PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774638
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 660 / 672 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO Menimbang:
a. dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwasanya Pemerintah Daerah menyusun kelembagaan baru dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. b. Restrukturisasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sehingga Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terhitung sejak awal Tahun Anggaran 2017 c. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH; d. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 merupakan proses kelanjutan dari perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017;
Mengingat :
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
9. 10.
11.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27.
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Porogo Tahun 2011-2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2017 Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 188.4/419/KLH/VI/2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2017.
Menetapkan : PERTAMA :
KEDUA
:
KETIGA
:
MEMUTUSKAN Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang merupakan pedoman perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH; Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Wates Pada tanggal : 10 November 2016 Kepala
Ir. SUHARJOKO. MT. Pembina Tk.1 /IVb NIP. 19620406 199303 1 006
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu bentuk Perencanaan Pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan Baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang menginstruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah yang diawali dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan Bupati tersebut khususnya pada sasaran daerah, tema pembangunan, prioritas pembangunan dan sasaran kegiatan yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD disesuaikan agar dapat mendukung
1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
percepatan pencapaian target sasaran daerah,demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupan sasaran SKPD. Dalam melakukan perubahan SKPD selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas juga memperhatikan masukan dan saran-saran dari pemerintah pusat dimana untuk sasaran daerah,ada tambahan satu indicator yakni Opini BPK (WTP) yang merupakan saran dari Beppenas untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemerintahan. Perubahan RKPD memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, dasar hukum, hubungan antar dokumen, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintah, rancangan kerangka ekonomi daerah, kerangka pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah, penyelarasan program prioritas pembangunan Nasional, Pemda DIY dengan Kebupaten Kulon Progo, rencana kerja, pendanaan, prakiraan maju (proyeksi tahun berikutnya) dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomopr 18 Tahun 2016 melaksanakan restrukturisasi kelembagaan sehingga beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kulon Progo, termasuk diantaranya Kantor Lingkungan Hidup (KLH) berubah menjadi suatu Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Adanya perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2017 dilakukan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017. Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD adalah : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar belanja 1.2.
LANDASAN HUKUM Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
3
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20122017; 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Porogo Tahun 2011-2016, 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2017 26. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Nomor 20/VIII/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; 27. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 188.4/419/KLH/VI/2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2017. 28. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660/672 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
4
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah : 1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. 2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. 3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan DLH Kabupaten Kulon Progo.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
5
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
6
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2015) dan Capaian Renstra Tahun 2015 Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Periode Tahun 2011-2016 Kantor Lingkungan
Hidup (nama Organisasi Perangkat Daerah / OPD lama dari Dinas Linas Lingkungan Hidup sebelum pergantian nama OPD baru pada Tahun Anggaran 2017), KLH memiliki visi “Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Sedangkan misinya ialah “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan” Dalam rangka mencapai visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 1 urusan, 7 program,dan 22 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : A. Urusan Wajib : Lingkungan Hidup I. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : 1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 2. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 3. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi 4. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah II. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Kegiatan : 5. Pemantauan Kualitas Lingkungan 6. Pengkajian Dampak Lingkungan 7. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah 9. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 10. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH III.Program Pelayanan Administrsi Perkantoran Kegiatan : 11. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 12. Penyediaan jasa keuangan 13. Penyediaan Rapat – rapat Konsultasi dan Koordinasi IV. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 7
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran V. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kegiatan : 18. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 19. Penyusunan Laporan Keuangan 20. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan : 21. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 22. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengukuran kinerja Kantor Lingkungan Hidup didasarkan kepada pencapaian sasaran strategis sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut : Tabel 1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Lingkungan Hidup * Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran Strategis
No 1.
Indikator Kinerja Utama
Indeks Kualitas Udara Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks Kualitas Air Lingkungan Hidup
Target 2015
Realisasi 2015
% Realisasi
97.70 0.78
98.77 70
101.10 -
Capaian indikator kinerja program urusan lingkungan hidup
Tahun 2015
disajikan pada tabel 2 : Tabel 2. Pengukuran Kinerja Program Kantor Lingkungan Hidup* Tahun 2015 No. 1.
Sasaran Strategis
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Capaian Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Target
Realisasi
2015
2015
93.33 %
112,50 %
82.51 %
88,96 %
8
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
Kantor Lingkungan Hidup mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu ‘Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian sumber daya alam’. Untuk mengukur kinerjanya Kantor Lingkungan Hidup menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2015 yaitu 98.77 melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 97.70 atau realisasinya 101.10 %. Capaian Indeks Kualitas Udara 2015 ini bahkan sudah melampaui target Indeks Kualitas Udara pada akhir renstra (tahun 2016) sebesar 97.72. Hal ini menunjukkan kualitas udara di Kulon Progo relatif semakin baik dan memenuhi baku mutu udara dengan indeks pencemaran udara yang rendah. Sebagai informasi, semakin besar angka Indeks Kualitas Udara menunjukkan kualitas udara yang semakin baik. Capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2015 (98.77) meningkat 0.04 dibandingkan capaian tahun 2014 (98.74). Hal ini dimungkinkan karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan Wates masih menjadi prioritas dan bertambahnya eksisting luasan lahan hutan rakyat di Kulon Progo sehingga dapat mengimbangi kecenderungan meningkatnya konsentrasi polutan di udara. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2015 yaitu 70 mencapai target yang ditetapkan karena dari 3 titik pantau air sungai semuanya memenuhi baku mutu air sungai. Hanya saja dalam perumusan pengukuran kinerja belum memasukkan koefisien untuk Indeks Kualitas Air sehingga formula pengukuran kinerja tersebut perlu direvisi dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan ke depan. Adapun penyerapan anggaran di KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : -
Jumlah anggaran kegiatan
-
Jumlah realisasi anggaran
-
Sisa anggaran
:
-
Persentase pencapaian target anggaran
:
: :
Rp. 3,324,822,862.20 Rp. 3,274,118,973.00 Rp.
50,703,889.20 98,47 %
Secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja dan pencapaian Renstra Kantor Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2015 tertuang dalam Tabel 3 9
Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)* Kabupaten Kulon Progo SKPD
:
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kode
1 1 1 08 1 08 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (output)
3
2
Urusan Wajib Urusan Wajib Kantor Lingkungan Hidup Capaian Perlindungan dan Konservasi Program Perlindungan Sumber Daya Alam (%) dan Konservasi Sumber Daya Alam Pemberdayaan masyarakat kualitas even LH dalam Perlindungan dan tanaman perindang Konservasi Sumber Daya Alam komposter
4
5
96
93.33
8
8
8
680
1748
90
unit
200
300
unit unit
180 96
0 0
Peningkatan kinservasi daerah Sumur resapan; tanaman di daerah tangkapan air dan sumbertangkapan air, sekitar mata air dan sumber air sempadan sungai
unit sumur resapan batang
275
155
88
6975
3500
1760
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi
Ruang Terbuka Hijau di perkotaan Wates Profil Tutupan Vegetasi
lokasi
11
6
dokumen
5
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
SLHD Kab Kulon Progo
dokumen
5
sumur resapan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan kapasitas pengelolaan Lingkungan Hidup
even
Masyarakat JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
hal hal 14
1 08 1
1 08 1
08 01 7
hal. 11
Catatan : a. tahun n = b. tahun n-1 = c. tahun n-2 = d. tahun n-3 =
100
8
100
90
25
25
100
50
180
180 20
100 100
20
88
100
0
100
320
8
8
100
2
3
1
1
100
1
3
1
1
100
1
88.96
105.03
84.7
200+100
30
100
100
100
0
50
50
0
4 14
1 9
2 3
2 3
100 100
13
3
5
5
100
6
2
2
2
100
550
980
100
100
100
180 +50
66
69
9
9
100
7
1175
834
250
309
100
250
25 25 12 19 30 20 1 49
21 15 6 10 7 0 24
5 5 3 4 10 35 2 20
5 5 3 4 10 35 1 9
100 100 100 100 100 100 50 100
5 5 5 4 10 35 1 7
2
0
1
1
100
1
80
100
100
kali pameran unit motor pengangkut sampah unit mesin pencacah
dokumen
Pemantauan kualitas lingkungan
Pantauan kualitas lingkungan hidup; Usaha dan/ atau kegiatan yg berpotensi sebagai dan merusak lingkungan; alat pengambil sampel udara
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
kasus lingkungan hidup
titik pantau air sungai titik pantau limbah cair titik pantau udara ambien titik pantau udara emisi titik kualitas tanah lokasi usaha/ kegiatan set alat kasus
Program Peningkatan 08 01 13 kapasitas SDM SKPD
8 90
100
Dokumen lingkungan
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
93.3
200
Pengkajian Dampak Lingkungan
hal. 10 1 08 1
120.54002
(penyulaman)
84.7
unit tempat sampah
Penyedian rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Program Peningkatan 08 01 11 sarana dan prasarana perkantoran
112.5
Laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan LH usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan LH Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran (%)
Laporan
Bahan dan peralatan kantor
bulan
60
36
12
12
100
12
Honorarium petugas penatausahaan bulan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya bulan koordinasi dan konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)
60
36
12
12
100
12
60
36
12
12
100
12
49
84.22
Kendaraan bermotor roda empat dan atau dua, komputer, laptop, printer, lemari arsip kayu, AC, LCD dan layar LCD
100
80
54.4
84
92.75
110.13
100
unit kendaraan rodaempat
1
0
0
0
0
unit kendaraan rodatiga
1
0 1
0
0
100
0
unit kendaraan roda dua
2
0
0 1
unit komputer
2
0
1
1
100
0
unit laptop
2
1
1
1
100
0
unit printer
2
0
1
1
2
unit lemari arsip unit AC
2 1
0 0
1 0
1 0
100 100
unit LCD
1
0
0
0
unit Layar LCD unit kamera
1 1
0 0
0 0
0 0
100
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)
0 0
80 2
0
16
0
0
1
0
16
16
0 0
1 2 1 1 0 100
0
1
100
0
Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengadaan pakaian PDH
Pegawai yg mengikuti diklat, seminar, workshop Pakaian PDH batik bagi PNS
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaiaan Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja (%)
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD
dokumen
5
3
1
1
100
1
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan pencapaian kinerja semesteran
dokumen
20
12
4
4
100
1
Pengendalian, evaluasi dan Laporan pengendalian dan evaluasi pelaporan kinerja kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
dokumen
88
50
19
19
100
19
tahun yang direncanakan, tahun 2017 tahun berjalan, Tahun 2016 tahun lalu, Tahun 2015 tiga tahun sebelum tahun rencana, Tahun 2014
orang
0
unit
89.97
100
90
100.03
Realisasi Capaian Program dan Tingkat capaian Kegiatan s/d realisasi target tahun berjalan Renstra (%) (tahun n-1) (2016) 10=(5+7+9)
orang JPSM
Biodigestser biogas limbah ternak dan unit biogas limbah usaha tahu dan tempe
Program Pelayanan
9
8
0rang masyarakat
Pembangunan biodigester biogas limbah
08 01 01 Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perkantoran Penyediaan jasa keuangan
7
Tingkat realisasi (%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1 (2016)
1760
86.91
Capaian Peningkatan, pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (%)
unit bangunan pengolah sampah
1 08 1
6
batang
tempat sampah
1 08 01 16
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Kinerja Capaian Program (Akhir Realisasi dan Keluaran Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Kegiatan s/d tahun (n- Target Renja SKPD tahun (n- Renja SKPD 2) 2015 tahun (n-2) 3) 2014 2015
Lembar : Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016
100
11=(10/4)
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
Penjelasan dari tabel 3 adalah sebagai berikut: I.
Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah: 1.
Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal dengan target 1 orang PNS mengikuti diklat tidak terealisasi karena pada saat tahun anggaran 2015 tidak ada diklat teknis yang terselenggara oleh Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup atau penyelenggara lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran SKPD.
II.
Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi 60 bulan dalam RPJMD.
2.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Capaian program 100% didapat dari 24 dokumen perencanaan, keuangan, dan pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD.
III.
Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah: 1.
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah dihapus.
2.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan dari target 2 area konservasi yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sempadan sungai dan sempadan mata air terealisasi 3 area konservasi, yaitu sempadan sungai, sempadan mata air dan sempadan pantai.
3.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan Pengkajian Dampak Lingkungan dari target 1175 dokumen lingkungan yang diberi rekomendasi pada
12
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
RPJMD telah direalisasi sebanyak 1143 dokumen dengan proyeksi pada akhir RPJMD akan melebihi target.
Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Program pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran Realisasi Pelaksanaan Program : Program Pelayanan Administrasi perkantoran sangat diperlukan karena untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 3 kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan / kesiapan administrasi, sarana kerja, fasilitas rapat koordinasi internal maupun eksternal, konsultasi dan koordinasi baik di tingkat Kabupaten, dalam propinsi DIY maupun luar Propinsi. Keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Permasalahan dan solusi Permasalahan : Selama ini anggaran untuk persuratan (pengiriman dokumendokumen ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) belum diusulkan. Demikian juga untuk bahan dan alat-alat kebersihan belum dianggarkan. Solusi
: usulan anggaran untuk persuratan dan pembelian bahan dan alatalat kebersihan
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Realisasi Pelaksanaan Program : Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilitas 13
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
pimpinan dan karyawan Kantor Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Permasalahan dan solusi Permasalahan : . Seiring dengan semakin meningkatnya frekuensi kegiatan dan permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sarana kendaraan dinas roda dua (trail) untuk pengawasan dan pemantauan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Sepeda motor trail dibutuhkan karena untuk peninjauan ke lokasi-lokasi yang medannya tidak dapat ditempuh dengan mobil. Selain itu juga diperlukan penambahan fasilitas perkantoran berupa meja kursi tamu, meja rapat, kursi lipat untuk keperluan pelayanan yang lebih representatif.
Disamping
itu
selama
ini
belum
dianggarkan
sepenuhnya
pemeliharaan untuk AC, alat listrik, mesin ketik, printer. Solusi : Pengadaan sepeda motor trail 1 unit dan mebelair kantor serta penganggaran pemeliharaan dan penggantian suku cadang untuk AC, alat listrik, mesin ketik, printer. 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Realisasi Pelaksanaan Program : Pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan agar dapat sesuai dengan target yang sudah direncanakan. diharapkan secara bertahap sudah sejak awal dapat dikendalikan dan diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusi yang perlu dilaksanakan untuk mengatasinya. Penyusunan Rencana Kerja KLH (OPD lama) telah dilaksanakan dengan baik dengan mendasarkan pada Perubahan Renstra KLH Periode 2011-2016, sehingga program dan kegiatan SKPD juga harus disesuaikan. Permasalahan dan solusi Permasalahan : - SPIP belum dapat dilaksanakan secara optimal.
14
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
- Minimnya kuantitas dan kualitas SDM perencana di sub bagian tata usaha menyebabkan pelaksanaan program ini memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Solusi : Optimalisasi pelaksanaan SPIP melalui satgas yang ada. Perlunya peningkatan kualitas SDM perencana di sub bagian tata usaha.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Realisasi Pelaksanaan Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi para PNS dalam bidang kerjanya, menjembatani terhadap perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat. Permasalahan dan solusi Permasalahan : Diklat yang dibutuhkan oleh personel KLH belum tentu diselenggarakan setiap tahun oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat. Solusi : pro aktif untuk mencari informasi diklat
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Realisasi Pelaksanaan Program : Terdapat 6 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, yang bertujuan untuk (1) memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan, (2) mencegah terjadinya suatu kegiatan/ usaha menimbulkan pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan, apabila kegiatan tersebut sudah berlangsung atau sudah terjadi maka dalam hal ini dilakukan pengendalian dimana sedapat mungkin terjadinya pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup efeknya dapat dikurangi atau ditekan, sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih parah terhadap lingkungan, (3) menangani kasus dan atau dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, (4) pengembangan kapasitas sarana prasarana dan jejaring 15
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
pengelolaan persampahan, dan (5) pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan dari usaha dan atau kegiatan dengan dokumen lingkungan yang telah disusun dan kebijakan pemerintah. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : a.. Pada tahun 2015 Kota Wates meraih sertifikat penghargaan Adipura. Meskipun sudah mulai timbul kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, namun untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkannya menjadi tantangan tersendiri bagi DLH Kulon Progo dan perilaku sebagian besar masyarakat yang belum peduli dalam pengelolaan dan pengolahan sampah serta kurangnya kehijauan serta kebersihan kota terutama di pinggir jalan utama. Masih perlu peningkatan karena belum memenuhi kriteria dalam Adipura b. Pada tahun 2015 jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan sebanyak 309 dokumen dari target sejumlah 250 dokumen. Hal ini disebabkan karena penerbitan dokumen lingkungan sangat dipengaruhi oleh iklim investasi sebab penerbitan dokumen lingkungan merupakan salah satu persyaratan penerbitan ijin usaha. Selain itu penerbitan dokumen lingkungan juga dipengaruhi oleh masa jatuh tempo pemrakarsa untuk memperbaharui perijinan usahanya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perijinan usaha secara legal sebab masih ditemukan kasus lingkungan hidup disebabkan karena pengusaha tidak melakukan perijinan secara legal. c. Perlu terus dikembangkan upaya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya yaitu rumah tangga, pasar dan tempat umum. Untuk itu perlu terus digiatkan upaya pengelolaan sampah di rumah tangga, pasar dan di tempat umum d. Rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan baik di lingkungan sendiri maupun di tempat umum serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah secara ramah lingkungan. 16
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
Solusi : a. Pengembangan dan peningkatan penghijauan dan kebersihan kota dengan memperbanyak tanaman peneduh, taman-taman kota serta Ruang Terbuka hijau di wilayah perkotaan. Tidak lupa untuk terus menggiatkan budaya bersih lingkungan di jalan raya. b. Iklim investasi perlu terus dikembangkan. Akan tetapi investasi yang harus dikembangkan adalah investasi yang sadar lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan investasi. Disamping itu juga perlu digiatkan kesadaran pengusaha untuk mengurus perijinan secara legal. Untuk mendukung hal tersebut perlu terus dikembangkn sistem perijinan yang efektif dan efisien (service excelent / pelayanan prima) c. Perlu terus diberikan penyadaran pada masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Realisasi pelaksanaan program : Program ini bertujuan untuk melakukan perlindungan dan perbaikan terhadap sumber daya alam, misalnya sumber daya air, sumber daya hutan dan lainnya sehingga sumber daya alam yang ada masih berfungsi sebagaimana layaknya demi menunjang kehidupan manusia. Ada 5 kegiatan yang masuk dalam program ini, diantaranya pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air, penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konsevasi Sumber Daya Alam (SDA) Permasalahan : a..Koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat masih kurang sehingga sering terjadi ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 17
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
b. Masih diperlukan identifikasi dan rencana lokasi RTH di Perkotaan Wates untuk dapat memenuhi 20 % RTH Publik. c. Jenis penghargaan yang bisa diraih oleh Kulon Progo masih belum optimal dan masih terbatas pada : - Kalpataru kategori Penyelamat lingkungan (juara I DIY), Perintis Lingkungan (Juara II DIY), Pengabdi Lingkungan (juara II DIY) - Kehati Award kategori Peduli Lestari Keanekaragaman Hayati - Kampung Hijau (Harapan I DIY) Sedangkan untuk Sekolah Adiwiyata dan Pndok Pesantren Berwawasan Lingkungan belum memenuhi harapan. d. Pentingnya perencanaan kegiatan yang lebih matang dan lebih awal terutama dalam hal pengerjaan pengadaan barang/jasa.
Solusi : a. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak agar terjadi kesinkronan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau b. Pengadaan lahan RTH oleh pemerintah kabupaten (bank tanah) di tiap kelurahan dan atau desa di wilayah perkotaan Wates, bahkan bila anggaran memungkinkan di tiap pedukuhan atau RW. c. Penanaman tanaman peneduh di sempadan jalan dan tanaman pengkonservasi air di sempadan mata air d. Lebih meningkatkan pembinaan pada masyarakat / kelompok masyarakat / sekolah dalam hal perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada tahun-tahun yang sudah berjalan. e. Pekerjaan yang terkait pengadaan barang / jasa dimatangkan terutama segi perencanaan sehingga didapat hasil optimal. Waktu pelaksanaan pekerjaan diusahakan dapat selesai tepat waktu sesuai aliran kas yang direncanakan
18
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
Mendasarkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja KLH, maka dapat disampaikan data bahwa untuk capaian kinerja kegiatan tahun 2015 antara lain : 1.
