RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LEBAK

KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 2019. Penyusunan Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar kekuatan (strenght) , kelemahan (weakness), peluang (oppurtunity) dan tantangan (thread) selama 5 (tahun) tahun kedepan, juga strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menata manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lebak agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, dengan demikian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak, namun kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategis ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Lebak, 27 Oktober 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LEBAK

H. EDI WAHYUDI,S.Sos,M.Si NIP. 19680520 199006 1001

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB. I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4

BAB. II

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

1 2 3 4

GAMBARAN PELAYANAN

6

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. BAB. III

Halaman

Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sumber daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

6 7 15 16 17

FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB. IV

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Wakil 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isi strategis

19 28

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

32

29 30 30

KEBIJAKAN

BAB. V

4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

33 34 35

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

37

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI

5.1. Program

37

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

41

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Tabel

42

PENUTUP

42


Page ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang - Nomor 25

Tahun

2004

tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berdasar pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. Pembinaan kepegawaian

Kepegawaian

yang

mantap,

ditujukan

dengan

untuk

mewujudkan

pengembangan

pegawai

sistem yang

dilaksanakan secara terus menerus, berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, pendidikan kedinasan, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan yang sesuai dengan kredibilitas

pribadi

dan

organisasi

dengan

tetap

mengacu

serta

memperhatikan kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 1

diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis (democratic

and

good

governance).

Upaya

mewujudkan

sistem

pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber daya Manusia.

Peningkatan SDM

dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara

profesional,

jujur,

adil

dan

merata

dalam

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum pembuatan rencana strategi adalah mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ; 6. Undang

-

Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman


Page 2

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Pemerintahan No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025. 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. 22. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Perubahan adalah : Dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan untuk melakukan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 3

perubahan Renstra SKPD sesuai dengan Kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra adalah : Membuat

suatu

dokumen

perencanaan

pembangunan

yang

memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Dengan

demikian

maka

Renstra

SKPD

menjadi

pedoman

penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

BAB II

:

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan.

:

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2.2

Sumberdaya SKPD Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan

BAB III

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan

2.4

Tantangan dan Peluang

:

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN

FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2

Telaah Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaah Restra K/L dan Renstra Provinsi


Page 4

BAB IV

3.4

Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis IsuVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

:

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN

BAB V

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD

:

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel

PENUTUP


Page 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak a. Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak 1. Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 2. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Badan mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. c. Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak 1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; 2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 6. Penyiapan pensiun Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 6

7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkam dengan peraturan perundang-undangan. 8. Penyelenggaraan administrasi Aparatur Sipil Negara Daerah; 9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; 10. Penyampian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. 11. Pelaksanaan kesekretariatan meliputi penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian Badan; dan 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 2.2 SUMBER DAYA SKPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Untuk sumber daya manusia/aparatur harus senantiasa bekerja sesuai dengan jabaran tugas dan fungsinya yang tertuang pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak. 2.2.1 Kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Lebak. 2.2.2 Keadaan Personalia Jumlah Pegawai 34 ( Tiga Puluh Empat ) dan Tenaga Kerja Sukarela 7 (tujuh) orang jumlah seluruh personil 41 ( empat puluh satu ) merupakan sumberdaya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang harus menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebak pada Bulan Januari Tahun 2017 berjumlah 10.880 PNS.


Page 7

Sumber daya PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak terinci sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pendidikan

Catatan : data bulan Januari 2017

No. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6.

PENDIDIKAN S2 S1 D-IV Sarmud / D-3 SMA SMP SD Jumlah


JUMLAH 8 14 6 8 2 3 41

Page 8

Struktur Organisasi DASAR :

•

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK;

•

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LEBAK

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMBINAAN DAN DATA INFORMASI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BIDANG

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN APARATUR

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR

SUB BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL

SUB BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG ANALISIS DATA KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI

MUTASI

= GARIS KOMANDO


Page 9

2) Berdasarkan Pangkat / Golongan No.

PANGKAT/GOL.RUANG

1.

Golongan IV Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Golongan III Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Golongan II Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Golongan I Juru Tk. I Juru Juru Muda Tk. I Juru Muda TKS /Non Golongan

3 1 1 1 19 2 4 10 3 10 2 5 3 2 2 -

J u m l a h 1 s.d 5

41

2.

3.

4.

5.

JUMLAH

7


3) Berdasarkan Eselon No.

ESELON

JUMLAH

1. 2. 3. 4.

Eselon II-b Eselon III-a Eselon III-b Eselon IV-a

1 1 3 9

Jumlah

14



Page 10

4) Staf Pelaksana No.

STAF PELAKSANA

JUMLAH

1.

Staf

21

Jumlah

27

Catatan : data Januari 2017

5) Berdasarkan Gender No.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1.

Pria

26

2.

