TAHUN : 2013 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR

TAHUN : 2013

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP ) KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR Alamat : Jln Raya Brosot No.(LKjIP) 27 Brosot, Galur, Kulon Progo  55661 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

Website : http://galur.kulonprogokab.go.id Email : [email protected]

i

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Galur Tahun

2014 dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Galur

Tahun

2014

dilaksanakan

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang LKjIP. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Kecamatan Galur Tahun 2014 dengan segenap tenaga dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Galur, 31 Desember 2014 CAMAT GALUR

Latnyana, S.Ag., M.M., M.A.P. Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19620216 198503 1 014

ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................

ii

DAFTAR ISI

................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ..............................................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………….. ...................................

1

1.1.

Fungsi Kecamatan...................................................................................

1

1.2.

Struktur Organisasi .................................................................................

1

1.3.

Isu Strategis ............................................................................................

2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………….. ..........................

3

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD ...........................................

3

2.2. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014…………………. ...

3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

…………………………………………. .................................

5

3.1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2014 .....................................................

5

3.2. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja .......................................................

6

1.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ............................

6

2.

Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke kecamatan ............

7

3.

Fasilitasi Kegiatan Kemasyaratan ...................................................

7

4.

Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen ...............

7

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya ....................

8

3.4. Akuntabilitas Anggaran...........................................................................

10

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. .....................................

12

LAMPIRAN.....................................................................................................................

13

Struktur Organisasi ........................................................................................................

14

Bagan Alir ......................................................................................................................

15

Urusan yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Galur pada Tahun 2014 ....................

16

Capaian Kinerja Kecamatan Galur Tahun 2014 (Fasilitasi Yang Dilaksanakan) ................

17

iii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ........................................................

3

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

...................................................................

4

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014 ...............................................................

4

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja……………… ..........................................................

5

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2014 ..........................................................................

5

Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ............................................

6

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2013 ..........................................................................

8

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Tahun 2012-2014 .................................................................

8

Tabel 3.6.Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 ................

10

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014 ............................

11

iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

IKHTISAR

K

EKSEKUTIF

ecamatan Galur memiliki peran penting dalam struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yakni sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Desa. Kecamatan Galur dalam

melaksanakan tugas kepemerintahan, berpedoman pada Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Perbup Kulon Progo Nomor No. 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat dan Perbup Kulon Progo No. 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan sehingga semua program kegiatan Kecamatan Galur harus sesuai dan terkoordinir dengan Rencana Kerja, Renstra Kecamatan Galur dan Rencana Kerja, RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Galur saat ini, permasalahan dan tantangan yang ada maka visi Kecamatan Galur yaitu : “TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN GALUR MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP CLEAN GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE ” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Galur tahun

2011 –

2016 sebagai berikut : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Galur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Galur yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja sasaran sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Galur Tahun 2011-2016. Indikator yang digunakan adalah indikator sasaran yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sasaran strategis Kecamatan Galur menurut rumusan misi Kecamatan Galur adalah : Meningkatnya fasilitasi penyelelenggaraan pemerintahan umum dengan indikator kinerjanya yaitu : Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan dimana untuk target yang ditetapkan untuk tahun 2014 adalah sebesar 87,01 %, dari analisis capaian sasaran tahun

v Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

2014 dimana jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2016 realisasi capaian kinerja Tahun 2014 mencapai 88,31 % sedang untuk capaian terhadap renstra secara menyeluruh sebesar 97,92 %. Strategi yang dipakai dalam pencapaian sasaran adalah : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan kebijakan yang diambil sebagai berikut : Peningkatan kualias Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkaan Sarana Prasarana, Sistem Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada Kecamatan sesuai dengan hasil evaluasi LKjIP oleh Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo, pada Tahun 2014 telah dilakukan Review terhadap Dokumen Renstra SKPD serta Penyempurnaan terhadap IKU Kecamatan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kulon Progo. Disamping itu, telah dilakukan Perubahan terhadap Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014. Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur,

dapat disimpulkan bahwa

indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 100,75% (dengan predikat sangat berhasil) dari target sebesar 87,01% dan terealisasi 87,66%.

