LKjIP BAPPEDA 2014 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LKjIP BAPPEDA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2014 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN ............................................................................................................... I.1

Fungsi Bappeda ..........................................................................................................

1

I.2

Struktur Organisasi .....................................................................................................

1

I.3

Isu Strategis ...................................................................................................................

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................................

8

II.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD ...............................................................

8

II.2

Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ...............

10

AKUNTABILITAS KINERJA ...........................................................................................

13

III.1

Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................................

13

III.1.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan ................................

15

III.1.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ......

19

Realisasi Anggaran ....................................................................................................

21

PENUTUP ...........................................................................................................................

24

III.3 BAB IV

1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bappeda Kulon Progo | 2014

5


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo ..........................................................................

4

Tabel 1.2

.......................................................................................................... Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ....................................

7

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan .....................................................................

9

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo .........................................

11

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................ ......................................................

11

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja .....................................................................................

13

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2014 .....................................................................................

14

Tabel 3.3

Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014 ............................................

15

Tabel 3.4

Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014 ...........................................

19

Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2014

Tabel 3.6

....................................................................................................................................................

22

Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20114 ....................

23


6


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1

Desk antara SKPD dan TAPD sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan .........................................................................

8

Gambar 2.2

Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo .....................................................

9

Gambar 3.1

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ...................................

15

Gambar 3.2

Musrenbang RKPD Tahun 2014 ....................................................................

19

Gambar 3.3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo ..........................

21


1


KATA PENGANTAR

P Laporan

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan Nya kita masih diberikan kesehatan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

2014. (LAKIP) Bappeda Kulon Progo Tahun 201 Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bag bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Badan

Perencanaan

n Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 201 Pembangunan 2014 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2014. 201 . Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo dalam periode tahun 2011-2016. Semoga di tahun mendatang capaian 2011 dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Wates, 30 Januari 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005


2


IKHTISAR EKSEKUTIF

S

ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders,

sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, LAKIP Tahun 2014 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera” Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a) mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016 adalah: 1) meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:


3


a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 85,38%. b. indikator

sasaran

strategis

persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah

melebihi target, yaitu sebesar 79,55%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 92,16%.


1


BAB

1 PENDAHULUAN I.1. FUNGSI BAPPEDA

B

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon

Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, tata ruang dan statistik, penelitian dan pengembangan.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan

unsur

perencana

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

Bappeda

menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 16 tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun


2


2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut: 1.

Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

2.

Menyusun

perencanaan

pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan

lingkungan hidup; 3.

Menyusun perencanaan pemerintahan;

4.

Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

5.

Melaksanakan

perencanaan,

pengendalian pembangunan,

dan

kegiatan

penelitian pengembangan dan statistik; dan 6.

Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di

dalam

struktur

organisasi

Bappeda.

Susunan

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perekonomian terdiri dari: 1) Sub

Bidang

Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

Pariwisata

Penanaman Modal 2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:


dan

3


1) Sub Bidang Pemerintahan Umum 2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri f.

Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari: 1) Sub Bidang Perencanaan; 2) Sub Bidang Pengendalian; dan 3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; i.

Unit Pelaksana Teknis Badan

Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012 terlampir.

I.3. ISU STRATEGIS Permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah

sebagai berikut: 

Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;



Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;



Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;



Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut:


4


Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Faktor yang Mempengaruhi Capaian/ Aspek Kajian

Kondisi Saat

Standar yang Digunakan

ini

(1)

Gambaran

(3)

 UU No. 26

pelayanan

permohonan

SKPD

rekomendasi  PP No. 8 Tahun tata ruang

(Kewenangan SKPD)

(2)

 Pelayanan

Internal

Tahun 2007 2013  Permen PU

(4)

 Kecepatan

Eksternal (Diluar Kewenangan

 Kelengkapan info/dokumen

dokumen

pemohon

pendukung

 Kecermatan

 Kesesuain dengan

009

Peraturan

dokumen

Perundangan

(sertifikat)

