RENCANA STRATEGI S (RENSTRA) PENYESUAIAN TAHUN

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015

RENCANA STRATEGI S (RENSTRA) PENYESUAIAN

TAHUN 2010– 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Sunan Giri No.- Telp & Fax (0322) 311919 e-mail : [email protected] website : www.lamongankab.go.id LAMONGAN 62251


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Sunan Giri No.- Lamongan Kode Pos 62215 Telp & Fax (0322) 311919 e-mail : [email protected] Web Site : www.disbudpar-lamongan.web.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/

/KEP./413.104/2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010-2015

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2010 – 2015 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan pada 2


Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten

Lamongan

dan

Peraturan

Bupati

Lamongan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan; b. Bahwa

sehubungan

dengan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 perlu ditinjau dan diubah; c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tentang

Perubahan

Perencanaan

Strategis

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun Mengingat

:

2010 – 2015. 1. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur; 2. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undangundang ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah 3


Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah

Pemerintah Propinsi

dan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E); 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan; 11.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor

07 tahun 2008

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Menetapkan Perubahan atas Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. 4


KEDUA

: Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015

dimaksud dalam

diktum PERTAMA disusun berdasarka pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

yang

selanjutnya

digunakan

sebagai

dasar

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Lamongan sebagai laporan capaian kinerja KETIGA

: sebagaimana yang telah ditetapkan. Naskah

Perencanaan

Strategis

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dimaksud KEEMPAT

: dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Tanggal

:

Lamongan April 2016


TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan 2. Sdr. Sekretaris Daerah

EKO PRIYONO, SH. MM. Pembina Tingkat I NIP. 19590130 198603 1 001 5


3. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan 4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana

tindakan

dan

kegiatan

mendasar yang dibuat untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor

32

Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun

rencana

strategis

yang

selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan

bahwa

Renstra

SKPD

merupakan

dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

6


Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015. RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun

2010

–

2015

adalah

dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lamongan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

menyusun

dan menetapkan Renstra Disbudpar Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015. Selanjutnya Renstra Disbudpar yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Disbudpar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2

LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI ADANYA RENSTRA SKPD Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; a.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 7


b.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuanagn

Negara; c.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

perencanaan pembangunan nasional; d.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; e.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009

tentang Kepariwisataan; f.

Undang -Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya (BCB); g.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun

2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; h.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2005 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; i.

Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah; j.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ

tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan RPJP Daerah dan Renstra SKPD;

k.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun

2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 8


l.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun

2006 tentang RPJM Kabupaten Lamongan.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Renstra Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata

Kabupaten

Lamongan

tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas sesuai

dengan

Kebudayaan

dan Pariwisata

Kabupaten

Lamongan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 07 Tahun 2008

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Tujuan Tujuan

Renstra Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Lamongan tahun 2010-2015 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

penguatan

peran para stakeholders dalam pelaksanaan Pembangunan Pariwisata, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan

dan

lima (5) tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lamongan.

9


1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok

dan

fungsi, Sumber

Daya Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III

ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan

Tugas

Pokok

dan Fungsi

Pelayanan

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

10


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Tujuan

dan Sasaran Jangka

Misi,

Menengah serta Strategi dan

Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015.

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

untuk

periode tahun 2010-2015.

BAB VI

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP Kesimpulan

dan

sasaran

yang

diambil

dalam

rangka

penyempurnakan penyusunan dokumen.

11


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR)

12


2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas

Kebudayaan dan

mempunyai

tugas

penyusunan

dan pelaksanaan

Pariwisata

pokok membantu

Kabupaten

Bupati

dalam

melaksanakan

bidang

pembangunan

kebijakan

di

tugas

pokok

pariwisata. Dalam melaksanakan

Lamongan

tersebut

Disbudpar

Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 3. Penyusunan pedoman teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 4. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang kebudayan; 5. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pariwisata; 6. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pengembangan produk dan SDM; 7. Pengendalian dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 8. Pengelolaan data dan penyajian informasi bidang kebudayaan dan pariwisata; 9. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Dinas; 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

13


2.1.1 SEKRETARIAT Sekretariat

secara

umum

mempunyai

tugas

membantu dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengelola administrasi umum; b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; c. Pelaksanaan urusan organisasi,tatalaksana dan kehumasan; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan keuangan; f.

