PERUBAHAN RENSTRA KELURAHAN WATES TAHUN 2011 – 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KELURAHAN WATES TAHUN 2014
1
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga telah tersusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Wates periode tahun 2011 – 2016. Perubahan Renstra ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2011 – 2016. Kelurahan Wates sebagai bagian dari perangkat daerah di wilayah memiliki peran strategis untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan lima tahun ke depan khususnya di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan, dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, Lurah menyelenggarakan
fungsi
umum
pemerintahan,
menangani
sebagian
urusan
pemerintahan daerah yang meliputi : fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelayanan umum. Bentuk dari pelayanan umum yang dilaksanakan di Kelurahan Wates adalah bersifat rekomendasi, bukan bersifat memutuskan secara final. Dengan demikian penyusunan Perubahan Renstra ini berdasarkan pada perencanaan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dikaitkan denga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan. Meskipun secara bertahap selalu dilaksanakan perbaikan, akan tetapi kami sadar bahwa Perubahan Renstra ini masih mengalami kelemahan dan kekurangan baik dari sisi format maupun substansi. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai masukan ketika pada saatnya nanti harus melakukan peninjauan kembali (review) Renstra ini. Demikian dan terima kasih.
Wates, 19 Agustus 2014 Lurah Wates
R.SIGIT PURNOMO,S.IP Penata Tk. I, III/d NIP. 19680212 1991031003
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................
i
KATA PENGANTAR..........................................................................................
ii
DAFTAR ISI........................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL.................................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN 1. 1. Latarbelakang.............................................................................
1
1. 2. LandasanHukum........................................................................
2
1. 3. Maksud danTujuan.....................................................................
3
1. 4. SistematikaPenulisan..................................................................
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD..........................
5
2. 2. Sumber Daya SKPD..................................................................
8
2. 3. Kinerja Pelayanan SKPD...........................................................
10
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.......
14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD....................................................................... 3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerahTerpilih............................................................... 3. 3. Telaahan Renstra K/L danRenstra............................................ 3. 4. Penentuan Isu-isu strategis........................................................
15
17 17 19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1. Visi dan Misi SKPD..................................................................
20
4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..........................
20
4. 3. Strategi dan Kebijakan SKPD...................................................
21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..........
22
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............................................................... BAB VII PENUTUP................................................................................................
3
23 24
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Susunan Pegawai Kelurahan Wates................................................
7
Tabel 2.2
Tingkat Pendididkan Aparatur Kelurahan Wates...........................
8
Tabel 2.3
Aparat Kelurahan Wates Yg Mendapatkan Diklat/Bimtek/Kursus
8
Tabel 2.4
Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor...........................
9
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Wates...........................
9
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kelurahan..
10
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas & Fungsi Kelurahan
12
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)....................
16
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..............................................................................
17
Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
19
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya...............................................................................
20
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.............
21
Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan SKPD........................................................
21
Tabel 5.1
Rencana Program kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.................................................................
Tabel 6.1
23
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .............................................................................
24
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates...............
4
26
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA- SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renstra disusun sesuai dengan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Perkembangan
lingkungan
strategis
baik
nasional,
regional,
dan
daerah
mengharuskan birokrasi (Pemerintah Pusat / daerah) untuk senantiasa responsif terhadap perubahan dan tuntutan dengan mengkaji ulang pendekatan dan sistem perencanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Di tengah perjalanan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Periode 20122016 terjadi perubahan-perubahan yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan review atau perubahan terhadap program kerja serta kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rencana program dan target kinerja yang lebih realistis, terukur dan transparan. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan biasa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon ProgoTahun 2011-2016. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga KeKelurahan Wates sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan RencanaStrategis (Renstra) tahun 2011-2016.
