[Type text] RENSTRA Tahun

[Type text] RENSTRA Tahun 2010-2015 9.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

10.

Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;

12.

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015; MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama

:

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2010-2015.

Kedua

:

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi Penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Kepala Dinas yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015.

Ketiga

:

Isi beserta uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kota Semarang Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : S E M A R A N G Pada tanggal : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

BAYI PRIYONO SH, MM Pembina Utama Muda NIP.19531213 198108 1 001

[Type text] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

[Type text] RENSTRA Tahun 2010-2015

LAMPIRAN : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG Tanggal : Nomor : Tahun 2010

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2015



KATA PENGANTAR Dalam rangka perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari visi dan misi SKPD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebagai salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 berusaha menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Kebudayaan dan kepariwisataan nasional. Dengan berpedoman pada Renstra ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur. Renstra ini disusun sebagai pedoman kerja selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2015. Perlu disadari bahwa dalam perjalanan perencanaan ini akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dan sulit diprediksi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk disesuaikan dengan realita yang ada yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Dinas Kebudayaa dan Pariwisata 2010-2015 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI Kata Pengntar......................................................................................................

i

Daftar Isi.............................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................

1

A. B. C. D.

Latar Belakang ........................................................................... Landasan Hukum ....................................................................... Maksud dan Tujuan .................................................................. Sistematika Penulisan ...............................................................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. B. C. D.

Tugas, Fungsi dan Struktur dan Organisasi ............................... Sumber Daya SKPD ................................................................... Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ........................................................................ B. Talahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................................... C. Telahan Renstra Kementrian dan Renstra Kota ....................... D. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................................................... E. Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................... BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi ........................................................................... B. Tujuan dan Sasaran ................................................................. C. Strategi dan Kebijakan ............................................................

1 2 3 3 5 6 10 12 15 21 21 22 22 24 25 27 27 28 30

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...........................

31

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........................................................................

36

BAB VII PENUTUP ............................................................................................

37

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, memiliki implikasi yang sangat luas, terutama dalam hal kesiapan daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri secara lebuh mandiri. Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut adalah daerah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah, baik potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia maupun potensi ekonomi lainnya. Dinas Kubudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan atas otonomi dan tugas perbantuan, namun dalam realitanya kedua komponen strategis tersebut belum dikelola secara tepat, sehingga belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Komponen lain yang juga penting untuk dicermati dalam proses pembangunan daerah adalah pemanfaatan lahan pemerintah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Budaya dan Pariwisata yang memiliki nilai strategis, terutama dalam rangka penyediaan lapangan kerja. Dengan keterbatasan pembiayaan Pemerintah Daerah , maka regulasi dalam rangka pengembangan obyek wisata dan budaya dapat digunakan sebagai pendorong untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didaya gunakan melalui konsep kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Usaha Budaya dan Pariwisata serta masyarakat. Dengan mempertimbangkan dasar argumentasi tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.



B. LANDASAN HUKUM Dasar hokum penyusunan Renstra adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 10. Peraturan Daerah Kota Semarang tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 20052025; 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 12. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Koa Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;



14. Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015; C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Renstra adalah : 1) Memberi kebijakan umum serta prioritas pembangunan kebudayaan pariwisata sebagai landasan serta pedoman melaksanakan kebijaksanaan operasional untuk menyusun Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dituangkan dalam melaksaanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata’ 2) Sebagai pedoman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mensinergikan pembiayaan dari berbagai sumber. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra adalah 1) Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan lima tahunan kebudayaan dan pariwisata secara efektif dan efisien. 2) Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan yang dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat mencapai hasil secara optimal. D. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D.

BAB II

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. B. C. D.

Tugas, Fungsi dan Struktur dan Oraganisasi Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD B. Talaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih C. Talaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kota D. Talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi dan Kebijakan BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Transisi kebijakan pariwisata yaitu dari “ Kota transit” menuju “Kota wisata” menjadi “Kota tujuan wisata yang berdaya saing” membawa konsekuensi kebijakan program kepariwisataan yang memadai dan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga pengembangan kepariwisataan saat ini dan saat mendatang menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Usaha-usaha untuk mengembangkan pariwisata telah dilakukan, menunjukan hasil yang posotof. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisata budaya, religious maupun alam sbb : No 1

Tahun Tahun 2005

Jumlah 1.141.323 orang

2

Tahun 2006

1.255.005 orang

3

Tahun 2007

1.457.554 orang

4

Tahun 2008

1.465.105 orang

5

Tahun 2009

1.633.042 orang

Dari jumlah tersebut peningkatan setiap tahun Sedangkan tingkat hunian hotel menunjukan peningkatan sbb : No 1

Tahun 2005

Tahun 62%

2

Tahun 2006

66%

3

Tahun 2007

67%

4

Tahun 2008

68%

5

Tahun 2009

68%

8,98

Jumlah

Lama tinggal wisatawan asing di semarang : No 1

Tahun Tahun 2005

2,26 hari

2

Tahun 2006

2,40 hari

3

Tahun 2007

2,42 hari

4

Tahun 2008

2,44 hari

5

Tahun 2009

3,54 hari


Jumlah

%


Data di atas menunjukan adanya Perumbuhan Pembangunan bidang Pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2005-2009. Peningkatan lama tinggal wisatawan diikuti dengan peningkatan pendapatan sektor pariwisata sbb : No 1

Tahun Tahun 2005

Jumlah Rp.37.099.487.364,00

2

Tahun 2006

Rp.42.698.798.956,00

3

Tahun 2007

Rp.45.762.393.451,00

4

Tahun 2008

Rp.50.595.734.790,00

5

Tahun 2009

Rp.55.148.335.851,00

Namun demikian dari peningkatan yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih mengalami keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia serta kualitas sarana prasarana pariwisata. A. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut: 1.

2.

Kedudukan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.



3.

Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.

Kewenangan : Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan anatara lain a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. d. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata dan pemasaran. e. Pelaksanaan kajian teknis pembinaan perijinan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. f. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. g. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD. h. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. i. Pelakasanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, maka dapat disampaiakan Susunan dan struktur Organisasi sebagaimana tersebut di bawah ini : 5.1 Susunan Organisasi : a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata b. Bagian Sekretariat  Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi  Sub Bagian Umum & Kepegawaian  Sub Bagian Keuangan c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :  Seksi Sejarah Nilai Tradisi dan Kepurbkalaan  Seksi Perlindungan Budaya  Seksi Atraksi Budaya d. Bidang Kesenian, terdiri dari :  Seksi Potensi Seni  Seksi Pembinaan Seni  Seksi Pagelaran Kesenian e. Bidang Sarana Industri Pariwisata terdiri dari :  Seksi Sarana Pariwisata  Seksi Jasa Pariwisata  Seksi Rekreasi dan Hiburan f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :  Seksi Informasi dan Dokumentasi  Seksi Bimbingan Masyarakat  Seksi Promosi g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas : 1. UPTD Agro Wisata Sodong 2. UPTD Taman Margasatwa Semarang 3. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 4. UPTD Tman Budaya Raden Saleh 5. UPTD Goa Kreo 6. UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo h. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Organsasi terlampir.





B. Sumber Daya SKPD Kualitas dan alokasi sumber daya yang dimiliki oragansasi akan sangat menentukan kualitas kerja yang dilakukan oleh oragsnisasi itu sendiri. Bagaimana organsasi akan mampu mengembangkan potensinya sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan sumber daya manusianya, seberapa besar kemampuan anggaranya, seberapa memadai sistem informasi dan teknologi yang diterapkan, seberapa besar sarana dan prasarana yang tersedia dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat. Dengan kata lain seberapa besar kemampuan organsasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk merespon segala kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perencanaan strategi setiap organisasi, terutama organisasi publik, keberhasilan semua itu akan sangat ditentukan oleh komitmen dari manajemen puncaknya. Dalam hal ini Kepala SKPD memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan orientasi pada peningkatan nilai tambah dalam pengelohan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sisitem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam tulisan ini antara lain jumlah pegawai, tingkat pendidikan, tingkat kepangkatan, jabatan struktural dan diklat penjenjangan. Dilihat prespektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Kebudyaaan dan Pariwisata, maka dapat dikatakan memiliki sumber daya manusia yang kurang potensial. Dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah dan karakteristik pegawai sebanyak 141 orang sebagai berikut :



a.

Sumber Daya Manusia dengan komposisi sbb : 1) Kepala Dinas = 1 orang 2) Sekretaris = 1 orang 3) Kepala Bidang = 4 orang 4) Kepala Sub. Bagian = 3 orang 5) Kepala Seksi = 12 orang 6) Staf = 111 orang 7) TPHL = 9 orang

b. Dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki : 1) SD = 30 orang 2) SLTP = 17 orang 3) SLTA = 40 orang 4) Sarjana Muda/ D3 = 3 orang 5) S1 = 48 orang 6) S2 = 3 orang c.

Dilihat dari tingkat kepangakatan : 1) Golongan I = 26 orang 2) Golongan II = 47 orang 3) Golongan III = 63 orang 4) Golongan IV = 5 orang

d. Dilihat dari jabatan Struktural : 1) Eselon IIb = 2) Eselon IIa = 3) Eselon IIIb = 4) Eselon IVb = e.

Dilihat dari Diklat Penjenjangan 1) Diklat PIM II = 2) Diklat PIM III = 3) Dilklat PIM IV =

1 orang 1 orang 4 orang 27 orang

1 orang 5 orang 24 orang

2. Aset / Modal Inventaris kantor (Terlampir) Jumlah kendaraan dinas  Roda Empat : 5 Buah  Roda dua : 9 Buah  Roda tiga : 2 Buah  Roda dino : 1 Buah [Type text] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang


3. Unit Usaha Unit Usaha yang mendukung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Anatara lain Obyek wisata sebanyak 6 (enam) buah, terdiri dari :  UPTD Taman Margasatwa Semarang  UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele  UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo  UPTD Taman Budaya Raden Saleh (TBRS)  UPTD Obyek Wisata Goa Kreo  UPTD Agro Sodong Sedangkan pendukung Sektor Pariwisata adalah Usaha Sarana Pariwisata yaitu Hotel, Restoran, Rumah Makan, Tempat Hiburan. C. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pembangunan pada Pelayanan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata selam periode 2005-2009 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :







D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat diperhatikan melalui dua analisis lingkungan yaitu lingkungan Internal dan Eksternal. 1. Lingkungan internal Analisa lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan atau kondisi yang berada di dalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi tiga kategori, yaitu Pertama : Input yang mencakup sumber daya yang dimiliki leh organisasi, seperti Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi, sumberdaya teknologi; Kedua : Proses Kerja dan Ketiga : Kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu. a. Input 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalamsebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun, beberapa standar umum yang dapat dugunakan dalam tulisan ini antara lain jumlah pegawai, status kepegawaian dan tingkat pendidikan. Dilihat dari perspektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dapat dikatakan bahwa memiliki SDM kurang potensial. Jumlah pegawai sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang terdiri dari : berpendidikan S2 : 3 (tiga) orang, S1 : 48 (empat puluh delapan) orang, Sarjana Muda(D3) : 3 (tiga) orang, dan SD : 30 (tiga puluh) orang. Kondisi yang demikian merupakan suatu keadaan yang kurang memadai untuk pelaksanaan tugas kedinasan ditinjau dari segi kualitas. 2) Sumber Daya Ekonomi Sumber Daya Ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggaran. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan klasik yang sering dijadikan sebagai alasan



Pembenar baik buruknya kinerja organanisasi, namun harus diakui pula bahwa bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya. Ditinjau dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang kurang memadai, dalam arti bahwa kemampuan anggaran tidak mampu mendongkrak kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kenyataan ini akan lebih jelas apabila dilihat dari anggaran yang teralokasi pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.655.697.000,00 diperbandingkan dengan anggaran tahun 2005 yang sebesar Rp. 6.203.833.000,00. Sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi yang sangat luas, maka tuntutan kinerja dengan kemampuan dasar organisasi, terutama kemampuan SDM merupakan hambatan yang sangat besar, bukan saja pada aspek operasionalisasi, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya. Dalam konteks perencanaan program dan kegiatan organisasi, kondisi ini masih kurang relevan untuk dijadikan dasar mengingat belum adanya trend yang kondusif, sehingga masih terlalu sulit untuk membuat proyeksi kemampuan anggaran pada tahun-tahun berikutnya yang dapat mendukung program maupun kegiatan yang telah direncanakan. 3) Sumber Daya Teknologi (sarana dan prasarana) Teknologi yang terlihat dari penyediaan saran dan prasarana serta sistem informasi dalam rangka peningkatan kinerja akan menentukan seberapa besar kemampuan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon tuntutan perubahan di masa yang akan datang. Prasarana dasar yang sangat diperlukan adalah data yang akurat yang menggambarkan kondisi dan perkembangan untuk dapat mengidentifikasi dan menginventarisir data dimaksud. Disamping itu sarana dan prasarana peralatan kerja dan peralatan kantor yang masih sangat terbatas juga merupakan hambatan tersendiri dalam kinerja organisasi.



4) Kompetensi Di lihat dari sisi otoritas atau kewenangan yang dimiliki, secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewenangan yang cukup besar. Namun, dalam implementasinya kadang-kadang masih mengalami kesulitan, karena keterbatasan sarana transportasi dalam peralatan kerja. Kompetensi juga dapat dilihat dalam perspektif keahlian yang dimiliki, dalam hal ini harus diakui bahwa masih kekurangan tenaga ahli, khususnya dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan. b. Proses Kerja Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Proses kerja disini menyangkut bagaimana pola hubungan kerja dilakukan antar bidang maupun dengan unit organisasi yang terkait, termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organsasi dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi telah berjalan cukup sistematis, dalam arti stiap bidang dapat mengintreprestasikan job discription dan mengimplementasikan secara koordinatif, walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal masih diperlukan adanya evaluasi terhadap stuktur dan job descriptions yang ada. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit / SKPD terkait seperti halnya dengan pola umum yang terjadi dalam organisasi birokrasi yang cenderung mereflesikan egoisme sektoral, dimana unit kerja lebih berorientasi pada kepentingan internal secara partial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan sistem. Kecenderungan ini sering mengahambat timbulnya diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.



c. Kinerja yang telah dicapai Penyelenggaraan festival seni dari tahun2005 sampai dengan 2008 tetap sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, sedangkan pada tahun 2009 menyelenggarakan 46 (empat puluh enam) kali. Saran penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kota Semarang sebanyak 55 (lima puluh lima) buah. Benda Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) buah terdiri dari bangunan budaya sebanyak 3 (tiga) buah, bangunan tempat ibadah sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, bangunan kesehatan sebanyak 3 (tiga) buah, bangunan perkantoran sebanyak 46(empat puluh enam) buah, bangunan pendidikan sebanyak 11 (sebelas) buah bangunan rumah tinggal sebanyak 56 (lima puluh enam) buah dan bangunan lainnya sebanyak 11 (sebelas) buah. Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun 2005 sejumlah 1.141.323 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.633.042 orang, sehingga rata-rata tiap tahun 2009 meningkat sebesar 8,89 %. Kontrbusi sektor pariwisata pada tahun 2005 sebesar Rp.37.099.487.364,00 sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp.55.148.335.851,00 selama lima tahun meningkat rata-rata setiap tahun 7%. Hasil Pembangunan di bidang Pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukan adanya perkembangan dilihat dari jumlah wisatawan berkunjung pada tahun 2005 sebanyak 1.141.323 orang, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 1.633.042 orang atau meningkat 43,08%. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung diikuti dengan peningkatan tingkat hunian hotel, pada tahun 2005 sebesar 62%, sedangkan pada tahun 2009 : 68% atau meningkat 9,67%. Peningkatan tingkat hunian diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisatawan yaitu pada tahun 2005 sebesar 2,26 hari sedangkan pada tahun 2009 sebesar 3,54 hari atau meningkat 56,64%. 2. Lingkungan Eksternal Analisa Lingkungan eksternal dalam organisasi atau manajemen merupakan kondisi yang terjadi di luar organisasi. Lingkungan ini meliputi kekuatan-kekuatan atau kecenderungan-kecenderungan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, pelanggan, pembayar dan juga pesaing maupun kerjasama. a. Ekonomi pada sektor Budaya dan Pariwisata Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh tehadap Pemerintah Daerah. Bagaimanapun juga Pemerintah Daerah.



Tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks mayarakat sosial maupun sektor swsata. Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dapat merupakan dukungan yang sangat positif, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggi akan membuka peluang bagi peningkatan kemampuan investasi, demikian halnya sektor swasta yang sehat dan profitable akan memberikan peluang yang sangat besar dalam hal kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Seperti diketahui dan disadari bersama bahwa kondisi saat ini belum terlepas dari kesulitan ekonomi sebagai dampak krisis yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu kondisi juga merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk direspon dengan baik. b. Sosial dan budaya pada sector Budaya dan Pariwisata Perubahan social dan budaya yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan social dan budaya, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemampuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktivitas. Dan disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah agar dapat menetapkan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. c. Pelanggan pada sektor Budaya dan Pariwisata Dalam setiap bentuk usaha, factor pelanggan merupakan factor penting yang turut menentukan eksistensi usaha akan sangat ditentukan oleh ketahanan dari pelanggan. Dan ketahanan pelanggan akan sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan.



Dalam konteks kajian terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang memiliki pelanggan yang terdiri dari para pengusaha dan masyarakat sebagai wisatawan. Pengkategorian ini dilandasi dengan pemikiran bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. d. Pesaing pada sektor Budaya dan Pariwisata Pesaing dalam hal ini harus dilihat dari intitusi usaha sejenis, yaitu penyedia fasilitas, yang berada di sekitar kegiatan pelanggan. Untuk meningkatkan kinerja manajemen harus dilakukan kompetensi secara sehat dengan para pesaing. Keberhasilan dalam bersaing ini akan sangat tergantung dari kemampuan melihat dan merespon kondisi dan keinginan konsumen. Keberhasilan memenuhi harapan konsumen dengan sendirinya konsumen akan menumbuhkan kesanggupan menjadi pelanggan. Sebaliknya kegagalan merespon keinginan tersebut, maka dapat dipastikan para konsumen akan mencari alternative lain. Di dalam konteks kajian ini, pesaing yang dapat diidentifikasi adalah Daerah Kabupaten/Kota lain. Seperti disadari bersama dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah setiap daerah memacu diri untuk mengembangkan daerahnya. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan eksplorasi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kenyataan ini telah mendorong setiap daerah untuk menyusun strategi agar dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan fasilitas maupun insentif terhadap masyarakat dan pengusaha. e. Kerjasama pada sektor Budaya dan Pariwisata Kerjasama dalam hal ini adalah berbagai pihak terutama unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja manajemen. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Akan tetapi kondisi yang ada saat ini masih mereflesikan adanya kecenderungan pola kerja yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar unit. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang kurang mendukung dan perlu mendapat perhatian secara serius. Dan untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi untuk membentuk integritas pemerintah Kota Semarang sebagai satu sistem yang solid.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada era globalisasi yang ditandai penggunaan berbagai teknologi modern dan penyebaran informasi yang sangat cepat, melahirkan berbagai peluang sekaligus ancaman yang perlu diidentifikasi secara cermat agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan SKPD khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama mengalami ancaman yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, akibat pengaruh globalisasi dan meningkatnya tuntutan pelaksanaan demokratisasi yang ditandai adanya tuntutan kebebasan disegala bidang. Padahal nilai-nilai budaya dan seni itu memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Untuk membangun masyarakat dan Kota Semarang yang berbudaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan identifikasi permasalahanpermasalahan dan isu-isu yang actual yang strategis sebagai berikut : A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Pemasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 1. Urusan Kebudayaan adalah : a. Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah. b. Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah. c. Terjadinya pergeseran nilai-nila budaya sebgai akibat adanya akulturasi dan globalisasi. d. Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas Kota Semarang. e. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan budaya dan kesenian. 2. Urusan Pariwisata adalah : a. Kurangnya kualitas pariwisata, rendahnya pengelolaan pariwisata, terbatasnya sarana prasarana pariwisata. b. Terbatasnya pemasaran pariwisata karena kurangnya event-event wisata.



B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selaras dengan Visi Kota Semarang “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan jasa yang Berbudaya menuju masyarakat sejahtera” yang betujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Kota Semarang, maka “Waktunya Semarang Setara” merupakan motto Kota Semarang untuk membangun motivasi guna mengoptimalkan potensi yang ada melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan. Juga dimaksudkan sebagai momentum kebangkitan seluruh masyarakat agar Kota Semarang mampu sejajar dengan kota-kota metropolitan lain dalam segala aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama “SETARA” juga dimaknai sebagai akronim SEmarang koTA sejahteRA yang merupakan sasaran akhir pembangunan. Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam :SAPTA PROGRAM” yaitu terdiri dari : Penaggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan public, Tata ruang dan Infrastuktur, Kesehatan dan keadilan gender, Pendidikan dan Kesehatan. C. Telaahan Renstra PROGRAM APBN URUSAN KEBUDAYAAN 1.Program Pengembangan nilai budaya, seni dan Perfilman 2.Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan dan Permuseuman

PROGRAM APBD I

PROGRAM APBD II

URUSAN KEBUDAYAAN 1.Program Pembinaan Tradisi dan pengembangan nilai dan keragaman budaya

URUSAN KEBUDAYAAN 1.Program Pengembangan Nilai Budaya

2.Program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

URUSAN PARIWISATA 1.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

URUSAN PARIWISATA 1.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3.Program Pengembangan Sumber daya kebudayaan dan pariwisata

3.Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata


2.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4.Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya URUSAN PARIWISATA 1.Program Penegembangan Destinasi Pariwisata 2.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.Program Pengembagan Kemitraan



[Type text] RENSTRA Tahun 2010-2015 3.pemberdayaan masyrakat di destinasi pariwisata 4. pengembangan usaha dan industry dan industry pariwisata

Peningkatan kontribusi sector pariwisata terhadap PAD rata-rata 6% per tahun

1.peningkatan promosi pariwisata dalam negeri 2.peningkatan promosi pariwisata luar negeri 3.pengembanga n informasi pasar wisata 4.peningkatan pertemuan,perja lanan insetif,konferens i dan pameran(meetin g incentive travel,conferenc e and exhibition/MICE) 5.Peningkatan publikasi pariwisata

3.Klasifikasi jasa BPW dan APB di jateng 4. Penyusunan Peta Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Jawa Tengah 5.Fasilitasi pengembangan destiansi pariwisata berbasis Desa Wisata di Jateng

1.pengadaan booklet calender of event 2012 2.pengadaan brosur tourist attraction 3.pengadaan brosur pesona wisata 4.pemasangan dan sewa lahan bilboard di dalam provinsi (5 buah pada pintu masuk) 5.penayangan informasi pariwisata jateng di harian suara merdeka 6.stastik pariwisata jawa tengah 7.

2.Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 3. koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 4. pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 5.pengembangan stastik kepariwisataan 6. Pelatihan pemandu wisata terpadu 1.pengembangan objek pariwisata unggulan 2.pengembangan daerah tujuan wisata 3.pengembangan dan penguatan informasi dan database 4.peningkatan peran serta masyrakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata 5.monitoring evaluasi dan pelaporan

D. Telaahan Tata Ruang Wilayah Kawasan wisata merupakan ruang wilayah yang didominasi pemanfaatanya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki fasilitas rekreasi Kota Semarang direncanakan meliputi : 1) Wisata bahari/pantai ada di kawasan pantai marina, kawasan pantai di kecamatan Tugu, serta pengembangan wisata Banjir Kanal Barat. 2) Wisata satwa berada di kawasan Kebun Binatang/Taman Margasatwa yang ditekankan pada pelestarian satwa dan lingkungan alam di dalamnya. 3) Wisata pertanian berada di kecamatan Tembalang, kecamatan Gunungpati dan kecamatan Mijen, juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian. [Type text] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

1kgt

1kgt

1kgt

1 kgt 1kgt 1 paket 2 kgt 1kgt

1kgt

1kgt


4). Wisata religi berada di kawasan Gereja Blenduk, kuil Sam Poo Kong, kawasan Masjid Agung dan kawasan Vihara Watugong. 5) Wisata alam dan cagar budaya berada di kawasan kampong pecinan dan kampong melayu, Museum Ronggowarsito, Kawasan Maerokoco, kawasan kota lama, kawasan hutan wisata Tinjomoyo, Goa Kreo, Waduk Jatibarang, Lembah Sungai Kaligarang, Kampoeng Wisata Taman Lele. 6) Wisata belanja dikembangkan di kawasan pasar Johar, Simpang Lima dan Koridor Jalan Pandanaran, dan pusat oleh-oleh pintu gerbang sebelah Barat Kota Semarang. 7) Wisata mainan anak berada di Wonderia, Water Park. E. Penentuan Isu-isu strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyrakat di masa dating. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Factor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll) Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : 1) Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 3) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap public, 4) Memiliki daya ungkit utuk pembangunan daerah, 5) Memberikan kemudahan, 6) Merupakan prioritas. [Type text] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang


Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis jangka waktu lima tahun kedepan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2015 adalah : 1. Urusan Kebudayaan : a) Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat, serta masih rendahnya eksploitasi seni budaya b) Pelestarian Cagar Budaya dan bangunan bersejarah 2. Urusan Pariwisata : a) b) c)

Pengembangan destinasi pariwisata Kuantitas kunjungan wisatawan; Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata

Dari isu strategis tersebut yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun kedepan adalah sebagaimana yang tertuang dalam salah satu “ Sapta Program” yaitu Peningkatan pelayanan publik.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi 1. VISI Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program dalam bentuk rencana kerja. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah “Semarang sebagai Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing”. Visi tersebut memliki dua kunci yakni Tujuan Wisata dan Berdaya saing, yang mengandung arti : Kota Tujuan Wisata artinya Kawasan wisata yang ruang wilayahnya didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi fasilitas rekreasi Kota Semarang yang dimiliki. Wisata bahari/pantai, wisata satwa, Wisata pertanian, Wisata alam dan cagar budaya, Wisata belanja, Wisata mainan anak. Sehingga obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata dan mempunyai keunikan serta spesifikasi. Yang berdaya saing artinya saran prasarana pariwisata yang dimiliki seperti Hotel, restoran, rumah makan mampu bersaing dengan kota metropolitan lain sehingga kota semarang menjadi setara. Dengan demikian Visi tersebut mengandung pengertian bahwa lima tahun kedepan Kota Semarang dihaarapkan menjadi Kota Tujuan Wisata yang berdaya saing, dapat melayani wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 2. MISI Dari Visi sebagaimana tersebut diatas selanjutnya ditetapkan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut : a. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas dan profesional, misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat profesionalisme dibidang kebudyaaan dan pariwisata. b. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional dikalangkan masyarakat, serta Benda Cagar Budaya dan bangunan bersejarah, misi ini diarahkan pada perwujudan pelestarian nilai-nilai budaya, pelestarian kesenian tradisional dikalangkan masyarakat, pelestarian Benda Cagar Budaya dan bangunan bersejarah.



c. meningkatkan kuaitas dan kuantitas keanekeragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata. d. meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatakan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata, diarahkan pada peningkatan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. 3. TUJUAN Adapun tujuan yang dimaksud adalah : a. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas dan profesional, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme sumberdaya manusia yang memiliki dibidang kebudayaan dan pariwisata. Meningkatkan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata. b. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional dikalangan masyarakat, serta Benda Cagar Budaya dan bangunan bersejarah, dengan tujuan : Mengembangkan kepedulian terhadap pengembangan dan perlindungan serta pelestarian seni dan budaya trdisional. Meningkatkan kepedulian dan pelestarian bangunan bersejarah serta benda cagar budaya. Meningkatkan eksplorasi berbagai kesenian dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman mayarakat terhadap nilai, kekayaan dan keragaman budaya. c. meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman obyek dan daya tarik budaya dan wisata, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik budaya dan wisata. Meningkatnya pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung



d. menigkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa, budaya dan pariwisata. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. 4. SASARAN Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran difokuskan pada : 1. Urusan Kebudayaan a. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 55 (lima puluh lima) kali b. Jumlah sarana prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional sebanyak 45 (empat puluh lima) buah. c. Jumlah bangunan bersejarah dan benda cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) buah. 2. Urusan Pariwisata a. Prosentase peningkatan kuantitas kunjungan wisata rata-rata sebesar 6% per tahun. b. Jumlah Kontribusi sektor pariwisata rata-rata Rp.46.260.950.082,- per tahun. c. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata mencapai 10%. 5. STRATEGI Strategi pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. b. c. d.

Pembangunan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal. Revalisasi bangunan cagar budaya. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. Pengembangan kualitas obyek dan daya tarik wisata dan event-event pariwisata. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata f. Pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.



6. KEBIJAKAN Kebijakan pada pengembangan urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui : a. Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan. b. Perencanaan pembangunan bernilai budaya. c. Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan. d. Pelesatarian benda dan bangunan bernilai sejarah e. Pengembangan seni dan budaya tradisional. Sedangkan kebijakan pada urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Semarang sebagai Kota Wisata melalui : a. b. c. d. e. f.

Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pelaku industri pariwisata. Standarisasi dan pengawasan penyelenggaraan event-event pariwisata Pengembangan dan pelayanan sistem inovasi berbasis teknologi industri. Pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan. Fasilitasi saran prasarana penginapan / perhotelan. Fasilitasi sarana prasarana rumah makan / restoran dan kawasan kuliner.



BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM Program strategis yang dirumuskan disini merupakan bentuk upaya yang akan dilakukan dalam rangka merespon berbagai masalah yang ada orientasinya dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Perumusan strategis ini sekaligus merupakan implementasi perencanaan strategi yang mencakup program-program dan kegiatan yang dilakukan dalam jangka menengah (lima tahun), yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Dengan pertimbangan kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Satuan Kerja Pernagkat Daerah (SKPD) yang bersifat teknis yang tidak bisa lepas dari SKPD lain yang bersifat teknis maupun administratif, maka juga merupakan kunci keberhasilan program anatara lain : a. Konstitensi kebijakan, artinya program-program yang ditetapkan dapat diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. b. Keterkaitan dengan dinas dan instansi terkait artinya program-program yang dibuat di dukung oleh instansi terkait artinya tidak terjadi overlaping dengan intitusi lain yang mengakibatkan terjadinya tarik menarik kepentingan dengan unit kerja yang lain. c. Sarana dan prasarana penunjang yang memadai, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai program-program yang telah dibuat sulit untuk diwujudkan. Adapun program-program pembangunan strategis pada urusan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : 1. Urusan Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengembangan ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengembangkan potensi nilai-nilai budaya yang ada di kota Semarang.



b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengelola asetaset dan mengembangkan aset-aset kekayaan budaya yang ada di Kota semarang agar tidak hilang atau punah. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengelolaan ini dimaksudkan untuk mengelola dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan ragam/macam budaya pada umumnya dan khususnya ragam budaya di Kota Semarang dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat atau lembaga masyarakat d. Program Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya Program ini berupa pembinaan yang meliputi bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan budaya. Program ini menempatkan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada pihak lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya serta pelaku wisata untuk melakukan kegiatan dan pengembangan dalam bidang kebudayaan. 2. Urusan Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program peningkatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata di Kota Semarang guna manggali sumber pendapatan dan kunjungan wisatawan. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Destinasi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan membangun obyek-obyek wisata milik Pemerintah Kota Semarang yang sudah ada maupun menggali obyek wisata baru dengan pengkajian dan perencanaan yang terpadu serta peningkatan eventevent pariwisata sebagai penunjang daya tarik obyek wisata. c. Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan berupa pembinaan yang meliputi bimbingan, pengawasan dan pariwisata Kota Semarang sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyrakat untuk berusaha dan berkembang dalam bidang kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya serta para pelaku wisata untuk melakukan kegiatan dan pengembangan dalam bidang kebudayaan. [Type text] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang


Dari ketujuh program tersebut yang menjadi program unggulan adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan yaitu Peningkatan Taman Margasatwa Semarang. B. KEGIATAN Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : a.

Urusan Kebudayaan 1. Program Pengembangan nilai budaya dengan kegiatan : 1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 3) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 4) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang seni dan budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan kegiatan : 1) Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2) Fasilitasi pnyelenggara festival budaya daerah 3) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 4) Sosialiasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 5) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 6) Pengembangan nilai dan geografi sejarah 7) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 8) Pengawasan, monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 9) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan : 1) 2) 3) 4)

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitas penyelenggaraan festival buday daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 5) Penyelenggaraan dialog kebudayaan 6) Festival sandiwara, penulisan naskah dan cerita cekak berbahasa jawa



7) festival seni dan budaya rakyat 8) penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian daerah 9) penyelenggaraan hiburan di obyek-obyek wisata 10) penyelenggaraan sarasehan dhalang 4. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya, dengan kegiatan : 1) Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan b. Urusan Pariwisata 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan : 1) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 3) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 4) Kooridanasi dengan sektor pendukung pariwisata 5) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 6) Pengembangan stastik kepariwisataan 7) Pelatihan pemandu wisata terpadu 8) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 9) Penyelenggaraan denok kenang Kota Semarang 10) Pemanfaatan tenaga saka pandu wisata 11) Pengiriman duta wisata ke tingkat jawa tengah 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan : 1) 2) 3) 4)

Pengembangan obyek pariwisata unggulan. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan lembaga/dunia usaha. 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata. 6) Pengembangan daerah tujuan wisata. 7) Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi.



3. Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 3) Pengembangan sumbeardaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan





BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis / Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pedoman dan atau acuan ini disusun agar Dinas Kebudayaan dan Paariwisata dalam melaksanakan tugas pembangunan dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi mayarakat, dan dunia usaha, selain itu melalui Renstra pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga tergantung pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua kepentingan serta kreativitas dan inovasi untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratip dan berkelanjutan. Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal koordinasi pembangunan ini dilakukan secara lintas sektoral dan masyarakat. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar lembaga daerah dan para pelaku yang berpentingan dilakukan secara horisontal, vertikal maupun diagonal. Maksud lain dari penyusunan ini agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan harapan dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Hasil dari pembangunan juga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta disarankan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat sehingga meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

BAYI PRIYONO. SH. MM Pembina Utama Muda NIP.19531213 198108 1 001 [Type text] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang



[Type text] RENSTRA Tahun

Recommend Documents