No.01/PRT/M/2

 Kurangnya

BKPRD

Ketentuan

 Permen PU

(6)

agenda rakor

No.11/PRT/M/2

2011

SKPD

(5)

lokasi eksisting

No.20 Tahun

Pelayanan

SKPD)

telaah

 Permen PU

Permasalahan

(RDTR)

 Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR)

013  Perda DIY No. 2 Tahun 2010  Perda KP No. 1 Tahun 2012  Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun 2008  Permendagri No.54 Tahun 2010  Perda No. 14 Tahun 2007  Perda No.16 Tahun 2007  Perda Kulon

 Ketersediaan

E-Plan  Ketersediaan

 Pemahaman stakeholder

optimalnya

akan arti

hasil

Sarana

penting

prasarana

perencanaan

kerja  Kecermatan verifikasi  Kemampuan aparatur perencana  Kejelasan

 perbedaan

pelaksanaan monitoring dan

data dari BPS

evaluasi

 Keterbatasan

program

informasi mengenai dana APBN

Tahun 2012

pimpinan

dan APBD DIY

 Perda Kulon

Bappeda


optimalnya

Sektoral dan

arahan unsur

Tahun 2012

perencanaan  Belum

antara data

Progo No.1

Progo No.2

 Belum

pembangunan

5


Faktor yang Mempengaruhi Capaian/ Aspek Kajian

Kondisi Saat


ini

(1)

Internal (Kewenangan SKPD)

(2)

(3)

 Perda No.16 Tahun 2012  Perbup No.69 Tahun 2012

Pelayanan

(Diluar

SKPD

Kewenangan SKPD)

(4)

 Koordinasi

Permasalahan

Eksternal

(5)

(6)

 Informasi

antar

kebijakan dari

Bidang/Sub

pemerintah

Bidang

dan pemerintah DIY  Ketepatan dan Kecermatan Data dan Usulan

 Penyediaan data statistik

 UU No.14 Tahun 2008  PP No.61 Tahun 2010

 Kecermatan

 Akurasi dan

aparatur

Ketepatan

tersedianya

 Kejelasan

waktu data

data secara

SKPD dan BPS

lengkap, akurat

arahan unsur

 Permendagri

pimpinan

 Ketersediaan

No. 8 Tahun

Bappeda

data base

2014

 Belum

 Ketersediaan SIM data statistik

dan up to date  Data belum bisa diakses

SKPD

secara mudah

 Konsistensi

oleh

data

stakeholders

daerah  memberikan ijin KKN

 Perda No.16 Tahun 2012  Perbup No.69 Tahun 2012

 Kecepatan menanggapi

 Kelengkapan

-

permohonan

permohonan  Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan  Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan

 Memfasilitasi  Perda No.16

Inventarisasi

Kemampuan

Belum

penelitian/pene

masyarakat

optimalnya

pengembang  Perbup No.69

muan yang

dalam

pemanfaatan

an IPTEK

ada di Kulon

mengaplikasikan

IPTEK di

Progo

IPTEK untuk

masyarakat

penelitian

Tahun 2012 Tahhun 2012

kepada institusi dan masyarakat


penelitian

6


Faktor yang Mempengaruhi Capaian/ Aspek Kajian

Kondisi Saat


ini

(1)

 Koordinasi

terhadap

dengan

Renstra

Bappeda

SKPD

DIY

Bappeda

 Pelaporan

DIY

ke Bappeda DIY tepat waktu

Kajian

Kesesuaian

terhadap

produk

Renstra

perencanaan

Kementerian

dengan

PPN/

peraturan di

Bappenas

atasnya

(Diluar

(Kewenangan

(3)

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun 2008

antar Bidang/Sub Bidang

Pelayanan SKPD

SKPD)

(4)

Koordinasi

Permasalahan

Kewenangan

SKPD)

(2)

Kajian

Eksternal

Internal

(5)

(6)

Keterbatasan

Belum

informasi

optimalnya

mengenai dana

koordinasi dan

APBD DIY

sinkronisasi proses

 Permendagri

perencanaan

No.54 Tahun

pembangunan

2010

sektoral dan kewilayahan

 UU No. 25 Tahun 2004  PP No. 8 Tahun 2008  Permendagri

Kepatuhan

Informasi

Masih adanya

SKPD

kebijakan dari

perbedaan

terhadap

pemerintah

antara data

peraturan

pusat

sektoral dan

perundangan

data statistik dari BPS

No.54 Tahun 2010

Kajian

 Telah

terhadap

memiliki

RTRW

Perda RTRW  Telah tersusun 9

 UU TR No.26 Tahun 2006

Keterbatasan



SDM

 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012



Belum

Belum

optimalnya

tersusunnya SOP

proses

Pelayanan

legislasi RDTR

Informasi

Kondisi

Pemanfaatan

materi teknis

eksisting

RDTRK

pemanfaatan

Perkotaan

tata ruang

dan



Strategis

penegakan

 Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55%


Inkonsistensi Perda



Kurangnya pemahaman masyarakat

Tata Ruang

7


Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No. (1)

1

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional (3)

(2)

Dinamika (4)

Globalisasi semakin

Penyusunan rencana

Terbatasnya SDM di

berpengaruh dalam

pembangunan daerah

bidang perencanaan

proses pembangunan

tidak terlepas dari landasan

pembangunan di

di Indonesia

atau acuan hukum yang

lingkungan Pemda

(perdagangan,

berlaku di pemerintahan

yang memiliki

perkembangan

pusat. Adanya perubahan

kompetensi untuk

Teknologi Informasi,

landasan atau

melakukan

dan lain-lain)

acuan hukum yang

perencanaan

mendasari, mengakibatkan

pembangunan,

peraturan perundang–

penganggaran,

undangan tersebut masih

pelaksanaan dan

belum sepenuhnya

pelaporan secara

terintegrasi secara baik

baik dan akuntabel.

sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan moratorium PNS

Kualitas SDM

yang telah menghentikan

perencana yang

penerimaan PNS

belum merata di

mengakibatkan semakin

SKPD–SKPD

berkurangnya kuantitas SDM

mengakibatkan beban

disamping alasan alamiah

tugas perencanaan

yaitu berkurangnya

menjadi overload.

PNS karena memasuki usia pensiun.


Lain-lain

Regional/Lokal

(5)

-

8


BAB

2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD

D

engan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016, 2011 Bappeda memiliki visi isi :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA” Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

Gambar 2.1 Desk antara SKPD dan TAPD sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan


9


2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Gambar 2.2 Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kulon Progo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara memberikan

konsisten fokus

pada

dengan

perumusan

penyusunan

visi,

misi,

kegiatan,

dan

tujuan. Sasaran

sehingga sasaran

harus

menggambarkan hal-hal hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

MISI I

: Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera Tujuan

Sasaran

Terwujudnya

Meningkatnya kinerja

peningkatan kinerja

perencanaan

perencanaan

Strategi  Meningkatkan

 Pengarusutamaan

koordinasi

sistem

perencanaan

perencanaan

pembangunan


Kebijakan

terpadu

 Mengintegrasikan

 Meningkatkan

monitoring dan

akuntablitas

10


evaluasi sistem

melalui sistem

perencanaan

pengendalian

 Meningkatkan efisiensi dan

terpadu  Meningkatkan

efektivitas dalam

kualitas data dan

penyelenggaraan

informasi

pemerintahan dalam

perencanaan

statistik daerah

pembangunan

MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya

Meningkatnya

peningkatan kesesuaian

kesesuaian pemanfaatan

efisiensi dan

kualitas

pemanfaatan ruang

ruang

efektivitas dalam

kelembagaan

 Meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan

 Meningkatkan

penataan ruang  Meningkatkan

dalam bidang

kualitas

penataan ruang,

perencanaan

meliputi pengaturan,

ruang

pembinaan,

produk

 Mendorong

pengawasan,

percepatan

pelaksanaan.

penetapan

 Meningkatkan

produk

kualitas rencana tata

perencanaan

ruang

ruang

dalam

bentuk

perda,

 Meningkatkan efektifitas

sehingga

pengendalian

lebih aplikatif

pemanfaatan ruang

bisa

 Meningkatkan kualitas koordinasi penataan ruang

II.2. DOKUMEN PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun 2014 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014. Adapun RKT 2014 seperti dijelaskan pada tabel berikut:


11


Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 No. 1

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kinerja

Target

Capaian kinerja program

84,00%

Meningkatnya kesesuaian

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

pemanfaatan ruang

79,47%

perencanaan 2

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014 Program/Kegiatan Program Pengembangan Data/

Kegiatan Penyusunan database daerah

Informasi/Statistik Daerah Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik daerah Penyusunan data keluarga miskin Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian

Daerah

masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

Program Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rancangan KUA dan

Daerah

PPAS Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-


12


Program/Kegiatan

Kegiatan upaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Koordinasi pembangunan ekonomi daerah Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan sumber daya air

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Program Pengendalian Pemanfaatan

Koordinasi pemanfaatan ruang

Ruang

Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2014 terlampir.


13


BAB

3 AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun 2014. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

(1)

91% ≤ 100%

Sangat tinggi

(2)

76% ≤ 90%

Tinggi

(3)

66% ≤ 75%

Sedang

(4)

51% ≤ 65%

Rendah

(5)

≤ 50%

Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:


14


Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 No. 1

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Persentase

Kriteria

Meningkatnya

Capaian kinerja

84,00%

85,38%

101,64%

Sangat tinggi

kinerja

program 79,47%

79,55%

100,10%

Sangat tinggi

perencanaan 2

Meningkatnya

Persentase

kesesuaian

kesesuaian

pemanfaatan

pemanfaatan

ruang

ruang

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 2 indikator sasaran strategis. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Indikator kinerja sasaran strategis Capaian kinerja program sebesar 1,64% di atas target.



Indikator kinerja sasaran strategis Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,1% di atas target.

Kedua indikator kinerja sasaran tersebut berada dalam klasifikasi sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut:


15


1 1

Kepala Sekretariat

18

15

Bidang Kesejahteraan Rakyat

9

6

Bidang Praswil Tata Ruang &

13

8

Lingk. Hidup Bidang Perekonomian

8

6

Bidang Pemerintahan

5

7

Bidang Rendalitbangtik

17

12 0

5

10

Kebutuhan pegawai

15

20

Kondisi pegawai

Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP. III.1.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama adalah Capaian kinerja program. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang pertama adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2014 2014 Indikator

Capaian

Capaian

Capaian

2012

2013

83,70%

81,83%

Target

Realisasi

84,00%

85,38%

kinerja program


Target % Realisasi 101,64%

Capaian s/d

akhir

2014

renstra

terhadap

(2016)

2016

90,00%

94,87%

16


Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

ℎ

=

ℎ

Di tahun 2014 program dan kegiatan SKPD belum berpedoman pada RPJMD Perubahan 2011-2016, sehingga dalam 1 program SKPD masih terdiri dari lebih dari 1 indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian target di 2014 adalah:

ℎ

= =

ℎ

54.730,80% 641

= 85,38%

Capaian di tahun 2014 sebesar 85,38%, atau 101,64% terhadap target. Realisasi capaian kinerja program mengalami peningkatan sebesar 3,55% dibandingkan dengan tahun 2013. Realisasi di tahun 2014 juga lebih tinggi 1,68% dari realisasi capaian tahun 2012. Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator sudah mencapai 94,87%. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: 

Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan



Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut: A. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan-kegiatan: a.

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi;


17


b.

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a.

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b.

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;

c.

Monitoring,

Pengendalian,

Dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; d.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;

e.

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

f.

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;

g.

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

h.

Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah;

i.

Penyusunan Data Dasar Spasial;

j.

Penyusunan Rancangan RPJMD.

B. Urusan Statistik 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan: a.

Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;

b.

Penyusunan Database Daerah;

c.

Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: 

Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan


18




Kemampuan SDM Aparatur dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian masih terbatas



Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah



Kurang

optimalnya

koordinasi

dan

keterpaduan

dalam

penyelenggaraan

perencanaan pembangunan 

Kurang

optimalnya

pengendalian

program

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi: -

Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD yang diampu.

-

Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

-

Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua bidang/sektor.

-

Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kulon Progo dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang terkait dengan data/informasi yang akan dipublikasikan.

-

Mengoptimalkan

IPTEK

melalui

pemanfaatan teknologi tepat guna.


penyebarluasan informasi

terutama

dalam

19


Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2014

III.1.2. Sasaran Meningkatnya eningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-2 ke 2 adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel 3.4 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2014 2014 Indikator

Persentase

Capaian

Capaian

2012

2013

Target

Realisasi

70,43%

78,69%

79,47%

79,55%

% Realisasi 100,10%

Target

Capaian

akhir

s/d 2014

renstra

terhadap

(2016)

2016

81,07%

98,12%

kesesuaian pemanfaatan ruang

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

= =

46.640,43 58.627,51

= 79,55%


× 100%

ℎ

× 100%

20


Capaian di tahun 2014 sebesar 79,55%, atau 100,10% terhadap target. Realisasi capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan sebesar 0,86% dibandingkan dengan tahun 2013. Realisasi di tahun 2014 juga lebih tinggi 9,12% dari realisasi capaian tahun 2012. Berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi capaian indikator mencapai 98,12%. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2014 adalah sebesar 64,21%, sehingga capaian indikator di Kulon Progo masih lebih besar dibandingkan capaian provinsi. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: 

Koordinasi pemanfaatan ruang secara optimal



Efektifnya penyebarluasan informasi tata ruang

Program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan ruang Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:  Perangkat pengendalian zonasi (RDTR) belum tertuang dalam bentuk peraturan daerah.  Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

 Mendorong terwujudnya Perda RDTR  Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang.  Melakukan penegakan aturan tata ruang.


21


Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo

III.2. REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 92,16%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada

program/kegiatan

di

sasaran

ke-2

(98,71%)

disusul

dengan

program/kegiatan di sasaran ke-1 (87,25%). Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi

belanja

langsung

tahun

2014

yang

dialokasikan

untuk

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:


membiayai

22


Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2014

No. 1

Sasaran Meningkatnya kinerja

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Rp. 2.098.879.425,00

Rp.1.831.262.385,00

87,25%

Rp. 553.041.275,00

Rp. 545.898.650,00

98,71%

Rp. 2.651.920.700,00

Rp. 2.337.161.035,00

89,64%

Rp. 589.578.024,00

Rp. 543.326.511,00

92,16%

Rp. 3.241.498.724,00

Rp. 2.920.487.546,00

90,10%

perencanaan 2

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Jumlah Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD Total belanja langsung

Adanya realisasi anggaran untuk sasaran pertama yang berada di bawah 90% selain disebabkan oleh efisiensi anggaran juga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: 1. Penyusunan Dewan Riset Daerah (DRD) tidak terlaksana, dikarenakan Peraturan Bupati tentang DRD belum disahkan, sehingga anggaran untuk DRD dalam Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten tidak bisa direalisasikan. Penyerapan Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten sebesar 54,96%. 2. Anggaran kegiatan Penyusunan data keluarga miskin terealisasi sebesar 75,60% dikarenakan sebagian honor petugas pendata tidak direalisasikan terkait dengan kebijakan di tahun 2014 bahwa pendataan keluarga miskin dilaksanakan oleh PNS di Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja dari SKPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:


23


Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2014 Kinerja Sasaran

Indikator

Strategis Meningkatnya

Capaian

kinerja

kinerja

perencanaan

program

Keuangan target

Realisasi

%

84,00%

85,38%

101,64

Program Kerjasama

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

128.654.960

87.709.044 68,17

1.319.934.765

1.212.314.110 91,85

650.289.700

531.239.231 81,69

508.116.275

502.640.775 98,92

44.925.000

43.257.875 96,29

Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Meningkatnya

Persentase

kesesuaian

kesesuaian

pemanfaatan

pemanfaatan

ruang

ruang

79,47%

79,55%

100,10

Perencanaan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis pertama, yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan, SKPD didukung dengan 3 program pada 2 urusan (Perencanaan Pembangunan dan Statistik). Realisasi indikator sebesar 101,64% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Kerjasama Pembangunan 68,17%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 91,85%, dan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 81,69%. Dari tabel 3.6 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis kedua, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, SKPD didukung dengan 2 program pada Urusan Penataan Ruang. Realisasi indikator sebesar 101,10% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Perencanaan Tata Ruang 98,92% dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 96,29%.


24


BAB

4 PENUTUP

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

merupakan

instrumen

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Pada tahun 2014 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis

capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 85,38% dan

indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi target, yaitu sebesar 79,55%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.


7


LAMPIRAN–LAMPIRAN  Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo  Perjanjian/Penetapan Kinerja  Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo


1


Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

KEPALA Ir. Agus Langgeng Basuki SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H.

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

Adi Mindarta, S.E.

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PRASWIL, TR & LH

BIDANG PEMERINTAHAN

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Hesti Suryandari, SP., M.Si.

Taufik Prihadi, S.E.

Dra. Siti Mukhodimah

Triyanto R,S.Sos., M.Si.

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PARIWISATA, DAN PENANAMAN MODAL Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

Ir. Maria Indrati Andayani SUBID PEMERINTAHAN UMUM SUBID PU & PERUMAHAN Bambang Susilo, S.Si., M.Eng. SUBID TR & PERHUBUNGAN

Budi, S.IP., M.M.

Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.


SUBID PERENCANAAN

Arif Martono,S.Si.,M.Si.

Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

SUBID SOSIAL & KESEHATAN

Tristijanti, S.IP., M.Si.

Eny Sulistyawati, S.H.

SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng.

SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.

SUBID ESDM & LH C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, & POLDAGRI

Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc. SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, & KELAUTAN

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN STATISTIK

UPTB

12


Lampiran 2. Perjanjian/Penetapan erjanjian/Penetapan Kinerja PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw. 1202, Fax. (0274) 774126

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Progo

: Ir. AGUS LANGGENG BASUKI : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) : Bupati Kulon Progo

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


2


PENETAPAN KINERJA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN : 2014 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja perencanaan

Indikator Kinerja 2 Capaian kinerja program

Target 3 84,00%

Program/Kegiatan 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Data Dasar Spasial Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga Penyusunan Rancangan RPJMD Koordinasi pembangunan ekonomi daerah Program Kerjasama Pembangunan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi


Anggaran 5 1.319.934.765 257.185.615 62.405.150

289.262.950 233.913.750 35.000.000 156.931.550

14.999.950 15.000.000

235.236.700 19.999.100 128.654.960 90.195.160 38.459.800

3


Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja 2

Target 3

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

79,47%

Program/Kegiatan 4 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik Penyusunan Data Keluarga Miskin Penyusunan Database Daerah Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Jumlah anggaran Kegiatan Tahun 2014:


Rp

2.687.920.700

Anggaran 5 686.289.700 163.000.000 435.664.925 87.624.775 508.116.275 508.116.275

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

44.925.000

Koordinasi pemanfaatan ruang

44.925.000

8


Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo

1. Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo

2. Kegiatan Penyusunan data keluarga miskin

Sosialisasi Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon Progo


9


Pendataan keluarga miskin oleh PNS

Pengentrian data pendataan keluarga miskin


10


oordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP 3. Kegiatan Koordinasi,

Monitoring pembangunan pem jalan dari dana DAK Pertanian

upaya4. Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Pelatihan Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA)


11


Pemberian penghargaan kepada kecamatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

5. Kegiatan Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Sistem Informasi e-monev


LKjIP BAPPEDA 2014 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents