Renstra Tahun

Renstra Tahun 2015 - 2019

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

1


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufiq dan HidayahNya, telah dapat kami susun dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Penyusunan Rencana Strategis ini pada satu sisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Pada sisi lain perlu memperhatikan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, Renstra ini sebagai pedoman kerja bagi semua jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, juga memberikan orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten

Lumajang

ini

diharapkan

akan

dapat

semakin

meningkatkan kinerja segenap aparat pada Instansi ini dalam rangka mewujudkan pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal didalam mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat, Amin.

Lumajang, 9 Juni 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

ttd Drs. GAWAT SUDARMANTO Pembina Tingkat I NIP. 19651217 199003 1 007


2


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang ........................................................................... Landasan Hukum ....................................................................... Maksud dan Tujuan ................................................................... Sistematika Penulisan ................................................................

1 3 5 7

BAB II GAMBARAN UMUM TUGAS DAN POKOK 2.I Dasar Hukum Penetapan SKPD ................................................. 2.1.1 Struktur Organisasi ........................................................... 2.1.1 Bagan Struktur .................................................................. 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... 2.2 Sumber Daya SKPD ................................................................... 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................ 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .........

8 8 9 10 14 15 15

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ......................................................................... 25 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .............................................................. 27 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................................................... 28 3.4 Penentuan Isu –Isu Strategis ...................................................... 29 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD .................................................................. 30 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........................... 31 4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................... 34 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................................................................................... 36 LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 2. MATRIK INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 - 2019 3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


3


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang secara difinitif pada tanggal 26 Agustus 2013, telah disusun Rencana Strategis mengenai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima (5) tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 pada tanggal 3 April 2014. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lumajang tersebut, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan bagian untuk mewujudkan

Kebijakan

Pemerintah

kabupaten

Lumajang

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, sebagai upaya perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat pengting untuk menuntun instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita – cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumberdaya yang dikuasakan penggunaannya kepadanya. Oleh karena itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan pemerintah


4


daerah melalui rencana – rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu rencana – rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan nasional dan daerah, pemerintah dapat diketahui

pula

pencapaiannya.

Dengan

demikian,

penyelenggaraan

pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel. Pada

dasarnya,

perencanaan

strategis

merupakan

sebuah

alat

manajemen yang menentukan ke mana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana cara menuju ke arah tersebut dan bagaimana cara kita mengentahui apakah kita telah atau belum sampai ke arah tersebut. Perencanaan strategis merupakan suatu cara ungtuk memahami lingkungan, mendefinisikan tujuan – tujuan organisasi, mengidentifikasi berbagai pilihan, membuat dan mengimplementasikan keputusan, serta mengevaluasi kinerja saat ini. Terdapat berbagai pendekatan maupun model perencanaan strategis. Namun demikian, cara perencanaan strategis dibuat sangat tergantung antara lain dari kepemimpinan dalam organisasi, kompleksitas dari lingkungan strategis organisasi, budaya yang berkembang dalam organisasi, dan keahlian para pembuat rencana. Berbeda dengan perencanaan klasik, yang lebih berupaya untuk mengoptimalkan hasil di masa mendatang dengan tren yang berkembang pada saat ini, perencanaan strategis mengupayakan peluang – peluang yang baru dan berbeda di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai instansi pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun rencana strategisnya mengikuti hal – hal sebagai berikut : 1. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi ; 2. Mengenali

lingkungan

di

mana

organisasi

mengimplementasikan

interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat ; 3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam percaturan memperebutkan kepercayaan masyarakat; 4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi ; 5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi rencana strategis. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

5


Dengan demikian secara garis besar perencanaan strategis yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimulai dari perumusan visi serta misi. Selanjutnya visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta strategi, yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan dan program. Proses dan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi tidak terlepas dari berbagai pertimbangan faktor – faktor lingkungan eksternal dan internal. Merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. 1.2 LANDASAN HUKUM Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang ini disusun atas dasar perundang-undangan yaitu : 1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 2. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


6


7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

7


17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. 22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ...... Tahun 2013

tentang

Penjabaran Tugas, pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang ini adalah : 1. SKPD dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. 2. SKPD dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumberdaya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Memungkinkan SKPD untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang. Rencana strategis menggunakan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang. 4. Kepuasan pelanggang merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk dapat tetap diterima masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak – pihak yang berkepengtingan sangat diperlukan. Untuk itu pola – pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.


8


5. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfailitasi komunikasi dan partisipasi, mengkamodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong

proses

pengambilan

keputusan

yang

teratur

serta

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja. 6. Berbagai sumber dapat dipergunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas – prioritas kunci. 7. Peningkatan efektifitas dan efisiiansi dapat meningkatkan produktifitas organisasi. 8. Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam rencana strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengkur kemajuaan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam renstra. Dengan tujuan : 1. Sebagai satu acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan. 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang; 3. Memudahkan jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.


9


1.4 SISTIMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berisi dasar hukum penetapan SKPD, Struktur Organisasi, Bagan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS Berisi Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN SASARAN Berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi Program dan Kegiatan SKPD

LAMPIRAN :

KEGIATAN INDIKATIF Matrik Renstra Matrik Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Rincian Pagu Anggaran Indikatif Per Program Rincian Pagu Anggaran Belanja Indikatif


10


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

DASAR HUKUM PENETAPAN SKPD Keberadaan

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 tahun 2013 merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi

urusan

Kebudayaan

dan

Pariwisata

sebagai

pengembangan dari penanganan urusan Kepariwisataan, Seni dan Budaya yang sebelumnya ditangani oleh Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang. 2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Kepegawaian.

3.

Bidang Kebudayaan, membawai : a. Seksi Kepurbakalaan dan Kesejarahan; b. Seksi Kesenian.

4.

Bidang Sarana Wisata, membawai : a. Seksi Pengelolaan Sarana Wisata; b. Seksi Pengembangan Sarana Wisata.

5.

Bidang Pemasaran, membawai : a. Seksi Data, Informasi dan Analisa Pasar; b. Seksi Promosi dan Kerjasama.

6.

Kelompok Jabatan dan Fungsional;

7.

Unit Pelaksana Teknis.


11


2.1.2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM

KABID KEBUDAYAAN

UPTD Wilayah I Kec. Lumajang, Sukodono, padang, Gucialit, Senduro, Pasrujambe, dan Sumbersuko

KABID SARANA WISATA

KASI KEPURBAKALAAN DAN KESEJARAHAN

KASI PENGEMBANGAN SARANA WISATA

KASI KESENIAN

KASI PENGELOLAAN SARANA WISATA

UPTD Wilayah II Kec.Klakah, Kedungjajang,Randuagung, dan Ranuyoso

KASUBAG KEPEGAWAIAN

UPTD Wilayah III Kec.Pasirian, Tempeh, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari


KASUBAG KEUANGAN

KABID PEMASARAN KASI DATA INFORMASI DAN ANALISA

KASI PROMOSI DAN KERJASAMA

UPTD Wilayah IV Kec Yosowilangun, Tekung, Jatiroto, Kunir dan Rowokangkung

12


2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata adalah sebagai berikut : (masih Raperbub) KEPALA DINAS : 1.

Kepala Dinas, mepunyai tugas pokok : a. Merumuskan Program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kebudayaan dan pariwisata; c. Mengesahkan

kebijakan

teknis

dan

program

kerja

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata; d. Mengatur

dan

mengarahkan

tata

kelola

Kebudayaan

dan

Pariwisata; e. Mengatur dan mengarahkan tata kelola sarana dan prasarana Dinas; f. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan; g. Memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

program

kerja

kebudayaan dan pariwisata; h. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program kerja kebudayaan dan pariwisata; i. Melaksanakan hubungan kerjasama dalam upaya tata kelola kebudayaan dan pariwisata; j. Membina dan memfasilitasi peran serta swasta dan lembaga lain dalam peningkatan kebudayaan dan pariwisata; k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati; l. Melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati; m. Melaksakanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Fungsi Pemimpin, Pengkoordinir, Pembina, Perumusan, kebijakan teknis serta penaggung jawab pelaksana kinerja Kebudayaan dan Pariwisata;

SEKRETARIS : 1.

Sekretaris mempunyai tugas pokok : a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;


13


b. Mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; c. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; d. Mengatur tata kelola pelayanan administrasi dan fungsional; e. Mengatur tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, evaluasi serta pelaporan; f. Mengatur pelaksanaan tata kelola naskah dinas dan produk hukum; g. Membina, mengarahkan, dan menilai kinerja bawahan; h. Membantu mengarahkan dan mendistribusikan naskah dinas; i. Meneliti dan mengkaji naskah dinas dan kebijakan teknis pengelolaan data; j. Mengatur tata kelola pelayanan pengaduan masyarakat; k. Menyiapkan data hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas; l. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; m. Melaporkan seluruh kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 2.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin Sekretariat, pengkoordinir program, pengelolaan tata laksana dan tata naskah, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga, administrasi keuangan, serta penanggung jawab kerja sekretariat.

BIDANG KEBUDAYAAN : 1.

Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang kebudayaan; b. Mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

kegiatan

tahunan

dibidang kebudayaan; c. Mengatur persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang kebudayaan; d. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang kebudayaan; e. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan; f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan kebudayaan; g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan bidang kebudayaan;


14


h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis bidang kebudayaan; i. Membantu pelaksanaan koordinasi terkait bidang kebudayaan; j. Membantu mengevaluasi kinerja UPT; k. Membantu mengatur tat kelola kebijakan teknis di lapangan; l. Mengkaji pedoman kerja dan produk hukum yang berkaitan dengan kebudayaan; m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; n. Melaporkan seluruh kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 2.

Kepala Bidang Kebudayaan di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan kinerja sesuai bidang kerjanya;

BIDANG SARANA WISATA : 1.

Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang sarana wisata; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang sarana wisata; c. Mengatur persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang sarana wisata; d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan bidang sarana wisata; e. Menyusun standar opersional pelaksanaan kegiatan dibidang sarana wisata; f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan bidang sarana wisata; g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang sarana wisata; i. Membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan bidang sarana wisata; j. Membantu mengevaluasikan kinerja UPT; k. Membantu tata kelola kebijakan teknis dilapangan tentang sarana wisata; l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas;


15


m. Melaporkan seluruh kegiatan bidang sarana wisata kepada kepala Dinas; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas; 2.

Kepala Bidang di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan kinerja sesuai bidang kerjanya.

BIDANG PEMASARAN : 1.

Kepala bidang Pemasaran mempunyai tugas pokok; a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang pemasaran; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang pemasaran; c. Mengatur persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang pemasaran; d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan bidang pemasaran; e. Menyusun standar opersional pelaksanaan kegiatan dibidang pemasaran; f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan bidang pemasaran; g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan

bidang

pemasaran; i. Membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemasaran; j. Membantu mengevaluasikan kinerja UPT; k. Membantu tata kelola kebijakan teknis dilapangan tentang pemasaran; l. Melaksanakan survei pusat wisata; m. Mengkaji pedoman kerja dan produk hukum yang berkaitan dengan pemasaran; n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas; o. Melaporkan seluruh kegiatan bidang pemasran kepada kepala Dinas; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;


16


2.2

SUMBER DAYA SKPD a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan. No.

Pendidikan

Jumlah

1

Strata 2 (S2)

18

2

Strata 1 (S1)

-

3

Sarjana Muda (D3)

6

4

SLTA / SMK

5

5

SLTP

9

6

SD

10

Jumlah

36

b. Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti Diklat Penjenjangan No.

Diklat Penjenjangan

Jumlah

1

ADUM / ADUMLA / PIM TK. IV

-

2

SPAMA / PIM TK. III

-

3

SPAMEN / PIM TK. II

-

Jumlah c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah

1

I

12

2

II

4

3

III

18

4

IV

2

Jumlah

36

d. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf No.

Jabatan

Jumlah

1

Eselon II

1

2

Eselon III

4

3

Eselon IV

10

4

Fungsional

-

5

Staf

21

Jumlah


36

17


2.3

KINERJA PELAYANAN SKPD Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang meliputi 2 (dua) urusan Pemerintahan : 1) URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugerah kepada

para

seniman dan budayawan, melindungi

keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian adat, Budaya dan kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatankegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional. 2) URUSAN

PILIHAN

(KEPARIWISATAAN),

melaksanakan

pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui promosi pariwisata,

kerjasama

dengan

mitra

pariwisata,

fasilitasi

kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan Kelompok sadar wisata, pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. 2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD KEBUDAYAAN Kebudayaan

adalah

salah

satu

urusan

wajib

yang

di

desentralisasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Pembangunan kesenian dan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam tahun 2013 telah banyak mengikuti event-event kesenian yang merupakan peluang, dengan indikator sebagai berikut: 1.

Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan berkesinambungan baik ditingkat Provinsi maupun Nasional

2.

Tersedianya Pentas pertunjukan seni budaya yang representative;

3.

Terdapatnya

lingkung seni dan pelaku seni, serta komunitas seni

budaya 4.

Terdapatnya kreator Seni dan Budaya yang bisa dikembangkan


18


5.

Banyaknya apresiator Seni dan Budaya.

6.

Jumlah nilai-nilai peninggalan budaya yang terlestarikan

7.

Terselenggaranya anugrah seni dan budaya secara berkesinambungan Penyelanggaraan program melalui pembangunan seni-budaya

sebagai kiprah untuk menumbuh-kembangkan serta menghimpun berbagai temuan, informasi, partisipasi, dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya. Tantangan Pengembangan Seni Budaya Partisipasi dan interaksi masyarakat Seni Budaya pararel dengan meningkatnya keberdayaan pelaku seni, yang dalam konteks masyarakat merupakan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat itu sendiri. Potensi Seni budaya yang telah teridentifikasi dilihat dari kualitas dan kuantitas cukup mumpuni untuk berkiprah pada event-event yang lebih besar. Akan tetapi, pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian kontemporer, terdapat beberapa permasalahan yang secara komprehensif Seni Budaya yang dapat diuraikan berikut ini: 1.

Belum seluruhnya lingkung seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi;

2.

Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Lumajang;

3.

Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya;

4.

Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.

5.

Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pembangunan ”Budaya”

6.

Belum adanya penataan yang sistemik mengenai kawasan Potensi seni budaya khusus didaerah

7.

Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkung seni dan komunitas budaya terhadap kesenian berbasis kearifan lokal masih kurang;

8.

Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap Seni Budaya Daerah.

9.

Penyelenggaraan kegiatan pelestarian, pemuliaan Seni Budaya yang diprakarsai masyarakat masih terbatas.


19


10. Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi. KEPARIWISATAAN Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah, di suatu di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula Istilah “pariwisata” konon untuk pertama kalinya digunakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan padanan dari istilah asing tourism. Menurut Soekadijo pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran cagar budaya, pembuatan pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya semua itu dapat disebut kegiatan pariwisata sepanjang dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan akan datang (Soekadijo, 1997: 2). Sementara itu A. J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa “Tourism, past, present and future”, berbunyi “pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempattempat tujuan itu (Soekadijo, 1997: 3) Pariwisata adalah sebuah kegiatan dimana dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang dalam suatu perjalanan yang mana dapat melebihi 24 jam dari tempat tingalnya. Menurut Spilane (1987:21), dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Ditambahkan pula bahwa pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: a) pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism), b) pariwisata untuk berekreasi (recreation tourism) , c) pariwisata untuk kebudayaan (culture tourism), d) pariwisata untuk olahraga (sports tourism), e) pariwisata untuk urusan usaha dagang (business tourism), f) pariwisata untuk berkonvensi (convention tourism). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

20


Fandeli (1995:37) mengemukakan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dijelaskan pula bahwa wisata merupakan suatu kegiatan bepergian dari suatu tempat ke tempat tujuan lain di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan kembali kesegaran baik fisik maupun psikis agar dapat berprestasi lagi. Sementara itu menurut Pendit (1990:29) bahwa pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta usaha-usaha penginapan dan transportasi. Ditambahkan pula bahwa pariwisata terdiri 10 unsur pokok, yaitu : 1) politik pemerintah, 2) perasaan ingin tahun, 3) sifat ramaha tamah, 4) jarak dan waktu, 5) atraksi, 6) akomodasi, 7) pengangkutan, 8) harga-harga, 9) publisitas dan 10) kesempatan berbelanja. Menurut

Joyosuharto

(1995:46)

bahwa

pengembangan

pariwisata

memiliki tiga fungsi, yaitu: 1) menggalakkan ekonomi, 2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. Dikemukakan pula oleh Pendit (1990) bahwa pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar. Hunziger dan Krapf dari Swis, mendefinisikan Pariwisata sebagai “Keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanent maupun sementara.” Definisi ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (keseluruhan .... gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing) adalah definisi pariwisata seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

21


sudah dijelaskan diatas. Definisi yang pada umumnya dianggap baik itu pada bagiannya yang kedua mengartikan ‘tinggal untuk sementara’ atau ‘tidak menetap’ secara ekonomik dan menjabarkan sebagai ‘wisatawan tidak melakukan pekerjaan penting yang memberi keuntungan’ (Soekadijo, l997: 12). Norval, seorang ahli ekonomi Inggris, juga memberi arti ekonomis kepada pengertian ‘tidak menetap’ dan beranggapan bahwa yang didefinisikan itu hanya wisatawan mancanegara saja. Sebab itu definisinya mengatakan bahwa wisatawan ialah setiap orang yang datang dari negara asing, yang alasannya bukan untuk menetap atau untuk bekerja di situ secara teratur, dan yang di negara dimana ia tinggal untuk sementara itu membelanjakan uang yang didapatkannya dilain tempat (Soekadijo, 1997: 13). Dr. Salah Wahab menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks yang meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata (Pendit, 1999: 35). Robert Mcintosh dan Shashikant Gupta mengatakan bahwa pariwisata merupakan gabungan gejala dan gabungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintahan, tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan. Wisatawan ini serta pengunjung lainnya (Pendit, 1999: 35). E. Guyer dan Fleuller merumuskan pariwisata dalam arti modern. Pariwisata adalah gejala jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan kesehatan, dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan kelas dalam masyarakat manusia sebagai hasil perkembangan perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan. Herman Von Schullen Za Schratenhoven, menyoroti pariwisata dari aspek ekonomi, dimana pariwisata adalah istilah bagi semua, lebih-lebih bagi aspek ekonomi, proses yang ditimbulkan oleh lalu lintas orang asing yang datang dan pergi dari suatu tempat, daerah atau negara dan segala sesuatunya yang ada sangkut pautnya dengan proses tersebut (Pendit, 1999: 38). Kodhyat menyatakan bahwa pariwisata adalah suatu fenomena yang timbul oleh salah satu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disebut perjalanan (travel). Dimana perjalanan untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk keperluan yang bersifat rekreatif dan edukatif, dikategorikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

22


sebagai kegiatan wisata (Kodhyat, 1996: 1). Selain pengertian diatas oleh Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1990: 109). Jenis dan macam pariwisata terwujud dalam bentuk antara lain : 1.

Menurut letak geografis , di mana kegiatan itu berlangsung : a. Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misal, kepariwisataan Bandung, Kepariwisataan Denpasar dll. b. Parwisata

regional

(regional

tourism)

yaitukegiatan

pkepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkup nasional maupun internasional. Misal, Kepariwisataan bali, Jakarta dll. c. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana persertanya tidak hanya terdiri warganegaranya itu sendiri melainkan dari manca negara atau orang asing yang datang ke negara tersebut. Misal, kepariwisataan yang ada di daerang Indonesia. d. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misal, kepariwisataan ASEAN. e. Pariwisata internasional (international tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia. 2.

Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran a. Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan. b. Pariwisata

pasif

(out

–going

tourism)

yairu

kegiatan

kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

23


negara itu sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatan. Karena ditinjau dari segi pemasukan, negara asal wisatawan akan dirugikan, karena uangnnya akan dibelanjakan di luar negeri. 3.

Menurut alasan/tujuan perjalan a. Business tourism yaitu pariwisata dimana pengunjung datang untuk tujuan dinas, usaha dagang yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain. b. Vacational tourism yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang0orang yang sedang berlibur, cuti dan lain-lain. c. Educational tourism yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang yang melakukan perjalanan bertujuan untuk belajar. d. Familiarzation tourism yaitu perjalawnan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. e. Scientific tourism yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah momperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. f. Special mission tourism yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian dll. g. Hunting tourism yaitu perjalanan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinnkann oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.

4.

Menurut waktu berkunjung a. Seasonal tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnua Summer tourist, Winter Tourist dll. b. Occasional tourism yaitu kegiatan perjalanan wisatawan yang dihubungkan dengan kejadian maupun even. Misalnya , Nyepi di Bali dll.

5.

Menurut objeknya a. Cultural tourism yaitu jenis perjalanan pwisata yang motivasinya karena adanya daya tarik dari seni atau budaya daerah. b. Recuperational tourism yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyembuhkan penyakit. Misal, mandi lumpur dll.


24


c. Commercil tourism perjalanan wisata yang motivasinya untuk melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perdagangan nasional maupun internasional. d. Sport tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang motivasinya untukmelihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat tertentu. e. Polotical

Tourism

yaitu

jenisperjalanan

wisata

di

mana

motivasinya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan sutau negara. Misalnya, menyaksikan peringatan kemerdekaan. f. Social tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang mana penyelenggaranya

tidak

menekannkan

untuk

mencari

keunntungan. Misalnya, picnik, study tour dll. g. Religion tourism, yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyaksikan atau melihat upacara –upacara keagamaan, seperti haji umroh, upacara bali krama dll. 6.

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan. a. Individual tourism yaitu seeorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan wisata secara bersama. b. Family group tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunya hubungan kekerabatan satu sama lain. c. Group tourism yaitu jenis perjalanan wisata dimana yang melakukan perjalanannya terdiri dari banyak rang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi atau tour operator/travel agent.

7.

Menurut alat pengankutan yang digunakan a. Land tourism yaitu perjalanan yang menggunakan transportasi darat. b. Sea tourism perjalanan yang menggunakan transportasi laut. c. Air tourism perjalanan yang menggunakan transportasi udara.

8.

Menurut umur yang melakukan perjalanan. a. Youth tourism yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan yang relatif murah. b. Abdult tourism yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orangorang usia lanjut, dan biasanya adalah pensiunan.


25


9.

Menurut jenis kelamin a. Masculine tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya dilakukan oleh pria . Misalnya, safari hunting adventure. b. Feminime tourism yaitu jenis pariwisata yang hanya dilakukan oleh kaum wanita saja. Misalnya , rombongan untuk menyaksikan demonstrai masak.

10. Menurut harga dan tingkat sosial a. Deluxe tourism yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel maupu atraksinya. b. Middle

class

tourism

yaitu

jenis

perjalananwisata

yang

diperuntukan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayannannya. c. Social tourism yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai dalam perjalanan. Tantangan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari adanya potensi, pelaku, pengelolaan dan tata kelolanya. Dari banyaknya ragam potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lumajang tantangan yang dihadapi cukup komplek dan bervariatif yang merupakan faktor eksternal dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lumajang. Adapun yang menjadi tantangannya adalah : 1.

Regulasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Lumajang masih sangat terbatas ;

2.

Belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan sebagai masterplan yang berjangka panjang ;

3.

Banyaknya potensi kepariwisataan baik dari sisi objek maupun seni budaya yang belum tergali secara optimal sebagai rangkaian dari pengembangan kepariwisataan yang baru ;

4.

Koordinasi, kerjasama dan integrasi program antar pemangku kepentingan yang mengarah pada pengembangan kepariwisataan masih kurang ;

5.

Secara regional Jawa Timur pengembangan pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah maupun masyarakat menjadi trend bagi


26


pemerintah kabupaten lain terutama dalam hal pemasarannya sehingga hal tersebut menimbulkan semacam persaingan untuk mendapatkan kunjungan wisatawan sebanyak – banyaknya ; Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan kepariwisataan adalah : 1.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang sangat bervariatif yang jarang dimiliki oleh Kabupaten Lain ;

2.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang sedikit banyak telah dikenal masyarakat secara luas ;

3.

Mulai timbulnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung (terutama ekonomi kreatifnya) ;

4.

Dari penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menggariskan pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu janji politik yang dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 terutama dalam hal pengembangan 1 Kecamatan 1 desa wisata.


27


BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Peranan sektor Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang perlu untuk terus dikembangkan berkaitan dengan potensi wisata dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang khususnya pada era otonomi daerah dimana masing-masing daerah dituntut untuk mampu mandiri dengan memanfaatkan segala potensi daerah yang dimilikinya. Adapun isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera diambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan upaya pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan di Kabupaten Lumajang adalah : 1. Masih belum optimalnya pengelolaan potensi Wisata dan Budaya Besarnya poteni Wisata dan Budaya yang ada di Kabupaten Lumajang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu untuk disyukuri serta dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bersama utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk membangun daerahnya. Pemanfaatan potensi daerah yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan sampai dengan saat ini masih dirasakan belum optimal, sehingga dampak dari adanya potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut masih belum secara optimal pula dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya serta lambatnya perkembangan pembangunan daerah sebagai dampak belum optimalnya dukungan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : a.

Besarnya potensi wisata dan Budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang yang belum diimbangi dengan pemenuhan sumber daya (SDM, keuangan, regulasi, sarpras, dll) oleh Pemerintah Daerah;


28


b.

Belum adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang mencakup secara maksimal terhadap semua potensi yang ada beserta pemetaan kawasannya secara detail;

c.

Masih terbatasnya regulasi yang mengatur bidang Kepariwisataan.

d.

Masih kurang maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata dan Budaya daerahnya sebagai daerah tujuan wisata yang

mampu

untuk

memberikan

multiplier

effect

terhadap

pertumbuhan ekonomi masyarakat; e.

Masih lemahnya investasi dibidang Kepariwisataan.

2. Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana obyek wisata Sebagai salah satu faktor utama pendukung Kepariwisataan serta Kebudayaan adalah peranan infrastruktur yang sangat memadai mengingat aktifitas bidang Kepariwisataan serta Kebudayaan tidak akan mampu bergerak secara maksimal ketika tidak diimbangi oleh adanya kesiapan dari infrastruktur tersebut. Sebagai daerah tujuan wisata (destinasi wisata) yang diharapkan banyak mendapatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara, tentunya infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi wisata harus sangat memadai, seperti akses jalan, sarana transportasi umum, sarana informasi, fasilitas DTW (daya tarik wisata) serta fasilitas pendukung lainnya mengingat pada era otonomi daerah, masing-masing daerah bersaing dalam mengelola dan mempromosikan potensi daerah. Berkaitan dengan penunjang potensi daerah tersebut sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sangat serius sebagai aktualisasi dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 melalui kebijakan pengembangan pembangunan kepariwisataan satu kecamatan satu desa wisata. Belum optimalnya daya dukung infrastruktur obyek wisata tersebut disebabkan antara lain oleh beberapa faktor, yaitu : a.

Belum optimalnya program pengembangan dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan;

b.

Urusan Kebudayaan dan Kepariwisataan belum ditunjang dengan anggaran yang memadai;

c.

Masih belum nampak secara optimal dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan PAD dari adanya kegiatan dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan;


29


d.

Rendahnya pola pikir masyarakat terhadap dampak Kebudayaan dan Kepariwisataan sebagai multiplier effect pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor Urusan dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan selama ini tidak dapat bergerak sendiri baik ditingkat pusat (Kementerian) sampai ditingkat daerah, mengingat urusan dibidang tersebut berkaitan serta melibatkan beberapa sektor didalam aktivitasnya. Pentingnya koordinasi dan kerja sama yang baik serta sinergi dilintas sektor sangat dibutuhkan didalam setiap aktivitas bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan dalam rangka menunjang kegiatan dibidang tersebut mengingat hal ini berkaitan erat dengan berbagai macam aspek dilintas sektor. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara lain disebabkan beberapa faktor, yaitu : 1.

Masih tingginya ego sektoral yang ada dimasing-masing lintas sektor yang berkaitan erat dengan urusan bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan;

2.

Belum adanya kebersamaan program kegiatan yang secara terpadu dan sinergis lintas sektor yang berkaitan dengan urusan bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;

3.

Perlunya suatu program yang terpadu dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dari berbagai stakeholder serta masyarakat. Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis sebagaimana

dikemukan diatas merupakan tantangan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten

Lumajang

dalam

upaya

mewujudkan

tujuan

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan PAD dari Sektor Kebudayaan dan Kepariwisataan. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah: “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat” Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan. Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

30


Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa; Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang, adalah : Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Misi 2 : Meningkatkan

Perekonomian

Daerah

dan

Kesejahteraan

Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Ketentraman

dan

Transparan

dan

Ketertiban

serta dalam

Mendorong Kehidupan

Terciptanya Bernegara,

Berbangsa dan Bermasyarakat. Dari ketiga misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah misi kesatu untuk Urusan Kebudayaan dan misi kedua untuk Urusan Kepariwisataan. 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor Kebudayaan dan Pariwisata dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang maka perlu dilakukan satu kajian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang ditetapkan sebagai payung hukum yang menjadi acuan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Lumajang. Faktor-faktor penghambat pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

31


1. Kurangnya pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat budaya yang sesuai tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang. 2. Belum tertata dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan SAPTA PESONA. Faktor pendorong : 1. Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang. 2. Terdapatnya potensi Budaya dan Pariwisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisata. 3.4 Penentuan Isu – isu Strategis Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Lumajang, yaitu : 1.

Masih belum optimalnya pengelolaan potensi Wisata dan Budaya

2.

Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana obyek wisata

3.

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor


32


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Visi dan Misi SKPD a.

Visi Bertitik tolak dari pengertian Visi, yaitu pandangan jauh ke depan yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari kekayaan pengalaman serta nilai-nilai yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders, maka pernyataan / rumusan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN LUMAJANG SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL YANG

BERPELUANG

MEMBERIKAN

INVESTASI

MULTIPLIER

SERTA

EFFECT

MAMPU TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH“ Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa potensi Kebudayaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Lumajang perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta upaya pelestariannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga mampu berpeluang terhadap investasi, dapat diandalkan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat

dan

Pendapatan Asli Daerah, seiring dengan besarnya

potensi daerah yang dimiliki serta mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional didalam menghadapi era otonomi daerah dan era globalisasi pada saat ini. b.

Misi Pengertian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara dan pelaksana pembangunan. Adapun Misi yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Visinya adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian potensi budaya daerah;

2.

Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik

wisata

(DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang 2014

33


3.

Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a.

Tujuan Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antar unsur-unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan-tujuan dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Untuk melaksanakan misi pertama “Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian potensi budaya daerah“ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan satu tujuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan, pengembangan serta pelestarian terhadap potensi budaya daerah yang dimiliki Kabupaten Lumajang meliputi upaya pelestarian adat budaya daerah, pengembangan seni budaya daerah serta pelestarian peninggalan sejarah Lumajang. 2. Untuk melaksanakan misi yang kedua “Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik

wisata

(DTW) di

Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten pengembangan

Lumajang satu

dengan

kecamatan

memprioritaskan satu

desa

wisata.

konsep Dengan

pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat lebih dioptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, sehingga tidak saja mengangkat potensi unggulan yang dimilikinya tetapi juga diharapkan adanya suatu pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan sebagai dampak dari pemberdayaan desa wisata dan dalam rangka mewujudkan


34


pengembangan daerah tujuan wisata melalui pengelolaan dan pengembangan wisata. 3.

Untuk melaksanakan misi ke tiga “Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan“ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan dua tujuan yang berkaitan dengan pemasaran potensi budaya dan pariwisata yang terdiri dari : (a) mengembangkan pemasaran pariwisata, (b) mengembangkan kemitraan dengan stakeholder.

b.

Sasaran Pengertian sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mencapai sasaran. Adapun sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut bidang tugas sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Bidang Kebudayaan Pembangunan dibidang Kebudayaan dilakukan untuk pengembangan serta pelestarian kekayaan nilai budaya daerah serta peninggalan sejarah purbakala. Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang ini adalah : “Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah“ Untuk dapat merealisasikan pelestarian kekayaan nilai budaya daerah serta peninggalan sejarah purbakala sebagai potensi budaya daerah,

maka

pelaksanaannya

perlu adanya keseriusan terhadap upaya yang

didukung

oleh

kebijakan

pemangku

kepentingan dan peran serta masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator : 1. Jumlah kegiatan festival seni dan budaya 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Cakupan Kajian Seni 4. Cakupan Fasilitasi Seni 5. Cakupan Gelar Seni


35


6. Misi Kesenian 7. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian 8. Cakupan Tempat 9. Cakupan Organisasi 2.

Bidang Sarana Wisata Pembangunan

dibidang

Sarana

Wisata

dilakukan

untuk

memberdayakan potensi wisata yang dimiliki serta bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta PAD. Adapun sasaran yang akan dicapai pada bidang ini adalah “Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata” yang didukung dengan indikator sasaran sebagai berikut: a.

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata;

b.

Persentase peningkatan pelayanan publik;

c.

Persentase peningkatan jumlah industri pariwisata;

d.

Persentase peningkatan peran serta para pelaku wisata didalam industri pariwisata.

3.

Bidang Pemasaran Pembangunan dibidang Promosi dilakukan untuk mendukung upaya pengembangan potensi Kepariwisataan dan Kebudayaan daerah. Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang ini adalah : “Terlaksananya Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan Daerah“ Untuk dapat merealisasikan pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan daerah, maka perlu adanya dukungan upaya promosi secara optimal terhadap potensi daerah tersebut. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator : a. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara; b. Persentase peningkatan kerjasama masyarakat dalam rangka pemberdayaan pelaku wisata. Dalam

rangka

upaya

pengembangan

Kepariwisataan

dan

Kebudayaan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari promosi potensi daerah, regulasi pendukung, fasilitasi kerjasama usaha, penyiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha pariwisata dan seni budaya, sehingga


36


mampu menarik investor untuk berinvestasi dibidang tersebut di Kabupaten Lumajang. Upaya-upaya pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan di Kabupaten Lumajang tersebut perlu dilakukan secara optimal dengan dukungan dan peran serta lintas sektoral dan masyarakat secara komprehenshif, terpadu dan berkelanjutan 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi pembangunan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Instansi atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Adapun kebijakan dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai berikut : a.

Kebijakan untuk mencapai tujuan “peningkatan, pengembangan serta pelestarian terhadap potensi budaya daerah “ adalah : 1. Fasilitasi upacara adat daerah 2. Fasilitasi pagelaran seni periodik

b.

Kebijakan untuk mencapai tujuan “Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Wisata Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Lumajang” adalah : 1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pariwisata 2. Mengembangkan jenis dan paket wisata unggulan 3. Menyusun rencana induk kepariwisataan 4. Mengembangkan destinasi tujuan wisata 5. Mengembangkan satu kecamatan satu desa wisata

c.

Kebijakan untuk mencapai tujuan “Mengembangkan pemasaran pariwisata” adalah : 1. Melaksanakan pengembangan pemasaran dengan mengikuti berbagai even pameran, pembuatan media pemasaran melalui media cetak elektronik danIT 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku wisata


37


3. Menjalin kerjasama promosi 4. Melaksanakan analisa pasar yang berkaitan dengan Pengembangan kepariwisataan 5. Menyusun database kepariwisataan d.

Kebijakan untuk mencapai tujuan “mengembangkan kemitraan dengan stakeholder” adalah 1. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder dalam hal pengembangan kepariwisataaan 2. Meningkatkan kualitas hasil dari pola kemitraan dalam pengembangan kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung


38


BAB V KEGIATAN INDIKATIF Dengan telah ditetapkannya kebijakan dan program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, maka selanjutnya masingmasing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai upaya sistematis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa program-program yang telah ditetapkan ada yang bersifat penunjang dari pelaksanaan visi dan misi Dinas dan yang bersifat teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh masingmasing Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, beserta indikator hasil yang hendak dicapai (Out Come) dikelompokkan sebagai berikut : A. PROGRAM KERJA SEKRETARIAT  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;

d.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e.

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);

f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

g.

Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

h.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

i.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

j.

Penyediaan makanan dan minuman rapat / tamu;

k.

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l.

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a.

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;

b.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

c.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;

d.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas /Opersional;

e.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;

f.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

g.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman.


39


h.

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

 Progam Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan : a.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP;

b.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran;

c.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

d.

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. PROGRAM KERJA BIDANG SARANA WISATA :  Pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan : a.

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;

b.

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata;

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

d.

Pengembagan Jenis dan paket Wisata Unggulan

e.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

f.

Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi

g.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

h.

Peningkatan Pembangunan Gedung Seni dan Budaya (rehab Eks. Gudang Rabat)

i.

Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata.

C. PROGRAM KERJA BIDANG KEBUDAYAAN  Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan kegiatan : a.

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

b.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya.

 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan : a.

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air;

b.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Bersejarah.

c.

Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

 Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan : a.

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;


40


b.

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

c.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMASARAN  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan : a.

Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata

b.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata;

c.

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

d.

Pelaksananaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri;

e.

Pemantauan dan evaluasi pelasksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;

f.

Pengembangan statistik kepariwisataan;

g.

Pelatihan pemandu terpadu.

 Program Pengembangan kemitraan, dengan kegiatan : a.

Pemilihan Duta Wisata Lumajang

b.

Pengiriman Duta Wisata Lumajang (raka-raki)

c.

Pengembangan dan penguatan, informasi dan database

d.

Pengembangan SDM

dibidang

Kebudayaan

dan

Pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lainnya


41

Renstra Tahun

Recommend Documents