vi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

BAB I

1.1

PENDAHULUAN

Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas pada Kecamatan, fungsi kecamatan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintah daerah. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa. Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 48 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang uraian Tugas pada unsur Organisasi Terendah di Kecamatan telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 Tahun 2012 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggaran Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) telah meyerahkan 19 perijinan yang dilimpahkan ke kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

1.2

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

1

terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Galur .Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Galur yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Kecamatan : - Sub.Bagian Umum dan - Sub.Bagian Keuangan b. Seksi Pemerintahan c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan d. Seksi Kesejateraan Sosial e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban f. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga g. Jabatan Fungsional tertentu Struktur organisasi Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 terlampir.

1.3

Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya

yang

signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Galur adalah : 1. Penangulangan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi 2. Peningkatan kualitas, kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi 3. Penanggulangan dan antisipasi bencana banjir pada musim penghujan. 4. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang. 5. Ancaman penyakit menular DBD, Malaria dan Chikungunya. 6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. 7. Pembangunan megaproyek di wilayah selatan berpotensi pada beralihnya sebagian fungsi lahan pertanian ke industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi produksi pertanian di wilayah Galur


2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategik Kecamatan Galur 2011-2016 Visi Kecamatan Galur Tahun 2011-2016 yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Mengacu Pada Prinsip-Prinsip Clean government dan Good governance” Berdasarkan visi Renstra Kecamatan Galur tahun 2011-2016 yang didukung dengan penerapan nilai-nilai kedisiplinan dan rasa tanggung jawab seluruh pegawai yang ada di Kecamatan Galur maka dirumuskan misi Kecamatan Galur adalah: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kecamatan Galur maka ditetapkan tujuan Kecamatan Galur adalah Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel,dan partisipatif. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Galur yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra tahun 2011-2016. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Galur tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: Tabel .2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tujuan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel, dan partisipatif

Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Strategi Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

Kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

2.2. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Galur menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun.Untuk tahun 2014 Kecamatan Galur merencanakan target kinerja tahun 2014 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2014 seperti dijelaskan pada tabel berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

3

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator

Satuan

Target

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

%

87.01

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2014 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan 1.

Penyusunan Data Base Kecamatan

2.

Pembinaan Sosial dan kemasyarakatan

3.

Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

4.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan

5.

Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

6.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

8.

Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

9.

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

10. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 terlampir.


4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2014

K

ecamatan Galur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Galur Tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaia kinerja dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

1

91≤ 100

Sangat Baik

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

Kode

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah Pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator capaian peningkatan pelayanan kecamatan tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan hasil penghitungan seperti dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2014 No

Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

1 Meningkatnya fasilitasi

Capaian Peningkatan

Kriteria Satuan

Target

Realisasi

Persentase /Kode

%

87,01

87,66

100,75

penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan umum

Formula penghitungan yang dipakai untuk mengukur capaian indikator kinerja adalah : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014

5

“ (Jumlah Sebagian Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Jumlah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Monografi, Profil,Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 0,75 % diatas target dan memperoleh klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010. Pengumpulan Data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan eSAKIP. 3.2.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Galur diukur dengan menggunakan

berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan masyarakat serta Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen. 1.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 yang dilakukan

oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2014 Kecamatan Galur berpredikat BAIK dengan nilai 75,50. Adapun Hasil Survei Per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Unsur Pelayanan

Nilai Pelayanan

Prosedur Pelayanan Persyaratan Pelayanan Kejelasan Petugas Pelayanan Kedisiplinan Petugas Pelayanan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Kemampuan petugas Pelayanan Kecepatan Pelayanan Keadilan Mendapatkan Pelayanan Kesopanan dan Keramahan Petugas Kewajaran Biaya Pelayanan Kepastian Biaya Pelayanan Kepastian Jadwal Pelayanan Kenyamanan Lingkungan Keamanan pelayanan

3,200 3,153 3,147 3,087 3,100 3,107 3,167 3,060 3,067 2,793 2,727 3,053 2,933 2,940

Sumber : Bagian Organisasi setda. Kab. Kulon Progo 2.

Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan


6

Pada Tahun 2014 Kecamatan Galur telah dapat melaksanakan sebagian urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat. Sebagian urusan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sejumlah 33 urusan. Adapun data capaian (terlampir). 3.

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Fasilitasi yang dapat dilaksanakan Kecamatan Galur mengacu pada Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kecamatan. Dalam peraturan bupati tersebut, kegiatan fasilitasi masyarakat yang ada sejumlah 308 kegiatan. Pada Tahun 2014 telah dapat dilaksanakan sejumlah 194 fasilitasi. Capaian fasilitasi tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Galur, sesuai dengan terget kinerja tri wulanan yang telah disusun. Adapun capaian fasilitasi per triwulan dapat dilihat pada lampiran. 4.

Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen Dokumen Kecamatan yang harus disampaikan tepat waktu yaitu Monografi Kecamatan,

Profil Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK). Dokumen-dokumen tersebut telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu Monografi Kecamatan setiap semester, Profil Kecamatan pada akhir tahun, dan Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) segera setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dilaksanakan. Disamping ke-4 indikator diatas, pencapaian Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan telah memberikan dampak yang cukup

signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan seperti : 1.

Bedah rumah dan lantainisasi rumah

2.

Pendampingan KK Miskin oleh PNS

3.

BAZ Kecamatan

4.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Meski berdasarkan hasil Pendataan KK Miskin Tahun 2014 yang dilakukan oleh tim dari

pemerintah daerah, di Kecamatan Galur masih terdapat kenaikan jumlah KK miskin, dimana jumlah KK Miskin Tahun 2013 sejumlah 2002 KK Miskin dan pada tahun 2014 menjadi 2030 KK Miskin, kenaikan tersebut diduga dari pelaksanaan pendataan yang tidak menggunakan kuota, sehingga semua penduduk yang terindikasi miskin, diusulkan pada saat musdes dan dilakukan verifikasi oleh pemerintah desa dengan menggunakan parameter yang sama (16 indikator), sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 2002 KK di tahun 2013 menjadi 2030 di tahun 2014. Angka ini masih jauh di bawah penerima raskin berdasarkan


7

data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 sebanyak 2806 KK. 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2014, kami juga mencoba

melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis

No

1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan umum

Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Satuan

Target

Realisasi

Persentase

%

86,47

88,07

101,85

Kriteria /Kode

Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum pada Tahun 2013 sebesar 1,85 % diatas target dengan klasifikasi sangat baik. Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun pertama RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.5. Capaian Kinerja Tahun 2012-2014

Indikator

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Tahun Sebelumnya

Target Akhir Renstra % Realisasi Realisasi (2016)

Tahun 2014

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

86,92 %

88,07 %

87,01%

87,66%

100,75% 88,31%

Capaian s/d 2014 terhadap 2016 (%)

99,26%

Hasil capaian kinerja kecamatan Galur sejak tahun pertama RPJMD (Tahun 2012) sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Perkembangan capaian tersebut bisa dilihat dalam grafik dibawah ini :


8

Meskipun kinerja pada tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan angka 0,75 % diatas target yang ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2013 yang berhasil melaksanakan kinerja sebesar 1,85 % diatas target. Dengan capaian Tahun 2014, maka capaian secara keseluruhan terhadap Target Kinerja Akhir Tahun Renstra SKPD sebesar 99,26%. Penurunan prosentase realisasi pada Tahun 2014 disebabkan karena beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan fasilitasi yang lebih fokus sehingga kami lebih memprioritaskan untuk memberikan beberapa fasilitasi dengan lebih intensif, dan mengurangi beberapa fasilitasi yang kami anggap kurang mendesak. Beberapa hal yang perlu mendapatkan pendampingan / fasilitasi lebih intensif tersebut adalah : 1. Menghadapi perubahan perencanaan pembangunan di tingkat desa sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kecamatan Galur berusaha untuk memfasilitasi desa agar siap dengan mekanisme baru 2. Angka kemiskinan masih tinggi dan belum optimalnya penanganan permasalahan PMKS/PSKS, meskipun di seluruh desa di wilayah Kecamatan Galur telah diupayakan munculnya simpul-simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok tani, kelompok ternak tetapi karena masih menggunakan manajemen usaha yang tradisionil, sehingga simpulsimpul tersebut relative kurang mampu berhubungan dengan investor dari luar. 3. Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan optimal, padahal pemuda merupakan SDM yang potensial dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Kecamatan Galur berusaha untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan, untuk mendorong peran aktif pemuda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


9

3.4.

Akuntabilitas Anggaran Dalam melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Galur mendapatkan alokasi dana dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014 dan DPA-SKPD Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Nomor 1.20.11.01 tanggal 31 Desember 2014 dan DPPA-SKPD Kecamatan Galur tanggal 14 Oktober 2014 dengan Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 1.711.190.594,-. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 1.594.989.800,-. Jumlah Sisa Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 116.200.794,Sisa berasal dari post gaji pegawai dan tunjangan yang mendapat tambahan di DPA Perubahan, sedang jumlah pegawai di Kecamatan Galur tidak bertambah sebesar :Rp. 111.789.836,- dan dari post program / kegiatan sebesar Rp. 4.410.958,-

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2014 No 1.

Sasaran Meningkatnya

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

fasilitasi 132.895.600,00 130.819.700,00

% Realisasi 98.44

penyelenggaraan pemerintahan umum


10

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuangan Tahun 2014 pada Kecamatan Galur dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014.

Realisasi

Indikator

Target

Sasaran

Satuan

Kinerja

Keuangan %

Program

Target

Realisasi

%

Meningkatnya Capaian % 87,01 87,66 100,75 Peningkatan 132.895.600 130.819.700 98,44 fasilitasi peningkatan % Pelayanan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan pemerintahan kecamatan umum

Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 98,44% dapat mencapai kinerja sebesar 100.75%. (terdapat penghematan anggaran sebesar 2,31%) Keberhasilan capaian kinerja tahun 2014 didukung dengan adanya tugas yang jelas dan kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan Galur, para pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.


11

BAB IV PENUTUP

D

emikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun memenuhi amanah yang ada dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pemerintah Daerah, sebagai wujud laporan pertanggungjawaban camat kepada bupati, terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan.

LKjIP ini disusun sesuai pedoman pedoman Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Karena keterbatasan pengetahuan kami, maka hasilnya pun tentu masih jauh dari kategori baik dan masih terdapat banyak kekurangan. Karena sudah menjadi ketetapan akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan.

Sekian semoga laporan pencapaian kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi para pihak yang berkepentingan.


12

LAMPIRAN


13

Struktur Organisasi Struktur organisasi Kecamatan Galur , Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perda Kabupaten Kulon Progo Nomor6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

CAMAT GALUR ( Latnyana, S.Ag. , M.M. , M.A.P.)

Sekretaris Kecamatan ( Widodo, S.H.)

Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Galur ( Tumirah Rahayu, S.I.P.)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Seksi Pemerintahan

( Lilih Kurniati, S.I.P.)

( Subantosi, S.H.)

Kelompok Jabatan Fungsional

Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi

Desa

Seksi Pendidikan , Kebudayaan dan Olah Raga ( Drs. Muh. Rydwan)

Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Galur ( Winardi, S.E.)

Seksi Kesejahteraan Sosial

( Misbachun Eko Raharjo,, SH.)

Seksi Ekonomi dan Pembangunan ( Herman Kemis, S.I.P.)

UPTD

: :


14

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN GALUR

PERUBAHAN RPJMD KAB. KP

VISI BUPATI Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

MISI KE-2 BUPATI Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

INDIKATOR SASARAN Nilai Akuntabilitas kinerja


VISI KECAMATAN GALUR Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Galur mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance

MISI KECAMATAN GALUR

TUJUAN KECAMATAN GALUR

Terwujudnya Meningkatkan fasilitasi kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan umum pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif

SASARAN Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum INDIKATOR Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)

PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Kecamatan INDIKATOR: Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)

15

Urusan yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Galur pada Tahun 2014 adalah : No.

Urusan Wajib

Urusan Pilihan

1.

Bidang Pendidikan

Bidang Kelautan Dan Perikanan

2.

Bidang Kesehatan

Bidang Pertanian

3.

Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Kehutanan

4.

Bidang Pekerjaan Umum

Bidang Energi & Sumber Daya Mineral

5.

Bidang Penataan Ruang

Bidang Pariwisata

6.

Bidang Perencanaan Pembangunan

Bidang Industri

7.

Bidang Perumahan

Bidang Perdagangan

8.

Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Bidang Ketransmigrasian

9.

Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

10.

Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil

11.

Bidang Ketenagakerjaan

12.

15.

Bidang Ketahanan Pangan Bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera Bidang Perhubungan

16.

Bidang Komunikasi Dan Informasi

17.

21.

Bidang Pertanahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa Bidang Sosial

22.

Bidang Kebudayaan

23.

Bidang Statistik

24.

Bidang Kearsipan

25.

Bidang Perpustakaan

13. 14.

18.

19.

20.


16

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GALUR TAHUN 2014 (FASILITASI YANG DILAKSANAKAN) SEKSI PEMERINTAHAN

TRIWULAN I 1 Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan : pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa; penambahan atau pengurangan jumlah staf desa, pengisian dan mutasi jabatan Sekretaris Desa PNS

2 Melaksanakan pembinaan,koordinasi, fasilitasi monitoring dan pengawasan pemilihan/pengisian, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa; 3 Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan

CAPAIAN KINERJA / FASILITASI TRIWULAN II TRIWULAN III 1 Melaksanakan kegiatan bidang 1 Melaksanakan kegiatan hukum dan perundangyang terkait dengan Badan undangan yang meliputi Permusyawaratan Desa :memberikan bimbingan (BPD) penyusunan produk hukum desa,menyiapkan rekomendasi produk hukum desa,failitasi musyawarah penyelesaian masalah hukum,fasilitasi sosialisasi produk hukum daerah,pendokumentasian produk hukum daerah,menyelenggarakan JDIH 2 Melaksanakan koordinasi 2 Melakukan pengawasan dalam intensifikasi dan administrasi keuangan Desa eksistensifikasi pajak daerah, tanpa menutup buku kas PBB;

3 Melaksanakan kegiatan statistik(Penyusunan Monografi Kecamatan Semester I)


3 Melaksanakan pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan;

TRIWULAN IV 1 Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

2 Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 3 Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDES

17

4 Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa

4 Melaksanakan pembinaan dalam pendataan monografi desa;

4 Melaksanakan pembinaan, koordinasi, konsultasi, bimtek, fasilitasi, pengawasan, supervisi,monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangandan asset desa 5 Melaksanakan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan;

4 Melaporkan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke kabupaten

5 Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

5 Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

6 Melaksanakan verifikasi, rekomendasi,monitoring penyaluran dan pencairan ADD,TPAPD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi serta dana lainnya dari Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah; 7 Melaksanakan kegiatan kependudukan dan catatan sipil

6 Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Sekretaris Desa PNS;

6 Melaksanakan pelayanan kearsipan program arsip masuk desa

6 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa

7 Melaksanakan penyusunan database aparatur pemerintahan desa;

7 Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan;

7 memfasilitasi dan merekomendasi kerjasama antar desa/kelurahan dan /atau dengan pihak ketiga


5 Melaporkan arsip statis, arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan;

18

8 Melakukan bimbingan, supervisi,konsultasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, pelaporan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD;

8 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak anjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

8 Melaksanakan kegiatan statistik(Penyusunan Monografi Kecamatan Semester II)

9 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dan/atau lurah dan perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;

9 Melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

9 Melaksanakan pengawasan atas tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah

10 Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa

10 Melaksanakan fasilitasi peralihan hak atas tanah

10 Melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kegiatan yang berkaitan denagn penggunaan tanah terlantar, tanah negara, tanah negara bebas dan tanah timbul 11 Melaksanakan penyusunan database aparatur pemerintahan desa;

11 Melaksanakan fasilitasi yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah dan penyelesaia masalah ganti kerugian dan santunan


19

tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, tokoh agama dan tokoh masyarakat

1

Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif

2

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2

melaksanakan pemantauan pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif


12 Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik 1 Melaksanakan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dan fasilitasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

12 Melaksanakan pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di kecamatan 1 melaksanakan perencanaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas rambu lalu (penanda arah ke Kecamatan)

2

2

melaksanakan bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan;

melaksanakan fasilitasi pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pengawasan rambu lalu lintas dan marka jalan;

20

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

3

melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban pada fasilitas umum;

3

melaksanakan pendataan dan 3 fasilitasi organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;

4

menyiapkan pemberian rekomendasi

4

memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya

5

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat dengan Instansi Vertikal, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah;

5

melaksanakan koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana;

1

Menyiapkan pemberian izin-izin

1

memfasilitasi, membina dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

1

2

Menyiapkan pemberian rekomendasi

2

Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2


menyelenggarakan kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya;

3

4

Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati Memfasilitasi pembinaan, pengembangan, pemasarandan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, golongan ekonomi menengah, koperasi,

melaksanakan koordinasi penanganan mayat tidak dikenal, bunuh diri dan orang tersesat (orang gila) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan Prosedur Tetap (Protap) penanggulangan bencana tingkat kecamatan;

1

melaksanakan penyusunan profil kecamatan

2

Melaksanakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kecamatan;

21

3

Melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi

3

Melaksanakan perbaikan/pemeliharaan, pengawasan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan lingkungan;

3

4

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan

4

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) status jalan lingkungan;

4

5

Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi,penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan

5

Melaksanakan pengawasan Ruang Milik Jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom) pada jalan umum;

5

6

Melaksanakan perencanaan pembangunan di kecamatan dan mengoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan

6

Melaksanakan koordinasi penanganan dan pemeliharaan serta fasilitasi pengamanan irigasi tersier;

6


pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perhubungan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup; Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar, stabilisasi harga dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; Memfasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi;

3

Melaksanakan pelaporan pembinaan penataan ruang

4

Memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup

Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan;

5

Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Melaksanakan fasilitasi pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan dan peternakan;

6

memantau pemasangan reklame di tepi jalan

22

7

Memfasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;

7

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan

7

Memfasilitasi pendataan tata ruang, tata guna lahan dan alih fungsi lahan budidaya perikanan;

7

8

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan penyebarluasan informasi tentang program pembangunan; Memfasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;

8

Memfasilitasi kegiatan penataan ruang;

8

memfasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan;

8

9

Melaksanakan pemantauan pemanfataan tata ruang kecamatan

9

9

Melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat

10

Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah kecamatan;

10

Melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan dan izin bangunan;

10

Memfasilitasi pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan penggunaan hutan dan perkebunan; Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna;

10

Melaksanakan penyebarluasan harga pangan

11

Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi,penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan

11

Melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mengenai peraturanpemanfaatan lahan dan rencana pembangunan;

11

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;

11

Melaksanakan identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat

9


Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular Melaksanakan pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

23

12

Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;

12

Melaksanakan pemantauan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman

12

Melaksanakan koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;

12

Melaksanakan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan

13

Memfasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;

13

Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang;

13

Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman

13

14

Melaksanakan pemantauan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana Daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman; Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup; Melaksanakan pembinaan dan pengembangan produk lokal serta industri dan perdagangan; Melaksanakan pencatatan dan pendataan Koperasi

14

Melaksanakan koordinasi pencehagan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan Melaksanakan koordinasi pengembangan dan fasililitasi forum ketahanan pangan masyarakat

15

16

17


24

dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); 18

19

20

21

22

23

24


Melaksanakan inventarisasi dan pemantauan usaha industri; Melaksanakan pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga; Melaksanakan pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) di wilayah sampai dengan Rp. 50.000.000,00; Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan Melaksanakan koordinasi penyediaaan listrik pedesaan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan informasi pasar, stabilisasi harga dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri memfasilitasi pemantauan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan

25

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 25

26 27

28

29

30


memfasilitasi pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan penggunaan hutan dan perkebunan; Melaksanakan pengelolaan sampah di masyarakat Melaksanakan pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) /GP3A Melaksanakan koordinasi penanganan dan pemeliharaan serta fasilitasi pengamanan irigasi tersier Melaksanakan koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana Memfasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier

26

PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

Menyiapkan pemberian izin yang meliputi izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah; izin terdaftar rekreasi hiburan umum, salon / tukang cukur, dan persewaan audio visual; dan izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2

Menyiapkan pemberian rekomendasi

3

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan;

4

Menyiapkan pemberian izin yang meliputi izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah; izin terdaftar rekreasi hiburan umum, salon / tukang cukur, dan persewaan audio visual; dan izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

1

Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar;

1

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional;

Melaksanakan fasilitasi pengawasan (preventif) terhadap pelaksanaan bantuan bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;

2

2

Melaksanakan fasilitasi pengawasan penggunaan buku ajar bagi dunia pendidikan

3

Melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya pembauran dan akulturasi budaya; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kabupaten;

3

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan ujian semester, ujian sekolah, ujian nasional pada pendidikan dasar;

4


-

Melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian

27

4

Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan evaluasi diri satuan pendidikan dasar

5

5

Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar

6

6

Melaksanakan pemantauan Jam Belajar Masyarakat (JBM);

7

7

melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK; Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;

8


Melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kabupaten dalam rangka perlindungan kabupaten dalam rangka perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kesenian Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi :penanaman nilainilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa; pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya(BCB)/situs;

28

9

10

11 12

13 14

15

16

Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar; Melaksanakan pengawasan satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Melaksanakan koordinasi pelaksanaan PNFI; Melaksanakan fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Melaksanakan pemantauan cagar budaya; Melaksanakan koordinasi dan pengawasan bidang kepemudaan dan keolahragaan Melaksanakan pembinaan di bidang kepemudaan melaksanakan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, yang meliputi : pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan; pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; dan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan memfasilitasi aktivitas kepemudaan dan


29

pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

menyiapkan pemberian izin

1

melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial;

1

2

menyiapkan pemberian surat dispensasi nikah;

2

Melaksanakan pengumpulan data, pemantauan tentang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2

3

menyiapkan pemberian rekomendasi

3

memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar;

3


Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanan pendataan dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan : pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; perlindungan terhadap kekerasan terhadapperempuan dan anak; penanganan korban kekerasan terhadapperempuan dan anak; program Anggaran Responsip Gender (ARG); dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Memfasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender;

1

menyiapkan bahan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan hari besar nasional lainnya;

2

memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;

3

melaksanakan pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat

30

4

melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan;

4

memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar;

4

5

melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal serta pihak swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas;

5

melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/traficking dan keluarga migran;

5

6

Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang organisasi sosial (Orsos) dan keagamaan;

6

memfasilitasi pelayanan penyandang masalah sosial serta penyaluran bantuan dan santunan sosial;

7

menyiapkan bahan pembinaan kerukunan umat beragama;

7

8

Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan,keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat

8

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi permohonan bantuan/jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; memfasilitasi rekrutmen calon peserta pelatihan tenaga kerja;


Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan; Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender dan data pilah gender dan anak;

4

melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan

5

melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan perorangan keluarga dan masyarakat

6

Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak;

6

7

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan;

7

memfasilitasi pelaksanaan, koordinasi kepesertaan dan pemantauan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

8

mengoordinasikan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera yang meliputi :

8

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan promosi kesehatan;

31

9

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

9

melaksanakan koordinasi pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL);

9

melaksanakan pendataan pembangunan bidang kesehatan masyarakat;

9

10

memantau penyelenggaraan upah minimum kabupaten;

10

melaksanakan koordinasi operasional dan pengawasan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, penyakit menular, wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), pencegahan gizi buruk, upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita;

10


melaksanakan koordinasi pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); melaksanakan koordinasi pengiriman klien ke pusat rehabilitasi;

32

TAHUN : 2013 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR

Recommend Documents