LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAPPEDA KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Garut dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2014. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Garut,

Februari 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut,

Ir. H. WIDIYANA, CES. Pembina Utama Muda NIP. 19600207 198603 1 013

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

BAB I

PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2 Tugas, Fungsi dan Sumber Daya Manusia . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.4 Sistematika Laporan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

PERENCANAAN KINERJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.1 Visi dan Misi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.2 Tujuan dan Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

AKUNTABILITAS KINERJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

3.1 Capaian Kinerja Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

3.2 Realisasi Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

30

PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, a. Spesifik, b. Dapat terukur, c. Dapat dicapai, d. Berjangka waktu tertentu, dan e. Dapat dipantau dan dikumpulkan. penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu instrumen SAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan kinerja instansi pemerintah adalah suatu media

untuk meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 1


050/0152/Bappeda Tahun 2012 yang merubah Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050/0589.a/Bappeda Tahun 2009 tentang Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014.

1.2

Tugas, Fungsi dan Sumberdaya Manusia

1.2.1 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Kabupaten Garut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Bappeda

Kabupaten

Garut

menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

2


d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dan tugas dan fungsinya. Penjabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Garut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 542 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Selaku pimpinan, Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan

kebijakan

umum

dan

kebijakan

teknis, mengkoordinasikan,

melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan meliputi kesekretariatan, fisik, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Badan mempunyai fungsi: a.

perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi serta kebijakan umum daerah;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerinahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; c.

pembinaan,

pengendalian

dan

fasilitasi

pelaksanaan

tugas

kesekretariatan, fisik, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, data, evaluasi dan pelaporan; d. penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan; e.

penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3


Kepala Badan membawahkan Sekretariat; Bidang Fisik; Bidang Sosial Budaya; Bidang Pemerintahan; Bidang Ekonomi; Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, administrasi keuangan serta penyusunan rencana kerja. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi: a.

penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan; c.

penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan program; e.

penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat. Bidang Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Badan

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis serta menyelenggarakan perencanaan pembangunan Bidang Fisik yang meliputi Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral; Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Fisik mempunyai fungsi:

4


a.

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis badan bidang Fisik meliputi infrastruktur daerah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Fisik dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan; c.

penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis serta menyelenggarakan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya yang meliputi pembangunan keagamaan, serta perencanaan pembangunan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olah Raga, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kebudayaan dan Perpustakaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis badan Bidang Sosial Budaya meliputi agama, pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Sosial Budaya dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan; c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan 5


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis serta menyelenggarakan perencanaan

pembangunan

Bidang

Pemerintahan

yang

meliputi

Urusan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kearsipan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang pemerintahan mempunyai fungsi: a.

penyelenggaraan Pemerintahan

perumusan

meliputi

kebijakan

pemerintahan

teknis desa

dan

badan

Bidang

pemberdayaan

masyarakat, pemerintahan umum dan otonomi daerah; b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pemerintahan dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan; c.


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis serta menyelenggarakan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang meliputi Urusan Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan. 6


Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Kepala

Bidang

Ekonomi

mempunyai fungsi: a.

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis badan Bidang Ekonomi meliputi pertanian, kelautan kehutanan, keuangan daerah, penanaman modal, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan pariwisata;

b. penyelenggaraan

rencana

kerja

bidang

Ekonomi

dalam

rangka

pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan; c.


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis, menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik serta penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a.

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis badan Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan meliputi data dan analisis perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik; 7


c.


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Bagan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Garut adalah sebagaimana tampak pada gambar berikut: Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisai Bappeda Kabupaten Garut

8


1.2.2 Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda didukung oleh 107 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan.

Gambar 1.2. Pegawai Bappeda Berdasarkan Statu Sukwan:2 orang

TKK:31 orang

PNS:74 orang

9


Gambar 1.4 Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan:17 orang

Pejabat Kepala Bappeda:1 Pegawai Bappeda Berdasarkan Bidang Fungsional:2 orang orang Sekretariat:27 orang

Bidang Ekonomi:16 orang

Bidang Fisik:15 orang

Bidang Pemerintahan:15 orang

1.3

Bidang Sosial Budaya:14 orang

Maksud dan Tujuan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan

indikator

kinerja.

Melalui

penerima

amanah

dan

program/kegiatan perjanjian

kesepakatan

kinerja,

yang disertai dengan terwujudlahkomitmen

antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun

sebelumnya,

sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya.

10


Maksud disusunnya LAKIP Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Tujuan penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah: 1. Mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda Kabupaten Garut sepanjang tahun 2014 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis kepada Bupati Garut dan pihak-pihak yang berkepentingan; 2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan akan datang serta berbagai kebijakan yang diperlukan. 1.4

Sistematika Laporan Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah Bappeda Kabupaten Garut

Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Knerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. 11


Bab II – Perencanaan Kinerja Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk

setiap

pernyataan

kinerja

sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

5.

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan

kinerja

organisasi

sesuai

dengan

dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV – Penutup 12


Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.Lampiran-Lampiran.

13


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas mewujudkan suatu kondisi ideal Kabupaten Garut yang direpresentasikan melalui visi Pemerintah Kabupaten Garut, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011). Pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Garut adalah : "Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT." Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat,

pemerintah

dan

seluruh

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders) dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Garut tersebut, Bappeda Kabupaten Garut sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah tersebut. Bappeda menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Bappeda sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

14


Bappeda Kabupaten Garut mempunyai cara pandang jauh ke depan agar tetap amanah, antisipatif dan inovatif, yang dituangkan dalam rumusan visi Bappeda Kabupaten Garut, yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan guna pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bappeda Kabupaten Garut menetapkan misi 3 (tiga) misi yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai berikut : 1.

Menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atasbawah (top down) dan bawah-atas (bottom up);

2.

Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah;

3.

Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) serta kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

2.2

Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan 4 (empat) tujuan Bappeda Kabupaten Garut sebagai berikut: 1.

Mewujudkan

partisipasi

masyarakat

dan pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2.

Mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.

Mewujudkan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 15


4. Mewujudkan SDM perencana pembangunan yang profesional dan meningkatkan

kualitas

sarana

dan

prasarana

perencanaan

pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Sasaran strategis dan indikator kinerja beserta target kinerja Tahun 2014 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Garut TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

1. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

1. Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut

1 dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut

1 dokumen

2. Mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD

1 dokumen

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

1 dokumen

Penetapan Kinerja SKPD

2 dokumen

Rencana Kerja (Renja) SKPD

1 dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD

1 dokumen

3. Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.

Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan

14 dokumen

4. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas

Dokumen Profil Daerah

1 dokumen

Dokumen Garut Dalam Angka

1 dokumen

Dokumen Indikator Makro Kabupaten Garut

1 dokumen

Dokumen PDRB dan IPM

1 dokumen

16


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014

Kabupaten Garut

3. Mewujudkan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

4. Mewujudkan SDM perencana pembangunan yang profesional dan meningkatkan kualitas sarana dan sarana perencanaan pembangunan.

2.3

Dokumen SUSEDA Kabupaten Garut

1 dokumen

5. Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan.

Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

4 dokumen

6. Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

1 dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2 dokumen

Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4 dokumen

Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen

koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik

60 kali

koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan

24 kali

koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

36 kali

koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi

12 kali

8. Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional.

Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal

28 orang

9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.

Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan

100%

7. Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA kepada Bupati Garut sebagai pemberi mandat 17


dan kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala BAPPEDA dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang didasari oleh Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Garut Tahun 2010-2014. Berdasarkan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, alokasi Belanja Daerah untuk Bappeda Kabupaten Garut dianggarkan sebesar Rp. 23.258.983.845,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.778.118.845,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.480.865.000,Laporan

realisasi

APBD

yang menjabarkan kegiatan

keuangan

menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 18.326.546.932,- atau sebesar 78,80% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealiasi sebesar Rp. 4.610.858.723,- atau 96,50% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 13.715.688.209,- atau 74,20%. Perlu dilakukannya peningkatan kompetensi aparatur pada lingkungan internal Bappeda, terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Selain itu juga perlu dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan eksternalitas organisasi. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 18


Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara ringkas, Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014 disajikan pada tabel sebagai berikut:

19


Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 NO 1.

2.

3.

4.

Sasaran Strategis Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan

Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas.

5.

Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan.

6.

Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.

Indikator

Target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Garut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Garut Rencana Strategis (Renstra) SKPD Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Penetapan Kinerja SKPD Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD

1 dokumen

Dokumen kajian penelitian dan pengembangan

14 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

Dokumen Indikator Makro Kab. Garut

1 dokumen

Dokumen SUSEDA Kab. Garut

1 dokumen

Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

4 dokumen

Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja

4 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

20


NO

7.

Sasaran Strategis

Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah

8.

Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional

9.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan

Indikator Pelaksanaan Pembangunan Daerah Laporan Keuangan SKPD Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non-formal Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan

Target

3 dokumen 60 kali

24 kali

36 kali

12 kali

28 orang

100%

Pada tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan menggunakan 23 indikator yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Dari 23 indikator yang diukur, capaian target keseluruhan adalah 100%.

21


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Garut selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Garut mengacu pada sasaran strategis Bappeda Kabupaten Garut yang tercantum pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014, yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis

pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Garut untuk tahun 2014. Sasaran

1

:

Tersedianya

dokumen

hasil

perencanaan

pembangunan

melalui

Target 2014

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak

1 dokumen

1 dokumen

√

Target Hasil s.d. Akhir 2014 (Akhir Renstra Renstra) 2 dokumen 2 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

√

5 dokumen 5 dokumen

penyelenggaraan Musrenbang. No

Indikator Kinerja

1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut

2.

Hasil 2012 -

Hasil 2013 -

Deskripsi sasaran: tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan Tingkat Kabupaten Garut melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan indikator: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Untuk tahun 2014 dimaksudkan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana 22


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 20142019 yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Sosialisasi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 dilakukan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan terkait yaitu: Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten, Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Ekonomi,

Penyelenggaraan Forum SKPD

Bidang Sosial Budaya,

Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Fisik, Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Ekonomi, Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Sosial Budaya, dan Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Fisik. Hasil Tahun 2014 : Pada tahun 2014, target sasaran telah tercapai, dengan ditetapkannya dokumen hasil Musrenbang yaitu RPJMD Kabupaten Garut Tahun 20142019 dan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015.

Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

1.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD

-

-

1 dokumen 1 dokumen

√


2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

-

-

1 dokumen 1 dokumen

√

2 dokumen 2 dokumen

3.

Penetapan Kinerja SKPD

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

√

10 dokumen

No.

Indikator Kinerja

Hasil 2012

Hasil 2013

Target 2014

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak

10 dokumen

23


4.

Rencana Kerja (Renja) 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen SKPD

√


5.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD

√

5 dokumen 5 dokumen

No.

Indikator Kinerja

Hasil 2012

Hasil 2013

Target 2014

Hasil 2014


Tercapai/ Tidak

Deskripsi sasaran: tersedianya dokumen hasil perencanaan Tingkat SKPD Bappeda Kabupaten Garut yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator: 1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda. Tahun 2014 disusun Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pada Tahun 2014 disusun IKU Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. 3. Penetapan Kinerja SKPD, merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah dokumen pelaksanaan diterima. Untuk tahun 2014 disusun 2 (dua) dokumen Penetapan Kinerja SKPD yaitu setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2014. 4. Rencana Kerja (Renja) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya selama Tahun 2014.

24


5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja dan Target untuk tahun berkenaan.

Sasaran 3 : Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal. No. 1.

Indikator Kinerja Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan

Hasil 2012 14 dokumen


Target 2014 14 dokumen


Tercapai/ Tidak √

Target Akhir Renstra 70 dokumen

Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 70 dokumen

Deskripsi sasaran: Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal dengan indikator: 1. Dokumen kajian penelitian dan pengembangan, yang berupa Strategi dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2014, Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah 2014-2019, Review Perencanaan Anggaran Gelanggang Olahraga Sport Center Kabupaten Garut, Feasibility Study Mesjid Terapung di Kecamatan Pameungpeuk, Feasibility Study Jalur Alternatif Kadungora – Leles, Kajian Pengembangan Kawasan / Koridor Jalan Alternatif Cikubang – Cikopong, Feasibility Study Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Alternatif Kubang - Copong (Fase 2 / Lanjutan Jalan dan Jembatan By Pass), Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut, Feasibility Study Rumah Sakit Garut Utara, Pemetaan Profil Pendidikan Di Kabupaten Garut, Penunjang MDG's Kabupaten Garut.

25


Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas.

Dokumen Profil Daerah Dokumen Garut Dalam Angka


√



√

5 dokumen 5 dokumen

3.

Dokumen Indikator Makro Kabupaten Garut


√

5 dokumen 5 dokumen

4.

Dokumen PDRB dan IPM Kabupaten Garut


√

5 dokumen 5 dokumen

5.

Dokumen SUSEDA Kabupaten Garut


√

5 dokumen 5 dokumen

No 1. 2.

