, sandi dan telematika dalam rangka pengolahan data; 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pendayagunaan sistem informasi; 5) Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang pengolahan data; 6) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengolahan data; 7) Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan hasil kegiatan; 8) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga kantor; 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut kemudian dijabarkan dan dilaksanakan secara terperinci ke dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan Subbag pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan, yaitu Seksi Sandi dan Telematika, Seksi Manajemen Informasi dan Seksi Dukungan Teknis dan Subbag TU. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan secara teknis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika, dimana telah ditetapkan indikator kinerja yang di kelompokkan menjadi dua jenis pelayanan dasar yaitu
Renja KPDE 2016
9
pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. (1)
Untuk pelayanan diseminasi informasi nasional dilaksanakan melalui beberapa media dengan indikator antara lain : -
Media massa seperti majalah, radio dan televisi;
-
Media baru seperti website (media online);
-
Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
-
Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi dan lokakarya;
-
Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.
(2)
Untuk pelayanan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dengan indikator berupa cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Berikut adalah capaian kinerja pelayanan Kantor Pengolahan Data
Elektronik berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam SPM.
No .
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal
1
2
3
1.
Pelaksanaa n Diseminasi Informasi Nasional
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi b. Media baru seperti website ( Media Online)
Renja KPDE 2016
Tahun 2010
Tahun 2011
Indikator 4 5
ada
ada
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
6
7
8
9
ada
ada
ada
ada
10
2.
c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti sarasehan,cera mah/diskusi dan lokakarya dan/atau e. Media luar ruangan seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Pengemban Cakupan gan dan pengembangan Pemberday dan aan pemberdayaan Kelompok Kelompok Informasi informasi Masyarakat Masyarakat di tingkat kecamatan Tabel 2.2 Dari tabel di atas dapat dilihat indikator capaian kinerja sebagaimana Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informasi yakni indikator sasaran peningkatan system komunikasi, informasi dan media massa, website resmi Pemkab Lamongan : Ada / tidak ada telah tercapai Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki jumlah personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan juga didukung oleh sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan organisasi.
Mulai tahun 2013 sampai saat ini, KPDE telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk mengadakan pelatihan IT bagi UMKM maupun masyarakat lainnya guna meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan
Renja KPDE 2016
11
kemampuan masyarakat sehingga dapat membantu transformasi dari manual bisnis menuju elektronik bisnis.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Peran Kantor PDE sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mengemban tugas membantu penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengolahan data elektronik merupakan aspek stratejik yang dimiliki. Seperti diketahui bahwa media elektronik yang identik dengan teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan kemajuan zaman, sehingga akan selalu ada perubahan dan pembaruan teknologi dalam perkembangannya. Adapun isu stratejik yang dihadapi bidang pengolahan data elektronik adalah pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan good governance dengan memberikan layanan berbasis elektronik secara cepat, tepat, akurat dan transparan kepada masyarakat yang semakin dewasa dalam era globalisasi seperti saat ini. Dengan memperhatikan
tiga
sasaran
dalam
pengembangan
e-Government
adalah
meningkatkan hubungan dan layanan serta kerjasama antar pelaksana pemerintahan, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, dan meningkatkan layanan pemerintah kepada pelaku bisnis/stake holder. Oleh karena itu, pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara bertahap dan berkesinambungan telah dilengkapi dengan infrastruktur telematika yang memadai. Mulai dari perangkat komputer server, komputer untuk client, menara dan antena wireless LAN, jaringan intranet dan internet. Pada tahun 2014 telah dilakukan penambahan bandwith guna mempercepat akses internet karena bertambahnya client yang terhubung dengan server KPDE. Pada tahun ini juga dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, diprogramkan memberikan akses internet gratis ke masyarakat, yaitu melalui pemasangan wifi-wifi gratis di area publik seperti alon-alon, stadion, rumah sakit, Depan BPBD, Universitas islam lamongan, telaga bandung, telaga dapur, rangge, sma 2 Lamongan, tumenggungan, plaza lamongan, pasar tingkat lamongan, universitas islam darul ulum sukodadi, Jalan sunan drajad.
Renja KPDE 2016
12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review rancangan awal
RKPD KPDE 2016 dilakukan dengan cara
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana terlampir. Disamping itu, besaran kebutuhan dana berbeda dengan pagu indikatif. Perbedaan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran SKPD yang tersedia tanpa harus merubah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Renja KPDE 2016
13
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan data elektronik kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Lamongan dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :
A. Program Pengembangan jaringan Komunikasi, informasi dan media massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi c. Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi d. Pembinaanan pengembangan sumber daya komunikasi e. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK f. Pengembangan infrastruktur jaringan TIK berbasis FO g. Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan SKPD h. Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah B. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi a. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi b. Pengkajian dan pengembangan Sistem informasi c. Pengkajian dan Pengembangan Data Publik C. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan indikator kegiatan tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK. b. Sosialisasi pemanfaatan TIK bagi masyarakat c. Pelatihan Pengelolaan Sarana Informasi dan Komunikasi
Renja KPDE 2016
14
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan di bidang pengolahan data elektronik oleh KPDE Kabupaten Lamongan.
Renja KPDE 2016
15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Republik
Indonesia
Nomor:
SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source
Software (OSS), bahwa untuk menghindari terganggunya proses
pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta dan dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka diharapkan selambatnya tanggal 31 Desember 2011, seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak legal. Selanjutnya
guna
menindaklanjuti
kegiatan
dimaksud,
Kantor
Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan selain secara rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Open Source dengan peserta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan pada tahun ini akan membuat naskah akademik dalam rangka persiapan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang penerapan OSS di Kabupaten Lamongan. Selain itu telah dilaksanakan migrasi terhadap komputer yang menggunakan software illegal ke dalam sistem open source. Sampai saat ini migrasi telah dilaksanakan pada 545 Komputer, dan komputer illegal yang belum dimigrasi sebanyak 762 komputer. Disamping itu, terkait dengan pelaksanaan diseminasi informasi, berdasar Peraturan Menkominfo Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota adalah melalui media online (website). Kantor Pengolahan Data Elektronik sejak akhir tahun
2003
telah
mengelola
website
resmi
Pemkab.
Lamongan
www.lamongankab.go.id. Selain itu telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/451/Kep/413.013/2012
Renja KPDE 2016
16
tentang Tim Pengelola Website Resmi Pemkab.Lamongan dan secara rutin setiap tahun mengadakan bimtek bagi pengelola website SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RKPD Program dan kegiatan yang disusun dalam rangka memenuhi misi kepala daerah yaitu Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik dengan sasaran pada RPJMD yaitu Terwujudnya Sistem informasi dan Komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik. Sasaran pada RPJMD ini menjadi Tujuan SKPD. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Kantor PDE telah menetapkan tiga program utama yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan yaitu : A. Program Pengembangan jaringan Komunikasi, informasi dan media massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi c. Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi d. Pembinaanan pengembangan sumber daya komunikasi e. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK f. Pengembangan infrastruktur jaringan TIK berbasis FO g. Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan SKPD h. Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah B. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi a. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi b. Pengkajian dan pengembangan Sistem informasi c. Pengkajian dan Pengembangan Data Publik C. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi dengan indikator kegiatan tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK. b. Sosialisasi pemanfaatan TIK bagi masyarakat c. Pelatihan Pengelolaan Sarana Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1.
Jumlah Jaringan WLAN/LAN yang dibangun
2.
Jumlah ketersediaan alat-alat studio dan Komunikasi
Renja KPDE 2016
17
3.
Jumlah Jaringan WLAN/LAN yang terpelihara
4.
Jumlah Mesin Presensi sidik Jari
5.
Jumlah desa yang telah terpasang jaringan internetnya
6.
Jumlah jaringan F.O yang dibangun dan dikembangkan
7.
Jumlah perangkat daerah yang termonitor jaringan internetnya
8.
Jumlah aplikasi yang terbangun
9.
Jumlah bank data yang tersusun dan terpelihara
10. Jumlah dokumen regulasi yang tersusun 11. Jumlah pengakses website resmi pemerintah kabupaten lamongan 12. Jumlah peserta yang dilatih 13. Jumlah sosialisasi pemanfaatan TIK yang diadakan 14. Jumlah bimtek yang diadakan Kelompok sasaran yang ingin dituju dalam mengimplementasikan program dan kegiatan adalah : 1.
SKPD se Kabupaten Lamongan
2.
Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
3.
Masyarakat(publik)Lamongan
Renja KPDE 2016
18
BAB IV PENUTUP Dengan berpedoman pada Rencana Kegiatan dan program daerah, Rencana Kerja (Renja) Kantor Pengolahan Data Elektronik Tahun 2016 ini telah disusun. Renja yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman bagi Kantor PDE dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sebagai panduan pelaksanaaan seluruh program dan kegiatannya selama satu tahun ke depan. Fungsi lain dari ditetapkannya Renja ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari Kantor PDE sendiri, sejauh mana hasil pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu juga sebagai bahan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor PDE. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara simultan harus segera memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya tupoksi KPDE untuk memenuhi keperluan masyarakat. Beberapa
langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut : 1.
Menetapkan regulasi guna terselenggaranya program dan kegiatan KPDE
2.
Melengkapi kebutuhan tenaga teknis di bidang IT.
3.
Melengkapi peralatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja.
4.
Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan.
5.
Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, strategic action plan, accountability system, suporting IT system dan standar operating procedure. Lamongan, Juli 2015 KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN
ERFAN, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19681030 198809 1 001
Renja KPDE 2016
19