Pelaksanaan urusan program;

g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dinas; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program

14


Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas membantu

Sekretaris

dalam

melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanaakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kearsipan; b. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan; c. Melaksanakan

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas; e. Melaksanakan pengelolaaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas; f.

Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;

g. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15


Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan

mempunyai fungsi sebagai

berikut : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya; c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belaja Dinas; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub

bagian

membantu penyusunan

Program Sekretaris

dan

Pelaporan

dalam

program

dan

mempunyai

melaksanakan pelaporan

tugas

pengelolaan

dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan / kegiatan-kegiatan Dinas;

16


b. Mengolah,

menganalisis

serta

menyiapkan

bahan

untuk

pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program Dinas; c. Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan Dinas; d. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana programprogram kegiatan serta bahan - bahan rapat koordinasi Dinas; e. Menyusun program dan rencana kegiatan Dinas; f.

Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Dinas bersama sub bagian / seksi terkait;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya; h. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja Dinas; i.

Menyusun

hasil

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dan

permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya; j.

Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program program yang telah dianalisa / diolah

k. Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik; l.

Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

m. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas;

17


n. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 BIDANG KEBUDAYAAN Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan

menyelenggarakan

pengelolaan

tugas

kebudayaan.

Untuk

dimaksud,

Bidang

sebagaimana

Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman kebijakan teknis kebudayaan dalam dan luar sekolah; b. Pelaksanakan

pembinaan,

penggalian,

perlindungan,

pemeliharaan,pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan; c. Pelaksanakan pengkajian, pendokumentasian kebudayaan; d. Pelaksanakan pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan industri budaya; e. Pelaksanakan apresiasi kebudayaan; f.

Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

bidang kebudayaan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1. Kepala Seksi Kesenian, Tradisi dan Nilai Budaya 18


2. Kepala Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Seksi

Kesenian, Tradisi dan Nilai Budaya

membantu

Kepala Bidang

pengelolaan

kesenian dan

Kebudayaan untuk

mempunyai

dalam

tugas

melaksanakan

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan kesenian, tradisi dan nilai budaya sistem budaya dan lingkungan budaya; b. Melaksanakan pengamatan, pengkajian, analisa dan pembinaan terhadap tradisi dan pembinaan terhadap tradisi dan nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya; c. Melaksanakan pembinaan,pengembangan dan penyebarluasan kesenian,tradisi dan nilai budaya; d. Memberi rekomendasi/ijin tentang kegiatan dan pembinaan kesenian;

19


e. Menyiapkan bahan kurikulum pendidikan kesenian dan muatan lokal pada sekolah dan luar sekolah; f.

Menyiapkan pemberian bantuan dan penghargaan seni;

g. Menyiapkan bahan dan penggandaan sarana dan prasarana kesenian; h. Merekomendasikan usulan karya industri seni budaya untuk dipatenkan; i.

Melaksanakan

kegiatan

pengamatan,

pengkajian

dan

penganalisaan serta penulisan tradisi dan nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya; j.

Merumuskan dan menyusun materi nilai-nilai luhur budaya bangsa (budi pekerti) dan memasyarakatkannnya;

k. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan tradisi, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya; l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai membantu pengelolaan

Kepala Bidang kesenian dan

Kebudayaan untuk

dalam

tugas

melaksanakan

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

20


a. Penyusunan pedoman kebijakan teknis kebudayaan dalam dan luar sekolah; b. Pelaksanakan

pembinaan,

penggalian,

pemeliharaan,pemanfaatan

dan

perlindungan, pengembangan

kebudayaan; c. Pelaksanakan pengkajian, pendokumentasian kebudayaan; d. Pelaksanakan pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan industri budaya; e. Pelaksanakan apresiasi kebudayaan; f.

Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3

BIDANG PARIWISATA Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan

menyelenggarakan

pengelolaan

tugas

kepariwisataan.

sebagaimana

dimaksud,

Untuk Bidang

Pariwisata mempunyai fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Pariwisata; b. Pembinaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) serta sarana prasarana wisata; c. Penyelenggaran dan pembinaan pemasaran serta hubungan kepariwisataan dengan lembaga dan pasar wisata; d. Penyelenggaraan usaha pariwisata; 21


e. Pengkoordinasian

pengembangan,

pengelolaan

dan

pemberdayaan produk pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata; f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 

Kasi ODTW dan Sarana Prasarana



Kasi Promosi dan Informasi



Kasi Usaha Pariwisata

Masing-masing

seksi

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Seksi ODTW dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pariwisata dalam

melaksanakan

pengelolaan

kepariwisataan dan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pendataan dan menyiapkan bahan untuk pemetaan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;

22


b. Menyusun rencana pembinaan dan kerja sama pemberdayaan serta pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata; c. Melaksanakan

pengaturan

dan

pembinan

dalam

pengembangan klasifikasi serta pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata; d.

Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemberdayaan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;

e. Menyiapkan petunjuk teknis pengembangan obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata; f.

Melaksanakan standarisasi obyek daya tarik wisata dan sarana prasarana wisata;

g. Melaksanakan pembinaan tata lingkungan pariwisata; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi

Promosi dan Informasi mempunyai

tugas

membantu

Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan kepariwisataan

dan

untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan promosi dan informasi pariwisata; b. Melaksanakan pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan analisis pasar; c. Melaksanakan promosi dan pemasaran serta penyediaan informasi; 23


d. Melaksanakan hubungan kerja sama pariwisata dengan lembaga-lembaga pemasaran; e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian informasi dan penyususnan kalender wisata; f.

Melaksanakan pemberdayaan mandala wisata dan pusat informasi;

g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi

Usaha Pariwisata mempunyai

Bidang

Pariwisata

dalam

tugas

membantu

melaksanakan

Kepala

pengelolaan

kepariwisataan dan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan dan mengolah data usaha pariwisata dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata; b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan petunjuk teknis pembinaan usaha akomodasi, makanan dan minuman, aneka usaha pariwisata, Jasa perjalanan, jasa pramuwisata, jasa konvensi dan impresariat; c. Menyiapkan

bahan

untuk

penetapan

standarisasi

dan

klasifikasi usaha pariwisata;

24


d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata; e. Memproses ijin/rekomendasi usaha pariwisata; f.

Menyiapkan bahan untuk penyusunan kriteria tata lingkungan usaha pariwisata;

g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4

BIDANG

PENGEMBANGAN

PRODUK

BUDAYA

DAN

SUMBER DAYA MANUSIA Bidang Pengembangan Produk Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

pengelolaan

menyelenggarakan

tugas

sumber daya manusia. sebagaimana

dimaksud,

Untuk Bidang

Pengembangan Produk Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan strategis Pengembangan

Produk

dan

Sumber

Daya

bidang

Kebudayaan dan Pariwisata; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan

ketenagakerjaan

serta

pelatihan

bidang

kebudayaan dan pariwisata; c. Pelaksanaan pembinaan Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan dan pariwisata;

25


d. Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan dan pariwisata; e. Penyiapan duta wisata daerah dalam rangka tukar menukar wisata nusantara; f.

Pelaksanaan penggalangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembanguan bidang kebudayaan dan pariwisata;

g. Pengkoordinasian

pengembangan,

pengelolaan

dan

pemberdayaan produk pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : 1. Kepala Seksi Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Budaya dan Pariwisata

Seksi

Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan

pengelolaan sumber daya manusia dan

untuk

26


menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud, mempunyai

fungsi : a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan pengembangan produk budaya dan pariwisata; b. Menyiapkan pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan produk budaya dan pariwisata; c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan standarisasi dan klasifikasi produk budaya dan pariwisata; d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian pengembangan produk budaya dan pariwisata; e.

Melaksanakan pelatihan dan penerapan teknologi tepat guna pengembangan produk budaya dan pariwisata;

f.

Melaksanakan penyuluhan, penggalangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan produk budaya dan pariwisata;

g. Melaksanakan koordinasi pengembangan,pengelolaan dan pemberdayaan produk budaya dan pariwisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata; h. Menyusun petunjuk teknis standarisasi produk budaya dan pariwisata; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27


Seksi Pengembangan Produk dan Sumber Daya Manusia Budaya dan Pariwisata mempunyai Pengembangan melaksanakan

Produk

tugas

dalam

pengelolaan sumber daya manusia dan

untuk

tugas

Sumber

Daya

Kepala Bidang Manusia

menyelenggarakan

dan

membantu

sebagaimana

dimaksud, mempunyai

fungsi : a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia budaya dan pariwisata; b. Menyiapkan pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan sumber daya manusia budaya dan pariwisata; c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan standarisasi dan klasifikasi sumber daya manusia budaya dan pariwisata; d. Menginvestarisasi data potensi ketenaga kerjaan yang mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata; e. Menginvestarisasi kegiatan pelatihan dibidang kebudayaan dan pariwisata; f.