Indikator Kinerja

Hasil 2012

Hasil 2013

Target 2014

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak

Deskripsi sasaran: Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas, dengan indikator: 1. Dokumen Profil Daerah. 2. Dokumen Garut Dalam Angka, adalah publikasi berbagai data primer hasil sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Garut dan data sekunder dari dinas/instansi

Pemerintah

maupun

Swasta

merupakan

bahan

evaluasi

pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan serta bahan perencanaan yang akan dilaksanakan. 3. Dokumen Indikator Makro Kabupaten Garut, adalah publikasi yang mengulas gambaran umum keadaan sosial-ekonomi Kabupaten Garut dan memuat data dan informasi hasil pengolahan dari survei yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Garut dan data dari berbagai dinas instansi. 4. Dokumen PDRB dan IPM Kabupaten Garut. 5. Dokumen Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kabupaten Garut, adalah publikasi yang berisikan data hasil pencacahan lapangan yang dilakukan BPS Kabupaten Garut.

26


Sasaran 5 : Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan. No 1.

Indikator Kinerja Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

Hasil 2012

Hasil 2013

Target 2014

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak


√

Target Akhir Renstra 20 dokumen

Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 20 dokumen

Deskripsi sasaran: Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan, dengan indikator: 1. Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Sasaran 6 : Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan. No.

Indikator Kinerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Hasil 2012

Hasil 2013

Target 2014

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak



√

Laporan Akuntabilitas 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

√

10 dokumen

10 dokumen

Laporan Triwulan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah

√

20 dokumen

20 dokumen


√

15 dokumen

15 dokumen


Deskripsi sasaran: Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan, dengan indikator: 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah dokumen yang mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah sepanjang Tahun 2013, yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan 27


desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan landasan hukum, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, dengan segala permasalahan dan upaya pemecahannya. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi. Untuk Tahun 2014 disusun Dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013 dan LAKIP Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2013. 2. Laporan Triwulanan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 3. Laporan Keuangan SKPD, merupakan salah satu media dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sasaran 7 : Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.

1.

koordinasi 60 kali perencanaan pembangunan Bidang Fisik

60 kali

60 kali

60 kali

√

Target Akhir Renstra 300 kali

2.

koordinasi 24 kali perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan

24 kali

24 kali

24 kali

√

120 kali

120 kali

3.

koordinasi 36 kali perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

36 kali

36 kali

36 kali

√

180 kali

180 kali

No.

Indikator Kinerja

Hasil 2012

Hasil 2013

Target 2014

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak

Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 300 kali

28


No. 4.

Indikator Kinerja

Hasil 2012

koordinasi 12 kali perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi

Hasil 2013 12 kali

Target 2014 12 kali

Hasil 2014

Tercapai/ Tidak

12 kali

√

Target Akhir Renstra 69 kali

Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 69 kali

Deskripsi sasaran: Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator: 1. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik; 2. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan; 3. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya; 4. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi;

Sasaran 8 : Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional. No.

Indikator Kinerja

Hasil 2012

Jumlah aparat 25 orang perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal

Hasil 2013 20 orang

Target 2014 28 orang

Hasil 2014 28 orang

Tercapai/ Tidak √

Target Akhir Renstra 122 orang

Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 122 orang

Deskripsi sasaran: Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional, dengan indikator: 1. Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal.

29


Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan. No. 1.

Indikator Kinerja Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan

Hasil 2012 100%

Hasil 2013 100%

Target 2014 100%

Hasil 2014 100%

Tercapai/ Tidak √

Target Akhir Renstra 100%

Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 100%

Deskripsi sasaran: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan, dengan indikator: 1. Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.

3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, alokasi Belanja Daerah untuk Bappeda Kabupaten Garut dianggarkan sebesar Rp. 23.258.983.845,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.778.118.845,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.480.865.000,Laporan realisasi APBD yang menjabarkan kegiatan keuangan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 18.326.546.932,- atau sebesar 78,80% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealiasi sebesar Rp. 4.610.858.723,- atau 96,50% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 13.715.688.209,- atau 74,20%. Berikut adalah realisasi anggaran program/kegiatan Bappeda Tahun 2014 yang dibagi kedalam 9 (sembilan) sasaran. Sasaran 1: Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang, yang ditunjang dengan pelaksanaan 1 (satu) Program: 1. Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

30


1) Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 363.345.000,- dan realisasi sebesar Rp. 363.345.000,- atau 100%; 2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 413.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 363.345.000,- atau 100%; 3)

Penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 208.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 207.741.600,- atau 99,64%;

4) Sosialisasi RPJMD Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 126.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 121.000.000,- atau 95,65%; 5) Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015, pagu anggaran sebesar Rp. 287.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 276.255.000,- atau 96,26%; 6) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, pagu anggaran sebesar Rp. 285.315.000,- dan realisasi sebesar Rp. 282.950.000,- atau 99,17%; 7) Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional, pagu anggaran sebesar Rp. 87.902.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.527.000,- atau 98,44%; 8) Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, pagu anggaran sebesar Rp. 195.270.000,- dan realisasi sebesar Rp. 187.051.500,- atau 95,79%; 9) Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Ekonomi, pagu anggaran sebesar Rp. 70.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.400.000,- atau 100%; 10) Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya, pagu anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 59.400.000,- atau 100%; 11) Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Fisik, pagu anggaran sebesar Rp. 87.400.000,dan realisasi sebesar Rp. 87.400.000,- atau 100%; 12) Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Ekonomi, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.700.000,- atau 99,13%;

31


13) Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Sosial Budaya, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.700.000,- atau 99,13%; 14) Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Fisik, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.700.000,- atau 99,13%.

Sasaran 2: Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 1 (satu) Program: 1. Program Peningkatan Perencanaan SKPD, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, anggaran sebesar Rp. 59.120.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.400.000,- atau 93,71%.

Sasaran 3: Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal, yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program: 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, anggaran sebesar Rp. 196.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 196.000.000,- atau 100%. 2) Penyusunan Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah 2014-2019,

anggaran

sebesar Rp. 235.700.000.00 dan realisasi sebesar Rp. 234.700.000,- atau 99,58%. 2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: 1) Review Perencanaan Anggaran Gelanggang Olahraga Sport Center Kab. Garut, anggaran sebesar Rp. 397.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 389.615.000,- atau 97,92%; 2) Feasibility Study Mesjid Terapung di Kecamatan Pameungpeuk, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 98.340.800.000,- atau 98,34%; 32


3) Feasibility Study Jalur Alternatif Kadungora - Leles, anggaran sebesar Rp. 347.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 318.315.000,- atau 91,50%; 4) Kajian Penataan dan Pengembangan Kawasan/Koridor Jalan Alternatif Cikubang Cikopong, anggaran sebesar Rp. 347.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 322.136.000,- atau 92,59%; 5) Feasibility Study Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Alternatif Kubang - Copong (Fase 2 / Lanjutan Jalan dan Jembatan By Pass), anggaran sebesar Rp. 447.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 375.824.500,- atau 83,91%; 6) Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut, anggaran sebesar Rp. 347.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 317.919.000,- atau 91,38%; 7) Feasibility Study Rumah Sakit Garut Utara, anggaran sebesar Rp. 54.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. 3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: 1) Pemetaan Profil Pendidikan Di Kabupaten Garut, anggaran sebesar Rp. 297.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 263.010.000,- atau 88,30%; 2) Penunjang MDG's Kabupaten Garut, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 195.100,- atau 97,55%.

Sasaran 4: Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas, yang ditunjang dengan pelaksanaan 2 (dua) Program: 1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan: 1) Membangun Garut Satu Data (Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi), anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 196.274.000,- atau 98,14%. 2. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah, dengan kegiatan:

33


1) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 149.880.000,- atau 99,92%; 2) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (SUSEDA), anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 297.767.400,- atau 99,26%.

Sasaran

5:

Tersedianya

hasil

monitoring

dan

pengendalian

perencanaan

pembangunan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 1 (satu) Program: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, anggaran sebesar Rp. 370.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 356.025,- atau 96,02%.

Sasaran 6: Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 2 (dua) Program: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 348.950.000,- atau 99,70%; 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, anggaran sebesar Rp. 139.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 139.200.000,- atau 100%. 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 15.351.700,- dan realisasi sebesar Rp. 15.351.700,,- atau 100%; 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 53.008.300,dan realisasi sebesar Rp. 52.632.600,- atau 99,29%. 34


Sasaran 7: Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah, yang ditunjang dengan pelaksanaan 4 (empat) Program: 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, anggaran sebesar Rp. 385.688.000,- dan realisasi sebesar Rp. 375.951.600.000,- atau 97,48%. 2. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan: 1) Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) APBN, anggaran sebesar Rp. 87.300.00,- dan realisasi sebesar Rp. 85.218.950,- atau 97,62%; 2) Penunjang Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) PNPM Mandiri Perkotaan, anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.933.000,- atau 99,91%; 3) Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.631.750,- atau 99,51%; 4) Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Hibah Insentif Kabupaten (HIK), anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.172.500,- atau 70,17%; 5) Koordinasi Penyusunan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.720.00,- atau 99,72%; 6) Penunjang Koordinasi Kabupaten Sehat, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%; 7) Seminar Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 145.900.000,- atau 97,27%; 8) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah, anggaran sebesar Rp. 183.370.000,- dan realisasi sebesar Rp. 173.815.000,- atau 94,79%; 35


9) Pendampingan Administrasi Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PAP MP3KI), anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.000.000,- atau 94,79%. 3. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, anggaran sebesar Rp. 312.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 289.373.500,- atau 92,75%; 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, anggaran sebesar Rp. 410.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 407.350.000,- atau 99,35%; 3) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan, anggaran sebesar Rp. 125.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 125.000.000,- atau 100%; 4) Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan, anggaran sebesar Rp. 325.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 290.350.000,- atau 89,34%. 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, anggaran sebesar Rp. 395.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 357.803.450,- atau 90,54%; 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal, anggaran sebesar Rp. 204.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 185.062.000,- atau 90,72%.

Sasaran 8: Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional, yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan: 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, anggaran sebesar Rp. 121.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 119.700.000,- atau 98,64%; 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai, anggaran sebesar Rp. 500.300.000,dan realisasi sebesar Rp. 372.537.500,- atau 74,46%;

36


3) Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator, anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 100%. 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: 1) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, anggaran sebesar Rp. 135.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 133.802.563,- atau 98,67%; 2) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100%; 3) Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 194.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 193.000.000,- atau 99,28%. 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: 1) Bimbingan Teknis Rencana Strategis RKPD, anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 127.000.000,- atau 97,69%.

Sasaran 9: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 118.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.625.728,- atau 96,98%; 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, anggaran sebesar Rp. 447.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 424.403.000,- atau 94,80%; 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 110.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 107.097.600,- atau 96,83%;

37


5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%; 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 96.980.000,- dan realisasi sebesar Rp. 96.189.450,- atau 99,18%; 7) Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.874.500,- atau 99,87%; 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 59.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 58.147.500,- atau 96,99%; 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 55.890.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.930.000,- atau 62,50%; 10) Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 154.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 144.725.000,- atau 93,58%; 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 191.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 190.450.536,- atau 99,50%; 12) Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/ Administrasi, anggaran sebesar Rp. 177.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.700.000,- atau 94,43%; 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.475.000,- atau 84,95%; 14) Penyediaan Jasa Keamanan, anggaran sebesar Rp. 7.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.800.000,- atau 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, anggaran sebesar Rp. 100.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.990.000,- atau 86,47%; 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 77.365.000,- dan realisasi sebesar Rp. 77.325.732,- atau 99,95%;

38


3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 92.166.750,- atau 97,02%; 4) Penataan Ruang Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 195.245.000,- atau 97,62%; 5) Pembangunan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Smoking Area), anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 308.804.000,- atau 95,02%; 6) Pengembangan Gedung Kantor (Banprop), anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, anggaran sebesar Rp. 50.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.840.000,- atau 96,52%; 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran sebesar Rp. 69.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 69.000.000,- atau 100%; 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, anggaran sebesar Rp. 39.000.000,dan realisasi sebesar Rp. 35.120.000,- atau 97,56%.

39


BAB IV PENUTUP Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

merupakan arah bagi

peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabililias Kinerja (LAKIP) Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara Berkala. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Garut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Garut tahun 2013 . Dalam dokumen Tapkin tahun 2013 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2013 , program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada tahun 2013, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut : 



Pada tahun 2013, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 9 sasaran dengan 62 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2013; Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD sebesar 90%; dan 40




Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan 100%.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :   

   

Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan Rendahnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappeda; Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi; Persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat belum maksimal; Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan masih kurangnya SDM fungsional peneliti; dan Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir Triwulan ke-4 setiap tahunnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, di antaranya adalah :  





Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada SKPD (need assessment); Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Bappeda serta menfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya; Mengoptimalkan fungsi perencanan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanan kegiatan; dan Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan.

41

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Garut Tahun Anggaran : 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator

(1)

(2)

(3)

1

Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Garut

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Garut

2

3

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan

Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Penetapan Kinerja SKPD Rencana Kerja (Renja) SKPD Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dokumen kajian penelitian dan pengembangan

Target (4)

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

Program/Kegiatan

Anggaran

(5)

(6)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 20142019 Penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 20142019 Sosialisasi RPJMD Tahun 2014-2019 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Ekonomi Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Fisik Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Ekonomi Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Sosial Budaya Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Fisik Program Peningkatan Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

363.345.000

413.000.000

208.500.000

126.500.000

287.000.000 285.315.000

87.902.000

195.270.000

70.400.000 59.400.000 87.400.000 150.000.000 150.000.000

150.000.000

59.120.000


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah 2014-2019

196.000.000

235.700.000

No

Sasaran Strategis

Indikator

(1)

(2)

(3)

Target (4)

Program/Kegiatan

Anggaran

(5)

(6)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Review Perencanaan Anggaran Gelanggang Olahraga Sport Center Kab. Garut Feasibility Study Mesjid Terapung di Kecamatan Pameungpeuk Feasibility Study Jalur Alternatif Kadungora - Leles

4

Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas.



Dokumen Indikator Makro Kab. Garut

Dokumen SUSEDA Kab. Garut

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Kajian Penataan dan Pengembangan Kawasan/ Koridor Jalan Alternatif Cikubang - Cikopong Feasibility Study Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Alternatif Kubang - Copong (Fase 2 / Lanjutan Jalan dan Jembatan By Pass) Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut Feasibility Study Rumah Sakit Garut Utara Program Perencanaan Sosial Budaya Pemetaan Profil Pendidikan Di Kabupaten Garut Penunjang MDG's Kabupaten Garut Program Pengembangan Data/Informasi Membangun Garut Satu Data (Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi)

397.900.000

100.000.000

347.900.000

347.900.000

447.900.000

347.900.000

54.800.000

297.850.000 200.000.000

200.000.000

Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Program Pengembangan Data/ . Informasi Statistik Daerah

150.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (Indikator Makro) Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah

200.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (SUSEDA)

300.000.000

No (1)

5

6

Sasaran Strategis (2)

Indikator

Target (4)

(3)

Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan.

Dokumen hasil pelaksanaan 4 dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

1 dokumen

Program/Kegiatan

Anggaran

(5)

(6)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)

2 dokumen


4 dokumen

3 dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya komunikasi Koordinasi Perencanaan dan koordinasi internal Pembangunan Bidang Fisik maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

60 kali

24 kali

139.200.000

15.351.700

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7

350.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah

370.800.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Program Kerjasama Pembangunan Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) APBN Penunjang Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) PNPM Mandiri Perkotaan Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Hibah Insentif Kabupaten (HIK) Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

53.008.300

385.688.000

87.300.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

312.000.000

No

Sasaran Strategis

Indikator

(1)

(2)

(3)

Target (4)

Koordinasi Perencanaan 36 kali Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

8

9

Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan

Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non-formal

Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan

12 kali

28 orang

100%

Program/Kegiatan

Anggaran

(5)

(6)

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Penyusunan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Program Perencanaan Sosial Budaya

100.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Program Kerjasama Pembangunan Penunjang Koordinasi Kabupaten Sehat Seminar Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

410.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan MasalahMasalah Daerah Pendampingan Administrasi Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PAP MP3KI) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Rencana Strategis SKPD Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/ Administrasi

395.200.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

50.000.000

Penyediaan Jasa Keamanan

7.800.000

125.000.000 325.000.000

200.000.000 150.000.000

204.000.000

183.370.000

125.000.000

121.350.000 500.300.000 4.000.000

135.600.000 150.000.000

194.400.000

130.000.000

8.000.000 118.200.000

447.660.000 110.600.000 20.000.000 96.980.000 95.000.000

59.950.000

55.890.000

154.650.000 191.400.000 177.600.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

100.600.000 77.365.000 95.000.000

No

Sasaran Strategis

Indikator

(1)

(2)

(3)

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(5)

(6)

(4)

Penataan Ruang Gedung Kantor Pembangunan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Smoking Area) Pengembangan Gedung Kantor (Banprop) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Perubahan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014

: 18.480.865.000,00

200.000.000 325.000.000

4.000.000.000

50.600.000 69.000.000 36.000.000

18.480.865.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

Recommend Documents