Perubahan RENSTRA Tahun BAB I PENDAHULUAN

Perubahan RENSTRA Tahun 2014-2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pengembangan sumber daya manusia khususnya dipemerintah daerah saat ini menjadi bahan pemikiran yang penting. Potensi yang ada pada setiap aparatur yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas yang dimiliki dapat diketahui melalui pengembangan aparatur. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung ke dalam tugas pokok dan fungsinya. Pengembangan kapasitas atau Capasity Building aparatur pemerintah daerah dapat diawali dari inventarisasi permasalahan terkait kemudahan dalam berbagai pengurusan kepentingan, pelayanan kepada publik meliputi perlakuan yang adil, jujur, transparan dan wajar. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah secara umum diharapkan dapat menciptakan aparatur pemerintah yang mempunyai kemampuan, kepekaan dan antisipatif terhadap perubahan yang terjadi, kemampuan dalam mengambil tindakan yang cepat, tepat dan akuntabel terhadap permasalahan yang muncul. Serta teroptimalkannya fungsi instansi dalam memberikan pelayanan publik. Upaya bidang kepegawaian dalam rangka pendayagunaan aparatur melalui upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk melaksanakan upaya dimaksud maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42); Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

1


3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor; 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

2


Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3183); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4193); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

3


26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah ; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 32. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 33. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 34. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4


40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 41. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 42. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012; 43. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE); 44. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK; 45. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang SAPK On-Line: Prosedur Penetapan Nomor Identtas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Perpindahan antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On-Line (SAPK-Online); 46. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil; 47. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya; 48. Keputusan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda-Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; 49. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 50. Keputusan Kepala BKN Nomor 13/Kep/2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah; 51. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 52. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

5


53. Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 55. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/ 01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Musrenbang; 56. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2020 sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020 adalah memberikan arah dalam pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

6


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. STRUKTUR ORGANISASI BESERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.2. SUMBER DAYA APARATUR 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD 3.2. TELAAHAN RENSTRA SKPD 3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI SKPD 4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB.V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB.VII PENUTUP


7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.1. STRUKTUR ORGANISASI BESERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Pengolahan Data Dan Pelayanan Informasi a. Sub Bidang Pengolahan Data; b. Sub Bidang Pelayanan Informasi. 4. Bidang Pengembangan a. Sub Bidang Jabatan; b. Sub Bidang Formasi, Seleksi dan Kader. 5. Bidang Mutasi a. Sub Bidang Mutasi; b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun. 6. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan a. Sub Bidang Disiplin; b. Sub Bidang Kesejahteraan. Untuk lebih jelas dapat diuraikan pada daftar susunan kepegawaian dilingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : 1. Susunan kepegawaian menurut pangkat golongan ruang : NO GOLONGAN A

RUANG B C

JUMLAH D

1 2 3 4

IV 1 4 1 6 III 18 15 6 6 45 II 4 5 9 I JUMLAH 19 23 11 7 60 2. Susunan kepegawaian menurut tingkat pendidikan formal NO 1 2 3 4 5

TINGKAT PENDIDIKAN Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma IV Diploma III SLTA

JUMLAH 6 32 5 15


8


6

SLTP JUMLAH

2 60

3. Susunan kepegawaian menurut usia NO 1 2 3 4 5 6 7 8

TINGKAT USIA (tahun) < 20 20 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 50 51 – 58 JUMLAH

JUMLAH 13 8 6 22 11 60

4. Susunan kepegawaian menurut status pegawai NO 1 2 3

STATUS KEPEGAWAIAN PNS CPNS Kontrak JUMLAH

JUMLAH 60 6 10 76

5. Susunan Kepegawaian menurut jabatan N0 1 2

JABATAN Struktural Fungsional Teknis Fungsional Umum JUMLAH

3

ESELON GOL II.a III.a IV.a IV III II 1 5 11 5 11 1 -

JUMLAH 33 1

-

-

-

-

17

9

26

1

5

11

5

29

9

60

Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana kantor dapat disajikan sebagai berikut : a. Gedung - Luas Tanah : ± 1200 M2 - Status Tanah : Milik Pemerintah NO 1

NAMA STATUS TAHUN BENTUK BANGUNAN BANGUNAN DIBANGUN BANGUNAN Gedung Milik Permanen Pemprov

KET Kondisi Baik


9


b. Sarana Kantor NO

NAMA SARANA

TAHUN PEROLEHAN 2013

JUMLAH

KET

1

Mobil Dinas Kepala

2

1999 - 2013

10

3

Sepeda Motor Dinas Meja Kerja

2003 - 2013

502

4

Kursi Kerja

2003 - 2012

355

5

Kursi Eselon

2008 - 2012

26

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

2

6

Komputer/PC

2003 - 2013

28

7

Laptop/Notebook

2005 - 2013

19

8

2003 - 2011

87

9

Lemari Besi/Filling Cabinet Rak Besi/Metal

2003 - 2008

3

10

Mesin Tik

2003 - 2013

5

11

LCD Proyektor

2003 - 2008

3

12

Telepon/Fax

2005 - 2006

2

13

Printer

`2005 - 2012

28

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :


10


1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; 2. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 3. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; 5. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 6. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas PNSD antara lain melalui pendidikan formal; 7. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan, struktural dan fungsional; 8. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional; 9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan 10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan penyusunan formasi PNSD skala provinsi; 2. Pengoordinasian usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota; 3. Pelaksanaan pengadaan PNSD provinsi dan pengoordinasian pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota; 4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan provinsi; 5. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota; 6. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi golongan / ruang I/b sampai dengan IV/b dan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi golongan / ruang IV/a dan IV/b; 7. Pengoordinasian pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota; 8. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi, kabupaten/kota menjadi golongan / ruang IV/c sampai dengan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta; 9. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat; 10. Penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/kota, koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

11


lingkungan Kabupaten/kota serta usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi; 11. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya serta di lingkungan provinsi; 12. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I ke bawah dan eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat; 13. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah; 14. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil; 15. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi dan di lingkungan kabupaten/kota; 16. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan provinsi; dan 17. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka susunan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; 3. Bidang terdiri dari : a. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data; 2) Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi. b. Kepala Bidang Pengembangan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Jabatan; 2) Kepala Sub Bidang Formasi, Seleksi, dan Kader; c. Kepala Bidang Mutasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Mutasi; 2) Kepala Sub Pemberhentian dan Pensiun; d. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Disiplin; 2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional;


12


Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian-Bagian yang termasuk didalamnya mempunyai tugasnya masingmasing, sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepegawaian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. 2. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundangundangan pada Badan Kepegawaian Daerah. 3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran badan, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan. 5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan. 6. Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas penyiapan dan pengolahan data serta, analisis dan penyajian informasi Badan Kepegawaian Daerah. 7. Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas pengumpulan, pemantauan terhadap data dan informasi, analisa penyajian bahan dan data kepegawaian daerah. 8. Sub Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas penyiapan data dan informasi serta melakukan penyajian data dan informasi kepegawaian dengan memanfaatkan perangkat multimedia bagi kebutuhan internal maupun eksternal pemerintah daerah. 9. Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyajikan bahan pedoman pengembangan karir dan kompetensi PNS, menyusun formasi PNS dan melaksanakan seleksi pengadaan CPNS, seleksi Praja IPDN/IIP dan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah, Seleksi Diklatpim Tingkat III dan IV, Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Seleksi Calon Widyaiswara. 10. Sub Bidang Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.


13


11. Sub Bidang Formasi, Seleksi dan Kader mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai serta melaksanakan kegiatan seleksi. 12. Bidang Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses mutasi, pemberhentian dan pensiun PNSD. 13. Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi kepangkatan, kepindahan, pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil. 14. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses penyelesaian pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil. 15. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian untuk proses kedudukan hukum pegawai, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui peningkatan kesejahteraan. 16. Sub Bidang Disiplin mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan bahan pembinaan disiplin dan melakukan pemrosesan kedudukan hukum PNSD dan penyelesaian pelanggaran disiplin. 17. Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan mental, kesejahteraan serta pemberian penghargaan, tanda jasa dan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil.


14


2.2. SUMBER DAYA APARATUR Jumlah PNS yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 60 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel Sumber Daya Aparatur pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jenis Kelamin Pendidikan Jumlah Laki-laki Perempuan S-2 5 4 1 S-1 33 21 12 D-3 6 4 2 SMA/Sederajat 14 5 9 SMP/Sederajat 2 1 1 Jumlah Total 60 35 25

Tingkat Pendidikan 35 30 25 20 15 10 5 0 5

33

6 S-2

S-1

D-3

14 SMA

2

SMP

Jenis Kelamin 25 20 15 Laki-Laki Perempuan

10 5 0 S-2

S-1

D-3

SMA

SMP


15


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA BADAN Ir. AGUSTINA D. DEWEL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS YAMIN, SE SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN HASANUDIN, SH

SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET H. SUPIANSYAH, A.Md

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM RAHMAWATI, ST, M.Si

BIDANG PENGOLAHAN DATA & PELAYANAN INFORMASI Hj. SAEJAH, SP

BIDANG PENGEMBANGAN AMAT SAHIDAR, S.Sos

BIDANG MUTASI WILLY S. DJALA, SE

BIDANG DISIPLIN & KESEJAHTERAAN MIRMADI KRISJUDO, SH

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA M. MUKROMIN, S.Kom

SUB BIDANG JABATAN ENAT, SE

SUB BIDANG MUTASI NIKARTHER, SSTP, MAP

SUB BIDANG DISIPLIN TUGIMAN, BcKn

SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI ERIC DOVICO L. LAMPE, S.Sos, M.Si

SUB BIDANG FORMASI, SELEKSI & KADER YOBIE SANDRA, SSTP, MAP

SUB BIDANG PEMBERHENTIAN & PENSIUN MIMI HARTASIAH

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN APRITA, SE


16


Rekapitulasi Data per Golongan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota WILAYAH PROVINSI/KAB/KOTA

NO

PANGKAT GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV

1

PROVI NSI

94

2

PALANGKARAYA

3

KATI NGAN

4

KOTAWARI NGI N TI MUR

5

SERUYAN

6 7

JUMLAH

1.215

2.879

440

4.628

55

950

3.195

2.436

6.636

47

1.183

2.214

835

4.279

109

1.514

2.756

1.803

6.182

21

1.276

1.432

395

3.124

KOTAWARI NGI N BARAT

38

1.305

2.539

1.017

4.899

SUKAMARA

29

637

1.063

255

1.984

8

LAMANDAU

27

1.062

1.386

337

2.812

9

GUNUNG MAS

32

1.079

1.702

981

3.794

10

PULANG PI SAU

11

KAPUAS

37

680

1.860

1.141

3.718

103

1.682

3.614

2.416

7.815

12 13

BARI TO TI MUR

53

1.172

1.926

1.046

4.197

BARI TO SELATAN

83

1.441

1.868

1.165

4.557

14

BARI TO UTARA

92

1.478

2.063

992

4.625

15

MURUNG RAYA

55

917

1.750

563

3.285

875

17.591

32.247

15.822

66.535

Jumlah

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000

GOL.I

1.500

GOL.II

1.000

GOL.III

500

GOL.IV

-

Rekapitulasi Data per Pendidikan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota


17


NO

WILAYAH PROVINSI/KAB/KOTA

PENDIDIKAN SD

SLTP

1 PEMERINTAH PROVINSI

59

101

1,665

2 PALANGKARAYA

71

78

3 KATINGAN

35

4 KOTAWARINGIN TIMUR

S2

661

1,745

391

6

4,628

1,412

1,465

3,349

260

1

6,636

58

1,135

988

1,975

87

0

4,278

76

99

1,582

1,361

2,788

278

0

6,184

9

29

719

613

1,592

127

0

3,089

6 KOTAWARINGIN BARAT

44

53

1,131

1,636

1,961

72

0

4,897

7 SUKAMARA

15

25

324

641

951

28

0

1,984

8 LAMANDAU

20

25

715

690

1,311

50

1

2,812

9 GUNUNG M AS

18

41

1,061

1,205

1,441

46

0

3,812

10 PULANG PISAU

35

49

695

781

2,037

120

1

3,718

11 KAPUAS

59

86

1,668

1,591

4,121

290

0

7,815

12 BARITO TIMUR

35

75

911

1,434

1,635

107

0

4,197

13 BARITO SELATAN

36

70

1,098

1,330

1,923

100

0

4,557

14 BARITO UTARA

86

97

1,541

1,161

1,632

107

1

4,625

15 MURUNG RAYA

26

40

709

718

1,714

78

0

3,285

624

926

16,366

16,275

30,175 2,141

10

66,517

Jumlah

DI,II,III,IV

S3

JUMLAH

S1

5 SERUYAN

SLTA


18


Gambaran umum Kondisi Daerah dilihat dari potensi PNS di Kalimantan Tengah per Desember 2013, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 66.535 Orang, yang melayani 2.202.599 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 14 Jiwa/Km2 (Data Sensus Penduduk Tahun 2010). Perbandingan antara Pegawai Negeri Sipil terhadap masyarakat adalah 1:33 Orang. Dari perbandingan tersebut masih dapat dikatakan cukup untuk dapat melayani masyarakat, namun luas wilayah dan sebaran pegawai yang kurang merata mengakibatkan pelayanan menjadi agak lamban khususnya di Kecamtan atau ibukota Kabupaten/Kota. A. SARANA DAN PRASARANA Peralatan atau Alat Kantor yang merupakan Inventaris Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jenis Barang Mobil Dinas Kepala Sepeda Motor Dinas Meja Kerja Kursi Kerja Kursi Eselon Komputer/PC Laptop/Notebook Lemari Besi/Filling Cabinet Rak Besi/Metal Mesin Tik LCD Proyektor Telepon/Fax Printer

Volume 2013 1999 - 2013 2003 - 2013 2003 - 2012 2008 - 2012 2003 - 2013 2005 - 2013 2003 - 2011 2003 - 2008 2003 - 2013 2003 - 2008 2005 - 2006 2005 - 2012

Satuan 2 10 502 355 26 28 19 87 3 5 3 2 28

Keterangan Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik


19


2.3. KINERJA PELAYANAN Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Tengah

No (1) 1 2 3

4

5 6

7

8

Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target dan Fungsi SKPD SPM IKK (2) Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah orang Lulus Ujian Penyesuaian ijazah Jumlah orang Lulus ujian dinas Tk.I dan II Jumlah orang usul naik pangkat melalui Kenaikan pangkat periode April dan Oktober Jumlah orang lulus seleksi Praja IPDN Jumlah orang yang mengikuti sosislisasi Jumlah orang yang ditempatkan (Mutasi Jabatan/Mutasi Umum /Pelantikan Jabatan/ Sumpah Janji/Penyelesaian Pengangkatan CPNS Jumlah orang yang mengikuti Bimtek

(3)

Target Indikator lainnya

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Rasio Capaian pada Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100

110

600

0

20

20

110

600

0

20

20

100

100

100

100

100

100

150

200

0

400

400

167

200

0

400

400

111

100

100

100

100

100

450

500

0

400

400

415

500

0

400

400

92

100

100

100

100

100

2500

2500

3400

2580

2580

2683

2500

3400

2580

2580

107

100

100

100

100

100

50

50

40

28

150

34

28

40

28

150

68

56

100

100

100

100

0

0

40

40

0

0

0

40

40

0

0

0

100

100

100

100

1600

0

1300

700

700

1589

0

1300

700

700

99

100

100

100

100

100

15

0

40

40

40

16

0

40

40

40

106

100

100

100

100

(4)

(5)


20


9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

Jumlah orang yang Lulus Seleksi Tugas Belajar /Seleksi Diklat PIM Seleksi KKD dan KKAD Jumlah orang yang menerima SKS/Cuti/Karis/Karsu/Askes/T aspen/Bapertarum Jumlah orang yang dijatuhi Hukuman Disiplin Jumlah orang yang menerima SKPensiun Jumlah orang /PNS yang ter entry/ter update datanya Jumlah orang yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi kepegawaian Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Rehab Pemeliharaan Kantor Jumlah Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Asrama Jumlah Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG

100

0

0

360

447

525

0

0

360

447

525

0

100

100

100

100

100

1000

1170

1170

1170

1170

1099

1170

1170

1170

1170

110

100

100

100

100

100

10

0

10

10

10

4

0

10

10

10

40

100

100

100

100

100

100

0

0

200

200

90

94

0

200

200

90

100

100

100

100

100

4500

200

200

200

150

4664

200

200

200

150

104

100

100

100

100

100

90

280

0

360

160

90

280

0

360

160

100

100

100

100

100

100

50

50

16

115

75

50

50

16`

115

75

100

100

100

100

100

100

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

100

100

100

100

100

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

100

100

100

100

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

100

0

100

100

100


21


Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Anggaran

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Realisasi Anggaran

Uraian ***)

(1) Dana

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

18.626.040.123 22.146.673.186 28.079.875.689,04 43.959.637.877 38.551.334.528 15.802.372.951 20.233.572.979

2011

(9) 24.370.145.765


2012

2013

‘09

‘11

‘12

‘13

(10)

(11)

(12) (13) (14)

(15)

(16)

(17)

(18)

70

79

41,39

51,75

30.807.547.075 30.535.007.609

22

85

‘10

Rata-rata Pertumbuhan

92

87

Anggaran

Realisasi


2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Pelayanan prima berarti pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu, pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten, sehingga memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan kepegawaian, yang sekarang berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tentunya akan membawa banyak perubahan terkait layanan kepegawaian untuk menyesuaikan aturan baru yang sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kemudian dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang dititikberatkan pada kemampuan mewujudkan pembinaan PNS melalui Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Kerja dengan penilaian prestasi kerja. Hal ini menuntut aparatur untuk memberikan penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai. Dengan aturan tersebut, setiap aparatur mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang aparatur. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pejabat untuk memberikan penilaian yang harus berdasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai.


23


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Perubahan peraturan di bidang kepegawaian yang berdampak pada penyesuaian aturan yang membutuhkan partisipasi aktif dalam penataan di semua lini. Selanjutnya dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan komitmen dan konsistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diperlukan salah satu alat analisis untuk mengetahui tantangan yang harus dihadapi oleh SKPD. Analisa SWOT di maksudkan untuk melihat kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunity) yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian mengetahui kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) yang akan dilakukan oleh Badan dalam melaksanakan visi dan misi. Adapun kekuatan dan kelemahannya adalah sebagai berikut : 1. Internal a. Kekuatan (Strenght) 1) Adanya Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur yang memperkuat SKPD dalam pengelolaan program dan kegiatan; 2) Pelimpahan kewenangan pengelolaan kepegawaian kepada SKPD yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi; 3) Tersedianya system dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan SDM; 4) Tersedianya SDM yang memadai; 5) Tersedianya sumber daya aparatur yang dikelola; 6) Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing bagian; 7) Adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan. b. Kelemahan (Weakness) 1) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan sebagai dasar perencanaan penempatan pegawai; 2) Belum terkoneksinya data pegawai secara langsung pada masingmasing instansi; 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana Sistem CAT Penerimaan CPNS; 4) Masih rendahnya pemahaman pegawai tentang hak dan kewajiban sebagai PNS. 2. Eksternal a. Peluang (Opportunity) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

24


1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) Keputusan Kepala BKN Nomor 46 A tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Nomor 46 B tentang Evaluasi Jabatan; 3) Tuntutan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan kepegawaian; 4) Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pengembangan karir pegawai; 5) Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian; 6) Banyaknya tawaran peningkatan SDM melalui diklat, Bimtek, beasiswa dan pendidikan formal. b. Ancaman (Threats) 1) Kondisi politik nasional dan lokal yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan aparatur; 2) Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM sangat dipengaruhi dengan penyediaan anggaran yang terbatas; 3) Semakin kritisnya pola pikir masyarakat; 4) Terbatasnya SDM Aparatur pengelola kepegawaian; 5) Pengaruh globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan informasi; 6) Adanya aturan yang membatasi aparatur berkompetisi dalam pengembangan karir. 3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditentukan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut : “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “ Meneruskan dan menuntaskan pembangunan bukanlah semata menjadi tujuan, namun dalam banyak hal adalah instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (Equal) bagi segenap komponen masyarakat Kalimantan Tengah, baik; di pedalaman maupun di perkotaan, di hulu maupun hilir daerah aliran sungai, di kawasan Barat maupun Timur, yang asli maupun pendatang, yang Dayak maupun NonDayak, dan yang beragama apapun dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Bahasa kesejahteraan dan kemajuan dalam kesetaraan adalah bahasa universal yang melintasi sekat-sekat; spatial, generasi, kelompok, kesukuan, keagamaan, dan kategori pemisah lainnya. Dengan membangun kesejahteraan dan kemajuan Kalimantan Tengah melalui instrumen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

25


membuka isolasi yang berkelanjutan, niscaya Kalimantan Tengah akan memberikan kontribusi penting guna menunjukkan bahwa nilai kesejahteraan dan kemajuan adalah perekat sangat kokoh di masyarakat yang multikultur, layaknya Indonesia, sehingga terciptanya suatu daya dorong semangat yang luar biasa dengan sinergitas dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, kami merumuskan misi kepemimpinan sebagai berikut : 1. Sinergi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantongkantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. Penjelasan atas masing-masing misi yang menjadi turunan dari visi “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” adalah sebagai berikut ini : Misi 6: Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah Terbukanya isolasi menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan yang berasal dari luar. Jika kami dipercaya kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kami akan memastikan masyarakat Kalimantan Tengah tidak tergagap menghadapi kemajuan, dan mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang diperoleh sebagai implikasi langsung terbukanya isolasi. Sedari awal kami akan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

26


memastikan masyarakat Kalimantan Tengah tidak sekedar menjadi penonton dan bahkan korban dari kemajuan, namun justru sebagai penikmat dan pengendali atas semua proses perubahan yang dihasilkan oleh kemajuan. Mewujudkan hal ini tidaklah sederhana, mengingat kecepatan perubahan dan modernisasi seringkali jauh lebih tinggi dari kecepatan kesiapan masyarakat. Untuk itu, upaya penguatan kapasitas SDM masyarakat (termasuk pemerintah) menjadi misi yang tidak terpisahkan dari gairah membuka isolasi. Penguatan kapasitas SDM masyarakat bisa dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana terjelaskan dalam misi 2 dan 3. Selain mengembangkan pendidikan dasar yang menjadi tanggungjawab dasar negara, pengembangan kapasitas SDM Kalimantan Tengah juga akan ditempuh melalui pembukaan sekolah vokasional yang memungkinkan generasi muda secara cepat terserap dalam lapanganlapangan ekonomi baru yang sedang berkembang dan akan menguat di tahun-tahun mendatang. Pengembangan pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Palangka Raya, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penguatan SDM masyarakat. Sejumlah program studi yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan Kalimantan Tengah akan dibuka (misalnya; kedokteran dan pertambangan), dengan harapan bibit-bibit unggul SDM Kalimantan Tengah mendapatkan ruang pengembangan yang cukup, yang ke depan diharapkan menjadi transformator sosialkemasyarakatan. Buah dari upaya ini mungkin tidak langsung terasa dalam 12 tahun ke depan, namun langkah nyata dalam 1-2 tahun tersebut akan menjadi fondasi bagi penguatan SDM masyarakat Kalimantan Tengah dalam jangka menengah dan panjang. Penguatan SDM juga akan dilakukan secara terencana dan terus menerus di lingkungan pemerintahan, termasuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain). Transformasi mentalitas birokrasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem good governance yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan, selain upaya penguatan kapasitas inovasi birokrasi melalui berbagai program beasiswa pendidikan dan pelatihan. Khususnya untuk aparatur pelayanan langsung; misalnya guru, petugas kesehatan, dan penyuluh lapangan, pengembangan dan penguatan kapasitas akan terus dilakukan. Upaya sertifikasi guru dan updating kemampuan profesional pendidikan akan menjadi perhatian utama, sama halnya dengan peningkatan profesionalitas tenaga pelayanan dan penyuluhan masyarakat lainnya. Program yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

27


Gubernur Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan Manajemen Kepegawaian Tahun 2014-2015 adalah : a. Peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian; b. Peningkatan Isstem Informasi Kepegawaian berbasis IT; c. Peningkatan SDM; d. Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir aparatur yang transparan dan akuntabel; e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis berkenaan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian adalah ”Rendahnya Kinerja Aparatur dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat”. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi : 1. Adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kepegawaian yang dirasa lambat dalam penanganan administrasi; 2. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur masih kurang, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pengembangan aparatur; 3. Pendidikan aparatur sebagian besar diperoleh melalui ijin belajar yang secara umum tidak dilaksanakan reguler melainkan sistem paket yang mempengaruhi kualitas SDM; 4. Lemahnya penguasaan teknologi informasi mengakibatkan sebagian besar aparatur belum mampu mengoperasikan teknologi tersebut; 5. Belum diangkat/ditempatkan aparatur sesuai formasi jabatan yang dilamar saat CPNS; 6. Rendahnya pengetahuan aparatur tentang pemberian pelayanan yang prima.


28


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; 2. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 3. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; 5. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 6. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional; dan 7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah.

