BAB I PENDAHULUAN RENSTRA DISNAKERTRANS

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Seiring dengan makin bertambahnya pelaksanaan otonomi Daerah, maka sebagai konsekwensi logisnya adalah bahwa Daerah dibentuk untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun Strategi Pembangunan dalam rangka mengembangkan Daerah sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apa bila diatur dengan perencanaan yang matang dan profesional serta mempertahankan aspek kontinuitasnya. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang NO : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang No : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta termaktup dalam Peraturan Pemerintah (PP) No : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang menurut visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan Pedoman Daerah Pembangunan Rencana Kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (Restra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Landasan Idiil Pancasila. 2. Landasan Konstitusional UUD RI Tahun 1945 yang sudah diamandemen. 3. Landasan Operasional terdiri dari 1. UU NO 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah 2. UU NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. UU NO 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

RENSTRA DISNAKERTRANS |2012-2016

-1-

4. UU NO 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 5. UU NO 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 6. UU NO 21 Tahun 2000 tentang Serikat Tenaga Kerja/Serikat Buruh 7. UU NO 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 8. PP NO 17 Tahun 1971 tentang Latihan Kerja 9. Keppres NO 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan 10. Kep.Menaker NO 285/Men/91 tentang Pelaksanaan Penangan Nasional 11. Permendagri NO 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat No 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 13. NO 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 14. UU NO 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 15. UU NO 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 16. UU NO 21 Tahun 2000 tentang Serikat Tenaga Kerja/Serikat Buruh 17. UU NO 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 18. PP NO 17 Tahun 1971 tentang Latihan Kerja 19. Keppres NO 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan 20. Kep.Menaker NO 285/Men/91 tentang Pelaksanaan Penangan Nasional 21. Permendagri NO 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis (Restra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah : a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. b. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan. c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.


-2-

1.3.2 Tujuan Tujuan

disusunnya

Rencana

Strategis

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 adalah : a. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. b. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. c. Sebagai penjabaran visi, misi kebijakan dan program Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang efisien, efektif dan profesionalisme. d. Sabagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) sehinggga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat arah dan tepat sasaran.

1.4 Sistemetika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematka Penulisan

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


-3-

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STATREGI DAN KEBIJAKAN. 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

: PENUTUP


-4-

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SPKD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Secara umum kondisi internal dan eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

didalam

proses

penyelenggaraan

kegiatan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian di daerah dengan baik.dan pada dasarnya program yang telah dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Hal demikian di indikasikan oleh perkembangan sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi masyarakat didalam mendukung kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasiani di daerah yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat secara umum. Dan Hambatan –hambatan utama yang masih dihadapi untuk penyenggaraan Kegiatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, Belum tersedianya Database Ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan. 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah No.18 tahun 2008 Pasal 12 bahwa: Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas : 2.1.1 Kepala Dinas. 2.1.2 Sekretariat yang membawahi : a. Sub. Bagian Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 2.1.3 Bidang Pemukiman, Penempatan dan Pembinaan yang membawahi : a. Seksi Penyiapan, Penataan dan Penempatan Penduduk. b. Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk. c. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.


-5-

2.1.4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang membawahi : a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja. b. Seksi Perluasan Tenaga Kerja. c. Seksi Bursa Tenaga Kerja. 2.1.5. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja yang membawahi : a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas. b. Seksi Standarisasi Pengembangan Lembaga dan Pelatihan. c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan. 2.1.6. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan yang membawahi: a. Seksi Hubungan Industrial b. Seksi Persyaratan dan Norma Kerja c. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Loka Latihan Kerja ) 2.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terlampir. 2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diatas saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pegawai sejumlah 51 orang PNS dan 4 orang pegawai kontrak. Adapun latar belakang rincian menganai PNS berdasarkan pendidikan umum, pendidikan penjenjangan dan pendidikan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut: Tabel klasifikasi PNS 2.2. 2.2.1.Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum NO 1 2 3 4 5 6

TINGKATPENDIDIKAN S2 S1/D4 SARJANA MUDA/ D3 SLTA SLTP SD

2012 3 18 3 23 1 3

JUMLAH

51


-6-

2.2.2.Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendi1dikan Penjenjangan NO TINGKATPENDIDIKAN 1 DIKLAT PIM TK II 2 DIKLAT PIM TK III 3 DIKLAT PIM TK IV

2012 1 5 14

JUMLAH

20

2.2.3. Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Fungsional NO 1

TINGKAT PENDIDIKAN

2012

SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG

6

DAN JASA 2 3

PENGAWAS TENAGA KERJA MEDIATOR

5 2

JUMLAH

13

Serta Bagan peta jabatan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terlampir.

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah tersedia perlengkapan pendukung kerja sabagai mana tabel 2.2.4. berikut : Tabel 2.2.4. Perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO

JENIS

SATUAN

2012

1

Ruang Rapat

Unit

1

2

Mesin Tik

Unit

9

3

OHP

Unit

1

4

AC

Unit

8

5

Televisi

Unit

3

6

Tape Karaoke

Unit

1

7

Sound System

Unit

6

8

Wireless

Unit

2

9

Kamera Digital

Unit

3

10

Komputer

Unit

33

11

Laptop

Unit

13

12

Printer

Unit

22

13

Scanner

Unit

1


-7-

14

Fax

Unit

1

15

Pesawat Telepon

Unit

1

16

Handycam

Unit

1

17

LCD Proyektor

Unit

2

18

Mobil Operasional

Unit

1

19

Sepeda Motor Operasional

Unit

17

20

Work Shop

Unit

1

21

Kursi

Unit

200

22

Papan Tulis

Unit

3

2.2.4 Data-data Kondisi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No I.

Uraian/Kegiatan Penempatan Naker Jumlah Pengangguran Terbuka -

II.

III.

IV.

Tingkat Kesempatan Kerja/ Lowongan. Tingkat Partisipasi Kesempatan Kerja

Pembinaan Naker Jumlah Pelatihan Jumlah SDM yang dilatih Jumlah Pemagangan Hubin Syaker Jumlah kasus pelanggaran/ penyimpangan regulasi ketenaga kerjaan - Norma Kerja - Hub. Industri Jumlah Penyelesaian kasus/ Mediasi - Norma Kerja - Hub. Industri Ketersediaan fasilitasi peraturan ketenaga kerjaan

2012 4642 346 -

8 88 -

51 11

58 11 1

Penyiapan/Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi Daya tampung UPT/ lokasi

75


-8-

-

Jumlah transmigrasi yang di mukimkan Ketersedian akses pelayanan pendidikan & kesehatan Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal (TPS)

75 4 1

2.2.5 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan No I.

II.

III.

IV.

Uraian/Kegiatan Penempatan Naker Jumlah Pengangguran - Terbuka - Tingkat Kesempatan Kerja/ Lowongan. Pembinaan Naker - Jumlah Pelatihan - Jumlah SDM yang dilatih - Jumlah Pemagangan Hubin Syaker - Jumlah kasus pelanggaran/ penyimpangan regulasi ketenaga kerjaan -Norma Kerja -Hub.Industri Jumlah Penyelesaian kasus/ Mediasi - Norma Kerja - Hub. Industri - Ketersediaan fasilitasi peraturan ketenaga kerjaan Penyiapan/Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi - Daya tampung UPT/ lokasi - Jumlah transmigrasi yang di mukimkan - Ketersedian akses pelayanan pendidikan & kesehatan - Ketersediaan program

2012

2013

2014

2015

2016

5217 385

5259 388

5301 408

5343 415

5380 420

20 320 48

22 352 48

24 384 64

26 416 64

26 416 64

45 8

40 6

30 4

20 4

10 4

45 8 1

40 6 1

30 4 1

20 4 1

10 4 1

150 150

150 150

150 150

150 150

150 150

4

4

3

3

3

1

1

1

1

1


-9-

penyuluhan bagi transmigrasi lokal (TPS)

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kinerja Pelyanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam pembangunan secara umum juga sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengevaluasi terhadap tugastugas

pokok

secara

maksimal

dibidang

administrasi

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ruang lingkup tugasnya meliputi pelayanan: 1. Pelayanan pelatihan dasar Pembinaan Tenaga Kerja melakukan pelatihan berbasis kompetensi melalui kegiatan pelatihan : a. Pelatihan menjahit b. Pelatihan bengkel sepeda motor c. Pelatihan bengkel mobil disel/bensin d. Pelatihan tata rias e. Pelatihan Salon f. Pelatihan frocessing g. Pelatihan Teknisi HP

2. Pelayanan penempatan tenaga kerja Penempatan tenaga kerja melayani dalam pembuatan Kartu Kuning (AK1) dan informasi lowongan pekerjaan dan menempatkan pencari kerja sesuai dengan data lowongan yg ada.

3. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaa melaksanakan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan

4. Ketransmigrasian melakukan pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan jaminan hidup dan pembinaan sosial budaya ekonomi masyarakat transmigrasi. Tabel 2.1 Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


- 10 -

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tantangan 1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 3. Tingkat pengangguran tinggi dan tidak di seimbangi dengan lowongan yang tersedia 4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur

Peluang 1.

UU NO 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

2.

UU NO 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

3.

UU NO 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

4.

UU NO 21 Tahun 2000 tentang Serikat Tenaga Kerja/Serikat Buruh

5.

UU NO 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

6.

PP NO 17 Tahun 1971 tentang Latihan Kerja

7.

Keppres NO 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaa

8.

Permendagri NO 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


- 11 -

BAB III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Posisi strategis organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kotawaringin Barat adalah sebagai pemegang kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, konsep strategis meliputi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan permasalahan sebagai berikut: Permasalahan yang terkait dengan Urusan Ketenagakerjaan meliputi; a. Masih rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan angka pengangguran masih tinggi b. Masih tingginya angkatan kerja berpendidikan rendah dan di bawah kualifikasi kerjanya c. Belum tersedianya data base Ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan. d. Kurang tersedianya Tenaga Kerja yang terampil dan professional e. Lemahnya daya saing Tenaga Kerja di pasar kerja f. Belum Optimalnya penyebarluasan bursa kerja g. Rendahnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja. h. Rendahnya Kesadaran pekerja dan pengusaha akan arti pentingnya perangkat Keselamatan kerja i. Belum Optimalnya peran dan fungsi lembaga Ketenagakerjaan. j. Masih lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap peningkatan kesejahteraan kerja k. Kurang hormonisnya hubungan industrial serta kesefahaman terkait aspek teknis (kegiatan pekerjaan) dan non teknis (upah, kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain). l. Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja siap pakai. m. Belum optimalnya pelatihan untuk tenaga kerja industri kecil.


- 12 -

n. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan pengangguran dan tenaga kerja berbasis wilayah. o. Masih ditemukan adanya kecelakaaan kerja. p. Kurangnya prasarana latihan kerja. q. Kurangnya Ketrampilan/ keahlian Calon tenaga kerja. r. Kesadaran pihak pengguna tenaga kerja untuk menginformasikan lowongan kerja masih kurang. Permasalahan yang terkait dengan Urusan Ketransmigrasian meliputi; a. Rendahnya kemampuan Kualiatas SDM warga transmigrasi sehingga berpengaruh terhadap para petani yang kurang memiliki kemampuan ekonomi, dengan demikian kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha taninya. b. Sumber daya alam yang tersedia masih belum dimanfaatkan secara optimal c. Keterbatasan Anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi. d. Kelembagaan teknis belum berfungsi secara optimal dengan metode yang belum sesuai dengan tahapan kehidupan petani e. Pengetahuan para petani dalam hal menejerial usaha tani masih sangat minim dan petani lokal masih tradisional serta masih terikat system nilai budaya dan adat istiadat. f. Tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa masih sangat minim sehingga tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di daerah serta membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

2.

Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan bidang penempatan dan perluasan kerja, bidang pelatihan dan produktivitas,bidang hubungan Industrial


- 13 -

dan syarat kerja, bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan. 3.

Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian ijin dan atas rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

4.

Pembinaaan Jaminan Sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.

5.

Pembinaan pendidikan ketrampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetetif.

6.

Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi.

7.

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi.

8.

Pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

9.

Perencanaan dan pengembangan kegiatan di Bidang transmigrasi dan.

10. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan fungsi diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut : 9. Perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10. Penyusunan Kebijaksanaan teknis dan program kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 11. Pelaksanaan pembinaan pelatihan dan produktivitas serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja 12. Pelaksanaan Pembinaan pelatihan dan produktivitas serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja 13. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja 14. Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum Kabupaten 15. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 16. Alokasi Sumber daya manusia potensi di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 17. Penelitian Ketenagakerjaan yang mencakup Wilayah Kabupaten


- 14 -

18. Penyusunan dan Penetapan Kebijaksanaan Bidang Ketransmigrasian untuk mendukung pembangunan secara makro 19. Penyiapan Pengusulan rencana lokasi pembangunan wilayah pengembangan, pengarahan, dan penempatan transmigrasi Skala Kabupaten berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemerintah daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diuraikan Sbb : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja sebagai kebijakan program dinas serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 3. Pengooordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan 4. Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian ijin dan rekomendasi tenaga kerja asing (TKA), pengerahan tenaga kerja keluar negeri,Peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 6. Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja 7. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pembinaan

dan

Koordinasi

penyelenggaraan

potensi

transmigrasi 8. Pelaksanaan

koordinasi

pemberdayaan

masyarakat

transmigrasi dan pengembangan kawasab transmigrasi 9. Pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


- 15 -

2. Sekretaris Dinas Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Ketatausahaan, pengelolaan Urusan Kepegawaian, Keuangan,: perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sbb : 1.

Mengkordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran SKPD.

2.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Kepegawaian

3.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/ perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga dinas

4.

Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan

5.

Mengkoordinasikan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional.

6.

Mengkoordinasikan kegiatan Korpri Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.

Mengkoordinasikan Urusan Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

8.

Mengkoordinasikan Urusan Perundang-undangan dan Hukum

9.

Pembinaan, pengawasan, monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretaris membawahi sub bagian terdiri dari : a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program b. Kepala Sub Bagian Keuangan. c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Kepala

Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pengendalian

Program

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun rencana dan program, menyusun informasi ketenagakerjaan daerah dan ketransmigrasian, serta evaluasi dan pelaporan.


- 16 -

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi sbb : 1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan perumusan Program di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 2. Pengumpulan data untuk bahan penyusunan rencana dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan 4. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 5. Penyebaran informasi di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 6. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan program dinas. 7. Penyusunan proyeksi kependudukan dan profil ketenagakerjaan daerah 8. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 9. Pengumpulan data hasil pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan, 10. Pembinaan,

pengawasan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas. b. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

administrasi keuangan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi Sebagai berikut : 1.

Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.

2.

Melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan.

3.

Penatausahaan Keuangan.

4.

Pelaksanaan Bimbingan dan pembinaan bendaharawan

5.

Pembinaan, pengawasan, Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


- 17 -

c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana, urusan tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk

menjalankan

tugas

dimaksud,

Sub

Bagian

Umum,

Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana formasi pegawai. 2. Penyusunan daftar urut kepangkatan dan nominative pegawai. 3. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian 4. Pelaksanaan Urusan Kesejahteraan pegawai 5. Penyelenggaraan Urusan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan protocol 6. Penyelenggaraan penataan lingkungan 7. Penyelenggaraan perpustakaan dan urusan hubungan masyarakat 8. Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas umum, perlengkapan dan kepegawaian 9. Pelaksanaan perencanaan dan pengadministrasian pengadaan barangbarang dinas 10. Pelaksanaan Inventarisasi barang-barang dinas 11. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan barang-barang dinas. 12. Penyelenggaraan Urusan rumah tangga dinas, dan 13. Pembinaan, pengawasan,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 3. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan petunjuk teknis persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan, membina hubungan industrial, organisasi pekerja dan pengusaha, Norma kerja, Keselamatan dan Kesehatan kerja serta pengawasan dan perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi : 1. Pembinaan hubungan industrial dan organisasi pekerja dan pengusaha


- 18 -

2. Penyelesaian perselisian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, mencagah terhadap diskriminasi terhadap pekerja. 3. Pengkajian dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sedang dan akan diberlakukan di Kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya dan 4. Mengumpulkan bahan/ data serta merumuskan juknis/juklak pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jamsostek serta norma K3 untuk pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten. 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja anak dan perempuan serta purna tugas di perusahaan . 6. Melaksanakan pengawasan serta pendidikan terhadap pelanggaran norma kerja dan jamsostek, norma K3 dan penggunaan TKA. 7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait dalam rangka penegakan hukum/ penindakan Emforcement di bidang Ketenagakerjaan. 8. Melakukan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menetapkan kebijakan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. 9. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas. Kepala Bidang Hubungan Industrial membawahi : a. Kepala Seksi Persyaratan dan Norma Kerja b. Kepala Seksi Hubungan Industrial c. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. a. Seksi Persyaratan dan Norma Kerja Kepala Seksi Persyaratan dan Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis penyusunan dan Mengusulkan penetapan Upah minimum Kabupaten, dan mengadakan pembinaan pengupahan, persyaratan kerja, Peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Persyaratan dan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi :


- 19 -

1. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis persyaratan kerja pada perusahaan swasta, BUMN,BUMD, Yayasan maupun Lembaga / Perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, pengupahan dan Kesejahteraan pekerja. 2. Melaksanakan Survey kebutuhan hidup layak. 3. Menyiapkan dan menyusun petunjuk tehnis penelitian kebutuhan hidup layak, Indeks harga konsumen dan harga bahan pokok. 4. Mengadakan perencanaan penetapan Upah minimum. 5. Menyiapkan bahan menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang Dewan Pengupahan dalam rangka Usul penetapan Upah minimum. 6. Mengadakan pembinaan pengupahan dan sosialisasi upah minimum. 7. Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan dan pembinaan tenaga kerja yang akan purna tugas. 8. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan persyaratan kerja pada perusahaan kerja yang meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. 9. Melaksanakan pembinaan dan pengesahan serta pencatatan peraturan perusahaan dan inventarisasi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 10. Melakukan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Memberikan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan, unjuk rasa/ pemogokan bagi pegawai teknis hubungan industrial. 12. Melakukan mediasi dalam rangka penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 13. Melakukan Invenyarisasi dan pendataan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten maupun pada pengadilan Hubungan Industrial. 14. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. RENSTRA DISNAKERTRANS |2012-2016

- 20 -

b. Seksi Hubungan Industrial Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas meyiapkan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan hubungan industrial dan menyiapkan petunjuk teknis kesejahteraan Tenaga Kerja serta pedoman pembinaan organisasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Hubungan Industrial Menyelenggarakan fungsi : 1. Menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan industrial perusahaan swasta, BUMN, BUMD, Yayasan maupun lembaga / perseorangan; 2. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dengan instansi/organisasi terkait; 3. Melaksanakan pendidikan hubungan industrial; 4. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan pencegahan perselisihan hubungan industrial; 5. Melaksanakan pembinaan organisasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha; 6. Melakukan pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan; 7. Menyusun dan merencanakan agenda siding-sidang Lembaga Kerja sama Tripartit Kabupaten; 8. Menyusun draft keputusan Lembaga Kerja sama Tripartit Kabupaten; 9. Melaksanakan penilaian implementasi pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan yang dikategorikan perusahaan merah, kuning dan hijau; 10. Melakukan

pembinaan

koperasi

karyawan,

kesepakatan

bersama

perusahaan, aspek kesejahteraan tenaga kerja, kesepakatan bersama perusahaan; dan 11. Pembinaan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas.


- 21 -

c. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi : 1. Membuat persiapan, menyiapkan bahan/data, petunjuk teknis guna penyempurnaan pelaksanaan norma kerja secara umum dan khusus, serta norma jamsostek; 2. Melaksanakan inventarisasi data / laporan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan; 4. Melaksanakan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan pengupahan dan jamsostek perusahaan; 5. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja serta analisa lapangan di perusahaan; 6. Melakukan kerjasama dengan PT. Jamsostek tentang pelaksanaan program jamsostek; 7. Melaksanakan tugas bekerja sama dengan Dokter Penasehat K3 dalam pembinaan tenaga kerja perempuan; 8. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norna keselamatan kerja; 9. Melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap pengunaan peralatan, penelitian, dan pengujian/rekomendasi alat-alat mesin/pesawat/motor produksi/ alat-alat atau bahan kimia serta bahan berbahaya lainnya; 10. Menyiapkan bahan-bahan dalam menetapkan standar K3 di perusahaan dan pembinaan terhadap perusahaan guna pembentukan dan pelaksanaan penelitian serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja; 11. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap operatoe pwsawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat/angkut serta motor pembangkit lainnya; RENSTRA DISNAKERTRANS |2012-2016

- 22 -

12. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan dan lingkungan kerja; 13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pemakaian alat pelindung diri (APD) tenaga kerja; 14. Melaksanankan kegiatan Operasional Komisi Pestisida di perusahaan bersama Dinas Instansi terkait; dan 15. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melasksanakan pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta penerapan teknologi tepat guna dan perluasan kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan pembinaan tenaga kerja pemuda mandiri professional; 2. Pelaksanaan penyaluran dan penempatan tenaga kerja keluar negeri, AKL dan KAD serta pembinaan PJTKI; 3. Pembinaan dan pemberian perizinan serta pendataan penggunaan tenaga kerja asing; 4. Pendataan jumlah pencari kerja, penganggur terbuka dan menyalurkan pada lowongan kerja yang ada; 5. Pembinaan dan penyebarluasan informasi penggunaan teknologo tepat guna dan padat karya; dan 6. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahi : a.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

b.

Kepala Seksi Perluasan Tenaga Kerja;


- 23 -

c.

Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja.

a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pembinaan usaha mandiri professional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 1. Pengumpulan dan pengiventarisasian data yang berhubungan dengan kegiatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara; 2. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penyuluhan dan bimbingan AKAD, AKL, dan AKAN; 3. Melaksanakan pemberian rekomendasi dan perijinan serta pembatasan pengunaan tenaga kerja asing (TKA); 4. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan tenaga kerja AKAD, AKL, AKAN dan TKA; 5. Pembinaan

,

pengawasan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas. b. Kepala Seksi Perluasan Tenaga Kerja Kepala Seksi Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penerapan teknologi tepat guna dan perluasan kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Perluasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 1.

Penyiapan bahan penyusunan system dan perangkat lunak serta bahan pembinaan terapan teknologi tepat guna dan teknologi padat karya;

2.

Penyiapan bahan penyusunan system dan bahan pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan perdesaan;

3.

Melakukan penyebarluasan data informasi teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri dan perluadan kesempatan kerja;


- 24 -

Pengumpulan dan pengiventarisasian data yang berhubungan dengan

4.

kegiatan pembinaan usaha mandiri professional bagi lulusan SLTA dan sarjana; Penyiapan bahan penyusunan pedoman penyuluhan dan bimbingan

5.

tenaga kerja mandiri, pedoman pengerahan, pendaftaran dan seleksi tenaga kerja mandiri; Penyiapan bahan untuk seminar, rapat-rapat dalam ramgka kerja

6.

sama dengan instansi / dinas / lembaga / LSM / para professional / para peneliti untuk pengembangan / percontohan uasaha mandiri; Pelaksanaan monitoring serta penilaian pelaksanaan usaha mandiri

7.

professional; Penyiapan bahan pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda

8.

dan wanita serta penyandang cacat dan lanjut usia; dan Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.

pelaksanaan tugas. c. Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja. Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan informasi pasar kerja, bursa kerja, analisis dan klarifikasi jabatan serta penyuluh dan bimbingan jabatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Bursa Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 1.

Penyusunan system dan penyiapan bahan pedoman pembinaan bursa kerja pada lembaga-lembaga pelatihan kerja/lembaga pendidikan formal;

2.

Penyiapan bahan pembinaan terhadap informasi pasar kerja dan bursa kerja;

3.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data jabatan, penyajian, penyebarluasan informasi jabatan.

4.

Penyiapan bahan system jabatan, metode dan tehnik penggunaan analisis jabstan dibidang ketenagakerjaan.


- 25 -

5.

Penyiapan bahan penyusunan pedoman penyuluhan jabatan dan pengembangan bimbingan jabatan;

6.

Melakukan kunjungan ke perusahaan / pengguna tenaga kerja dalam rangka penerimaan lowongan kerja;

7.

Memeriksa, menganalisa dan melaporkan Informasi Pasar Kerja (IPK) sesuai ketentuan; dan

8.

Pembinaan , pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

5. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelatihan tenaga kerja, menyusun standarisasi dan sertifikasi, melaksanakan pemagangan dalam dan luar negeri serta bimbingan produktivitas tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi : 1.

Perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pelatihan tenaga kerja ;

2.

Penyusunan standsrisasi, sertifikasi tenagakerja serta perizinan lembaga pelatihan kerja ;

3.

Pelaksanaan pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri;

4.

Penyediaan tenaga kerja terampil, ahli dan produktif untuk penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta pengembangan usaha mandiri;

5.

Pengkordinasian dalam pembinaan kelembagaan pelatihan; dan

6.

Pembinaan , pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, membawahi: a.

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas;

b.

Kepala Seksi Standarisasi Pengembangan Lembaga dan Pelatihan;

c.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan.


- 26 -

a. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kepala

Seksi

Pelatihan

dan

Produktivitas

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan pembinaan, instruktur tenaga pelatihan, lembaga pelatihan dan produktivitas dan pembinaan dalam pelaksanaan pemagangan pada lembaga pelatihan dan perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, menyelenggarakan fungsi : 1.

Penyiapan tenaga instruktur dan tenaga pelatih dan penyiapan data base dan bahan pembinaan pelatihan;

2.

Penginventarisasian dan pengkoordinasi kelambagaan pelatihan swasta dan pemerintah;

3.

Pendataan lembaga palaksana pemagangan pada lembaga pelatihan dan perusahaan di dalam dan di luar negeri;

4.

Pendataan tenaga kerja terampil, ahli dan produktif;

5.

Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan pembinaan;

6.

Pengkoordinasian dalam pembinaan pemagangan secara terpadu; dan

7.

Pembinaan,

pengawasan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas. b. Kepala Seksi Standarisasi Pengembangan Lembaga dan Pelatihan Kepala Seksi Standarisasi Pengembangan Lembaga dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan serta menyusun standarisasi dan sertifikasi pelaksanaan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi

Standarisasi

Pengembangan

Lembaga

dan

Pelatihan,

menyelenggarakan fungsi : 1. Pengiventarisasian data program jenis pelatihan, dan kualifikasi latihan serta lembaga penyelenggaraan latihan swasta; 2. Penyiapan bahan pembinaan dan pnyusunan standarisasi dan sertifikasi;


- 27 -

3. Pelaksanaan, pembinaan/penyuluhan dan bimbingan serta akreditasi kelembagaan pelatihan; 4. Menyiapkan rekomendasi perijinan dan pendaftaran Lembaga Latihan Swasta (LLS) ; dan 5. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan mempunyai tugas malaksanakan

pengusulan pedoman sarana dan prasarana peatihan

kerja, penyusunan kebutuhan prioritas pengembangan sarana dan prasarana Pelatihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan , menyelenggarakan fungsi : 1. Menyiapkan format isian data dan referensi pengembangan sarana dan prasarana; 2. Melakukan penyusunan pedoman pengembangan srana dan pasarana; 3. Melakukan

penyusunan

rencana

pengembangan

sarana

dan

prasarana; 4. Menyiapkan

rencana

aksi

kebutuhan

pengembangan

sarana

prasarana; 5. Menyiapkan dokumen teknis pengembangan srana dan prasarana; 6. Menyusun kebutuhan prioritas pengembangan sarana prasarana; 7. Melakukan pengendalian pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pelatihan kerja; 8. Melakukam evaluasi peningkatan sarana prasarana pelatihan kerja; 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pelatihan kerja; dan 10. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


- 28 -

6. Bidang Pemukiman, Penempatan dan Pembinaan Kepala Bidang Pemukiman, Penempatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan identifikasi potensi kawasan transmigrasi, penyusunan pedoman penyelesaian pertanahan dan legalitas lahan, penyusunan pedoman penyiapan lahan, pembangunan pemukiman, promosi dan kerjasama, fasilitasi penempatan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Transmigran, pembentukan kelembagaan pengembangan usaha, pembangunan

sarana

dan

prasarana

pemukiman

serta

pembinaan

pemberdayaan status UPT. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemukiman, Penempatan dan Pembinaan , menyelenggarakan fungsi : 1. Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan pedoman Fasilitas Penempatan san Kebutuhan SDM Transmigran; 2. Mengkoodinasikan dan mengevaluasi kegiatan Fasilitas Penempatan san Kebutuhan SDM Transmigran; 3. Menyiapkan dan menyusun bahan pedoman Pembentukan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi; 4. Mengkoordinasikan

dan

mengevaluasi

pedoman

Pembentukan

Kelembagaan Kawasan Transmigrasi; 5. Melakukan pembinaan kelembagaan ekonomi dan pemasaran hasil usaha produktif transmigran; 6. Melakukan pembinaan sosial budaya transmigran; 7. Mengiventarisasi

kebutuhan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

pemukiman; 8. Menyusun rencana kebutuhan prioritas pengembangan sarana dan prasarana pemukiman; 9. Menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat transmigrasi; 10. Menyusun pedoman peningkatan status UPT/ Desa transmigrasi; 11. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan peningkatan status UPT/ Desa transmigrasi; dan RENSTRA DISNAKERTRANS |2012-2016

- 29 -

12. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Penyiapan Pemukiman Tramnsmigrasi, membawahi : a. Seksi Penyiapan, Penataan dan Penempatan Penduduk; b. Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk; c. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. a. Seksi Penyiapan, Penataan dan Penempatan Penduduk Kepala Seksi Penyiapan, Penataan dan Penempatan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan identifikasi potensi, penyusunan lahan, pembangunan pemukiman, penyusunan pedoman dan promosi kerjasama, penyusunan pedoman dan fasilitas penempatan dan kebutuhan SDM transmigran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi

Penyiapan,

Penataan

dan

Penempatan

Penduduk,

menyelenggarakan fungsi : 1. Menyiapkan referensi dan format isian pengambilan data pedoman identifikasi potensi; 2. Menyiapkan, komplikasi, tabulasi, dan analisa data pedoman identifikasi potensi; 3. Menyiapkan bahan pedoman identifikasi potensi penyediaan areal kawasan transmigrasi; 4. Melakuakam penelaahan evaluasi analisa dan validasi data potensi kawasan transmigrasi; 5. Mengumpulkan

bahan

dan

referensi

pedoman

penyelesaian

pertanahan dan legalitas lahan; 6. Melakukan penelaahan analisa dan evaluasi bahan pedoman penyelesaian pertanahan dan legalitas lahan (2 C, 4 L); 7. Melakukan inventarisasi masalah pertanahan dan legalitas lahan;


- 30 -

8. Menyusun bahan pedoman dan penyelesaian pertanahan dan legalitas lahan; 9. Penyiapan

petunjuk

pelaksanaan

penyediaan

lahan

untuk

pembangunan pemukiman; 10. Menyusun

petunjuk

teknis

penyediaan

lahan

pembangunan

pemukiman; 11. Menyusun penetapan lahan dan pembangunan pemukiman; 12. Menyiapkan referensi dan bahan penyusunan pedoman; 13. Mensosialisasikan konsep pedoman promosi dan kerjasama; 14. Melakukan penyempurnaan dan perumusan promosi dan kerjasama berikutnya; 15. Menyusun pedoman promosi dan kerjasama; 16. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman Fasilitasi Penempatan dan Kebutuhan SDM Transmigrasi; 17. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman Pembentukan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi; 18. Menyusun

Pedoman

Pembentukan

Kelembagaan

Kawasan

Transmiograsi; dan 19. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. b. Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk Kepala Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk mempunyai tugas melakukan peningkatan peran serta masyarakat pada berbagai kegiatan

pembangunan

kesejahteraan

dan

masyarakat

penilaian transmigran,

tingkat

perkembangan

Penyusunanpedoman

peningkatan status UPT/ Desa transmigrasi dan Pembinaan peningkatan status UPT menjadi desa definitif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk , menyelenggarakan fungsi :


- 31 -

1. Menyiapkan pedoman dan peningkatan peran serta masyarakat transmigrasi; 2. Menyiapkan

pedoman

dan

penilaian

tingkat

perkembangan

kesejahteraan masyarakat transmigrasi; 3. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembentukan kelembagaan kawasan transmigrasi; 4. Menyusun

pedoman

pembentukan

kelembagaan

kawasan

transmigrasi; 5. Merencanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat transmigrasi; 6. Menyiapkan

bahan

pedoman

peningkatan

status

UPT/Desa

transmigrasi; 7. Melakukan penelaahan dan analisa data perkembangan UPT/Desa transmigrasi; 8. Melakukan evaluasi dan validasi data perkembangan UPT/Desa transmigrasi; 9. Menyiapkan pedoman dan kegitan peningkatan status UPT menjadi desa definif; 10. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan dinas teknis/pemda setempat untuk peningkatan status UPT menjadi desa definif; 11. Memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan peningkatan status UPT; dan 12. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. c. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kepala

Seksi

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha-usaha produktif transmigran, pembinaan pemasaran hasil-hasil transmigran dan pembinaan kelembagaan ekonomi desa yang berkelanjutan.


- 32 -

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi

Pengembangan

Masyarakat

dan

Kawasan

Transmigrasi

,

menyelenggarakan fungsi : 1. Memfasilitasi usaha kegiatan produktif sesuai dengan kesesuaian lahan dan permintaan pasar; 2. Melakukan pembinaan pemanfaatan input-input ekonomi; 3. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi; 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pasar local; 5. Melakukan pembinaan distribusi hasil-hasil transmigran; 6. Melakukan pembinaan di bidang social dan budaya transmigran; 7. Melakukan inventarisasi, pencatatan hasil-hasil produksi serta membangun kemitraan; 8. Melakukan pemmbinaan penguatan kelembagaan ekonomi desa/UPT; 9. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan perangkat lembaga ekonomi desa/UPT; dan 10. Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Bidang keahlian dan keburuhan: a.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


- 33 -

d.

Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsure pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tupoksi SKPD : a. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279). b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Ketransmigrasian.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1.

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia

3.

Jaya. Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.


- 34 -

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan

1.

Pembangunan 2.

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

3.

Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA Dalam melaksanakan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mengemukakan faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan, Faktor penghambat sangat mempengaruhi dalam pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra K/L. 3.1 Faktor penghambat dalam Renstra K/L 1.

Tingginya angka pengangguran

2.

Tingginya angka sengketa pengusaha-pekerja

3.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka

4.

Tingginya angka perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (kasus)

3.2 Faktor penghambat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi 1.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima dibidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

2.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana dibidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasia

3.

Tinginya tingkat pengangguran dan tidak berimbangnya lowongan kerja yang tersedia

4.

Alokasi dana untuk sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian belum memadai

5.

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur

6.

Masih tingginya angkatan kerja berpendidikan rendah dan di bawah kualifikasi kerjanya

7.

Belum tersedianya data base Ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan.


- 35 -

8.

Rendahnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

9.

Rendahnya Kesadaran pekerja dan pengusaha akan arti pentingnya perangkat Keselamatan kerja

10. Belum Optimalnya peran dan fungsi lembaga Ketenagakerjaan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Penyusunan

Renstra

Kabupaten

Kotawaringin

Barat

memperhatikan

dan

mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi kalimantan Tengah dan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. 3.5 PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan Isu-Isu Strategis yang berkaitan dengan Pelayanan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi digunakan analisis SWOT yaitu dengan cara melakukan analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal) dengan stake holders terkait dimana Rumusan Stragetis bisa menjadi panyung bagi perumusan kebijakan, program dan indikasi kegiatan. Adapun faktor internal dan eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :  KEKUATAN (S) Faktor internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipandang dapat mendukung pencapaian visi misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1.

Peraturan

perundangan

tentang

Perencanaan

Pembangunan

dan

ketenagakerjaan 2.

Potensi Daerah yang dapat dikembangkan dimana Dinas mengemban 2 (Dua) urusan yaitu urusan wajib, urusan ketenagakerjaan dan urusan

pilihan,

urusan ketransmigrasian 3.

Nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi dan responsif

4.

Dukungan dana operasionl dari APBD dan APBN


- 36 -

5.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai SKPD pengemban Tugas Pokok Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam mengembangkan potensi SDM Kabupaten Kotawaringin Barat

 KELEMAHAN (W) Faktor internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipandang sebagai kelemahan dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi, antara lain : 1.

Sumber Daya Manusia dalam bidang Perencanaan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas

2.

Rendahnya tingkat kesejahteraan aparat perencanaan

3.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas

4.

Belum tersedianya sistem data dan informasi perencanaan yang akurat disemua bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.

Latar belakang pendidikank tidak sesuai dengan bidang tugas

6.

Lemahnya proses pembelanjaran dan pembinaan di organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.

Lemahnya kemampuan evaluasi, analisis serta penelitian dan pengembangan

 PELUANG (O) Faktor

eksternal

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten

Kotawaringin Barat yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian visi misi Dinas adalah : 1.

Dana Pembangunan Daerah yang semakin meningkat khususnya Tugas Pembantuan (APBN)

2.

Semakin berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan Daerah

3.

Semakin luasnya arus investasi yang bisa masuk kedalam daerah

4.

Potensi kewilayahan yang terletak pada posisi strategis dengan akses dekat dengan pulau Jawa

5.

Hormonisnya hibungan antara eksekutif dan legislatif

 KELEMAHAN (T) Fakfor eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipandang berpotensi menghambat pencapain visi dan misi Dinas adalah :


- 37 -

1.

Masih adanya egoisme sektoral antara Dinas

2.

Perundangan yang sering berubah ubah dan tidak segera ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya

3.

Perubahan lingkungan yang cepat menuntut perencanaan yang matang

4.

Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur

5.

Melemahnya asistensi/fasilitas perencanaan oleh Pemerintah Daerah

6.

Perbedaan persepsi dan kemampuan perencanaan dilingkungan perangkat Daerah

4.4.

Kebijakan Berdasarkan faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada maka ditetapkan kebijakan berikut : 1.

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK).

2.

Peningkatan Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Terampil untuk Pengembangan Industri kecil dan Menengah.

3.

Peningkatan Program Pembinaan dan Pengawasan/ Penegakan hukum/ Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan.

4.

Pembangunan Transmigrasi terintegrasi dengan Penduduk Setempat dalam Satu Kawasan.


- 38 -

BAB IV VISI, MISI ,TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam rangka era reformasi, transparansi dan demokratis , sejalan dengan tuntutan otonomi daerah maka Visi pembangunan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat: “ MEWUJUDKAN KOMPETETIF

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF,

DALAM

RANGKA

PERLUASAN

KESEMPATAN

KERJA

DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ” Misi

Dalam upaya merealisasikan dan mencapai visi

tersebut diatas, dapat

dilakukan langkah-langkah melalui Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Ketrampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2.

Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja.

3.

Meningkatkan Kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta adanya ketenangan berusaha bagi pengusaha dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan mewujudkan Jaminan kepastian hokum di bidang Ketenagakerjaan.

4.

Mengembangkan potensi sumber daya Kawasan dan memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan desa potensial yang berwawasan lingkungan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan 1

Sasaran 1

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. a. Tersedianya peralatan pelatihan kerja. b. Peserta Pelatihan Pemuda putus sekolah,pencari kerja dan masyarakat. c. Perawatan sarana dan Prasarana BLK. d. Pelatihan Tenaga kerja berbasis masyarakat


- 39 -

Tujuan 2

Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja penganggur maupun setengah penganggur di perdesaan maupun di perkotaan.

Sasaran 2

Tersedianya kesempatan/usaha bagi tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur.

Tujuan 3

Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja

Sasaran 3

Kesejahteraan dan Perlindungan terhadap tenaga kerja.

Tujuan 4

Meningkatkan kualitas lokasi yang ideal untuk UPT Kumai Sebrang dan Tanjung Putri

Sasaran 4

Tersedianya 1(satu) unit Pemukiman Transmigrasi untuk penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat ( TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA).

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Dalam rangka pencapaian tuajuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi.  Dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakt, pemerintah melakukan strategi dengan melaksanakan pelatiahan-pelatihan yang berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. 2. Peningkatan Pelayanan penempatan tenaga kerja 

Tingginya tingkat pencari kerja yang terdaftar baik penganggur dan setengah penganggur, pemerintah melakukan strategi penyerapan tenaga kerja melalui padat karya produktif dan padat karya insprastruktur dan menyediakan informasi lowongan kerja.


- 40 -

3. Peningkatan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan 

Pemerintah memfasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pelanyanan pengawasan tenaga kerja.

4. Peningkatan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan wilayah transmigrasi

membuka keterisolasian dan meningkatkan kesejahtraan

transmigrasi dan masyarakat sekitar. Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD


- 41 -

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1. Deskripsi / Penjelasan Sesuai dengan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu “ Mewujudkan Tenaga Kerja dan masyarakat Transmigrasi yang produktif, kompetetif dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan masyarakat maka perlu menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut. Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut : a. Terselenggaranya Kegiatan surat menyurat berjalan lancar dan tepat waktu. b. Tersedianya

Jasa

Telpon,

Air

bersih,

Listrik,

Media

cetak,

dan

tersampaikannya informasi Pengadaan barang dan jasa. c. Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional yang Refresentatif. d. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Dinas. e. Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor. f. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. g. Tersedianya Alat Tulis Kantor. h. Pelaksanaan Pencetakan Blanko, Kop Surat, dan Barang cetakan. i. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor. j. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. k. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. l. Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pegawai, rapat, dan tamu. m. Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor.


- 42 -

b. Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor berupa pembuatan saluran drainase kantor. c. Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional roda 4 dan 2. d. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah sebagai berikut : a. Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya. b. Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, adalah sebagai berikut : a. Diikut sertakannya beberapa Aparatur / Pegawai dalam Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adalah sebagai berikut : a. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. b. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran.

6. Program Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,adalah sebagai berikut : a. Tersedianya pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja. b. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. c. Terpeliharanya sarana dan prasarana LLK secara rutin/ berkala.

7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya Informasi Bursa Kerja dan Database Ketenagakerjaan b. Terserapnya Tenaga Kerja melalui Padat karya produktif di pedesaan

8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebagai berikut : a. Terlaksananya fasilitasi pemberian perlindungan hokum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. b. Terlaksananya sosialisasi Peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan.


- 43 -

c. Terlaksananya Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan, dan fasilitas pemberian perlindungan hokum dan jaminan social ketenagakerjaan. d. Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan laporan klasifikasi dan karakteristik dan jenis informasi ketenagakerjaan.

9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi sebagai berikut : Terciptanya peningkatan taraf hidup warga transmigran yang lebih baik di bidang ekonomi.

Tindak lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindak lanjuti kegiatan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stake holders) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya program yang di laksanakan adalah : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja yang diemban oleh Bidang Pembinaan Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kwalitas Pemahaman dan Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan yang diemban oleh Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja yang diemban oleh Bidang Penempatan Tanaga Kerja 4. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang diemban oleh Bidang Permukiman, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memangku urusan wajib ketenagakerjaan dan urusan pilihan Ketransmigrasian Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


- 44 -

BAB VI INDIKATOR KENERJA SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sesuai dengan Visi dan Misi, maka disusun indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan . Mengacu pada matriks Agenda Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemban tugas dalam Agenda 1 Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dan agenda 2 peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memangku urusan ketenagakerjaan dan urusan Ketransmigrasian. Urusan wajib ketenagakerjaan dalam agenda 1

Matriks

Pembangunan memiliki strategi meningkatakan pemberdayaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal berorentasi pasar secara berkelanjutan dengan kebijakan yaitu : 1) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha. 2) Meningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (poin 15 dalam agenda 2 matriks pembangunan) dan dengan program poin 73, 74, dan 75 dalam agenda 1 yaitu : 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2) Program peningkatan kesempatan kerja. 3) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melaksanakan tugas dalam agenda 2 matriks pembangunan dengan strategi peningkatan upaya penangulangan kemiskinan, kebijakan mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan program poin 45, 46, dan 47 dalam agenda 2 yaitu : 1) Program pengembangan wilayah transmigrasi. 2) Program transmigrasi lokal. 3) Program transmigrasi regional. Kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menghitung program dapat diukur melalui indikator kinerja sehingga bisa memenuhi pencapaian program kinerja tahunan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :


- 45 -

1.

Tingkat pengangguran terbuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan dengan penyaluran tenaga kerja, pembuatan AK I s/d AK V dengan target pemenuhan lowongan secara umum 408 per tahunnya.

2.

Jumlah pekerja formal perdesaaan/perkotaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembinaan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMT) dengan target peserta terlatih dan siap pakai sebanyak 70 orang per tahunnya.

3.

Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan padat karya (pembuatan jalan) dengan target penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur sebanyak 88 orang per tahunnya.

4.

Tingkat kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target dapat menyerap tenaga kerja terlatih siap pakai sebanyak 20 orang per tahunnya.

5.

Kapasitas balai latihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dengan target melatih peserta pelatihan sebanyak 60 orang per tahunnya.

6.

Proporsi tenaga kerja Indonesia terdidik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan dan pengelola data base tenaga kerja dengan target 352 orang per tahunnya.

7.

Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan dan perundangan ketenagakerjaan dan target kinerja pengurangan kasus per tahun 10,7% dari 53,68% jumlah kasus yang dihadapi.

8.

Tingkat perkembangan areal transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan: a. Pembinaan promosi investasi dan kemitraan di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat, kerjasama investasi, kerjasama antar Pemerintah Daerah sebanyak 75 KK per tahunnya. b. Penyediaan tanah trans di wilayah strategis dan cepat tumbuh (penataan pertanahan) dengan target menyediakan tanah trans yang jelas dan bersih untuk 150 KK.


- 46 -

c. Pembangunan permukiman trans di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target membangun sarana dan prasarana permukiman trans sebanyak 150 KK per tahun. 9.

Jumlah Transmigrasi yang dimukimkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan pengarahan dan memfasilitasi perpindahan serta penempatan trans di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target menempatkan 150 KK per tahunnya.

10. Akses Transmigrasi kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan: a. Pengembangan kapasitas SDM, Pemerintah Daerah, masyarakat transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target pelayanan jaminan hidup pembinaan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kelembagaan sehingga transmigrasi betah untuk 150 KK per tahunnya. b. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan trans di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target membangun/merehab aksesbilitas dan fasilitas untuk mendukung kegiatan usaha sosial ekonomi masyarakat 8 KM per tahunnya. 11. Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kegiatan: a. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target tercapainya tingkat keterampilan warga trans sehingga tingkat penghasilan/pendapatan masyarakat transmigrasi sesuai target yang telah ditentukan untuk 150 KK per tahunnya. b. Penyerasian lingkungan kawasan transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target mewujudkan lingkungan asri di kawasan trans 110 Ha per tahunnya. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


- 47 -

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKDP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012- 2016 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2012- 2016. Recana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 20122016 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun SKPD. Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stekeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012-2016 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Pangkalan Bun,

Maret 2012

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. S. EKO PRABOWO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590213 198903 1 002


- 48 -

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Urusanan Ketenagakerjaan

Tujuan

1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran

2 Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Sasaran

3

Kode

4 14 01 01

Program dan Kegiatan

5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

250 lembar

50 Lembar

Paket yang terkirim

60 bulan

12 bulan

Rekening Telepon, Air, Listrik

60 bulan

12 Bulan

Surat Kabar

540 Terbitan 5 unit

60 Terbitan 1 unit

85 unit

17 unit

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Masyarakat 14 01 01 01 dan Lingkungan Dinas

Masyarakat 14 01 01 02 dan Pegawai Dinas

14 01 01 06

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Ketersediaan Perangko

Kendaraan roda empat yang terpelihara

Kendaraan roda dua yang terpelihara

14 01 01 07

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Perpanjangan perizinan STNK Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan Tersedianya honorarium tim pengadaan barang dan jasa Tersedianya materai dan benda pos lainnya Tersedianya buku cek

14 01 01 08

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

14 01 01 09

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa administrasi giro bank Terlaksananya honorarium jasa petugas kebersihan Mesin tik yang diperbaiki Komputer yang diperbaiki

1.450.000 50 Lembar

2.050.000

12 bulan 57.300.000

12 Bulan

26.706.000

120 Terbitan 1 unit

90 lembar 18 lembar 48.050.000

50 Lembar

2.050.000

12 bulan 75.000.000

12 Bulan

26.706.000

120 Terbitan 1 unit

50 Lembar

2.050.000

12 bulan 75.000.000

12 Bulan

1 unit

2.050.000

12 bulan 85.000.000

12 Bulan

30.550.000

120 Terbitan 1 unit

120 Terbitan 30.550.000

50 Lembar

250 lembar 60 bulan

85.000.000

60 bulan

377.300.000

30.550.000

540 Terbitan 5 unit

145.062.000

17 unit

17 unit

17 unit

17 unit

85 unit

18 lembar

18 lembar

18 lembar

18 lembar

90 lembar

12 bulan

50.000.000

50.000.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

7500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

7500 lembar

30 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

30 buku

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

20 orang

4 orang

41.880.000

4 orang

45.000.000

4 orang

45.000.000

4 orang

50.000.000

4 orang

50.000.000

20 orang

231.880.000

20 unit

4 unit

15.800.000

4 unit

15.800.000

4 unit

15.800.000

4 unit

18.300.000

4 unit

18.300.000

20 unit

84.000.000

50 unit

10 unit

10 unit

60 bulan

258.050.000

5 tahun

10 unit

12 bulan

55.000.000

12 bulan

10 unit

12 bulan

55.000.000

60 bulan

10 unit

12 bulan

9.650.000

50 unit

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab 20 21 Disnaker P. Bun trans Kab. KTW. Barat

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4

14 01 01 10 14 01 01 11

14 01 01 12

14 01 01 13

14 01 01 14

14 01 01 15

14 01 01 16

14 01 01 18

Meningkatnya sarana dan sarana aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

14 01 02

14 01 02 03


5

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah




Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7 40 unit

8 10 unit

9

10 10 unit

11

12 10 unit

13

14 10 unit

15

16 10 unit

17

18 40 unit

19

25 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

25 unit

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

60 bulan

12 bulan

31.929.520

12 bulan

32.000.000

12 bulan

32.000.000

12 bulan

35.000.000

12 bulan

35.000.000

60 bulan

165.929.520

5 tahun

1 tahun

31.656.250

1 tahun

32.000.000

1 tahun

32.000.000

1 tahun

32.000.000

1 tahun

35.000.000

5 tahun

162.656.250

492950 lembar

92950 lembar

5 tahun

1 tahun

32.160.000

1 tahun

Komputer PC

8 unit

2 Unit

55.000.000

1 Unit

Komputer Note book

13 unit

3 Unit

3 Unit

2 Unit

2 Unit

3 Unit

Printer Sound Sistem AC TV LCD Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terpenuhinya peralatan rumah tangga Buku peraturan perundang undangan

11 buah 1 unit 3 unit 6 unit 5 yahun

3 Buah 1 unit 1 unit 1 tahun

2 Buah 2 unit 1 tahun

2 Buah 3 unit 1 unit 1 tahun

2 Buah -

2 Buah 2 unit 1 tahun

5 tahun

1 tahun

6 Printer yang diperbaiki Note Book yang diperbaiki Pemeliharaan Jaringan Terpenuhi alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan Terpenuhinya penggandaan administrasi Terpenuhinya alatalat listrik

Tersedianya makan dan minum rapat

10 paket

2 paket

600 kotak

120 kotak

5 tahun

1 tahun

Rehab Berat Gedung kantor Penta Kerja

1 unit

-

Rehab Berat Garasi Sepeda Motor

1 unit

Rehab Berat Rumah Jabatan Kadis

1 unit

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100000 lembar

5.000.000

100000 lembar 5.000.000

60.000.000

5.000.000

1 tahun

1.300.000

2 paket

1.200.000 120 kotak

128.230.525

1 tahun

2 Unit

100000 lembar 5.000.000

65.000.000

5.000.000

1 tahun

2.000.000

2 paket

1.200.000 120 kotak

1 tahun

1 Unit

1 tahun

100000 lembar 25.000.000

50.000.000

5.000.000

1 tahun

2.000.000

1.200.000

150.000.000

2 paket

120 kotak

1 tahun

2 Unit

5.000.000

65.000.000

2.000.000

2 paket

1.200.000 120 kotak

150.000.000

1 tahun

160.000.000

-

1 unit

400.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1 unit

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

-

1 tahun

5 tahun

72.160.000

8 unit

295.000.000

13 unit

5.000.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

492950 lembar

11 buah 1 unit 3 unit 6 unit 5 yahun

25.000.000

5 tahun

2.000.000

10 paket

1.200.000 600 kotak

170.000.000

9.300.000

6.000.000

5 tahun

758.230.525

-

1 unit

400.000.000

-

-

1 unit

100.000.000

-

-

1 unit

200.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

-

1 unit

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab 20

21

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4

14 01 02 10

14 01 02 22

Tahun-3

target

Rp

10 -

11

-

-

Rp

7 1 unit

8 -

9

2 unit

-

1 unit 5 buah

1 buah

Filling Kabinet Almari besi 2 pintu

5 buah 5 buah

1 buah 1 buah

1 buah 1 buah

1 buah 1 buah

1 buah 1 buah

1 buah 1 buah

5 buah 5 buah

Meja kerja staf kursi kerja staf Gedung kantor yang terpelihara

30 buah 45 buah 5 tahun

10 Buah 15 Buah 1 tahun

10 Buah 15 Buah 1 tahun

1 tahun

1 tahun



Rehab ruangan kadis

1 paket

-

68.150.000

1 buah

-

12 1 unit

-

-

34.750.000

50.000.000

1 paket

1 buah

Rp


Tahun-5

target

34.750.000

target

Tahun-4

13 150.000.000

target

Rp

target

Rp

target

Rp

14 -

15 -

16 -

17 -

18 1 unit

19 150.000.000

-

-

1 unit

150.000.000

5 buah

127.500.000

-

1 unit

150.000.000

9.000.000

1 buah

9.000.000

25.000.000

-

25.000.000

-

1 unit 1 buah

250.000.000 40.000.000

25.000.000

-

193.150.000

1 paket

90 unit

18 Unit

60.000.000

18 Unit

60.000.000

18 Unit

60.000.000

18 Unit

60.000.000

18 Unit

60.000.000

90 unit

300.000.000

14 01 02 25

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik

5 tahun

1 tahun

10.380.000

1 tahun

10.380.000

1 tahun

10.380.000

1 tahun

11.880.000

1 tahun

11.880.000

5 tahun

54.900.000

Pakaian Dinas Harian pegawai

301 stel

58 stel

23.200.000

61 stel

24.400.000

61 stel

30.500.000

61 stel

30.500.000

61 stel

30.500.000

301 stel

139.100.000

Pemulangan pegawai yang pensiun

17 orang

3 orang

60.000.000

3 orang

60.000.000

4 orang

80.000.000

1 orang

25.000.000

6 orang

100.000.000

17 orang

325.000.000

Biaya kontribusi Bintek

5 tahun

1 tahun

59.950.000

1 tahun

65.000.000

1 tahun

70.000.000

1 tahun

80.000.000

1 tahun

85.000.000

5 tahun

359.950.000

Biaya perjalanan dinas bintek luar daerah

5 tahun

1 tahun

14 01 04

Ketersediaan informasi capaian kinerja, laporan keuangan

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rehab Berat Pintu Pagar Rehab Berat Mess Almari

Tahun-2

Bahan bakar minyak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun

Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian

Kegiatan Pengadaan mebeleur

6 Rehab Berat Gudang


Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14 01 03

Terlaksananya Peningkatan Bimbingan kompetensi teknis pegawai implementasi peraturan perundangundangan

5


14 01 02 24

Terlaksananya Peningkatan peningkatan disiplin aparatur disiplin aparatur

Ketersediaan bantuan untuk pegawai yang pensiun



14 01 03 02

14 01 04 01

14 01 05

14 01 05 03

14 01 06

Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun


21

Tujuan

capaian1 kinerja SKPD

Sasaran

2 keuangan semesteran dan tahunan

Indikator Sasaran

3

Kode

4 14 01 06 01

14 01 06 02

14 01 06 04

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Tersedianya peralatan pelatihan kerja

14 01 15

Sarana dan prasarana LLK

14 01 15 03


5 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rutin




target

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

11 1.000.000

12 4 buku

13 1.000.000

14 4 buku

15 1.000.000

16 4 buku

17 1.000.000

18 20 buku

19 5.000.000

Dokumen laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan tahunan

10 buku

2 buku

64.000

2 buku

64.000

2 buku

64.000

2 buku

64.000

2 buku

64.000

10 buku

320.000

5 buku

1 buku

1.000.000

1 buku

1.000.000

1 buku

1.000.000

1 buku

1.000.000

1 buku

1.000.000

5 buku

5.000.000

796.156.295

Kegiatan Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

Terpenuhinya standar peralatan pelatihan kerja

Perawatan sarana dan Prasarana BLK.

Sarana LLK 14 01 15 07 berfungsi dengan baik

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana LLK

Peralatan dan perlengkapanLLK terpelihara

1.308.350.000

1.147.544.000

944.544.000

1.163.544.000

20 paket

2 Paket

80 paket 10 Paket pelatihan, (180 Org) 1.260 orang

53 Paket

3 Paket

185.420.975

3 Paket

300.000.000

4 Paket

527.723.000

14 Paket (224 Org)

839.100.000

15 Paket (224 Org)

4.040.000

5 Paket

717.183.975

5.250.000

8 Paket

1.144.350.000

550.000.000

4 Paket

923.010.000 16 Paket (256 Org)

6.800.000

12 Paket

1.479.810.000

780.000.000

5 Paket

1.015.011.000

17 Paket (272 Org)

8.875.000

16 Paket

1.803.886.000

1.250.000.000

20

21

5.110.138.295

2 Paket

1.116.842.100 8 Paket 88 orang

11.500.000

1 Unit

2.378.342.100

245.300.000 Disnaker P. Bun trans Kab. KTW. Barat 396.200.000

3.000.000

644.500.000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pencari 14 01 16 01 Kerja / penganggu r

Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersusunnya data informasi bursa kerja dan data base ketenagakerjaan 1.852 orang

200

200

97.000.000

250

137.000.000

300

150.700.000

400

165.770.000

500

182.347.000

Penganggu 14 01 16 04 r dan setengah penganggu r pedesaan

Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penanggur 1.332 orang

80

180

200.314.000

180

275.314.000

264

302.845.400

264

333.129.940

264

366.442.934

14 01 17

Rp

10 4 buku

Terpenuhinya standar peralatan pelatihan kerja

Kesejahteraan dan Perlindungan terhadap tenaga kerja.

Rp

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungjawab

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Penta Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja

target

9 1.000.000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Meningkatkan pendapatan masyarakat


Tahun-5

8 4 buku

Penganggu 14 01 15 06 r dan setengah penganggu r

14 01 16

Tahun-4

7 20 buku

Peserta Pelatihan Pemuda putus sekolah,pencari kerja dan masyarakat.

Terlaksananya kegiatan penempatan dan perluasan kerja.

Rp

Tahun-3

6 Dokumen laporan capaian kinerja

Latas Perluasan Lapangaan kerja dan pengurangan pengangguran.

Tahun-2

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

297.314.000

412.314.000

453.545.400

498.899.940

548.789.934

200 unit

80 orang

40.245.000

173.100.000

213.345.000

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

3 4 Dewan 14 01 17 03 Pengupaha n, tenaga kerja dan perusahaa n


5 Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan



6 7 Tercapainya 12 Perusahaan penetapan upah minimum Kabupaten dan penerbitan Peraturan Gubernur tantang Upah Minimum Kabupaten


target

8 12 Perusahaan

Tahun-2

Rp

9 47.885.836

target

10 12 Perusahaan

Tahun-3

Rp

11 53.413.042

target

12 12 Perusahaan

Tahun-4

Rp

13 58.755.000

target

14 12 Perusahaan


Tahun-5

Rp

15 64.630.500

target

16 12 Perusahaan

Rp

17 71.093.550

target

18 12 Perusahaan

Rp

19 30.285.600


21

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode


3 4 Perusahaa 14 01 17 04 n dan tenaga kerja

Perusahaa 14 01 17 05 n dan tenaga kerja

5 Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Penyiap an tenaga kerja siap pakai

Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja



6 7 Tersosialisainya 12 peraturan perundang- Perusahaan undangan diperusahaan dan tenaga kerja dan


target

8 12

Tahun-2

Rp

9 54.109.123

Perusahaan

target

10 12

Tahun-3

Rp

target

11 109.348.773

Perusahaan

12 12

Tahun-4

Rp

13 120.284.000

target

14 12 Perusahaan


Tahun-5

Rp

target

15 132.312.400

Perusahaan

16 12

Rp

target

17 145.543.640

Perusahaan

18 12

Rp

19 59.692.000


Perusahaan

Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja Tercapainya 12 Perusahaan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan dan Meningkatnya

12

26.480.641

Perusahaan

12

31.880.641

Perusahaan

12

35.069.000

12 Perusahaan

38.575.900

Perusahaan

12

42.433.490

Perusahaan

12

22.584.400

Perusahaan

perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan Perusahaan

14 01 17 08

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hubinsyaker Target 2012-2016

Terciptanya laporan 12 Perusahaan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan

Buku laporan pengumpulan data

12 Perusahaan

30.000.000

12 Perusahaan

158.475.600 1.969.129.870

34.500.000

12

37.950.000

12 Perusahaan

Perusahaan

229.142.456 3.094.156.456

41.745.000

12

45.919.500

-

-

Perusahaan

252.058.000 3.332.957.400

277.263.800 3.524.593.740

304.990.180 4.395.666.214

PANGKALAN BUN,

22 Maret 2012

KEPALA DINAS NAKERTRANS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. S. EKO PRABOWO, M. Si. Pembina Utama Muda NIP. 19590213 198903 1 002

112.562.000 6.080.545.295

21

BAB I PENDAHULUAN RENSTRA DISNAKERTRANS

Recommend Documents