5
1.2
Landasan Hukum
Dalam penyusunan RENSTRA SKPD ini sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu : -
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon ProgoTahun 2005-2025;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Staus Desa Wates menjadi Kelurahan Wates;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda No 15 tahun 2008 tentang Kelurahan;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasidan Tata Kerja Kelurahan;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-2016;
-
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2011-2016;
-
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Lurah;
-
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah di Kelurahan;
-
Keputusan Kelurahan Wates Nomor Kelurahan Wates Tahun 2011-2016.
6
15.A/KPTS/2012 Tentang Rencana Strategis
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun
2011-2016
yang
dilaksanakan
secara
terpadu,
sinergis,
harmonis
dan
berkesinambungan. Perubahan Renstra Kelurahan Wates disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakandan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-2016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kelurahan Wates adalah: 1.
Sebagai pedoman bagi Kelurahan Wates untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2.
Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016.
3.
Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kelurahan Wates.
Perubahan Renstra Kelurahan Wates disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Kelurahan Wates tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kelurahan Wates. 1.4
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana strategis Kelurahan Wates disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar belakang B.
Landasan Hukum
C. Maksud danTujuan D. Sistematika Penulisan BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD E.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
F.
Sumber Daya SKPD
G. Kinerja Pelayanan SKPD H. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB
III
ISU – ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI I.
Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
J.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
K. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah L.
Penentuan Isu-isu Strategis
7
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN M. Visi dan Misi SKPD N. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD O. Strategi dan kebijakan SKPD
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB
VII
PENUTUP
Dengan gambaran sistematika seperti tersebut di atas, maka dapat mempermudah dalam menyusun dan menulis RENSTRA-SKPD Kelurahan Wates.
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelurahan Wates dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Lurah. Untuk itu Program ini disusun dalam rangka mengatasi dan memecahkan masalah pemerintahan, fasilitasi dan kemasyarakatan serta pelayanan umum di wilayah Kelurahan baik administrasi maupun lapangan. Sedang berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan adalah sebagai berikut : 1.
Lurah Lurah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
2.
Sekretaris Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga,
Perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan Lurah berkaitan dengan bidang tugasnya. 3.
Seksi Pemerintahan Seksi
Pemerintahan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan,
memfasilitasi
dan
melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya. 4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
menyelenggarakan,
memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup. 5.
Seksi Kesejahteraan Rakyat: Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
6.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat.
STRUKTUR ORGANISASI SKPD Susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor :17 Tahun 2008 pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :
9
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah; b. Perangkat Kelurahan yang terdiri dari : 1. Sekretariat; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
10
Adapun bagan struktur organisasi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
LURAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
SEKRETARIS
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKRETARIS KELURAHAN KELURAHAN
KETERANGAN : Garis Komando Garis Koordinasi
SEKSI SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
: :
11
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.2
SUMBER DAYA SKPD A. Susunan Kepegawaian Di Kelurahan Wates jumlah pegawai keseluruhan ada 12 orang. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, maka sudah sesuai dengan formasi. Meskipun penataan belum sesuai dengan formasi. Secara umum kondisi ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kelurahan. Namun demikian mengingat ke depan pekerjaan semakin rumit dan kompleks, penataan pegawai dapat segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Kondisi atau susunan kepegawaian di Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.1. Pegawai Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat tahun 2014 Unit
Pria
Wanita
Gol.II
Gol.III
Gol.IV
Jumlah
Lurah
1
-
-
1
-
1
Sekretariat
2
1
2
1
-
3
Seksi Pemerintahan
2
-
1
1
-
2
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
1
1
1
1
-
2
Seksi Kesejahteraan Rakyat
2
-
1
1
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
-
2
1
1
-
2
Jumlah
8
4
6
6
-
12
2
Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 Unit Lurah Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemberdayaan Masyarakat
SLTP -
SLTA 2 1 1 2 1
Jumlah
7
D-3 -
S-1 1 1 1 1 1 5
S-2 -
Jumlah 1 3 2 2 2 2 12
Dari segi tingkat pendidikan aparatur di Kelurahan Wates rata-rata adalah SLTA. Sedangkan pegawai yang berpendidikan Strata 1 sudah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang diharapkan, meskipun secara keseluruhan belum dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang tersedia. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:
12
Untuk segi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur di tingkat Kelurahan Wates telah diberikan diklat/bimtek/kursus yang menunjang pelaksanaan tugas di tingkat Kelurahan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: Tabel 2.3. Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Aparatur yang Mendapatkan Diklat/Bimtek/Kursus di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 Aparat Kelurahan No
Jenis
Keadaan yang Seharusnya
Yang pernah mengikuti 1 1 2 1 -
1. DIKATPIM IV 2. DIKLATPIM III 4. DIKLATPIM II 5. JDI 6. Perpustakaan 7. KMP 8. Bendaharawan 9. Kearsipan 10. Lain-lain Sumber: Data Kelurahan Juni 2014
6 6 6 6 1 3 1 -
Dari data tersebut di atas, disimpulkan bahwa ke depan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan.
a. Perlengkapan Sedangkan untuk keadaan perlengkapan atau sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat yang terdapat di Kelurahan Wates adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor
No
Jenis Asset
1 1
2 Gedung Kantor Balai Desa Kendaraan roda empat Kendaraan
2 5 6
Jumlah (unit) 3
2011 Kondisi Baik 4
2012 Kondisi Baik 7
%
5
Jumlah (unit) 6
8
Jumlah (unit) 9
2013 Kondisi Baik 10
%
11
1
1
90
1
1
80
1
1
80
1
1
80
1
1
80
1
1
80
1
1
90
1
1
90
1
1
90
1
1
80
1
1
90
1
1
90
13
%
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
roda dua Komputer/ laptop Tempat Parkir Meja rapat Kursi rapat Kursi Tamu Mesin ketik Werelles Sound System LCD Genset Fasimile Filing kabinet Telepon Brankas Kendrn Roda 3
3
3
10 0
3
3
10 0
3
3
100
1
1
50
1
1
50
1
1
50
6 -
6 -
90 -
6 -
6 -
90 -
1 -
1 -
90 -
2
2
90
2
2
80
2
2
80
5
2
80
5
2
80
2
2
80
2
2
50
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1 -
1 1 -
100 100 -
3
3
60
3
3
60
3
3
50
1 1
1 1
80 50
1 1
1 1
80 50
1 1
1 1
70 50
-
-
-
-
-
-
1
1
100
Sumber: Data Kelurahan Wates Juni 2014
Dalam rangka menunjang dan memperlancar tugas-tugas kantor diperlukan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Dari data tersebut di atas kekurangan peralatan komputer, printer dan kendaraan bermotor secara tidak langsung memengaruhi kelancaran pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga pemenuhan peralatan di atas mutlak sangat dibutuhkan. Di samping peralatan atau kelengkapan sarana dan prasarana kantor, bangunan kantor dan Balai Kelurahan serta pagar permanen perlu segera mendapatkan perhatian atau rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan dan keamanan tempat bekerja yang didukung dengan lingkungan dan ruangan kantor yang memadai, luas, bersih dan rapi.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Pencapaian kinerja pelayanan Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini: Tabel 2.5 Pencapaian kinerja pelayanan Kelurahan TARGET PER TAHUN NO
1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas Capaian Peningkatan pelayanan kelurahan Pelayanan Kelurahan
14
2012
2013
2014
2015
2016
45,94
45,94
45,94
45,94
55,36
Berdasarkan tabel di atas, Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dimana capaiannya masih berada di bawah 100% hal itu disebabkan penyerapan kebutuhan dan angaran tidak sesuai. Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Kelurahan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kelurahan secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.
15
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kelurahan wates dari Tahun menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan didalam realisasi keuangan yang disebabkan
karena
masih
terdapatnya
efisiensi
anggaran.
Permasalahan-
permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kelurahan Wates yang cukup komplek dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD jelas sekali mempunyai tantangan dan sekaligus peluang untuk bisa mencapai target peningkatan kualitas pelayanan SKPD Kelurahan kepada Masyarakat : 1. Tantangan : a. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia Kelurahan Wates terbatas belum sepenuhnya bisa melaksanakan tugas secara menyeluruh dari tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan Bupati kepada Lurah. b. Perlunya ditinjau ulang Keputusan Bupati tentang Status jalan desa, karena berubahnya status desa menjadi Kelurahan.
2. Peluang : a.
Sebagai ibukota Kabupaten
b.
Sebagai pusat Pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Kulon Progo.
14
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates sebagai pelayan masyarakat adalah sebagai berikut; 1.
Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas
masih kurang memadai.
Faktor
yang
mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimanana mestinya. 2.
Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik intern maupun faktor ekstern , aparatur Kelurahan Wates tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Dengan kondisi tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa menggangu proses pelayanan masyarakat
3.
Aspek kajian dari jumlah anggaran Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara intern dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada Lurah belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.
Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka Kelurahan Wates selalu berupaya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin
dengan
menggunakan apa yang ada di SKPD Kelurahan Wates. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kelurahan Wates dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :
15
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates Aspek Kajian
(1) Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates
Capaian/ kondisi saat ini
-
-
(3) Perbub nomor 48 tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangnan bupati kepada Lurah, Perbup Nomor 56 Menyelengarakan tahun 2010 kegiatan perekonomian dan tentang uraian tugas Unsur pembangunan Terendah Pada Kelurahan. Menyelengarakan kegiatan kesejahteraan rakyat
-
Menyelengarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Memberikan pelayanan masyarakat Menyelengarakan ketentraman dan ketertiban umum Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum Menginvenarisisasi data pertanahan di wilayah kelurahan Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan
-
-
-
-
-
Standar yang digunakan
(2) Menyelengarakan kegiatan pemerintahan
-
Faktor yang mempengaruhi Eksternal Internal (diluar (kewenangan kewenangan SKPD) SKPD)
16
-
-
-
(4) Keterbatas an anggaran Kemampua n personil Kelurahan Sarana dan prasarana DPA SKPD
(5) - Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) - Kebijakan dari Kabupaten - APBD Kabupaten
Permasalahan Pelayanan SKPD
(6) - Keterbatasa n personil baik kualitas dan kuantitas - Keterbatasa n anggaran - Belum meratanya pembanguna n dan perekonomi an - Bayaknya data masyarakat yang diragukan - Belum optimalnya lembaga kemasyarak atan
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No (1)
3.2
Dinamika Internasional (2) Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan, perkembangan Teknologi Informasi, dan lainlain)
Dinamika Nasional (3)
Dinamika Regional/Lokal (4) - Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) - Kebijakan dari Kabupaten APBD Kabupaten
Dengan adanya UU desa, maka kelurahan yang menjadi SKPD tidak mendapatkan dana alokasi desa sesuai yang - Status desa diamatkan UU menjadi kelurahan semua aset menjadi hak Kabupaten dan Propinsi.
Lain-lain (5) Peningkatan SDM Kelurahan mutlak sangat diperlukan
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan
Visi
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 yang hendak dicapai dalam tahap kedua ini adalah; “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA BERDASARKAN IMAN TAQWA”. Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan 5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut: 1.
Sehat Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, transparan dan akuntabel.
2.
Mandiri Mampu meningkatakan kemandirian sumber daya manusia dan meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.
3.
Berprestasi Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain itu pembangunan lima tahun mendatang diharapakan dapat mewujudkan pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang
17
tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. 4.
Adil Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Progo secara adil dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan.
5.
Aman Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama.
6.
Sejahtera Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan fisik yang berkelanjutan.
7.
Berdasarkan Iman dan Taqwa Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu : Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah: 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.
2.
Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance).
3.
Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
4.
Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5.
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
6.
Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.
18
Dari Visi Pembangunan tersebut di yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Kelurahan adalah pada misi ke- 2 (satu) yaitu: “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang
baik
dan
bersih (atas, khusus cleangovernment and good
governance)” Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kelurahan Wates terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daereah dan Wakil Kepala Daerah
No
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
(2)
(3)
(4)
(1) 1 Misi 2 Mewujudkan
peningkatan
kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi prinsip tata
pada
prinsip-
pemerintahan
yang baik dan bersih (clean government
and
good
governance).
3.3
Faktor
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
- Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas - Keterbatasan anggaran - Belum meratanya pembangunan dan perekonomian - Bayaknya data masyarakat yang diragukan - Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan
- Semua urusan ditingkat pengampu kebijakan dibebankan kekelurahan
Pendorong (5) - Semangat PNS Kelurahan tinggi - TPP meningkat
Penentuan Isu-isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kelurahan Wates dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya pada misi ke- 1 (satu) yaitu ” Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan”. dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Kelurahan Wates yaitu: -
Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates
-
Pengoptimalisasian perencanaan pembangunan
-
Peningkatan kerjasama dengan permangku kepentingan dan lembaga lainnya
-
Peningkatan kinerja Kelurahan
19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD Rumusan visi dan misi jangka menengah Kelurahan Wates didasarkan pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. 4.1.1
VISI Berdasarkan kondisi masyarakat Kelurahan Wates saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kelurahan Wates maka Visi Kelurahan Wates : “Terwujudnya penyelengaraan pelayanan pemerintahan yang prima” Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:
Terwujudya penyelengaraan pelayanan pemerintahan adalah menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdinegara yang tersetruktur mulai dari lembaga kemasyarakatan.
Sedagkan pelayanan prima adalah bahwa semua aparatur yang terlibat mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan harus dapat meberikan kepuasan pelayanan kepada semua pihak dengan cara ramah dan santun dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
4.1.1
MISI Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates tahun 2011-2016 adalah: -
Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KELURAHAN Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kelurahan Wates ditetapkan sebagai berikut: -
Terwujudnya kualitas pelayanan kelurahan
Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA SASARAN NO
1.
TUJUAN
SASARAN
Terwujudnya Meningkatnya pelayanan kualitas Kelurahan pelayanan Kelurahan
INDIKATOR SASARAN
Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
20
PADA TAHUN % 2012
2013
2014
2015
2016
45,94
45,94
45,94
45,94
55,36
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Dengan
memperhatikan
kondisi,
permasalahan
dan
tantangan
serta
memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a.
Kebijakan dalam mengimplementasikan program Lurah, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Visi dan Misi.
b.
Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kelurahan yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.
Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kelurahan Wates tahun 2011-2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut :
VISI MISI
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Terwujudnya penyelengaraan pelayanan pemerintahan yang prima Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan
Tujuan Sasaran Strategi Terwujudnya kualitas Meningkatnya - Peningkatan kualitas pelayanan di Kelurahan kualitas pelayanan sumber daya manusia Kelurahan - Pengoptimalan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates
Kebijakan - Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia Kelurahan wates Mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan Wates
21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kelurahan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.
22
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Perumusan indikator kinerja SKPD Kelurahan Wates yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 2011 – tahun 2013 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 2014 – tahun 2016 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator Kiner Kelurahan Wates yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tabel 6.1 dan Indikator Kinerja Kelurahan Wates yang dilaksanakan sebagaimana tabel 6.2 berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Kelurahan Wates Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.
(1) 1
Indikator
(2) Capaian peningkatan kualitas pelayanan kelurahan (%)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011 (3) -
Target Capaian Setiap Tahun 2012 (4)
2013 (5)
2014 (6)
2015 (7)
2016 (8)
45,94
45,94
45,94
45,94
55,36
23
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)
55,36
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016. Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kelurahan Wates dan menjadi pedoman bagi Kelurahan Wates untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2015 – 2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tahun 2017. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Kelurahan Wates Tahun 2011- 2016, maka Kelurahan Wates berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Wates Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.
Wates, 19 Agustus 2014 Lurah Wates
R.SIGIT PURNOMO,S.I.P. Penata Tk. I, III/d NIP. 19680212 1991031003
24
