BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan Daerahnya. Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Kotabaru
menjabarkan RPJMD 2016-2020 kedalam Rencana Strategis 2016-2020 yang
Renstra BAPPEDA 2016-2020
I - 1
memuat Visi Misi Bappeda dalam mendukung Program Pembangunan Bupati terpilih dengan berlandaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Institusi di bidang Perencanaan. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotabaru ini disusun sesuai amanat UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda Kabupaten Kotabaru memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bappeda Kabupaten Kotabaru serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Bappeda menyiapkan rencana kegiatan, Rencana Kerja Bappeda , sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Bappeda Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra-SKPD
disusun
dengan
berpedoman
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana strategis adalah bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah
Renstra BAPPEDA 2016-2020
I - 2
yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra Adalah : Sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoodinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2016-2020 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan. . 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar
hukum
penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
Renstra BAPPEDA 2016-2020
I - 3
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, evaluasi dan pengendalian Rencana pembangunan daerah 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009 tentang
Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Selatan 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata cara Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Kotabaru . 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2025;
Renstra BAPPEDA 2016-2020
I - 4
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru 2011-2015 21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru; 22. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kabupaten Kotabaru.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud
penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah : 1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru; 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Tujuan
penyusunan
dari
Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi
Renstra BAPPEDA 2016-2020
I - 5
tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2. Menjamin keterkaitan Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks; 3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 - 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB
BAB
I :
II :
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2.
Sumber Daya SKPD
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB
III :
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Terpilih
3.3.
Telaahan Renstra Bappeda Kotabaru
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Renstra BAPPEDA 2016-2020
I - 6
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi SKPD
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3.
Strategi dan Kebijakan
BAB V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
:
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
Renstra BAPPEDA 2016-2020
:
PENUTUP
I - 7