1. 2. 3. 4. 5.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut : Pelaksanaan penyusunan formasi PNSD skala provinsi; Pengoordinasian usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota; Pelaksanaan pengadaan PNSD provinsi dan pengoordinasian pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota; Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan provinsi; Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota;


29


6. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi golongan / ruang I/b sampai dengan IV/b dan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi golongan / ruang IV/a dan IV/b; 7. Pengoordinasian pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota; 8. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi, kabupaten/kota menjadi golongan / ruang IV/c sampai dengan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta; 9. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat; 10. Penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/kota, koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/kota serta usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi; 11. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya serta di lingkungan provinsi; 12. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I ke bawah dan eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat; 13. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah; 14. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil; 15. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi dan di lingkungan kabupaten/kota; 16. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan provinsi; dan 17. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: Visi : ” Profesional Dalam Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian ”. Visi tersebut diatas mempunyai makna : Pemberian pelayanan kepada aparatur dan masyarakat yang memuaskan berdasarkan pada pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan dukungan dan komitmen adanya kejelasan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pelayanan menurut ketentuan yang berlaku, adanya komunikasi yang perlu untuk mengkomunikasikan bahwa sistem dan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya komitmen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

30


dalam mengimplementasikan pelayanan mulai dari pengambil keputusan s/d pelaksana sehingga membentuk sinergitas. MISI : Pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan ke depan, maka dipandang perlu untuk menjabarkan dalam pernyataan misi agar menjadi pedoman penyelenggaraan program dalam susunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah. Adapun Misi : 1. Menyelenggarakan pelayanan prima di bidang kepegawaian; 2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT; 3. Membentuk SDM yang bertanggungjawab , disiplin, dan profesional; 4. Menyelenggarakan pola pembinaan dan pengembangan karir aparatur yang transparan dan akuntabel; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. 4.2. TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mencapai visi dan misi, perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan Tujuan Strategis (Strategic Goals) Organisasi. Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut :


31


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No. (1) 1. 2. 3. 4.

5.

TUJUAN (2) Meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT Meningkatkan SDM Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

SASARAN (3) Meningkatnya pelayanan prima di bidang kepegawaian Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT Meningkatnya SDM Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014

2015

(8) 3000 Orang

(9) 3000 Orang

6.000 Orang

7.000 Orang

200 Orang

200 Orang

1.500 Orang

1.500 Orang

Jumlah pembangunan gedung kantor

1 Buah

1 Buah

Jumlah Pengadaan Meubeleur

1 Paket

1 Paket

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor

8 jenis

10 jenis

(4) Jumlah PNS yang terlayani Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang terdata secara elektronik Jumlah PNS yang meningkat kapasitas SDMnya Jumlah PNS yang dibina dan dikelola


32


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan kebijakan adalah sebagai implementasi strategis dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebagaimana pada tabel berikut :


33


Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI SKPD MISI I SKPD

: PROFESIONAL DALAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN : Menyelenggarakan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan pelayanan prima di bidang Peningkatan pelayanan prima di bidang Meningkatnya pelayanan prima di bidang kepegawaian

kepegawaian

: Menyelenggarakan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT Tujuan Sasaran Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian

kepegawaian

Kebijakan Optimalisasi pelayanan prima di bidang kepegawaian dan birokrasi internal pegawai BKD

MISI II SKPD

berbasis IT

berbasis IT

: Membentuk SDM yang Bertanggungjawab, Disiplin, dan Profesional Tujuan Sasaran Meningkatkan SDM Meningkatnya SDM

Strategi Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT

Kebijakan Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi

MISI III SKPD

Strategi Peningkatan SDM

Kebijakan - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aoaratur - Pengelolaan pendidikan kedinasan

MISI IV SKPD

: Menyelenggarakan Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur yang Tranparan dan Akuntabel Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan pembinaan dan Peningkatan pembinaan dan pengembangan Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pengembangan aparatur

aparatur

: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Tujuan Sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

aparatur

Kebijakan Pengelolaan pembinaan dan pengembangan aparatur

MISI V SKPD

Strategi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


34

Kebijakan Pembangunan dan pemliharaan sarana dan prasarana kantor


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 5.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah , maka program sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah; 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional; 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 8. Penyediaan alat tulis kantor; 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 12. Penyediaan peralatan rumah tangga; 13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 14. Penyediaan makanan dan minuman; 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah; 17. Pembinaan non PNS; 18. Rujukan berobat PNS. Indikator : Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran dan pelayanan birokrasi personil internal dan eksternal SKPD dapat memenuhi target minimal. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan gedung kantor; 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 3. Pengadaan mebeleur; 4. Pembangunan pagar, taman, dan tempat parkir; 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

35


6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Indikator : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran guna mendukung kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Indikator : Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan lembaga dapat dipertahankan. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; 2. Bimbingan teknis implementasi peratuan perundang-undangan. Indikator : Meningkatnya tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan aparatur terhadap peraturan perundangundangan meningkatnya kemampuan manajerial maupun teknis fungsional aparatur. e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Indikator : Terselesaikannya laporan pencapaian kinerja laporan keuangan semesteran, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan akhir tahun. f. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik; 2. Proses input data Sistem Informasi Kepegawaian; 3. Pengembangan aplikasi pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Penataan dokumen PNS; 5. PPID BKPP; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

36


6. Pengembangan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Pemprov Kalimantan Tengah. Indikator : Terwujudnya layanan informasi BKD kepada publik. g. Program Pendidikan Kedinasan 1. Monitoring tugas Belajar. Indikator : Terpenuhinya penyelenggaraan pendidikan bagi aparatur serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Seleksi penerimaan calon PNS; 2. Penempatan PNS; 3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS; 4. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar; 5. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; 6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; 7. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; 8. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; 9. Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II; 10. Penyelesaian SK ijin belajar dan SK tugas belajar; 11. Mutasi PNS pemegang jabatan; 12. Mutasi umum PNS; 13. Penyelesaian pengangkatan CPNS dari umum atau honorer; 14. Peningkatan pelayanan pensiun; 15. Seleksi penerimaan Capra IPDN. Indikator : Terlaksananya proses pengelolaan manajemen kepegawaian secara tertib, lancar, dan sesuai aturan.


37


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. X 1.000.000,-)

Tujuan

Sasaran

1 2 Meningkatnya Administrasi Pelayanan Perkantoran Administrasi pd semua SKPD

Kode

1

20

3 08

Program dan Kegiatan

01

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (2010)

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015) Target Rp 17 18 100 %

Unit Kerja SKPD Penangg gung jawab

Lokasi

19

20

6

Target 7 80 %

Rp 8

Target 9 80 %

Rp 10

Target 11 20 %

Rp 12

Target 13 100 %

Rp 14

Target 15 100 %

Rp 16

100 %

80 %

20

80 %

20

20 %

15

100 %

20

100 %

25

100 %

25

BKD

Provinsi

100 %

80 %

300,37 5

80 %

400

20 %

453

100 %

185

100 %

300

100 %

300

BKD

Provinsi

100 %

80 %

30

80 %

15

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

BKD

Terjaminnya gedung/kantor/asrama dari kerugian akibat bencana/musibah melalui polis asuransi Terjaminnya perijinan kendaraan roda 4

100 %

80 %

15

80 %

25

20 %

20

100 %

5

100 %

10

100 %

10

BKD

Provinsi

100 %

80 %

2

80 %

2

20 %

1,05

100 %

5

100 %

7,5

100 %

7,5

BKD

Provinsi

Terlaksanaya administrasi keuangan yang lebih tertib dan sesuai ketentuan Terpeliharanya kebersihan dan kerapian kantor Meningkatnya masa pakai perralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya kebutuhan lata tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasil istrik/penerangan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100 %

80 %

143,15 0

80 %

175

20 %

182

100 %

212,8

100 %

253,16

BKD

Provinsi

100 %

80 %

125

80 %

212

20 %

240

100 %

20

100 %

40

100 %

40

BKD

Provinsi

100 %

80 %

10

80 %

10

20 %

10

100 %

10

100 %

15

100 %

15

BKD

Provinsi

100 %

80 %

50

80 %

60

20 %

50

100 %

50

100 %

65

100 %

65

BKD

Provinsi

100 %

80 %

50

80 %

60

20 %

50

100 %

50

100 %

50

100 %

50

BKD

Provinsi

100 %

80 %

40

80 %

40

20 %

45

100 %

30

100 %

40

100 %

40

BKD

Provinsi

10 %

80 %

147

80 %

722

0%

0

100 %

187,49 100 %

770

100 %

770

BKD

Provinsi

10 %

80 %

150

0%

0

0%

0

100 %

355

100 %

355

BKD

Provinsi

5 Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran dan pelayanan birokrasi personil internal dan eksternal SKPD Tercapainya jumlah surat yang terkirim dibandingkan yang gagal terkirim Tercapainya pemakaian telepon, listrik, air internet yang ekonomis dan ifesien Tercapainya jaminan kesehatan PNS


38

37,5

100 %

253,1 100 % 6


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. X 1.000.000,-)

Tujuan

Sasaran

Kode


1

2

3

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pembinaan Non PNS Rujukan Berobat PNS

Meningkatnya Sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar

Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

08

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembangunan Pagar, Taman dan Tempat Parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


5 Tersediamya Kebutuhan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Terpenuhinya pegawai yang dapat mengikuti rapat,konsultasi dan koordinasi Terpenuhinya pegawai yang dapat mengikuti rapat,konsultasi dan koordinasi Tercapainya pembinaan pegawai non PNS Terlaksananya Rujukan berobat Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dan stanmdar untu pelaksanaan manajemen kepegawaian dan diklat serta peninmgkatan PAD Terlaksananya pembangunan gedung kantor Meningkatnya kinerja paratur



Lokasi

19 BKD

20 Provinsi

6 100 %

Target 7 80 %

Rp 8 290

Target 9 80 %

Rp 10 154

Target 11 20 %

Rp 12 125

Target 13 100 %

Rp 14 105

Target 15 100 %

Rp 16 150

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015) Target Rp 17 18 100 % 150

100 %

80 %

25

80 %

25

20 %

25

100 %

25

100 %

25

100 %

25

BKD

Provinsi

100 %

80 %

200

80 %

200

20 %

100

100 %

160

100 %

200

100 %

200

BKD

Luar Daerah

100 %

80 %

115,91

80 %

200

20 %

150

100 %

127,2

100 %

150

100 %

150

BKD

Dalam Daerah

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

217,19 100 %

361,5

BKD

Provinsi

0%

0

0%

0

80 %

15

100 %

20

BKD

Luar Daerah

BKD

Provinsi

Tahun 2011

20 %

Tahun 2012

80 %

Tahun 2013

20 %

Tahun 2014

15

100 %

Tahun 2015

100 %

361,5 100 % 20

100 %

100 % 100 %

100 %

20 %

1300

80 %

778

0%

0

100 %

700

100 %

400

100 %

400

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

400

100 %

400

Meningkatnya kinerja paratur

100 %

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

60

100 %

300

100 %

300

BKD

Tersedianya Meubeuler Asrama/ Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan pagar, taman dan tempat parkir Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor sehingga usia pakai lebih lama Terlaksanya Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas dengan baik Terlaksanaya Pemeliharaan/ perawatan perlengkapan gedung kantor sehingga usia pakai lebih lama

100 %

0%

0

0%

0

20 %

750

100 %

44,9

100 %

350

100 %

350

BKD

100 %

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

300

100 %

650

100 %

650

BKD

100 %

20 %

49

80 %

75

20 %

85,31

100 %

70

100 %

100

100 %

100

BKD

Provinsi

100 %

20 %

15

80 %

20

20 %

145,5

100 %

22,33

100 %

50

100 %

50

BKD

Provinsi

100 %

20 %

30

80 %

50

20 %

50

100 %

25

100 %

35

100 %

35

BKD

Provinsi


39



Tujuan

Sasaran

Kode

1

2

3

Meningkatnya disiplin PNS

Disiplin Aparatur

1

20

08


4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

03

Rehabilitasi jaringan listrik dan penambahan daya listrik Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam melksanakan tugas sesuai Tupoksi

Meningkatnya Kinerja Laporan SKPD

Kapasistas Sumber Daya Aparatur

Sistem Pelaporan Keuangan

1

1

20

20

08

08

05

06



5 Terlaksananya Rehab sedang/berat gedung kantor yang memerlukan perbaikan Trelaksananya rehab jaringan listrik dan penambahan daya Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan lembaga dapat dipertahankan Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan lembaga dapat dipertahankan Meningkatnya kinerja aparatur

6 100 %

100 %

Tahun 2011

Tahun 2012

Target 7 0%

Rp 8 0

Target 9 0%

Rp 10 0

0%

0

80 %

250

20 %

80 %

Tahun 2013

Target 11 20 %

Rp 12 4600

0%

0

20 %

Tahun 2014

Target 13 100 %

Rp 14 1810

0%

0

20 %

Tahun 2015

Target 15 100 %

Rp 16 300

0%

0

100 %


lokasi

19 BKD

20 Provinsi

0

BKD

Provinsi

Provinsi


0% 100 %

100 %

20 %

36

0%

0

0%

0

20 %

45

100 %

45

100 %

45

BKD

100 %

0%

0

80 %

45

20 %

45

0%

0

100 %

0

100 %

0

BKD

Meningkatnya kinerja aparatur Terlaksanaya dan bimtek untuk peningkatan Kapasitas Aparatur dalam melaksanakan Manajemen kepagawaian dak diklat sesuai perautan perundang-undangan

100 %

0% 20 %

0

0% 80 %

0

20 % 20 %

30

0% 100 %

0

100 % 100 %

35

100 % 100 %

35

BKD

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

100 %

20 %

125

0%

0

0%

0

100 %

200

100 %

400

100 %

400

BKD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman PNS yang mengikuti bimtek / TOT/Workshop/Kursus/Kursus Singkat Tersedianya laporan kinerja SKPD

100 %

20 %

150

80 %

125

20 %

100

100 %

125

100 %

310

100 %

310

BKD

Tersedianya dokumen perencanaan dan hasil kinerja SKPD

100 %

300

BKD

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Pengadaan pakaian olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

20 %

20 %


80 %

61

40

80 %

20 %

84,37 0

20 %

80 %

100

80 %

100 %

250

100 %

Dalam Daerah /Luar Daerah Dalam Daerah /Luar Daerah

100 %

300

100 %

Provinsi



Tujuan

Sasaran

Kode

1

2

3


4 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya Sistem kepercayaan Informasi masyarakat BKD terhadap layanan kinerja aparatur

1

20

08

23

Penataan Arsip Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik Proses input data Sistem Informasi Kepegawaian Pengembangan aplikasi pada SIstem Informasi Manajemen Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah Pembangunan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan kepegawaian) Pemprov Kalimanatan Tengah Penataan dokuman PNS

Peningkatan pendidikan kedinasan Aparatur

Pendidikan Aparatur

1

20

08

28

PPID BKPP Pengembangan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Pemprov Kalimantan Tengah Program Pendidikan Kedinasan

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Monitoring Tugas Belajar Rakor kepegawaian


lokasi

19 BKD

20 Provinsi

Provinsi

6 100 %

Target 7 20 %

Rp 8 10

Target 9 80 %

Rp 10 10

Target 11 20 %

Rp 12 10

Target 13 80 %

Rp 14 15

Target 15 100 %

Rp 16 30


100 %

20 %

10

80 %

10

20 %

15

80 %

20

100 %

30

100 %

30

BKD

0%

0% 20 %

0

0% 80 %

0

0% 20 %

0

0% 100 %

0

100 % 100 %

50

100 % 100 %

50

BKD

Terlaksananya Layanan Informasi BKD kepada publick Terlaksananya proses penginputan SI kepegawaian Terlaksananya pengembangan aplikasi SIMPEG provinsi Kalimantan Tengah

100 %

20 %

40

80 %

90

20 %

140

100 %

140

100 %

250

100 %

250

BKD

Provinsi

100 %

0%

0

80 %

85

20 %

85

100 %

95

100 %

150

100 %

150

BKD

Provinsi

100 %

0%

0

80 %

40

20 %

40

100 %

40

100 %

60

100 %

60

BKD

Provinsi

Terlaksananya pembangunan SAPK Pemprov Kalimantan Tengah

100 %

0%

0%

80 %

60

20 %

125,235

0%

0

0%

0

0%

0

BKD

Provinsi

Tercapainya penataan dokumen PNS Terlaksananya PPID BKPP Terlaksananya pengembangan SAPK Pemprov Kalimantan Tengah

100 %

0%

0

80 %

150

20 %

150

100 %

150

100 %

150

100 %

150

BKD

Provinsi

100 % 100 %

0% 0%

0 0

0% 0%

0 0

0% 0%

0 0

0% 100 %

0 85

100 % 100 %

150 250

100 % 100 %

150 250

BKD BKD

Provinsi Provinsi


5 Tersedianya laporan keuangan semesteran tepat waktu dan sesuai aturan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tepat waktu sesuai aturan


Terwujudnya Layanan informasi BKD

Terpenuhinya Penyelenggaran Pendidikan Penjenjangan Struktural dan Peningkatan Ketrampilan dan profesinalisme Aparatur Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Tercapainya keterampilan dan profesionalisme kerja Aparatur Terlaksananya monitoring tugas belajar

Tahun 2011

20 %

Tahun 2012

80 %

Tahun 2013

20 %

Tahun 2014

100 %

Tahun 2015

100 %

100 %

100 %

20 %

105

80 %

60

20 %

60

0%

0

0%

0

0%

0

BKD

100 %

20 %

250

80 %

290

20 %

150

0%

0

0%

0

0%

0

BKD

100 %

0%

0

80 %

32,5

20 %

40

100 %

70

100 %

100

100 %

100

BKD

0%

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

250

100 %

250

BKD


41

Luar Daerah



Tujuan

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran

2 Pengembangan Aparatur

1

20


Kode


3 08

4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

5 Terkelolanya Aparatur secara tertib dan sesuai dengan aturan

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS

Tersusunnya rencana pembinaan karir PNs Terlaksananya seleksi CPNS dan tersedianya CPNS hasil seleksi dari Umum Terlaksananya : - Mutasi Pemegang - Jabatan - Mutasi Umum - Penyelesaian Pengangkatan CPNS/Honor - Pelantikan PNS/Pengambilan Sumpah janji Terlaksananya : - PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tk. I dan II - PNS yang mengikuti penyesuaian Ijazah - SK. Kenaikan pangkat perode April dan Oktober - SK. Pensiun Terlaksananya pembangunan/ pengembangan SI Kepegawaian daerah Terlaksananya Seleksi Tugas Belajar bagi PNS Provinsi/Kab/Kota Terlaksananya : - PNS penerima SKS - PNS yang mengambil cuti - PNS yang membuat karis karsu - PNS yang mendaftar sebagai peserta ASKES dan TASPEN - Pelepasan purna tugas PNS Terselesaiknnya SK Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin PNS Terbantunya biaya pendidikan PNS tugas belajar, S2, S3, Dokter spesialis.di luar Daerah

30

Penempatan PNS

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Proses Penanganan Kasuskasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


lokasi

19

20

0

BKD

Provinsi

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015) Target Rp 17 18 100 %

Target 7 20 %

Rp 8

Target 9 80 %

Rp 10

Target 11 20 %

Rp 12

Target 13 100 %

Rp 14

Target 15 100 %

Rp 16

100 %

20 %

125

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

1 kali

600

1 kali

660

1 kali

450

1 kali

857,5

100 %

1700 100 %

1700

BKD

Provinsi

100 %

20 %

260

80 %

100

20 %

100

20 %

100

100 %

200

100 %

200

BKD

Provinsi

100 %

20 %

370

80 %

190

20 %

265,63

20 %

335

100 %

400

100 %

400

BKD

Provinsi

100 %

20 %

200

0%

0

0%

0

0%

0

100 %

0

0%

0

BKD

Provinsi

100 %

1 Kali

0

1 kali

24

1 kali

25

1 kali

25

100 %

30

100 %

30

BKD

Provinsi

100 %

20 %

150

80 %

150

20 %

150

100 %

260

100 %

260

100 %

260

BKD

Provinsi

100 %

20 %

110

80 %

100

20 %

100

100 %

260

100 %

300

100 %

300

BKD

Provinsi

100 %

20 %

600

80 %

605

20 %

600

100 %

890

100 %

100 0

100 %

1000

BKD

Provinsi

6


42

0%



Tujuan

Sasaran

Kode


1

2

3

4 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II Penyelesaian SK Ijin Belajar dan SK Tugas Belajar Mutasi PNS pemegang jabatan

Peningkatan pengelolaan Aset/barang Daerah

Pengelolaan Aset/ Barang Daerah

1 20

08

06

Mutasi Umum PNS Penyelesaian pengangkatan CPNS dari umum atau honorer Peningkatan pelayanan pensiun Seleksi penerimaan Capra IPDN Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah Pengelolaan inventaris barang daerah


lokasi

19 BKD

20 Provinsi

5 Terlaksananya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Terlaksananya ujian dinas tingkat I dan II Terselesaikannya SK tubel dan ijin belajar Terlaksananya mutasi PNS pemegang jabatan Terlaksananya mutasi umum PNS Terselesaikannya pengangkatan CPNS umum maupun honorer Tercapainya peningkatan pelayanan pension Terlaksananya seleksi penerimaan Capra IPDN Terkelolanya aset/barang daerah

6 100 %

Target 7 0%

Rp 8 0

Target 9 80 %

Rp 10 50

Target 11 20 %

Rp 12 50

Target 13 100 %

Rp 14 60

Target 15 100 %

Rp 16 100


100 %

0%

0

80 %

50

20 %

50

100 %

75

100 %

100

100 %

100

BKD

Provinsi

100 %

20 %

5

0%

0

20 %

15

100 %

22,5

100 %

25

100 %

25

BKD

Provinsi

100 %

0%

0

80 %

100

20 %

300

100 %

370

100 %

400

100 %

400

BKD

Provinsi

100 % 100 %

0% 0%

0 0

80 % 80 %

20 75

20 % 20 %

20 50

100 % 100 %

25 100

100 % 100 %

50 160

100 % 100 %

50 160

BKD BKD

Provinsi Provinsi

100 %

0%

0

80 %

60

20 %

60

100 %

110

100 %

140

100 %

140

BKD

Provinsi

100 %

0%

0

0%

0

20 %

154,14

100 %

150

100 %

200

100 %

200

BKD

Provinsi

0%

0%

Tercapainya pengelolaan inventaris barang daerah

0%

0%

50

BKD

Provinsi



Tahun 2011


Tahun 2012

0%

0

43

0%

Tahun 2013

0%

0

0%

Tahun 2014

0%

0

0%

Tahun 2015

100 %

0

100 %

100 %

50

100 %


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Capaian No.

Indikator

1

2

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015

3

4

5

1.

Jumlah PNS yang terlayani

3000 Orang

3000 Orang

3000 Orang

2.

Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang terdata secara elektronik

6.000 Orang

7.000 Orang

7.000 Orang

3.

Jumlah PNS yang meningkat kapasitas SDM-nya

200 Orang

200 Orang

200 Orang

4.

Jumlah PNS yang dibina dan dikelola

1.500 Orang

1.500 Orang

1.500 Orang

5.

Jumlah pembangunan gedung kantor

1 Buah

1 Buah

1 Buah

Jumlah Pengadaan Meubeleur

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor

8 jenis

10 jenis

10 jenis


44


BAB VII PENUTUP Penetapan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam dokumen perubahan Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2014-2015 dengan berdasarkan atas perubahan aturan tentang organisasi dan kepegawaian. Selain itu juga mempertimbangkan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang profesional melalui aparatur yang memiliki kompetensi, bermoral, akuntabel dan sejahtera sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebagai agenda reformasi birokrasi. Upaya pencapaian visi dan misi diarahkan pada pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian seperti mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang ada, membudayakan instrumen/infrastruktur manajemen kepegawaian, mengembangkan sistem informasi kepegawaian dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya secara bertahap. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional bukan hal yang mudah karena menuntut adanya kejelasan komunikasi dan komitmen yang saling mendukung dari lini pelaksana sampai pada pejabat pembuat kebijakan.


45


KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokuman Perubahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2015 dapat disusun dengan baik. Perubahan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi pada nama organisasi dan struktur SKPD. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 – 2015 ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, diharapkan dengan perubahan tersebut dapat mengemban visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang baru, sehingga kinerja SKPD dapat lebih meningkat dari sebelumnya, dengan melaksanakan semua program dan kegiatan berpedoman pada rencana strategis dalam pembinaan dan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian semoga perubahan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya, 1 April 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ir. AGUSTINA D. DEWEL Pembina Utama Madya NIP. 19580810 198403 2 003


i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................ BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. 1.1. LATAR BELAKANG …………………………………………………………… 1.2. LANDASAN HUKUM ………………………………………………………. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………….. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ………………………………………………. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ………………………………………………. 2.1. STRUKTUR ORGANISASI BESERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI ………………………………………………………………………….. 2.2. SUMBER DAYA APARATUR ……………………………………………… 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD …………………………………………….. 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ……………………………………………………………………. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………. 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ………………………….. 3.2. TELAAHAN RENSTRA SKPD …………………………………………….. 3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................... 4.1. VISI DAN MISI SKPD ............................................................ 4.2. TUJUAN DAN SASARAN .................................................... 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................... BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………… 5.1. PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA ……………. BAB. VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................................................... BAB.VII PENUTUP ...................................................................................


i ii 1 1 1 6 7 8 8 15 20 23 24 24 25 28 29 29 31 33 35 35 44 45

ii

Perubahan RENSTRA Tahun BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents