BAB. I PENDAHULUAN. Renstra Bappeda Kabupaten Langkat

Renstra Bappeda Kabupaten Langkat 2009 - 2014

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Republik Indonesia Nomor Sistem

Perencanaan

Pembangunan

25

tahun 2004 tentang

Nasional

mendefinisikan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk mengupayakan pembangunan

daerah

sesuai

dengan

potensi

alamnya

dan

memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Perencanaan Pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah. Berdasarkan pasal Pasa1 150 Ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bappeda Kabupaten Langkat menyiapkan rancangan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004). RenstraSKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1)

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat 1


visi,

misi,

tujuan,

strategi,

kebijakan,

program,

dan

kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan SKPD. 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.2.1 Maksud

penyusunan

Perencanaan

Rencana

Strategis

Badan

Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat

adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di

bidang

perencanaan

pembangunan,

sehingga

tujuan

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2009-2014 dapat tercapai. 2. Mempermudah koordinasi

pengendalian

dengan

instansi

kegiatan terkait,

serta

pelaksanaan

monitoring,

analisis,

evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan

informasi

kepada

pemangku

kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi

kerangka

dasar

bagi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 1.2.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Mengembangkan

pemikiran,

sikap

dan

tindakan

yang

berorientasi pada masa depan.

2


3 Mengelola

keberhasilan

Memanfaatkan

organisasi

perangkat

secara

manajerial

sistemik,

dalam

serta

pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan. 4. Memudahkan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders)

untuk menghadapi masa depan. 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 1.2.3 Sasaran

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan pembangunan

daerah

serta

pelaksanaan

kegiatan

yang

dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada skala prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2009 – 2014 yaitu : 1. Undang Undang No. 7 Drt Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom

Kabupaten-kabupaten

dalam

lingkungan

Provinsi Sumatera UtaraLembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No. 58). 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 3. Undang-undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

tahun

2004

Nasional

tentang

(Lembaran

Sistem Negara

Republik Indonesia tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3


Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4548); 5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran

Negara

Pemerintah

Nomor

Republik

Indonesia

Nomor

4438); 6. Peraturan

5

Tahun

1982

tentang

Perpindahan Ibukota Kabupaten DT II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

10

Tahun

1986

tentang

perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II Langkat dan Kab. DT II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19); 11.Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

4


Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008

Tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4833); 16.Permendagri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 7 Tahun

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018; 18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

12

tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 Nomor 12) 19.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2009

tentang

Daerah

Rencana

Provinsi

Pembangunan

Sumatera

Utara

Jangka

tahun

2009

Menengah –

2013

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19); 5


20.Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Langkat; 21.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2009-2014; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Struktur

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Pemerintah

Kabupaten Langkat.

1.4. Hubungan

Renstra

Bappeda

Dengan

Dokumen

Perencanaan Lainnya Renstra Bappeda dirumuskan dengan berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009-2014, yang merupakan dokumen perencanaan yang berada di atasnya, kondisi dan potensi serta penjaringan masukan-masukan dari stakholders untuk

bersama-sama

menggagas

peningkatan

kualitas

perencanaan daerah melalui berbagai pertemuan dan rapat-rapat koordinasi.

Hasil pertemuan dan rapat-rapat koordinasi yang

menjaring keinginan-keinginan stakeholders tersebut kemudian dianalisis dan diformulasikan kedalam perumusan Visi dan Misi Bappeda.

Rencana

Strategis

ini

menjadi

pedoman

dalam

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja SKPD). Sedangkan

RENJA

Bappeda

Kabupaten

Langkat

dijadikan

pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) RENJA Bappeda Kabupaten Langkat : Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Langkat 2009 – 2014

ini adalah sebagai

berikut:

6


1.5

Sistematika Penulisan. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Langkat

Tahun

2009-2014

berpedoman

pada

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai berikut : Bab I

Berisi

uraian

tentang

latar

belakang

penyusunan

Renstra, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, dokumen

hubungan

perencanaan

Renstra Lainnya,

Bappeda

dengan

dan

sistematika

Bappeda

Kabupaten

penulisan. Bab II

Gambaran

Umum

Pelayanan

Langkat. Bab III

Analisis Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Tugas Pokok

Dan Fungsi. Bab IV

Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan

Bab V

Rencana

Program,

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bab VI

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Langkat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

Bab VII

RPJMD

Penutup 7


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT 2.1

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

2.1.1

KONDISI FISIK

Secara Geografis, Kabupaten Langkat terletak 3˚14’ LU (Lintang Utara) s–d 4˚13’ LU (Lintang Utara) dan 97˚52’ BT (Bujur Timur) s/d 98˚45’ BT (Bujur Timur).

Kabupaten Langkat terletak dibagian Timur Laut

Propinsi Sumatera Utara, di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi NAD (Kabupaten Aceh Tamiang) dan Selat Malaka.

Sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli serdang dan Kota Binjai.

Sedangkan sebelah

barat berbatasan dengan Propinsi NAD (Kabupaten Aceh Tenggara). Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 Ha atau sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (71.680,68 km2). Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu sungai, dengan ketinggian antara 0 m dpl s/d 1.200

m

dpl, dengan garis pantai sepanjang 112 km. Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil, 5 diantaranya adalah sungai besar yaitu; Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lepan, Sungai Bingei dan Sungai Besitang. Keberadaan sungai tersebut merupakan potensi fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Irigasi dan budidaya air tawar. Kabupaten

Langkat

memiliki

Iklim

Tropis

Basah,

hujan

merata

sepajang tahun (curah hujan diatas 100 mm³/bulan) tanpa ada bulan kering, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu 300 mm³ dan curah hujan terendah terjadi di bulan Pebruari yaitu 116 mm³. Di Kabupaten Langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu angin

8


kecang dan kering yang berhembus melalui dari perbukitan daerah Bahorok dan biasa terjadi sekitar bulan-bulan di akhir tahun. Kawasan Hutan seluas ± 330.658,61 ha atau 52,79% luas wilayah Kabupaten Langkat (SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas

± 213.985 Ha. (80,38%)

Kawasan

Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut seluas ± 9.520 Ha (3,58%), Hutan Lindung (HL) seluas 3.386,65 Ha, Hutan produksi tetap (HP) seluas 58.442,22 Ha.

Pada kawasan hutan terdapat ekosistem

mangrove/bakau seluas 35.000 Ha.

Pada hutan produksi tetap yang

berhimpitan dengan TNGL terdapat Ekosistem Leuser seluas 7.600 Ha. Luas areal perkebunan di Kab. Langkat adalah 208.782,83 Ha. Dengan komposisi Perkebunan rakyat 43,99% (91.437,60 Ha). Perkebunan Negara 34,67% (72.387,61 ha), Perkebunan Swasta Nasional 15,82% (33.038,41 ha) dan Perkebunan Swasta Asing 5,70% (11,919,21 ha). Areal perkebunan tersebut didominasi oleh Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Dengan perincian kebun Kelapa Sawit

132.006

ha.

(63,23%), Karet 60.327 ha (30,35%), Coklat 8.324 ha (4,19 %), Kelapa 3.598 ha (1,81%), Tebu 1.159 ha (0,58%), Tembakau 1.476 ha (0,74%), Kopi 670 ha (0,33%) dan lain-lain 1.222,83 ha (0,62%). Sedangkan luas baku areal persawahan adalah 45.749,50 ha. Terdiri dari lahan sawah Irigasi 7.864 ha, sisanya merupakan lahan sawah tadah hujan (Sumber; Dinas Pertanian Kabupaten Langkat). 2.1.2

KONDISI POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA

Politik. Kesadaran

masyarakat

dalam

berpolitik

telah

diwujudkan

dalam

kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pemilihan Bupati/wakil Bupati secara langsung pada tahun 2008, serta Pemilian umum anggota Legislatif 2009. Suasana kondusif menjelang saat dan pasca pesta demokrasi berlangsung di Kabupaten Langkat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal serius yang terjadi serta tingkat partisipasi mencapai 60.82% pada PILGUBSU 2008, PILBUP Langkat 2008 mencapai 57,94% pada putaran I serta

9


58,09% pada putaran II.

Untuk PEMILU anggota Legislatif 2009

partisipasi pemilih mencapai 63,89%. Kependudukan. Penduduk Kabupaten Langkat pada akhir tahun 2008 sebanyak 1.042.523 jiwa, terdiri dari 521.484 jiwa laki-laki dan 521.039 jiwa perempuan. Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung tetap selama 5 tahun terakhir, yaitu berkisar 49,5%: 50,5%. Selama periode tahun 2004-2008 penduduk Kabupaten Langkat bertambah sebanyak 87.175 jiwa yaitu dari 955.348 jiwa pada awal tahun 2004, menjadi 1.042.523 jiwa pada akhir tahun 2008, atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 2,20%.

Laju pertumbuhan penduduk

tersebut tergolong tinggi, mengingat rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara 1,35% per tahun dalam kurun waktu 2004 – 2005. Penduduk Usia Produktif (Usia 15 – 60 tahun) mencapai 61,62 %, sedangkan golongan penduduk belum produktif (Usia 0 – 15 tahun) mencapai 32,8% serta penduduk lansia (Usia 60 tahun keatas) mencapai 5,48%. Dalam

kurun

waktu

1999-2007,

IPM

Kabupaten

Langkat

terus

meningkat dari 67,1 (1999), menjadi 70,0 (2001), 70,7 (2004), 71,3 (2005), dan 71,5 (2007).

Bila dibandingkan dengan IPM Propinsi

Sumatera Utara pada tahun 2007, maka IPM Kabupaten Langkat masih dibawah rata-rata IPM Propinsi Sumatera Utara (72,50). Usia harapan hidup meningkat dari 61 tahun pada tahun 2006 menjadi 67,2 tahun pada tahun 2008. Data Rumah Tangga Miskin (RTM) dan penduduk miskin Kabupaten Langkat tahun 2006 berdasarkan konsep kemiskinan absolute dengan memakai ukuran yang biasa digunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) hasil pengkajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten

Langkat

tahun

2008

(Bappeda

Kabupaten

Langkat)

disajikan dalam Tabel di bawah ini.

10


Tabel 1.

No.

Data Rumah tahun 2006.

Kecamatan

1. Bahorok 2. Salapian 3. Kuala 4. Selesai 5. Sei Bingei 6. Sirapit 7. Kutambaru 8. Stabat 9. Wampu 10. Secanggang 11. Binjai 12. Batang Serangan 13. Sawit Seberang 14. Padang Tualang 15. Tanjung Pura 16. Hinai 17. Gebang 18. Sei Lepan 19. Babalan 20. Brandan Barat 21. Pangkalan Susu 22. Besitang 23. Pematang Jaya Jumlah

Jml desa/ kel 22 25 18 13 16

tangga

Miskin

Kabupaten

Rumah Tangga Miskin RT 10.569 11.517 9.823 13.833 11.897

RTM 4.522 5.412 4.085 5.432 4.918

% 43 47 42 39 41

Persen Penduduk Miskin (%) 37 40 36 65 42

Langkat

Keterangan

Kecamatan baru Kecamatan baru

10 13 15 7 8 5 10 19 12 10 14 8 7 17 11

16.054 9.196 14.754 9.290 8.647 6.632 10.442 15.921 11.277 9.239 11.423 12.941 5.018 12.495 12.290

6.003 2.427 8.795 2.760 2.226 1.388 2.917 78.18 4.451 5.282 5.181 6.980 3.146 6.265 6.823

37 26 60 30 26 21 28 49 39 57 45 54 63 50 56

26 25 53 28 24 18 23 51 42 49 43 49 56 48 51 Kecamatan baru

260

223.258

96.831

43

41

Sumber : Dok. Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2008

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa terdapat 96.831 RTM di Kabupaten Langkat, atau 43% dari total seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Langkat pada tahun 2006. Sedangkan apabila dari total jumlah penduduk diketahui bahwa 41% penduduk Kabupaten Langkat termasuk kategori penduduk miskin berdasarkan konsep kemiskinan absolute. Agama Suku Bangsa dan Kebudayaan. Kondisi sosial budaya Masyarakat Kabupaten Langkat diwarnai oleh corak heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama dengan pola budaya yang telah terbina dan terus berkembang hingga saat ini. Masyarakat Kabupaten Langkat terdiri dari suku bangsa Melayu (14,93%), Jawa (56,87%), Karo (10,22%), Banjar/Kalimantan 11


(7,00%), Tapanuli Utara/Batak (4,50%), Tapanuli Selatan/Mandailing (2,54%),

Aceh (2,29%), Cina (1,29%), Minang (0,88, dan lain-lain

(6,48%). Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah dibentuk kelembagaan adat

dari masing-masing Suku bangsa yang

ada di Kabupaten Langkat. Kelembagaan tersebut adalah MABMI untuk masyarakat etnis Melayu, PUJAKESUMA untuk masyarakat etnis Jawa, Perkumpulan Merga Silima untuk etnis Karo, dan HIKMA untuk etnis masyarakat Tapsel (Mandailing), PMKK untuk etnis Banjar/Kalimantan dan lain-lain.

Kedepan untuk dapat meningkatkan Pariwisata dan

menjaga keunikan budaya masing-maisng agar dibentuk Desa Adat Budaya. Komposisi penduduk menurut agama pada tahun 2008: agama Islam 92,01 %, Katolik 2,25 %, Kristen 4,12 %, Hindu 0,15 % dan Budha 1,47 %. Kerukunan kehidupan intern umat dan antar umat beragama di Kabupaten Langkat dalam kondisi baik dan terkendali, terbukti tidak adanya konflik antar umat beragam maupun intern. Dengan sarana ibadah tahun 2008 yang berupa Masjid 978 buah, Mushola/Langgar 1.010 buah, gereja Katolik 69 buah, gereja Kristen 287 buah, Kuil 7 buah, dan wihara 13 buah. Gambaran Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimum (SPM). Sebagai gambaran tentang Pelaksanaan SPM, capaian kinerja dari masing urusan Pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilhan untuk tahun 2008 disajikan dalam tabel 2. sebagai berikut.

12


Tabel 2. Capaian Kinerja Aspek Pelaksana Kebijakan – SPM Kabupten Langkat 2008 (Sumber LPPD KabupatenLangkat 2008) No.

Urusan

IKK

SATUAN

CAPAIAN KINERJA Tahun 2008

Urusan Wajib 80%)

1 1

2 Pendidikan

3 1 2

%

93,86

%

83,65

%

77,33 0,272 0,658

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

%

8

%

9

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

0,82 99,72 99,41 86,99

12

%

60,73

%

94,32

%

32,9

%

7,51

%

90,60

%

98,08

%

10,40

%

90,99

%

100

%

22

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

23

Penanganan sampah

24

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk Penegakan hukum lingkungan

% %

59,43 93,08 76 100

per 1000

0,26

%

100

13 14 15 16

17 18 19 20 21

Lingkungan Hidup

99,70

7

5

3

%

6

4

Kesehatan

%

6 7,52

5

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

3

2

4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

25 26

%

%

%

13


1 4

2 Pekerjaan Umum

3

5 %

6 17

%

79

29

4 Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga ber Sanitasi

%

30

30

Kawasan Kumuh

%

20

%

30

Ada atau tidak Ada atau tidak Ada atau tidak %

Belum ada

36

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD % Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Rumah tangga pengguna air bersih

%

37

Lingkungan pemukiman kumuh

%

38

Rumah layak huni

%

15 20 72,54

39

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

27 28

5

Tata Ruang

31

6

Perencanaan Pembangunan

32 33 34 35

7

8

Perumahan

Kepemudaan & Olahraga

40 9

Penanaman Modal Koperasi & UKM

41

per 1000 per 1000 %

ada ada 66,08

0,03 0,42 Tidak diisi

42

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Koperasi aktif

43

Usaha Mikro dan Kecil

Kependudukan & Catatan Sipil

44

kepemilikan KTP

45 46

kepemilikan akta kelahiran penerapan KTP Nasional berbasis NIK

12

Ketenagakerjaan

47 48

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

13

Ketahanan Pangan

49

Regulasi ketahanan pangan

Ada /tidak

50

Ketersediaan pangan utama

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

51

per 1000 % %

83,58

53

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia th 15 keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan

69,67 44,69 Tidak ada 231 Kg 0,25

%

54

Prevalensi peserta KB aktif

%

27,02 63

55

%

10 11

14

15

KB & KS

52

% % % per 1000 Sudah/ belum % %

16

Perhubungan

56

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angkutan darat

17

Komunikasi & Informatika

57

Web site milik pemerintah daerah

58

Pameran/expo

59

Luas lahan bersertifikat

%

60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

%

61

Penyelesian Ijin Lokasi

%

62

Kegiatan pembinaan politik daerah

63

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

18

19

Pertanahan

Kesbang & Politik

% Ada atau tidak Kali

Kegiatan Kegiatan

29,67 74,61 50,51 1,43 belum

42,57 0,01 ada 14 1,59 Tidak diisi Tidak diisi 1 Kgt 1 Kgt

14


1 20

21 22

2 Otonomi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat&Desa Sosial

3

Sistim Informasi Manajemen Pemda

65

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

66

PKK aktif

67 68

Posyandu Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

69

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yg memperoleh bantuan sosial

70 23

Budaya

71

74

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Buku ”kota dalam angka”

75

Buku ”PDRB Kota”

76

79

Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan

1

Produksi perikanan

2 3

Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

72 73 24

25

Statistik

Kearsipan

77 26

1

2

Perpustakaan

Urusan Pilihan Kelautan & perikanan Pertanian

78

4 3

Kehutanan

4

64

5 6

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan

5

6

Buah Ada atau tidak

2 buah

%

Tidak ada 91,77 86,06 6 buah (BPS) 8,15

% Kali

8,15 1 kali

Buah

1 buah

%

100

Ada atau tidak Ada atau tidak %

Ada

Kegiatan

2 Kgt

%

44,05

Orang

917

Ton

27.355,8

Kg/Org/Th Ton/ha

20,1 5,44

%

54,21 12,59 33,27 110.000 12

% % Buah

% % Ha

4

5

6

Energi dan SDM

Pariwisata

Industri

ada 40

7

Pengendalian dan perlindungan hutan

8

Pertambangan tanpa ijin

%

9 10

Luas areal pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Ha %

20 % 25 7,78

9

Kunjungan wisatawan

orang

26.997

10

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan

%

10.334 (2007 ) 0,00036 %

%

11,10

%

Tidak diisi

11 12

Kgt/Th

15


1

2

7

Perdagangan

8

Transmigrasi

3

4

5

6

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

%

15,64 %

14

Ekspor Bersih Perdagangan

%

15

Transmigran swakarsa

%

Tidak diisi Tidak disi

2.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB atas harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata per tahun 15,96 % yaitu dari Rp 7.361,45 milyar tahun 2004 menjadi Rp 13.298,79 milyar pada tahun 2008, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami kenaikan rata-rata per tahun 4,21 % yaitu dari Rp 5.532,16 milyar tahun 2004 menjadi Rp 6.522,53 milyar pada tahun 2008. PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir meningkat 65,25 % atau rata-rata per tahun 16,31 % yaitu dari Rp 7.719.667,34 pada tahun 2004 menjadi Rp 12.756.353,45 pada tahun

2008.

PDRB

per

kapita

menurut

harga

konstan

(ADHK)

meningkat 7,85 % atau rata-rata per tahun 1,96 % yaitu dari Rp 5.801.356,57 pada tahun 2004 menjadi Rp 6.256.486,28 pada tahun 2008. Struktur perekonomian daerah belum banyak mengalami pergeseran kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Langkat selama 5 tahun terakhir. Sektor-sektor primer masih menjadi kontributor dominan, namun mengalami sedikit penurunan. Sektor sektor sekunder semakin membesar kontribusinya. Kontribusi kelompok sektor primer mengalami penurunan rata-rata 0,28%/tahun yaitu dari 61,58% pada tahun 2003 menjadi 60,14% pada tahun 2008. Penurunan kontribusi terbesar dialami oleh sektor pertanian, yaitu dari 52,02% pada tahun 2003 menjadi tinggal 48,62% pada tahun 2008 (rata-rata menurun 0,68%/ tahun). Kontribusi kelompok sektor sekunder terus mengalami kenaikan dari 15,46% pada tahun 2003 menjadi 17,37% pada tahun 2008 atau rata-rata meningkat 0,38%/tahun. Semua sektor dalam kelompok 16


sekunder mengalami kenaikan kontribusi. Perubahan terbesar terjadi pada

sektor

industri

pengolahan

dengan

kenaikan

rata-rata

0,36%/tahun. Kontribusi kelompok sektor tersier cenderung menurun meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2004 yaitu dari 22,95% pada tahun 2003 menjadi 23,34% pada tahun 2004 (meningkat 0,39%/ tahun).

Penurunan Sektor tersier disebabkan adanya musibah banjir

bandang Bahorok yang menimpa Kawasan Wisata Bukit Lawang Bulan Desember tahun 2004. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami penurunan kontribusi rata-rata 0,24%/tahun, sementara 3 sektor lainnya mengalami peningkatan. Inflasi Berdasarkan Data dari BPS Kabupaten Langkat, tingkat inflasi di Kabupaten

Langkat

tahun

2008

tercatat

15,06%,

yang

berarti

mengalami peningkatan dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2007 yang tercatat sebesar 4,15%.

Hal ini agar menjadi perhatian serius,

mengingat peningkatan laju inflasi menggambarkan penurunan daya beli masyarakat Kabupaten Langkat. Sebagai

perbandingan

KabupatenLangkat

dengan

daerah

daerah

sekitar

pada tahun 2006 tingkat inflasi terendah dialami

oleh Kota Sibolga (5,03%) dan tingkat inflasi tertinggi dialami oleh Kota Padang Sidempuan (10,02%). Pada tahun 2007 tingkat inflasi terendah dialami oleh Kota Padang Sidempuan (5,87%) dan tingkat inflasi tertinggi dialami oleh Kota Pematang Siantar (8,37%). Keuangan Daerah Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Selama periode tahun anggaran 2004-2008, Sumber pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Langkat masih tergantung aliran dana dari pusat berupa dana perimbangan, dengan proporsi rata-rata mencapai 94,03% dari APBD. Pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu memberi kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 3,48% per tahun selama periode

tahun

anggaran

2004-2008.

Sementara

itu,

sumber 17


pendapatan daerah lain lain pendapatan yang sah, masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,86% dari APBD.

Selama

periode tahun 2004-2008 realisasi pendapatan daerah selalu lebih besar dari Belanja Daerah APBD, dengan rasio rata-rata sebesar 102,37%. Investasi Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Langkat adalah komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata meliputi wisata alam dan wisata religius. Di samping itu juga industri yang meliputi industri pengemasan, industri pengolahan, dan industri pengolahan bahan galian golongan C. Perkembangan penanaman

modal

di Kabupaten Langkat sampai

dengan tahun 2008 meliputi investasi PMA dengan nilai investasi sebesar US$ 15.089.000. investasi

sebesar

Rp

Sedangkan

Investasi PMDN dengan nilai

414.839.724.000,-

menyerap

tenaga

kerja

sebanyak 47.189 orang.

2.2 Kondisi Pelayanan Dasar Bappeda Saat Ini Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni; 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana; keempat tahapan diselenggarakan

secara berkelanjutan sehingga

secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Kondisi pelayanan Bappeda Kabupaten Langkat dapat digambarkan mulai dari struktur organisasi dan tupoksinya, capaian indikator pelayanan, serta kendala dan permasalahan yang ada saat ini.

18


2.2.1 Struktur Organisasi dan Tupoksi Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 8 Tahun 2008, tentang Tentang Pembentukan Organisasi,

Kedudukan,

Tugas

Dan

Fungsi

Perangkat

Daerah

Kabupaten Langkat. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Langkat adalah “Memimpin. mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dalam tugas Pemerintah Kabupaten Langkat di bidang perencanaan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah”. Untuk

terselenggaranya

Tugas

Pokok

di

atas,

maka

Bappeda

Kabupaten Langkat mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

merumuskan

dan

merencanakan

serta

mengendalikan

pembangunan daerah; b.

mengenbangkan sistem perencanaan pembangunan daerah;

c.

mengadakan terhadap

kebijaksanaan

kegiatan

pembiayaan

perencanaan

dan

dan

monitoring

penilaian

atas

pelaksanaannya; d.

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala daerah;

e.

menyiapkan

Renstra,

Renja,

Lakip

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lakip Pemerintah Daerah; f.

penyusunan

rencana

pembangunan

jangka

menengah

dan

panjang daerah (RPJPD dan RPJMD); g.

penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD);

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Langkat yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari : 1. Kepala

Badan,

bertugas

memimpin,

mengkoordinasikan,

mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, dan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.

Sekretariat.

Sekretariat

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda di bidang teknis administrasi.

19


Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertugas

membantu

Kepala

Bappeda

di

dalam

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, tata guna

tanah,

sumber

daya

alam

dan

lingkungan,

serta

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pembangunan. Dalam

menjalankan

tugasnya,

Kepala

Bidang

Fisik

dan

Prasarana dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata, serta Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 4. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bappeda di dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan eksploitasi laut, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, koperasi serta kegiatan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh

Kepala

Sub

Bidang

Pertanian,

Eksploitasi

Laut

dan,

Pertambangan dan Energi, serta Kepala Sub Bidang industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal. 5. Bidang Sosial dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertugas

membantu

Kepala

Bappeda

di

dalam

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di

bidang

pendidikan,

generasi

muda,

olah

raga,

mental

spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi dan komunikasi serta kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Bidang Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan

Kependudukan, serta

Kepala Sub Bidang Inforkom, aparatur, dan tenaga kerja.

20


6. Bidang Penelitian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas

membantu

Kepala

Bappeda

di

dalam

mengkoordinasikan kegiatan penelitan di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Penelitian dibantu oleh Kepala Sub Bidang penelitian fisik dan prasarana, serta Kepala Sub Bidang penelianan ekonomi dan sosial budaya. Struktur

Organisasi

Badan

Perencanaan

pembangunan

Daerah

Kabupaten Langkat sebagai berikut :

21


22


SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 1. Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Langkat sebanyak 47 orang, dengan perincian : 1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 43 orang. 2. Tenaga Tidak Tetap Daerah (Honorer) sebanyak 4 orang 3. Kepangkatan/golongan : - Pembina Utama Muda (IV/c) 1 orang - Pembina Tingkat I (IV/b) 2 orang - Pembina (IV/a) 2 orang - Penata Tingkat I (III/d) 9 orang - Penata (III/c) 3 orang - Penata Muda Tingkat I (III/b) 8 orang - Penata Muda (III/a) 10 orang - Pengatur Tingkat I (II/d) 1 orang - Pengatur (II/c) 2 orang - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 1 orang - Pengatur Muda (II/a) 4 orang 4. Jenjang Pendidikan - Tamat SLTA 14 orang - Diploma III 1 orang - Sarjana 23 orang - Pasca Sarjana 5 orang 2. Perlengkapan ; - Gedung 1 unit - Ruang Rapat 2 unit - Ruang Kepala 1 buah - Ruang Sekretaris 1 buah - Ruang Kepala Bidang 3 buah - Ruang staf 7 buah - Meja 38 buah - Kursi 77 buah 23


- Lemari 50 buah - Filling Cabinet 34 Buah - Mesin Tik 11 Buah - Printer 16 Unit - Camera Digital 5 Unit - Kipas Angin 18 Buah - AC 11 Unit -

Komputer/Laptop 18 unit

-

Kendaraan bermotor roda empat 2 buah

-

Kendaraan bermotor roda dua 11 buah.

Sampai dengan tahun 2008 jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV sebanyak 5 Orang,

SPAMA/DIKLATPIM

III

sebanyak

6

orang

dan

SPAMEN/DIKLATPIM II sebanyak 1 orang.

2.2.2 Capaian Kinerja Saat Ini Capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Renstra lima tahun yang lalu adalah sebagai berikut; A.

Penyusunan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Langkat; 1. Tersusunnya rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, dan Perda RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2006 – 2010. 2. Tersusunnya rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD, dan Perda RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025.

B.

Penyusunan,

Pelaksanaan

dan

pelaporan

APBD

Kabupaten

Langkat; 1. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja. 3. Penyusunan LAKIP Bappeda dan LAKIP Bupati.

24


C. Penyusunan dokumen dan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya; 1. Tersusunnya

data

pokok

pembangunan

sebagai

bahan

perencanaan pembangunan daerah 2. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Langkat 3. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah Tersusunnya draft Raperda Perencanaan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik 4. Tersusunnya

Sistem

Informasi

Manajemen

Perencanaan

Pembangunan Daerah 5. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. 6. Tersusunnya

Master

Plan

Pembangunan

Ekonomi

Daerah

Kabupaten Langkat 7. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku sistem perpipaan. 8. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat 9. Tersusunnya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Langkat, yang berupa RUTR IKK Ibukota Kecamatan. 10. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan 11. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten Langkat. 12. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Langkat dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Langkat. 13. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan. Sedangkan untuk mencapai target kinerja tersebut diatas telah dilaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah 1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap dan sinergis.

25


2. Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

bidang

fisik

dan

prasarana. 3. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Program Pembangunan Daerah Tertinggal. 4. Terlaksananya

koordinasi

dan

fasilitasi

kegiatan

Percepatan

Pembangunan Kawasan Produksi DaerahTertinggal (P2KP-DT). 5. Terlaksananya

koordinasi

dan

fasilitasi

program/kegiatan

di

kawasan agromarinepolitan dan hinterlandnya. 6. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. 7. Terlaksananya

orientasi

pengembangan

perencanaan

pembangunan daerah. 8. Terlaksananya

bimbingan

teknis

tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah, khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur perencana. 9. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan. 10. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan. 11. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan, laksanaan rencana pembangunan daerah. 12. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD). 13. Terlaksananya

kegiatan

akselerasi

program

pengembangan

Kawasan Sentra Produksi. 14. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 15. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah. 16. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan. 17. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. 18. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) melalui P2KP dan PISEW. 26


19. Terkoordinasikannya

pelaksanaan

program-program

subsidi

pemerintah pusat. 20. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan. 21. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender. 22. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program NSIASP dan koordinasi pengelolaan irigasi. 23. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana. 24. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.

2.2.3

Kendala dan Permasalahan

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan belum secara signifikan diikuti

oleh

peningkatan

kualitas

produk

perencanaan.

Hal

ini

disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

2.

Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan

3.

Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD

4.

Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana

kegiatan

pembangunan

yang

dihasilkan

dalam

Musrenbang 5.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting)

6.

Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan

27


7.

Internal

BAPPEDA:

belum

mampu

menyediakan

standard

operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan

data,

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 8.

Terbatasnya

kemampuan

anggaran

Pemerintah

Kabupaten

Langkat.

28


BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI. 3.1

FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Rencana stratejik Bappeda Kabupaten Langkat memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu analisa lingkungan organisasi Bappeda Kabupaten Langkat merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai

tujuan,

baik

jangka

pendek

maupun

tujuan

jangka

menengah. Dalam analisa lingkungan

strategis organisasi Bappeda Kabupaten

Langkat perlu diidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penentu keberhasilan Bappeda Kabupaten Langkat dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan faktor – faktor tersebut dilakukan melalui analisis SWOT : Kekuatan (Strenght), kelemahan (weakness),

peluang

(opportunities),

tantangan

(treath).

Adapun

analisis SWOT terdiri dari : 1. Kekuatan ( Strenght )  Tugas Pokok dan fungsi yang jelas  Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas  Tersedianya jumlah aparatur yang memadai  Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai  Adanya kebijakan daerah dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan

2. Kelemahan ( Weakness )  Kualitas aparatur perencana yang terbatas  Dukungan dana peningkatan kualitas aparatur perencana yang masih terbatas  Motivasi dan disiplin kerja relatif masih belum optimal 29


 Dukungan data yang belum memadai  Belum adanya kesepahaman terhadap proses dan prosedur perencanaan  Masih

lemahnya

pelaksanaan

monitoring/evaluasi

dan

pemanfaatan hasilnya. 3. Peluang ( Opportunities )  Adanya kewenangan daerah dan mekanisme perencanaan yang

jelas

(Undang-Undang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional)  Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan  Potensi daerah dan SDA yang mendukung  komitmen kepala daerah  Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan 4. Tantangan ( Treath )  Ketidak pastian stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.  Perbedaan

persepsi

perumusan

pembangunan dari

perencanaan

strategis

berbagai Stakeholder, termasuk para

pemegang kebijakan  Tuntutan Reformasi penyelengaraan kepemerintahan  Intensitas pembangunan yang semakin meningkat  Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan masih relatif rendah.  Berubah-ubahnya

peraturan/ketentuan

tentang

sistem

penganggaran

3.2 ISU-ISU STRATEGIS Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat diidentifikasi faktor – faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan Bappeda Kabupaten Langkat lima tahun ke depan sebagai berikut: 1. Peningkatan perbedaan

koordinasi persepsi

dengan perumusan

SKPD

untuk

rencana

meminimalkan strategis

dan

meningkatkan kepercayaan terhadap Bappeda.

30


2. Peningkatan

koordinasi

dengan

SKPD

untuk

mengantisipasi

berubah-ubahnya ketentuan tentang sistem anggaran. 3. Pendayagunaan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. 4. Pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya

material

untuk mengoptimalkan kewenangan daerah bidang penelitian dan perencanaan. 5. Memperkuat pelaksanaan evaluasi/monitoring untuk meningkatkan kualitas pemilihan prioritas pembangunan. 6. Memperkuat organisasi pengelola data untuk mengoptimalkan kewenangan daerah. 7. Mensinergikan integritas pemikiran perencana, stakeholder dan pemegang kebijakan untuk meminimalisir perbedaan persepsi dalam perumusan perencanaan strategis pembangunan. 8. Mensinergikan integritas pemikiran perencana dalam proses dan prosedur

perencanaan

pelaksanaan

otonomi

untuk

daerah

memanfaatkan dan

keleluasaan

kewenangan, daerah

untuk

diatas

dapat

mengalokasikan penggunaan anggaran. Dari

faktor-faktor

kunci

dirumuskan 5 (lima)

keberhasilan

perencanaan

isu strategis perencanaan pembangunan di

Kabupaten Langkat dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas sinergitas perencanaan

pembangunan

daerah. 2.

Peningkatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

dalam

pengendalian pelaksanaan pembangunan. 3.

Peningkatan

kualitas

Penelitian

untuk

bahan

perencanaan

pembangunan daerah. 4.

Peningkatan Pelayanan data dan

Informasi Pembangunan

Daerah. 5.

Peningkatan kualitas sumber daya perencana.

31


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan

oleh

Bappeda.

Visi

BAPPEDA

dirumuskan

dengan

memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014 yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Maju, Dinamis Sejahtera dan Mandiri” Adapun Visi Bappeda Kabupaten Langkat adalah : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, SINERGIS DAN AKUNTABEL”. Sebagai

suatu

lembaga

perencanaan,

produk

perencanaan

pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai

dengan

kondisi

regional

maupun

sektoral

serta

dapat

diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi

perencanaan

yang

handal,

Bappeda

juga

menginginkan

menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan

daerah,

Bappeda

secara

proaktif

berperan

dalam

menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah (think tank),

pelaksanaan

koordinasi

dan

integrasi

perencanaan

32


pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Guna mewujudkan visi Bappeda 2009-2014 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

kualitas

dan

sinergitas

perencanaan

pembangunan daerah. 2.

Mewujudkan

sinergitas

penyelenggaraan

monitoring

dan

evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan. 3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian untuk bahan perencanaan pembangunan daerah.

4.

Meningkatkan Pelayanan data dan

Informasi Pembangunan

Daerah. 5.

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya perencana.

Misi pertama merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Langkat sebagai

“Motor”

penggerak

perencanaan,

bahwa

Perencanaan

pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan

nasional.

mengedepankan

pada

Sistem

pendekatan

perencanaan perencanaan

pembangunan partisipatif

yang

berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh SKPD dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan menyeluruh,

yang sehingga

bersifat mampu

komprehensif,

dan

holistik

atau

memberikan

arah

kebijaksanaan

pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah dan

33


mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Misi kedua yaitu Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan

proses

pembangunan

daerah,

diperlukan

kegiatan

koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembangunan daerah secara bersama-sama instansi terkait. Dengan kegiatan ini dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk kegiatan perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang. Misi Ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian untuk bahan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai institusi perencana pembangunan, Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka penyediaan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang telah dirumuskan. Misi keempat adalah Meningkatkan Pelayanan data dan

Informasi

Pembangunan Daerah. Bahwa Peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. Misi Kelima meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya perencana.

Untuk mendukung dan menjamin kualitas dan kuantitas

hasil-hasil

perencanaan

pembangunan,

maka

kualitas

dan

profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas

perencanaan

sangat

bergantung

pada

kemampuan

dan

keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang 34


bersifat

intersektoral,

multidisipliner

dan

berfikir

komprehensif.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing dalam

organisasi.

Peningkatan

profesionalisme

merupakan

upaya

peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika. 4.2.

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 3. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi No

MISI

1 2 1 Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.

2 Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian untuk bahan perencanaan pembangunan daerah. 4 Meningkatkan Pelayanan data dan Informasi Pembangunan Daerah. 5 Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya perencana

TUJUAN 3 1. Menyusun dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah. 2. Mewujudkan pelayanan prima koordinasi perencanaan pembangunan Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya material untuk mengoptimalkan kewenangan daerah bidang penelitian dan perencanaan. Memperkuat pengelolaan data dan informasi pembangunan untuk mengoptimalkan kewenangan daerah 1. Meningkatkan kapasitas dan kapasitas SDM perencana pembangunan. 2. Meningkatkan fasilitas pendukung perencanaan pembangunan

35


B. SASARAN Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : Tabel 4.2. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO

TUJUAN

1 2 MISI PERTAMA 1 Menyusun dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah

SASARAN URAIAN 3 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

INDIKATOR 4 Tersusunnya RPJP, RPJM dan RKPD.

Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

36


NO 1 2

TUJUAN 2 Mewujudkan pelayanan prima koordinasi perencanaan pembangunan

MISI KEDUA 1 Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

SASARAN URAIAN 3 Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders

INDIKATOR 4 Jumlah Rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan

Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Rata-rata pelaksanaan Rakordal pembangunan per tahun

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

LAKIP Bupati dan Bappeda

Meningkatkan Produk-produk perencanaan Pembangunan di bidang Ekonomi Meningkatkan produk-produk perencanaan pembangunan di bidang dan sosial budaya, Meningkatkan Produk-produk perencanaan Pembangunan prasarana wilayah, SDA dan daerah rawan bencana Meningkatkan Produk-produk

Jumlah Produk-produk perencanaan Pembangunan di bidang Ekonomi

Tingkat kehadiran / Prosentase SKPD yang mengikuti Musrenbang dan Forum SKPD

Rata-rata pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan per tahun

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ Bupati)

MISI KETIGA 1

Pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya material untuk mengoptimalkan kewenangan daerah bidang penelitian dan perencanaan.

Jumlah produk-produk perencanaan pembangunan di bidang dan sosial budaya, Jumlah Produk-produk perencanaan Pembangunan prasarana wilayah, SDA dan daerah rawan bencana

JumlahProduk-produk Perencanaan Tata Ruang 37


NO

TUJUAN

1

2

MISI KEEMPAT Memperkuat pengelolaan data dan informasi pembangunan untuk mengoptimalkan kewenangan daerah

MISI KELIMA 1 Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan pembangunan

2

Meningkatkan fasilitas pendukung perencana pembangunan yang berkualitas

SASARAN URAIAN 3 Perencanaan Tata Ruang dan pemanfaatan ruang Meningkatkan Produk-produk Perencanaan pengembangan wilayah perbatasan, wilayah strategis cepat tumbuh dan Pengembangan kota-kota Meningkatkan sosialisasi produk produk perencanaan pembangunan

INDIKATOR 4 dan pemanfaatan ruang

Meningkatkan kualitas dan kuantitas data pendukung perencanaan pembangunan melalui up-dating data secara rutin Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pembangunan

Jumlah data yang terkelola di Bappeda

Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan

Jumlah Aparat perencanaan yang mengikuti jenjang Pendidikan dan Latihan Formal / Non Formal Perencanaan Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran yang berkualitas

Penyediaan sarana dan prasaran pendukung perencanaan

Jumlah Produk-produk Perencanaan pengembangan wilayah perbatasan, wilayah strategis cepat tumbuh dan Pengembangan kota-kota

Jumlah sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan

Jumlah publikasi informasi pembangunan

38


NO

TUJUAN

1

2

SASARAN URAIAN 3 pembangunan

INDIKATOR 4

Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai

4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN

Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Tabel 4.3. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan No.

TUJUAN

STRATEGI

1

2

3

1

2

1

1

MISI KESATU Menyusun dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah. Mewujudkan pelayanan prima koordinasi perencanaan pembangunan

Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi Mensinergikan integritas pemikiran perencana, stakeholder dan pemegang kebijakan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan

MISI KEDUA Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Memperkuat pelaksanaan evaluasi/monitoring untuk meningkatkan kualitas pemilihan prioritas pembangunan.

MISI KETIGA Pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya material untuk mengoptimalkan

Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya material untuk mengoptimalkan kewenangan 39


No. 1

1

1

2

TUJUAN

STRATEGI

2 kewenangan daerah bidang penelitian dan perencanaan.

3 daerah bidang penelitian dan perencanaan.

MISI KEEMPAT Memperkuat pengelolaan data dan informasi pembangunan untuk mengoptimalkan kewenangan daerah

MISI KELIMA Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan pembangunan

Meningkatkan fasilitas pendukung perencana pembangunan yang berkualitas

Mengembangkan sistem database perencanaan Memperkuat organisasi pengelolaan data dan informasi untuk mengoptimalkan kewenangan daerah Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

Kebijakan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk

dijadikan

pengembangan

pedoman, ataupun

pegangan

pelaksanaan

atau

petunjuk

program/kegiatan

dalam guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

40


Tabel 4.4.

Kebijakan yang ditentukan

ditempuh

dari

Strategi

No.

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

2

3

yang

MISI KESATU 1

2

Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi Mensinergikan integritas pemikiran perencana, stakeholder dan pemegang kebijakan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan

Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk meminimalkan perbedaan persepsi perumusan rencana strategis dan meningkatkan kepercayaan terhadap Bappeda.

MISI KEDUA 1

Memperkuat pelaksanaan evaluasi/monitoring untuk meningkatkan kualitas pemilihan prioritas pembangunan.

Melaksanakan pengendalian Pelasanaan pembangunan daerah

MISI KETIGA 1

Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya material untuk mengoptimalkan kewenangan daerah bidang penelitian dan perencanaan.

Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan

MISI KEEMPAT 1

Memperkuat organisasi pengelolaan data dan informasi dalam bentuk sistem database untuk mengoptimalkan kewenangan daerah

Melaksanakan penyusunan sistem database dan informasi pembangunan, serta melaksanakan up-dating secara rutin

MISI KELIMA 1

2

3

Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana

Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan

Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Melaksanakan disiplin anggaran

41


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

Strategi dan Kebijakan

sebagaimana diuraikan dalam Bab 4, maka disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif (sesuai dengan program dan kegiatan yang

ada

pada

Permendagri

No.

59

Tahun

2007)

yang

akan

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat untuk kurun waktu 2009-2014 sebagai berikut: 5.1. RENCANA PROGRAM Program yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat

tahun

2009-2014 adalah sebagai berikut : Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa: 1.

Kerangka mendorong,

regulasi maupun

yang

bertujuan

mengatur

untuk

kegiatan

memfasilitasi,

pembangunan

yang

dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. 2.

Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program baik program SKPD, program lintas SKPD, maupun program lintas wilayah. Serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel lampiran. A. Program SKPD Program SKPD meliputi: 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Peningkatan Sasana dan Prasarana Aparatur

3.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Program Lintas SKPD 1.

Perencanaan Tata Ruang

2.

Pemanfaatan Ruang

3.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.

Pengembangan Data/Informasi

5.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 42


6.

Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

7.

Perencanaan Pembangunan Daerah

8.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9.

Perencanaan Sosial dan Budaya

10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 14. Kerjasama Pembangunan 15. Perencanaan Pembangunan Daerah C. Program Lintas Wilayah 1.

Kerjasama Pembangunan

2.

Pengembangan Wilayah Perbatasan

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.2. RENCANA KEGIATAN Kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Langkat tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1.

Kegiatan yang Direncanakan Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2009-2014

NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

MISI KESATU 1

Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

2

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk meminimalkan

Program Perencanaan Tata Ruang

         

Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang  Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota

43


NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

perbedaan persepsi perumusan rencana strategis dan meningkatkan kepercayaan terhadap Bappeda.

Program Pemanfaatan Ruang Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota  Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan  Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah  Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga  Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah  Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan  Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah  Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara  Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh  Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan  Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan  Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial  Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi  Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri  Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan  Koordinasi perencanaan penanganan perumahan  Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran  Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan  Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi  Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah  Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup  Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana  Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

44


NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

MISI KEDUA 1 Melaksanakan pengendalian Pelaksanaan pembangunan daerah

MISI KETIGA 1 Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah  Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Program perencanaan sosial budaya

Program Perencanaan Tata Ruang

 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah  Penyusunan indikator ekonomi daerah  Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat  Penyusunan tabel input output daerah  Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan  Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan  Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan  Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan  Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya  Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang  Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL  Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang  Penyusunan rencana tata ruang wilayah  Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan  Penyusunan rencana teknis ruang kawasan  Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW  Revisi rencana tata ruang  Survey dan pemetaan

45


NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

MISI KEEMPAT 1 Melaksanakan penyusunan sistem database dan informasi pembangunan, serta melaksanakan updating secara rutin

MISI KELIMA 1 Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan

2

Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD

 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang  Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang  Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang  Survey dan pemetaan  Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang  Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang  Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang  Pengawasan pemanfaatan ruang  Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Program Pengembangan data/informasi

 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan  Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan  Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana  Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi  Penyusunan profile daerah

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Program peningkatan disiplin aparatur

Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang peningkatan kemampuan teknis aparat perencana  Pendidikan dan pelatihan formal  Sosialisasi peraturan perundang-undangan  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  Pengadaan mesin/kartu absensi  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  Pengadaan pakaian kerja lapangan  Pengadaan pakaian KORPRI

46


NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

3

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Melaksanakan disiplin anggaran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS  Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan peralatan rumah tangga  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan bahan logistik kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Pembangunan rumah jabatan  Pembangunan rumah dinas  Pembangunan gedung kantor  Pengadaan mobil jabatan  Pengadaan kendaraan dinas/operasional  Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas  Pengadaan perlengkapan gedung kantor  Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas  Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan mebeleur  Pembangunan rumah jabatan  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Penyusunan laporan keuangan semesteran  Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

47


5.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF Pelaksanaan prinsip anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa

semua

program

pembangunan

harus

mampu

mencapai

indikator sasaran yang terukur (indikator outcome) sehingga prinsip akuntabel, keterbukaan, trasparabel dan pemerataan dalam Good Governance dapat benar-benar mampu ditunjukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif dari masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 5.2 dibawah ini.

48

Renstra Bappeda Kabupaten Langkat 2009 - 2014 Tabel 5.2. No.

1

Matriks Program Lima Tahunan Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2009-2014

Program/kegiatan Renstra 1 Program perencanaan pembangunan daerah 1

7

Penyusunan rancangan RPJPD 2005 - 2025 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 2005 2025 Penyusunan rancangan RPJMD 2009-2014 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 20092014 Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD

8

Sosialisasi RPJMD

9

Sosialisasi RPJPD

10

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

2 3 4 5 6

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

3

4

5

Tersusunnya Rancangan RPJPD

Ada/tdk ada

tidak ada

Ada

Terselenggaranya Musrenbang RPJPD

Ada/tdk ada

tidak ada

Tersusunnya Rancangan RPJMD

Ada/tdk ada

Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

Indikator

Satuan

Pagu Indikatif (Rp. ) 2010 7

2011 8

2012 9

2013 10

2014 11

350.000.000

-

-

-

-

-

Ada

104.426.203

-

-

-

-

-

tidak ada

Ada

250.000.000

-

-

-

-

275.000.000

Ada/tdk ada

tidak ada

Ada

70.666.203

-

-

-

-

.77.000.000

Tersusunnya Rancangan RKPD

Ada/tdk ada

Ada

Ada

83.800.000 8

85.000.000

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Ditetapkannya Perda tentang RKPD Terselenggaranya Sosialisasi RPJMD Ditetapkannya Perda tentang RKPD Terlaksananya kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP)

Ada/tdk ada

Ada

Ada

207.500.000

209.300.000

211.000.000

Ada/tdk ada

Tidak Ada

Tidak Ada

-

-

-

-

-

-

Ada/tdk ada

Tidak Ada

Ada

-

-

-

-

-

100.000.000

Ada/tdk ada

Tidak Ada

Tidak Ada

-

50.000

-

-

-

55.000.000

Ada/tdk ada

Ada

Ada

104.000.000

106.500.000

108.000.000

2 Meningkatnya Indikator makro ekonomi dan indikator sosial

2009 6

Sumber Pendanaan

80.533.532 209.536.344

97.521.998

75.089.220

80.500.000

202.047.240

205.000.000

99.759.745

102.250.000

82.300.000

12

APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT

49

APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT


No.

Program/kegiatan Renstra

Indikator

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

1 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

2 Terlaksananya kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

3 Ada/tdk ada

4 Ada

5 Ada

212.503.799

2010 7 250.000.000

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Terlaksananya kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ AMJ) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Prosentase luas wilayah yang memiliki RUTR/RDTR Terselenggarakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Ada/tdk ada

Ada

Ada

212.503.799

-

-

Ada/tdk ada

Ada

Ada

62.849.074

65.063.350

71.569.685

%

100

100

kali

-

1

-

-

Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan Tersusun nya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan

Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

-

-

-

Tidak Ada

Ada

-

-

-

Meningkatnya prosentase ketersediaan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Tersusun dan teranalisanya data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

%

-

215.085.300

-

11

12

13

2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program Perencanaan Tata Ruang 1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 2 3

3

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan Revisi/Rencana Ruang Wilayah Perkotaan

Program Pengembangan data/informasi 1

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

Ada/tdk ada

Ada

Ada


2011 8 260.000.000

133.780.000

2012 9 270.000.000

-

78.726.654

-

Sumber Pendanaan 2013 10 280.000.000

2014 11 290.000.000

-

295.000.000

APBD KAB. LANGKAT

95.259.251

APBD KAB. LANGKAT

86.599.319

12 APBD KAB. LANGKAT

-

-

APBD KAB. LANGKAT

230.000.000

240.000.000

260.000.000

250.000.000

270.000.000

290.000.000


-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

50


No.


Indikator

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

Pagu Indikatif (Rp. )

2

1 Penyusunan profile daerah

2 Tersusunnya profil daerah

3 %

4 -

5 100

2009 6 275.302.685

3

Biaya pembuatan ekspose

%

100

100

47.638.409

4

Pemetaan Kantong-kantong daerah-daerah kemiskinan Kabupaten Langkat Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu Pemetaan dan pemuktahiran peta administrasi Penyusunan dokumen program jangka menengah pemberdayaan sosial ekonomi (PJM-PSE) Penyusunan study kelayakan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur Koordinasi dan pembinaan penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aplikasi GIS dalam pembuatan data base jalan di Kab. Langkat Penyusunan study kelayakan sekolah unggulan berbasis pertanian, perhubungan dan perikanan

Tersedianya data informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Tersedianya data daerah-daerah kemiskinan Kabupaten Langkat

Ada/tdk ada

Tidak Ada

Ada

%

0

100

%

0

kegiatan

Tersedianya data perencanaan pembangunan bidang pelabuhan dan infrastruktur Terlaksananya pembinaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

5 6 7

8 9 10 11

38.406.015

2011 8 39.000.000

2012 9 41.000.000

2013 10 43.500.000

2014 11 -

12

45.000.000

APBD KAB. LANGKAT

-

85.750.000

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

90.037.097

-

-

-

-

-

100

434.100.712

-

-

-

-

-


0

1

142.904.185

-

-

-

-

-

-

kegiatan

0

1

-

272.898.300

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

kegiatan

0

1

131.797.197

282.783.565

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

Tersedianya data kondisi jalan untuk perencanaan

kegiatan

0

3

-

613.533.990

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

Tersedianya data perencanaan pembangunan

kegiatan

0

1

-

273.000.000

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

Tersedianya data kegiatan dalam pemilu Tersedianya peta data administrasi administrasi kabupaten Tersedianya dokumen rogram jangka menengah pemberdayaan sosial ekonomi (PJM-PSE)

-

2010 7 -

Sumber Pendanaan

51


No.


12 13

14 15

4

Implementasi Good Governance Pemerintah Desa Kajian Index Kepuasaan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kab.Langkat

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1

5

1 Manajemen Pendidikan dalam Era Otonomi Daerah di Kab.Langkat Evaluasi Dampak Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Langkat

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 2 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Indikator

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

2 Tersedianya data dan informasi tentang manajemen pendidikan dalam era otonomi daerah Tersedianya data dan informasi mengenai dampak pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Langkat Tersedianya data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa Tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik

3 kegiatan

4 0

5 1

2009 6 -

2010 7 -

2011 8 -

kegiatan

0

1

-

-

-

-

kegiatan

0

1

-

-

-

-

kegiatan

0

1

-

-

84.590.000

-

Berkembangnya 4 wilayah strategis cepat tumbuh (Pangkalan Susu, Binjai-Selesai, Bahorok-Tangkahan) Tersusunnya perencanaan Pengembangan 4 Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Wilayah buah rencana

-

-

-

-

235.000.000

ada/tidak ada

tidak ada

ada

-

474..988.300

Kegiatan

-

1

-

104.000.000

Meningkatnya Indikator makro ekonomi Tersusunnya masterplan Kawasan Ekonomi Khusus Kab.Langkat Tersedianya master plan taman bacaan dan tempat bermain di lokasi Eks.Lemtabah stabat 100%


Sumber Pendanaan

2012 9 88.190.000

2013 10 98.590.000

-

2014 11 -


-

APBD KAB. LANGKAT

101.190.000

APBD KAB. LANGKAT

-

APBD KAB. LANGKAT

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

52


No.


3 4 6 7 8

1 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator makro ekonomi Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Publikasi langkat dalam angka Publikasi kecamatan dalam angka

9

Publikasi PDRB Kab. Langkat

10

Publikasi PDRB Kecamatan Se- Kab. Langkat

11

Pembuatan buku selayang pandang Pembuatan buku Standard Harga Barang, Peralatan dan Upah Pembuatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Langkat Publikasi Potensi Desa SeKab. Langkat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Publikasi Indikator

12 13 14 15 16

Indikator

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

3 Kegiatan

4 -

5 1

ada/tidak ada ada/tidak ada Ada/tidak ada Ada/tidak ada

Tidak Ada

Ada

ada

ada

Ada

Ada

89.376.210

Ada

Ada

Ada/tidak ada

Ada

Ada/tidak ada


2013 10

2014 11

-

-

-

94.400.000

-

-

-

103.500.000

120.000.000

125.000.000

130.000.000

135.000.000

115.542.542

122.050.000

127.000.000

130.000.000

133.000.000

135.000.000

Ada

80.316.167

81.500.000

85.000.000

88.000.000

92.000.000

95.000.000

APBD KAB. LANGKAT

Ada

Ada

85.541.870

94.000.000

97.000.000

100.000.000

120.000.000

150.000.000

APBD KAB. LANGKAT

Ada/tidak ada Ada/tidak ada

Ada

Ada

58.315.521

99.250.000

110.000.000

132.000.000

145.000.000

160.000.000

Ada

Ada

35.481.870

77.790.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

100.000.000


Tersedianya informasi IPM Kab.Langkat

Ada/tidak ada

Ada

Ada

-

79.000.000

-

-

90.000.000

-

APBD KAB. LANGKAT

Tersedianya

Ada/tidak ada Paket

Ada

Ada

116.811.746

-

-

-

-

-

1

6

288.920.945

279.633.480

375.400.000

380.500.000


Kegiatan

-

1

-

94.000.000

-

-

2 Tersedianya masterplan pasar tradisional di lokasi Eks terminal Pasar 10 Kecamatan Hinai Tersusunnya indikator ekonomi daerah tahunan Tersusunnya masterplan penanggulangan kemiskinan Tersebarnya informasi perkembangan Kab.Langkat Tersebarnya informasi perkembangan Kecamatan Kab.Langkat Tersebarnya informasi perkembangan PDRB Kab.Langkat Tersebarnya informasi perkembangan PDRB Kecamatan Kab.Langkat Tersedianya informasi umum Kabupaten Langkat Tersedianya standard harga barang/ peralatan dan upah

Terlaksananya sosialisasi program PISEW Tersedianya informasi indikator

2009 6

2010 7 106.000.000

2011 8

Sumber Pendanaan

120.000.000

326.323.000 -

350.325.000 -

12 APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT

APBD KAB.

53


No.


17

18 19 20 21 22

6

1 Kesejahteraan Rakyat Kajian Peningkatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pertanian Terpadu (perkebunan dan peternakan) Publikasi Profil Perusahaan Besar dan Sedang Kab.Langkat Inventarisasi Potensi Daerah Sektor Perikanan dan Kelautan Inventarisasi Potensi Daerah Daerah Pertanian dan Perkebunan Inventarisasi Potensi Daerah Peternakan Study Dampak Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kab.langkat

Program perencanaan sosial budaya 1 2 3

4

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Biaya operasional dan pembinaan (BOP) dan Dana Pendampingan kegiatan PNPM Sosialisasi Master Plan

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

3

4

5

2009 6

2010 7

ada/tidak ada

Tidak Ada

Ada

-

-

Tersedianya data profil perusahaan Besar dan Serdang Kab.Langkat Tersusun potensi daerah sektor perikanan dan kelautan

Kegiatan

-

1

-

Kegiatan

-

1

Tersusun potensi daerah sektor pertanian dan perkebunan

Kegiatan

-

Tersusun potensi daerah sektor perternakan

Kegiatan

Indikator 2 kesejahteraan rakyat Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat


Sumber Pendanaan

2012 9

2013 10

2014 11

250.000.000

-

-

-

-

120.000.000

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

-

-

175.000.000

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

109.858.000

tidak ada

ada

215.184.713

-

-

-

-

-

tidak ada

ada

215.140.208

-

-

-

-

-

tidak ada

ada

217.906.620

213.703.105

279.180.000

307.900.000

-

-

12 LANGKAT APBD KAB. LANGKAT

175.000.000

APBD KAB. LANGKAT 175.000.000

-

-


-

Meningkatnya indikator sosial Tersusunnya masterplan pendidikan Tersusunya masterplan kesehatan Terlaksananya Kegiatan BOP Pendampingan Kegiatan PNPM Tertingkatnya pemahaman

ada/tidak ada ada/tidak ada ada/tidak ada

230.720.000

-

253.800.000

-

APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB.

54


No.

Program/kegiatan Renstra 1 Pendidikan

6

5

Sosialisasi Master Plan Kesehatan

6

Biaya Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKK) Kab Langkat

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1

8

Pembinaan dan Pemberdayaan Perangkat Pengelola Daerah Irigasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 2 3

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Indikator 2 masyarakat tentang masterplan pendidikan Tertingkatnya pemahaman masyarakat tentang masterplan pendidikan Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

3

4

5

2009 6

2010 7 53.505.420

2011 8

2012 9

Sumber Pendanaan 2013 10

2014 11

12 LANGKAT

53.505.420 %

Meningkatnya jumlah prasarana wilayah sesuai RPJMD dan menurunnya Indikator pencemaran lingkungan Terbinanya Perangkat Pengelola Daerah Irigasi

%

Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa administrasi perkantoran yang dibutuhkan guna mendukung SPM perencanaan pembangunan daerah Tersedianya jasa surat menyurat pertahun Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

%

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


%

-

100

-

-

APBD KAB. LANGKAT 120.700.000

150.200.000

152.300.000

160.200.000

APBD KAB. LANGKAT

APBD KAB. LANGKAT -

100

35.808.948

-

-

-

-

-

APBD KAB. LANGKAT

% pertahun

100

100

40.990.000

55.0000.000

58.000.000

61.000.000

64.000.000

68.000.000

% pertahun

100

100

30.960.000

48.960.0000

51.000.000

53.000.000

56.000.000

61.000.000

%

100

100

7.000.000

9.000.000

11.500.000

14.000.000

16.250.000

20.000.000

55

APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT


No.


4 5 6 7 8 9

2 3 4

Target Kondisi 2014

3 %

4

5

2009 6 11.260.566

2010 7 13.138.955

Pagu Indikatif (Rp. ) 2011 8 16.250.000

2012 9 20.000.000

Sumber Pendanaan 2013 10 23.000.000

2014 11 25.000.000

2 Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/tahun Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daera

% per tahun

100

100

-

26.999.000

% per tahun

100

100

-

3.499.300

5.100.000

7.000.000

8.500.000

10.000.000

APBD KAB. LANGKAT

%

100

100

1.996.700

2.500.000

4.500.000

5.800.000

6.500.000

ada/ tidak ada %i/tahun

ada

ada

-

15.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

100

100

136.300.000

15.000.000

100.000.000

120.000.000

125.000.000

130.000.000


Terlaksananya Kegiatan Kantor

Kegiatan

5

6

49.800.000

42.000.000

43.000.000

46.000.000

50.000.000

53.000.000

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

5

6

18.600.000

6.240.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Kegiatan

5

6

35.352.711

40.000.000

43.000.000

46.000.000

50.000.000

53.000.000

Tersedianya peralatan kebutuhan Kantor Tersedianya peralatan kebutuhan Kantor Terpeliharanya

%

100

100

35.627.500

23.000.000

30.000.000

35.000.000

38.000.000

45.000.000

%

100

100

%

100

100

Terpilharanya kondisi kenderaan dengan baik

%

100

100

Penyediaan jasa pegawai Honorer 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Penyusunan perencanaan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

Kondisi tahun 2008

Satuan

1 Penyediaan alat tulis kantor

10

15

Indikator

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

-

-

-


-


Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana dan prasarana aparatur

40.000.000 -

20.000.000

-

-

25.000.000 -

75.000.00030.000.000 -

50.000.000 35.000.000 -

40.000.000 -

56

APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT


No.

16

17

Program/kegiatan Renstra 1 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1

18

Pendidikan dan pelatihan formal 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Satuan

Kondisi tahun 2008

Target Kondisi 2014

2 Terpeliharanya peralatan kantor

3 %

4 100

5 100

Terpilharanya kondisi kenderaan dengan baik

%

100

100

Terpeliharanya meubelair kantor

%

100

100

-


%

100

100

20.000.000

-


%

100

100

50.000.000

-

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya jumlah PNS yang lulus Diklat formal

Stel pakaian /tahun Stel pakaian /tahun

2

4

-

-

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat formal Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan

5

6

120.000.000

100.000.000

Kegiatan

-

1

133.883.570

-

Belum/ sudah

Belum

Sudah

Kegiatan

-

5

Indikator

Tersusunnya neraca akhir tahun

Pagu Indikatif (Rp. ) 2009 6 69.488.000

2010 7 -

2011 8 6.250.000

Sumber Pendanaan

2012 9 8.000.000

2013 10 8.800.000

2014 11 9.100.000

69.488.000

74.500.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

4.875.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

20.650.000

-

15.000.000 -

85.000.000 -

-

-

-

18.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

-

35.000.000

100.000.000

100.000.000

120.000.000

-

-

-

12 APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT APBD KAB. LANGKAT



-

15.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

57

APBD KAB. LANGKAT


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikasi Makro Ekonomi Kabupaten Langkat. Berkaitan dengan Agenda untuk menuju Terwujudnya Masyarakat Yang

Religius,

Maju,

Dinamis

Sejahtera

dan

Mandiri

bagi

Kabupaten Langkat, maka di susun sasaran pokok dibidang Makro Ekonomi sebagai berikut ; a. Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 1,01% kemudian meningkat menjadi 2,88% pada tahun 2006, serta meningkat lagi menjadi 5,58% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 diproyeksikan ekonomi Kabupaten Langkat tumbuh

6,38% dan pada tahun 2014

diproyeksikan

tumbuh sebesar 8,72%. b. PDRB (Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000). Perkembangan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000) pada tahun 2004 sebesar Rp. 5.532,16 milyar (berdasarkan harga berlaku) menjadi Rp. 5.886,65 milyar pada tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar Rp. 6.126,88 milyar dan diproyeksikan pada tahun 2009 sebesar Rp. 6.938,99 milyar dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.722,44 milyar. c. PDRB per kapita. Demikian juga Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2004 sebesar Rp. 5.801 Juta, tahun 2006 sebesar Rp. 5.808 Juta, tahun 2008 sebesar Rp. 6.256 Juta, tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp. 6,513

Juta dan tahun 2014 diharapkan

sebesar Rp. 8,184 Juta. d. Tingkat Inflasi Laju Inflasi di Sumatera Utara tahun 2007

tercatat di BPS

Kabupaten Langkat sebesar 4,15 %, kemudian meningkat tajam menjadi 15,06 % pada tahun 2008 pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 10 % dan pada tahun 2013 sebesar 6,00%.

58

Renstra Bappeda Kabupaten Langkat 2009 - 2014 Untuk lebih jelasnya indikator makro ekonomi yang diharapkan digambarkan pada tabel 4.10 dibawah ini Tabel 6.1

No.

Indikator sasaran

Indikator Makro Ekonomi dan diharapkan tahun 2009 - 2014.

Kondisi

yang

Target Kinerja

Satuan

2009

2010

2011

2012

Keterangan

2013

2014 8,72 Proyeksi BPS

Pertumbuhan PDRB (ADH Konstan 2000)

Persen

PDRB tanpa Migas

Persen

Migas dan hasilhasilnya

Persen

PDRB (ADH Konstan 2000)

Milyar Rp

6.938,99

7.433,14

7.997,51

8.640,38

9.371,59

9.722,44

Proyeksi BPS Kab.Langkat

PDRB tanpa Migas

Milyar Rp

6.493,64

7.005,85

7.584,64

8.238,58

8.977,71

9.358,64


Migas dan hasilhasilnya

Milyar Rp

445,35

427,29

412,87

401,80

393,88

363,80


3

PDRB Perkapita PDRB (ADH Konstan 2000)

Juta

6,513

6,826

7,186

7,597

8,063

4

Tingkat Inflasi

persen

1

2

6.2

6,38

7,12

7,00

8,04

8,46

Kab.Langkat

7,26

7,89

8,00

8,62

9,45 Proyeksi BPS

8,97

Kab.Langkat

-4,95

-4,05

-3,00

-2,68

-1,22 Proyeksi BPS

-1,97

Kab.Langkat

8,184 Proyeksi BPS Kab.Langkat

10,20

8,34

7,91

7,42

6,72

6,00 Proyeksi BPS Kab.Langkat

Indikasi Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Sosial.

Berkaitan dengan Agenda mewujudkan Langkat yang Sejahtera serta perwujudan dari ”Terwujudnya Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan

Yang

Berkualitas,

Sinergis

Dan

Dan

Akun”

yang

berkaitan dengan Tupoksi dari Bappeda Kabupaten Langkat, maka disusun sasaran Indikator Kesejahteraan Sosial dan indikator bidang perencaan pembangunan dan Prediksi yang diharapkan sebagai berikut Jumlah persentase penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 14,93 %, tahun 2007 sebesar 13,90 %, tahun 2009 sebesar 10 %, tahun 2013 sebesar 7,25 %. Tingkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2004 sebesar 71,40 ; tahun 2009 sebesar

73,4 ; tahun 2013

sebesar 82 dengan Angka Harapan Hidup tahun 2004 sebesar 68,20 tahun, tahun 2009 sebesar 69,96 tahun dan tahun 2013 sebesar 71,30 tahun. Untuk

lebih

jelasnya

berikut

ini

digambarkan

Indikator

Bidang

Perencanaan dan Indikator Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : Untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel 6.2 sebagai berikut : 59


Tabel 6.2

No.

1

2

3

4

Indikator Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Sosial serta target kinerja tahun 2009 - 2014. Indikator sasaran

Kebijakan Perencanaan pembangunan

Perencanaan dan pengendalian tataruang

Pengentasan kemiskinan

Pegawai yang mengikuti diklat fungsional dan keahlian profesional*

Satuan

Target Kinerja 2009 Ada

2010 Ada

2011 Ada

2012 Ada

2013 Ada

2014 Ada

Ada/ Tidak ada

Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/ Tidak ada

Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada/ Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

60

60

60

70

70

70

Ada/ tidak ada

Tidak

ada

ada

ada

ada

ada

buah

-

-

-

1

2

3

%

-

-

-

4,00

8,00

13,00

IPM

%

71,3

71,8

72,1

72,3

72,4

72,5

Penurunan prosentase penduduk miskin dan rumah tangga miskin Diklat penyusunan Tata ruang Diklat pengadaan barang & Jasa Diklat perencaaan bidang ekonomi, social budaya, penyusunan anggaran

%

21,0

20,7

20,0

19,5

18,7

18,00

Orang

1

1

2

2

2

2

Orang

2

2

2

2

2

2

Orang

2

2

2

2

2

2

Tersedianya dokumen Perencanaan RPJP Tersedianya dokumen Perencanaan RPJM Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD Musrenbang RPJP, RPJM, RKPD % Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD RTRW Jumlah RDTR tersusun

Ada/ Tidak ada

Keterangan

ada

ada

Target Kinerja RPJMD 20092014

ada

Target Kinerja RPJMD 20092014 Target Kinerja RPJMD 20092014

60


BAB VII PENUTUP Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda

yang

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2009-2014. Dalam

melaksanakan

Rencana

Strategis

ini

sangat

diperlukan

partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

pencerminan

tuntutan

pembangunan

yang

memang

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir

kata

semoga

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara

konsisten

dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

good

governance. Stabat, 2010 BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT KEPALA

Ir.H. ANSYARULLAH, MMA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19530910 198303 1 003

61


62


63

BAB. I PENDAHULUAN. Renstra Bappeda Kabupaten Langkat

Recommend Documents