PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN CAPAIAN KINERJA BPMPDPKB KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
LAKIP BPMPDPKB 2015
1
RINGKASAN EKSEKUTIF Visi jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Lebih Berdaya, Tangguh, Mandiri Dan Sejahtera Didukung Aparatur Yang Profesional”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat (4) misi, yaitu: 1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan; 2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender; 3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran - sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya peserta KB aktif, dengan indikator kinerja cakupan peserta KB aktif; 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja cakupan pembinaan keluarga sejahtera dan capaian perempuan bekerja di sector publik; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa; 4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa, dengan indikator kinerja capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis terhadap empat (4) sasaran strategis, terdapat lima (5) indicator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur. Hasil analisis akuntabilitas kinerja BPMPDPKB Tahun 2015 dapat disimpulkan sebaga iberikut: 1.
Sasaran strategis peningkatan peserta KB aktif, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 80,38 %,lebih besar dari target yang telah ditentukan sebesar 79,32 % dan disertai penyerapan anggaran mencapai 91,16 %;
2.
Sasaran strategis peningkatan kesejahteraan keluarga, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan capaian 2 (dua) indicator kinerja utama (IKU) yang lebih besar dari target yang telah ditentukan. Indicator kinerja utama (IKU) pertama adalah cakupan pembinaan keluarga sejahtera dengan realisasi sebesar 32,50 % dari target sebesar 31,22 %, sedangkan indicator kinerja utama (IKU) kedua adalah capaian perempuan di sector public dengan realisasi sebesar 10,13 % dari target sebesar 6,68 %. Capaian – capaian indicator kinerja utama (IKU) tersebut disertai penyerapan anggaran rata – rata sebesar 95,89 % ;
LAKIP BPMPDPKB 2015
2
3.
Sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 69,17 %, lebih besar dari target yang telah ditentukan sebesar 49,89 % dan disertai penyerapan anggaran sebesar 82,97 %;
4.
Sasaran strategis peningkatan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa, capaian kinerja dinilai baik walaupun realisasi indicator kinerja utama (IKU) sebesar 71,20 %, kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 76,35 %. Hal ini dikarenakan perbedaan antara realisasi dan target indicator kinerja utama (IKU) tidak lebih dari 10 %. Selain itu, capaian indicator kinerja utama (IKU) tersebut juga disertai penyerapan anggaran sebesar 94,87 %.
LAKIP BPMPDPKB 2015
3
KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta
inayah-Nya
sehingga
kami
dapat menyelesaikan
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon progo (BPMPDPKB) tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
tahun 2015
disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP yang disusun oleh BPMPDPKB Kabupaten Kulon
Progo merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang
telah
ditetapkan
dalam
Penetapan
Kinerja
Tahun
2015
serta
petanggungjawaban Rentsra BPMPDPKB melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan (stakeholders). LKjIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi
informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan
kepada
masyarakat dan eksistensi Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemerintahan Desa perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo,
2016
Kepala Badan PMPDP dan KB
Dra.SRI UTAMI,M.Hum Pembina Tingkat I,IV/b NIP : 19670221 199403 2 005
LAKIP BPMPDPKB 2015
4
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Gambaran Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur
Organisasi
Terendah
Pada
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembinaan dan pelaksanaan tugas
di bidang
pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2015 secara keseluruhan terdiri dari 95 PNS yang terdiri dari 20 pejabat struktural dan 33 staf dan 42 personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
1.2.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur
Organisasi
Terendah
Pada
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2.
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa
3.
Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.
Melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan
5.
Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi
tersebut adalah sebagai berikut : a. Sekretariat
mempunyai
fungsi
pelaksanaan
kegiatan
umum
dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:
LAKIP BPMPDPKB 2015
5
1.
Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
2.
Melaksanakan kegiatan perencanaan;
3.
Melaksanakan kegiatan keuangan;
4.
Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan;
5.
Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan pengembangan
peran
serta
dan
keswadayaan
masyarakat
dan
pengembangan kelembagaan masyarakat. Untuk
menyelenggarakan
fungsi
tersebut,
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai tugas: 1.
Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
2.
Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan masyarakat;
3.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi dan bimbingan tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendapatan desa serta pengelolaan kekayaan desa. Untuk
menyelenggarkan
fungsi
tersebut,
Bidang
Pemberdayaan
Pemerintahan Desa mempunyai tugas: 1.
Menyelenggarakan
pembinaan,
fasilitasi
dan
bimbingan
tata
pemerintahan desa; 2.
Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan keuangan dan pendapatan desa;
3.
Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan kekayaan desa;
4.
Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh kepala baadn berkaitan dengan bidang tugasnya.
d. Bidang Pemberdayaan fungsi
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
penyelenggaraan
penguatan
pengarusutamaan
gender
serta
pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak. Untuk
menyelenggarakan
fungsi
tersebut,
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
LAKIP BPMPDPKB 2015
6
1.
Menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender;
2.
Menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak; dan
3.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi penyelenggaraan advokasi konseling, pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga berencana, pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas : 1.
Menyelenggarakan kegiatan advokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2.
Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga berencana;
3.
Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;
4.
Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
5.
Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh kepala badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
f.
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakanan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
1.3.
Aspek Strategis Organisasi Untuk melaksanakanan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka BPMPDPKB telah menyusun Renstra 2011 – 2016 dengan mengacu pada RPJMD 2011 – 2016 yang memuat visi misi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2011 – 2016 berikut target output dan outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut telah mencakup strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :
LAKIP BPMPDPKB 2015
7
1.
Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada kelompok sasaran
1.4.
2.
Meningkatkan kemitraan lintas instansi dan lembaga keuangan
3.
Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dan instansi
4.
Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa melalui bimtek
Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi Permasalahan yang dihadapi oleh BPMPDPKB secara umum yang meliputi urusan keluarga berencana dan sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah : 1.
Peran
dan
fungsi
LPMD
belum
optimal
dalam
pembangunan,
pemberdayaan dan pemerintahan desa 2.
Payung hukum pelaksanaan pasca program PNPM-MPd belum ada
3.
Rendahnya inovasi masyarakat dan penemuan teknologi tepat guna di masyarakat.
4.
Program
pemberdayaan
masyarakat
melalui
kelompok
(UPPKS,P2WKSS, KAKB ) dan lainnya selain perlu modal juga butuh ketrampilan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan potensi local. 5.
PUS yang ingin ber-KB belum terlayani masih cukup tinggi 7,16%
6.
Kasus persalinan remaja semakin tinggi ( tahun 2015 ada 107kasus)
7.
Pola asuh balita yang kurang sesuai dengan tingkat perkembangan anak
8.
Peran dan partisipasi masyarakat/pengusaha untuk
Pengembangan
Kabupaten Layak Anak masih kurang 9.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat
10. Belum lengkapnya dokumen administrasi perijinan penggunaan tanah kas desa (TKD) sehingga menghambat proses penerbitan ijin Gubernur 11. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pilkades serentak sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU tentang Desa. 12. Semakin besarnya kewenagan dan keuangan pemerintah desa. Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan ekstrenal )dapat dilihat pada tabel berikut :
LAKIP BPMPDPKB 2015
8
Tabel 1.1 Identifikasi isu – isu strategis ( Lingkungan Eksternal ) Isu Strategis Dinamika Internasional Gobalisasi semakin berpengaruh terhadap perilaku anak dan remaja, pola asuh orang tua terhadap anak serta tuntutan kesetaraan gender di berbagai bidang
Dinamika Nasional Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (secara fisik, psikis, seksual serta perdagangan orang) secara nasional meningkat yang mendorong pemerintah pusat menyerukan seluruh pemerintah daerah agar melakukan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang dengan mengurangi kesenjangan gender melalui pembangunan yang responsive gender. Peningkatan kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja mengakibatkan meningkatnya usia pernikahan dini serta permasalahan kesehatan reproduksi remaja lainnya Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaa pemerintahan desa
LAKIP BPMPDPKB 2015
Dinamika Regional / Lokal Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat di tingkat regional sehingga mendorong komitmen Pemda dalam gerakan anti kekerasan, namun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan. Disamping itu keberanian korban untuk melapor masih rendah karena posisi korban lemah di masyarakat. Komitmen pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat, namun belum didukung dengan kemampuan SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai Komitmen Pemda untuk menanggulangi kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja dengan advokasi dan KIE remaja melalui PIK Remaja
Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.
Perencanaan Strategis BPMPDPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Renstra SKPD yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5 tahun (tahun 2011 – 2016 ) dengan memperhitungkan potensi organisasi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai visi misi tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
2.1.1.Visi Visi yang dituangkan dalam Renstra BPMPDPKB 2011-2016 adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG LEBIH BERDAYA, TANGGUH, MANDIRI DAN SEJAHTERA” 2.1.2.Misi Guna mewujudkan visi BPMPDPKB 2011-2016 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi BPMPDPKB dirumuskan sebagai berikut : 1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan; 2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender; 3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
2.1.3. Tujuan 1.
Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
2.
Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
3.
Terwujudnya peningkatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera berwawasan kependudukan
4.
Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender
LAKIP BPMPDPKB 2015
10
2.1.4. Sasaran 1.
Terwujudnya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2.
Terwujudnya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
3.
Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
4.
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
5.
Terwujudnya keikutsertaan KB aktif
6.
Terwujudnya
upaya
pembinaan
ketahanan
dan
kesejahteraan
keluarga 7.
Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak
8.
Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan anak. Renstra 2011 – 2016 tersebut yang dijadikan acuan dalam
menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 dan telah ditetapkan dalan Penetapan Kinerja.
2.2.
Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran. Penetapan kinerja BPMPDPKB tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Penetapan Kinerja BPMPDPKB Tahun 2015 (IKU SKPD)
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya peserta KB aktif
Meningkatnya kesejahteraan
INDIKATOR TARGET KINERJA % Cakupan Peserta KB aktif
Cakupan pembinaan
LAKIP BPMPDPKB 2015
79,85
38,16
Program/Kegiatan Peningkatan Pelayanan KB Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB Penyediaan sarana dan Prasarana Program KB Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pembinaan Kelompok UPPKS
Anggaran 156.000.000 34.280.000 1.293.389.425 88.465.000 45.500.000
11
keluarga
keluarga sejahtera
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
7,01
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sehjahtera (BKS) Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Peningkatan Peranan Wanita Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender d (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakata n dan ekonomi desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah an Desa
Capaian Penguatan kelembagaa n kemasyarak atan dan ekonomi desa
LAKIP BPMPDPKB 2015
60,49
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa Pembinaan Pengelolaan asset Desa Pembinaan tata pemerintahan desa
78.86
Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Tentang Desa Penggunaan tanah untuk kepentingan umum Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa Pembinaan dan pengembangan pasar desa
20.000.000 83.659.900 21.720.000 130.229.500 539.493.950 34.545.000 25.170.000 189.959.950 22.280.000
22.395.000
62.502.500 1.624.710.375 33.950.150 144.339.000 88.849.625 1.369.629.250 40.000.000
19.667.500
12
Penyusunan data dan evaluasi pembangunan desa Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pendampingan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Peningkatan Peran serta masyarakat dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Pendampingan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Masyarakat.
86.101.000 145.225.000 47.274.050 23.395.000
25.636.200
45.865.800
150.600.000
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2015 tersebut, maka target sasaran yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan BPMPDPKB tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMPDPKB tahun 2015 No.
Sasaran
1
Meningkatnya peserta KB aktif Meningkatnya kesejahteraan keluarga
2
3 4
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Indikator
Satuan
Target (%)
Cakupan peserta KB aktif
%
79,85
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
%
38,16
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
%
7,01
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
%
59.02
%
78,86
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
LAKIP BPMPDPKB 2015
13
Untuk mencapai sasaran kinerja tahunan tahun 2015, maka alokasi anggaran yang tersedia adalah sebagai berikut : 2.2.1. Target Belanja BPMPDPKB Tabel 2.3 Target Belanja BPMPDPKB Tahun 2015 Uraian
Target
Persentase
Belanja Langsung
7.227.910.675
54,96%
Belanja Tidak Langsung
5.923.412.323
45,04%
13.151.322.998
100%
Jumlah
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tabel 2.4 Jumlah Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran (Rp)
Persentase
Meningkatnya peserta KB aktif
1.572.134.425
21,75%
2
Meningkatkan kesejahteraan keluarga
1.135.153.300
15,70%
3
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
3.363.980.900
46,54%
4
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
1.156.642.050
16,00%
7.227.910.675
100%
No
Sasaran
1
Jumlah
Keterangan
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
LAKIP BPMPDPKB 2015
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:
Interval Nilai Realisasi Kinerja
No
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.
91≤ 100
Sangat Baik
2.
76 ≤ 90
Tinggi
3.
66 ≤ 75
Sedang
4.
51 ≤ 65
Rendah
5.
≤ 50
Sangat Rendah
Kode
Sumber :Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah
Hasil pengukuran indikator kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam tabel 3.2 berikut:
LAKIP BPMPDPKB 2015
15
Tabel 3.2 Capaian Kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya Cakupan peserta peserta KB aktif KB aktif
2.
Meningkatkan kesejahteraan keluarga
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE
%
79,85
79,06
99,01
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
%
38,16
50,83
133,20
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
%
7,01
7,21
102,85
3.
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
%
59.02
67,40
113.58
4.
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
%
78,86
74,99
95,09
KRITERIA / KODE
Dari tabel 3.2, terdapat empat sasaran starategis dengan lima indikator sasaran strategis di BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan klasifikasi dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator kinerja sasaran strategis dalam klasifikasi sangat baik, yaitu: 1. Indikator Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 99,01 kurang dari target; 2. Indikator Cakupan pembinaan keluarga sejahtera dengan realisasi 133,20% melebihitarget; 3. Indikator Cakupan perempuan bekerja di sektor publik dengan realisasi sebesar 102,85% melebihi target; 4. Indikator Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 111,42% melebihi target; 5. Indikator Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa dengan realisasi sebesar 95,09% kurang dari target.
LAKIP BPMPDPKB 2015
16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut. 3.2.1 Sasaran Meningkatnya Peserta KB Aktif Tolok ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Peserta KB Aktif) mempunyai satu indikator kinerja yaitu cakupan peserta KB Aktif. Tabel 3.3 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2015
% Realisasi
Target akhir Renstra (2016)
Capaian s/d 2015 terhadap 2016 (%)
99,01
79,94%
98,89%
2015 No. Indikator
Capaian 2014
Target
Realisasi
1.
80,34%
79,85 %
79,06 %
Cakupan Peserta KB Aktif
Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan peserta KB aktif menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (99,01%). Kondisi ini juga telah menyumbang sebanyak 98,89% dari target pada akhir RPJMD. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 2014, terjadi penurunan sebesar 1,28%. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan drop out peserta KB karena PUS ingin menambah anak lagi anak kedua, serta naiknya bukan peserta KB (Unmet need). Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan
berupa
Peningkatan
Pelayanan
KB,
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat Peduli KB , Penyediaan sarana dan prasarana KB dan Advokasi dan KIE kepesertaan KB dan KRR. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a)
Peran laki laki dalam keikutsertaan KB masih merupakan isu kesenjangan gender, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB pria masih perlu dioptimalkan.
b)
Masih tingginya pernikahan usia dini meskipun jumlahnya semakin turun dibanding tahun 2014.
LAKIP BPMPDPKB 2015
17
b. Solusi a) Mengoptimalkan berhadiah
dan
inovasi
dengan
penyediaan
mencari
kondom
peserta
gratis
di
KB
pria
apotik
dan
mengoptimalkan sosialisasi KB pria terutama melalui tesmoni oleh peserta KB pria, kelompok KB Pria , Kelompok Seni Peduli KB. b) Meingkatkan
KIE
Kesehatan
Repropduksi
Remaja
melalui
kelompok PIK Remaja jalur sekolah maupun jalur masyarakat.
3.2.2. Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga) mempunyai dua indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik.
Tabel 3.4 Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik 2015 No.
Indikator
Capaian 2014 Target
Realisasi
% Realisasi
Target akhir Renstra (2016)
Capaian s/d 2015 terhadap 2016 (%)
1.
Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera
32,50% 38,16 %
50,83
133,20
46,83%
108,54%
2.
Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik
10,13%
7,21
102,85
7,22%
99,86%
7,01 %
Capaian kinerja 2015 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga sejahtera menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik 133,20 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Capaian yang diperoleh di Tahun 2015 di dukung oleh adanya program pembinaan KAKB dan pembinaan kelompok UPPKS. Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian perempuan bekerja di sektor publik menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (102,85%). Capaian kinerja Tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 99,86% dari target
LAKIP BPMPDPKB 2015
18
akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 2,92%. Meskipun realisasi tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a) Kegiatan kelompok ekonomi produktif baik UPPKS maupun KAKB selain
membutukan
modal
juga
diperlukan
pengetahuan
dan
ketrampilan dalam mengelola potensi dn sumber daya lokal. b) Partisipasi perempuan di sektor publik semakin bagus, meskipun penyebarannya belum merata di setiap pelosok desa. b. Solusi a) Perlunya pembinaan pengelolaan usaha dan pelatihan ketrampilan bagi kelompok ekonomi produktif (UPPKS dan KAKB) agar dapat mengembangkan usahanya serta memanfaatkan potensi lokal. b) Masih perlu ditingkatkan sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat dan penguatan jejering Pengarusutamaan Gender.
3.2.3.
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Tolok ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemerintahan Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa. Tabel 3.5 Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa 2015 No.
Indikator
1.
Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa
Capaian 2014
Target
Realisasi %
% Realisasi
Target akhir Renstra (2016)
69,17%
60,49
67,40
113.58
60,31%
Capaian s/d 2015 terhadap 2016 (%)
188,32%
Capaian 2015 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016
LAKIP BPMPDPKB 2015
19
Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (113.58%). Capaian kinerja tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 188,325% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi kenaikan
sebesar 44,41%. Kenaikan tersebut karena adanya
sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti UU No 6 tahun 2016
tentang
Desa
agar
aparatur
pemerintah
desa
siap
untuk
mengimplementasikan sesuai aturan perundangan. Capaian kinerja tersebut didukung
oleh
program-program
kegiatan
berupa:
pembinaan
tata
pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan sosialisasi produk hukum tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa dan
pengisian
aparatur
pemerintahan
Desa,
Pembinaan
peningkatan
pendapatan desa, Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, . Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan
Perubahan regulasi tentang desa menuntut kesiapan aparatur pemerintahan desa untuk mengimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kualitas
SDM aparatur
pemerintah desa sangat beragam dan jauh dari memadai b. Solusi Meningkatkan pendidikan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan perubahan regulasi yang baru serta pendampingan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3.2.4.
Sasaran Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa Tolak
ukur
capaian
sasaran
ke-4
(Meningkatnya
Penguatan
Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa.
LAKIP BPMPDPKB 2015
20
Tabel 3.6 Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa 2015 No.
Indikator
Capaian 2014
Target
Realisasi
1.
Capaian penguatan 71,20% 78,86 % 74,99 % kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Capaian 2015sesuai data dasar RPJMD 2011-2016
% Realisasi
Target akhir Renstra (2016)
Capaian s/d 2014 terhadap 2016 (%)
95,09
83,76%
89,52%
Capaian kinerja 2015 untuk indikator capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (95,09%). Capaian kinerja tahun 2015 ini menyumbang sebanyak 89,52% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terjadi peningkatan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaaan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a) Peran dan fungsi LPMD semakin berkurang dalam pembangunan
desa dengan berlakunya UU No 6 tentang Desa b) Lembaga ekonomi desa belum berkembang dengan baik karena
lemahnya pengelolaan lembaga. b. Solusi a) Fungsi lembaga masyarakat disesuaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. b) Perlu pembinaan atas lembaga ekonomi desa baik dari organisasinya maupun dari pengelolaan lembaganya. 3.3.
Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya 3.3.1. AkuntabilitasAnggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 bersumber dari Anggaran
LAKIP BPMPDPKB 2015
21
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp. 13.151.322.998,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.923.412.323,-
atau 45,04 % dan belanja langsung sebesar Rp.
7.227.910.675 atau 54,96%. Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2015 sebesar Rp. 6.626.160.399,- dari total anggaran Rp. 7.227.910.675,- atau sebesar 91,67%
yang dialokasikan. Realisasi anggaran belanja tidak langsung
sebesar Rp. 5.901.658.417,- dari Rp. 5.923.412.323,- atau 99,63 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesejahteraan keluarga 98,82 % utamanya untuk Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Pembinaan Kelompok UPPKS dan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada sasaran meningkatnya peserta KB aktif sebesar 90,15 % Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:
LAKIP BPMPDPKB 2015
22
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2015
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Kinerja Target
Capaian
Realisasi
Anggaran
1
Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan peserta KB Aktif
79,85
79,06
99,01
1.572.134.425
2
Meningkatnya kesejahteraan keluarga
Cakupan Pembinaan keluarga Sejahtera
38,16
50,83
133,2
171.079.900
Cakupan Perempuan bekerja di sektor publik
7,01
7,21
102,85
964.073.400
3
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
Cakupan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
60,49
67,40
111,42
3.363.980.900
4
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Cakupan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
78,86
74,99
95,09
543.764.5
Total Belanja Utama Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung
LAKIP BPMPDPKB 2014
6.615.033.175 612.877.500 7.227.910.675
3.3.2
Akuntabilitas Sumber Daya Manusia Untuk
mendukung
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi,
BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 95 orang yang terinci berdasarkan kriteria yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.8 Data Pegawai BPMPDPKB Kulon Progo Menurut Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2015
Jumlah No
Struktur Organisasi
Kebutuhan Pegawai
Jumlah Yang terisi
Kekurangan
1
Kepala
1
1
-
2
Sekretariat
20
15
5
14
7
7
19
13
6
8
6
2
23
11
12
54
42
12
139
95
44
3 4 5 6 7
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera PKB Jumlah
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB. Tabel 3.9 Komposisi Pegawai BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Per Bidang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 No
Struktur Organisasi
D3/ AKTA
S1
S2
Jumlah
-
-
-
1
1
SLTP SLTA
1
Kepala
2
Sekretariat
-
4
3
6
2
15
3
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
-
1
-
5
1
7
LAKIP BPMPDPKB 2015
24
4 5 6 7
Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
-
3
1
7
2
13
-
1
1
3
1
6
-
2
-
8
1
11
14
2
25
1
42
25
7
54
9
95
PKB -
Jumlah
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB Keadaan SDM yang dimiliki BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tersebut dari segi kuantitas, formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil baru terisi 95 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 44 personil. Dengan personil yang terbatas dengan sejumlah kegiatan yang ada untuk melaksanakan kegiatan dilakukan dengan koordinasi dan optimalisasi waktu yang tersedia. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur yang dapat menunjang pelaksanan tugas tugas dinas.
3.3.3
Akuntabilitas Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
DPPKA memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.10 Data Sarana dan Prasarana BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 2014 No
1 2 3 4
Jenis Asset
Alat alat angkutan Alat – alat Kantor dan rumah tangga Alat-alat studio dan komunikasi Alat-alat kedokteran
LAKIP BPMPDPKB 2015
Jumlah Kondisi (unit)
Baik
83
83
1.277
2015 %
Jumlah Kondisi
%
(unit)
Baik
100
83
83
99,5
1.275
99
1.305
1.305
100
23
23
100
23
23
100
513
513
100
513
513
100 25
5
Alat-alat laboratorium
14
14
100
14
14
100
7
Bangunan Gedung
13
13
100
13
17
100
8
Buku Perpustakaan
67
67
100
67
67
100
1.685
1.990
1.998
99,9
1.998
Jumlah
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB
LAKIP BPMPDPKB 2015
26
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pmberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB)
Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang diampu oleh BPMPDPKB
Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP
ini merupakan
perwujudan jajaran BPMPDPKB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang trasnparan dan akuntabel. Secara umum sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan sangat baik.Hal ini dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, serta kerja keras seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Permpuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Dra.SRI UTAMI,M.Hum NIP: 19670221 199403 2 004
LAKIP BPMPDPKB 2015
27
Lampiran
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULONPROGO PERDA NO :12 tahun 2012 KEPALA BADAN SEKRETRARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bid Pengembangan Peran Serta dan Sub Bid Pengembangan Kelembagaan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAKIP BPMPDPKB 2015
BIDANG PEMERINTAHAN DESA Sub Bid Tata Pemerintahan Sub Bid Keuangan dan Pendapatan Desa
Sub Bid Kekayaan Desa
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Sub Bid Penguatan Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Perempuan dan Anak
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
LAKIP BPMPDPKB 2015