Wanita

15

Jumlah

41


2.2.3 Pejabat Struktural dan Fungsional 1. Kepala Badan Pejabat Eselon II-b 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinaskan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2. Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan. Sekretaris dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan serta penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Badan. Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 11

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pejabat Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup Badan 3. BIDANG PEMBINAAN DAN DATA INFORMASI mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan dan data informasi pegawai Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Aparatur Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi dalam melaksanakan pembinaan dan disiplin Aparatur Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi dalam melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian Kepala Sub Bidang Analisis Data Kepegawaian Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi dalam melaksanakan analisis data kepegawaian 4. Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan mutasi. Pejabat Eselon III-b 1 (satu) orang mempunyai tugas : Kepala Bidang Mutasi dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang :


Page 12

Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Mutasi dalam melaksanakan Mutasi Jabatan Struktural. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Mutasi dalam melaksanakan mutasi jabatan fungsional. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Mutasi dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan pegawai. 5

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional Pegawai Eselon IVa 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Pegawai Eselon IV-a 1 (satu) orang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan, membagi tugas dan membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.


Page 13

2.2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama 1.

Sarana Gedung Kantor, terdiri dari :

NO

U R AI AN

JUMLAH / SATUAN

a.

Ruang Kerja Kepala Badan

1

Ruang

b.

Ruang Kerja Sekretaris dan Staf

2

Ruang

c.

Ruang Kerja Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi Ruang Kerja Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1

Ruang

2

Ruang

e.

Ruang Kerja Kepala Bidang Mutasi

2

Ruang

f.

Ruang Data

1

Ruang

g.

Ruang Pertemuan

1

Ruang

h.

Kamar mandi / WC

3

Ruang

i.

Mushola

1

Ruang

d.

2.

Prasarana/Peralatan Kerja Utama

NO

URAIAN / JENIS

JUMLAH / SATUAN

a.

Meja Kursi Eselon II

2

Unit

b.

Meja Kursi Eselon III

8

Unit

c.

Meja Kursi Eselon IV

11

Unit

d.

Meja Kursi Staf

46 Unit

e.

Almari

8

Buah

f.

Filling Cabinet

17

Buah

g.

Komputer

18

Buah

h.

Printer

20

Buah

i.

Note Book

10

Buah

j.

LCD

1

Buah


Page 14

2.3.

k.

Mesin Ketik manual

3

Buah

l.

Kendaraan roda empat

1

Buah

m.

Kendaraan roda dua

9

Buah

n.

Brankas

1

Buah

o.

Almari Kayu

10

Buah

p.

Jaringan Web Site BKPP

3

Jaringan

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja

Pelayanan

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan Kabupaten Lebak sesuai dengan tupoksi adalah mengurusi administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang meliputi: Bezzeting pegawai; Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai; Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai; Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai; Pengurusan Ijin Belajar; Pengurusan Tugas Belajar; Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai ; Penerbitan Kartu Suami Isteri ; Administrasi Pengajuan Cuti ; Pemberian Penghargaan/Reward dan sanksi/ punishment; Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; Administrasi Pensiun.


Page 15

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak yang menjadi target pelayanan pada tahun 2009 - 2013 menurut golongan berjumlah : GOLONGAN No.

Tahun

IV

III

II

I

JUMLAH

1.

2009

3.643

4.189

3.673

108

11.613

2.

2010

3.617

4.424

3.719

123

11.883

3.

2011

3.705

4.321

3.532

128

11.686

4

2012

3.767

4.316

3.540

103

11.706

5.

2013

3.670

5.037

2.281

103

11.091

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2009-2013 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan, hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan yang menjadi urusan wajib sesuai ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

4

Tantangan dan Peluang Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk 5 tahun kedepan adalah : 1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat ; 2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang perlu disiapkan pengantinya ; 3. Posisi jabatan struktural/fungsional PNS yang masih belum terisi ; 4. Masih adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS; 5. PNS yang masih memerlukan untuk meningkatkan kompetensi.

pendidikan


penjenjangan

Page 16

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah : a. Adanya

potensi

Sumber

Daya

Manusia

Aparatur

yang

dapat dikembangkan dalam penataan personil ; b. Adanya

kebijakan

untuk

melakukan

pembinaan,

pengembangan

dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional; c.

Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;

d. Sistem

teknologi

Informasi

dan

komputerisasi

yang

mendukung

pelayanan yang prima, cepat dan tepat.


Page 17

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak mengacu pada Renstra Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak 2014-2019 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019

yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2010 - 2014 yang mengarah pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi

Demokratis

yang

dimaknai

dengan

kondisi

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik; 

Misi

Mewujudkan

pemerintahan

good

governance

(

tata

kelola

kepemerintahan yang baik ), clean goverment ( pemerintah yang bersih ), berkeadilan dan demokratis; 

Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat ;



Sasaran Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada msayarakat ;

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati periode 2014-2019 maka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak menggunakan metode Deskriftif dan Induktif/Analitik dengan melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan, Program dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah


Page 32

4.1. VISI DAN MISI : Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Lebak “ karena Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan merupakan Perangkat Daerah yang merupakan mensukseskan

pencapaian

elemen

penting

Organisasi dalam

visi Pemerintah Kabupaten Lebak,

dirumuskan VISI sebagai berikut : ” MENUJU PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL MELALUI PENATAAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN YANG HANDAL” Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yang berdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Penataan Pengelolaan pegawai yang handal adalah perencanaan, penataan dan penempatan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan kompetensi ;dministrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat ; Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Sumberdaya Aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkan mampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan visi dapat berjalan sesuai dengan harapan jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.


Page 33

MISI: Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak yang menggambarkan tujuan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat Visi yang ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional; 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai; 4. Mengembangkan tata kelola data kepegawaian berbasis Teknologi Informasi; NILAI - NILAI : Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai luhur yang harus dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan khususnya serta pegawai diseluruh

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya adalah harus mampu menjadi :  Pegawai yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengabdian;  Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja;  Pegawai yang berinovasi dan berpikir maju menyongsong program masa depan;  Pegawai yang profesional dalam tugas. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Dengan telah ditetapkannya tentang Rencana Menengah

Pembangunan

Jangka

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 dan

searah dengan VISI Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu : ” Menuju Kabupaten Yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” Tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi


Page 34

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

pencapaian

target

merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan Misi . Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK),maka selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib tersusun dalam tabel berikut :

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lebak 5 (lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut : 1. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS, strategi diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bintek, Kursus-kursus dan Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah; 2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikan formal, serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional dan proporsional; 3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas , pemberian ijin belajar PNS ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN dan seleksi penerimaan calon pegawai melalui formasi umum maupun hasil pendataan GTT/PTT, memberikan penghargaan/reward


Page 35

kepada PNS untuk peningkatan kesejahteraan , memberikan sanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik, melalui pembangunan sistem pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi melaui pengelolaan pengembangan pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dan data elektronik; 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik, strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. 2.

Kebijakan 1. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right

place

serta

menyempurnakan system

kerja dan

peningkatan sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan dan pelatihan; 3. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Lebak.


Page 36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak mengacu pada Renstra Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak 2014-2019 dengan mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019

yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah ( RPJM ) Nasional tahun 2010 - 2014 yang mengarah pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi

Demokratis

yang

dimaknai

dengan

kondisi

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik; 

Misi

Mewujudkan

pemerintahan

good

governance

(

tata

kelola

kepemerintahan yang baik ), clean goverment ( pemerintah yang bersih ), berkeadilan dan demokratis; 

Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat ;



Sasaran Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada msayarakat ;

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati periode 2014-2019 maka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak menggunakan metode Deskriftif dan Induktif/Analitik dengan melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijaksanaan, Program dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah


Page 32

4.1. VISI DAN MISI : Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Lebak “ karena Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan merupakan Perangkat Daerah yang merupakan mensukseskan

pencapaian

elemen

penting

Organisasi dalam

visi Pemerintah Kabupaten Lebak,

dirumuskan VISI sebagai berikut : ” MENUJU PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL MELALUI PENATAAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN YANG HANDAL” Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Sumberdaya aparatur yang profesional adalah aparatur yang berdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Penataan Pengelolaan pegawai yang handal adalah perencanaan, penataan dan penempatan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan kompetensi ;dministrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat ; Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Sumberdaya Aparatur yang profesional artinya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional diharapkan mampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan visi dapat berjalan sesuai dengan harapan jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.


Page 33

MISI: Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak yang menggambarkan tujuan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar tujuan tersebut dapat Visi yang ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional; 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai; 4. Mengembangkan tata kelola data kepegawaian berbasis Teknologi Informasi; NILAI - NILAI : Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai luhur yang harus dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan khususnya serta pegawai diseluruh

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya adalah harus mampu menjadi :  Pegawai yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam pengabdian;  Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja;  Pegawai yang berinovasi dan berpikir maju menyongsong program masa depan;  Pegawai yang profesional dalam tugas. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Dengan telah ditetapkannya tentang Rencana Menengah

Pembangunan

Jangka

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 dan

searah dengan VISI Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu : ” Menuju Kabupaten Yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Pedesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” Tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi


Page 34

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

pencapaian

target

merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan Misi . Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK),maka selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib tersusun dalam tabel berikut :

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi Pembangunan Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lebak 5 (lima) tahun kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut : 1. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS, strategi diarahkan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti, Bintek, Kursus-kursus dan Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah; 2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi strategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikan formal, serta dengan memberikan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian agar PNS mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional dan proporsional; 3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas , pemberian ijin belajar PNS ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rekruitmen calon praja IPDN dan seleksi penerimaan calon pegawai melalui formasi umum maupun hasil pendataan GTT/PTT, memberikan penghargaan/reward


Page 35

kepada PNS untuk peningkatan kesejahteraan , memberikan sanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik, melalui pembangunan sistem pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi melaui pengelolaan pengembangan pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) dan data elektronik; 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik, strategi diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. 2.

Kebijakan 1. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right

place

serta

menyempurnakan system

kerja dan

peningkatan sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan dan pelatihan; 3. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Lebak.


Page 36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Masing-masing program dijelaskan sebagai berikut : 5.1.1 PROGRAM SKPD 1. PROGRAM Program

SKPD

merupakan

program

untuk

mendukung

pelaksanaan program utama (Urusan Wajib / Belanja Langsung). Sedangkan Program SKPD merupakan kegiatan belanja rutin terdiri 6 (enam) program dan implementasi kedalam 18 (delapan belas ) kegiatan. Untuk program prioritas yang menjadi urusan wajib/ belanja langsung terdiri dari 1 (satu) program dan dijabarkan kedalam 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui 10 ( sepuluh ) kegiatan, yaitu ; 1.1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1.2.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional ;


Page 37

1.4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor ;

1.5.

Penyediaan alat tulis kantor ;

1.6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

1.7.

Penyediaan komponem instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;

1.8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.9.

Makan dan Minum

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur,

Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dilaksanakan melalui 5 ( lima) kegiatan, yaitu ; 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 3.3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 3.4. Pembekalan Kewirausahan bagi PNS yang Purna Bhakti 3.5. Usulan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu:. 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 38

Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Langsung

Belanja

1. Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1.1.

Penyusunan Renstra SKPD

1.2.

Penyusunan Renja SKPD.

2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan, yaitu : 2.1.

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier

2.2.

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS (Proses Kenaikan Pangkat)

2.3.

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Administrsai Kepegawaian) (SAPK) ;

2.4.

Seleksi Penerimaan calon PNS;

2.5.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

2.6.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas ;

2.7.

Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN;

2.8.

Monitoring Aparatur dan Pengendalian Disiplin Pegawai ;

2.9.

Penyusunan Formasi Pegawai ;

2.10. Workshop Penilaian Prestasi Kerja 2.11. Proses Administrasi Pensiun PNS dan Penyelesaian Karpeg,Karis/Karsu dan Taspen 2.12. Penyelesaian dan Layanan Kenaikan Gaji Berkala 2.13. Penyelenggaraan Ujian dan Ujian Kenaikan Pangkat Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 39

Penyesuaian Ijazah 2.14. Pengembangan sistem absensi elektronik 2.15. Bintek/workshop pengelolaan kepegawaian 2.16. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama 2.17. Penilaian Kompetensi Jabatan 2.18. Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2.19. Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 2.20. Pengembangan dan Penataan Arsip Pegawai

2. KEGIATAN Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / Belanja Langsung di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak yang ditetapkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan.


Page 40

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD Kebijakan umum adalah

arah

tindakan

yang diambil untuk mencapai

tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun 2019

Kabupaten Lebak Tahun 2014-

yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program

adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan

hasil musyawarah pembangunan. Indikator kinerja

SKPD

Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah dengan sasaran semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan umum daerah memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten. Indikator yang diharapkan

adalah

semakin

meningkatnya

kepuasan

masyarakat

dan

menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Indikator rencana kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak disusun sebagaimana tabel berikut.


Page 41

PENUTUP Kemandirian

yang

dimiliki

oleh

Pemerintah

Daerah

dalam

pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur. Amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan. Hakekat

Otonomi

Daerah

memberikan

ruang

interaksi

yang

mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumberdaya Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat. Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional, diperlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara komprehensif berdasarkan : 1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi ; 2. Pengembangan

manajemen

Pegawai

Negeri

Sipil

Daerah

yang

rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja. Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 42

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaransasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya

melalui

monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Rangkasbitung, 27 Oktober 2016 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak

H.EDI WAHYUDI,S.Sos,M.Si NIP. 196805021990061001

PENUTUP Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 43

Kemandirian

yang

dimiliki

oleh

Pemerintah

Daerah

dalam

pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur. Amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur hendaknya lebih profesional dalam menjalankan fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan. Hakekat

Otonomi

Daerah

memberikan

ruang

interaksi

yang

mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumberdaya Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat. Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional, diperlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara komprehensif berdasarkan : 1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi ; 2. Pengembangan

manajemen

Pegawai

Negeri

Sipil

Daerah

yang

rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja. Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Page 44

Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaransasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya

melalui

monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Rangkasbitung, 27 Oktober 2016 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak

H.EDI WAHYUDI,S.Sos,M.Si NIP. 196805021990061001


Page 45

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2017

Recommend Documents