Merumuskan dan melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan produk budaya dan pariwisata;

g. Melaksanakan penyuluhan, penggalangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia budaya dan pariwisata; h. Menyusun petunjuk teknis standarisasi sumber daya manusia budaya dan pariwisata; 28


i.

Menyiapkan duta wisata daerah dalam rangka tukar menukar wisata nusantara;

j.

Melaksanakan koordinasi pengembangan,pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai satu kesatuan managemen kepariwisataan;

k. Menginventarisasi data lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata; l.

Menggalang hubungan mitra kerja antara lembaga swadaya masyarakat, media massa bidang pariwisata sebagai salah satu unsur pelaksana progam budaya dan pariwisata inti rakyat;

m. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengembangan produk dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun

2008

tentang

merupakan perangkat

Pembentukan Dinas daerah

sebagai

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Daerah,

Disbudpar

unsur

pelaksana

dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun

susunan

oragnisasi Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata terdiri dari :

29


1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris, tediri dari :

3.

4.

5.

6.



Kasubbag Umum;



Kasubbag Keuanagan;



Kasubbag Program;

Kabid Kebudayaan, terdiri dari : 

Kasi Museum Sejarah dan Kepurbakalaan



Kasi Kesenian Tradisi dan Nilai Budaya

Kabid Pariwisata, terdiri dari : 

Kasi ODTW dan Sarana Prasarana



Kasi Promosi dan Informasi



Kasi Usaha Pariwisata

Kabid Pengembangan Produk dan SDM : 

Kasi Pengembangan Produk Budaya dan Pariwisata



Kasi Pengembangan SDM Budaya dan Pariwisata

Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

UPT Obyek Wisata

30


Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, disajikan dalam Gambar 2.1.

31


KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG KEBUDAYAAN

BIDANG PARIWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK BUDAYA & SUMBER DAYA MANUSIA

SEKSI KESENIAN, TRADISI & NILAI BUDAYA

SEKSI OBYEK DAYA TARIK WISATA DAN SARANA PRASARANA WISATA

SEKSI MUSEUM, SEJARAH & KEPURBAKALAAN

SEKSI PROMOSI & INFORMASI

UPT. OBYEK WISATA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK BUDAYA & PARIWISATA

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BUDAYA & PARIWISATA

SEKSI USAHA PARIWISATA

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan

32


2.2

SUMBER DAYA PADA DISBUDPAR 2.2.1 Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Disbudpar Kabupaten Lamongan

sebanyak 54 orang yang terdiri dari PNS, CPNS,

Tenaga honorer dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Pegawai

Jumlah

%

(Orang)

1

PNS

47

87,04

2

CPNS

-

-

3

Kontrak / Honorer

6

11,11

4

Petugas

1

1,85

54

100,00

Keamanan JUMLAH

Tabel II.a JUMLAH PEGAWAI DISBUDPAR KAB. LAMONGAN

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Disbudpar masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 47 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai

dengan

Perda

nomor

07

tahun

2008

tentang

Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Disbudpar terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 14 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini : 33


No.

Jabatan / Staf

Jumlah

%

(Orang)

1

Eselon II

1

2,13

2

Eselon III

4

8,51

3

Eselon IV

9

19,15

4

Fungsional

-

-

5

Staf JUMLAH

33

70,21

47

100,00

Tabel II.b Jumlah pegawai Disbudpar yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2010

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan / Pangkat Dari 47 jumlah Pegawai yang ada di Disbudpar terdapat 42,55 % pegawai yang berstatus golongan II, 42,55 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak

6,38

%.

Namun

masih

berstatus golongan I yaitu

ada

pegawai

yang

8,51 %. Selengkapnya

dapat dilihat tabel berikut : Jumlah No.

Golongan

% (Orang)

1

IV

3

6,38

2

III

20

42,55

3

II

20

42,55

4

I

4

8,51

JUMLAH

47

100,00

Tabel II.c Jumlah Pegawai Disbudpar berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2010

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 34


Apabilan dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Disbudpar yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 42,55%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 2,13%. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Jumlah No.

Golongan

% (Orang)

1

Strata-2 (S2)

5

10,64

2

Strata-1 (S1)

15

31,91

3

Sarjana Muda / D3 /

3

6,38

D2 4

SLTA / SMK

20

42,55

5

SLTP

3

6,38

6

SD

1

2,13

47

100,00

JUMLAH

2.3

KONDISI UMUM ANGGARAN Anggaran Belanja Daerah Disbudpar Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 Anggaran

telah

ditetapkan

Pendapatan

dan

dalam Belanja

Peraturan Daerah

Daerah

tentang

(APBD) Kabupaten

Lamongan, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2.4

KONDISI UMUM SARANA DAN PRASARANA KERJA Jumlah dan jenis sarana perkantoran berupa peralatan dan mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 35


Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Disbudpar Tahun 2010 NO

URAIAN

JUMLAH

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mesin ketik AC Almari arsip Felling kabinet Meja kerja eselon II Meja kerja eselon II Meja kerja eselon IV Meja kerja staff Meja kerja rapat Kursi kerja eselon II Kursi kerja eselon III Kursi kerja eselon IV Kursi kerja staff Kursi rapat Komputer Printer Sofa

KONDISI BAIK

RUSAK

3

4

5

2 3 5 5 1 4 12 40 4 1 4 12 40 40 4 3 1

2 3 5 5 1 4 12 40 4 1 4 12 40 40 4 3 1

1 -

KET. 6

Sedangkan Jumlah dan jenis sarana gedung dan bangunan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3 Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan Disbudpar Tahun 2010 No. 1

Sarana dan

Volume /

Pengguanaa

Kesesuaian

Prasarana

Luas

n

Kebutuhan

2

3

4

5 36


420 m2 1. 2.

Kantor Disbudpar Komplek Makam

51.605 m2

Sunan Drajat 3.

Waduk Gondang

Kantor Induk

Telah sesuai dengan kapasitas

Museum dan


Makam 40.000 m2


Museum dan Makam

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia secara umun telah sesuai dengan kebutuhan namun perlu dilengkapi secara bertahap sesuai perkembangan inovasi baru selaras dengan perkembangan teknologi dan permintaan stakeholders.

Untuk Jumlah dan jenis Prasarana perkantoran berupa peralatan dan mesin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010 dapat dilihat Tabel dibawah ini :

Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran Disbudpar Tahun 2010

NO

1. 2. 3.

URAIAN

Mobil Dinas Sepeda Motor Sepeda Motor Roda 3

JUMLAH

3 8 2

KONDISI BAIK

RUSAK

3 8 2

-

KET.

37


2.5

KINERJA PELAYAAN DISBUDPAR Indikator Kinerja pelayanan Disbudpar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Faktor Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Fokus Layanan Urusan Wajib, dan Fokus Layanan Urusan Pilihan yang didalamnya berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Hal ini dapat dilihat pada table 2.4.1. Dari

tabel 2.4.1 diatas

dapat

dilihat

bahwa pencapaian

kinerja

pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan. Hasil seperti ini dapat dicapai berkat kerja keras dan soliditas seluruh personil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Disamping itu, hasil ini juga dicapai berkat adanya taat azas terhadap pencapaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran. Hal yang paling menonjol dari pencapaian kinerja ini adalah dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lamongan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan

kunjungan wisatawan ini

antara

lain meningkatnya

kegiatan promosi serta inovasi kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan pariwisata

dan

Parwisata,

semakin sinerginya pelaku

dengan

pemerintah

daerah dalam

peningkatan

pelayanan

kepada wisatawan

hal

usaha

promosi serta

serta

semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di

lingkungan

sekitarnya sehingga semakin menumbuhkan sikap di

kalangan masyarakat 38


untuk berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Disbudpar dapat dilihat pada tabel 2.4.2 Dari tabel 2.4.2. diatas dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dengan realisasi anggaran berjalan dengan baik. Anggaran dapat diserap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalan rencana kerja dinas.

Bahkan

secara

umum

biasa dilakukan

efisiensi

anggaran

dimana sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah. 2.6

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DISBUDPAR Disbudpar

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya

di bidang

pariwisata tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahanpermasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan

dan

peluang

dalam rangka

meningkatkan

dan

mengembangkan pelayanan pada Disbudpar Kabupaten Lamongan . Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strength)

39


1). Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundang-undangan maupun peraturan daerah; 2). Tersedianya

sumber

daya

manusia

aparatur

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata yang cukup memadai; 3). Tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja; 4). Terjalinnya hubungan kerja yang baik

dengan stakeholder

kepariwisataan dan kebudayaan; 5). Tersedianya

jaringan

internet

untuk

keperluan

akses

informasi; 6). Tidak

ada

biaya

dalam

melakukan

pelayanan

kepada

arah

kebijakan

pariwisata

daerah

masyarakat;

b. Kelemahan (Weakness) 1). Belum

tersedianya

(Riparda); 2). Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan; 3). Belum memiliki bank data kepariwisataan dan kebudayaan yang lengkap;

40


4). Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan; 5). Lemahnya

koordinasi

lintas

sektoral

(antar OPD)

dalam

mendukung pembangunan pariwisata; 6). Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan ;

2. Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunity) 1). Pemandangan alam dan semilir angin khas pantai; 2).

Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Lamongan cukup besar;

3). Posisi

geografis

Kabupaten

Lamongan

yang strategis,

berdekatandengan Surabaya dan Bandara Internasional Juanda serta berada pada jalur lintasan antar kota di Jawa Timur; 4). Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung; 5). Kondisi keamanan di Kabupaten Lamongan cukup menunjang; 6). Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya; 7). Tersedianya fasitilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll); 8). Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;

41


b. Ancaman (Threat) 1). Perkembangan

pariwisata

di

daerah

lain

yang

cukup

berkembang pesat; 2). Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai; 3). Masih

rendahnya

tingkat

kesadaran

masyarakat

untuk

memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan; 4). Keberadaan

PKL

yang

tidak

tertata

yang

menimbulkan

kesan kumuh; 5). Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata; 6). Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai.

42


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi masalah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terbagi dari tiga bidang yaitu Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, serta Bidang Pengembangan Produk dan SDM sebagai berikut : a.

Bidang Kebudayaan Secara umum, hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kesenian, kebudayaan adalah : a.Daya minat untuk mendalami dan mengapresiasi seni dan budaya masih rendah khususnya terhadap seni dan budaya tradisional ; b.Kwalitas maupun kwantitas guru, pelatih, seniman,kreator dibidang seni masih sangat kurang (sanggar terbatas) ; c.Institusi fungsional Seni Budaya kurang berperan aktif mengembangkan seni dan budaya ; 43


d.Ketersediaan tenaga ahli dibidang arkeologi yang menagani benda-benda purbakala belum ada. o

Bidang Pariwisata Secara umum, hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata adalah :  Rendahnya

kesadaran

masyarakat

akan

respon

wisata

sehingga aksebilitas wisata sangat terlambat;  Sarana Prasarana serta wahana sajian pada obyek wisata khususnya Obyek Wisata Waduk Gondang maupun Wisata Sunan Drajat masih sangat terbatas (belum memenuhi kebutuhan konsumen wisata);  Keterbatasan pengembangan

anggaran pariwisata

sehingga sehingga

menyulitkan

inovasi

intensifikasi

wahana

sajian diobyek-obyek wisata tidak dapat dilakukan o

Bidang Pengembangan Produk dan SDM  Minimnya kegiatan pelatihan-pelatihan bagi kelompok usaha produktif (PKL) di kawasan daya tarik wisata, pengusaha rumah

makan

dan

organisasi

kesenian

di

Kabupaten

Lamongan.

3.1.

TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 VISI

44


Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian,cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Dalam hal ini visi Kabupaten Lamongan adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing.” Dari visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud bahwa pada nantinya jauh kedepan Kabupaten Lamongan dapat berkarya dengan konsisten, dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dapat diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh Komponen Stakeholder’s.

3.2.2

MISI DAN TUJUAN PROGRAM Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang

sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan prosesproses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

45


Dari penjabaran diatas mengenai pengertian misi, maka dapat dijabarkan misi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas); 2. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, prodiktifitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam; 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance) menuju pemerintahan yang bersih (Clean Goverment); 4. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram tertib danaman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal & kesetaraan gender.

Dalam mewujudkan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, dalam hal ini SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan ikut berperan aktif dalam mewujudkannya. Untuk merealisasikan Visi, misi, dan tujuan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan terhadap 2 (dua) Misi yaitu Misi 2 dan Misi 4, sebagaimana berikut : Dalam Misi peningkatan

infestasi,

2 ” Memacu pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas

sektor-sektor

andalan,

dan

pendayagunaan sumber daya alam.” ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan yaitu Meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Dalam Misi 4 ” Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai 46


budaya lokal, dan kesetaraan gender” ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan yaitu Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah.

3.3.

TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-

2015 Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI no 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015 serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

Kementerian/Lembaga

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam

kaitan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar) telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010 " 2014 (Renstra Kembudpar 2010 " 2014) yang memuat visi, misi, nilai-nilai, penilaian dan 47


kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya manyangkut program dan kegiatan untuk mencapai

target

dan

sasaran

pembangunan

kebudayaan

dan

kepariwisataan nasional. Dalam perjalanan waktu, Renstra tersebut mengalami revisi atau penyempurnaan. Review Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat

indikator

kinerja

untuk

mengukur

tingkat

keberhasilan

pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan berpedoman dengan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata

dapat

menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

3.4.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan maka isu-isu strategis dapat disampaikan sebagai berikut :

1.

Isu Startegis Bidang Kebudayaan 48


a.

Daya minat untuk mendalami dan mengekpresikan seni

dan budaya masih rendah ; b.

Masih terbatasnya jumlah guru, pelatih, seniman dan

kreator dibidang seni ; c.

Kurang terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilindungi ; d.

Tidak adanya tenaga ahli dibidang arkeologi yang

menangani benda cagar budaya ; e.

Kurang

perhatiannya

pemerintah

dalam

mengembangkan seni budaya akibat dari minimnya alokasi dana.

2.

3.

Isu Startegis Bidang Pariwisata a.

Sarana dan prasarana di obyek wisata sangat terbatas

b.

Akses jalan menuju lokasi obyek wisata kurang memadai

c.

Kurang adanya kesadaran ijin-ijin usaha pariwisata

Isu Startegis Bidang Pengembangan Produk dan SDM Sejalan dengan membangun Lamongan ke depan lebih baik dan maju khususnya pada di bidang Pengembangan Produk dan SDM dapat dituangkan isu-isu sebagai berikut :

49


a. Minimnya SDM dan tingkat kesejahteraan bagi kelompok usaha produktif (PKL) di kawasan daya tarik wisata di Kabupaten Lamongan b. Minimnya SDM dan tingkat kemahiran bagi para pelatih tari tradisional dan modern dilingkungan lembaga SD, SLTP dalam rangka pengambangan dan pelestarian budaya khususnya seni tari tradisional di kabupaten Lamongan. c.

Minimnya SDM dan profesionalisme bagi kelompok / organisasi kesenian di Kabupaten Lamongan.

d. Minimnya SDM dan kualitas produk bagi pengola rumah makan / restoran dalam mendukung kuliner pariwisata di Kabupaten Lamongan

50


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

adalah

institusi

teknis

yang

bertanggung jawab dalam hal kebudayaan dan pariwisata yang barada dalam lingkup Kabupaten Lamongan, sehingga harus dapat meningkatkan apresiasi seni dan budaya serta meningkatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten

Lamongan,

maka

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

menetapkan Visi : “ Terwujudnya Pembangunan Seni Budaya dan Pariwisata Yang

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

51


1. Dinamis, kegiatan pariwisata yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha; 2. Strategis,

proses

yang

dilakukan

suatu

organisasi

untuk

menentukan strategi atau arahan untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan; 3. Berdaya

saing,

memiliki

keunggulan

komparatif

maupun

kompetitif dengan daerah tujuan wisata lainnya; 4. Berwawasan Lingkungan,

merupakan salah satu kegiatan

pariwisata yang mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 dan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sebagai berikut: Misi Pertama : Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah

52


Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lamongan serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kesejarahan Kabupaten Lamongan.

Misi Kedua : Mengembangkan

potensi

kepariwisataan Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas produk pariwisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas masyarakat serta peningkatan usaha pemasaran pariwisata yang meliputi analisa pasar, penetapan strategi, promosi dan kerjasama dengan pihak lain.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

53


Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan

Strategis

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan

strategi,

kebijakan,

program,

dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Lamongan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja

sehingga

merupakan

alat pemicu bagi organisasi terhadap

sesuatu yang harus dicapai.

54


Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

MISI SATU :

Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah

Tujuan 1.

:

Mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah

Sasaran

:

1. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

MISI DUA : Tujuan

Mengembangkan potensi kepariwisataan

:

1. Meningkatkan kualitas produk dan usaha pariwisata serta sumber daya kepariwisataan Sasaran

:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata

55


4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis melalui tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Strategi kebijakan yang ingin diterapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010 - 2015 yaitu :

1.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran meningkatkan apresiasi seni dan budaya tradisional, maka strategi yang ditempuh adalah peningkatan mutu seni dan budaya (pembinaan, diklat, memberikan penghargaan, memberikan fasilitas penunjang), memberdayakan 56


kelompok seni dan budaya, serta megirimkan pada even-even kesenian daerah (baik ditingkat lokal regional maupun nasional) ; 2.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata yang memadai, maka strategi yang ditempuh adalah pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dan promosi obyek wisata serta peningkatan daya tarik wisata dengan peningkatan mutu pelayanan yang baik ;

3.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kebudayaan dan pariwisata, maka strategi yang ditempuh adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan terhadap pelaku budaya dan pariwisata.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka operasionalnya harus dituangkan 57


dalam program dan kegiatan indikatif yang mencukupi ketersediaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun yang dimaksud progam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan dinas. Kegiatan merupakan panjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi dengan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan indikator kinerja alat ukur spesifik baik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan proses, keluaran, hasil, manfaat, ataupun dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (kegiatan). Hubungan antara program dan kegiatan tersebut terinci berdasarkan kelompok sasaran disajikan sebagaimana berikut ini :

58


Misi Pertama : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbalaka, museum & peninggalan bawah air. b. Pemeliharaan Berkala Tempat-Tempat Bersejarah c. Pengiriman Tim Pameran Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah b. Fasilitasi Penyelengaraan Festival Daerah c. Pengiriman Duta Seni dan Budaya TMII d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan e. Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen/Kolaborasi Seni) dalam rangka Hari Jadi Lamongan (HJL) f.

Pawai/Kirab Pataka Lambang Daerah dan Etalase Budaya Daerah dalam rangka HJL

g. Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Misi Kedua : 1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Analisis Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata 59


b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri d.

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata e. Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata

(Pendataan Usaha Pariwisata di

Kabupaten Lamongan) f.

2.

Pembuatan Buku Profil Pariwisata Kabupaten Lamongan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan b. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata c. Pengembangan destinasi pariwisata (baliho)

3.

Program Pengembangan Kemitraan a. Pelatihan Pelatih Tari Tradisional dan Modern b. Pembinaan Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata c. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Duta Wisata Yak dan Yuk Kabupaten Lamongan d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

60


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsinya, Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lamongan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : No

Indikator

Kondisi Kinerja pada

Kondisi Kinerja pada awal

akhir periode RPJMD

Terget Capaian Setiap Tahun

periode RPJMD

Tahun

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5 61


0 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Penyelenggara an festival seni dan budaya

3 kali

3 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

2

Sarana penyelenggara an seni dan budaya

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

25,26 %

31,58%

37,89%

44,21%

50,53%

56,84%

56,84%

4

Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan

17,02 %

22,34%

29,26%

37,23%

46,28%

55,85%

55,85%

5

Kunjungan wisata

1.989.0 00 orang

1.996.80 0 orang

2.006.40 0 orang

2.016.90 0 orang

2.027.90 0 orang

2.039.00 0 orang

2.039.00 0 orang

Tabel Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun

2010-2015

merupakan

dokumen

perencanaan periode

5

(lima) 62


tahunan

yang

memuat

visi,

misi,

tujuan, sasaran,

strategi,

kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.


EKO PRIYONO, SH, MM NIP.19590130 198603 1 010

63

RENCANA STRATEGI S (RENSTRA) PENYESUAIAN TAHUN

Recommend Documents