Terpenuhinya Jasa dan Peralatan Perkantoran selama 12 bulan memiliki capaian 100%;
2.
Terbayarnya honor petugas penatausahaan keuangan dan barang 12
bulan
memiliki capaian 100 %; 3.
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan memiliki capaian 100%;
4.
Terpenuhinya pengadaan lemari arsip kayu 1 unit , printer 1 unit, laptop 1 unit computer 1 unit memiliki capaian 99,99%;
5.
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 6 Unit memiliki capaian 100%;
6.
Terlaksananya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 1 orang
memiliki
capaian 0 %; 7.
Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Harian batik bagi PNS 16 Unit memiliki capaian 100 %;
8.
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen memiliki capaian 100 %;
9.
Tersusunnya laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan pencapaian kinerja semesteran 4 Dokumen memiliki capaian 100 %;
10. Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKJiP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD 19 dokumen memiliki capaian 100 %; 11. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2 unit bangunan pengolah sampah, 5 unit mesin pencacah, 3 unit motor pengangkut sampah, keikutsertaan pameran 2 kali pameran memiliki capaian 100 %; 12. Terbangunnya biodegester biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe 9 unit memiliki capaian 100 %; 13. Tersusunnya dokumen lingkungan 250 dokumen memiliki capaian 100 %; 14. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup 5 titik air sungai, 5 titik air limbah, 3 titik udara ambient, 3 titik udara emisi memiliki capaian 100 %; 19
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
15. Tertanganinya kasus Lingkungan Hidup 20 kasus memiliki capaian 100 %; 16. Tersusunnya laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 1 laporan memiliki capaian 100 %; 17. Tersedianya tempat sampah 180 unit, komposter 25 unit, tanaman perindang 90 batang, meningkatnya kualitas even lingkungan hidup 8 even memiliki capaian 100 %; 18. Terbangunnya sumur resapan 88 unit, penanaman tanaman didaerah tangkapan sekitar mata air dan sempadan sungai 1760 batang memiliki capaian 100 %; 19. Terbangunnya Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Wates 8 lokasi memiliki capaian 100 %; 20. Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi 1 dokumen memiliki capaian 100 %; 21. Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 dokumen memiliki capaian 100 %
Dengan mendasarkan pada tingkat keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2015 maka sebagai perencanaan awal yang perlu dilakukan demi mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2016 maka diupayakan hal-hal sebagai berikut : 1. Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Kantor Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik. 2. Selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. 3. Atasan langsung memantau / memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya. 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup diukur melalui beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Instansi Pemerintah Kabupaten Bidang lingkungan Hidup. Terdapat 4 pelayanan dasar yang diukur 20
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
kinerjanya melalui SPM bidang lingkungan hidup. Pelayanan-pelayanan tersebut adalah: 1. Pelayanan pencegahan pencemaran air; 2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; 3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa; dan 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Berdasarkan hasil pencapaian SPM bidang lingkungan hidup, maka sejak dari tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup telah mampu memenuhi target yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan KLH dapat dilihat di Tabel 4.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu : 1.
Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air).
2.
Ancaman penurunan biodiversitas hayati
3.
Kurangnya kesadaran & partisipsi masyarakat dalam pengelolaan LH
4.
Keterbatasan Sarana Prasarana dan sumber dana yang memadai.
5.
Kurangnya akses informasi SDA & LH
6.
Pemanasan global
7.
Penguatan laboratorium lingkungan
8.
Penguatan kinerja pengelolaan persampahan
9.
Peningkatan penghijauan dan keindahan Perkotaan Wates
21
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
TABEL 4. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
NO 1 1
2
3
4
INDIKATOR 2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran air
SPM/ Standar Nasional
IKK
3
4
SPM Bidang Lingkungan Hidup
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
SPM Bidang Lingkungan Hidup
Pelayanan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa
SPM Bidang Lingkungan Hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
SPM Bidang Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah diterapkan dan diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA SKPD
PROYEKSI
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
22
CATATAN ANALISIS
13
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2017
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen
Rencana Strategis SKPD periode 2017-2022 yang baru disusun, dan dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Kantor Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo. Review terhadap RKPD/ Renstra KLH atau DLH Tahun 2017 tertuang dalam Tabel 5.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan masukan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, LSM, institusi pendidikan dan instansi pemerintah terkait lainnya. Beberapa masukan terkait program dan kegiatan untuk program kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dapat dilihat di Tabel 6a, 6b dan 6c.
23
Tabel 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA SKPD Tahun 2017 SKPD
:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD NO
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
Hasil Analisis Kebutuhan PAGU INDIKATIF PROGRAM/ (RP) KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Kantor Lingkungan Hidup
Tersedianya bahan dan peralatan 12 Bulan perkantoran serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang
30,304,500 Penyediaan jasa dan Dinas peralatan Lingkungan perkantoran Hidup
Jasa perkantoran (jasa 12 Bulan persuratan) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan pustaka, serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang
31,084,200
2
Penyediaan jasa keuangan
Kantor Lingkungan Hidup
Terbayarnya honorarium petugas 12 Bulan penatausahaan keuangan dan barang 9 orang
21,450,000 Penyediaan jasa keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang
12 Bulan
26,195,000
3
Penyediaan rapatrapat, konsultasi dan koordinasi
Kantor Lingkungan Hidup
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
69,765,600
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Kantor Lingkungan Hidup
Tersedianya kendaraan bermotor roda dua, AC split,meja kursi tamu, meja rapat, kursi lipat & mesin pemotong rumput
1 unit sepeda motor trail, AC 4 unit, meja kursi tamu 1 set, meja rapat 10 buah, kursi lipat 25 buah, mesin pemotong rumput 1 unit
101,575,000
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya sound system, AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, meja kursi tamu pimpinan 1 set, pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang wasdal 1 unit dan pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit
114,602,500
2
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Kantor Lingkungan Hidup
Terpeliharanya Sarana dan prsarana perkantoran, terpeliharanya gedung kantor, terbangunnya bak penampungan air untuk laboratorium
sarana prasarana perkantoran 25 unit, gedung kantor 2 unit, bak penampung air 1 unit
133,675,000
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Dinas Lingkungan Hidup
Pembayaran listrik, air dan telepon. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit
169,988,000
III.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
1
Pendidikan dan pelatihan non formal
IV.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kantor Lingkungan Hidup
83,754,500
12 bulan
18,000,000
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik
2 Orang
18,000,000
5,600,000
hal 24
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen
1,200,000
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
1,400,000
3
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Kantor Lingkungan Hidup
Tersusunnya laporan 19 dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
V.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1 Pengembangan
kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
2 Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
hal 25
Pengkajian dampak Kabupaten lingkungan Kulon Progo
4 Pemantauan, Kabupaten Penanggulangan Kulon Progo dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Publikasi Rp 15.000.000,bikin spanduk, video tentang kegiatan , misalnya tentang peringatan hari LH di Kulon Progo
284,590,500
Prasarana Perkantoran
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
2
Dinas Lingkungan Hidup
2 Dokumen
3,000,000
1,245,244,950
Terlatihnya masyarakat, JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah 2017; terkelolanya laboratorium lingkungan
Terlatihnya 200 orang masyarakat, 100 0rang JPSM, keikutsertaan 2 kali pameran, 1 dokumen SLHD
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3 unit motor pengangkut sampah, 4 unit mesin pencacah, 3 unit atap bangunan pengolah sampah, 350 unit tempat sampah
724,944,950
Pendidikan dan pelatihan non formal
Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik
1 Orang
6,000,000
19,599,700
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Tersusunnya Rencana Kerja dan 3 Dokumen Rencana Strategis SKPD
17,000,000
Tambah 3 hari lembur & tambah jumlah fotocopi
Tersusunnya laporan keuangan 2 Dokumen semesteran dan akhir tahun
1,099,900
Tambah 3 hari lembur & tambah jumlah ATK
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
1,499,800
Tambah 8 hari lembur & tambah jumlah ATK
19 dokumen
1,110,720,800
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
-
-
-
0
Sasaran sudah masuk dalam kegiatan lain atau kegiatan baru
Pengadaan bahan kimia untuk laboratorium lingkungan belum diusulkan (Rp.20.000.000)
-
-
-
-
0
Sasaran sudah masuk dalam kegiatan lain atau kegiatan baru
Jumlah target berubah : motor pengangkut sampah dari 3 unit menjadi 1 unit, mesin pencacah dari 4 menjadi 2 unit, atap bangunan pengolah sampah dari 3 unit menjadi 1 unit, tempat sampah dari 350 unit menjadi 100 unit, komposter belum diusulkan sebanyak 50 unit
hal 26
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Kabupaten Kulon Progo
Pembangunan taman merokok 2 unit, sarana dan prasarana komposter 50 unit, baksampah taman 30 unit, biodigester biogas limbah 9 unit, bangunan pengelolaan persampahan 1 unit, bak sampah 3R 100 unit, mesin pencacah 1 unit
taman merokok 2 unit; komposter 50 unit, bak sampah taman 30 unit, biodigester biogas limbah 9 unit, bangunan pengelolaan persampahan 1 unit, bak sampah 3R 100 unit, mesin pencacah 1 unit
506,183,000
Tersusunnya dokumen lingkungan, tersusunnya kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulon Progo Terpantaunya kualitas lingkungan hidup, terpantaunya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan usaha dan atau kegiatan
148,650,000
Pengkajian lingkungan
Kabupaten Kulon Progo
Tersusunnya dokumen lingkungan, tersusunnya kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulon Progo Pengadaan alat laboratorium 1 paket, pantauan kualitas lingkungan hidup : tanah 10 titik, udara ambien 5 titik 2 kali, emisi industri 4 titik, air sungai 5 titik 4 kali, usaha dan/ kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan 40 lokasi
250 dokumen lingkungan, 1 dokumen kajian
137,193,000
Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pengawasan kasus lingkungan hidup yang ditangani
50 usaha dan/ atau kegiatan
63,750,000
10 kasus
30,000,000
5 titik lokasi air sungai, 6 titik limbah cair, 5 titik udara ambien, 5 titik udara emisi, 35 titik lokasi usaha/kegiatan, 10 titik kualitas tanah
98,250,000 Pemantauan dan Kabupaten Pemulihan Kualitas Kulon Progo Lingkungan
Pengawasan kebijakan pengelolaan LH Penanganan kasus ling-kungan hidup
6
Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo
alat laboratorium 1 paket, pantauan kualitas lingkungan hidup : tanah 10 titik, udara ambien 5 titik 2 kali, emisi industri 4 titik, air sungai 5 titik 4 kali, usaha dan/ kegiatan 40 lokasi
1,107,175,000 Program Pengelolaan dan
373,594,800
662,911,300
VI.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1
Pemberdayaan Kabupaten masyarakat dalam Kulon Progo perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya kualitas even lingkungan hidup, terlaksananya pengecatan pohon perindang tepi jalan, keikutsertaan dalam peringatan hari LH tingkat DIY, terbinanya saka pramuka kalpataru
8 even, 4 hari peringatan LH : hari cinta puspa, hari bumi, hari LH sedunia, hari peduli sampah; 200 orang saka kalpataru
310,500,000
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Kabupaten Kulon Progo
kualitas even lingkungan hidup 8 even, sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan 160 orang, keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 4 kali, keikut-sertaan pameran 3 kali, pembinaan saka kalpataru 1 paket, pengecatan pohon perindang tepi jalan 1 paket
8 even, 160 orang, i 4 kali, keikutsertaan pameran 3 kali, pembinaan saka kalpataru 1 paket, pengecatan pohon perindang tepi jalan 1 paket
223,539,800
2
Peningkatan konservasi lingkungan hidup
Terbangunnya sumur resapan dan tertanamnya tanaman di daerah tangkapan air, sekitar mata air dan sempadan sungai; terbangunnya RTH perkotaan Wates; tersusunnya laporan Profil Tutupan Vegetasi
100 unit sumur resapan, 1500 batang tanaman,3 lokasi RTH: Ruko Gawok-Hotel King; Sekitar UNY (Jl. Mandung); depan Dinas Kepenak, 1 dokumen
796,675,000
Peningkatan konservasi lingkungan hidup
Kabupaten Kulon Progo
pohon prindang jalan 150 150 batang, sumur batang, sumur resapan 30 unit, resapan 30 unit, 1000 tanaman di darah tangkapan batang sekitar mata air dan sempadan sungai 1000 batang
332,470,500
Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup
Kabupaten Kulon Progo
Dokumen Profil Kehati 1 3 dokumen, 1 paket dokumen, Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 1 dokumen, pembuatan film dokumentar pengelolaan sampah 1 paket, dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo
106,901,000
Konservasi Lingkungan Hidup
3
hal 26 JUMLAH
140000000
-
273,400,000
250 dokumen lingkungan, 1 dokumen kajian
Pada Rancangan awal RKPD 2017 terdapat kesalahan penjumlahan sehingga perlu dikoreksi, juga honor pejabat pengadaan & pejabat penerima belum dimasukkan, canopi policarbonat Rp25 jt
6,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Tertanganinya kasus lingkungan 7 kasus, 9 unit biogas, hidup; terbangunnya Biodegester 1 laporan biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe; terawasinya kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan
5
Kabupaten Kulon Progo
CATATAN PENTING
127,044,800
32,000,000 Penyediaan rapat- Dinas Tersedianya makanan dan rapat, konsultasi Lingkungan minuman rapat dan biaya dan koordinasi Hidup koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan 235,250,000
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana (Rp.)
2,695,024,450
2,210,867,100
Lomba kebersihan lupa belum dimasukkan
Kegiatan baru
Perhitungannya : Target berkurang 2 motor pengangkut sampah @ Rp 27 jt, berkurang 2 mesin pencacah sampah @ Rp 25 jt, berkurang 2 atap bangunan pengolah sampah @ Rp 54 jt, berkurang 250 tempat sampah @ Rp 240.000. Bertambah 50 komposter @ Rp 350.000 . (Berkurang Rp272.000.000, bertambah Rp17.500.000= Rp.254.500.000). Artinya proyeksi anggaran
Tabel 6a. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017 NAMA SKPD
NO
:
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
1.08.1.08.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.01.01.01
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Sumber dana : RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100%
1.08.1.08.01.02.01
hal. 27 1.08.1.08.01.02.02
1.08.1.08.01.03 1.08.1.08.01.03.02
32,000,000
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100%
AC
2 unit
Meja kursi tamu pimpinan
1 set
Mesin pemotong rumput
2 unit
Kendaraan bermotor roda 2
1 unit
Kursi lipat
25 buah
Meja rapat
10 buah
Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD 133,675,000
Terpeliharanya gedung kantor
2 unit
Terpeliharanya Sarana dan prsarana perkantoran
25 Unit
Terbangunnya bak penampungan air untuk laboratorium
1 unit
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD 100%
1.08.1.08.01.04.01
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Usulan SKPD Usulan SKPD
2 Orang 4 orang 100%
1,400,000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
hal. 28
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
3,000,000
1.08.1.08.01.05
Program Perlindungan dan Capaian perlindungan dan Konservasi Sumber Daya konservasi sumber daya alam Alam
1.08.1.08.01.05.01
Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
56.92 %
1,107,175,000
Penyelenggaraan peringatan hari peduli sampah tingkat provinsi (Tuan rumah 2018)
00
Usulan SKPD
keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
00
Usulan SKPD
Pengecatan pohon perindang di tepi jalan
00
kualitas even lingkungan hidup
8 even
Pembinaan saka kalpataru
00
Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD
Peningkatan konservasi lingkungan hidup
796,675,000
hal. 29
Ruang terbuka hijau perkotaan Wates
3 lokasi
Profil tutupan vegetasi
1 dokumen
Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempada sungai
1500 batang
Usulan SKPD
Sumur resapan
100 unit
Usulan SKPD
Penghijauan obyek wisata CongotGlagah
Congot1x1x1 Paket Glagah Temon
Penanaman Tanaman Perindang Jalan Konservasi Penghijauan Lahan Pantai
Karangsewu Galur Karangsewu Galur
Penghijauan keliling lapangan
Desa Kedungsari Pengasih Pengasih
Sumur resapan Bibit pohon pelindung mata air di sumber mata air
hal. 30
1.08.1.08.01.06.01
Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
Desa Margosari Pengasih Slanden Girimulyo Desa Jatimulyo Girimulyo
Usulan SKPD Usulan SKPD
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
APBD Kabupaten APBD 15,000,000 Kabupaten
Usulan Kecamatan Usulan Kecamatan
700,000,000
1x1x1 Paket
15,000,000
1x1x1 paket
1x1x2 paket
20,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
1x1x8 pedukuhan
32,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
15 Unit
45,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
1x1x1000 batang
30,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
120,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Peresapan air
Desa Jatisarono Nanggulan
pelatihan dan sarana prasarana biogas
desa sidoharjo 100x1x3 orang Samigaluh
7,500,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan bibit aren, kelapa, durian, alpokat
desa gerbosari 225x1 btg Samigaluh
3,375,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Reboisasi
Sumber Gayam Dligseng Kalibawang
25,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1x1x24 unit
0.5 ha
67.97 %
1,245,244,950
724,944,950 Pengelolaan laboratorium lingkungan (honorarium analisis kimia, pemeliharaan alat lab. pengadaan alat lab)
Usulan SKPD
0
Masterplan RTH Perkotaan (perkotaan Brosot dan Panjatan)
2 dokumen
JPSM penggiat lingkungan hidup
100 orang JPSM
Status lingkungan hidup daerah kabupaten Kulonprogo
1 dokumen
Masyarakat
200 orang masyarakat
Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD
Pelatihan Pengolahan Sampah dan penanganan limbah Industri Rumah Tangga
Desa Pengasih Pengasih
1x1x13 Pedukuhan
186,875,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pelatihan pengolahan sampah dan penanganan limbah industri rumah tangga
Desa Margosari Pengasih
1x1x8 pedukuhan
115,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah
Desa Margosari Pengasih
1x1x8 pedukuhan
8,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
1x40x2 hari
3,200,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
0
APBD Kabupaten
Usulan Dewan
Sosialisasi pentingnya pelestarian sumber mata air Pengawasan dan pembinaan bank sampah Sadidu
Desa Gerbosari Samigaluh Wonosidi Lor Wates
0
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
273,400,000
hal. 31
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
4 unit mesim pencacah 350 unit tempat sampah
Usulan SKPD Usulan SKPD
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3 unit bangunan
Usulan SKPD
Kasus lingkungan hidup
7 kasus
Usulan SKPD
Biodegester biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe
9 unit biogas
Usulan SKPD
laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
1 laporan
Usulan SKPD
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3 unit morpengansampahgku tot
Usulan SKPD
Pengadaan Gerobak Sampah
Pembuatan taman di 16 wilayah Bantuan alat pengelolaan sampah Pembuatan BIOGAS Bantuan Tempat sampah 200 unit Bantuan transportasi kebersihan lingkungan
Desa Jangkaran Temon Seluruh Pedukuhan Wates Sebokarang Wates Nomporejo Galur Kranggan Galur Desa Margosari Pengasih
30,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
16 Unit
160,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
1 Paket
50,000,000
APBD Kabupaten APBD 20,000,000 Kabupaten APBD 30,440,000 Kabupaten
Usulan Kecamatan Usulan Kecamatan Usulan Kecamatan
1x10x10 Unit
1x1x2 unit 1x1x1 Paket 1x1x2 unit
45,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
hal. 32
Pembuatan biogas dan instalasi biogas
Desa Margosari Pengasih
1x1x21 unit
369,000,009
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembangunan Biogas
Desa Karangsari Pengasih
1x1x10 Unit
250,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Mesin giling pupuk organik dan jenset di Ngroto Purwosari
Purwosari Girimulyo
8 Unit
50,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
pengadaan alat pengolah sampah organik
taman Samigaluh
1x1 unit
30,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pembangunan SPAL
Semua Pedukuhan Desa Banjarharjo Kalibawang
22 Unit
22,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)
Paras, Dukuh 40 Unit Kalibawang
40,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Alat pengolah limbah anorganik
Pantog Kulon Kalibawang
2 Unit
50,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Pengoptimalan Bank Sampah
Sayangan, Kagongan, Mejing Kalibawang
3 unit
30,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
Bantuan alat pengolah sampah organik di pedukuhan bandung
donomulyo Wates
0
0
APBD Kabupaten
Usulan Dewan
0
0
APBD Kabupaten
Usulan Dewan
Kel. Bumi Bantuan Peralatan Bank Sampah Arum Lestari (kendaraan roda 3 dan alat press bio Sayangan arang) Kalibawang Pengkajian dampak lingkungan
148,650,000 Dokumen lingkungan kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo Pengadaan bak sampah rumah tangga
1.08.1.08.01.06.04
Usulan SKPD
19 dokumen
310,500,000
Pembuatan sumur resapan
1.08.1.08.01.06.03
Usulan SKPD
2 Dokumen
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
1.08.1.08.01.06.02
Usulan SKPD
1 Dokumen
Penyusunan laporan keuangan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
5,600,000
1,200,000 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
1.08.1.08.01.06
18,000,000 18,000,000
Program Perencanaan, Capaian perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pengendalian dan evaluasi kinerja Kinerja
1.08.1.08.01.05.02
235,250,000 101,575,000
1.08.1.08.01.04
1.08.1.08.01.04.03
Usulan SKPD
12 bulan
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2017 Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2018
1.08.1.08.01.04.02
Usulan SKPD
12 Bulan
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan pelatihan non formal
KEUANGAN
21,450,000
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
TARGET
KETERANG AN
Usulan SKPD
Penyediaan jasa keuangan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 1.08.1.08.01.02
CATATAN PENTING
83,754,500
12 Bulan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang 1.08.1.08.01.01.03
SUMBER DANA
30,304,500 Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang
1.08.1.08.01.01.02
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD Kabupaten
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
Degan II Kalibawang
250 dokumen lingkungan
Usulan SKPD
1 dokumen
Usulan SKPD
115 unit
Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan
23,000,000
APBD Kabupaten
Usulan Kecamatan
98,250,000
hal. 33
Pantauan kualitas lingkungan hidup
10 titik kualitas tanah
Usulan SKPD
Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan
35 lokasi usaha/kegiatan
Usulan SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup
5 titik udara emisi
Pantauan kualitas lingkungan hidup
5 titik udara ambien
Pantauan kualitas lingkungan hidup
6 titik limbah
Pantauan kualitas lingkungan hidup
5 titik air sungai
Usulan SKPD
Pantauan kualitas lingkungan hidup
0 titik lokasi
Usulan SKPD
Usulan SKPD Usulan SKPD Usulan SKPD
hal. 34
Tabel 6 b. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017 NAMA SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Sumber Dana : APBD Provinsi
NO
1.08.1.08.01.05
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017 LOKASI
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
TARGET CAPAIAN KINERJA 56.92%
1.08.1.08.01.05. Pemberdayaan masyarakat dalam 01 perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET
KEUANGAN
KETERANG AN
96,000,000
Permintaan sumur resapan
7 RT di Terbah Wates
70 Unit
70,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
Pengadaan dan Pelatihan Tanaman Obat dan Sayuran Keluarga
Desa Pengasih Pengasih
1x1x13 Paket
26,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
1.08.1.08.01.05. Peningkatan konservasi lingkungan 02 hidup
1.08.1.08.01.06
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 581,000,000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
485,000,000 Pembangunan Kawasan Terbuka Hijau
Kulwaru Wates
10000 Meter
Penataan Lingkungan Sumber Mata Air
Tosari Kalibawang
1 Unit
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
67.97%
1.08.1.08.01.06. Pengendalian pencemaran dan 02 kerusakan lingkungan hidup
450,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
35,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
504,000,000
504,000,000 Pengelolaan Sampah Pembuatan SPAL
Nomporejo Galur Desa Margosari Pengasih
1x1x1 paket
200,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
1x1x80 Unit
80,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
hal 35
Mesin pengolah sampah organik
Purwosari Girimulyo
1 unit
24,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
SPAL
Potronalan Kalibawang
1 Unit
200,000,000 APBD Provinsi
Usulan Kecamatan
Tabel 6c . Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2017 NAMA SKPD :
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Sumber Dana : APBN PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2017 NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
1.08.1.08.01.05 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08.1.08.01.05. Peningkatan konservasi 02 lingkungan hidup
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
TARGET CAPAIAN KINERJA 96.67%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET
KEUANGAN
KETERANGAN
21,000,000
21,000,000 Reboisasi lahan kritis
Kaligintung Temon
1.08.1.08.01.06 Program Pengendalian Capaian peningkatan Pencemaran dan Perusakan pengendalian pencemaran Lingkungan dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.08.01.06. Pengendalian pencemaran 02 dan kerusakan lingkungan hidup SPAL SPAL Pengelolaan plengsengan
8 .HA 86.91%
21,000,000 APBN
Usulan Kecamatan
690,000,000
440,000,000
kaligintung Temon karangwuluh Temon Dukuh Kalibawang
60 .unit
90,000,000 APBN
100 .unit
200,000,000 APBN
500x10 .m2
150,000,000 APBN
hal. 36
1.08.1.08.01.06. Pemantauan, 04 Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan
Usulan Kecamatan Usulan Kecamatan Usulan Kecamatan
250,000,000
Pembangunan pengendali erosi dan penahan banjir
Ganasari Kalibawang
1 .ha
250,000,000 APBN
Usulan Kecamatan
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan KesempatanKerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa dilihat pada Gambar I.
37
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menujuIndonesia yang berdaulat secarapolitik, mandiri dalam bidang ekonomi,dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agendaprioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritasitu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat
Pemerintah
selalu
hadir
dengan
membangun
tata
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasisistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarInternasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkansektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosialIndonesia.
38
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.
Pembangunan Manusia dan Masyarakat Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.
2.
Pembangunan Sektor Unggulan Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).
3.
Pemerataan dan Kewilayahan Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.
4.
Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi birokrasi.
5.
Pembangunan Ekonomi Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4(empat) Misi Pembangunan yaitu: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; 39
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”. Prioritas DIY adalah: 1. Sosial dan budaya 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang 7. Kinerja aparatur dan birokrasi Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 3. 3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2017 adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di DLH mendukung prioritas ke-6 (Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup). Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan DLH, tujuan dan sasaran rencana kerja DLH tahun 2017 adalah sebagai berikut:
40
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DLH Tahun 2017
No
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1) 1
(2) Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
(3) Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan
(4) Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara
TARGET KINERJA SASARAN (%) (5) 70 97.72
3.2. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 dalam mencapai sasaran SKPD adalah sebagai berikut : I.
Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Kegiatan :
1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1. Peningkatan konservasi lingkungan hidup 2. Penyusunan data dan informasi Lingkungan Hidup
II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Kegiatan : 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Pengkajian lingkungan 3. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 2. Penyediaan jasa keuangan 3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan :
1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat SKPD Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan non formal
41
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kegiatan : 1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan 3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Usulan sasaran kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari masyarakat dan para pemangku kepentingan (diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan) untuk tahun anggaran 2017 ditapis melalui tahapan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari Musrenbang tingkat Kabupaten kemudian diperoleh Laporan Hasil Musrenbang Kabupaten untuk kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 sehingga tersusunlah Laporan Akhir Renja 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 yang datanya diolah dari ‘RencanaKu.’ Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan program dan kegiatan telah menggunakan sistem teknologi informasi, yaitu ‘RencanaKu’ sehingga tahapan-tahapan perencanaan, baik itu pengusulan dari tingkat kecamatan maupun pembahasan di tingkat yang lebih tinggi dapat dipantau kemajuannya melalui sistem tersebut.
42
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
Tabel 7. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 SKPD
: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU
: Rp. 2,210,867,100 INDIKATOR KINERJA
NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
2.05.2.05.01. 01.01-P
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.2.05.01. 01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup Kabupaten
KELUARAN KEGIATAN
TARGET
TOLOK UKUR
TARGET
KETERANGAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF (RP)
PRAKIRAAN MAJU
TARGET
JENIS KEGIATAN
SKPD
127,044,800
20%
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)
12 Bulan
Pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan
1 orang
Dukungan sebesar 5% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 %
31,084,200
36,665,400
Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01. 01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup Kabupaten
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang
12 Bulan
Dukungan sebesar 5% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 %
26,195,000
29,000,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01. 01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup Kabupaten
Rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Dukungan sebesar 10% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 %
69,765,600
77,000,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
43
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR
2.05.2.05.01. 01.11-P
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.05.2.05.01. 01.11.01-P
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2.05.2.05.01. 01.11.02-P
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup Kabupaten
Lingkup Kabupaten
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
KETERANGAN HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PAGU INDIKATIF (RP)
PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGI-ATAN
TARGET
JENIS KEGIATAN
SKPD
284,590,500
61.98%
Tersedianya Soundsystem
1 paket
Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit Meja kursi tamu pimpinan Pembayaran listrik, air dan telepon
2 unit
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit
8 Unit
44
Dukungan sebesar 40,27% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100 %
114,602,500
289,350,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
Dukungan sebesar 59,73% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100 %
169,988,000
139,625,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
7 unit
1 set 12 bulan
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
2.05.2.05.01. 01.12-P
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
2.05.2.05.01. 01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
2.05.2.05.01. 01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
2.05.2.05.01. 01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
2.05.2.05.01. 01.13-P
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
2.05.2.05.01. 01.13.03-P
Pendidikan dan pelatihan non formal
SASARAN DAERAH
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR
TARGET
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
21.67%
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
TOLOK UKUR
TARGET
Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen
Lingkup Kabupaten
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
2 Dokumen
Lingkup Kabupaten
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokume n
Lingkup Kabupaten
PAGU INDIKATIF (RP)
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGI-ATAN
TARGET
JENIS KEGIATAN
SKPD
19,599,700
Lingkup Kabupaten
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
KELUARAN KEGIATAN
KETERANGAN
Dukungan sebesar 8,34% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerjan Dukungan sebesar 1,90% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Dukungan sebesar 11,43% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
100 %
17,000,000
2,500,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
100 %
1,099,900
1,600,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
100 %
1,499,800
3,600,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
30,000,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
6,000,000
100%
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2017
45
1 Orang
Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100 %
6,000,000
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR
2.05.2.05.01. 01.26-P
Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup
2.05.2.05.01. 01.26.01-P
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
2.05.2.05.01. 01.26.02-P
Peningkatan konservasi lingkungan hidup
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup Kabupaten
Lingkup Kabupaten
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
KETERANGAN PAGU INDIKATIF (RP)
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD
662,911,300
47.38%
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
160 orang
keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi Keikutsertaan pameran Pembinaan saka kalpataru
4 kali
kualitas even lingkungan hidup
8 even
Pengecatan pohon perindang di tepi jalan Pohon perindang jalan
1 paket
Sumur resapan
30 unit
Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempadan sungai
1000 batang
46
Dukungan sebesar 33,72% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
100 %
223,539,800
338,000,000
Sedang Berjalan
Dukungan sebesar 50,15% terhadap target pengelolaan dan konsevasi lingkungan hidup
100 %
332,470,500
365,072,000
Sedang Berjalan
3 kali 1 paket
150 batang
Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR
2.05.2.05.01. 01.26.03
Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup
2.05.2.05.01. 01.27-P
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
2.05.2.05.01. 01.27.01-P
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
TOLOK UKUR Dokumen Profil Kehati
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
TARGET
KELUARAN KEGIATAN
Lingkup Kabupaten
TARGET 1 Dokumen
Dokumen IKLH
1 Dokumen
Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo
1 paket
KETERANGAN PAGU INDIKATIF (RP)
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR Dukungan sebesar 16,13% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
TARGET 106,901,000
JENIS KEGIATAN
117,500,000
Baru
500,000,000
Sedang Berjalan
100 %
1 Dokumen
1,110,720,800
86.67%
Pembangunan taman merokok
2 Unit
sarana dan prasarana komposter
50 unit
Sarana dan prasarana bak sampah taman
30 unit
Biodegester biogas limbah
9 unit biogas
47
Dukungan sebesar 45,57% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 %
506,183,000
SKPD
Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR
2.05.2.05.01. 01.27.04-P
2.05.2.05.01. 01.27.05-P
Pengkajian lingkungan
Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET 1 unit
Lingkup Kabupaten
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: bak sampah 3R Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: mesin pencacah Dokumen lingkungan
2 dokumen
Lingkup Kabupaten
kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo Pengadaan alat laboratorium
Usaha dan / kegiatan yg berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah)
40 lokasi
48
KETERANGAN PAGU INDIKATIF (RP)
HASIL KEGIATAN TOLOK UKUR
JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
TARGET
JENIS KEGIATAN
SKPD
100 unit
1 unit
250 dokumen
1 paket
10 titik
Dukungan sebesar 12,35% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 %
137,193,000
151,000,000
Sedang Berjalan
Dukungan sebesar 33,64% terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 %
373,594,800
98,250,000
Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA NO
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM TOLOK UKUR
2.05.2.05.01. 01.27.02
2.05.2.05.01. 01.27.03
Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Penanganan kasus lingkungan Hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR
TARGET
Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara ambien)
2x5 titik
Pantauan kualitas lingkungan hidup (Emisi Industri)
4 titik
Pantauan kualitas lingkungan hidup (Air Sungai)
4x5 titik
Lingkup Kabupaten
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
50 usaha
Lingkup Kabupaten
Kasus lingkungan hidup yang ditangani
10 kasus
49
KETERANGAN PAGU INDIKATIF (RP)
HASIL KEGIATAN
JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
JENIS KEGIATAN
SKPD
TOLOK UKUR
TARGET
Dukungan sebesar 5,74% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran Dukungan sebesar 2,70% terhadap target peningkatan penaatan dan pegendalian pencemaran
100 %
63,750,000
222,022,222
Baru
Dinas Lingkunga n Hidup
100 %
30,000,000
33,000,000
Baru
Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
BAB IV PENUTUP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini dikarenakan perubahan kelembagaan dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang menurut rencana dilaksanakan pada awal tahun 2017. Juga mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Kulon
Progo
yang
diimplementasikan
melalui
akuntabilitas
penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif. Wates, 10 November 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Ir. SUHARJOKO, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
50