RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jl. Lapangan Banteng No. 2-4 Jakarta Pusat

Renstra 2015-2019 Deputi VI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, yang juga merupakan rencana kegiatan lima tahun ke depan dari Agenda Prioritas Nawacita bidang ekonomi. Dalam tahap implementasi rencana strategis Kedeputian, tentu akan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan yang kita inginkan, namun hendaknya kita tetap berupaya agar tata kelola tetap terjaga dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai agar dapat memastikan kemandirian ekonomi yang lebih baik. Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya Renstra ini dapat memudahkan kegiatan Kedeputian dalam mengantarkan percepatan pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

Jakarta,

Desember 2015

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

Luky Eko Wuryanto

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 1.1

Kondisi Umum ......................................................................................................... 1 1.1.1

Hasil Yang Telah Dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Pada Periode 2009 - 2014 ............................ 2

1.2

Potensi Dan Permasalahan ..................................................................................... 9 1.2.1

Potensi ....................................................................................................... 12

1.2.2

Permasalahan ............................................................................................ 15

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA .................................................. 19 2.1

Visi ........................................................................................................................ 19

2.2

Misi ........................................................................................................................ 20

2.3

Tujuan ................................................................................................................... 21

2.4

Sasaran strategis ................................................................................................... 22

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................................................................. 24 3.1

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ...... 24

3.2

Arah Kebijakan Dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah ........................................................................................ 25

3.3

Kerangka Regulasi ................................................................................................ 34

3.4

Kerangka Kelembagaan ........................................................................................ 34

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................ 37 4.1

Target Kinerja ........................................................................................................ 37

4.2

Kerangka Pendanaan ............................................................................................ 37

BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 39


ii

Renstra 2015-2019 Deputi VI LAMPIRAN LAMPIRAN I

Manual Kinerja Yang Akan Dicapai Oleh Deputi Koordinasi Bidang Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

LAMPIRAN II

Manual Kinerja Yang Akan Dicapai Oleh Masing-Masing Asisten Deputi Di Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah


iii


DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi .......................................... 7

Tabel 2.

Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019................................................ 10

Tabel 3.

Kebutuhan Investasi per Sektor Infrastruktur Tahun 2015 – 2019 ................... 11

Tabel 4.

Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2015 – 2019.......................................... 22

Tabel 5.

Kinerja, Indikator, dan Target Yang Akan Dicapai Oleh Asisten Deputi di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah .................................................................................. 27


iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lansekap Ekonomi Indonesia ........................................................................... 1


v


BAB I : PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum Kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah selama lima tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran infrastruktur dan pengembangan wilayah sangat penting dan saling terkait dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena infrastruktur yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah akan memberikan daya angkat dan daya dorong bagi peningkatan daya saing sosial dan ekonomi.

Gambar 1. Lansekap Ekonomi Indonesia Lansekap Ekonomi Indonesia yang tersentralisasi di Pulau Jawa mengancam daya saing, efisiensi, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi nasional, sehingga perlu adanya pusat-pusat perekonomian baru yang dapat berfungsi menjadi alternatif orientasi aktivitas koleksi dan distribusi ekonomi regional dan nasional, terutama di luar Pulau Jawa. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1


Untuk berkurangnya

mewujudkan

percepatan

disparitas

pembangunan

pembangunan antar

infrastruktur

wilayah,

maka

serta

prioritas

pembangunan ke depan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumbersumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya. Kemajuan keberhasilan pembangunan infrastruktur menjadi ukuran daya saing suatu negara. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report 2010-2014, diketahui bahwa indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2013–2014 mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan, yaitu urutan ke-82 dari 148 negara. Sementara pada tahun 2010–2011 berada pada peringkat 90 dari 139 negara. Peningkatan kapasitas ketersediaan infrastruktur yang handal dan berkualitas menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan infrastruktur ini tercermin dari tingginya target yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hasil yang Telah Dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Periode 2009-2014 Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi infrastruktur sumber daya air, telematika dan utilitas, sistem transportasi multimoda, penataan ruang dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2


kawasan

strategis

ekonomi,

perumahan,

pertanahan,

dan

pembiayaan

infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan

bidang infrastruktur

sumber daya

air

diarahkan untuk

mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk eksisting. Untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun 2010-2014 telah dihasilkan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga yaitu antara lain : PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa, PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan. Selain peraturan perundang-undangan, koordinasi dalam pembangunan bidang infrastruktur sumber daya air juga telah mendorong dibangunnya 28 waduk dan 7 di antaranya telah selesai. Pencapaian ini telah menambah jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 211 buah. Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah. Selain itu juga telah dilakukan upaya rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan dilakukan terhadap 1.207 waduk/embung/situ/bangunan

penampung

air

lainnya,

serta

konservasi

terhadap kawasan sumber air di 36 kawasan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi 12,61 milyar m³, serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 ha. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

3


Terkait penanganan banjir dan rob di wilayah ibukota Negara, telah disusun Dokumen Master Plan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/ Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDG’s, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87%, untuk itu pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 m³/detik, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 m³/detik. Selain itu, pada periode 2010- 2014 juga telah dilakukan rehabilitasi prasarana air baku dengan kapasitas sebanyak 34,12 m³/detik serta operasi dan pemeliharaan untuk 47,47 m³/detik. Namun demikian, kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 m³/detik sehingga terdapat idle

capacity sebanyak 6,41 m³/detik. Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi khususnya dalam mendukung pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi. Upaya pembangunan jaringan irigasi permukaan telah dilakukan seluas 429.739 ha, jaringan irigasi rawa seluas 202.386 ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 ha. Selain itu juga dengan upaya rehabilitasi irigasi permukaan seluas 2.021.439 ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 42.131 ha. Sedangkan melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan seluas 2.479.412,37 ha, jaringan irigasi rawa seluas 1.275.352 ha, dan JIAT seluas 43.840 ha. Kondisi jaringan permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46% dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54%. Pada bidang telematika telah dihasilkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, yang menjadi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4


panduan bagi semua pemangku kepentingan di sektor telematika yang meliputi empat pilar utama, yaitu Aspek Regulasi, Legislasi dan Kelembagaan, Aspek Pendanaan, Aspek Prasarana dan Keamanan, serta Aspek Adopsi dan Utilisasi Kreatif. Pemerataan akses telekomunikasi juga semakin membaik ditunjukkan dengan meningkatnya daerah yang terakses layanan telekomunikasi seperti desa dering sebanyak 33.185 desa, desa pintar atau desa punya internet berjumlah 1.330 desa. Program Palapa Ring telah mencapai 31 provinsi, hanya tersisa 3 provinsi yang belum tergelar tulang punggung kabel serat optik yaitu Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat. Program tersebut diharapkan selesai pada tahun 2017. Pada bulan Mei 2015, telah diresmikan Sulawesi-Papua Cable

System, dengan harapan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diwujudkan melalui pemerataan informasi dan komunikasi di seluruh pelosok yang terbentang dari barat hingga ke timur. Sementara pada bidang utilitas telah dihasilkan kajian untuk percepatan implementasi Kebijakan Sanitary Landfill, penetapan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta penetapan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pada bidang transportasi, untuk penguatan sistem konektivitas dan logistik di luar Jawa, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Beberapa contoh infrastruktur yang telah dan sedang dibangun antara lain: Jalan Tol Trans Sumatera; Bandara Internasional Kualanamu; Jalur Rel Ganda (Double Track) Medan–Bandara Kualanamu; Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung; Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan; Pelabuhan Tanjung Sauh Batam; Jalur Kereta Api Batubara dan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan; Jembatan Laut Penyeberangan Merak–Bakauheuni; Jalan Trans Kalimantan; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

5


Pelabuhan Internasional Maloy, Kalimantan Timur; Bandara Internasional Sepinggan; 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur; Pelabuhan Makassar New Port; Jalan By Pass Palu-Parigi; Pelabuhan Hub International Bitung; Jalan Tol Manado-Bitung; Jalan KA Makassar–Parepare; Bandara International Lombok (BIL); Coastal Shipping Lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara; Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali; Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan P4B) dan Trans Maluku; Pelabuhan Sorong di Seget; serta beberapa pelabuhan dan bandara di Papua dan Kepulauan Maluku. Indikator infrastruktur untuk masing-masing bidang transportasi yang dibangun menunjukkan peningkatan yang signifikan, antara lain untuk kualitas jalan meningkat menjadi peringkat 78 dari 148 negara pada tahun 2013-2014 dari sebelumnya peringkat 84 dari 139 negara (tahun 2010-2011). Untuk kualitas infrastruktur Kereta Api pada tahun 2013-2014 naik menjadi peringkat 44 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 56 dari 139 negara di tahun 2010-2011). Kualitas infrastruktur pelabuhan naik pada tahun 2013-2014 menjadi peringkat 89 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 96 dari 139 negara di tahun 20102011). Kualitas infrastruktur transportasi udara pada tahun 2013-2014 naik menjadi peringkat 68 dari 148 negara (sebelumnya peringkat 69 dari 139 negara di tahun 2010-2011).


6


Tabel 1.

Daya Saing Global Pada Infrastruktur Transportasi

2010 – 2011

Indikator

2011-2012

Peringkat

Infrastruktu

Nilai

r

/ 139

2012-2013

Peringkat Nilai

negara

/ 142

2013-2014

Peringkat Nilai

negara

/ 144

Peringkat Nilai

negara

/ 148 negara

Kualitas Infrastruktur

NA

90

3,9

82

3,7

92

4,0

82

NA

84

3,5

83

3,4

90

3,7

78

NA

56

3,1

52

3,2

51

3,5

44

NA

96

3,6

103

3,6

104

3,9

89

NA

69

4,4

80

4,2

89

4,5

68

Keseluruhan Kualitas Jalan Kualitas Infrastruktur Kereta Api Kualitas Infrastruktur Pelabuhan Kualitas Infrastruktur Transportasi Udara

Sumber: The Global Competitiveness Report, WEF 2010 – 2014

Koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan pada bidang penataan ruang adalah percepatan penyelesaian RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten dengan diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Hingga saat ini telah ditetapkan sejumlah 27 Perda RTRW Provinsi (79.41%), 327 Perda RTRW Kabupaten (82.16%), dan 82 Perda RTRW

Kota

(88.17%).

Sedangkan

untuk

Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

Pulau/Kepulauan telah ditetapkan 4 Perpres dan untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah ditetapkan 7 Perpres dari 76 KSN yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang


7


Wilayah. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdampak pada berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditetapkan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di luar Pulau Jawa. KEK yang telah ditetapkan ada di 7 lokasi yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api, KEK Mandalika, dan KEK Morotai. Di bidang perumahan, hasil yang telah dicapai antara lain telah dilaksanakannya koordinasi kebijakan dan strategi pembangunan perumahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, koordinasi terkait Pembiayaan Perumahan/FLPP untuk meningkatkan akses sumber pembiayaan melalui Bank Pelaksana, koordinasi Pengembangan Kawasan Permukiman, melaksanakan program Small Town

Development untuk mengantisipasi disparitas antar wilayah khususnya antara kota besar dan kota kecil/sedang, dan koordinasi peningkatan pembiayaan perumahan

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

(MBR)

melalui

inisiasi

pembentukan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Hasil yang telah dicapai pada bidang pertanahan antara lain adanya jaminan kemudahan penyelesaian ketersediaan lahan dan kepastian waktu yang diperlukan untuk pengadaannya dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Di samping itu juga telah dilakukan sinkronisasi dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah skala kecil dari 1 ha menjadi 5 ha, dan Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 terkait masa transisi.


8


Di bidang Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), hasil yang dicapai antara lain perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dengan ditetapkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2010, Perpres Nomor 56 Tahun 2011, Perpres Nomor 66 Tahun 2013, dan pada tahun 2014 sedang dilakukan pembahasan Perpres pengganti. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi tentang permasalahan Kerjasama Pemerintah-Swasta di bidang infrastruktur seperti Central Java Coal Fired Power Plant 2x1.000 MW (PLTU Batang), Kereta Api Bandara Soekarno Hatta, Proyek SPAM Umbulan, SPAM Lampung, dan SPAM Semarang Barat. Hasil kebutuhan

penting

lainnya

infrastruktur

guna

adalah

mendukung

Masterplan

percepatan

Percepatan

pemenuhan

dan

Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada tahun 2011 yang telah dapat merealisasikan proyek sebesar Rp838,9 triliun, baik untuk sektor infrastruktur maupun riil yang tersebar di seluruh koridor ekonomi, yaitu koridor Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. Selain itu, ada pula upaya untuk merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Komite ini diharapkan ke depan akan mampu menjadi delivery unit di bidang infrastruktur yang akan terlibat sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas. 1.2.

Potensi dan Permasalahan Potensi

dan

permasalahan

bidang

percepatan

infrastruktur

dan

pengembangan wilayah digali berdasarkan tantangan yang ada pada tahun 2015-2019. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, target outcome pembangunan infrastruktur yang hendak dicapai di tahun 2019 antara lain pemenuhan akses air Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

9


minum layak 100%, akses sanitasi layak 100%, kawasan kumuh perkotaan 0 ha, kemantapan jalan nasional 98%, pengembangan 450 pelabuhan dan 252 bandara, pangsa angkutan umum 32%, kabupaten/kota yang dijangkau pitalebar 100%, kapasitas air baku 118,6 m3/detik dan pembangunan 49 waduk dengan rincian secara lengkap sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.

Target Pembangunan Infrastruktur 2015-2019 INDIKATOR



Kawasan permukiman kumuh perkotaan



Akses Air Minum Layak



Akses Sanitasi Layak



BASELINE

SASARAN

2014

2019

38.431 Ha

0 ha

70 %

100%

60,9 %

100%

Kondisi mantap jalan nasional

94 %

98%



Pengembangan jalan nasional

38.570 km

45.592 km



Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun)

1.028 km

2.650 km



Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun)

260 km

1.000 km



Panjang jalur kereta api

5.434 km

8.692 km



Pengembangan pelabuhan

278

450



Jumlah bandara

237

252



Kab/Kota yang dijangkau Broadband

82%

100%



Jumlah Dermaga Penyebrangan

210

270



Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan

23%

32%



Kapasitas Air Baku Nasional

41,44 m /detik

118,6 m /detik



Jumlah Waduk

21 waduk

49 waduk

3

3

Sumber : RPJMN 2015-2019

Dari

sisi

pembiayaan,

kebutuhan

anggaran

untuk

pembangunan

infrastruktur Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan membutuhkan Rp4.796 triliun untuk pembangunan infrastruktur dengan alokasi pembiayaan bersumber dari APBN sebesar 29,88%, APBD sebesar 11,37%, BUMN sebesar


10


22,23%, dan sisanya oleh swasta sebesar 36,52% sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di bawah ini. Tabel 3.

Kebutuhan Investasi per Sektor Infrastruktur Tahun 2015 – 2019 APBN

APBD

BUMN

PPP

Total

Jalan

268

200

65

200

733

Kereta Api

93

0

11

122

226

Tranportasi Laut

260

0

238

93

591

Tranportasi Udara

64

5

50

25

144

Tranportasi Sungai dan Ferri

37

0

10

0

47

Tranportasi Perkotaan

61

15

5

5

86

Listrik

120

0

445

435

1000

Minyak dan gas

4.3

0

152

352

507

Teknologi Informasi dan

15

15

27

223

280

Sumber Daya Air

196

68

7

180

451

Air Minum dan Sanitasi

131

198

44

30

403

Perumahan

184

44

13

87

328

Total Funding needs

1.433.3

545

1.067

1.752

4.796

Allocation Percentage

29,88%

11,37%

22.23%

36.52%

100%

Komunikasi (ICT)

Sumber: RPJMN 2015-2019

Dengan memperhatikan tantangan yang ada sebagaimana tersebut di atas, serta untuk mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 maka peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah melakukan koordinasi

dan

sinkronisasi

percepatan

pelaksanaan

kebijakan

bidang

infrastruktur yang menjadi prioritas, agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.


11


1.2.1. Potensi Beberapa

potensi

yang

menjadi

pendorong

untuk

mempercepat

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain: a. Tersedianya Regulasi Pendukung Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Adanya peraturan perundang-undangan dan turunannya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Beberapa regulasi yang menjadi potensi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang memberikan potensi peningkatan efektivitas kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi payung dalam pelaksanaan kegiatan keairan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar pengaturan di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembentukan bank sampah, Perpres Nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang memberikan acuan dalam pengembangan telematika ke depan sehingga membantu percepatan pembangunan

ekonomi

melalui

perluasan

jenis

lapangan

pekerjaan,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan

Presiden

Nomor

100

Tahun

2014

tentang

Percepatan

Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

12


b. Tersedianya Sumber Daya Eksisting yang Mendukung Pengembangan Infrastruktur ke Depan Dari sisi sumber daya, pada periode bulan basah dan bulan kering Indonesia secara umum memiliki kecukupan air. Potensi tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Indonesia memiliki waduk dan irigasi eksisting yang masih berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. Selain itu dalam bidang telematika, adanya Sulawesi

Maluku Papua Cable System dapat menjadi potensi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur dan tingkat adopsi serta penetrasi penggunaan internet dan telepon seluler. c.

Tersedianya Alternatif-alternatif Pembiayaan di Luar Sumber Dana APBN/APBD Adanya alternatif pembiayaan investasi yang berasal dari perbankan, CSR, lembaga keuangan bank/non-bank, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peran serta masyarakat, dan alternatif skema pembiayaan investasi/skema creative financing lainnya merupakan potensi sumber dana yang dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam pengembangan infrastruktur. Selain itu keringanan sistem pembiayaan perumahan melalui subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, dan bantuan stimulan, menjadikan keunggulan untuk mendorong pencapaian target infrastruktur di Indonesia.

d. Adanya Penggabungan Beberapa Kementerian/Lembaga yang Memiliki Tugas dan Fungsi yang Sama Penggabungan beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sama berpotensi terhadap efektivitas koordinasi dan sinkronisasi ke depan dalam hal pencapaian target RPJMN 2015-2019. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

13


Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang solid akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang menjadi prioritas. e. Kemampuan BUMN yang Semakin Membaik Keberadaan BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Keterlibatan BUMN yang didukung dengan kapasitas dan kemampuan yang semakin baik ke depan akan menjadi daya ungkit dalam percepatan pembangunan Indonesia, mengingat bahwa BUMN yang didirikan oleh pemerintah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) melakukan

peran

dalam

kegiatan

usaha

hampir

di

seluruh

sektor

perekonomian, yaitu mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya akan semakin berperan untuk meningkatkan

kesejahteraan

mengendalikan

sektor-sektor

dan

kemakmuran

yang

strategis

rakyat, dan

serta yang

untuk kurang

menguntungkan. f. Tersedianya Berbagai Inovasi Teknologi Infrastruktur yang Dikuasai Tenaga Ahli Lokal Inovasi teknologi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan. Adanya berbagai terobosan inovasi di berbagai bidang misalnya keairan, jalan, dan jembatan serta permukiman berwawasan ramah lingkungan

dan

mendukung berkelanjutan.

mengedepankan

percepatan

nilai

pembangunan

sosial yang

menjadi

potensi

yang

efektif,

efisien,

dan

Secara kompetensi, kemampuan tenaga ahli lokal yang

menguasai teknologi juga menjadi kekuatan yang tidak diragukan lagi. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

14


Sebagai contoh, penanganan jembatan dan pembangunan rumah tahan gempa yang ditangani secara komprehensif oleh para ahli lokal telah memberikan solusi rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang. 1.2.2. Permasalahan Dalam tahapan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur, selain potensi yang menjadi pendorong dan penguat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, juga terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan realisasi infrastruktur di Indonesia. Adapun permasalahan yang dimaksud meliputi: a. Permasalahan dalam Pendistribusian Kewenangan dan Pengambilan Keputusan Pembagian tanggung jawab Pemerintah Daerah pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menentukan rencana pembangunan dan tata ruang, menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik, dan memegang kendali atas dampak lingkungan. Ketika kebutuhan dasar infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, pada dasarnya Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman dan sanksi kepada Pemerintah Daerah, namun tidak terdapat pedoman yang jelas bagi Pemerintah Pusat terutama bagi Kementerian untuk memberikan hukuman dan sanksi tersebut. Kondisi

ini

menyebabkan

penyiapan

dan

pelaksanaan

penyediaan

infrastruktur terhambat. Selain kendala pada Pemerintah Daerah, belum terciptanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah di tingkat pusat juga turut menghambat proses pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, penetapan skala Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

15


prioritas seringkali tidak dikoordinasikan antar Kementerian/Lembaga di tingkat

pusat

yang

mengakibatkan

pelaksanaan

proyek

mengalami

penundaan bahkan pembatalan karena tidak memperoleh dukungan dari seluruh instansi terkait. b. Ketidaksesuaian

Perencanaan

Pendanaan

dengan

Kebutuhan

Implementasi Hambatan

dalam

penyediaan

infrastruktur

juga

mencakup

pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan implementasi proyek. Besarnya anggaran yang dibutuhkan seringkali membuat sebuah proyek infrastruktur memperoleh pendanaan dari beberapa sumber. Sebagai contoh, sebuah proyek menggunakan sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan Badan Usaha. Tidak sinkronnya jadwal realisasi anggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek, misalnya dalam hal pengadaan tanah dan lelang badan usaha dapat mengakibatkan terhambatnya penyediaan proyek. Perencanaan yang baik terkait proyek dan sumber pendanaannya sangatlah penting agar APBN dan APBD dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur

yang

kritikal,

sedangkan

infrastruktur

yang

terindikasi

menguntungkan dapat digunakan untuk menarik investasi swasta. c. Sulitnya Proses Pengadaan dan Pembebasan Lahan Pelaksanaan pengadaan dan pembebasan lahan hampir selalu menjadi salah satu permasalahan dalam penyediaan infrastruktur. Proses yang panjang

memberikan

kesempatan

bagi

para

spekulan

tanah

untuk

meningkatkan harga tanah sehingga dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah seringkali tidak mencukupi saat pelaksanaan proses pembayaran uang ganti rugi. Kurang memadainya kapasitas personel dan ketersediaan teknologi

untuk

melakukan

pendataan

dan

pendaftaran

juga

turut

memperlambat proses pengadaan lahan proyek. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

16


d. Kurangnya Kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung Jawab

Proyek

dalam

Penyediaan

Infrastruktur

terutama

yang

Dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas yang kurang memadai dalam menyiapkan, melaksanakan, dan memelihara infrastruktur di daerah serta minimnya anggaran untuk infrastruktur seringkali menjadi hambatan dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Hal ini semakin mengkhawatirkan mengingat tidak adanya keharusan Pemerintah Daerah mengalolasikan dananya

untuk

pembangunan

infrastruktur

yang

dibutuhkan

guna

mendukung perekonomian daerah. Permasalahan yang menghambat penyediaan infrastruktur di daerah tidak lepas dari lemahnya peran Pemerintah Pusat dalam memastikan peningkatan kapasitas dan sumber daya dari pusat ke daaerah sehingga terjadi inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur. e. Lambatnya Proses Penyusunan Peraturan dan Keberadaan Peraturan yang Tumpang Tindih Sehingga Menghambat Investasi Kendala

dalam

penyusunan

dan

implementasi

kebijakan

dan

peraturan masih menjadi hambatan besar dalam penyediaan infrastruktur. Kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan peraturan seringkali menghambat proses penetapan suatu peraturan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Suatu proyek seringkali mundur dari jadwal yang telah ditetapkan karena belum terbitnya peraturan yang dijadikan landasan hukum pelaksanaan proyek. Selain itu, masih terdapat peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan kebingungan pihak penanggung jawab. Proses penyusunan revisi peraturan yang akan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

17


mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan koordinasi dan pengendalian yang lebih baik.


18


BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 2.1.

Visi Visi

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah adalah:

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang efektif dan berkelanjutan” Visi

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur

dan

Pengembangan Wilayah ini mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

yakni

“Terwujudnya

koordinasi,

sinkronisasi,

dan

pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional,

berintegritas,

bekerjasama,

inovatif,

dan

bertanggungjawab.

Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi, yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien. Kata “efektif” mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya


19


pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata “berkelanjutan” mempunyai arti bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif agar pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergis sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkesinambungan. 2.2.

Misi Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dengan menetapkan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu sebagai berikut:

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah” Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam mengupayakan/ memastikan

Misi

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian,

yaitu

“Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan dari berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam

upaya

pencapaian

rencana

dimaksud,

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan


20


yang timbul dalam proses pencapaian kinerja, sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berjalan dengan optimal. 2.3.

Tujuan Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu:

“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah”

Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai, pelaksana kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan di bidang

infrastruktur

dan

pengembangan

wilayah

demi

mewujudkan

kesejahteraan rakyat akan tercapai. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tersebut di atas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2015-2019. Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan sasaran strategis dan indikatornya.


21


2.4.

Sasaran Strategis Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2015–2019 adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.

Sasaran

Strategis

Deputi

Bidang

Koordinasi

Percepatan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015–2019 Sasaran Strategis/Indikator

Target 2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

80%

80%

80%

80%

85%

Sasaran Strategis (Outcome) 1:  Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah Indikator Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Sasaran Strategis (Outcome) 2:  Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah Indikator Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan Sasaran Strategis (Outcome) 3:


22

Renstra 2015-2019 Deputi VI Sasaran Strategis/Indikator

Target

 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa Indikator: Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK,

4

3

7

3

3

6

7

10

12

13

kawasan industri) di luar Pulau Jawa Sasaran Strategis (Outcome) 4:  Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan Indikator: Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)


23


BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional

maupun program–program prioritas nasional

dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/ kajian/ telaahan, dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong peningkatan kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Meningkatnya kinerja pengelolaan sektor/ lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/ lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/ lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019. Adapun

kebijakan

prioritas

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait dengan bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah: 1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas; dan 2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.


24


3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam

rangka

mendorong

percepatan

pembangunan

infrastruktur

Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor yang lebih efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai koordinasi dan sinkronisasi yang efektif di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, maka arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air; 2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas; 3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Transportasi Multimoda; 4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang ; 5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi; 6. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perumahan ; 7. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertanahan; 8. Meningkatkan

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Kebijakan

Pembiayaan

Infrastruktur; dan 9. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Arah-arah kebijakan tersebut akan dicapai melalui strategi sebagai berikut: 1. Mendahulukan dan fokus pada penanganan kebijakan infrastruktur prioritas dan berdampak luas;


25


2. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN; 3. Menginisiasi penyusunan regulasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan (debottlenecking). Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan sasaran program Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, maka sesuai tugas dan fungsinya unit kerja eselon I akan menetapkan keluarankeluaran, antara lain berupa koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program kerja/kegiatan lintas sektor/sektor serta meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan (sosialisasi kebijakan). Keluaran-keluaran ini diyakini akan dapat mengupayakan meningkatnya pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/lintas secara efektif dan efisien bagi Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan (sebagai pelanggan). Keberhasilan kinerja unit eselon I yang berupa sasaran kegiatan yang disebut juga keluaran (outcome) akan diukur dengan indikator kinerja. Kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh masing-masing unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:


26


Tabel 5.

Kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kinerja

Unit

Target

Program/Sasaran Kegiatan/Indikator

Organisasi 2015

2016

2017

2018

2019

Pelaksana

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Asdep

Sasaran kegiatan (output) 1

Infrastruktur Sumber Daya

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan

Air

dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Indikator:  Persentase (%) Koordinasi Kebijakan Urusan Kebijakan Urusan

85

85

85

90

90

85

85

85

90

90

85

85

85

85

85

Infrastruktur Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dilaksanakan  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap materi Sosialisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Sasaran kegiatan (output) 2  Tersusunnya Rekomendasi kebijakan


27

Renstra 2015-2019 Deputi VI dalam rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia Indikator:  Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan dalam rangka peningkatan JWG IndonesiaSingapura untuk Pengembangan

85

85

85

90

90

90

90

90

95

95

75

80

80

80

80

BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia Sasaran kegiatan (output) 3  Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Indikator:  Persentase (%) Rekomendasi hasil


28

Renstra 2015-2019 Deputi VI koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia  Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan

75

80

80

80

80

85

85

85

85

85

Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Koordinasi kebijakan bidang telematika dan utilitas

Asdep


Telematika dan Utilitas

 Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti Indikator:  Persentase (%) Rekomendasikebijakan Telematika

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

dan Utilitas yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Rekomendasi hasilPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas


29

Renstra 2015-2019 Deputi VI yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap Materi Sosialisasi

75

75

75

75

75

Kebijakan Telematika dan Utilitas Koordinasi Kebijakan Sistem TransportasiMultimoda Sasaran kegiatan (output) 1

Asdep Transportasi

 Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam Percepatan Pembangunan Transportasi Multimoda Indikator:  Persentase (%) rekomendasi kebijakan Sistem Transportasi

85

80

85

85

85

85

80

85

85

85

85

80

85

85

85

85

80

85

85

85

Multimoda  Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Sistem TransportasiMultimoda  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap Materi Sosialisasi kebijakan TransportasiMultimoda Sasaran kegiatan (output) 2  Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Indikator:  Persentase (%) Rekomendasi kebijakan Percepatan PengembanganSistem Transportasi JABODETABEK


30

Renstra 2015-2019 Deputi VI  Persentase (%) RekomendasiPengendalian Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK

85

80

85

85

85

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Asdep


Penataan Ruang dan

 Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Kawasan

Ekonomi

Strategis

Indikator:

Ekonomi

 JumlahRekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan Bidang Penataan Ruang

9

9

9

10

10

8

8

8

8

8

80

80

80

85

85

dan Kawasan Strategis Ekonomi yang ditindaklanjuti  JumlahRekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi


31

Renstra 2015-2019 Deputi VI Koordinasi Percepatan dan Perluasan

Asdep

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Penataan


Ruang dan Kawasan

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Percepatan

Strategis

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Ekonomi

Indonesia Indikator:  Persentase (%) Rekomendasi kebijakan MP3EI yang

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ditindaklanjuti  Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Proyek-Proyek P3EI yang akan ditindaklanjuti  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap Materi Sosialisasi /desiminasi kebijakan MP3EI Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan

Asdep

Infrastruktur

Perumahan,


Pertanahan, dan

 Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Perumahan, Pertanahan &Pembiayaan

Pembiayaan

Infrastruktur yang ditindaklanjuti

Infrastruktur

Indikator:  Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan

80

85

90

90

90

dan Pembiayaan Infrastruktur


32

Renstra 2015-2019 Deputi VI ditindaklanjuti

 Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan

80

85

90

90

90

80

85

90

90

90

dan Pembiayaan Infrastruktur ditindaklanjuti  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan danPembiayaan Infrastruktur Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas

Asdep


Perumahan, Pertanahan,

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan

dan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang

Pembiayan

tindaklanjuti

Infrastruktur Indikator:  Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait

80

80

85

90

90

80

80

85

90

90

80

80

85

90

90

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Pre FS/Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur


33

Renstra 2015-2019 Deputi VI Prioritas yang ditindaklanjuti  Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap Materi Sosialisasi

80

Kebijakan Penyediaan Infrastruktur

80

85

90

90

Prioritas yang ditindaklanjuti

3.3.

Kerangka Regulasi Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan

pelaksanaan

serta

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu ditunjang dengan adanya regulasi

atau

peraturan

perundang-undangan

yang

kuat

yang

bersifat

administratif dan strategis. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam hal ini berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan regulasi untuk menghindari tumpang tindihnya regulasi yang ditetapkan oleh sektor dan memastikan kebijakan yang telah diputuskan dapat diakomodir dalam suatu regulasi. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan yang sehat dari pemangku kepentingan dan dunia usaha yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 3.4.

Kerangka Kelembagaan Berdasarkan Kementerian

Peraturan

Koordinator

Presiden

Bidang

Nomor

Perekonomian

8

Tahun dan

2015

tentang

Peraturan

Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

34


Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disebutkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan

pelaksanaan

serta

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kooordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dituntut untuk terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah lintas Kementerian/Lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat segera dikelola dengan baik. Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size and right function). Dengan organisasi yang ideal, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan tata laksana ke depan, yaitu sebagai berikut: Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

35


1.

Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;

2.

Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses bisnis;

3.

Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses bisnis;

4.

Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder; dan

5.

Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.


36


BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1.

Target Kinerja Kinerja Pengembangan

Deputi

Bidang

Wilayah

Koordinasi

ditunjukkan

Percepatan

dengan

Infrastruktur

meningkatnya

dan

pengelolaan

program kerja sektor/lintas sektor di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi yang disampaikan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Lementerian/Lembaga,

sehingga

memacu

aktivitas

Kementerian/Lembaga

tersebut, untuk mendorong peningkatan produktivitas di sektor/lintas sektor. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah keluaran maupun jenis keluarannya. Untuk mewujudkan keluaran (output) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran. Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan. 4.2.

Kerangka Pendanaan Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome, output, hingga komponen. Perhitungan prediksi dilakukan berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun ke depan (baseline budget)


37


dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan

tahun

anggaran berjalan sebagai indeksnya. Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif. Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2015-2019 adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran.


38


BAB V : PENUTUP Rencana Strategi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019, dengan memperhatikan

faktor-faktor

internal

dan

eksternal

yang

diperkirakan

akan

berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana program dan kegiatan tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan harapan dapat mendukung upaya pencapaian rencana yang telah ditetapkan secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 20152019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015-2019, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sehingga dapat


39


memaksimalkan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.


40


LAMPIRAN


Lampiran I

MANUAL KINERJA YANG AKAN DICAPAI OLEH DEPUTI KOORDINASI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Sasaran Strategis/Indikator

Target 2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

4

4

4

4

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

Sasaran Strategis (Outcome) 1:  Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah Indikator Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Sasaran Strategis (Outcome) 2:  Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah Indikator rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

3 rekomendasi

Renstra 2015-2019 Deputi VI Sasaran Strategis/Indikator

Target

Sasaran Strategis (Outcome) 3:  Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa Indikator: Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, kawasan

4

3

7

3

3

6

7

10

12

13

industri) di luar Pulau Jawa Sasaran Strategis (Outcome) 4:  Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan Indikator: Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)


Lampiran II MANUAL KINERJA YANG AKAN DICAPAI OLEH MASING-MASING ASISTEN DEPUTI DI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Unit Target

Program/Kegiatan Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

2015

2016

2017

Organisas 2018

2019

i Pelaksana

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Sasaran kegiatan (output) 1

Asdep

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan

Infrastrukt

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Indikator: 

Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air



Rekomendasi Pengendalian Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air



Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka

ur Sumber 4

4

4

4

4

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

4

4

4

4

4

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

Daya Air

Renstra 2015-2019 Deputi VI Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya Di Indonesia Indikator: 

Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi

4

2

2

2

2

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

4

4

4

4

4

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

5

5

5

5

5

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

4

4

4

4

4

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

Khusus) Lainnya Di Indonesia 

Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura Untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) Dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya Di Indonesia

Sasaran kegiatan (output) 3  Tersusunnya

Rekomendasi

Kebijakan

Dalam

Rangka

Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia (ngambil dari renja 2015 revisi) 

Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia



Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia

Renstra 2015-2019 Deputi VI 

Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

Negara Indonesia Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika Dan Utilitas Sasaran kegiatan (output) 1

Asdep

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Telematika Dan Utilitas Indikator: 

Rekomendasi Hasil Kebijakan Telematika Dan Utilitas



Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Telematika Dan Utilitas



Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika Dan Utilitas

Telematika 2

8

8

8

8

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

2

5

5

5

5

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

dan Utilitas

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda Sasaran kegiatan (output) 1

Asdep

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Percepatan

Transporta

Pembangunan Transportasi Nasional Indikator: 

Rekomendasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda



Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda



Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda

si 4

4

4

4

4

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

2

2

2

2

2

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendas

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

Sasaran kegiatan (output) 2 Catatan : Sasaran Kegiatan (output) Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami perubahan di tahun 2016. Pada tahun 2015 sasaran Kegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia” merupakan sasaran kegiatan (output) tersendiri sedangkan pada tahun 2016 sasaran kegiatan (output) tersebut menjadi satu dalam

sasarankegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air” dansasaran kegiatan “Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air”

Renstra 2015-2019 Deputi VI  Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Indikator: 

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK



Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK

2

2

2

2

2

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

1

1

1

1

1

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Asdep


Penataan

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan

Ruang dan

Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan

Indikator: 

Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

9

9

9

10

10

kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

8

8

8

8

8

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

8laporan

8laporan

8laporan

8laporan

8laporan

Strategis Ekonomi 

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi



Laporan sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi(sesuai renja revisi

Strategis Ekonomi

Renstra 2015-2019 Deputi VI Asdep

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Penataan


Ruang dan

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka

Kawasan

Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Strategis

Ekonomi Indonesia Indikator: 

Rekomendasi Kebijakan MP3EI



Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Proyek-Proyek P3EI Yang Akan Ditindaklanjuti



Laporan Sosialisasi /desiminasi Kebijakan MP3EI

5

6

6

6

6

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

2

6

6

6

6

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

2laporan

2laporan

2laporan

2laporan

2laporan

Ekonomi

Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

Asdep


Perumaha

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perumahan,

n,

Pertanahan & Pembiayaan Infrastruktur Indikator: 

Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur



Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Pertanaha 4

4

5

5

5

n, dan

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

Pembiayaa

4

4

5

5

5

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

n Infrastrukt

Renstra 2015-2019 Deputi VI 

Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

2 laporan

2 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

ur

Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas

Asdep Perumahan,


Pertanahan,

 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Penyediaan

dan

Infrastruktur Prioritas Yang Tindaklanjuti Indikator: 

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas



Rekomendasi Hasil Pre FS/Revisi Pre FS Proyek Infrastruktur Prioritas



Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas



Laporan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

9

7

9

9

9

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

11

7

9

10

10

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

1

1

1

1

1

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

rekomendasi

1laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Pembiayan Infrastruktu r

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents