Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo disusun dengan periode Tahun 2013-2018 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai
I/1
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut : 1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2); 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3); 3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); 4. Kepala
Bappeda
menyelenggarakan
Musrenbang
Jangka
Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4); 5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2); 6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2); 7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
I/2
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4). 1.2
Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Probolinggo disusun atas dasar: 1.
Landasan Konstitusional : Undang-Undang Nomor 25 Perencanaan
Pembangunan
Tahun
2004 tentang Sistem
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan
Dalam
Negeri
No
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang
I/3
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Probolinggo. 2.
Landasan Operasional : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
1.3
Maksud dan Tujuan 1. Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA adalah memberikan arah penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita (visi) yang telah ditetapkan. 2. Selanjutnya
Renstra-BAPPEDA
ini
menjadi
pedoman
dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan BAPPEDA untuk periode 1 (satu) Tahun.
I/4
Renstra BAPPEDA Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018
1.4
Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2
Sumber Daya SKPD
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5
Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
I/5
