Renstra BAPPEDA Tahun

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Sumedang adalah gedung kantor seluas 3.940 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 6.200 m2, kendaraan dinas sebanyak 19 unit, computer PC sebanyak 20 unit, Printer 17 unit, Notebook 15 unit, saluran telepon sebanyak 2 line dengan 14 line saluran PABX, dan ruang rapat dengan daya tampung 60 orang peserta.

Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang dituangkan dalan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelengaaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangungan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sumedang, secara implicit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung. Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis


1

Bappeda yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf secretariat maupun unsur pelaksana bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2009-2013 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPPEDA dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi. Tujuan penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2009-2013 sebagai berikut : a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai akselerasi pencapaian visi Sumedang 2005-2025 b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Bappeda.

1.3 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013, antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

2

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400) 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);


3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

4

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 28. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 20 Seri E); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);


5

1.4 Hubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD 2009-2013 Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2009-2013, yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun. Sasaran-sasaran dalam RPJMD pada umumnya perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan Bappeda dengan menggunakan pendekatan common goals dan non common goals. Pendekatan ini digunakan untuk memilah sasaran mana yang menjadi core business Bappeda dan sasaran lain sebagai pendukung atau penunjang. Bappeda sebagai pelaksana utama dalam pencapaian sasaran RPJMD meliputi : 1. Sasaran : Misi 1 Kebijakan 2 Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya, mencangkup program a. Kerjasama perencanaan pembangunan ekonomi 2. Sasaran : Misi 2 Kebijakan 3 Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan Pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan/desa mencangkup program a. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah b. Pengembangan kota-kota menengah dan besar c. Litbang bidang pemerintahan dan sosial d. Litbang bidang infrastruktur dan ekonomi pembangunan daerah e. Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat f. Kaji terap dan pengembangan agribisnis 3. Sasaran : Misi 2 Kebijakan 5 Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah mencangkup program a. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 5 Berkurangnya resiko kejadian bencana alam di wilayah Sumedang mencangkup program a. Pengembangan data/informasi status 5. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 7 Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

6

mencangkup program a. Perencanaan tata ruang b. Pemanfaatan ruang c. Pengendalian pemanfaatan ruang 6. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan mencangkup program a. Perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam 7. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, Bendung Lapang mencangkup program a. Perencanaan Prasarana wilayah sumber daya alam 8. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur daerah mencangkup program a. Kerjasama pembangunan 9. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana perhubungan mencangkup program a. Perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam 1.5 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) yaitu Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Hubungan Renstra dengan RPJMD 2009-2013 1.5 Sistematika Penulisan


7

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA 2.1 Struktur Organisasi Bappeda 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda 2.4 Pelayanan Umum Bappeda 2.5 Evaluasi Kinerja Bappeda 2004-2009

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH 3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini 3.1.1 Pelayanan Umum Bappeda 3.1.2 Evaluasi Kinerja Bappeda 2004-2009 3.2 Kondisi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3 Kondisi Penataan Ruang 3.4 Isu Strategis 3.5 Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi ke Depan BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN 4.1 Visi Bappeda 4.2 Misi 4.3 Strategi 4.4 Kebijakan 4.5 Tujuan dan sasaran BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP


8

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

2.1 Struktur Organisasi Bappeda Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sumedang meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Bappeda, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. Unsur pelaksana pada Bappeda antara lain a. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi 1. Sub Bidang Pemerintahan 2. Sub Bidang Sosial b. Bidang Fisik, membawahi, 1. Sub Bidang Infrastruktur 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup c. Bidang Ekonomi, membawahi 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam 2. Sub Bidang Industri dan Jasa d. Bidang Data dan Pelaporan, membawahi 1. Sub Bidang Statistik 2. Su Bidang Monitoring dan Evaluasi

2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

9

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009 No

Unit Kerja

1 1

2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliti Sekretariat Bidang Fisik Bidang Ekonomi Bidang Pemerintahan dan Sosial Bidang Data dan Pelaporan UPTB Penelitian dan Pengembangan UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Total

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 3 4 1 -

Jumlah 5 1

12 9 7 9 8 2

6 2 2 1 1 3

0 18 11 9 10 9 5

2

-

2

1 51

15

1 66

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009


10

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini 3.1.1 Pelayanan Umum Bappeda Output pelayanan yang dilaksanakan pada Bappeda terdiri dari : 1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengambangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah. 2. Penyusunan Dokumen perencanaan, yaitu

penyusunan rencana pembangunan

daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

jangka

Pembangunan Daerah

Menengah

Daerah

(RPJMD)

dan

Rencana

Kerja

(RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis

SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan desa. 3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (feasibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah 4. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kawasan strategis daerah. 5. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah. 6. Pelayanan ketatausahaan Bappeda, berupa pengelolaan program dan kegiatan Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan ketatausahaan umum lainnya. 3.1.2 Evaluasi Kinerja Bappeda 2006-2008 Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Bappeda telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappeda, meliputi : a. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2006 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

14

2. Penyusunan KUA, Prioritas dan Plafon APBD dan asistensi RKA Tahun 2007 3. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cimalaka 4. Penyusunan Rencana Umum tata Ruang Kecamatan Tanjungsari 5. Penyusunan Feasibility Study pengadaan lahan pembangunan kantor kecamatan Cisitu, Ganeas, tanjungmedar, lahan masuk Stadion Cigugur, Lahan Puskesmas Cimanggung dan Pasar Surian 6. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) 7. Penyusunan RDTR Zona Industry Kecamatan Ujungjaya 8. Penyusunan Rencana Kerja Daerah dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 9. Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah 10. Kerjasama BPPT dan LIPI 11. Fasilitasi pembangunan jalan Tol Cisumdawu 12. Kerjasama penelitian dan pengambangan dengan Universitas Padjadjaran 13. Evaluasi dan pemantapan implementasi otonomi daerah 14. Kajian aktifitas penduduk yang drop out pada jenjang pendidikan dasar 15. Fasilitasi

kesehatan

reproduksi

remaja,

kesetaraan

gender

dan

kependudukan 16. Fasilitasi pengendalian dan pendayagunaan program dana alokasi desa 17. Fasilitasi program dana alokasi khusus tahun 2008 18. Fasilitasi program pendanaan kompetitif (PPK IPM) 19. Penyediaan prasarana dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 20. Penyusunan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005 21. Penyusunan analisa IPM dan SUSEDA Kabupaten Sumedang tahun 2005 22. Analisa Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2005 23. Penyusunan Laporan Keterangan Pertangunggjawaban Bupati Sumedang Tahun 2005 24. Pembuatan Profil interkatif Kabupaten Sumedang dan Sumedang dalam Angka Tahun 2005 25. Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan daerah 26. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2006


15

b. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2007 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2. Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD 3. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi 4. Pengembangan system informasi perencanaan daerah, profile daerah dan Sumedang dalam angka 5. Upgrade Infrastructure Network Operation Center (NOC) 6. Penyusunan rencana umum tata ruang kecamatan Buahdua 7. Penyusunan RDTR kecamatan Sukasari 8. Fasilitas kerjasama dunia usaha 9. Fasilitasi pembangunan jalan tol Cisumdawu 10. Fasilitasi penataan ruang daerah 11. Penyusunan data base profile desa Kabupaten Sumedang Tahap I 12. Penyusunan rancangan RKPD 13. Penyelenggaraan Musrenbang 14. Koordinasi laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 15.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 16. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 2003-2007 17. Peningkatan sinergisitas perencanaan pembangunan daerah 18. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 19. Fasilitasi kajian materi penyusunan peraturan bupati sebagai tindaklanjut perda nonor 1 tahun 2007 20. Penyusunan indicator ekonomi daerah 21. Analisis IPM Kabupaten Sumedang 22. Analisis Pengembangan pendidikan wajar dikdas 12 tahun 23. Analisis pembangunan bidang sosial 24. Revitalisasi perencanaan dana alokasi desa umum 2007 25. Pemetaan potensi sarana dan prasarana keagamaan 26. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan tahap II 27. Analisis pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah


16

c. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2008 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2. Penyusunan Rencana Strategis SKPD 3. Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD 4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Conggeang 5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancakalong 6. Pengelolaan Kawasan Agroteknobis Sumedang (KAS) pasca penyerahan BPPT 7. Fasilitasi pembangunan jalan tol Cisumdawu 8. Penyusunan masterplan perhubungan kabupaten Sumedang 9. Fasilitasi litbang 10. Pemutakhiran database profile desa (lanjutan) 11. Penyusunan rancangan RKPD tahun 2009 12. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13. Sinergisitas perencanaan pembangunan 14. Sosialisasi dan diseminasi perda nomor 1 tahun 2007 15. Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang 16. Penyusunan PDRB 17. Pemetaan potensi ekonomi daerah 18. Penyusunan masterplan pembangunan agribisnis Kabupaten Sumedang 19. Kajian pengaruh program SKPD terhadap peningkatan IPM Kabupaten Sumedang 20. Monitoring dan Evaluasi pembangunan bidang sosial Mengacu pada sasaran pada RPJMD 2009-2013, kegiatan tiga tahun terakhir dapat diklasifikasikan ke dalam sasaran dalam RPJMD sebagai berikut : 1. Sasaran : Misi 1 Kebijakan 2 Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya, mencakup kegiatan: a.

Kerjasama BPPT dan LIPI

b.

Fasilitasi program pendanaan kompetitif (PPK IPM)

c.

Penyusunan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005

d.

Penyusunan analisa IPM dan SUSEDA Kabupaten Sumedang tahun 2005

e.

Analisa Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2005

f.

Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah


17

g.

Penyusunan indicator ekonomi daerah

h.

Penyusunan PDRB

i.

Pemetaan potensi ekonomi daerah

2. Sasaran : Misi 2 Kebijakan 3 Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan Pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan/desa mencakup kegiatan : a.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang 2005-2025

b.

Penyusunan KUA, Prioritas dan Plafon APBD dan asistensi RKA

c.

Penyusunan Rencana Kerja Daerah dan penyelenggaraan Musrenbang

d.

Kerjasama penelitian dan pengambangan dengan Universitas Padjadjaran

e.

Evaluasi dan pemantapan implementasi otonomi daerah

f.

Kajian aktifitas penduduk yang drop out pada jenjang pendidikan dasar

g.

Fasilitasi kesehatan reproduksi remaja, kesetaraan gender dan kependudukan

h.

Fasilitasi pengendalian dan pendayagunaan program dana alokasi desa

i.

Fasilitasi program dana alokasi khusus

j.

Penyediaan prasarana dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

k.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertangunggjawaban Bupati Sumedang

l.

Pembuatan Profil interkatif Kabupaten Sumedang dan Sumedang dalam Angka Tahun 2005

m. Penyusunan Model Perencanaan Pembangunan daerah n.

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

o.

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

p.

Pengembangan system informasi perencanaan daerah, profile daerah dan sumedang dalam angka

q.

Penyusunan data base profile desa Kabupaten Sumedang Tahap I

r.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

s.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 2003-2007

t.

Peningkatan sinergisitas perencanaan pembangunan daerah

u.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025


18

v.

Fasilitasi kajian materi penyusunan peraturan bupati sebagai tindaklanjut perda nonor 1 tahun 2007

w. Penyusunan indikator ekonomi daerah x.

Analisis IPM Kabupaten Sumedang

y.

Analisis Pengembangan pendidikan wajar dikdas 12 tahun

z.

Analisis pembangunan bidang sosial

aa. Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Sumedang bb. Kajian pengaruh program SKPD terhadap peningkatan IPM Kabupaten Sumedang 3. Sasaran : Misi 2 Kebijakan 5 Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah mencakup kegiatan : a.

Perencanaan pembangunan bidang ekonomi

b.

Kerjasama BPPT dan LIPI

c.

Pengelolaan Kawasan Agroteknobis Sumedang (KAS) pasca penyerahan BPPT

d.

Penyusunan masterplan pembangunan agribisnis Kabupaten Sumedang

4. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 7 Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung mencakup kegiatan : a.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cimalaka

b.

Penyusunan Rencana Umum tata Ruang Kecamatan Tanjungsari

c.

Penyusunan Feasibility Study pengadaan lahan pembangunan kantor kecamatan Cisitu, Ganeas, Tanjungmedar, lahan masuk Stadion Cigugur, Lahan Puskesmas Cimanggung dan Pasar Surian

d.

Penyusunan RDTR Zona industry Kecamatan Ujungjaya

e.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

f.

Penyusunan rencana umum tata ruang kecamatan Buahdua

g.

Penyusunan RDTR kecamatan Sukasari

h.

Fasilitasi penataan ruang daerah

i.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Conggeang

j.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rancakalong

k.

Pengembangan kota-kota menengah dan besar


19

5. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan mencakup kegiatan : a.

Upgrade Infrastructure Network Operation Center ( NOC )

6. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, Bendung Lapang mencakup kegiatan : a.

Fasilitasi pembangunan jalan Tol Cisumdawu

7. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur daerah mencakup kegiatan : a.

Pemetaan potensi sarana dan prasarana keagamaan

b.

Analisis pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan wilayah

8. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8 Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana perhubungan mencakup kegiatan : a.

Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan tahap II

b.

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ)

c.

Penyusunan masterplan perhubungan kabupaten Sumedang

3.2 Kondisi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang saat ini menjadi urusan daerah yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini mengingat perencanaan merupakan awal penyelenggaraan pemerintahan secara umum maupun pembangunan daerah khususnya. Kondisi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari kinerja aspek-aspek perencanaan daerah sebagai berikut :


20

1. Penelitian dan Pengembangan Fungsi penelitian dan pengembangan daerah secara umum telah berjalan tiga tahun terakhir dengan mengedepankan sinergisitas penyusunan litbang yang dilaksanakan oleh masyarakat umum dan badan pendidikan dengan kebutuhan litbang daerah. Disamping itu beberapa penelitian juga langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya mengenai otonomi daerah, indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial lain. Pada bidang pengembangan, pemerintah daerah telah mengembangkan teknologi terapan agrobisnis bekerjasama dengan BPPT yang mengaplikasikan teknologi bidang pertanian pada kawasan khusus Nangorak Kecamatan Sumedang Selatan. Sinergistas penelitian dan pengembangan masih belum optimal sehingga banyak penelitian pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat umum atau badan pendidikan belum menyentuh kepada kebutuhan daerah. 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perubahan perundang-undangan perencanaan pembangunan nasional berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumedang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2009-2013. Begitupun dengan dokumen perencanaan lain yang mengalami penyesuaian maupun dibuat baru antara lain : Rencana Induk Pusat Pemerintahan (RIPP), Rencana Induk Perhubungan, Rencana Induk Agribisnis, Remcana Umum Jalan dan sebagainya disusun untuk menjabarkan rencana umum pembangunan daerah. Masih belum tersusunnya rencana induk bidang pendidikan, kesehatan dan bidang strategis pembangunan lain menjadi tugas yang harus diselesaikan pada urusan perencanaan daerah. 3. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tidak jauh berbeda dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen penataan ruang pun telah disesuaikan dengan perundang-undangan tata ruang,sehingga rencana tata ruang wilayah an penjabarannya perlu direvisi. Beberapa rencana detail tata ruang RDTR kecamatan telah disusun sebanyak 12 kecamatan dari 26 kecamatan Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

21

yang ada, sementara rencana kawasan strategis yang telah disusun antara lain RDTR Kawasan Jatinangor. Namun demikian dokumen tata ruang tersebut, pada akhirnys perlu direvisi menyesuaikan dengan RTRW yang baru. 4. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah saat ini masih dilakukan secara manual, dengan

mengandalkan

laporan-laporan

dari

SKPD,

sehingga

perencanaan

pembanganan yang berjalan belum dapat dikendalikan dan dinilai secara utuh, begitupun dengan pembangunan yang berasal dari dana APBD Propinsi, maupun APBN, belum dapat dipantau karena keterbatasan data dan pelaporan yang diberikan SKPD. 5. Pelayanan Ketatausahaan Bappeda Fungsi rutin yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah berupa, ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja dan keuangan selama ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun aspek kepegawaian masih dipandang belum optimal, mengingat sumber daya manusia di Bappeda sebagai pelaksana urusan perencanaan daerah kurang didukung dengan tenaga yang profesional baik dari faktor pendidikan umum, maupun kemampuan keterampilan dari diklat teknis perencana. 3.3 Kondisi Penataan Ruang Sumber daya kewilayahan harus dikelola secara bijaksana untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, ketersediaan rencana tata ruang yang aplikatif dan partisipatif memegang peranan penting dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai instrumen dalam perijinan dan pengembangan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai penganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 dan peraturan perundangan lainnya. Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah + 152.220 ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan, telah melaksanakan penyusunan Rencana Tata Rang Wilayah Kabupaten yang dijabarkan kedalam rencana tata ruang kecamatan serta kawasan strategis. Sampai dengan Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

22

tahun 2008 kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% yang meliputi desa dan kelurahan sebanyak 173 desa dan kelurahan 7 kelurahan dari 279 desa dan kelurahan atau 64,26%. Kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Buahdua, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Darmaraja, Situraja, Conggeang, Jatigede, Jatinunggal dan Cisitu. Sedangkan kecamatan yang belum memilki rencana tata ruang adalah Kecamatan Surian, Tanjungmedar, Tanjungkerta, Cisarua, Ganeas, Cisitu dan Cibugel. Selain itu, dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terutama kawasan andalan cekungan bandung dan bandung metropolitan area (BMA), rencana pembangunan Waduk Jatigede, Bandar Udara Kertajati Majalengka dan Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol Cisumdawu tahap satu. Rencana tata ruang kawasan strategis lainnya di Kabupaten Sumedang adalah Rencana Detail tata Ruang Zona Industri Ujungjaya, Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Cikeruh–Cimanggung serta Rencana Umum Kawasan Tertentu Perguruan Tinggi Jatinangor. Pengembangan Zona Industri Ujungjaya dan Pembangunan Waduk Jatigede merupakan salah satu upaya dalam mendorong wilayah di bagian timur wilayah Sumedang. Implementasi rencana tata ruang melalui pemanfaatan ruang semakin tumbuh dan berkembang terutama di sekitar kawasan Perguruan Tinggi Jatinangor khusunya perdagangan, jasa serta perumahan termasuk perumahan mahasiswa. Baegitu juga, di kawasan dan zona industri Jatinangor dan Cimanggung terdapat lebih dari 30 berbagai industri dengan karyawan lebih dari 100 ribu serta prasarana pendukung seperti perumahan. Sedangkan di wilayah lainnya terutama di ibukota kecamatan makin tumbuh dan berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan kebutuhan hidup lainnya yang senantiasa harus diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari 26 rencana tata ruang kecamatan tersebut di atas, terdapat dokumen rencana yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai lagi dengan kondisi serta peraturan perundang-undang terbaru sehingga diperlukan revisi Rencana Tata Ruang Kecamatan Cimanggung, Paseh, Tomo, Wado, Darmaraja, Situraja, serta RDTR Zona Industri Jatinangor dan Cimanggung. Begitu juga dengan RTRW Kabupaten Sumedang yang disusun pada tahun 2002 harus segera direvisi dan paling lambat tahun 2010 telah ditetapkan dalam peraturan daerah, legislasi rencana tata ruang kawasan (kecamatan), Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

23

kerjasama penataan kawasan perbatasan kabupaten tetanga serta peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penyediaan pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRWN sebagai pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Arahan kebijakan dan stretgi pengembangan pola

ruang meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung. b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan srategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi : a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup. b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, dari banyak jenis Kawasan Lindung Di Kabupaten Sumedang hanya Taman Wisata Alam Gunung Tampomas yang tertuang dalam kebijakan pengelolaan kawasan lindung nasional disamping yang terdapat di kabupaten lainnya di Jawa Barat seperti Taman Nasional Gunung Ciremai dan Ujung Kulon. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain : a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak. c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sekidit 30% dari luas kawasan perkotaan. d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya. Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis, antara lain : a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk membertahankan

dan

meningkatkan


keseimbangan

ekosistem,

melestarikan

24

keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya. b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu bersaing. c. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat. d. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya. e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar. f. Pengembangan

kawasan

tertinggal

untuk

mengurangi

kesenjangan

tingkat

perkembangan antarkawasan. Begitu pula sinkronisasi dengan RTRW Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang direvisi terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk sebesar 12 juta dalam 20 tahun, dimana 81,4% di antaranya berada di kawasan perkotaan (UNDP 2005) yang akan menimbulkan dampak terhadap : a. Turunnya luas lahan hutan dan sawah sebesar 0,5% per tahun akan berdampak kepada turunnya daya dukung lingkungan di Jawa Barat. b. Kondisi eksisting kualitas udara perkotaan terutama di bodebek dan metro bandung (termasuk bagian barat wilayah kabupaten sumedang) sudah cukup kritis, dimana kondisi kualitas udara rata-rata di atas baku mutu (CO, CO2, CH, partikulat) dan menurunnya fungsi konservasi di daerah resapan air terutama di bodebek dan metro bandung sehingga kualitas dan kuantitas air baku makin terancam. c. Intervensi manusia terhadap alam terutama kawasan lindung ditambah sifat elastisitas alamiah alam terdapat kecenderungan meningkatnya bencana alam. d. Penataan ruang ke depan harus mampu menjawab persoalan yang ada, mampu menyediakan dan mengatur ruang yang tepat dan berdaya saing (ruang investasi) serta mampu menjamin pembangunan yang berkalnjutan dalam konteks “ecoprovince”. Dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang direncanakan untuk dilakukan revisi pada tahun 2009. 3.4 Isu Strategis Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

25

memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda Kabupaten Sumedang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sumedang, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Bappeda Kabupaten Sumedang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013. Perumusan isu-isu startegis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, arus globalisasi cenderung bergerak semakin cepat. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Banyak permasalahan kritis dalam pembangunan bersifat spesifik pada wilayah tertentu. Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya, maka perlu perencanaan pembangunan berbasis wilayah (spesifik lokasi). Melalui perencanaan pembangunan tepat guna spesifik lokasi diharapkan dapat mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda diharapkan dapat terlibat penuh Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

26

dalam sistem penganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. 2. Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara Komprehensif Bupati sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani permasalahan yang mendesak seperti bencana alam, wabah penyakit menular, pemutusan hubungan kerja (PHK), kekurangan pangan kronis, pembentukan desa baru karena terjadinya disparitas antar desa. Di pihak lain, peran Bappeda membantu Bupati untuk mengkaji dan menyediakan alternatif kebijakan/keputusan belum berjalan optimal. Dalam upaya mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bappeda harus mendukung berbagai kebijakan Bupati dengan kajian akurat mengenai dampak dari berbagai permasalahan yang mendesak tersebut. Selain itu, kemampuan Bappeda untuk melakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara komprehensif. Selain hal tersebut Bappeda juga berperan untuk lebih meningkatkan perencanaan bottom-up untuk membangun partisipasi masyarakat

terhadap kegiatan pembangunan yang diprakarsai

pemerintah Kabupaten Sumedang. 3. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimaksudkan untuk : a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kenijakan dan pelaksanaan. b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik. Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

27

e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan. Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan atau penyimpangan dalam perencanaan dan atau kegagalan dalam pencapaian indikator keberhasilan terutama output dan outcome sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat segera dirumuskan dan diimplementasikanuntuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar. 4. Bappeda Kabupaten Sumedang sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, serta Learning Organization Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengehendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sumedang. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan Bappeda Kabupaten Sumedang berdasarkan prinsip good governance dengan tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (demokratis) dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui good governance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan berbagai sektor pendukung akan dipercepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat/lapangan, bukan karena keinginan atau dukungan pemerintah. Dalam upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal harus diperhatikan, antara lain : a. Kualitas (profesional) dan kuantitas pegawai Bappeda yang memadai. b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappeda seyogyanya terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya startegi pengembangan dan Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

28

pelatihan (training & development), jenjang karir (career path), penilaian kinerja (performance management), serta sistem remunerasi dan kompensasi pegawai (compensation & benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumberdaya aparatur Bappeda yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembagunan dan dinaika perubahan yang terjadi dalam lima tahun kedepan. c. Penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 yang didukung oleh peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas keseharian melalui penerapan Standard Operational Procedure (SOP) lingkup Bappeda Kabupaten Sumedang, yang mencakup : tata laksana rapat (pimpinan, bidang, sub bidang, kegiatan), tata laksana apel (pimpinan apel, komandan apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel), dan keamanan dan kenyamanan serta kebersihan gedung Bappeda Kabupaten Sumedang. d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK). Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan melalui jalur yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insane Bappeda menjadi usaha yang sangat penting, karena perencanaan yang berdaya guna dan behasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya. Komitmen semua insan Bappeda untuk menjadikan lingkungan/organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan akademisi yang memungkinkan merekrut talenta-talenta terbaik untuk menjadi karyawan/karyawati Bappeda. Terbentuknya Bapeda berkualitas akan menjadikan magnet

untuk

merekrut

dan

mempertahankan

talenta-talenta

terbaik

untuk

mengembangkan karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, keberadaan Bappeda sebagai koordinator dan fasilitator baik perencanaan dan pelaksanaan maupun penganggaran pembangunan akan diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, stakeholders dan public secara keseluruhan. 5. Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan Kebujakan Pembangunan Struktur organisasi Bappeda saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti berdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi kriteria organisasi yang Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

29

disyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus, ramping struktur dan kaya akan fungsi, sehingga akan tetap dipertahankan untuk periode lima tahun ke depan. Keberadaan sekretariat dan empat bidang (Bidang Data dan Pelaporan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, dan Bidang Pemerintahan dan Sosial ditambah dengan UPTB Litbang dan KAS ) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara utuh, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masingmasing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ke depan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari pengembangan sistem penganggaran masa depan. Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan perlu dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Alokasi anggaran dari bidang lingkup Bappeda dan SOPD lain berbasis kepada kinerja masing-masing yang mengarah kepada pencapaian cost effectiveness yang tinggi. Hal ini untuk merespon pola anggaran berbasis kinerja dalam mekanisme “block fund”. 6. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Startejik Pembangunan Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda sebagai lembaga perencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan hasil kajian startejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya. Bappeda baru dapat dikatakan berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan adalah baik, rasional dan diterima serta bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Sumedang. Oleh karena itu, Bappeda harus melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja


30

berdaya guna dan berdaya hasil tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh stakeholders dan publik. Untuk itu, diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan dan hasil kajian stratejik harus ditingkatkan melalui peragaan, komunikasi tatap muka, dan media diseminasi lainnya. Peragaan merupakan kegiatan yang mendemonstrasikan keunggulan produk perencanaan dan hasil kajian stratejik melalui penyelenggaraan ruang pamer (show room) dan pameran pembangunan. Sedangkan komunikasi tatap muka merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya dialog antara penyaji yang menyampaikan informasi dan khalayak peserta (stakeholders dan publik). Wadah diseminasi lainnya, antara lain : Warta Bappeda, leaflet, publikasi Bappeda dari hasil-hasil kajian stratejik, TV, dan radio. 7. Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator, Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Peran Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut : a. Selaku Motivator, Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, yang diorientasikan kepada perubahan kondisi masyarakat Sumedang yang lebih maju. Dengan demikian Bappeda harus mampu menjadi motor penggerak di daerah untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia baik di lingkungan internal dan eksternal dalam menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. b. Selaku Koordinator, perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam mengkoordinasikan perencanaan antar SOPD di tingkat kabupaten tetapi juga penganggaran dan pelaksanaannya. c. Selaku Failitator, Bappeda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi termasuk pihak swasta. d. Selaku Komunikator, Bappeda diharapkan secara aktif melakukan sosialisasi tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik melalui berbagai media diseminasi. e. Selaku Administrator, Bappeda diharapkan : (1) terus meningkatkan kualitas pengelolaan tahapan/proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;


31

(2) secara aktif menyusun dan menginformasikan sistem prosedur pelaksanaan; (3) peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pembangunan; dan (4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan APBD dan APBN. f. Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta dalam menentukan

kebijakan-kebijakan

pembangunan

daerah.

Baik

kebijakan

pembangunan jangka panjang, menengah dan Karya Rencana Tahunan, harus mampu berperan sebagai motivator penggerak untuk memberdayakan segala sumber-sumber daya di lingkup Bappeda.

3.4 Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi ke Depan Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda kedepan diharapkan memliki kemampuan perencanaan yang profesional, amanah dan aspiratif. Untuk itu kedepan : 1. Bappeda harus mampu menjadi pilar utama, yang secara profesional melaksanakan dan mengkoordinasikan

tugas dan fungsi dalam menyusun perencanaan makro

strategis daerah yang dilandasi oleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan yaitu berupa data dan fakta mengenai realita persoalan yang tengah dihadapi Sumedang saat ini dan masa yang akan datang. 2. Bappeda harus mampu memastikan bahwa perencanaan yang disusun memperhatikan dengan seksama berbagai aspirasi stakeholders daerah, termasuk didalam prosesnya memberikan ruang bagi partisipasi publik seluas-luasnya. 3. Bappeda harus mampu memastikan bahwa kualitas hasil perencanaan yang disusun memenuhi prinsip obyektifitas dan rasionalitas untuk dapat dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan arah dan pedoman dalam melaksanakan aktifitas pembangunan di daerah 4. Bappeda harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat di jabarkan (breakdown) kedalam perencanaan yang bersifat teknis operasional untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari target-target yang ditetapkan dapat dicapai. 5. Bappeda harus memastikan pula proyeksi kapasitas sumber daya (resources) yang diperlukan dalam aktifitas pembangunan daerah yang dalam tahapan implementasinya penganggarannya bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga


32

diharapkan pencapaian target-target sasaran yang akan dicapai dapat dipenuhi sesuai kebutuhan secara proporsional 6. Bappeda harus melakukan fasilitasi dan advokasi dalam proses penyusunan perencanaan teknis pada tingkat SKPD yang diterjemahkan dalam Renstra SKPD, dan Renja SKPD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan berdasarkan urusan masingmasing yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dapat dijabarkan secara teknis dan selanjutnya dapat menjamin tercapainya terget-target capaian sasaran yang telah ditetapkan. 7. Bappeda harus mampu melakukan aktifitas pengawasan dan pengendalian secara efektif melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap dokumen perencanaan yang telah dibuat baik yang bersifat makro strategis (RPJPD, RPJMD, Renstra masing-masing SKPD) maupun yang bersifat mikro atau tahunan (RKPD, dan Renja SKPD) dalam proses implementasinya, apakah prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (terjaga sinergisitasnya).


33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Bappeda Untuk menjadikan BAPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan yang profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah Visi BAPEDA Kabupaten Sumedang sebagai berikut : “BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI LEMBAGA PERENCANA PROFESIONAL,

DAN

PENGENDALI

PEMBANGUNAN

DAERAH

YANG

AMANAH DAN PARTISIPATIF TAHUN 2013 DALAM

MENCAPAI VISI DAERAH ”. Visi Bapeda sebagaimana tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2013 untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan “ke arah mana organisasi akan dibawa” dan “bagaimana pelayanan harus diselenggarakan”. Visi tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat terhadap dinamika kehidupan, citra dan peran organisasi, serta kepekaannya pada situasi yang ada. Dengan demikian maka diharapkan dapat memberi motivasi, menggetarkan dan menyegarkan setiap anggota organisasi dalam hal : a. membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi; b. memperjelas perlunya eksistensi organisasi; c. meletakkan ukuran-ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan bagi masyarakat. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam mencapai visi sebagaimana dimaksud, berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di atas, adalah : 1.

Profesional, yaitu : Azas yang mengutamakan kehlian yang berlandaskan etika perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau;


34

2.

Amanah, yaitu : Azas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan perencanaan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan merupakan kepercayaan dari masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum dan moral.

3.

Parsitipatif, yaitu : Melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan publik dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Mengacu kepada visi tersebut di atas, diharapkan seluruh aparatur BAPPEDA dan

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Daerah, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, serta urusan/kewenangan dalam upaya pencapaian visi BAPPEDA, maka ditetapkan Misi BAPPEDA.

4.2 Misi Bappeda Mengacu kepada Visi Bappeda sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Bappeda Kabupaten Sumedang disusun sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda 2. Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah

4.3 Strategi Bappeda Untuk mencapai visi dan misi, Bappeda merumuskan strategi pencapaian visi sebagai berikut : 1.

Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran terpadu, didukung sinergitas unsur organisasi

2.

Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, didukung data dan informasi yang akurat, valid serta perencanaan tata ruang yang baik

3.

Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial, fisik, ekonomi, tata ruang


35

4.4 Kebijakan Bappeda Dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi, Bappeda menetapkan beberapa kebijakan organisasi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Bappeda 2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda 3. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan desa 4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan 5. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan tata ruang 6. Menyusun perencanaan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sosial 7. Menyusun Perencanaan peningkatan kesempatan kerja 8. Menyusun Perencanaan ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja daerah 9. Menyusun Perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin 10. Menyusun Perencanaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan daerah dan desa 11. Menyusun Perencanaan sumber daya alam pertanian daerah 12. Menyusun Perencanaan peningkatan potensi dan investasi pariwisata daerah 13. Menyusun Perencanaan pembangunan UKM berbasis potensi unggulan daerah 14. Menyusun Perencanaan tata ruang 15. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah irigasi daerah 16. Menyusun Perencanaan persiapan pembangunan jalan tol, dan waduk Jatigede 17. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perkotaan 18. Menyusun Perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur daerah strategis 19. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perhubungan 20. Menyusun Perencanaan sumber daya alam energi dan mineral


36

4.5 Tujuan dan Sasaran Bappeda Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan pokok yang hendak dicapai oleh BAPEDA Kabupaten Sumedang pada tahun 2013 adalah : “Mantapnya rencana pembangunan daerah secara terpadu, amanah, dan partisipatif berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian yang cermat, tepat dan akurat dalam mencapai visi daerah”. Mengacu kepada tujuan pokok sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran dari setiap misi BAPPEDA Kabupaten Sumedang, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai tiga tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan pula sasarannya untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya. Adapun tujuan dan sasaran dari 3 (tiga) misi tersebut adalah sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda Tujuan :

Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan administrasi umum Bappeda

1.

Pengelolaan ketatausahaan Bappeda

2.

Pengelolaan kepegawaian Bappeda

2. Meningkatnya pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda

1.

Pengelolaan keuangan Bappeda

2.

Pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda

Misi kedua : Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas daerah dan desa


Sasaran : perencanaan 1. Penyusunan daerah

rencana

kerja

pemerintah

37

2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Supervisi penyusunan rencana strategis, rencana kerja SKPD dan Desa 4. Supervisi penyusunan RKA, DPA SKPD

2. Meningkatnya pengelolaan data dan 1. Pengumpulan dan analisa data perencanaan informasi perencanaa pembangunan daerah 2. updating data profile desa 3. Penyusunan dan analisa Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 4. Penyusunan dan analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah ( SUSEDA ) 5. peremajaan perpustakaan Bappeda 3. Meningkatnya pengendalian pembangunan dan tata ruang

1. Pengendalian pembangunan daerah 2. pengendalian pemanfaatan tata ruang 3. pengendalian pembangunan daerah yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN 4. Evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

Misi Ketiga : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tujuan :

Sasaran :

1. Tersusunya perencanaan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sosial

1. Perencanaan dan analisa pembangunan pendidikan 2. Perencanaan dan analisa pembangunan kesehatan Perencanaan dan analisa pembangunan kesehatan 3. Perencanaan dan analisa pembangunan kebudayaan

2. Tersusunya perencanaan kerjasama 1. pembangunan peningkatan investasi


Buku Sumedang dalam angka dan Profile Sumedang

38

3. Tersusunya Perencanaan peningkatan 1. kesempatan kerja

Kajian pengembangan ekonomi lokal partisipatif di sekitar kaw.waduk jatigede

2.

Kajian kompetensi tenaga kerja lokal dengan ketersediaan lapangan kerja di Zona industri cimanggung

3.

Kajian kesiapan sosioekonomi masyarakat di sekitar trase jalan tol Cisumdawu

4.

Kajian pengembangan keuangan desa

lembaga

4. Tersusunya Perencanaan ketersediaan 1. sumber daya manusia dan tenaga kerja daerah

Perencanaan dan analisa kependudukan

5. Tersusunya Perencanaan peningkatan 1. kesejahteraan masyarakat miskin

Perencanaan dan penanggulangan kemiskinan

6. Tersusunya Perencanaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan daerah dan desa

analisa

1. Perencanaan dan analisa pemerintahan 2. Pengembangan geografis

sistem

informasi

3. Penyusunan Data Spasial daerah 4. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Pengembangan Situs Bappeda 6. Pengembangan e-library 7. Rencana Pembangunan Menengah Daerah 2013-2018

Jangka

8. Rencana Strategis Bappeda 2013-1018 9. Standar Pelayanan Minimal Daerah 7. Tersusunya Perencanaan sumber daya 1. alam pertanian daerah

Perencanaan dan analisa Pertanian

8. Tersusunya Perencanaan pembangunan 1. agrobisnis 2.

pembangunan agrowisata Sumedang

9. Tersusunya Perencanaan peningkatan 1. potensi dan investasi pariwisata daerah

obyek dan daya tarik wisata kawasan waduk jatigede

2.


terapan Sumedang

pusat RIPP

kawasan

agroteknobis

kebudayaan sumedang dalam

39

10. Tersusunya Perencanaan pembangunan 1. UKM berbasis potensi unggulan daerah

Perencanaan dan analisa Perindustrian dan Perdagangan

11. Tersusunya Perencanaan 1. penanggulangan daerah rawan bencana alam

Perencanaan dan analisa Penanggulangan Bencana Alam

12. Tersusunya Perencanaan tata ruang

1.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW )

2.

Rencana Umum Kawasan Lindung

3.

taman kota dan ruang terbuka hijau Sumedang

4.

evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan

5.

evaluasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Sumedang

1.

Rencana Umum Irigasi Daerah

13. Tersusunya Perencanaan wilayah irigasi daerah

prasarana

14. Tersusunya Perencanaan wilayah jalan daerah

prasarana 1.

Rencana Umum Jalan

2.

rencana umum penumpang

angkutan

umum

3.

rencana umum terminal transportasi jalan

4.

rencana umum terminal barang

15. Tersusunya Perencanaan persiapan 1. pembangunan jalan tol, dan waduk Jatigede 2.

Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) koridor jalan tol tahap II

16. Tersusunya Perencanaan wilayah perkotaan

prasarana 1.

perencanaan dan analisa pengelolaan sampah dan limbah

2.

perencanaan dan analis pengelolaan air bersih dan air minum


Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Kawasan Waduk Jatigede

40

17. Tersusunya Perencanaan kerjasama 1. pembangunan infrastruktur daerah strategis 2.

18. Tersusunya Perencanaan wilayah perhubungan

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jatinangor

3.

perencanaan pembangunan industri Ujungjaya

4.

Pembangunan Pusat Pemerintahan berbasis budaya Sumedang

5.

perencanaan perkotaan

pembentukan

Kawasan

prasarana 1.

perencanaan Jatinangor

pembangunan

terminal

19. Tersusunya Perencanaan sumber daya 1. alam energi dan mineral


Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Zona Industri Jatinangor-Cimanggung

kawasan

perencanaan dan analisa pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah

41

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Program Bappeda Lima Tahun ke Depan Untuk melaksanakan visi dan misi Bappeda lima tahun ke depan dan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, bappeda menetapkan program lima tahun kedepan sebagai berikut : 1.

Pengelolaan Administrasi Umum Bappeda

2.

Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Bappeda

3.

Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah

4.

Pengembangan Data dan Informasi /Statistik Daerah

5.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

6.

Kerjasama Pembangunan

7.

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

8.

Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

9.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10. Litbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan Daerah 11. Litbang Masalah Strategis Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat 12. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13. Perencanaan Penanggulangan Daerah Rawan Bencana Alam 14. Perencanaan Tata Ruang 15. Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar 16. Pengendalian tata ruang 1.2 Kegiatan Bappeda Lima Tahun ke Depan Agar dapar merealisasikan program-program Bppeda lima tahun ke depan, di susun kegiatan-kegiatan yang mendukung program sebagai berikut : 1. Pengelolaan Administrasi Umum Bappeda Terdiri dari kegiatan : a. Pengelolaan ketatausahaan Bappeda b. Pengelolaan kepegawaian Bappeda c. Pengelolaan Keuangan Bappeda d. Pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

41

2. Pengelolaan Perencanaan Program dan Kegiatan Bappeda Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan rencana strategis kerja Bappeda b. Penyusunan RKA dan DPA Bappeda c. Pengendalian kegiatan Bappeda d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah Terdiri dari kegiatan : a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, serta penyusunan dan penetapan RKPD b. Asistensi Penyusunan renja,RKA,DPA SKPD c. Bintek Metodologi Penelitian d. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa 4. Pengembangan Data dan informasi/Statistik Daerah Terdiri dari kegiatan : a. Updating data perencanaan pembangunan daerah b. Penyusunan profil daerah c. Penyusunan dan analisa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) d. Penyusunan dan analisis Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan IPM 5. Peningkatan kapasitas Kelembagaaan perencanaan pembangunana daerah Terdiri dari kegiatan : a. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah b. Pengendalian pembangunan daerah yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terdiri dari kegiatan : a. Penguatan Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD) b. Koordinasi antar daerah penataan ruang wilayah perbatasan c. Pemantauan perubahan iklim 7. Kerja sama Pembangunan Terdiri dari kegiatan : a. Program keberlanjutan PKK IPM Generasi III berbasis Gemar b. Penunjang operasional tim PNPM 8. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terdiri dari kegiatan : Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

42

a. Penyusunan Masterplan Pendidikan Kebupaten Sumedang b. Analisis kebutuhan Prasarana Pendidikan Dasar 9. Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Terdiri dari kegiatan : a. Fasilitasi Jarlitbang pendidikan dan kesehatan 10. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Sumedang 11. Pengembangan data dan informasi /Statistik Daerah Terdiri dari kegiatan : a. Pembuatan Sumedang dalam Angka b. Penyusunan Masterplan Pembangunan Teknologi Informasi Daerah 12. Perencanaan pembangunan Ekonomi Terdiri dari kegiatan : a. Analisa Marko Ekonomi 13. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terdiri dari kegiatan : a. Diseminasi Perencanaan Sumedang Puseur Budaya Pasundan b. Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Kampung Sunda 14. Litbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan Daerah Terdiri dari kegiatan : a. Kajian pengembangan ekonomi lokal partisifatif di sekitar kawasan Waduk Jatugede b. Kajian kesiapan sosio ekonomi masyarakat di sekitar Trase Jalan Tol Cisumdawu c. Kajian pengembangan lembaga keuangan desa 15. Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat Terdiri dari kegiatan : a. Kajian kompetensi tenaga kerja lokal dengan ketersediaan lapangan kerja di Zona Industri Cimanggung 16. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan kependudukan daerah Kabupaten Sumedang b. Penyusunan Masterplan penanggulangan kemiskinan Berbasis Budaya Kabupaten


43

17. Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan Pemerintahan Berbasis Budaya b. Penyusunan Masterplan Pengembangan Otonomi Desa 18. Pengembangan data dan informasi /Statistik Daerah Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Data Spasial daerah b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah c. Pengembangan Situs Bappeda d. Updating Profil Desa e. Updating situs Bappeda f. Pengembangan e-library 19. Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaaan pembangunan daerah Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 b. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda 2013-2018 c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Sumedang 20. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan Pertanian Sumedang b. Pengembangan pilot project teknologi terapan kawasan agroteknobus Sumedang c. Sinergi Pemberdayaan potensi masyarakat agribsnis d. Penyusunan feasibilty study pembangunan obyek dan daya tarik wisata Kawasan Waduk Jatigede 21. Perencanaan pembangunan Ekonomi Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan Perindustrian dan Perdagangan Sumedang 22. Perencanaan penanggulangan daerah rawa bencana alam Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Bencana Alam Sumedang 23. Perencanaan Tata Ruang Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumedang b. Penyusunan Rencana Umum Kawasan Lindung Sumedang Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

44

c. Fasilitas legal aspek tata ruang d. Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah e. Koordinasi penyelesaian masalah lingkungan hidup f. Pemetaan ruang terbuka hijau g. Penyusunan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Sumedang h. Penyusunan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Sumedang 24. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Rencana Umum Irigasi Daerah Kabupaten Sumedang b. Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Jalan Kabupaten Sumedang c. Penyusunan Rencana Umum Jangka Menengah Jalan Kabupaten Sumedang d. Penyusunan Rencana Umum Angkutan Umum Penumpang Kabupaten Sumedang e. Penyusunan Rencana Umum Terminal Transportasi Jalan Kabupaten Sumedang f. Penyusunan Rencana Umum Terminal Barang Kabupaten Sumedang 25. Perencanaan tata ruang Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Koridor Jalan Tol Tahap II b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Waduk Jatigede c. Penyusunan RDTR Koridor Jalan Tol Tahap II d. Penunjang rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu 26. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan masterplan pengelolaan sampah dan limah b. Penyusunan masterplan pengelolaan air bersih dan air minum 27. Perencanaan tata ruang Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Zona industri Jatinangor Cimanggung b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jatinagor c. Penyusunan Bussiness Plan Pembangunan Kawasan Industri Ujungjaya Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013

45

28. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangnan daerah Terdiri dari kegiatan : a. Pensunan Review Pembanggunan Pusat Pemerintahan berbasis budaya Sumedang 29. Pengembangan kota-kota menengah dan besar Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Feasibility study pembentukan Kawasan perkotaan 30. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Terdiri dari kegiatan : a. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah b. Penyusunan Masterplan Potensi Dan Rencana Pembangunan Air Baku Untuk Pertanian Dan Air Bersih Untuk Masyarakat


46

BAB VI PENUTUP

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2008-2013 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) 2009, maka Penyusunan Rencana Strategis BAPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan Rencana Strategis SKPD yang harus bersinergi dan terpadu dalam berkoordinasi mengenai program dan sasaran kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pengembangan bentukbentuk ukuran atau indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi indicator kinerja tersebut, yang akan diakumulasikan dan integrasikan sehingga menghasilkan sinergitas. Renstra Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 merupakan upaya dalam kesatuan gerak dan langkah

aparatur perencanaan yang mengedepankan nilai-nilai :

professional, amanah, aspiratif dan partisipatif, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien efektif guna menjamin eksistensi BAPEDA di masa mendatang. Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJPMD 2009-2013 merupakan bahan muatan inti untuk penuangan Visi dan Misi Renstra BAPEDA Tahun 2009-2013, dijabarkan ke dalam tiga misi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh BAPEDA dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Tugas pokok dan fungsi organisasi;

2.

Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Sumedang seperti RPJPD 2005-2025, rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013 dan rancangan awal RKPD 2009;

3.

Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan; serta

4.

Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.


47

Renstra Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 ayat (2), (3), (4), dan (5) serta Pasal 28. Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh BAPPEDA sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah dalam memaduserasikan perencanaan makro strategis dengan perencanaan teknis operasional dimasing-masing SKPD sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 20092013.

Sumedang,

2009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Kepala,

Ir. H. DEDE HERMASAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 195707121981031011


48

MATRIK RENSTRA SKPD TAHUN 2009 - 2013 NO

MISI

STRATEGI

Meningkatkan Menyelenggarakan Kapasitas kelembagaan perencanaan dan Bappeda penganggaran terpadu, didukung sinergitas unsur organisasi

KEBIJAKAN

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatkan Terlaksananya pengelolaan Jumlah surat keluar pengelolaan administrasi administrasi umum umum Bappeda Bappeda

Peningkatan Frekuensi kehadiran pegawai Peningkatan Penyerapan dana APBD peningkatan jumlah aset Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran Bappeda

Realisasi kegiatan Peningkatan Penyerapan dana APBD Realisasi kegiatan Realisasi kegiatan

Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah

Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, didukung data dan

Meningkatkan kualitas Terlaksananya rencana perencanaan daerah dan kerja Bappeda desa

Tersusunnya dokumen RKPD

PROGRAM Pengelolaan administrasi umum Bappeda

KEGIATAN Pengelolaan ketatausahaan Bappeda

Pengelolaan kepegawaian Bappeda Pengelolaan keuangan Bappeda Pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda Penyusunan rencana Pengelolaan strategis kerja Bappeda perencanaan program dan kegiatan Bappeda Penyusunan RKA dan DPA Bappeda Pengendalian kegiatan Bappeda Evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, serta Kelembagaan penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah penetapan RKPD 2011

2009 391,828

PEMBIAYAAN TAHUN 2010 2011 2012 431,011 474,112 521,523

2013 573,675

30,748.5

33,823.4

45,018.9

37,205.7

40,926.3

13,752

15,127

16,640

18,304

20,134

723,950

796,345

875,980

963,577

1,059,935

8,940 10,000

300,000

14,000 11,000

12,100

13,310

14,641

10,000

11,000

12,100

13,310

15,000

16,500

18,150

19,965

400,000

440,000

484,000

532,400

55,000

60,500

66,550

73,205

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa

Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan

Realisasi kegiatan SKPD

Asistensi penyusunan renja, RKA, DPA SKPD

Dokumen perencanaan pembangunan desa RPJMDes Tenaga perencana terlatih

Fasilitasi perencanaan pembangunan desa

Data yang terkumpul dan teranalisis

Bintek Metodologi Penelitian Updating data perencanaan pembangunan daerah

50,000

55,000

60,500

66,550

50,000

62,138

85,500

95,500

105,050

Data yang terupdate

Penyusunan profil daerah

150,000

45,830

50,413

55,454

61,000

Dokumen PDRB

Penyusunan dan analisa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

175,000

192,500

211,750

232,925

256,218

250,000

300,000

330,000

363,000

399,300

Tersedianya data perkembangan IPM

Jumlah buku yang diremajakan/buku yang ada


Pengembangan data dan informasi /Statistik Daerah

400,000

Penyusunan dan analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan IPM

1

NO

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN Meningkatkan pengendalian pembangunan dan tata ruang

SASARAN Berkurangnya angka penyimpangan pelaksanaanperencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang

INDIKATOR

PROGRAM

Peningkatan kapasitas Jumlah penurunan penyimpangan dan penilaian Kelembagaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah Jumlah penurunan penyimpangan program/program total

KEGIATAN

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah

2009

100,000

PEMBIAYAAN TAHUN 2011 2012

2013

165,000

180,000

195,000

225,000

75,000

82,500

90,750

99,825

100,000

27,500

30,250

33,275

Koordinasi antar daerah penataan ruang wilayah perbatasan

100,000

125,000

150,000

Pemantauan perubahan iklim

180,000

198,000

217,000

275,000

302,500

332,750

Pengendalian pembangunan daerah yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN

Pengendalian Jumlah penurunan pelanggaraan pemanfaatan Pemanfaatan Ruang tata ruang

2010

Penguatan Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah ( BKPRD )

25,000

Monitoring, evaluasi dan koordinasi penataan ruang Sosialisasi, publikasi dan pelatihan penataan ruang Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tersusunnya kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang Terwujudnya sistem informasi keruangan yang handal dan mutahir serta tersosialisasi dengan baik Meningkatnya kapasitas kelembagaan lintas sektor dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang Terkendalinya Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya kerjasama antar daerah perbatasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang) Tersedianya alat pemantauan iklim

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah


Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial, fisik, ekonomi, tata ruang

Menyusun perencanaan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sosial

Meningkatnya Kualitas IPM Kabupaten Sumedang Tersedianya data perkembangan IPM

Kerja sama Pembangunan

Program keberlanjutan PPK IPM Generasi III berbasis Gemar

200,000

250,000

2

NO

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

Terlaksananya PNPM Kabupaten Sumedang Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang

tersedianya perencanaan perintisan wajib belajar12 tahun

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan

Menyusun perencanaan Tersedianya informasi dan kerjasama pembangunan potensi sumedang peningkatan investasi

Menyusun Perencanaan ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja daerah


2009 75,000

PEMBIAYAAN TAHUN 2010 2011 2012 82,500 90,750 99,825

Penyusunan masterplan pendidikan kabupaten sumedang

189,965

Tersedianya data untuk perencanaan peningkatan pelayanan pendidikan Adanya jaringan Litbang Bidang stakeholders pendidikan dan Pemerintahan dan kesehatan Sosial Budaya Dokumen masterplan Perencanaan kesehatan Pembangunan Sosial Budaya

Analisis Kebutuhan Prasarana Pendidikan dasar Fasilitasi Jarlitbang pendidikan dan kesehatan

100,000

Dokumen masterplan kebudayaan

Diseminasi Perencanaan Sumedang Puseur Budaya Pasundan

100,000

Dokumen FS pembangunan kampung sunda

Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Kampung Sunda

150,000

Penilaian Potensi daerah dan lapangan kerja



Dokumen masterplan pembangunan TI

Menyusun Perencanaan Tersedianya perencanaan peningkatan kesempatan pengembangan kerja kesempatan kerja/usaha

KEGIATAN Penunjang operasional tim PNPM

101,500

100,000

Pembuatan Sumedang dalam angka

Perencanaan Analisa Makro ekonomi Pembangunan Ekonomi

Penilaian potensi ekonomi lokal jatigede

Litbang Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan Daerah

30,000

33,000

36,300

39,930

43,923

200,000

150,000

Kajian pengembangan ekonomi lokal partisipatif di sekitar kaw.waduk jatigede

80,828

Penilaian kesiapan masyarakat/dampak tol

Kajian kesiapan sosio ekonomi masyarakat di sekitar trase jalan tol Cisumdawu

91,143

Penilaian potensi lembaga keuangan desa

Kajian pengembangan lembaga keuangan desa

Penilaian kompetensi naker Litbang masalah lokal/lapangan kerja strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat

Kajian kompetensi tenaga kerja lokal dengan ketersediaan lapangan kerja di Zona industri cimanggung Penyusunan masterplan kependudukan daerah kabupaten Sumedang

133,100

280,000

Penyusunan Masterplan pembangunan teknologi informasi daerah


121,000

Penyusunan masterplan kesehatan kabupaten Sumedang

Dokumen Analisa Makro Ekonomi

Meningkatnya ketersediaan Dokumen masterplan kependudukan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan

110,000

2013 109,808

100,000

100,000

400,000

3

NO

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

SASARAN

INDIKATOR

Menyusun Perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh, masyarakat miskin lainnya

Menyusun Perencanaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan daerah dan desa

Meningkatkan kualitas good Meningkatnya peran dan goverment dan clean fungsi kelembagaan goverment pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

PROGRAM

Tersedianya data dan indikator kemiskinan serta penanganannya

2009

Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

PEMBIAYAAN TAHUN 2010 2011 2012 150,000

Penyusunan masterplan pemerintahan berbasis budaya

Penyusunan Review Pembangunan Pusat Pemerintahan berbasis budaya Sumedang

Dokumen masterplan otonomi desa

Penyusunan masterplan pengembangan otonomi desa

200,000

Penyusunan Data Spasial daerah

400,000


Terapan Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terapan situs Bappeda

Pengembangan Situs Bappeda

Updating Profil desa

Updating Profil desa

144,440

450,000

100,000

115,000

130,000

145,000

100,000

110,000

121,000

82,500

90,750

200,000

Update situs Bappeda

Updating situs bappeda

75,000

Terapan e-library

Pengembangan e-library

200,000

Dokumen RPJMD 20131018

Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Dokumen Renstra bappeda 2013-2018 Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government

Dokumen standar pelayanan minimal

Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian

Tersedianya master plan Kaji Terap dan pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah pengembangan

2013

400,000

Dokumen review pembangunan RIPP

Sistem informasi data spasial daerah (IDSD)

Menyusun Perencanaan sumber daya alam pertanian daerah

KEGIATAN Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan berbasis budaya kabupaten Sumedang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20132018

750,000

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda 20131018 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Sumedang

200,000 250,000

Penyusunan Masterplan Pertanian Sumedang

400,000

agribisnis Menyusun Perencanaan Meningkatnya agribisnis pembangunan agrobisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah


peningkatan Penerapan agroteknobis pada agrobisnis sumedang

Pengembangan pilot project teknologi terapan kawasan agroteknobis Sumedang

371,800

408,950

449,845

Kelompok tani terbina

Sinergi Pemberdayaan potensi masyarakat agribisnis

300,000

300,000

300,000

494,830

544,312

4

NO

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

Menyusun Perencanaan peningkatan potensi dan investasi pariwisata daerah

Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah

Menyusun Perencanaan pembangunan UKM berbasis potensi unggulan daerah

Meningkatnya industri kecil Dokumen masterplan dan menengah yang perindustrian dan berbasis potensi daerah perdagangan

Perencanaan Penyusunan Masterplan pembangunan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan Sumedang

Menyusun Perencanaan penanggulangan daerah rawan bencana alam

Meningkatnya kesiapan dini Tersedianya data dan (early warning system) dan informasi daerah rawan mitigasi bencana bencana dan Tertatanya kawasan rawan bencana

Penyusunan Masterplan Perencanaan penanggulangan daerah Penanggulangan Bencana rawan bencana alam Alam Sumedang

Menyusun Perencanaan tata ruang

Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung

Perencanaan tata ruang Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumedang

Tersedianya master plan pengembangan ODTW

Tersedianya RTRW yang serasi dan berkelanjutan

2009

Penyusunan feasibilty study pembangunan obyek dan daya tarik wisata kawasan waduk jatigede

PEMBIAYAAN TAHUN 2010 2011 2012 200,000

2013

400,000

400,000

600,000

Tersedia RDTR Kecamatan Dokumen rencana umum kawasan lindung

Penyusunan Rencana Umum Kawasan Lindung Sumedang

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Fasilitasi legal aspek tata ruang

Jaringan sistem informasi

Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah

Lestarinya kawasan lindung

Koordinasi penyelesaian masalah lingkungan hidup Pemetaan ruang terbuka hijau

Rasio ruang terbuka hijau wilayah kabupaten dan kawasan perkotan Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen penataan ruang

Menyusun Perencanaan Meningkatnya Kondisi prasarana wilayah irigasi Jaringan Irigasi daerah Menyusun Perencanaan prasarana wilayah jalan daerah


Penyusunan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Sumedang Berkurangnya pemanfaatan Penyusunan evaluasi lahan rawan bencana untuk pemanfaatan ruang kawasan budidaya kawasan lindung dan ruang terbuka hijau Sumedang Dokumen rencana umum Perencanaan prasarana Penyusunan rencana irigasi wilayah dan sumber umum irigasi daerah daya alam kabupaten Sumedang

Meningkatnya Kondisi Jalan Dokumen rencana umum dan Jembatan jangka panjang jalan

Penyusunan rencana umum jangka panjang jalan kabupaten sumedang

Dokumen rencana umum jangka menengah jalan

Penyusunan rencana umum jangka menengah jalan kabupaten sumedang

500,000

200,000

750,000

90,250

99,275

109,203

120,123

100,000 100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

5

NO

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

Menyusun Perencanaan persiapan pembangunan jalan tol, dan waduk Jatigede

SASARAN

Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang

INDIKATOR

Dokumen rencana umum terminal transportasi

Penyusunan rencana umum terminal transportasi jalan kabupaten sumedang

Dokumen rencana umum terminal barang

Penyusunan rencana umum terminal barang kabupaten sumedang

RDTR kawasan strategis RDTR kawasan strategis RDTR kawasan strategis

Menyusun Perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur daerah strategis

Meningkatnya Pengelolaan Tersedianya master plan penanganan persampahan Persampahan dan limbah berbahaya di Daerah perkotaan dan kawasan Dokumen masterplan industri pengelolaan air bersih&minum Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

RDTR kawasan strategis

Perencanaan tata ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) koridor jalan tol tahap II Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Waduk Jatigede Penyusunan RDTR Koridor Jalan Tol Tahap II Penunjang rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu Perencanaan prasarana Penyusunan masterplan wilayah dan sumber pengelolaan sampah dan limbah daya alam

Pembentukan kawasan perkotaan

2010

PEMBIAYAAN TAHUN 2011 2012 200,000

200,000

700,000 250,000 700,000 74,000

81,400

89,540

Penyusunan Feasibility study pembentukan Kawasan perkotaan

98,494

108,343

400,000

400,000

500,000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jatinangor Penyusunan Bussiness plan pembangunan kawasan industri Ujungjaya Pengembangan kotakota menengah dan besar

2013

200,000

Perencanaan tata ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Zona Industri JatinangorCimanggung

Dokumen Feasibility study kawasan industri jatigd

Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan

2009

Penyusunan masterplan pengelolaan air bersih dan air minum

RDTR kawasan strategis

Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perhubungan

KEGIATAN Penyusunan rencana umum angkutan umum penumpang kabupaten sumedang

Persiapan pembangunan jalan tol cisumdawu Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perkotaan

PROGRAM

Dokumen rencana umum angkutan umum penump

500,000

250,000

150,000

Dokumen feasibility study terminal Jatinangor Menyusun Perencanaan Meningkatnya cakupan sumber daya alam energi Elektrifikasi Perdesaan dan mineral

Dokumen masterplan sumber daya energi & mineral

Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif Meningkatnya Ketersediaan Dokumen masterplan Air Baku untuk Pertanian potensi dan rencana dan Air Bersih untuk Rumah pembangunan air Tangga


Perencanaan prasarana Penyusunan masterplan pengelolaan energi dan wilayah dan sumber daya alam sumber daya mineral daerah

Penyusunan masterplan potensi dan rencana pembangunan air baku untuk pertanin dan air bersih untuk masyarakat

400,000

200,000

6

NO

MISI

STRATEGI

KEBIJAKAN

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

2009

2010

PEMBIAYAAN TAHUN 2011 2012

2013

6,425,959 7,115,810 7,387,410 8,673,101 8,958,611 Sumedang,………………………………….2009 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Ir. H. DEDE HERMASAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19570712 198103 1 011


7

SUMBER PEMBIAYAAN (APBD Kab., Prop, APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang

Kerjasama pihak ketiga APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang


8

SUMBER PEMBIAYAAN (APBD Kab., Prop,

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang, Pos Anggaran penunjang


9

SUMBER PEMBIAYAAN (APBD Kab., Prop, APBD Kab. Sumedang, Pos Anggaran penunjang APBD Kab. Sumedang dan APBD Propinsi Jabar Rp 750 jt APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APD Propinsi

APD Propinsi

APBD Kab. Sumedang

APD Propinsi

APBD Kab. Sumedang


10


APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

Kerjasama pihak ketiga Rp.200.000


11

SUMBER PEMBIAYAAN (APBD Kab., Prop, APBD Propinsi

APBD Kab. Sumedang

APBD Propinsi

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang


12


APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang

APBD Kab. Sumedang


13

SUMBER PEMBIAYAAN (APBD Kab., Prop,


14

Tabel 2.2 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di Lingkungan Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Unit Kerja 2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliti Sekretariat Bidang Fisik Bidang Ekonomi Bidang Pemerintahan dan Sosial Bidang Data dan Pelaporan UPTB Penelitian dan Pengembangan UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Total

3 1

Golongan IV III II I A B C D E Jml A B C D Jml A B C D Jml A B C D Jml 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - - 1 - 1 0 0 0

0 18 11 9 10

1 3

1 1 1

-

-

-

0 1 1 2 3

4 5 3 4

5 1 1

9

-

1

-

-

-

1

5

1

5

-

-

-

-

-

0

-

-

2

-

-

-

-

-

0

1

1

1

-

-

-

-

1

66

5

4

1

-

-

10

Jumlah PNS

3 1 1

1 2 1 -

0 13 8 5 6

3 1 1

-

1 1 -

1 -

0 4 2 1 1

-

-

1 -

-

0 0 0 1 0

1

7

-

-

1

-

1

-

-

-

-

0

2

1

3

-

-

1

1

2

-

-

-

-

0

1

-

-

2

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

22

9

7

6

44

5

4

2

11

-

-

1

-

1



11

Tabel 2.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Lingkungan Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unit Kerja 2 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peneliti Sekretariat Bidang Fisik Bidang Ekonomi Bidang Pemerintahan dan Sosial Bidang Data dan Pelaporan UPTB Penelitian dan Pengembangan UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Total

Pendidikan SLTA SLTP 8 9 -

S3 3 -

S2 4 1

S1 5 -

D3 6 -

D2 7 -

-

6 2 2 4 2 3 -

5 6 5 5 6 2

1 1 1 -

-

6 3 1 1 1 -

0

20

1 30

3

0

12

Jumlah

SD 10 -

Non SD 11 -

Data Tdk Ada 12 -

1 -

-

-

-

0 18 11 9 10 9 5 2

1

0

0

0

1 66

13 1



12

Renstra BAPPEDA Tahun

Recommend Documents