(RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA (RENSTRA) TAHUN 2016-2021 2016

DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245 Telp. (031) 3956708, 395709 / Fax. (031) 3956710 Gresik

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.245  3986709 3986708 Fax. 3986710 GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK Menimbang

: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu

menetapkan Rencana Strategis Dinas

Koperasi

Kecil

Usaha

Menengah

Perindustrian

dan

Perdagangan Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Perimbangan

Nomor

Keuangan

33

Tahun

antara

2004

Pemerintah

tentang Pusat

dengan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Rencana

Nomor 17

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 ; 4. Undang-Undang Penataan Ruang;

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah keduakalinya

dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun 2015; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan

kepada

Pemerintah,

Pemerintahan Laporan

Daerah

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

Tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008

tentang

Kabupaten

Organisasi

Gresik

beberapakali

terakhir

Perangkat

sebagaimana dengan

Daerah

telah

diubah

Peraturan

Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 33. Keputusan Bupati Nomor

Tahun 2016 tentang

Ketetapan Rencana Strategis Perangkat Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN:

Daerah

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS

KOPERASI

PERINDUSTRIAN

USAHA

DAN

KECIL

MENENGAH

PERDAGANGAN

KABUPATEN

GRESIK TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN FUNGSI BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS

Pasal 2 Uraian

Rencana

Pembangunan

Strategis

Badan

Perencanaan

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-

2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3 Rencana Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di

: Gresik

Pada tanggal

:

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKH. NAJIKH , MM Pembina Utama Muda NIP. 19680412 199203 1 011

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN GRESIK NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 merupakan

Rencana pembangunan jangka menengah

yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang disusun setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah : 1. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2016-2021

Page 1

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ” ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya

mengamanatkan

pasal

Satuan

151

Kerja

ayat

Perangkat

(1)

dan

Daerah

(2)

yang

menyusun

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 6. Keputusan Bupati Nomor

Tahun 2016 tentang Ketetapan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Koperasi

Usaha

Kecil

Menengah

Perindustrian

dan

Perdagangan dalam kurun waktu lima tahun. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dinas melalui misi yang ditetapkan.


Page 2

1.4. Sistematika Penulisan Bab

I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

KABUPATEN GRESIK 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur

2.2.

Sumber Daya

Bab III ISU-ISU STRATEGIS 3.1.

Identifikasi Permasalahan

3.2

Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah

3.3

Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab V

4.1.

Visi dan Misi

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN GRESIK


Page 3

1.5 Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara RENSTRA SKPD dengan

Dokumen-Dokumen

Perencanaan

Pembangunan dan

Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. KETERKAITAN RESNTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA

5 th

20 th

RPJP DAERAH

Pedoman

RPJM DAERAH

1 th

Pedoman

Pedoman

RENSTRA SKPD

UU. No. 25/04 SPPN

RKP DAERAH

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

RINCIAN APBD

Diacu

Pedoman

RENJA SKPD

Pedoman

UU. No. 71/03 KN


Page 4

Sedangkan alur proses penyusunan Renja SKPD sebagaimana terlihat

pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2. ALUR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD RENSTRA SKPD Forum SKPD

Renja SKPD

Musrenbang Kec

Hasil

Ranc RKPD

Musrenbang Kab

RPJMD

RKPD

APBD

BAB II


Page 5

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Kepala Dinas membawahkan sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu: 1) Bidang Perkoperasian; 2) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah; 3) Bidang Perindustrian; 4) Bidang Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri; 5) Bidang Perdagangan; a. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan b. Bidang Perkoperasian, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: 1) Seksi Kelembagaan Koperasi 2) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi; 3) Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Permodalan Koperasi; c. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu; 1) Seksi Peningkatan Iklim Usaha; 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah; 3) Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah; d. Bidang Perindustrian, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: 1) Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; 3) Seksi Pengawasan Industri; e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:


Page 6

1) Seksi Pembinaan Usaha Industri; 2) Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri; 3) Seksi Fasilitasi Kemitraan Industri; f. Bidang Perdagangan, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: 1) Seksi Usaha Perdagangan; 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal; g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008,

Dinas

Koperasi

Usaha

kecil

Menengah,

Perindustrian

dan

perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

perkoperasian,

Perindustrian,

pemberdayaan

Pembinaan

dan

Usaha

Pengembangan

Kecil

Menengah,

Industri

serta

Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah

Perindustrian

dan

Perdagangan

menyelenggarakan

fungsi: 1) Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

koperasi,

usaha

kecil

menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; 2) Pelaksanaan pembinaan bidang perkoperasian, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; 3) Pengkoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; 4) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


Page 7

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1. Struktur Orgsanisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL

Bidang Perkoperasian

UPT PASAR KOTA, BARU GRESIK UTARA DAN SELATAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Keuangan

Bidang Pemberdayaan UKM

Bidang Perindustrian

Bidang Perdagangan

Subbidang Pemberdayaan UKM

Subbidang Sarana & Prasarana Industri

Subbidang Perlindungan Konsumen & Metrolegal

Subbidang Kelembagaan Koperasi

Subbidang Peningkatan Iklim Usaha

Subbidang Pendaftaran & Info Industri

Subbidang Pembinaan & Pengawasan

Subbidang Pembinaan Usaha Industri

Subbidang Fasilitasi Kerjasama & Permodalan Koperasi

Subbidang Fasilitasi Permodalan UKM

Subbidang Pengawasan Industri

Subbidang Usaha Perdagangan

Subbidang Fasilitasi Kemitraan Industrii

Subbidang Pembinaan Usaha Koperasi

Bidang Pembinaan & Pengembangan Industri

Subbidang Standarisasi & Teknologi Industri

Adapun tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Gresik No. 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Tugas dan Tata Kerja adalah sebagai berikut;


Page 8

1) Kepala Dinas Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan

tugas

pembantuan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten; b. Pelaksanaan

kebijakan

pengembangan

koperasi,

usaha

kecil

menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; c. Pelaksanaan pembinaan bidang perkoperasian, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; d. Pengesahan

pembentukan,

penggabungan

dan

peleburan,

serta

pembubaran koperasi melalui perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi; e. Pengkoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; g. Pelaksanaan pengembangan pasar, penataan, pengelolaan potensi pasar dan pedagang kaki lima; h. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, melalui pengembangan


Page 9

sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; i. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat,

kearsipan,

administrasi

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan; b. Pelayanan

administrasi

umum,

ketatausahaan,

kearsipan

dan

dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas; f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Koperasio, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; g. Pengkoordinasian

dan

penyusunan

laporan

hasil

pelaksanaan

program dan kegiatan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Koperasi Bidang Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Page 10 Kab. Gresik 2016-2021

fasilitasi kerjasama dan permodalan koperasi. Dalam melaksanakan tugas, bidang perkoperasian menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan konsep rumusan kebijakan pembinaan kelembagaan, legalisasi

pendirian

koperasi,

pengendalian

dan

pengawasan

kelembagaan koperasi; b. Penyusunan koperasi,

pedoman

pembinaan

operasional usaha

dan

pembentukan fasilitasi

kelembagaan

kerjasama

dan

permodalan koperasi; c. Pelaksanaan pembinaan manajemen kelembagaan dan usaha koperasi; d. Pelaksanaan

fasilitasi

pembentukan,

penggabungan

dan

peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten; e. Pelaksanaan

pengesahan

dan

pengumuman

akta

pendirian

koperasi dalam wilayah kabupaten; f. Pelaksanaan fasilitasi usaha, kerjasama dan permodalan koperasi; g. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan,

pembagian dan perubahan bidang

usaha koperasi dalam wilayah kabupaten; h. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan urusan usaha kecil dan menengah dalam peningkatan iklim usaha, pemberdayaan dan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;


Page 11

b. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan iklim uaha, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan fasilitasi kerja sama usaha serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; c. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan fasilitasi permodalan usaha kecil menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; d. Pembentukan dan pembinaan wadah koordinasi pembinaan usaha pengusaha kecil dan menengah dan fasilitasi permodalan dan kerja sama usaha pengusaha kecil menengah serta Pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; e. Pelaksanaan fasilitasi usaha dan

peningkatan kualitas produk

usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; f. Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pengembangan

dan

pembangunan sarana usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; g. Pelaksanaan fasilitasi penyehatan iklim usaha, kewirausahaan dan akses permodalan usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; h. Penyelenggaraan

pengendalian

iklim

usaha

dan

perluasan

pemasaran usaha kecil dan menengah; i. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran, promosi dan pameran hasil usaha pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; j. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan wadah kelompok pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


5) Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan perindustrian yang meliputi pendaftaran dan informasi industri, sarana dan prasarana industri serta pengawasan perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Perindustrian

menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan industri kecil dan menengah; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perindustrian; c. Pembinaan

dan

pengawasan

industri

dalam

pencegahan

pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten; d. Penyusunan

tata

ruang

industri

pengembangan

pusat-pusat

industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri kecil menengah) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi). e. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi; f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengawasan perindustrian; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan industri yang meliputi pembinaan usaha

industri, standarisasi dan teknologi

industri dan fasilitasi kemitraan industri. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri fungsi:


a. Penyusunan rumusan

kebijakan, program dan kegiatan bidang

pembinaan dan pengembangan industri; b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri; c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan industri kecil menengah; d. Pemberian fasilitas usaha dan perlindungan kepastian terhadap usaha pengembangan industri kecil menengah; e. Pelaksanaan promosi, perluasan pemasaran produk industri dan pengembangan jaringan dalam penerapan teknologi di bidang industri; f. Penerapan standar kompetensi

sumber daya manusia dan

kepelatihan industri dan aparatur pembina industri di kabupaten; g. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank serta fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan

industri besar serta sektor

ekonomi lainnya di kabupaten; h. Pelaksanaan hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Perdagangan Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perdagangan yang meliputi usaha perdagangan, pembinaan dan

pengawasan

serta

perlindungan

konsumen

dan

metrologi

legal.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan fungsi: a. penyusunan rumusan

kebijakan, program dan kegiatan bidang

perdagangan; b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan; c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang perdagangan;


d. pemberian fasilitas usaha perdagangan dan perlindungan kepastian terhadap usaha perdagangan pengembangan ekspor dan impor; e. pembinaan

dan

pengawasan,

monitoring

dan

evaluasi

serta

pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala

kabupaten

(Surat

Izin

Usaha

Perdagangan

Minuman

Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk

Minuman Beralkohol mengandung

Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau); f. pengkoordinasian

pelaksanaan

pengawasan

terhadap

usaha

perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; g. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap usaha perdagangan, penerapan perlindungan konsumen dan metrologi; h. pelaksanaan pengkoordinasian terhadap penegakan ketentuan perlindungan konsumen dan upaya

hukum dalam pelanggaran

terhadap perlindungan konsumen dan/atau metrologi legal; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.


2.2. Sumber Daya 2.2.1.Sumber Daya Manusia Jumlah personil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah sebanyak 155 orang yang terdistribusi sebagai berikut : Jumlah

Bagian

Personil

Kepala Dinas

1

Sekretariat

10

Bidang Perkoperasian

6

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

9

Bidang Perindustrian

7

Bidang Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri

6

Bidang Perdagangan

9

UTPD Pasar Kota

11

UPTD Pasar Baru

14

UPTD Pasar Sidomoro

3

UPTD Pasar Giri

1

UPTD Pasar Driyorejo

4

UPTD Pasar Sidayu

3

UPTD Pasar Dukun

2 84

Jumlah

2.2.2.Fasilitas Pendukung Fasilitas Pendukung di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut: Fasilitas Pendukung Kendaraan Roda 4

Kendaraan Roda 2

Jumlah

(Rusak )

8

(Baik )

5

(Rusak )

18

(Baik )

17


Komputer

Monitor LCD

(Rusak )

41

(Baik)

30

(Rusak)

1

(Baik)

4

Laptop Printer

9 ( Rusak )

25

( Baik )

35


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan A. Permasalahan Sekretariat 1. Kurangnya koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan belum sesuai harapan; 2. Kurangnya koordinasi antar bidang; 3. Kurang mendukungnya biaya operasional dalam bidang kendaraan; 4. Tidak

adanya

tempat

penyimpanan

Asset

khusus

di

Dinas

Koperindag ( Gudang); 5. Kurangnya pemahaman SDM di keuangan tentang pembuatan jurnal.

B. Permasalahan Bidang Perkoperasian 1. Pelayanan

pengesahan

Akta

pendirian

koperasi,

perubahan

Anggaran dasar, pembubaran koperasi, penggabungan koperasi bukan merupakan perijinan namun sebagai pengesahan saja. Dengan terbitnya Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perijinan di Kabupaten Gresik dirasa kurang sesuai dengan pelayanan tersebut diatas, karena itu mohon adanya perubahan perbaikan sesuai amanat Pemerintah Pusat ( Menteri Koperasi ); 2. Kurangnya dana pembinaan Koperasi dari APBD II tahun 2016 Dana pembinaan Koperasi hanya ± Rp 1.500.000.000,- sementara jumlah koperasi di Kabupaten Gresik ±1.332 Koperasi; 3. Kurangnya jumlah SDM Pembina 10 orang untuk menangani ± 1.332 Koperasi yang tersebar di seluruh Kecamatan/ Desa di Kabupaten Gresik.


C. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah 1. Kurangnya biaya operasional (APBD II) 2. masih minimnya para UKM untuk mempromosikan produk produk unggulanya 3. Keterbatasan modal bagi para UKM D. Permasalahan Bidang Perindustrian 1. Pertumbuhan IKM yang relatif kecil 2. Tidak semua IKM diwajibkan mengurus ijin legalitas 3. Sebagian IKM yang memerlukan perhatian dan bimbingan teknis dibidang

pembinaan

peningkatan

mutu

produk,

pemasaran

maupun permodalan E. Permasalahan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri 1. Fasilitasi pengurusan HAKI bagi IKM 2. Bantuan mesin untuk peningkatan kualitas dan diverivikasi produk 3. Monitoring dan Evaluasi sentra-sentra IKM F. Permasalahan Bidang Perdagangan 1. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang jarak berdirinya toko modern, pusat perbelanjaan dan pembinaan pasar tradisional; 2. Dengan adanya perubahan sistem pelayanan dari manual ke sistem elektronik SKA (E-SKA), permasalahantimbul antara lain: a. Masih adanya tenaga bagian eksportir yang kurang bisa mengaplikasikan sistem ini, meskipun sudah pernah diadakan pelatihan; b. Kapasitas server di Dirjend Perdagangan luar negeri kementrian perdagangan Republik Indonesia berjalan sangat lambat dan bahkan sering error.


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah Terpilih Dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dirumuskan bahwa visi Kabupaten Gresik adalah: “TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL MAKMUR DAN SEJAHTERAH UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN YANG BERKUALITAS ” Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik mak dirumuskan misi pembangunan untuk mengintgritas seluruh komponan penyelenggaran pemerintah dalam 4 (empat) bejana yang bermuatkan rencana aksi pembangunan strategis Kabupaten Gresik periode 20162021 yang disebut “CATUR WAHANA” sebagaimana berikut : Misi 1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai nilai Agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri. Misi 2 : Menciptakan pelayanan

yang

tata adil

kelola dan

kepemerintahan merata

kepada

yang

baik

melalui

masyarakat

dengan

mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas. Misi 3 : Mendorong meningkatkan

pertumbuhan

pendapatan

dan

pemerataan

masyarakat

secara

ekonomi merata

untuk melalui

penggalian dan pengembangan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal,

konsep

ekonomi

kerakyatan

dan

pembangunan

yang

berwawasan lingkungan yang berorientasi pada kompetisi global.


Misi 4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajt kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan social. Dinas koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan kabupaten Gresik diakomodir dalam Misi ke 3 dalam RPJMD kabupaten Gresik, selain itu Diskoperindag Kab. Gresik juga masuk dalam sasaran ke 13 “Meningkatkan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi

daerah”,

sasaran

ke

14

“Menguatkan

daya

saing,

peningkatan kerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha IMKM dan koperasi yang inovatif”, sasaran ke 21 “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dn berdaya saing” dan sasaran ke 22 “Meningkatnya pertumbuhan industry mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan”. 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terjadi di Dinas Koperasi

Usaha

Kecil

Menengah

Perindustrian

dan

perdagangan

Kabupaten Gresik, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Tusi Diskoperindag berperan sebagai koordinator perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi

dan

UMKM

sinergi

dengan

Kebijakan

Pemerintah

Kabupaten Gresik , dunia usaha dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM. IKM dan sentra perdagangan ; 2. Komitmen Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gresik untuk menegakan birokrasi yang efisien dan efektif serta akuntable secara umum. Disamping itu, dukungan politik, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga dalam mensinergikan sumber daya ; 3. Adanya penyediaan permodalan bagi UMKM (KUR, Dana bergulir CSR, Mitra Kerja, Dll) ; 4. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah:

“ TERWUJUDNYA KOPERASI, UKM SERTA INDUSTRI & PERDAGANGAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI YANG TANGGUH, MANDIRI DAN BERDAYA SAING ”.

B. Misi Untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten

Gresik

tersebut, maka

dilaksanakan dengan misi : 1. Meningkatkan Daya Saing produk Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Permodalam, Manajemen dan Mutu Produk; 2. Meningkatkan Daya Dukung Pertumbuhan struktur ekonomi melalui sector

industri

dan

menyelenggarakan

kemitraan

industri

kecil,menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya; 3. Meningkatkan Perdagangan dan Ekspor dalam Rangka Menggerakkan Perekonomian Daerah.

C. Tujuan Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan kuwalitas pengolaan koperasi, UKM dan sebagai pusat promosi dan informasi produk-produk unggulan; 2. Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit usaha IKM yang produktif dengan produk IKM berbasis inovatif ;


3. Peningkatan Barang/Jasa

sistem demi

distribusi terwujudnya

dan

Pengawasan

Perlindungan

Peredaran

Konsumen

serta

Penguatan sektor ekspor impor.

D. Sasaran Untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan Jumlah Koperasi dan UKM serta Produk – produk unggulan ; 2. Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM ; 3. Meningkatnya Sistem Distribusi dan Usaha Perdagangan serta ekspor impor.

E. Strategi Strategi yang digunakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah: 1. Meningkatkan Peran Koperasi dan UKM sebagai Ujung Tombak Perekonomian Rakyat; 2. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan Industri Kecil Menengah yang berkualitas; 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pasar dalam peningkatan PAD; 4. Memfasilitasi Pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok; F. Kebijakan 1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan kepada koperasi; 2. Meningkatkan pembinaan UMKM; 3. Mengembangkan industri kecil dan menengah; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar;


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah; e. Penyediaan jasa administrasi keuangan; f. Penyediaan jasa kebersihan kantor; g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; h. Penyediaan alat tulis kantor; i. Penyediaan barang cetakan & penggandaan; j. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan l. Penyediaan makanan dan minuman; m. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar/ dalam daerah; n. Penyediaan jasa administrasi kantor;

Indikator Kinerja Indikator kinerja yang ditetapkan lima tahun ke depan adalah: a. Penyediaan jasa surat-menyurat dan pengiriman dokumen b. Penyediaan kebutuhan Jasa Komunikasi dan jasa Air c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan Jasa Administrasi Barang Daerah e. Penyediaan tenaga administrasi keuangan f. Tersedianya petugas kebersihan pasar dan peralatan kebersihan g. Pemeliharaan peralatan kerja kantor Dinas h. Penyediaan ATK Dinas & UPTD i. Tersedianya barang cetakan & penggandaan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Page 24 Kab. Gresik 2016-2021

j. Penyediaan komponen peralatan listrik dan perawatan instalasi listrik kantor Dinas , Pasar Baru dan Pasar Giri k. Penyediaan bahan bacaan Dinas l. Terpenuhinya Makanan & minuman Kantor m. Terlaksananya rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah; n. Jumlah tenaga administrasi kantor.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan rutinitas di pelayanan administrasi perkantoran

II.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan a. Penyediaan Jasa Gedung/ Kantor/ Rumah Dinas ( PBB Pasar Baru dan Pasar Kota ) b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Indikator kinerja yang ditetapkan adalah: a. Terpenuhinya Pembayaran Pajak Pasar kabupaten b. Terpeliharanya gedung Dinas c. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik adalah upaya untuk jasa administrasi demi kelancaran pelaksanaan tugas.


III.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN Kegiatan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD; b. Penyusunan Rencana kerja SKPD; c. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. Penyusunan Profil SKPD.

Indikator Kinerja Indikator kinerja yang ditetapkan adalah: a. Tersusunnya laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD; b. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD; c. Tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. Tersusunnya Profil SKPD.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik adalah upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan realisasi kinerja SKPD

IV.

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL

Kegiatan a. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan c. Pengembangan sarana pemasaran produk KUKM d. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan e. Pembuatan Buleyin Tentang Koperasi dan Produk-Produk UMKM f. Ekspose Produk-Produk UMKM


g. Peningkatan Pelatihan managemen bagi UKM, IKM dan Koperasi h. Pengembangan Wirausaha Baru i. Pembentukan dan Pembinaan Pengembangan DEKRANASDA.

Indikator Kinerja Indikator kinerja Menumbuhkan Usaha Kecil Menengah adalah: a. Terselenggaranya Pembinaan situasi Usaha yang kondusif dan aman b. Tersediannya Laporan hasil MONEV Penciptaan Iklim Usaha c. Terselenggaranya keikutsertaan dalam pameran produk-produk dalam dan luar daerah d. Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan e. Tersedianya Buletin Koperasi dan Produk -Produk Unggulan UMKM f.

Terselenggaranya Gebyar Expose Produk – Produk UKM

g. Terselenggaranya Pelatihan Kemampuan managemen bagi UKM,IKM & Koperasi. h. Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Wirausaha Baru di sektor UKM i.

Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk UMKM dan Pembinaan bagi pelaku usaha baru di dalam daerh maupun luar daerah

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik adalah upaya untuk Meningkatkan Jumlah koperasi dan UKM serta produk produk unggulan.

V.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Kegiatan a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b. Pembinaan, Pengawasan & Penghargaan Koperasi berprestasi


c. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha Koperasi d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi f. Operasional Pembinaan, Pengawasan Koperasi g. Pengembangan dan Penguatan Koperasi Unggulan h. Revitalisasi Koperasi i. Asistensi Pengelolaan Bantuan dan Akses Permodalan Koperasi j. Pengembangan Keterampilan Wirausaha Baru Koperasi

Indikator Kinerja Indikator

kinerja

Menumbuhkan

koperasi

aktif

serta

menumbuhkan anggota koperasi adalah: a. Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian b. Terlaksananya Pembinaan Koperasi yang berkualitas a. Terciptanya bimtek Peningkatan jaringan kerjasama usaha koperas b. Tersedianya Monev kinerja koperasi c. Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi d. Terlaksanya Pembinaan koperasi yang mampu mensejahterakan anggota dan masyarakat e. Terciptanya bimtek Ketrampilan Usaha bagi Koperasi f. Terciptanya bimtek Revitalisasi bagi Koperasi aktif atau pasif g. Terlaksananya asistensi pengelolaan dana bantuan dan akses permodalan bagi koperasi h. Terciptanya Ketrampilan Usaha bagi Koperasi

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan jumlah koperasi aktif & meningkatkan pertumbuhan anggota koperasi di kabupaten gresik.


VI.

PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSUMEN

DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN Kegiatan a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen; b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa; c. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah.

Indikator Kinerja Indikator kinerja prosentase penurunan barang beredar illegal dan tidak layak konsumsi serta : a. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen b. Terlaksananya pengawasan peredaran barang yang memenuhi standart mutu di Kab. Gresik c. Terlaksananya kegiatan Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan sistem distribusi dan usaha perdagangan serta ekspor import

VII.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Kegiatan a. Pelatihan Ekspor dan Kewirausahaan

Indikator Kinerja Indikator kinerja prosentase pertumbuhan nilai ekspor barang / komodity yang telah : a. Terselenggaranya

pelatihan

ekspor

untuk

mengembangkan

eksportir baru


Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan sistem distribusi dan usaha perdagangan serta ekspor import.

VIII. PROGRAM

PENINGKATAN

EFISIENSI

PERDAGANGAN

DALAM

NEGERI

Kegiatan a. Pengendalian harga Kebutuhan Pokok Dalam Pasar Murah b. Verifikasi dan Identifikasi Toko Modern c. Penataan dan Pemetaan Data Usaha Perdagangan d. Sosialisasi UTTP menuju Pasar Tertib Ukur

Indikator Kinerja Prosentase alat UTTP bertanda TERRA a. Terselenggaranya pengendalian harga bahan pokok b. Terlaksananya kegiatan Verifikasi dan identifikasi toko modern c. Tersedianya aplikasi database alat UTTP perdagangan d. Terlaksananya Soasialisasi UTTP menuju Pasar tertib ukur e. Terselenggaranya pameran antar pulau, kabupaten & provinsi


IX.

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA & ASONGAN Kegiatan a. Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan; b. Inventarisasi dan strukturalisasi data PKL.

Indikator Kinerja Indikator kinerja Prosentase PKL berkualitas yang paham aturan & tata tertib :


a. Terlaksananya pembinaan Organisasi PKL/Asongan dan Lomba sentra PKL; b. Tersedianya software/aplikasi Database PKL.


X.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PASAR Kegiatan a. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

Indikator Kinerja Indikator

kinerja

Prosentase

peningkatan

kualitas

sarana

&

prasarana pasar serta : a. Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana 7 Pasar UPTD


XI.

PROGRAM PENGEMBANGAN IKM Kegiatan a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry; b. Pengembangan Database Informasi Sentra IKM; c. Peningkatan Daya Saing IKM; d. Verifikasi Legalitas IKM; e. Fasilitas bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya; f. Fasilitasi Sertifikat Merk; g. Pendampingan dan Pengembangan Usaha IKM; h. Promosi, Perluasan Pemasaran Produk IKM.


Indikator Kinerja Indikator kinerja prosentase pertumbuhan Industri kecil menengah serta a. Terselenggaranya pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri; b. Terbentuknya kemitraan IKM dengan swasta; c. Tersedianya data base sentra IKM; d. Tersedianya kualitas produk IKM.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan dan mengembangkan produk produk kerajinan IKM

XII.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Kegiatan a. Pembinaan kemampuan teknologi industry.

Indikator Kinerja Indikator kinerja prosentase IKM yang berlegalitas serta a. Terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri IKM.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan dan mengembangkan produk produk kerajinan IKM

XIII. PROGRAM

PENGEMBANGAN

SENTRA-SENTRA

INDUSTRI

POTENSIAL Kegiatan a. Diseminasi Kebijakan Iklim Usaha Sektor Industri b. Peningkatan Mutu Produk IKM; c. Pelatihan dan Fasilitasi Mesin Pengolah Limbah IKM;


Indikator Kinerja Indikator kinerja prosentase pertumbuhan sentra IKM serta a. Terlaksananya Diseminasi Produk – produk IKM b. Terlasananya Pelatihan Penigkatan Mutu Produk IKM; c. Terlaksananya Pelatihan dan fasilitasi mesin pengolah limbah IKM.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari program ini adalah Meningkatkan dan mengembangkan produk produk kerajinan IKM.


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator

kinerja

Dinas

Koperasi

Usaha

Kecil

Menengah

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL Indikator kinerja : 1. Prosentase Pertumbuhan UKM; 2. Prosentase peningkatan omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran.

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Indikator kinerja : 1. Prosentase koperasi aktif; 2. Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi.

C. PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSUMEN

DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN Indikator kinerja : 1. Prosentase penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

D. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator kinerja : 1. Prosentase pertumbuhan nilai eksport barang / komodity (US $); 2. Prosentase pertumbuhan nilai import barang / komodity (US $)


E. PROGRAM

PENINGKATAN

EFISIENSI

PERDAGANGAN

DALAM

NEGERI Indikator kinerja : 1. Prosentase alat UTTP bertanda TERRA F. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA & ASONGAN Indikator kinerja : 1. Prosentase PKL berkualitas (paham aturan / tata tertib) G. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PASAR Indikator kinerja : 1. Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar H. PROGRAM PENGELOLAAN DANA SPESIFIK GRAND BIDANG PERDAGANGAN Indikator kinerja : 1. Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM Indikator kinerja : 1. Prosentase pertumbuhan IKM J. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Indikator kinerja : 1. Prosentase IKM yang berlegalitas K. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA - SENTRA INDUSTRI POTENSIAL Indikator kinerja : 1. Prosentase pertumbuhan sentra IKM


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19680412 199203 1 011


TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI UKM PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 -2020

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

1

2

3

4

5

2016

2017

2018

2019

2020

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

5%

5%

5%

5%

5%

Prosentase Pertumbuhan UKM

0.33%

0.33%

0.33%

0.33%

0.33%

Prosentase Peningkatan omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran

2.50%

2.50%

3%

3%

3%

Prosentase Pertumbuhan IKM

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

Prosentase IKM yang berlegalitas

22.86%

22.86%

22.86%

22.86%

22.86%

Prosentase pertumbuhan Sentra IKM

3%

3%

3%

3%

3%

Prosentase alat UTTP berterra

5%

5%

5%

5%

5%

Prosentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)

5%

5%

5%

5%

5%

Prosentase Pertumbuhan Nilai Import Barang/Komoditi (US $)

1%

1%

1%

1%

1%

6.91%

6.91%

6.91%

6.91%

6.91%

15%

15%

15%

15%

15%

2%

2%

2%

2%

2%

Prosentase Koperasi Aktif

1

2

3

Meningkatkan kuwalitas pengolaan koperasi, UKM dan sebagai pusat promosi dan informasi produk-produk unggulan

Mewujudkan sentrasentra industri potensial dan meningkatnya unit usaha IKMyang produktif dengan produk IKM berbasis inovatif

Peningkatan sistem distribusi dan Pengawasan Peredaran Barang/Jasa demi terwujudnya Perlindungan Konsumen serta Penguatan sektor eksport import

Meningkatkan Jumlah Koperasi dan UKM serta Produk – produk unggulan

Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM

Meningkatnya Sistem Distribusi dan Usaha Perdagangan serta eksport import

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Prosentase Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

Prosentase PKL berkualitas (paham aturan / tata tertib Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar Prosentase penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

Renstra Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2011-2015

Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2020 Kondisi NO

Indikator

Tahun 0

-1

-2

1


2

Prosentase Pertumbuhan jumlah anggota koperasi

3

Prosentase Pertumbuhan UKM

4


5


6


7

Prosentase pertumbuhan Sentra IKM

8


9 10

Prosentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) Prosentase Pertumbuhan Nilai Import Barang/Komoditi (US $)

Target Capaian Setiap Tahun

Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 5

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

3%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

0.30%

0.33%

0.33%

0.33%

0.33%

0.33%

0.33%

2%

2.50%

2.50%

3%

3%

3%

3%

0.50%

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

0.70%

20%

22.86%

22.86%

22.86%

22.86%

22.86%

22.86%

2.50%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4.50%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

11

Prosentase PKL berkualitas (paham aturan / tata tertib

6%

6.91%

6.91%

6.91%

6.91%

6.91%

6.91%

12

Prosentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar

40%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

13

Prosentase penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

1.80%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Renstra Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2011-2015

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2016 Tahun 2016 -2020

Tujuan -1

Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran -2

Indikator Sasaran -3

Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi pembangunan pertanian yang akurat untuk menunjang pembangunan kehutanan dan meyelaraskan kegiatan pembangunan.

-4 1.15.1.15.01.01

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang professional

Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi untuk pengendalian pembangunan

Meningkatkan kuwalitas pengolaan koperasi, UKM dan sebagai pusat promosi dan informasi produk-produk unggulan

Meningkatkan Jumlah Koperasi dan UKM serta Produk – produk unggulan



Prosentase Pertumbuhan jumlah anggota koperasi Prosentase penurunan barang beredar ilegal

-5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.15.1.15.01.01.02 1.15.1.15.01.01.05 1.15.1.15.01.01.07

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.15.1.15.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.15.1.15.01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.15.1.15.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.15.1.15.01.01.12

Penyediaan Komponen Inst .Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.15.1.15.01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.15.1.15.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.15.1.15.01.01.17

Penyediaan Makanan dan minuman

1.15.1.15.01.01.18

Rapat-rapat Koord. & Konsultasi Keluar Daerah

1.15.1.15.01.01.19

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.15.1.15.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.15.1.15.01.02.11

Penyediaan jasa gedung / kantor / rumah dinas

1.15.1.15.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15.1.15.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Program (outcome) dan -6 100 % 2 Orang 1 tahun 2 Reking 4 orang 21 orang 40 orang 1 paket 174 uit 3 jenis 1 paket 11 jenis 27500 lbr 17 Jenis 1 Orang 265 unit

Data Capaian pada Tahun Awal -7

Tahun-1 target -8

2 1 2 4 21 40 1 174 3 1 11 27,500 17 1 265

2 1 2 4 21 40 1 174 3 1 11 27,500 17 1 265

Rp -9 2,090,537,700 12,150,000 40,000,000 15,800,000 101,690,000 785,500,000 57,500,000 151,200,000 55,850,000 15,619,700 304,150,000

Tahun-2 Rp -11 2,299,591,470 2 13,365,000 1 2 44,000,000 4 17,380,000 21 111,859,000 40 864,050,000 1 174 63,250,000 3 1 166,320,000 11 61,435,000 27,500 17 17,181,670 1 265 334,565,000

target -10

2

jenis

2

2

4,860,000

2

4 205 205 1 100 2 4 7 100

jenis nasi snack tahun % TKM K2 THL %

4 205 205 1 100 2 4 7

4 205 205 1 100 2 4 7

90,328,000

4 205 205 1 100 2 4 7

2

PBB

2

2

50,000,000

2

1 1 3

Gedung Rumah dinas unit roda 4

1 1 3

1 1 3

225,600,000

1 1 3

2

unit roda 2

2

2

214,690,000 241,200,000

5,346,000 99,360,800 236,159,000 265,320,000 516,364,530

469,422,300

193,822,300

55,000,000 248,160,000 213,204,530

2

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 Tahun-4 target Rp target Rp -12 -13 -14 -15 2,529,550,617 2,782,505,679 2 2 14,701,500 16,171,650 1 1 2 2 48,400,000 53,240,000 4 4 19,118,000 21,029,800 21 21 123,044,900 135,349,390 40 40 950,455,000 1,045,500,500 1 1 174 174 69,575,000 76,532,500 3 3 1 1 182,952,000 201,247,200 11 11 67,578,500 74,336,350 27,500 27,500 17 17 18,899,837 20,789,821 1 1 265 265 368,021,500 404,823,650 2

5,880,600 109,296,880 259,774,900 291,852,000 568,000,983

4 205 205 1 100 2 4 7 2

60,500,000 272,976,000 234,524,983

1 1 3 2

2

6,468,660 120,226,568 285,752,390 321,037,200 624,801,081

4 205 205 1 100 2 4 7 2

66,550,000 300,273,600 257,977,481

1 1 3 2

-

-

231,000,000

254,100,000

Tahun-5 Rp -17 3,060,756,247 2 17,788,815 1 2 58,564,000 4 23,132,780 21 148,884,329 40 1,150,050,550 1 174 84,185,750 3 1 221,371,920 11 81,769,985 27,500 17 22,868,803 1 265 445,306,015

target -16

2

7,115,526 132,249,225 314,327,629 353,140,920 687,281,189

4 205 205 1 100 2 4 7 2

73,205,000 330,300,960 283,775,229

1 1 3 2

-

-

1.15.1.15.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

%

1.15.1.15.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30

buku

30

30

30,000,000

30

1.15.1.15.01.06.05

Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

77

buku

77

77

30,000,000

77

1.15.1.15.01.06.08

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

30

buku

30

30

50,000,000

30

1.15.1.15.01.06.10

Penyusunan Profil SKPD*

100

buku

100

100

100,000,000

100

110,000,000

100

121,000,000

100

133,100,000

100

146,410,000

1,708,652,000 110,000,000 33,000,000 110,000,000 220,000,000

50 20 35 250

1,879,517,200 121,000,000 36,300,000 121,000,000 242,000,000

50 20 35 250

2,067,468,920 133,100,000 39,930,000 133,100,000 266,200,000

50 20 35 250

2,274,215,812 146,410,000 43,923,000 146,410,000 292,820,000

1.15.1.15.01.15.08. 1.15.1.15.01.15.11. 1.15.1.15.01.15.12. 1.15.1.15.01.16.06

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan Menengah * Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan sarana pemasaran produk KUKM Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15.1.15.01.16.13

Pembuatan Buletin Koperasi dan Produk - Produk Unggulan UMKM

1.15.1.15.01.16.16

Ekspose Produk - Produk UKM *

1.15.1.15.01.16.19

Pelatihan Peningkatan managemen bagi UKM, IKM dan Koperasi

1.15.1.15.01.16.20

Pengembangan Wirausaha Baru

1.15.1.15.01.17.13

Pembentukan dan Pembinaan Pengembangan DEKRANASDA

1.15.1.15.01.16 Prosentase Pertumbuhan UKM

Program dan Kegiatan

1.15.1.15.01.01.01

1.15.1.15.01.01.11

Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kode

% UKM buku UKM UKM baru

50 20 35 250

UKM buku UKM UKM baru

100,000,000 30,000,000 100,000,000 200,000,000

50 20 35 250

1500

buletin

1500

buletin

158,600,000

1500

30

UKM

30

UKM

350,000,000

30

200

peserta

200

peserta

229,720,000

200

150

UKM Baru

150

UKM Baru

100,000,000

150

120

UKM

120

UKM

285,000,000

120

100 100

% Koperasi

1.15.1.15.01.18.05

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

24

koperasi

1.15.1.15.01.18.06

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

50

koperasi

1.15.1.15.01.18.09 1.15.1.15.01.18.12 1.15.1.15.01.18.14 1.15.1.15.01.18.15 1.15.1.15.01.18.16

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Operasional Pembinaan, Pengawasan Koperasi * Pengembangan dan Penguatan Koperasi Unggulan * Revitalisasi Koperasi

75 200 10 50

koperasi koperasi koperasi koperasi

1.15.1.15.01.18.18

Asistensi Pengelolaan Bantuan dan Akses Permodalan Koperasi

250

koperasi

1.15.1.15.01.18.19

Pengembangan Keterampilan Wirausaha Baru Koperasi

10

koperasi

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

100

%

4

pengaduan

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

55,000,000

50 20 35 250

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

2.06.1.15.01.15.

33,000,000 33,000,000

100

1.15.1.15.01.18 1.15.1.15.01.18.04

2.06.1.15.01.15.02

210,000,000

30

36,300,000 36,300,000

77 30

60,500,000

279,510,000 30

39,930,000 39,930,000

77 30

66,550,000

307,461,000 30

43,923,000 43,923,000

77 30

73,205,000

1,553,320,000

100 Koperasi 24 koperasi 50 koperasi 75 200 10 50

koperasi koperasi koperasi koperasi

250 koperasi 10 koperasi

1,400,000,000 50,000,000 200,000,000 250,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 250,000,000 150,000,000 100,000,000

174,460,000 385,000,000 252,692,000 110,000,000

53,000,000

191,906,000 423,500,000

30 200

277,961,200 121,000,000

150 120

100

313,500,000 1,540,000,000 55,000,000

24 50

100

220,000,000

24 50

75 200 10 50

275,000,000 165,000,000 165,000,000 110,000,000 275,000,000

250 10

165,000,000 110,000,000

58,300,000

211,096,600 465,850,000

30 200

305,757,320 133,100,000

150

1500

232,206,260 512,435,000

30 200

336,333,052 146,410,000

150 120

100

379,335,000 1,863,400,000 66,550,000

100

417,268,500 2,049,740,000 73,205,000

242,000,000

24

266,200,000

24

292,820,000

50 75 200 10 50

332,750,000 199,650,000 199,650,000 133,100,000 332,750,000

50

75 200 10 50

302,500,000 181,500,000 181,500,000 121,000,000 302,500,000

75 200 10 50

366,025,000 219,615,000 219,615,000 146,410,000 366,025,000

250 10

181,500,000 121,000,000

250 10

199,650,000 133,100,000

250 10

219,615,000 146,410,000

288,200,000 4

1500

120 344,850,000 1,694,000,000 60,500,000

262,000,000 4 pengaduan

1500

317,020,000 4

64,130,000

348,722,000 4

70,543,000

383,594,200 4

77,597,300

beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

Peningkatan sistem distribusi dan Pengawasan Peredaran Barang/Jasa demi terwujudnya Meningkatnya Sistem Perlindungan Konsumen serta Distribusi dan Usaha Penguatan sektor eksport Perdagangan serta import eksport import

Prosentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komo

2.06.1.15.01.15.03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

200

item

2.06.1.15.01.15.04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

600

buah

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

100

%

Pelatihan Eksport Dan Kewirausahaan

400

UKM/\IKM

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

100

%

2.06.1.15.01.18.10

Pengendalian harga Kebutuhan Pokok Dalam Pasar Murah *

1250

item

2.06.1.15.01.18.12

Verifikasi dan Identifikasi Toko Modern

142

toko\waralaba

2.06.1.15.01.18.13

Penataan dan Pemetaan Data Usaha Perdagangan

500

siup

2.06.1.15.01.18.14

Sosialisasi UTTP menuju Pasar Tertib Ukur

345

pedagang

2.06.1.15.01.17. 2.06.1.15.01.17.13 2.06.1.15.01.18.


Prosentase PKL berkualitas (paham aturan / tata tertib

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

100

%

2.06.1.15.01.19.09

Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan *

75

PKL

2.06.1.15.01.19.11

Inventarisasi dan strukturalisasi data PKL

500

Pedgang PKL

Prosentase peningkatan

2.06.1.15.01.20. 2.06.1.15.01.20.01

Program Peningkatan Pasar Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

100 7

% Pasar UPTD

2.06.1.15.01.19.

2.07.1.15.01.16


Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit usaha IKMyang produktif dengan produk IKM berbasis inovatif

Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

100

%

2.07.1.15.01.16.02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

50

IKM

2.07.1.15.01.16.07

Pengembangan Database Informasi Sentra IKM

891

IKM

2.07.1.15.01.16.09

Pelatihan Standarisasi Mutu Industri

90

IKM

2.07.1.15.01.16.11

Peningkatan Daya Saing IKM *

105

IKM

2.07.1.15.01.16.12

Verifikasi Legalitas IKM

50

IKM

2.07.1.15.01.16.13

Fasilitas bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

60

IKM

2.07.1.15.01.16.14

Fasilitasi Sertifikat Merk

50

IKM

2.07.1.15.01.16.15

Pendampingan dan Pengembangan Usaha IKM

75

IKM

2.07.1.15.01.16.16

Promosi, Perluasan Pemasaran Produk IKM

10

IKM

program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi

100

%

Pembinaan kemampuan teknologi industri

150

IKM

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

100

%

2.07.1.15.01.18.04

Diseminasi Kebijakan Iklim Usaha Sektor Industri *

140

IKM

2.07.1.15.01.19.03

Peningkatan Mutu Produk IKM

120

IKM

2.07.1.15.01.19.04

Pelatihan dan Fasilitasi Mesin Pengolah Limbah IKM

140

IKM

2.07.1.15.01.xx 2.07.1.15.01.xx.01 2.07.1.15.01.19 Prosentase pertumbuhan Sentra IKM

200 item 600 buah

100,000,000 109,000,000

200

110,000,000

200

121,000,000

200

133,100,000

200

146,410,000

600

119,900,000

600

131,890,000

600

145,079,000

600

159,586,900

300,000,000 400 UKM/\IKM

300,000,000

330,000,000 400

350,000,000 1250 item 142 toko\waralaba 500 siup 345 pedagang

150,000,000 100,000,000 100,000,000

500 Pedgang PKL 7 Pasar UPTD

350,000,000 150,000,000 1,802,022,000 1,802,022,000

891 IKM 90 IKM 105 IKM 50 IKM 60 IKM 50 IKM 75 IKM 10 IKM

215,000,000 50,000,000 125,000,000 150,000,000 75,000,000 100,000,000 181,300,000 68,093,000 100,607,000

220,000,000

120 IKM 140 IKM

200,000,000 215,000,000 250,000,000

423,500,000

399,300,000

439,230,000 400

465,850,000

439,230,000 512,435,000

1250

181,500,000

1250

199,650,000

1250

219,615,000

142

110,000,000

142

121,000,000

142

133,100,000

142

146,410,000

500

-

500

-

500

345

110,000,000

345

121,000,000

345

550,000,000

605,000,000

133,100,000

500 345

665,500,000

146,410,000 732,050,000

75

385,000,000

75

423,500,000

75

465,850,000

75

512,435,000

500

165,000,000 1,982,224,200 1,982,224,200

500

181,500,000 2,180,446,620 2,180,446,620

500

199,650,000 2,398,491,282 2,398,491,282

500

219,615,000 2,638,340,410 2,638,340,410

7

7

1,171,500,000

7

1,288,650,000

7

1,417,515,000

1,559,266,500

50

236,500,000

50

260,150,000

50

286,165,000

50

891

55,000,000

891

60,500,000

891

66,550,000

891

73,205,000

90

137,500,000

90

151,250,000

90

166,375,000

90

183,012,500

105

165,000,000

105

181,500,000

105

199,650,000

105

219,615,000

50

82,500,000

50

90,750,000

50

99,825,000

50

109,807,500

60

110,000,000

60

121,000,000

60

133,100,000

60

146,410,000

50

199,430,000

50

219,373,000

50

241,310,300

50

265,441,330

75

74,902,300

75

82,392,530

75

90,631,783

75

99,694,961

10

110,667,700

10

121,734,470

10

133,907,917

10

147,298,709

242,000,000 150

665,000,000 140 IKM

400

165,000,000

220,000,000 150 IKM

363,000,000

399,300,000

1250

1,065,000,000 50 IKM

400

385,000,000

500,000,000 75 PKL

330,000,000

363,000,000

242,000,000

266,200,000 150

731,500,000

266,200,000

292,820,000 150

804,650,000

292,820,000

314,781,500

322,102,000 150

885,115,000

322,102,000 973,626,500

140

220,000,000

140

242,000,000

140

266,200,000

140

292,820,000

120

236,500,000

120

260,150,000

120

286,165,000

120

314,781,500

140

275,000,000

140

302,500,000

140

332,750,000

140

366,025,000

Kondisi Kinerja pada akhir target Rp -18 -19 3,060,756,247 2 17,788,815 1 2 58,564,000 4 23,132,780 21 148,884,329 40 1,150,050,550 1 174 84,185,750 3 1 221,371,920 11 81,769,985 27,500 17 22,868,803 1 265 445,306,015 2

7,115,526 132,249,225 314,327,629 353,140,920 687,281,189

4 205 205 1 100 2 4 7 2

73,205,000 330,300,960 283,775,229

1 1 3 2

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

-20

-21

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

307,461,000 30

43,923,000 43,923,000

77 30

73,205,000

100

146,410,000

50 20 35 250

2,274,215,812 146,410,000 43,923,000 146,410,000 292,820,000

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

Sekretariat

Bidang UKM

1500

232,206,260 512,435,000

30 200

336,333,052 146,410,000

150 120

Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM Bidang UKM

100

417,268,500 2,049,740,000 73,205,000

24

292,820,000

50 75 200 10 50

366,025,000 219,615,000 219,615,000 146,410,000 366,025,000

250 10

219,615,000 146,410,000 383,594,200

4

77,597,300

Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan

200

146,410,000

600

159,586,900 439,230,000

400

439,230,000 512,435,000

1250

219,615,000

142

146,410,000

500 345

146,410,000 732,050,000

75

512,435,000

500

219,615,000 2,638,340,410 2,638,340,410

7

1,559,266,500 50

314,781,500

891

73,205,000

90

183,012,500

105

219,615,000

50

109,807,500

60

146,410,000

50

265,441,330

75

99,694,961

10

147,298,709 322,102,000

150

322,102,000 973,626,500

140

292,820,000

120

314,781,500

140

366,025,000

Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan Sekretariat Sekretariat Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 – 2021 Instansi : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten gresik Visi : “TERWUJUDNYA KOPERASI, UKM SERTA INDUSTRI & PERDAGANGAN SEBAGI PENGGERAK EKONOMI YANG TANGGUH, MANDIRI DAN BERDAYA SAING ” Misi : 1. Meningkatkan Daya Saing produk Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Permodalam, Manajemen dan Mutu Produk; 2. Meningkatkan Daya Dukung Pertumbuhan struktur ekonomi melalui sektor Industri dan menyelenggarakan kemitraan Industri Kecil, Menengah, Besar dan sektor ekonomi lainnya; 3. Meningkatkan Perdagangan dan ekspor dalam Rangka Menggerakkan Perekonomian Daerah. Tujuan : 1. Meningkatkan kuwalitas pengolaan koperasi, UKM dan sebagai pusat promosi dan informasi Produk-produk Unggulan; 2. Mewujudkan sentra-sentra Industri potensial dan meningkatnya unit usaha IKM yang produktif dengan produk IKM berbasis inovatif; 3. Peningkatan sistem distribusi dan Pengawasan Peredaran Barang/Jasa demi terwujudnya Perlindungan Konsumen serta Penguatan sektor eksport dan import. Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Pengelolahan Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolahan pasar dan pedagang kaki lima sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten;

b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdaganga serta pengelolahan pasar dan pedagang kaki lima; c. Pelaksanan pembinaan bidang perkoperasian, usaha kecil menengah,perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; d. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi melalui Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;

e. Pengkoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima; f. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan serta pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;

g. Pelaksanaan pengembangan pasar, penataan, pengelolaan potensi pasar dan pedagang kaki lima; h. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, melalui pengembangan sistem informasi koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian & perdagangan;

i. j.

No.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

% Koperasi Aktif

1.

Meningkatkan Pengelolaan koperasi yang aktif dan pembinaan UKM

% Pertumbuhan jumlah anggota koperasi % Pertumbuhan UKM % Peningkatan omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran % Pertumbuhan IKM

2.

Mengembangkan kemampuan industrI dan menerapkan teknologi industri untuk penguatan struktur industri serta memperluas jaringan pemasaran produk IKM

% IKM yang Berlegalitas

% pertumbuhan sentra ikm

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN (Jumlah Koperasi aktif tahun n / jumlah seluruh koperasi tahun n ) x 100% (Jumlah anggota koperasi tahun n - jumlah anggota koperasi tahun n -1 ) / jumlah anggota koperasi tahun n -1 x 100% (Jumlah seluruh UKM tahun n - jumlah seluruh UKM tahun n-1 / jumlah seluruh UKM tahun n-1 x 100% (Nilai omzet penjualan UKM tahun n – nilai penjualan UKM tahun (n-1) / nilai omzet penjualan tahun n -1 ) x 100% (Jumlah IKM tahun n / jumlah IKM tahun (n-1) ) / jumlah IKM tahun (n-1) x 100% (Jumlah IKM yang Berlegalitas tahun n / jumlah seluruh IKM tahun n-1 ) x 100% (jumlah sentra IKM yang tahun n - jumlah sentra IKM tahun n-1) / jumlah sentra IKM tahun n-1 ) 100%

SUMBER DATA

Database Keragaan Koperasi Laporan keragaan koperasi

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Koperasi

Laporan lapangan dan perkembangan UKM Bidang UKM Laporan Data pameran laporan kegiatan pelaksanaan laporan Kegiatan pelaksanaan dan data lapangan laporan kegiatan pelaksanaan

Bidang Perindustriann Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bidang Perindustriann

No.

3.

SASARAN STRATEGIS

Melakukan pembinaan , penataan usaha perdagangan dan peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta Pengawasan Ekspor Impor

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

% alat UTTP berterra

(jumlah alat UTTP yang diterra sah tahun n / jumlah seluruh alat UTTP tahun n-1 ) x 100

% Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)

(Jumlah nilai ekspor barang/komoditi tahun n - Jumlah nilai ekspor barang/komoditi tahun n – 1 / jumlah nilai ekspor barang/komoditi tahun n – 1 ) x 100%

laporan pengawasan TERRA Dokumen ESKA kemendagri yang diajukan oleh pihak eksportir ke Dinas laporan survey lapangan

% PKL berkualitas (paham aturan / tata tertib) % peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar % penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi

(Jumlah PKL yang paham aturan tahun n / jumlah seluruh PKL tahun n ) x 100% (jumlah bedak/kios pasar kabupaten yang di rehabilitasi tahun n / jumlah seluruh bedak/kios pasar kabupaten ) x 100% (Jumlah barang yang tidak layak di uji tahun n / jumlah seluruh barang yang diuji tahun n-1 ) x 100%

PENANGGUNG JAWAB

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan

laporan fisik revitalisasi pasar

Sekretariat / KUPT

laporan survey lapangan

Bidang Perdagangan


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19680412 199203 1 011

(RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents