BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA “Dengan demikian RPJMD Kabupaten Bone menjadi landasan
bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone” . Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kabupaten Bone, maka semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peratuan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”maka penjabaran RPJMD Kabupaten Bone ke dalam RKPD
Kabupaten Bone untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone”
RENSTRA DPKAD
2013-2018
1
Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bone. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden dengan mempertimbangkan Pembangunan Kabupaten Bone
tahun
2013 – 2018, sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diarahkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera Hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara seluruh stakeholder yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, kelompokkelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial dan budaya, ekonomi maupun politik dan keamanan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaikan laporan pertanggujawaban keuangan pemerintah daerah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.Dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan bahwa laporan pertanggujawaban pelaksanaan APBD disampikan berupa laporan keuangan sesuai standar akuntasi pemerintah. Sehingga dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, diperlukan tahapan-tahapan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, secara
sistematis, sinergis dan konprehensif yang mengarah pada pencapaian visi, dan misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Mekanisme penyusunan renstra ini melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan Renstra SKPD. Renstra BPKAD ini memberikan dukungan bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, akuntable, partisipatif dan transparan.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
2
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan rencangan strategis BadanPengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan ketentuanketentuan sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; d. Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Perencanaan
Pembangunan Nasional; e. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; f. Undang-undang
Nomor
33
tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara pusat dan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah. h. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi Keuangan daerah. i. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan
pemerintah
Nomor 104
tahun
2000
tentang Dana
Perimbangan. j. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 1999 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006
tentang laporan Keuangan dan kinerja Instansi pemerintah l. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
RENSTRA DPKAD
2013-2018
3
m. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008
tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; o. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntasi Pemerintah; p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. q. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedomanan Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana perubahan kedua melalui peraturan menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan asset daerah. r. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah. s. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025; t. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2013-2018; u. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
4
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra BPKAD adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi
pimpinan dan staf
BPKAD
Kabupaten Bone dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagaikebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5
(lima)tahun
ke
depan
yang
berhubungan
dengan
prosesperencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 2. Sebagai kerangka dasar bagi BPKAD Kabupaten Bone dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaanpembangunan daerah; 3. Memudahkan
aparatur
BPKAD Kabupaten Bone dalam
mencapai
tujuan dengan caramenyusun dan menyampaikan laporan kinerja BPKAD Kabupaten Bone atas pelaksanaanprogram dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur danbertanggung jawab; 4. Memberikan arah sekaligus sebagai acuan dan dasar dalam menyusun Rencana
Kerja
(Renja) Tahunan BPKAD Kabupaten Bone guna
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan BPKAD. Tujuan disusunnya Renstra BPKAD adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan denganmemberikan
landasan
penentuan
pembangunan program
dan
kegiatantahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel; 2.
Tersusunnya
rencana
program
dan
kegiatan
yang
berbasispengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi padahasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan; 3.
Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmenantara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas,
fungsidan tanggung
jawabnya melalui perumusanvisi, misi, tujuandan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
5
1.4
Sistematika Penulisan BAB I.
PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra SKPD, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistimatika penulisan resntra SKPD.
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Sumber daya, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
BAB III.
ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
POKOK
DAN
FUNGSI Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan pelayanan BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, penentuan isu-isu strategis. BAB IV.
VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN. Bab
ini
memuat
Visi
dan
misi,
sasaran,
strategi
dan
kebijakanJangka Menegah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja serta penetuan dana indikitif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
6
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Bab ini berisikan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah Tahun 2013-2018
BAB VII.
PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dari isi Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 20013-2018.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD Secara umum gambaran
kondisi internal Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 sesuai PP 18 Tahun 2016 cukup kondusif sehingga memberikan peluang bagi jajaran pimpinan dan staf untuk menjalangkan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, mengedepankan pelayanan umum yang lebih baik dimasa mendatang. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka kedudukannya adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas
dan
fungsi
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
DaerahSebagaimana tercantum dalam Peraturab Bupati nomor 89 tahun 2016 yaitu : Tugas dan fungsi kepala beserta staft BPKAD dapat diikuti dibawah ini. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tugas Pokok:Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
RENSTRA DPKAD
2013-2018
8
c.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
d. Pembinaan
teknis
penyelenggaraan
fungsi
penunjang
urusan
pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah e. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang: 1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 2) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran SKPD 4) Menetapkan Surat Persediaan Dana (SPD) f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman
dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah h. Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah i. Melaksanakan kebijakan
pengelolaan serta penghapusan
barang
milik daerah j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dibantu oleh satu Sekretaris dan empat Kepala Bidang. 2. Sekretaris Tugas pokokSekretaris adalahmenyelenggarakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembninaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
9
Fungsi: a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan; c.
Pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/Kekeyaan Negara; e. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan f.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Anggaran Tugas Pokok Kepala Bidang Anggaran adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Fungsi: a. Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dab perubahan APBD; b. Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dab APBD-P; c. Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD; d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. 4. Kepala Bidang Aset Tugas Pokok Kepala Biidang Aset adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang aset yang menjadi tanggungjawabnya. Fungsi: a. Perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
RENSTRA DPKAD
2013-2018
10
b. Pelaksanaan pemanfaatan,
kordinasi
penata
usahaan,
penggunaan,
pengamanan/pemeliharaan,
penilaian,
pemindatanganan,
penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah; dan c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Pembendaharaan Tugas pokok bidang perbendahraan adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Fungsi a. Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang perbendaharaan dan verifikasi; b. Pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Membayar dari SKPD; c. Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi; d. Pelaksanaan sistim penggajian, pelaporan data data PNS yang efektif dan efisien; e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan daerah; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Kepala Bidang Akuntansi Tugas Pokok Kepala Bidang Akuntansi adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalika, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi tanggunjawabnya. sedangkan fungsinya adalah :
RENSTRA DPKAD
2013-2018
11
a. Pelakasanaan dan pengendaliaan kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi; b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah pada SKPD; c. Pelaksanaan pembinaan dan bintek akuntansi pemerintah serta regulasi keuangan lainnya; d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; e. Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak berdiri untuk pertamakalinya berbentuk Badan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD), dan mengalami penyempurnaan sesuai PP 41 Tahun 2007, menjadi organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan mengalami perubahan lagi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor
8 Tahun 2016
tanggal 21 November 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a.
Sub Bagian Program
b.
Sub Bagian Keuangan
c.
Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Anggaran a.
Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung
b.
Sub BidangPerencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
c.
Sub BidangEvaluasi dan Penyusunan Dokumen Palaksanaan Anggaran
4. Bidang Akuntansi a.
Sub BidangAkuntansi Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
RENSTRA DPKAD
2013-2018
12
b.
Sub BidangAkuntansi dan Pelaporan dan Pertanggunjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
c.
Sub BidangEvaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Bidang Aset a.
Sub BidangPerencanaan, Pengadaan dan Penata Usahaan
b.
Sub BidangPemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah
c.
Sub BidangPenggunaan, Penilaian, Penghapusan dan Pemusnahan.
6. Bidang Pembendaharaan a.
Sub BidangAdministrasi Pembendaharaan
b.
Sub BidangPengelolaan gaji
c.
Sub BidangVerifikasi.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
13
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
KEPALA BADAN SEKRETARIS
Fungsional
BIDANG PEMBENDAHARAA N
BIDANG ANGGARAN Sub Bidang Perenc. Anggaran Belanja TidakLangsung
Sub Bidang Perenc. Anggaran Belanja Langsung
Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan DPA
RENSTRA DPKAD
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BIDANG AKUNTANSI
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Program
BIDANG ASET
Sub Bidang Administrasi Pembendaharaan
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pedapatan & Penerimaan Pembiayaan
Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penatausahaan daerah
Sub Bidang Pengelolaan Gaji
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan & Pertanggungjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Sub Bidang Pemanfaatan,Pengamanan/P emeliharaan dan Pemindah Tanganan BMD
Sub Bidang Verivikasi
Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2013-2018
Sub Bidang Penggunaan, Penilaian, Penghapusan dan Pemusnahan
14
U P T D
2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Komposisi Pegawai, Komposisi Pegawai Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
Daerah,meliputi personil yang mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan.Jumlah pegawai BPKAD adalah 101 pegawai terdiri dari 56 PNS dan 45 Non PNS. Dilihat dari jenis kelamin pegawai BPKAD 56 pegawai laki-laki dan 47 perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:
Laki-laki
Perempuan
G r
29
27
29
a 18
f i k
PNS
G
Non PNS
rafik 1 :Komposisi pegawai menurut jenis kelamin
Jika dilihat berdasarkan pendidikan sebagian besar pegawai BPKAD adalah sarjana S-1 yaitu sebanyak 54,37 %, dan lulsan SLTA sebanyak
RENSTRA DPKAD
2013-2018
15
34,95 %, lainnya lulsan S-2 sebanyak 2,91 % dan SLTP 0,97%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan G
PNS
r
Non PNS
37
a
22
19
f
3
14 1
0
i
6
1
0
k
G rafik 2 : Komposisi Pegawai Menurut Jenis Pendidikan
Secara berkala pegawai BPKAD mengikuti diklat strukturar. Hingga tahun 2016, jumlah yang mengikuti diklatpim sebanyak 18 pegawai, yaitu diklatpim II, III dan IV semagaimana tergambar dalam grafik berikut :
Jenis Diklatpim Diklatpim IV
Diklatpim III
Diklatpim II
6% 18% 76%
Grafik 3 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
RENSTRA DPKAD
2013-2018
16
Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan ruang terbanyak adalah golongan III/c yaitu sebanyak 11,65 %, lainnya merata sebagaimana teruang dalam grafik 4 berikut :
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
47
12 1
2
4
5
3
6
6
2
3
4
8
Golongan
Pembina Tk I (IV/b)
Pembaina (IV/a)
Penata Tk I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Pengatur Tk I (II/d)
Pengatur (II/c)
Pengatur Muda Tk I (II/b)
Pengatur Muuda (II/a)
CPNS Golongan III
CPNS Golongan II Grafik 4 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang
2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik berupa kantor maupun sarana lainnya
mutlak harus disediakan
meskipun belum optimal.Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
RENSTRA DPKAD
2013-2018
17
Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana No. 1
Jenis Barang Bangunan Gedung
Jumlah 11 ruangan
Keterangan 1 Ruang Kadis 2 Ruang Sekretaris 3 Ruang Bidang Anggaran 2 Ruang BidangPembendaharaan 1 Ruang Bidang Asset 2 Ruang Bidang Akuntansi
2
Kendaraan dinas Roda Empat
10 buah
Roda Dua
34 buah
Komputer
52 buah
Laptop
38 buah
PC
52 buah
4
Mesin ketik
6 buah
5
AC
19 buah
6
TV
6 buah
7
Meja
104 buah
8
Filling Kabinet
22 buah
9
Kursi
185 buah
10
Lemari
25 buah
3
RENSTRA DPKAD
2013-2018
18
11
Printer
40 buah
12
Kipas angin
3 buah
13
Dispenser
3 buah
14
Kamera Digital
4 buah
15
Jam dinding
4 buah
16
Kulkas
2 buah
17
Handycam
1 buah
18
Cermin
1 buah
19
Scaner
3 buah
20
Karpet
1 buah
21
Brankas
5 buah
22
Komputer sistem
1 unit
Sumber data : Bidang Asset DPKAD 2013
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Untuk mendukung kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik berupa kantor maupun sarana lainnya
mutlak harus disediakan meskipun belum optimal.Adapun
Realisasi Kinerja Pelayanan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
RENSTRA DPKAD
2013-2018
19
Tabel 2.2. Realisasi Capaian Kinerja BPKAD
No. a.
d. e. f. g. h. i. j. Ket
2008
2009
2010
2011
2012
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1,495,751
1,825,207
1,951,653
2,081,138
2,314,514
52,399
38,469
34,842
34,414
53,347
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
Penyelenggaraan administrasi perkantoran Perda APBD
b. c.
Realisasi Capaian Tahun ke-
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Perda APBD Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Pelaporan Keuangan Semester Laporan Pertanggungjawaban APBD Optimalisasi pemanfaatan aset daerah *) Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah *) Pencapaian WTP : *) dalam juta
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah : a. Kualitas SDM sudah cukup memadai namum perlu ditingkatkan diperbandingkan dengan kebutuhan. b. Sarana dan prasaran pendukung belum memadai. c. Belum memadainya tenaga teknis berkualifikasi S.1 Bidang keuangan dan akuntasi. d. Jumlah
anggaran
terbatas
tidak
signifikan
dengan
tanggungjawab yang harus diemban. e. Pegelolaan aset belum optimal. f. Kurangnya
koodinasi
dalam
pelaksanaan
program
dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah. g. Jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem informasi di masing masing bagian.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
20
2.4.2. Kekuatan a. Terdapat perda struktur organisasi lembaga teknis. b. Jumlah SDM yang berkualifikasi S-1 memadai c. Transparansi Anggaran telah dilaksanakan sejak 2008. d. Pola kerja yang sistematis e. Perda sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2.4.3. Peluang a. Pemanfaat sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi mampu mendorong akuntabilitas publik. b. Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami trend kenaikan yang positif dalam tax effort. c. Banyak potensi yang dapat digali dan dimanfaatkan sebagai PAD, yang belum tergarap. d. Kemauan politik anggota DPRD dapil
Bone memperjuangkan
bantuan anggaran dari pusat dan propinsi. 2.4.4. Tantangan a. Mempertahankan opini WTP a. Perubahan aturan yang cepat
mendorong penatausahan
keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. b. Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan. c. Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya menuntut kesiapan dalam mewujudkan akuntabilitas.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa pendapatan daerah daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan belanja dirinci menurut organinasi fungsi dan jenis belanja. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah di tingkat kabupaten yang mempunyai peran yang sant penting dalam pembangunan daerah untuk menujang RPJMD tahun 2013-2018. 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai fungsi lembaga dalam SKPD juga sebagai pelayanan bagi SKPD khusus dalam tugas sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Adapun permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya tenaga teknis berkualifikasi S.1 Bidang keuangan dan akuntasi. 2. Kebutuhan akan sarana prasarana kantor dalam mendukung operasional kantor dan pelayanan terus meningkat. 3. Pengelolaan aset masih belum optimal karena tidak didukung administrasi atau pencatatan barang yang baik. 4. Belum optimalnya realisasi PAD.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
22
5. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 6. Jumlah anggaran terbatas tidak signifikan dengan tanggungjawab yang harus diemban. 7. Pegelolaan aset belum optimal. 8. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 9. Jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem informasi di masing masing bagian. 10. Perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. 11. Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan. 12. Kebebasan dalam mengakses
informasi keuangan melalu dunia maya
menuntut kesiapan dalam mewujudkan akuntabilitas. 3.2
TelaahVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Bupati Bone 2013-2018 adalah Masyarakat Bone yang Sehat,
Cerdas dan Sejahtera. Visi ini dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata. 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri. 3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan 5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
23
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN. Berkaitan dengan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi 6 yaitu menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN. Implikasi misi pada BPKAD adalah penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntablesebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis 1. Kualifikasi SDM yang selaras dengan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terpenuhi 2. Kebutuhan akan sarana prasarana kantor dalam mendukung operasional kantor dan pelayanan terus meningkat 3. Pengelolaan aset masih belum optimal 4. Belum optimalnya realisasi PAD 5. Mempertahankan opini WTP
RENSTRA DPKAD
2013-2018
24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Visiadalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode tertentu. Suatu visi merupakan inspirasi sehingga mendorong harapan dan impian kepada masa depan yang lebih baik dan hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, prilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan, karena itu harus realistis dan tidak mulukmuluk dengan mempertimbangkan kemampuan dan waktu yang tersedia. Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi, serta menetapkan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus tetap mengacu
kepada
Visi
Kabupaten
Bone
tahun
2013-2018
yaitu
“TERWUJUDNYA INSTITUSI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN,DAN AKUNTABEL”.Frase dari visi ini adalah : 1. Bersih Bersih
adalah
aparatur
BPKAD
yang
mentaati
azas-azas
umum
penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. 2. Transparan Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang dianut oleh BPKAD dalam
mempertanggungjawabkan
penyusunan
anggaran
maupun
pertanggungjawaban keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
25
3. Akuntabel Akuntabel adalah kemampuan BPKAD dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban sebagai institusi sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mempertahankanopini WTP yaitu Laporan Keuangan (LK) yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Misi, adalah identifikasi tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan visi yang telah ditetapkan, sehingga rumusan misi merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Adapun rumusan dimaksud yaitu sebagai berikut: 1.
Meningkatkan
efisiensi
penggunaan
anggaran
untuk
memenuhi
kebutuhan operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat. 2.
Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
3.
Mengoptimalkan
kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah
untuk
menpertahankan WTP 4.
Mengoptimalkan
pendapatan
asli
daerah
untuk
mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1. Tujuan a. Menciptakan pelayanan kantor yang baik dan menciptakan aparat BPKAD yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b. Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
26
c. Mempertahankan opini WTP. d. Meningkatkan pendapatan Asli daerah. 4.2.2. Sasaran a. Penyelenggaraan urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat yang semakin baik. b. Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional. c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. d. Meningkatnya PAD. 4.2.3. Indikator Sasaran a. Terpenuhinya kebutuhan perkantoran dan sarana prasaran yang memadai dan efisien yang dapat mendukung meningkatnya jumlah aparat yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan b. Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola. c. Bertahannya opini WTP. d. Trend kenaikan PAD 15 %/tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RENSTRA DPKAD
2013-2018
27
Tabel 4.1. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Misi
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan pelaynan kepada masyarakat.
Menciptakan kantor yang menciptakan BPKAD yang yang menjalankan fungsinya efektif, transparan akuntabel.
pelayanan baik dan aparat berkualitas mampu tugas dan dengan efisien, dan
Penyelenggaraan urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP Mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
Mempertahankan WTP.
Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
RENSTRA DPKAD
opini
Meningkatkan pendapatan Asli daerah.
2013-2018
Meningkatnya PAD.
Indikator Sasaran Terpenuhinya kebutuhan perkantoran dan sarana prasarana yang memadai dan efisien yang dapat mendukung meningkatnya jumlah aparat yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Bertambahnya jumlah dan nilai aset yang dikelola.
Mempertahankan WTP.
Trend kenaikan PAD 15%/tahun.
28
4.3.
Strategi dan Kebijakan Strategi dan Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk, rujukan
dalam melaksanakan program dan
kegiatan sesuai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. 4.3.1. Strategi a. Menyediakan sarana prasarana kantor yang memadai melalui penyediaan sarana prasarana pendukung, penyediaan ATK, dan penyediaan kebutuhan lain yang relevan. b. Membuka akses kepada aparat BPKAD untuk meningkatkan profesionalisme dalam melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan jurusan yang diutuhkan, bimbingan teknis, pelatihan dan ketrampilan yang sesuai. c. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui kajian evaluasi aset-aset daerah, memperbaiki managemen aset, perbaikan kinerja pengelola aset, dan peingkatan kapasitas pengelolaan aset. d. Optimalisasi tugas dan peran BPKAD dalam mempertahankan WTP melalui peningkatan komitmen pimpinan daerah dan seluruh aparat Bone, mempercepat penyelesaian tindak lanjut LHP dan action plan, memperbaiki sistem keuangan daerah, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, memperkuat regulasi daerah dalam mempertahankan WTP. e. Optimalisasi PAD melalui pembukaan potensi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kinerja sumber pendapatan daerah, mencegah kebocoran pendapatan, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pengelola sumber pendapatan daerah.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
29
4.3.2. Kebijakan a. Mewujudkan pelayanan prima yang efektif, efisien , akuntable dan transparan. b. Mendorong aparat BPKAD untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam mewujutkan aparat yang profesional. c. Membangun
hubungan
sinergistas
antar
SKPD
dalam
pengelolaan aset yang makin baik. d. Mempertahankan WTP hingga 2018 e. Meningkatkan PAD hingga 75 % hinggatahun 2018. Selengkapnya dapat diikuti dalam tabel 4.2. sebagai berikut : Tabel 4.2. Tujuan,Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan
Sasaran
Menciptakan pelayanan kantor yang baik dan menciptakan aparat BPKAD yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Penyelenggar aan urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Meningkatkn pendapatan dari hasil
Tercapainya kenaikan pendapatan
RENSTRA DPKAD
2013-2018
Indikator Sasaran Terpenuhinya kebutuhan perkantoran dan sarana prasaran yang memadai dan efisien yang dapat mendukung meningkatnya jumlah aparat yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
Strategi
Menyediakan sarana prasarana kantor yang memadahi melalui penyediaan sarana prasarana pendukung, penyediaan ATK, dan penyediaan kebutuhan lain yang relevan. Membuka akses kepada aparat BPKAD untuk meningkatkan profesionalise dalam melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan, bimbingan teknis, pelatihan dan ketrampilan yang sesuai. Bertambahnya Optimalisasi jumlah dan nilai pengelolaan aset aset yang daerah melalui kajian
Kebijakan Mewujudkan pelayanan prima yang efektif, efisien , akuntable dan transparan.
Mendorong aparat BPKAD untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam mewujutkan aparat yang profesional.
Membangun hubungan sinergistas
30
Tujuan
Sasaran
pengelolaan aset daerah yang dapat dipertanggun gjawabkan.
daerah dari pengelolaan aset daerah yang profesional.
Mempertaha nkan opini WTP.
Meningkatny a kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Meningkatka n pendapatan Asli daerah.
Meningkatny a PAD.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
Indikator Sasaran dikelola.
Strategi
Kebijakan
evaluasi aset-aset daerah, memperbaiki managemen aset, perbaikan kinerja pengelola aset, dan peingkatan kapasitas pengelolaan aset.
antarSKPD dalam pengelolaan aset yang makin baik.
Optimalisasi tugas dan peran BPKAD dalam mempertahankan WTP melalui peningkatan komitmen pimpinan daerah dan seluruh aparat Bone, mempercepat penyelesaian tindak lanjut LHP dan action plan, memperbaiki sistem keuangan daerah, meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, memperkuat regulasi daerah dalam mempertahankan WTP. Trend kenaikan Optimalisasi PAD PAD 15 melalui pembukaan %/tahun. potensi sumber pendapatan daerah, meningkatkan kinerja sumber pendapatan daerah, mencegah kebocoran pendapatan, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pengelola sumber pendapatan daerah
MempertahankanOpi ni WTP hingga 2018
Mempertahanka n WTP.
Meningkatkan PAD hingga 75 % hinggatahun 2018.
31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DANPENDANAAN INDIKATIF Sejalan dengan strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Kabupaten
Bone
menetapkan
Program
dan
Kegiatan
yang
dilaksananan sebagai berikut : 5.1.
Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.
Program ditetapkan sebagai pelaksanaan
kebijakan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Sarana dan Prasarana Apratur 3. Peningkatan Disiplin aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kuangan 7. Peningkatan Pengembangan Data/Informasi 8. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan 9. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 10. Program Peningkatan Promosi dab Kerjasama Investasi 11. Penataan penguasaan pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah. 12. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 13. Penyusunan Sistim informasi pengelolaan keuangan. 14. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
32
5.2
Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan tertentu.
Program-
program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran. Kegiatan : a.
Penyediaan jasa surat menyurat
b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
c.
Penyedian Alat Tulis Kantor
d.
Penyediaan jasa administrasi Keuangan
e.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
f.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
g.
Penyediaan Makanan dan Minuman
h.
Pengelolaan Gaji
i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j.
Rapat-rapat koodirnasi dan konsultasi luar dan dalam daerah
k.
Penyediaan ongkos kantor
l.
Penyediaan Administrasi Perkantoran
2. Program Sarana dan Prasarana Apratur Kegiatan :
RENSTRA DPKAD
a.
Pembangunan gedung Kantor
b.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
c.
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
d.
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
e.
Pengadaan peralatan gedung kantor
f.
Pengadaan Mebeluer
g.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2013-2018
33
h.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
i.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
j.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
k.
Pembangunan Ruang/gedung Kantor
l.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
m.
Pengelolaan fasilitas aset
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur Kegiatan : a.
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
b.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
c.
Pendidikan Pelatihan formal
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Kegiatan : a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. b. Bimtek perpajakan c. Bimtek pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai opini WTP d. Bimtek peningkatan PAD Bintek e. Pengelolaan Keuangan Desa f. Sosialisasi Pajak g. Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi d. Pengelolaan
sistem
Penelitian
dan
verifikasi
surat
komitmen
dalam
pertanggungjawaban e. Penyusunan
RENSTRA DPKAD
2013-2018
PERBUP
untuk
meningkatkan
34
mencapai opini WTP f. Sosialisasi WTP kepada semua SKPD 6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 7. Program Pengembangan data/informasi Kegiatan: Penyusunan
dan analisis data informasi perencanaan
pengembangan ekonomi 8. Program Peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Kegiatan :Peningkatan pelaksanaan dana kas daerah oleh BUD 9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan :Penyelenggaraan Pameran Investasi 10. Penataan penguasaan pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah. Kegiatan
:Penataan
penguasaan
pemilikan,
pengunaan
dan
pemanfaatan tanah daerah 11. Peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
Daerah. Kegiatan : a. Penyusunan Standar Satuan Harga b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD c.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD e. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
penjabaran
Perubahan APBD f.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD g. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
RENSTRA DPKAD
2013-2018
35
h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah i.
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
j.
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
k. Pengkasjian aset-aset potensial l.
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksana APBD
m. Penyusunan Akuntansi Tugas Pembantu n. Pengamanan Aset o. Penyusuna Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD p. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA q. Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah r.
Labelisasi Aset Barang Daerah
s.
Peningkatan Pengelolaan administrasi Retribusi Daerah
t.
Coffe Morning Pengelolaan Keuangan Daerah
u. Monev Pendapatan Daerah v. Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa w. Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah x. Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah y. Revaluasi/Apresial Aset/Barang Daerah z.
Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah
aa. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016, 2017 dan 2018 bb. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2016, 2017 dan 2018 cc. Penilaian Barang Milik Daerah dd. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah ee. Penelitian Barang Milik Daerah ff. Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
RENSTRA DPKAD
2013-2018
36
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah gg. Pembangunan data Base informasi Kearsipan hh. Pengelolaan Administrasi data kearsipan Keuangan ii.
Pengelolaan Sistem dan Verivikasi surat Perintah Bayar
jj. Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah kk. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah ll.
Pembinaan
dan
Pengelolaan
penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mm. Pelaporan Aset nn. Pengkajian PAD potensial yang dapt dikembangkan oo. Intesifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pp. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 12. Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Kegiatan: a. Penyusunan Sistim informasi pengelolaan keuangan Daerah b. Peningkatan manajemen aset barang daerah c.
Intesifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
d. Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan anggaran e. Penyusunan akuntasi tugas perbantuan f.
Pengamanan asset
g. Sensus barang daerah h. Peningkatan pengelolaan adminsitrasi pendapatan daerah 13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan: Peningkatan Pelaksanaan TGR 14. Program Penataan peraturan perundang-undangan Kegiatan:
Penyusunan
rencana
kerja
rancangan
peraturan
perundang-undangan.
RENSTRA DPKAD
2013-2018
37
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Ada tiga indikator penting yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone, yaitu mempertahankan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP), Meningkatkan PAD dengan indikator kecenderungan (Trend) kenaikan PAD hingga 15 % per tahun dan optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Tiga indikator ini akan menjadi kontribusi penting dalam RPJMD. Pada akhir periode akan dicapai WTP, Pad naik 75%, dan akan meningkat sampai Rp.4,100,304.000,00. Selengkapnya dapat dicermati pada tabel berikut : Tabel 6.1 Indikator Knerja SKPD mengacu ada Tujuan dan Sasaran RPJMD No
Indkator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
Tercapainya Opini WTP
WDP
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
WTP
2
Trend Kenaikan PAD 15 % per tahun
10 %
10 %
15 %
30 %
45%
75 %
75 %
3
Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah*)
2,314,514
2,545,966
2,800,563
3,080,619
3,388,681
3,727,549
4,100,304
RENSTRA DPKAD
2013-2018
38
Ket: *)
Dalam juta
BAB VII PENUTUP Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKabupaten Bone periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dam fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah Kabupaten Bone tahun 2013-2018.
untuk
kurun waktu
Keberhasilan pelaksanaan Resntra periode 2013-2018 sangat
ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Bone. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan resntra periode 2013-2018 setiap tahun akan dilakukan evaluasi . Apabila diperlukan dapat dilakukan revisi atau perubahan muatan restra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bone periode 2013-2018 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bone Tahuan 2013-2018. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten
Bone periode 2013-2018 harus dijadikan acuan kenerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. penyusunan
Renstra ini wajib diacu dalam
rencana kerja pembangunan di pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Bone. Renstra
ini
merupakan
perwujudan
komitmen
dalam
mencapai
keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan disertai dukungan dan
RENSTRA DPKAD
2013-2018
39
kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra.
Diharapkan semua unit kerja dapat dilaksanakan dengan tanggunjawab senantiasa berorientasi pada peningkatan kenenrja lembaga, unit kerja dan kenerja pegawai sehingga target kinerja yang diingikan dalam menunjang pencapaian Visi Kabupaten Bone “ Masyarakat Sehat, Cerdas dan sejahtera” dapat tercapai.Semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan. Watampone,
2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BONE
Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19650915 198603 1 018
RENSTRA DPKAD
2013-2018
40
