BAB I PENDAHULUAN. Renja Bappeda Tahun

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran

Republik

Negara Republik

Indonesia Nomor 9); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik

Indonesia Tahun

2003

Nomor

47,

Negara

Tambahan

(Lembaran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Renja Bappeda Tahun 2017

1

3.

Undang - Undang

Nomor

25

Tahun

Pembangunan Nasional (Lembaran

2004

tentang

Negara Republik

Sistem

Perencanaan

Indonesia Tahun

2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);

7.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Renja Bappeda Tahun 2017

2

13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

Tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025;


3

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 20112016; 29. Peraturan

Bupati

Blitar

Nomor

18

Tahun

2016

Tentang

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2017. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021; 2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang; 3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah; 4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan; 5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah; 6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat

perubahan

teknis

lainnya

berupa

penambahan,

pengurangan

pergeseran mata anggaran kegiatan.


4

dan

1.4. Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar s/d Tahun 2016: Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Blitar telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama.

Pada

menganggarkan

tahun sebesar

2015, Rp

Bappeda

Kabupaten

12.058.852.950,-

Blitar

dengan

secara

realisasi

keseluruhan sebesar

Rp

11.173.000.462,- atau 93% dari total alokasi yang ada. Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Tabel 2.1 Realisasi Anggaran per-Sasaran SASARAN Tercapainya Integrasi, sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan. Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkwalitas. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan Renja Bappeda Tahun 2017

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

7.566.949.650

7.025.345.597

93%

2.583.028.350

2.308.290.995

89%

1.908.874.950

1.839.363.870

96%

6

SASARAN

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

12.058.852.950

11.173.000.462

93%

pembangunan Total

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 : “TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN.” IKU

:

1. 2.

Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik. Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD).

3.

Persentase usulan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh SKPD.

Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu “Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 97,59% dari target (80%) yang ditetapkan. Angka 97,59% tersebut didapat dari rumusan operasional sebagai berikut: 81 Renstra SKPD bernilai baik 83 Keseluruhan Renstra

x 100%

= 97,7%

Artinya terdapat 81 SKPD yang telah memiliki Renstra dengan baik dari 83 Keseluruhan Renstra SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan hasil pembinaan yang dilakukan oleh Bappeda selama tahun 2015, khususnya kepada SKPD yang memiliki nilai Renstra rendah untuk melakukan review dan perbaikan atas Renstranya. Meskipun standar penilaian yang digunakan masih relatif longgar, yakni bahwa Renstra yang bernilai baik adalah Resntra yang memiliki Range Nilai minimal >60. Kedepan standar tersebut akan ditingkatkan dalam upaya pembenahan Dokumen Perencanaan (Renstra) di Kabupaten Blitar. Renja Bappeda Tahun 2017

7

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yang sebesar 99,77 persen, capaian kinerja indikator “Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik” pada tahun 2015 memang mengalami penurunan, yaitu menjadi 97,59 persen. Penurunan ini terjadi karena perubahan dalam mekanisme dan kriteria penilaian Renstra SKPD. Pada Tahun 2014, hanya dengan telah memiliki Dokumen Renstra, SKPD telah dianggap memiliki Renstra yang baik. Namun pada tahun 2015 kriteria penilaian ditingkatkan, tidak cukup hanya dengan memiliki Dokumen Renstra. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian sistematika penulisan Renstra SKPD dengan sistematika penulisan Renstra yang ada pada Lampiran IV Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya untuk pengukuran kinerja indikator 2, yaitu “Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD)”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 87,87% dari target 80% yang telah ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka tersebut adalah : 1529 kegiatan yang dimuat dalam APBD 1740 kegiatan yang dimuat dalam RKPD

x 100%

= 87,87%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh target yang ditetapkan, sebesar 87,87% kegiatan yang ada dalam APBD telah selaras dengan program kegiatan yang ada dalam RKPD. Hal ini merupakan prestasi yang cukup baik yang menunjukkan semakin membaiknya proses perencanaan di Kabupaten Blitar. SKPD semakin disiplin dalam memenuhi tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan RKPD.

Dalam

menyusun Renja, SKPD mulai aktif berkoordinasi dengan Bappeda tentang usulan kegiatan di dalam Renja SKPD sehingga tidak banyak bergeser dari dokumen RKPD. Upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Renja yang sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek tersebut, SKPD diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin sinergitas dengan Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya. Sementara itu untuk pengukuran kinerja indikator 3 yaitu “Persentase usulan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh SKPD”, pada Tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 76% dari target 80% yang telah ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan: Renja Bappeda Tahun 2017

8

314 Usulan Musrenbang yg diakomodir SKPD 413 Usulan Musrenbang yang diverifikasi SKPD

x 100%

= 76%

Proses pengajuan usulan program/kegiatan mulai dari Musrenbang Tingkat Desa yang kemudian dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan, selanjutnya diverifikasi oleh SKPD dengan beberapa kriteria antara lain kesesuaian dengan kewenangan SKPD, usulan bersifat supra desa, usulan bersifat urgen dan lain-lain. Dari total usulan Musrenbang Kecamatan telah terverifikasi SKPD tinggal menyisakan 413 usulan kegiatan. Dari angka tersebut yang dapat diakomodir oleh SKPD untuk masuk ke dalam dokumen Renja SKPD hanya 314 usulan saja atau 76%, artinya ada 99 usulan kegiatan yang tidak dapat diakomodir. Hal ini menunjukkan dinamika proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten Blitar, mengingat masih terdapat 3 proses perencanaan lain yang bersaing untuk masuk ke dalam dokumen Renja SKPD untuk mendampingi perencanaan partisipatif (Musrenbang),

yakni

perencanaan

politis,

teknokratis

dan

perencanaan

top

down/bottom up. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mendorong penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dilakukan dengan pelaksanaan forum-forum SKPD yang memberikan arahan kepada SKPD untuk memasukkan hasil kesepakatan Musrenbang antara SKPD dengan kecamatan ke dalam dokumen Renja SKPD. Selain itu upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Renja yang sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek tersebut, SKPD diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin sinergitas dengan Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa 3 (tiga) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan mengkasilkan menghasilkan rata-rata angka capaian kinerja kumulatif 100,81% yang mempunyai makna Sangat Berhasil. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, serta Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.


9

SASARAN STRATEGIS 2 : “TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKWALITAS.” IKU :

Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu “Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 75,56% dari target 85% yang ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka tersebut adalah: 68 LAKIP SKPD yg disetor tepat waktu 90 SKPD

x 100%

= 75,56%

Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 target dari indikator pada sasaran strategis 2 tidak tercapai. Hal ini karena beberapa SKPD masih kurang memahami tentang peraturan yang berlaku dan tentang arti penting ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja. Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang penyusunan laporan kinerja serta pentingnya ketepatan waktu.

SASARAN STRATEGIS 3 : “TERSELENGGARANYA

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

GUNA

MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.” IKU

:

Persentase hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan 12 kajian, penelitian dan pengembangan, yaitu: 1. Kajian Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kabupaten Blitar; 2. Kajian Analisa Model Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Blitar; 3. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Bidang Angkutan; 4. Kajian Perencanaan Konservasi DAS Brantas; Renja Bappeda Tahun 2017

10

5. Feasibility Studi Pemanfaatan Eks Kantor Pembantu Bupati di Wlingi Sebagai Pusat Kuliner dan Kerajinan; 6. Kajian Pembangunan Jembatan Desa Kunir (Kab. Blitar) - Ngunut (Kab. Tulungagung); 7. Kajian Komoditas yang Cocol di Kecamatan Kanigoro untuk mendukung Kawasan Agropolitan; 8. Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan Pabrik Gula di Kabupaten Blitar; 9. Studi Potensi Perkebunan Pijiombo dan Sekitarnya Untuk Pengembangan destinasi Wisata; 10. Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar. 11. Review Feasibility Study Pengembangan RSUD Srengat; dan 12. Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Tekhnologi, Sosial, dan Budaya Tingkat Kabupaten. Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase hasil Kajian, Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 95,24 persen, dengan kata lain, dari target 70 persen telah terealisasi sebesar 95,24 persen (8 kegiatan) yang ditindaklanjuti oleh stakeholder/ SKPD terkait, baik berupa bahan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan/tahapan lanjutan maupun bahan diskusi/FGD dalam pembahasan masalah terkait dengan judul penelitian. Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada SKPD terkait maupun SKPD pengusul, namun implementasi hasil penelitian tidak bisa segera dilaksanakan karena menyesuaikan situasi dan kemampuan stakeholder.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.


11

Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3.

Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan

perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan.

Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi

bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan

bersifat implementatif (dapat

dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metodemetode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental. Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka pengertian pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi

suatu

komunitas

masyarakat,

pemerintah

dan

lingkungannya

dalam

wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai


12

sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan tetap berpegang pada azas prioritas. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah meliputi beberapa ciri, antara lain : a.

Menghasilkan program yang bersifat umum;

b.

Analisis perencanaan bersifat makro/luas;

c.

Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang;

d.

Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas;

e.

Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek ( 1 tahunan ). Dalam memahami pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang

mengidentikkan

pembangunan

dengan

perkembangan,

pembangunan

dengan

modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Sehingga pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menuju kearah peningkatan dari keadaan semula atau terjadinya pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsurunsur dimaksud meliputi : 1.

Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang


13

didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau kegiatan; 2.

Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

3.

Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatau alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan;

4.

Bersifat

memprediksi

sebagai

langkah

untuk

mengantisipasi

kemungkinan-

kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan; 5.

Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di

Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda. Berdasarkan peraturanperaturan tersebut, saat ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah diamanatkan. Dengan Pemerintahan

berlakunya

Daerah,

Undang-undang

penyelenggaraan

Nomor

otonomi

22

daerah

tahun

1999

tentang

dilaksanakan

dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dalam

menjalankan

fungsinya

untuk

merumuskan

kebijakan

dan

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi : 1.

Bidang Prasarana Wilayah;


14

2.

Bidang Perekonomian;

3.

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

4.

Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika; serta

5.

Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

dan penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Blitar di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya alam, prasarana sumber daya tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan bertugas melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental

spiritual,

kesehatan,

kependudukan, ketenagakerjaan,

transmigrasi

dan

kesejahteraan masyarakat. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang meliputi analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program penelitian, pelaksanaan penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, dan pengkajian. Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan mampu

mengatasi

kompleksitas

permasalahan

perencanaan

pembangunan

di Kabupaten Blitar.


15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: 1. Masa transisi pergantian Bupati dan Wakil Bupati. Pada akhir tahun 2015, Kabupaten Blitar mengadakan pemilihan kepala daerah, sehingga pergantian bupati dan wakil bupati berpengaruh terhadap Bappeda Kabupaten Blitar. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Seiring dengan masa transisi pergantian Bupati dan Wakil Bupati, maka Bappeda perlu untuk menyusun RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. 3. Penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan merupakan hal yang penting bagi Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2016. 4. Perpindahan pusat pemerintahan di Kanigoro. Pada tahun 2016, pusat pemerintahan Kabupaten Blitar pindah di Kecamatan Kanigoro. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 20162021 yaitu: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” Penjelasan dari visi Kabupaten Blitar adalah, Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan Renja Bappeda Tahun 2017

16

secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya. Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya saing, yaitu terwujudnya

kemampuan

masyarakat

kabupaten

Blitar

untuk

memanfaatkan

keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan Internasional. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengetasan kemiskinan,

optimalisasi

dan

pengembangan

program

pembangunan

dan

kemasyarakatan yang tepat sasaran; 2.

Memantapkan

kehidupan

masyarakat

berlandaskan

nilai-nilai

keagamaan

(religious), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan; 3.

Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

masyarakat

melalui

peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai; 4.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publikberbasis teknologi informasi;

5.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki

daya

saing

melalui

peningkatan

keterampilan

dan

keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; 6.

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.


17

Visi dan Misi Kabupaten Blitar periode 2016-2021, dirumuskan dan dijabarkan ke dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilanya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021: Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengetasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tujuan dari misi ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut: 1.

Menjaga kestabilan ketersediaan pangan;

2.

Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni;

3.

Subsidi dan bantuan untuk masyarakat miskin, termasuk disabilitas(cacat);

4.

Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;

5.

Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang. Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (religious), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari misi ini adalah penciptaan susasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta adanya kebebasan ddan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibdah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut: 1. Fasilitas kegiatan keagamaan masyarakat; 2. Meningkatkan komunikasi serta memantapkan keharmonisan anatar umat beragama; 3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas; 4. Memberdayakan kearifan lokal untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis; 5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan. Renja Bappeda Tahun 2017

18

Misi

III:

Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan

kesehatan

serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang memadai. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar, meningkatkan kualitas pendidikan yang religius, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan potensi tenaga pendidik dan pendidikan;

2.

Pelaksanaan pendidikan berbasis pengembangan karekter (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, dan praktek keagamaan);

3.

Penantaan

manajemen

pendidikan

yang

professional

dan

efisien

dengan

menggunakan sistem database pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis IT; 4.

Peningkatan akses atas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, baik formal maupun non formal, termasuk yang berkebutugan khusus (disabilitas) serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

5.

Peningkatan kualitas/komperensi dan kualitas tenaga kesehatan;

6.

Peningkatan akses atas kesehatan yang memadai serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan(kesehatan dasar dan rujukan);

7.

Peningkatan peranserta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat. Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

reformasi birokrasi serta pelayanan public berbasis teknologi informasi. Tujuan misi ini adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, memantapkan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat dan mengembangkan manajemen pemerintan daerah berbasis teknologi informasi untuk Renja Bappeda Tahun 2017

19

mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah. Program Aksi yang dilakuakan adalah sebagai berikut: 1. Penataan serta peningkatan peran kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi suber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar; 3. Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip “the right man on the right place” 4. Pengembangan

sistem

manajemen

pemerintahan

daerah

berbasis

teknologi

pemerintah

daerah,

termasuk

informasi; 5. Peningkatan

kualitas

manajemen

keuangan

pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsi transparasi akuntabilitas, dan profesionalisme; 6. Penetapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah; 7. Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu; 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor

pariwisata

memperhatikan

serta

kelestarian

pemanfaatan lingkungan

suber hidup.

daya Tujuan

alam misi

dengan ini

adalah

Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Blitar menuju persaingan global, mendorong pengembangan standarisasi produk barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing, menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing sektor pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) yang ada di Kabupaten Blitar, mengembangakn ekonomi kreatif, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha, penguatan sektor pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Renja Bappeda Tahun 2017

20

Blitar, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha; 2. Penyediaan tenaga kerja terampil dan professional melalui penyetaraan kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional dalam era global; 3. Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen; 4. Pengembangan sektor pertanian, koprasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing; 5. Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam; 6. Pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk menunjang kepariwisataan daerah; 7. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

melalui

optimalisasi

penyelengaraan

pemerintahan

desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujian misi ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan

kuantitas

aparatur

desa

dan

kelembagaan

masyarakat

desa,

meningkatkan kuantitas dan kualitas pembanguanan, baik fisik maupun non fisik yang berbasis pendekatan desa dan kawaasan pedesaan, mengembangjan peran aktif lembaga

kemasyarakatan

desa

dalam

pembangunan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;

2.

Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

3.

Pembangunan

infrastruktur

kawasan

perdesaan

yang

berorientasi

pada

kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah; Renja Bappeda Tahun 2017

21

4.

Fasilitas pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem informasi desa;

5.

Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar 2017 Tema dalam RKPD Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah “ Percepatan kecukupan sarana prasarana, sistem, dan infrastruktur ekonomi berbasis potensi unggulan Kabupaten Blitar (Pariwisata dan Pertanian) dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 ditetapkan sebagi berikut: 1. Final, Penataan Sarana Aparatur dan Sistem Pendukung Pemerintahan Penataan sarana aparatur dan sistem pendukung penerintahan ditetapkan sebagai prioritas dengan mempertimbangkan bahwa Sumber Daya aparatur memiliki peranan yang sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang nantinya akan mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penataan sarana dan sistem pedukung yang dibutuhka oleh Sumber daya aparatu sebagai penunjang

pelaksanaan

pemerintahan

untuk

meningkatkan

kapasitas

dan

kompetensi Sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari kkn sebagaimana implementasi UU no. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun prioritas penataan sarana aparatur dan sistem pendukung pemerintahan dapat diarahkan dengan fokus pembangunan, antara lain: a. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Desa melalui pelatihan penguru BUMDesa b. Sosialisasi manajemen masjid c. Pelatihan untuk PKK d. Adanya bimbingan teknis untuk perangkat dan tokoh masyarakat tentang aplikasi UU Desa e. Kajian tentang pengembangan sistem teknologi informasi sebagai daya dukung sistem perdagangan online di Kabupaten Blitar. 2.

Infrastruktur perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata berdasarkan analisis atau telaah secara mendalam atas apa yang menjadi penekanan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016, pembangunan ekonomi


22

dan infrastruktur secara garis besar ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan bahkan mendapatkan proporsi yang lebih dibandingkan arah strategi lainya. Pembangunan ekonomi dalam prioritas ini disandingakan dengan pembangunan infrastruktur dengan logika berfikir bahwa pembangunan ekonomi baik dengan orientasi

pertumbuhan

maupun

pemerataan

ekonomi

untuk

kesejahteraan

masyarakay Kabupaten Blitar membutuhkan dukunhan infrastruktur. Dengan demikian jenis infrastruktur yang dimaksud dalam prioritas ini adalah pembangunan infrastruktur

yang

mampu

pemerataan

ekonomi

digunakan

Kabupaten

untuk

Blitar.

akselerasi

Infrastruktur

pertumbuhan perekonomian

dan lebih

ditekankan terhadap sektor pertanian dan pariwisata Kabupaten Blitar. Hal ini karena kondisi geografis Kabupaten Blitar yang sebagian besar adalah lahan pertanian dan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Berdasarkan hal ini, maka prioritas pembangunan infrastruktur perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata dapat dilaksanakan dengan fokus pembangunan sebagai beriku: a. Pemeliharaan dan pembangunan salur irigasi b. Pengaspalan jalan dan rehap jabatan c. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat d. Pelestarian Mata Air Sumber Ande-Ande 3. Pembangunan infrastruktur besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur besar di kawasan dan pusat pertumbuhan baru menjadi hal yang penting karena kawasan dan pusat pertumbuhan baru menjadi titik-titik strategis dalam pengembangan ekonomi dalam suatu daerah. Adapun prioritas pembangunan infrastruktur besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru dapat dilaksanakan dengan fokus pembangunan, antara lain: a. Pelebaran jalan aspal b. Pembangunan drainase c. Pembangunan saluran pengaman badan jalan Renja Bappeda Tahun 2017

23

d. Perawatan dan pemeliharaan jalan e. Perbaikan jalan f. Rabat jalan lingkungan 4.

Pemantaban pemberian layanan dasar umum dan pemerintahan. Keberadaan

pemerintah

dengan

semua

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam hal ini didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah dalam pemenuhan kebutan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa. Proses penyelenggaraan pelayanan publik merupakan ranah kebijakan, program, dan kegiatan yang menginteraksikan pemerintah dengan masyarakat. Alokasi dana pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminal sosial. Prioritas pemantaban pemberian layanan dasar umum dan pemerintahan diarahkan pada fokus pembangunan, sebagai berikut: a. Pemberian Bantuan Sosial di tempat ibadah dan kelompok lansia b. Bantuan hibah dalam pembangunan sekolah c. Pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah d. Pemberian bantuan rehab pembangunan masjid e. Perbaikan gedung pusat kesehatan desa f. Pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah 5. Intensifikasi potensi pariwisata ununggulan dan penggunaan teknologi pertanian intensifikasi diartikan sebagai usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktifitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Intensifikasi dalam hal ini lebih ditekankan pada sektor pariwisata dan pertanian. Potensi pariwisata unggulan lebih berkembang pada pariwisata daerah yang berbasis seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam. Teknologi pertanian lebih mengarah ke peralatan bantu pertanian yang lebih canggih. Adapun prioritas intensifikasi potensi pariwisata unuggulan dan penggunaan teknologi pertanian diarahkan pada fokus pembangunan sebagai berikut: a. Pemberian bantuan dana kesenian dan kelompok sholawat Renja Bappeda Tahun 2017

24

b. Pengadaan pameran promosi produk unggulan c. Pelatihan budidaya ternak d. Pemberian bantuan bagi komunitas pelestarian sumber daya air e. Pengadaan alat-alat pertanian dan kerajinan f. Pelatihan kelompok tani g. Pengadaan bibit tanaman holtikultural 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Blitar.


25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2017, Tema Pembangunan Nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Sedangkan 9 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari: 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sebanyak 11 program dan 74 kegiatan yang sebagian besar bersumber dari dana APBD II senilai Rp. 11,896,000,000,- Rincian kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut :


27

RENCANA TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

No 1.

1

2.

1

2

3. 1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Capacity building perencanaan pembangunan


LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 SUMB ER DANA


KEBUTUHAN DANA

Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran

Sekretaris

95%

Rp. 650.000.000

APBD II

95%

Rp. 675.000.000

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor

Sekretaris

95%

Rp. 275.000.000

APBD II

95%

Rp. 300.000.000

Sekretaris

100%

Rp. 200.000.000

APBD II

100%

Rp. 200.000.000

Tercukupinya kebutuhan Bintek/Sosialisasi/ Kursus

Sekretaris

95%

Rp. 40.000.000

APBD II

95%

Rp. 50.000.000

Peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill perencana

Sekretaris

90%

Rp. 200.000.000

APBD II

90%

Rp. 220.000.000

28


INDIKATOR KINERJA

No 4.

1

2

5. 1

2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017

Program Pengembangan Data /Informasi Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Penyusunan dan Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah


LOKASI





KEBUTUHAN DANA

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

Sekretaris

100%

Rp. 6.000.000

APBD II

100%

Rp. 7.000.000

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 dan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015

Kabid Pengend. Eva Data & Statistik

100%

Rp. 150.000.000

APBD II

100%

Rp. 160.000.000

Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah


100%

Rp. 130.000.000

APBD II

100%

Rp. 140.000.000


3 publikasi

Rp. 300.000.000

APBD II

4 publikasi

Rp. 310.000.000

29


INDIKATOR KINERJA

3

Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Database pembangunan daerah

4

Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5

Penyusunan dan Seminar Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Blitar

Terlaksananya Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Terlaksananya penyusunan dan seminar hasil pembangunan Kabupaten Blitar

No

6

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Fasilitasi peningkatan kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar 2

7

Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)

Meningkatnya kegiatan DRD dalam mengidentifikasi potensi desa wisata beserta fasilitas pendukungnya di Kab. Blitar Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DRD

LOKASI Kabid Pengend. Eva Data & Statistik Kabid. Litbang

TARGET CAPAIAN KINERJA 12 Bulan

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Rp. 150.000.000

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 SUMB ER DANA APBD II


Rp. 200.000.000

KEBUTUHAN DANA

6 bidang

Rp. 150.000.000

APBD II

6 bidang

Rp. 160.000.000

Sekretaris

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

100%

Rp. 110.000.000

Kabid Praswil

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

100%

Rp. 110.000.000

Kabid Ekonomi

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

100%

Rp. 110.000.000

Sekretaris

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

100%

Rp. 100.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018


Tersusunnya Ranwal RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017

30


INDIKATOR KINERJA

Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2017 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

Terfasilitasinya pelaksanaan dan pelaporan Dana Transfer ke Daerah Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Di Kabupaten Blitar

Kabid Pengend. Eva Data & Statistik Sekretaris

4

Penyelanggaraan Musrenbang RPJMD

Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

5

Penyelanggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017

6

7

No 2

3

8

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA 12 bulan




Rp. 150.000.000

KEBUTUHAN DANA

100%

Rp. 120.000.000

APBD II

100%

Rp. 130.000.000

Sekretaris

90%

Rp. 300.000.000

APBD II

-

-

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2017

Sekretaris

90%

Rp. 300.000.000

APBD II

100%

Rp. 310.000.000

Penyusunan RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD Tahun 2017

Tersusunnya Dokumen RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD tahun 2017

Sekretaris

100%

Rp. 150.000.000

APBD II

100%

Rp. 175.000.000

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021

Tersusunnya Rancangan RPJMD Tahun 2021


100%

Rp. 340.000.000

APBD II

-

-

Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD

Terlaksananya fasilitasi penetapan Perda RPJMD


100%

Rp. 50.000.000

APBD II

-

-


Akhir 2017-

31


INDIKATOR KINERJA

No 9

10

11

12

LOKASI


TARGET CAPAIAN KINERJA -

KEBUTUHAN DANA

Terlaksananya sosialisasi RPJMD

Fasilitasi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan tahun 2017 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Terfasilitasinya kegiatan kegiatan pengendalian dan pelaporan


12 bulan

Rp. 100.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 110.000.000

Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pengendalian dan pelaporan (rapat-rapat koordinasi luar daerah)

Sekretaris

12 Bulan

Rp. 150.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 160.000.000

Pendampingan Penyusunan SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan

Sekretaris

40 SKPD

Rp. 150.000.000

APBD II

-

-

Renstra

Rp. 250.000.000

SUMB ER DANA APBD II

Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD

Perda


TARGET CAPAIAN KINERJA 90%

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

-

13

Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017

Tersusunnya Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017


2 Dokumen

Rp. 120.000.000

APBD II

2 Dokumen

Rp. 130.000.000

14

Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017

Tersusunnya Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017


2 Dokumen

Rp. 230.000.000

APBD II

2 Dokumen

Rp. 240.000.000


32


INDIKATOR KINERJA

No

LOKASI





Rp. 140.000.000

KEBUTUHAN DANA

15

Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015


16

Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Tapkin SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan


40 SKPD

Rp. 75.000.000

APBD II

40 SKPD

Rp. 85.000.000

Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

100%

Rp. 250.000.000

APBD II

-

-

Terlaksananya Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

100%

Rp. 150.000.000

APBD II

-

-

Dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP di Kab.Blitar

Kabid Ekonomi

100%

Rp. 140.000.000

APBD I dan APBD II

100%

Rp. 150.000.000

17

18

8

Rp. 130.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1

Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APP (Anti Poverty Program).


33


INDIKATOR KINERJA

2

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok

3

Fasilitasi,Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro

Terpantaunya pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dari berbagai unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta sumber dana Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Kanigoro

4

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Perekonomian

5

Workshop Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata di Kab. Blitar

6

Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar

No


LOKASI Kec. Nglegok Kab. Blitar





Rp. 150.000.000

KEBUTUHAN DANA

Kec. Kanigoro Kab. Blitar

100%

Rp. 175.000.000

APBD II

100%

Rp. 175.000.000

Terfasilitasinya pelaksanaan program/kegiatan di bidang perekonomian.

Kabid Ekonomi

12 bulan

Rp. 185.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 190.000.000

Terwujudnya SDM Perangkat Desa/Pelaku usaha Individu guna menggali Potensi kepariwisataan yang ada didesa Dokumen Laporan Pengembangan Produk Industri Atsiri di Kab.Blitar

Kabid Ekonomi

100%

Rp. 150.000.000

APBD II

100%

Rp. 160.000.000

Kabid Ekonomi

100%

Rp. 200.000.000

APBD II

100%

Rp. 250.000.000

34

RENCANA TAHUN 2017

8

9

9



Rp. 150.000.000

APBD II

-

-

100%

Rp. 175.000.000

APBD II

-

-

12 bulan

Rp. 200.000.000,00

APBD II

12 bulan

Rp. 250.000.000

INDIKATOR KINERJA

Kajian Penyusunan Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar

Tersusunnya dokumen Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah Tersusunnya dokumen RPIJM Kawasan Agropolitan

Kabid Ekonomi

Kabid Ekonomi

100%

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020

Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 20172020

Kabid Ekonomi

(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD, (b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K.

Kabid Pemas

No 7


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI



KEBUTUHAN DANA -

Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 1

Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD


35


INDIKATOR KINERJA

Fasilitasi dan monev percepatan pencapaian target kinerja (MDGs/SDGs) Kabupaten Blitar Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar Penyusunan data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017

(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev MDGs, (b) Tersusun RAD MDGs/SDGs Kabupaten Blitar Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kab Blitar. Dokumen data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017

Kabid Pemas

Penyelenggaraan Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP Kota) Fasilitasi Menuju Kabupaten Blitar Sehat

No 2

3

4

5

6


LOKASI





Rp. 175.000.000

KEBUTUHAN DANA

Kabid Pemas

12 bulan

Rp. 175.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 200.000.000

Kabid Pemas

100%

Rp. 90.000.000

APBD II

10 bulan

Rp. 100.000.000

Terlaksananya Koordinasi, Monev Program P2KKP Kota

Kabid Pemas

12 bulan

Rp. 170.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 180.000.000

(1). Terlaksananya koordinasi menuju Kabupaten Blitar Sehat, (2). Berfungsinya tim Pembina Kabupaten/Kecamatan, serta Forum Kabupaten Sehat

Kabid Pemas

12 bulan

Rp. 250.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 300.000.000

36

RENCANA TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA 12 bulan



Rp. 160.000.000

Rp. 100.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 110.000.000

100%

Rp. 125.000.000

APBD II

100%

Rp. 130.000.000

Kabid Pemas

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

100%

Rp. 100.000.000

Kabid Pemas

12 bulan

Rp. 175.000.000

APBD II

12 bulan

Rp. 180.000.000

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

7

Fasilitasi, Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kab. Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2017

Kabid Pemas

8

Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017

(1). Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Blitar, (2). Terlaksananya pendampingan penyusunan PPRG di SKPD, (3). Terlaksananya fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) Terlaksananya Koordinasi, dan Monev Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017

Kabid Pemas

12 bulan

9

Workshop/pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Terlaksananya workshop/pelatihan konvensi hak anak

Kabid Pemas

10

Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak

Tersusunnya dokumen analisis situasi ibu dan anak di Kabupaten Blitar

11

Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa

Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa

No



LOKASI


37

KEBUTUHAN DANA

RENCANA TAHUN 2017

10



Rp. 85.000.000

Rp. 150.000.000

APBD II

12 Bulan

Rp. 160.000.000

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

-

-

Kabid Praswil

100%

Rp. 150.000.000

APBD II

100%

Rp. 160.000.000

Kabid Praswil

100%

Rp. 150.000.000

APBD II

100%

Rp. 160.000.000

Kabid Praswil

12 Bulan

Rp. 75.000.000

APBD II

12 Bulan

Rp. 100.000.000

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pembuatan Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"

Tersusunnya serial Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"

Kabid Pemas

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah Tersusunnya dokumen RPIJM sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan investasi infrastruktur Tersusunnya review telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya Terlaksananya Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017

Kabid Praswil

12 Bulan

Kabid Praswil

Terfasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

No 12



LOKASI


KEBUTUHAN DANA

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1

2

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

3

Review Telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya

4

Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017

5

Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017


38


INDIKATOR KINERJA

No 6

Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS)

7

Fasilitasi Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)

8

9

10

11

Penetapan Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar

Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh


Terfasilitasinya dan terkoordinasinya Program Jalan Lintas Selatan (JLS) Terfasilitasinya Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017 Tersusunnya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan) Tersusunnya Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Tersusunnya dokumen Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh

LOKASI Kabid Praswil





Rp. 110.000.000

KEBUTUHAN DANA

Kabid Praswil

100%

Rp. 100.000.000

APBD II

100%

Rp. 110.000.000

Kabid Praswil

100%

Rp. 200.000.000

APBD II

100%

Rp. 200.000.000

Kabid Praswil

100%

Rp. 50.000.000

APBD II

-

-

Kabid Praswil

100%

Rp. 250.000.000

APBD II

-

-

Kabid Praswil

100%

Rp. 200.000.000

APBD II

-

-

39


INDIKATOR KINERJA

No 11



Kabid Penelitian dan Pengemba ngan

100%




KEBUTUHAN DANA

Rp. 150.000.000

APBD II

-

-

100%

Rp. 250.000.000

APBD II

-

-


100%

Rp. 175.000.000

APBD II

-

-


100%

Rp. 175.000.000

APBD II

-

-

LOKASI

Program Penelitian dan Pengembangan 1

Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar

2

Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2017

3

Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar

4

Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar


Tersusunnya dokumen laporan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar.

40


INDIKATOR KINERJA

5

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

6

Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar

7

Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar

8

Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar

9

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar Tersusunnya dokumen Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar.

No


LOKASI Kabid Penelitian dan Pengemba ngan Kabid Penelitian dan Pengemba ngan





Rp. 160.000.000

KEBUTUHAN DANA

100%

Rp 130.000.000

APBD II

-

-


100%

Rp. 150.000.000

APBD II

-

-


100%

Rp. 150.000.000

APBD II

-

-


12 Bulan

Rp. 200.000.000

APBD II

12 Bulan

Rp. 210.000.000

41


INDIKATOR KINERJA

Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)

Tersusunnya dokumen Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)

No 10

JUMLAH KESELURUHAN


LOKASI Kabid Penelitian dan Pengemba ngan



Rp. 11.896.000.000

42



-

-

KEBUTUHAN DANA -

Rp. 8.607.000.000

BAB IV PENUTUP

Pembangunan

berorientasi

pada

masyarakat

artinya

adalah

bahwa

hasil

pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2017, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perecanaan tersebut dilaksanakan. Adanya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


43


44

BAB I PENDAHULUAN. Renja Bappeda Tahun

Recommend Documents