LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

S

egenap puji dan syukur kita

panjatkan kehadirat Tuhan Yang Serba Maha, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2016. LKjIP Tahun 2016 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Kelurahan Wates selama Tahun 2016, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pencapaian kinerja Kelurahan Wates. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya penting dalam penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) yang merupakan paradigma utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan sistem yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, partisipatif, transparan, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mulai Januari 2017 dimana Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD tetapi menjadi perangkat kecamatan, maka untuk selanjutnya Kelurahan Wates tidak menyusun LKjIP tersendiri, tetapi satu dokumen dengan SKPD induk, yaitu Kecamatan Wates. Perubahan kedudukan Kelurahan Wates menjadi perangkat kecamatan ini diharapkan tidak mengurangi kualitas kinerja dan pelayanan, tetapi diharapkan justru menjadi tambahan dukungan dan pendampingan dari Kecamatan Wates kepada Kelurahan Wates dalam memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Wates, 31 Desember 2016 Lurah Wates

AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

P

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Visi Kelurahan Wates yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 20112016 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 yaitu “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan”. LKjIP Kelurahan Wates juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Renstra Kelurahan Wates Tahun 2011-2016. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan dengan indikator Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan. Dari hasil analisis akuntabilitas kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Wates tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur mencapai 54,52 % dari target sebesar 55,36 % (dengan persentase sebesar 98,49 %). Dari aspek kinerja keuangan, Kelurahan Wates yang pada tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp. 1.672.703.721,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.650.408.194,00 atau mencapai 98,67%. Kinerja keuangan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian realisasi pada tahun 2015 sebesar 97,46%.

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI DAN DAFTAR TABEL

iii

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………………………….

1

A.

Latar Belakang ……………………………………………………………….

1

B.

Struktur Organisasi ………………………………………………………….

2

C. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………….......

3

D. Isu-Isu Strategis …………………………………………………….............

4

E.

7

BAB II

BAB III

BAB IV

Potensi ………………………………………………………………………..

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………………

9

A.

Perencanaan …………………………………………………………………

9

B.

Perjanjian Kinerja …………………………………………………………….

10

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………..

11

A.

Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………………

11

B.

Realisasi Anggaran ………………………………………………………….

16

PENUTUP …………………………………………………………………………….

18

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1.

Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun 2016 ……………………….

7

Tabel 1.2.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2016 …………….......

7

Tabel 1.3.

Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Aparatur Kelurahan Wates Tahun 2016 ...

8

Tabel 1.4.

Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor ……………………………..

8

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD …………………...

9

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……………………………………….

9

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2016 ……………………............

10

Tabel 2.4.

Program Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Wates Tahun 2016 ……….......

10

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja ……………………………………………………..

11

Tabel 3.2.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016 ………………………….......

11

Tabel 3.3.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Msyarakat (IKM) Tahun 2016 ………………..

12

Tabel 3.4.

Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Terakhir ……………………………..

13

Tabel 3.5.

Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra …………………………………...

13

Tabel 3.6.

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD ………………

15

Tabel 3.7.

Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun 2016 ………….....

16

Tabel 3.8.

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 ………………….....

17

LKjIP Kelurahan Wates 2016

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2016 memuat gambaran situasi dan kondisi serta program kerja Kelurahan Wates dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat sesuai dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 yang hendak dicapai yakni “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Penyusunan LKjIP Kelurahan Wates Tahun 2016 berfungsi untuk memberikan panduan tentang rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Wates yang diimplementasikan dalam rencana kerja SKPD. Mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun, maka rencana strategis Kelurahan Wates diharapkan dapat memberi nilai plus dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

peningkatan

kualitas

Daerah

Kabupaten

pelayanan

Kulon

masyarakat,

Progo,

khususnya

pembangunan

dalam

sarana

dan

prasarana, serta pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum berdirinya Kelurahan Wates adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. Berdasarkan regulasi daerah,

maka

Kelurahan

Wates

berkedudukan

sebagai

SKPD.

Dalam

perkembangannya, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan. Merespon regulasi dari pemerintah pusat tersebut, maka terbit Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar penerapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mulai Januari 2017, dimana Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD, tetapi menjadi Perangkat Kecamatan Wates.

1

LKjIP Kelurahan Wates 2016 B. Struktur Organisasi Susunan organisasi kelurahan sebagaimana mengacu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates adalah : a. Lurah; b. Perangkat Kelurahan, yang terdiri dari : 1. Sekretariat; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Lurah merupakan pejabat struktural eselon IV a, sedangkan Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi adalah pejabat struktural eselon IV b. Adapun struktur organisasi kelurahan adalah sebagai berikut :

LURAH

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

SEKRETARIS KELURAHAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sebagaimana diatur dalam Perda tersebut di atas, Lurah berkedudukan di bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Bupati

melalui

Camat.

Dalam

melaksanakan fungsi dan tugasnya, Lurah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Lurah dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana tersebut di atas berubah mulai Januari 2017 seiring dengan penerapan OPD baru, dimana kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan (seperti diatur PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 52 ayat 1), dan kelurahan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 3 seksi (seperti diatur PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 93), sehingga dilakukan penghapusan 1 seksi. 2

LKjIP Kelurahan Wates 2016 C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 tahun 2011, diatur hal-hal sebagai berikut : 1. Mengenai kedudukan a. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, c. Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. 2. Tugas pokok dan fungsi a. Lurah Lurah mempunyai fungsi pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah, serta menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan pembangunan,

kegiatan

pemerintahan,

kesejahteraan

rakyat,

perekonomian

pemberdayaan

dan

masyarakat,

pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. b. Sekretaris Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga,

perlengkapan,

perbekalan,

ketatausahaan,

keuangan

serta

kepegawaian. c. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan

melaksanakan

kependudukan,

pembinaan

pertanahan

dan

pemerintahan

umum,

melaksanakan

kegiatan

administrasi di

bidang

mempunyai

tugas

pemerintahan lainnya. d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi

Perekonomian

menyelenggarakan,

dan

Pembangunan

memfasilitasi

dan

melaksanakan

pembinaan

pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup. e. Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi

Kesejahteraan

Rakyat

mempunyai

tugas

menyelenggarakan,

memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi

dan

melaksanakan

pembinaan

bidang

pemberdayaan

masyarakat. 3

LKjIP Kelurahan Wates 2016 D. Isu-Isu Strategis Dengan melihat pada kebutuhan yang ada, berbagai tantangan yang dihadapi serta sebagai respon terhadap perkembangan kontemporer, maka dapat dipetakan beberapa aspek permasalahan utama sebagai strategic issued, yaitu :  Aspek Kelembagaan Kelurahan Alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates pada 1 Desember 2010 tidak lama kemudian disusul terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan penyaluran Dana Desa. Konsekuensi dari kondisi ini adalah Kelurahan Wates tidak menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana bisa diperoleh bila masih berstatus sebagai Desa. Adapun payung regulasi yang mengatur kelurahan ialah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa regulasi tindak lanjutnya yang antara lain mengamanatkan bahwa kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan sehingga dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. Dalam penataan kelembagaan OPD yang diterapkan mulai Januari 2017, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates akan mengalami perubahan. Hal ini sempat memunculkan diskursus di sebagian kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali ‘terdegradasi’ dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran. Dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen segenap unsur Pemerintahan Daerah untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran kepada Kelurahan Wates, sehingga pembangunan di Kelurahan Wates tetap berjalan dengan pesat dan tidak tertinggal dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat wilayah Kelurahan Wates yang berada di ibukota kabupaten yang merupakan wajah depan Kabupaten Kulon Progo.  Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi bisa terwujud. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus didukung kapasitas sumber daya manusia dan kecukupan jumlah personel yang memadai. Terkait OPD baru maka terjadi perubahan pada jumlah personel, dimana kondisi existing saat ini kelurahan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 seksi menjadi 1 sekretariat dan 3 seksi. Penghapusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdampak berkurangnya jabatan struktural di kelurahan, namun tidak berarti hilangnya kegiatan yang selama ini diampu oleh seksi tersebut, tetapi kegiatannya digabungkan dengan seksi lain yang memiliki kedekatan tupoksi.

4


Perubahan kedudukan Kelurahan Wates dari SKPD menjadi perangkat kecamatan tidak mengurangi beban kerja secara signifikan, karena Kelurahan Wates tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan. Dengan

pertimbangan

kondisi-kondisi

tersebut

serta

dalam

upaya

meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat,

maka

perubahan

kedudukan

kelurahan

menjadi

perangkat kecamatan tidak perlu diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai (kecuali jabatan struktural yang dihapus sebagaimana disebutkan di atas). Untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan motivasi kerja pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan sebagai respon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja, optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.  Aspek Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang di Kelurahan Wates pada saat bersamaan juga berhadapan dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Dengan kondisi ini aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan dan kenyamanan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten diharapkan dapat mengatasi kondisi ini, untuk mendukung tercapainya pelayanan prima (service excellent).  Aspek Anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates dengan kompleksitas dan dinamika yang ada membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang bernuansa perkotaan. Alokasi APBD untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates, yang berdampingan dengan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kulon Progo, tentu berbeda dengan kelurahan di Kota Yogyakarta misalnya, yang semua berbentuk kelurahan. Sehingga meskipun alokasi APBD untuk anggaran kelurahan berada dalam anggaran kecamatan, terdapat kalkulasi tersendiri untuk menyelaraskan anggaran yang diterima oleh desa. Dukungan anggaran yang memadai sejalan dengan upaya realisasi tujuan pembentukan kelurahan yaitu percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 5


Dari berbagai aspek permasalahan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang, antara lain : 

Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten merupakan wajah depan kabupaten, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan,



Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,



Perubahan kedudukan kelembagaan kelurahan menjadi perangkat kecamatan diharapkan tidak menimbulkan ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran. Keberadaan kecamatan sebagai SKPD yang menaungi kelurahan diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal. Mencermati

perkembangan

kontemporer

dalam

masyarakat,

dapat

dipetakan strategic issued antara lain sebagai berikut :  Perlu adanya dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

optimalisasi

pemberdayaan

pelaksanaan

masyarakat

dalam

fungsi

rangka

pemerintahan

akselerasi

dan

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat, 

Peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder atau pemangku

kepentingan

terkait

untuk

mendapatkan

masukan

dalam

penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, 

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra Lurah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,



Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan secara lebih intensif kepada keluarga miskin,



Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan,



Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur kelurahan untuk mendukung kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,



Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.

6

LKjIP Kelurahan Wates 2016 E. Potensi 1. Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai di Kelurahan Wates pada tahun 2016 adalah 12 orang. Mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi

Jabatan

Struktural

Dan

Jabatan

Fungsional

Umum Pada

Pemerintah Daerah, maka penempatan personil sudah sesuai dengan formasi, meskipun masih terdapat formasi jabatan yang belum terisi. Kondisi atau susunan kepegawaian di Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.1. Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun 2016 Pria

Wanita

Gol.II

Gol.III

Gol.IV

Jumlah

Lurah

1

-

-

1

-

1

Sekretariat

2

1

2

1

-

3

Seksi Pemerintahan

2

-

1

1

-

2

Seksi Perekonomian & Pembangunan

2

-

1

1

-

2

Seksi Kesejahteraan Rakyat

2

-

1

1

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

-

2

1

1

-

2

Jumlah

9

3

6

6

-

12

Unit

2

Dari segi tingkat pendidikan, aparatur Kelurahan Wates berpendidikan SLTA, Strata 1 dan Strata 2 yang sudah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang diharapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2015 Unit

SLTP

SLTA

D-3

S-1

S-2

Jumlah

Lurah

-

-

-

-

1

1

Sekretariat

-

2

-

1

-

3

Seksi Pemerintahan

-

1

-

1

-

2

Seksi Perekonomian & Pembangunan

-

1

-

1

-

2

Seksi Kesejahteraan Rakyat

-

2

-

-

-

2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

-

1

1

-

-

2

7

1

3

1

12

Jumlah

Untuk peningkatan kapasitas, ketrampilan dan pengetahuan yang menunjang pelaksanaan tugas, telah diberikan diklat/bimtek/kursus bagi aparatur Kelurahan Wates. Beberapa jenis program dan jumlah aparatur yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di berikut ini :

7

LKjIP Kelurahan Wates 2016 Tabel 1.3. Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Aparatur Kelurahan Wates Tahun 2016 Yang Pernah Mengikuti 4 1 2 1 1 1

Jenis DIKLATPIM IV DIKLATPIM III DIKLATPIM II JDI Perpustakaan KMP Bendaharawan Kearsipan Pengelolaan BMD PPID

Keadaan yang Seharusnya 6 1 3 1 2 1

Dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan sehingga perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang berlaku serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Masih terdapat keterbatasan kondisi sarana dan prasarana penunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu pembenahan dan penambahan antara lain peralatan dan kelengkapan kantor, bangunan kantor dan Balai Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan dan keamanan tempat bekerja untuk mendukung pelayanan prima sesuai standar. Tabel 1.4. Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor No

Jenis Aset

1

Gedung Kantor Aula Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer/ laptop Meja rapat Kursi Tamu Mesin ketik LCD Genset Filing kabinet Telepon Kendaraan Roda 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah (unit)

2014 Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

2015 Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

2016 Kondisi Baik

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

0

70

1

1

90

1

1

90

1

1

90

1

1

90

1

1

80

1

0

60

4

4

100

4

4

100

6

6

90

5 2

5 2

90 80

5 2

5 2

90 80

5 2

5 2

90 80

2

2

80

2

2

80

2

2

80

1 1

1 1

100 100

1 1

1 1

100 100

1 1

1 1

100 100

3

3

50

3

3

50

3

0

40

1

1

70

1

1

70

1

1

70

1

1

100

1

1

100

1

1

90

%

8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan 1. Visi dan Misi  Visi Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan dan tantangan, serta kalkulasi faktor strategis dan potensi yang dimiliki maka Visi Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 adalah : “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima”  Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 yaitu : ‘’ Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan ‘’ 2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kelurahan Wates ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : ‘’ Terwujudnya kualitas pelayanan kelurahan ‘’ Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujudnya Meningkatnya Capaian pelayanan kualitas Peningkatan Kelurahan pelayanan Pelayanan Kelurahan Kelurahan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun % 2012

2013

2014

2015

2016

45,94

45,94

45,94

45,94

55,36

3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : MISI : Tujuan Terwujudnya kualitas pelayanan di Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan Sasaran Strategi Kebijakan - Meningkatkan kualitas - Peningkatan kualitas Meningkatnya SDM SDM Kelurahan Wates kualitas pelayanan - Mengoptimalkan tugas - Pengoptimalan tugas Kelurahan dan fungsi lembaga dan fungsi lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan

9

LKjIP Kelurahan Wates 2016 B. Perjanjian Kinerja Berdasar Rencana Kerja Tahun 2016 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2016 disusunlah Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2016 No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Indikator Kinerja Capaian peningkatan pelayanan Kelurahan

Satuan %

Target 55,36

Untuk mencapai target sasaran tersebut, dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan pada Tahun 2016 dengan perincian berikut : Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Wates Tahun 2016 No. Program I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Kegiatan

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2 3 II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 III

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.834.200,16.784.000,-

52.056.000,3.641.450,-

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

2 3

25.217.300,-

52.056.000,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1

Anggaran (Rp) 50.835.500,-

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

1.820.450,981.650,839.350,906.649.825,-

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Jumlah

92.602.400,28.566.000,7.320.000,143.309.950,21.480.000,21.978.875,4.799.700,390.640.000,36.032.900,159.920.000,1.013.182.775,-

10


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebijakannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja meliputi capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan yang dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan. Kelurahan Wates telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1

91 ≤ 100

Sangat tinggi

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

Kode

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Kelurahan Wates sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategi Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian peningkatan pelayanan kelurahan

%

55,36

54,52

98,49

Kriteria/ Kode

11


Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu parameter untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan Kelurahan Wates kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam hasil survei IKM Tahun 2016 dimana Kelurahan Wates berpredikat BAIK dengan nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 76,86. Hasil survei per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 No.

Unsur Pelayanan

Nilai Rata-rata

U1

Persyaratan pelayanan

3.040

U2

Prosedur pelayanan

3.130

U3

Ketepatan waktu pelayanan

2.850

U4

Kepastian biaya pelayanan

3.030

U5

Kesesuaian pelayanan

3.070

U6

Maklumat pelayanan

1.000

U7

Kejelasan petugas pelayanan

2.500

U8

Kemampuan petugas pelayanan

3.140

U9

Kesopanan dan keramahan petugas

3.200

U10

Kenyamanan lingkungan

3.050

U11

Kepastian jadwal pelayanan

3.290

U12

Ketersediaan fasilitas/sarana penunjang layanan

4.000

U13

Ketersediaan sarana pengaduan

4.000

U14

Ketersediaan penunjuk arah/fasilitas

4.000

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo

Melihat pencapaian nilai rata-rata pada setiap unsur pelayanan, maka terlihat bahwa pencapaian nilai yang paling rendah dan berjarak cukup signifikan dibanding nilai rata-rata unsur pelayanan yang lain adalah U6 yaitu Maklumat Pelayanan, sedangkan nilai rata-rata untuk unsur pelayanan yang lain sudah tercapai dengan baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan komitmen pelayanan, maka akan dibuat Maklumat Pelayanan yang isinya akan disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kelurahan Wates, serta dipublikasikan kepada warga masyarakat dengan menempelkan papan Maklumat Pelayanan di tempat strategis di ruang pelayanan.

12

LKjIP Kelurahan Wates 2016 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tabel 3.4. Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Terakhir Indikator Kinerja Capaian peningkatan pelayanan kelurahan

Formula Pengukuran

Satuan

Capaian Tahun

Tahun 2016

2014 2015 Target Realisasi % (Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kelurahan / Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan Kelurahan x100%) + (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+ (Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan) x100%)/3

%

45,93 45,17 55,36

54,52

98,49

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah

yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi. Tabel 3.5. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Realisasi Indikator Kinerja

Capaian peningkatan pelayanan kelurahan

Formula Pengukuran Satuan 2014 2015 2016

(Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kelurahan / Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan Kelurahan x100%) + (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+ (Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan) x100%)/3

%

Target Akhir Renstra 2016

45,93 45,17 54,52 55,36

% capaian s/d 2016 terhadap target akhir 2016

98,49

13

LKjIP Kelurahan Wates 2016 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan di Kelurahan Wates. Pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 98,49% termasuk kategori dengan agregat sangat tinggi, meskipun belum memenuhi target 100%. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2015 yang mencapai 97,46%, maka pencapaian tahun 2016 lebih tinggi padahal target kinerja yang ditetapkan juga lebih tinggi. Keberhasilan mencapai capaian kinerja sebesar 98,49% antara lain adalah telah optimalnya penyelenggaraan sebagian urusan yang dapat dilaksanakan kelurahan dan beberapa fasilitasi kegiatan yang telah dilakukan, serta pengumpulan beberapa dokumen yang disampaikan tepat waktu. Adapun sebab tidak tercapainya target 100% antara lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan urusan yaitu Urusan Bidang Koperasi dan UKM. Urusan bidang Koperasi dan UKM tergolong Urusan Wajib, namun dalam pelaksanaannya selama beberapa tahun, pembinaan dan fasilitasi untuk bidang ini telah terintegrasi dan lebih efektif dilaksanakan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Terkait dengan penataan kewenangan dan OPD baru, maka untuk selanjutnya akan dipetakan secara lebih cermat Urusan Wajib apa saja yang dilaksanakan, dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, serta Urusan Pilihan apa saja yang relevan dan dibutuhkan untuk Kelurahan Wates. 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Karena beban kerja yang cukup banyak maka seluruh personil di Kelurahan Wates dituntut untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara maksimal, baik berupa pelayanan kepada masyarakat maupun tugas yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Keterbatasan sarana dan prasarana disiasati dengan mengoptimalkan kondisi yang ada, meskipun belum memenuhi standar kenyamanan pelayanan yang dibutuhkan. Pada tahun 2016 Kelurahan Wates mendapatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp. 1.013.182.775,- dengan realisasi sebesar Rp. 995.432.353,-, dengan capaian 98,25%. Dilihat dari target capaian kinerja di tahun 2016 sebesar 55,36%, dapat terealisasi sebesar 54,52%, dengan pencapaian kinerja sebesar 98,49%. Secara umum, penyebab tidak tercapainya realisasi keuangan lebih disebabkan karena masalah teknis administratif seperti belanja ATK yang disesuaikan dengan harga toko atau uang saku peserta rapat yang diberikan sesuai dengan jumlah kehadiran.

14

LKjIP Kelurahan Wates 2016 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 3.6. Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD Program/Kegiatan

Capaian

Permasalahan

Penyebab

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

97,67

Realisasi keuangan tidak tercapai 100 %

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

99,98


Belanja ATK sesuai harga toko, uang saku peserta rapat sesuai kehadiran. Belanja ATK sesuai harga toko,

99,78


Optimalisasi PBB Perkotaan P2

99,97


Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan

78,85


Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga

94,30


Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan

94,96

Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % Realisasi keuangan tidak tercapai 100 %

Belanja makan minum harian pegawai, rapat, dan belanja ATK sesuai harga toko Uang saku peserta rapat sesuai kehadiran, belanja ATK sesuai harga toko, makan minum rapat sesuai harga toko Belanja sewa pakaian tradisional dan ATK sesuai harga toko, Kegiatan HUT RI ada yang tidak terlaksana, SPPD sesuai kebutuhan Belanja sewa pakaian tradisional menyesuaikan harga ATK sesuai harga toko

Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

96,04


Pembinaan Kesejahteraan Sosial

99,98


99,86

Solusi

Anggaran

Realisasi

Pencermatan dalam perencanaan

92,602,400

90.451.900


28,566,000

28,562,800


7,320,000

7,304,500


143,309,950

143,278,950


21,480,000

16,938,500


21,978,875

20,727,875

Pencermatan dalam perencanaan Honorarium PPTK Pencermatan ada yang tidak dalam terealisasi karena perencanaan tidak ada personil dari instansi terkait, uang saku rapat sesuai kehadiran, ATK sesuai harga toko, bahan baku bangunan, dokumentasi, cetak, makan minum rapat sesuai harga toko ATK dan makan Pencermatan minum kegiatan dalam sesuai harga toko, perencanaan uang saku rapat sesuai kehadiran, ATK sesuai harga Pencermatan toko dan uang dalam saku rapat sesuai perencanaan kehadiran

4,799,700

4,558,200

390,640,000

390,125,400

36,032,900

34,607,900

159,920,000

159,893,500

15

LKjIP Kelurahan Wates 2016 B. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kelurahan Wates sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016, DPA-SKPD Kelurahan Wates Nomor 1.20.21.01 tanggal 29 Desember 2015 dan DPPA-SKPD Kelurahan Wates Nomor 1.20.21.01 tanggal 28 Oktober 2016, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 34.932.000,-, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 659.520.946,-, Belanja Langsung sebesar Rp. 1.013.182.775,- (total Rp. 1.637.771.721,-). Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun 2016 NO A 1 2 B 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

URAIAN PROGRAM /KEGIATAN DAN INDIKATOR PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Retribusi Jasa Usaha Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Pokok PNS Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Beras Pembulatan Gaji Belanja Pemungutan Pajak / Retribusi BELANJA LANGSUNG Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SATUAN

TARGET

REALISASI

34.932.000

36.306.728

103.94

12 bulan

6.000.000 28.932.000 659.520.946 508.957.901 55.506.440 40.700.000 14.250.600 34.482.112 5.299.889 24.004 300.000 1.013.182.775 25.217.300

6.600.000 29.706.728 654.975.841 508.764.300 53.591.886 40.700.000 14.040.000 32.589.000 5.281.783 8.872 995.432.353 24.665.950

110 102.68 99.31 99.96 96.55 100 98.52 94.50 99.65 36.96 98.25 97.81

12 bulan 12 bulan 12 bulan

8.834.200 16.784.000 52.056.000

8.828.700 14.926.000 46.969.978

99.93 88.92 90.22

2 dokumen 4 dokumen 19 dokumen

1.820.450 981.650 839.350

1.796.500 959.150 836.550

98.68 97.70 99.66

16 wilayah

92.602.400

90.451.900

97.67

32 orang

28.566.000

28.562.800

99.98

1 dokumen 5995 sppt 3 kali

7.320.000 143.309.950 21.480.000

7.304.500 143.278.950 16.938.500

99.78 99.97 78.85

3 fasilitasi

21.978.875

20.727.875

94.30

1 dokumen 3 fasilitasi

4.799.700 390.640.000

4.558.200 390.125.400

94.96 99.86

5 fasilitasi

36.032.900

34.607.900

96.04

5 fasilitasi

159.920.000

159.893.500

99.98

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

%

16


Dari hasil realisasi anggaran yang diselaraskan dengan rencana sasaran startegis, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.8. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Kinerja Sasaran Strategis

Keuangan

Indikator

Target

Realisasi

%

Meningkatnya

Capaian peningkatan

55,36

54,52

98,49

fasilitasi

pelayanan kelurahan

penyelenggaraan pemerintah umum

Program Program Pelayanan

Target

Realisasi

%

50.835.500

48.420.650

95,25

52.056.000

46.969.978

90,23

3.641.450

3.592.200

98,65

906.649.825

896.449.525

98,87

1.013.182.775

995.432.353

98,25

Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Jumlah

17


BAB IV PENUTUP Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, Kelurahan Wates telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, akan tetapi belum dapat memenuhi target kinerja yaitu 55,36 dan terealisasi sebesar 54,52 dengan persentase sebesar 98,49%. Pencapaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi, namun belum mencapai taget maksimal sebesar 100%. Namun demikian kami akan terus meningkatkan kinerja Kelurahan Wates agar di tahun-tahun berikutnya akan lebih baik. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih baik, serta penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang standar pelayanan. Akumulasi dari berbagai upaya tersebut diharapkan akan menunjang keberhasilan-keberhasilan dalam memenuhi target kinerja Kelurahan Wates. Dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah baru yang diberlakukan mulai Januari 2017, Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD dan berubah menjadi perangkat kecamatan. Perubahan secara kelembagaan ini diharapkan tidak mengurangi kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun justru diharapkan

dapat

meningkatkan

akselerasi

pembangunan

dengan

adanya

pendampingan dan pembinaan dari kecamatan sebagai SKPD induk.

Wates, 31 Desember 2016 Lurah Wates

AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011

18

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents