Bab I Pendahuluan. Renstra KPU Kab. Sumedang

Bab I Pendahuluan Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tanpa perencanaan yang matang, mustahil tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam

konteks

penyelenggaraan

negara

dan

pemerintahan,

perumusan rencana kerja pemerintah, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Bertitik

tolak

dari

aturan

inilah,

maka

setiap

Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan, baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi, timbul seiring dengan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban krusial dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah

melalui

sebuah

perencanaan

strategis

organisasi

yang

mampu

memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan hirarkis

dengan

Komisi

Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

Pemilihan

Umum

Republik

Indonesia

sebagai 1

penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap perencanaan pada KPU Kabupaten/Kota mengacu pada perencanaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

1.1. KONDISI UMUM Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.871,98 Ha sesuai dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 yang terdiri dari 26 Kecamatan terbagi dalam 276 Desa dan 7 Kelurahan. Menurut letak geografis wilayah administratif Kabupaten Sumedang berbatasan langsung dengan wilayah administratif : a. Sebelah Utara

: Kab. Indramayu;

b. Sebelah Selatan

: Kab. Garut dan Kab. Bandung;

c. Sebelah Barat

: Kab. Bandung Barat dan Kab. Subang;

d. Sebelah Timur

: Kab. Majalengka

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang menurut data terakhir adalah sebanyak 1.131.526 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Wilayah Kecamatan

Lakilaki 2014

Jatinangor Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

56.395

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki dan Perempuan Perempuan 2014 55.491

2014 111.886 2

Wilayah Kecamatan

Lakilaki 2014

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki dan Perempuan Perempuan 2014

2014

Sukasari

16.837

16.093

32.930

Cimanggung

41.791

40.843

82.634

Tanjungsari

40.464

38.891

79.355

Pamulihan

27.788

30.117

57.905

Rancakalong

19.384

19294.00

38.678

Sumedang Selatan

38.845

37.665

76.510

Sumedang Utara

45.141

49.242

94.383

Ganeas

12.301

11.903

24.204

Situraja

19.000

19.319

38.319

Cisitu

13.328

13.489

26.817

Darmaraja

18.512

19.057

37.569

Cibugel

10.632

10.634

21.266

Wado

22.332

21.719

44.051

Jatinunggal

21.063

21.379

42.442

Jatigede

11.577

12.412

23.989

Tomo

11.191

11.686

22.877

Ujungjaya

14.581

14.945

29.526

Conggeang

14.311

14.765

29.076

Paseh

18.282

18.307

36.589

Cimalaka

29.569

29.019

58.588

9.667

9.632

19.299

Tanjungkerta

17.272

17.179

34.451

Tanjungmedar

12.577

12.195

24.772

Buahdua

15.923

16.521

32.444

5.506

5.450

10.956

564.269

547.953

1.131.516

Cisarua

Surian

Sumber BPS Kabupaten Sumedang

Jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 serta Pemilu Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


3

Tabel 2. Jumlah Pemilih pada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 serta Pemilu Tahun 2014 Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil No Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 3 Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 4 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sumber PPID Kabupaten Sumedang

Jumlah Pemilih Laki-laki

Perempuan

Jumlah Total

413.189

416.305

829.429

414.185

417.293

831.478

422.429

423.754

846.183

419.146

420.208

839.354

Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 serta Pemilu Tahun 2014, KPU Kabupaten Sumedang membentuk badan penyelenggara adhoc sebagai berikut: Tabel 3. Jumlah Personil Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013

No

1 2 3 4 5 6

Badan Penyelenggara Adhoc

Panitia Pemilihan Kecamatan (5 orang) Sekretariat PPK (5 orang) Panitia Pemungutan Suara (3 orang) Sekretariat PPS (3 orang) KPPS dan PAM TPS (7 orang) PPDP (1 orang) Jumlah

Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan/ TPS

26 26 283 283 2.192 2.192

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 130 Orang 130 Orang 849 Orang 849 Orang 15.344 Orang 2.192 Orang 19.494 orang

Sumber PPID Kabupaten Sumedang


4

Tabel 4. Jumlah Personil Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sumedang No

1 2 3 4 5 6

Badan Penyelenggara Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (5 orang) Sekretariat PPK (3 orang) Panitia Pemungutan Suara (3 orang) Sekretariat PPS (3 orang) KPPS dan PAM TPS Pileg (9 orang) KPPS dan PAM TPS Pilpres (9 orang) Pantarlih Pileg (1 orang) Pantarlih Pilpres (1 orang) Jumlah

Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS

Pemilu Legislatif

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

26

130 Orang

130 Orang

26

78 orang

78 orang

283

849 orang

849 orang

849 orang 21.222 orang

849 orang

283 2.358 2.010 2.358 2.010

18.090 orang 2.358 orang 25.486 orang

2.010 orang 22.041 orang

Sumber PPID KPU Kabupaten Sumedang

Para penyelenggara tersebut menyelenggarakan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dengan wilayah kerja sebagaimana tergambar dalam peta di bawah ini : Gambar 1 Peta Daerah Pemilihan di Kabupaten Sumedang

Gambar 1 Peta Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang



5

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di ikuti oleh 8 pasangan calon. Berikut hasil perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 : Tabel 5. Hasil Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 No Urut 1 2 3 4 5 6 7

Nama Pasangan Calon Ir. DIDI AHMAD DJAMHIR, M.T. RIDWAN SOLICHIN, S.IP., M.Si. Dra. Hj. ENI SUMARNI, S.T., M.Kes. H. ARRYS SUDRADJAT, S.H. AGUS WELIANTO SANTOSO, S.H. Hj. MULLY MULYATI SUKARYA, S.Pd. H. ECEK KARYANA, S.Kep., M.H. dr. IRWANTO H. OOM SUPRIATNA Hj. ERNI JUWITA H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.I.P., M.Si. H. USEP KOMARUZZAMAN, Ir., M.M. H. ENDANG SUKANDAR H. ADE IRAWAN H. TATANG SUTARNA HENDRIK KURNIAWAN

8

Perolehan Suara Sah 41.921

6,76%

51.967

8,38%

PDIP

81.221

13,09%

Perseorangan

24.341

3,92%

Perseorangan

12.628

2,04%

Partai Golkar

121.693

19,62%

PPP Partai Demokrat PAN Partai Hanura Partai Gerindra PKB

230.317

37,13%

56.232

9,06%

620.320

94,97%

Pengusung PKS PBB Perseorangan

TOTAL Sumber PPID KPU Kabupaten Sumedang

%

Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 diikuti oleh 5 pasangan calon. Berikut hasil perolehan suara sah Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabuapten Sumedang Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Kabupaten SumedangTahun 2013 No Urut 1 2 3

Nama Pasangan Calon Dr. H. DIKDIK M. ARIEF MANSUR, SH., MH. Drs. H. CECEP NANA SURYANA TOYIB, M. Si. Dr. H.IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN Dr. H. TATANG FARHANUL HAKIM., M.Pd. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T. Dr. Ir.H. LEX LAKSAMANA ZAENAL LAN, Dipl, H.E.

4

H. AHMAD HERYAWAN H. DEDDI MIZWAR


Pengusung Perseorangan Partai Golkar Partai Demokrat Partai Gerindra PAN PKB PKS Partai Hanuara PPP PBB


2,56%

84.424

13,39%

198.633

31,51%

167.107

26,52%

%

6

No Urut 5

Nama Pasangan Calon

Pengusung

RIEKE DIAH PITALOKA TETEN MASDUKI

PDIP

TOTAL


26,06%

630.640

96,35%

%


Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, di Kabupaten Sumedang di ikuti oleh 12 partai politik. Hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Sumedang sebagai berikut : Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Sumedang No Urut

Perolehan Suara sah PARPOL

1

Partai NasDem

2

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

3

4 5

6 7 8

9

10

14 15

Jumlah

Jumlah Perolehan Suara sah

Dapil 1

Dapil 2

Dapil 3

Dapil 4

Dapil 5

Dapil 6

4.608

2.828

2.499

3.241

2.375

2.149

17.700

5.164

4.222

3.697

4.340

9.653

8.323

35.399

8.953

9.954

5.238

9.157

6.063

7.514

46.879

20.834

23.162

31.709

22.126

26.074

22.697

146.602

9.674

21.327

23.443

16.574

24.117

26.575

121.710

18.251

11.016

9.523

7.207

10.670

6.386

63.053

9.351

7.448

4.713

5.336

9.771

7.601

44.220

6.693

5.471

2.130

9.203

9.388

4.578

37.463

8.852

18.115

12.743

6.228

13.111

10.523

69.572

2.764

6.045

8.992

2.458

3.433

4.600

28.292

1.090

8.559

698

897

3.070

4.684

18.998

395

485

737

711

1.787

2.637

6.752

96.629

118.632

106.122

87.478

119.512

108.267

636.640



7

Tabel 8. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 No Urut 1 2

3

4 5

6 7 8

9

10

14 15

Perolehan Kursi PARPOL Partai NasDem PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT PARTAI BULAN BINTANG PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA Jumlah

Dapil 1

Dapil 2

Dapil 3

Dapil 4

Dapil 5

Dapil 6

-

-

-

-

-

-

Jumlah Perolehan Kursi -

-

-

-

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

2

2

2

2

2

2

12

1

2

2

1

2

2

10

1

1

1

1

1

1

6

1

1

-

-

1

1

4

1

-

-

1

1

-

3

1

1

1

-

1

1

5

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

8

9

8

6

10

9

50


Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di ikuti oleh 2 pasangan calon, penyelenggaraan di Kabuapten Sumedang berjalan lancar dan kondusif. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sumedang sebagai berikut : Tabel 9. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sumedang No Urut 1 2

Nama Paslon H. Prabowo Subianto Ir. H.M Hatta Rajasa Ir. H. Joko Widodo Drs. H. M. Jusuf Kalla


Suara Sah

%

401.847

61,44%

252.193

38,56%

8

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu

negara.

Dalam

sejarah

perjalanannya

Indonesia

telah

berhasil

menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting

secara

kelembagaan

konstitusional yang

bersifat

(constitutional nasional,

importance) dan

tetap

dan

mandiri

memiliki dalam

menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun penyelenggaraan

tugas Pemilu

dan

wewenang

Anggota

KPU

Dewan

Kabupaten/Kota

Perwakilan

dalam

Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi : a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

di

kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

9

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya

kepada

saksi

peserta

Pemilu,

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota

dan

mengumumkannya; k. mengumumkan

calon

anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; m.mengenakan

sanksi administratif dan/atau

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris

menonaktifkan KPU

sementara

Kabupaten/Kota,

dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan

berdasarkan

terganggunya

rekomendasi

Panwaslu

tahapan

penyelenggaraan

Kabupaten/Kota

Pemilu

dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan; n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.


10

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

di

kabupaten/kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara sertawajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; j. mengenakan



menonaktifkan KPU

sementara

Kabupaten/Kota,

dan


mengakibatkan

berdasarkan

terganggunya

rekomendasi

Panwaslu

tahapan

penyelenggaraan

Kabupaten/Kota

dan/atau

Pemilu ketentuan

peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan


11

m.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi : a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. m e n y u s u n d a n m e n e t a p k a n t a t a k e r j a K P U Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c. menyusun

dan

menetapkan

pedoman

teknis

untuk

setiap

tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; e. mengoordinasikan,

menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f. m e n e r i m a

daftar

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota; g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h. m e n e r i m a

daftar

pemilihan gubernur

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan

dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; k. membuat

berita

acara

penghitungan

suara

serta

membuat

sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

12

m.mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p. mengenakan



menonaktifkan KPU

sementara

Kabupaten/Kota,

dan


mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

pemilihan

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dan

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; s. m e l a k u k a n

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota; t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban : a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

Pemilu

kepada

masyarakat; Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

13

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan j a d w a l r e t e n s i a r s i p y a n g d i s u s u n o l e h K P U Kabupaten/Kota dan

lembaga

kearsipan

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. mengelola

barang

inventaris

KPU

Kabupaten/Kota

berdasarkan

ketentuan peraturan perundangundangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; j. menyampaikan

data

hasil

pemilu

dari

tiap-tiap

TPS

pada

tingkat

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut :


14

Gambar 2. Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ketua Anggota

Sekretaris

Tenaga Profesional

4 (empat) Kepala Sub Bagian

Sumber : PKPU nomor 5 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten/Kota

dibantu

oleh

Sekretariat,

dengan

struktur

organisasi

sebagaimana tercantum pada gambar 2 berikut :

Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretaris

Sub Bagian Program dan Data

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Umum

Sumber : PKPU Nomor 6 Tahun 2008

Perencanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tahun 2015-2019 terdiri dari 3 (tiga) program kerja yang mengikat ke dalam Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

15

(internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mengacu pada program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang dijabarkan secara terperinci dalam Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang berpegang pada produk hukum yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Produk hukum KPU berupa Peraturan KPU dan yang lainnya, dijadikan dasar dan pedoman oleh KPU Kabupaten Sumedang untuk membuat produk hukum berupa Keputusan KPU Kabupaten Sumedang sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kegiatan. karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 sampai dengan 2014, KPU Kabupaten Sumedang telah membuat 173 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang. Dalam

penyelenggaraan Pemilu dan

Pilkada, KPU Kabupaten

Sumedang menetapkan sejumlah Keputusan mengenai mekanisme Pemilu dan Pilkada dengan berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan KPU.


16

Tabel 10. Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2014 No

Tahun

Jumlah

1

2010

16

2

2011

9

3

2012

51

4

2013

49

5

2014

48

Total

173

Selain

ditopang

oleh

kerangka

regulasi

yang

memadai,

KPU

Kabupaten Sumedang juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Gambar 4. Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sejumlah 35 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 4 (empat), yakni:


17

1. Komisioner KPU Kabupaten Sumedang sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota atau 14%. 2. Pegawai

dengan

status

dipekerjakan

(DPK),

artinya

pegawai

DPK

merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 13 orang atau 37%; 3. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 6 orang atau 17%; dan 4. Pegawai dengan status honorer adalah sebanyak 11 orang atau 32%. Dilihat dari komposisi, KPU Kabupaten Sumedang berjumlah 35 orang terdiri dari 5 orang Komisioner dan 30 orang pegawai Sekretariat. Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 13 orang PNS DPK, 6 orang PNS Organik, dan 11 orang honorer,

maka

pegawai

Sekretariat

KPU

Kabupaten

Sumedang

masih

ketergantungan pada Pemerintah Daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV ke atas. Status kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 11. Rekapitulasi Komisoner dan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang Jumlah No

1 2

KPU Kab. Sumedang Komisioner Sekretariat KPU Kab. Sumedang

Adapun

komposisi

Jumlah DPK

Organik

Honorer

5

-

-

-

30

13

6

11

Komisoner

dan

Pegawai

Sekretariat

dilihat

berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 4 orang, dan SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 1 orang. sebagaimana tabel dibawah :


18

Tabel 12. Rekapitulasi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan No 1

Tingkat Pendidikan S2

Jumlah 2

2

S1

15

3

D3

4

4

SLTA

11

5

SLTP

2

6

SD

1

Total

35

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. Sarana dan prasarana berupa tanah, gedung perkantoran dan gudang yang dipakai oleh KPU Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya status kepemilikannya berupa pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan luas tanah ± 4.000 m 2, luas bangunan ± 857 m2 (kantor ± 737 m2, rumah dinas ± 120 m2). Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping sumber daya manusia dan alat kerja/sarana dan prasarana adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama

dengan

ketersediaan

anggaran

dimana

prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010-2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 13. Anggaran KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2014 No

Tahun

1

2010

APBN 1.725.968.000

2

2011

1.588.625.000


Sumber Dana APBD Prov

APBD Kab

Jumlah

Ket

1.725.968.000

Rutin

1.588.625.000

Rutin

19

No

Sumber Dana

Tahun

APBN

APBD Prov 27.114.690.212

APBD Kab 14.072.711.298

Jumlah

3

2012

2.336.197.000

43.523.598.510

4

2013

18.758.148.000

18.758.148.000

5

2014

39.403.436.000

39.403.436.000

Ket Rutin, Pilgub dan Pilbup 2013 Rutin, Pileg 2014 Rutin, Pileg dan Pilpres 2014

Pada tahun 2012, KPU Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan anggaran yang sangat signifikan dikarenakan terdapat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013. Begitu juga pada tahun 2013 dan 2014 terdapat kenaikan anggaran yang disebabkan karena terdapat tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Besaran anggaran tersebut di atas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang. Sementara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Bara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013, belum termasuk dalam program KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Sumedang,

akan

tetapi

merupakan

program

kegiatan

KPU

Kabupaten Sumedang sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU Kabupaten Sumedang selalu berupaya

untuk menyajikan laporan

akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

20

tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tenta Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain: (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar; (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan

berbagai

aplikasi

utama

yang

diperlukan

unit

kerja

dan

stakeholders; (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundangundangan lain; (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal; (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU; (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU; (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan

minimal

dan

keterlibatan

stakeholder

dalam

peningkatan

pelayanan; dan (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Keberhasilan mendapat

ujian

perumusan

yang

sangat

arah

berat

perubahan

ketika

organisasi

KPU Kabupaten

tersebut

Sumedang

menyelenggarakan perhelatan akbar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

21

Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 serta Pemilihan Umum legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah

membuktikan

bahwa

organisasinya

benar-benar

bersifat

mandiri,

professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan kepada KPU Kabupaten Sumedang berupa : 1) KPU berprestasi pemenang kategori Daftar Pemilih berkualitas dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Barat. 2) Nominasi kategori pemilu berintegritas dan kategori kreasi sosialisasi tingkat Provinsi Jawa Barat. 3) Nominasi kategori Daftar Pemilih berkualitas dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, kategori pemilu berintegritas, dan kategori kreasi sosialisasi tingkat nasional. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum. Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan beberapa Sistem Informasi yang terdiri dari SILOG, SIDALIH, sebagai perwujudan bahwa KPU Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang terbuka terhadap keterbukaan informasi publik.


22

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi,

yakni

terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Sumedang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholder.

1.2.1. Potensi a. Aspek Kelembagaan Dari evaluasi KPU Kabupaten Sumedang telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Sumedang yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.


23

Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. KPU Kabupaten Sumedang telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013, dimana keputusan KPU Kabupaten Sumedang dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. 2. KPU Kabupaten Sumedang telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan

berbagai

inovasi

pelayanan

publik

menuju

organisasi

penyelenggara pemilu yang professional dan independen. 3. KPU Kabupaten Sumedang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu. 4. Setiap pegawai KPU Kabupaten Sumedang telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Aspek penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Sumedang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. KPU Kabupaten Sumedang memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan. 2. KPU Kabupaten Sumedang telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding, dan sebagainya.

c. Aspek Kepemimpinan Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pimpinan

organisasi,

yakni

Ketua

dan

Anggota

KPU

Kabupaten

Sumedang memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sumedang kearah lebih baik. Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

24

2. Pimpinan organisasi mampu melakukan arahan/bimbingan/pembinaan. 3. Pimpinan

organisasi

dapat

menciptakan

suasana

kondusif

untuk

terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik. 4. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi. 5. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai. 6. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Secara umum KPU Kabupaten Sumedang telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. 3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Kebijakan Secara

umum

KPU

Kabupaten

Sumedang

telah

menerapkan

tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. KPU Kabupaten Sumedang

berupaya

melakukan

identifikasi,

membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. 2. KPU Kabupaten Sumedang telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat Keputusan yang jelas dan mudah dipahami. 3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal. Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

25

4. KPU Kabupaten Sumedang berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik. 5. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan KPU Kabupaten Sumedang sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi Secara umum KPU Kabupaten Sumedang membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. KPU Kabupaten Sumedang menggunakan asset Pemerintah Kabupaten Sumedang berupa tanah dan gedung kantor dengan status pinjam pakai. 2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sumedang. 3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Secara umum KPU Kabupaten Sumedang telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut: 1. KPU

Kabupaten

stakeholders

Sumedang

telah

berupaya

memenuhi

harapan

sehingga mereka puas dengan kinerja KPU Kabupaten

Sumedang. 2. KPU Kabupaten Sumedang berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholder 3. KPU Kabupaten Sumedang berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada.

1.2.2. Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Sumedang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

26

beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Sumedang. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Sumedang berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut: a. SDM Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Sumedang merupakan tenaga yang dipekerjakan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: 1. Ketergantungan

KPU

Kabupaten

Sumedang

kepada

pemerintah

kabupaten sumedang atas tenaga PNS terkait, baik dalam posisi staf maupun pejabat. 2. Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban

kinerja

bukan

saja

kepada

KPU

Kabupaten

Sumedang tetapi juga kepada atasan di instansi asal. 3. Jumlah PNS organik masih kurang. sehingga komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

b. Perencanaan dan Anggaran Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,

khususnya

anggaran

untuk

pelaksanaan

kegiatan

dan

operasional.

c. Dukungan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung KPU Kabupaten Sumedang masih milik pemerintah daerah. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Sumedang yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Sumedang setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan. Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas berikut: Renstra KPU Kab. Sumedang 2015-2019

27

Tabel 14. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weaknesses)  Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang  Beban kerja pegawai tidak proporsional penyelenggara pemilu (S 1) (W1)  Komitmen pimpinan yang mumpuni (S 2)  Dukungan anggaran belum memadai (W2)  Reformasi Birokrasi yang telah dirancang (S3)  Pelaksanaan SOP belum optimal (W 3)  SDM yang memadai (S 4)  Sarana dan prasarana terbatas (W 4)  Pegawai memiliki persepsi yang sama akan  Pemanfaatan teknologi informasi belum tugas dan fungsi organisasi (S 5) optimal (W 5)  Pengalaman penyelenggara pemilu dan Pilkada (S 6) FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)  Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu  Peraturan perundang-undangan tentang dan Pilkada tinggi (O 1) Pemilu dan Pilkada mudah berubah (T 1)  Hubungan baik dengan semua stakeholders  Aksi demontrasi ketidakpuasan hasil dan lembaga lain (O 2) Pemilu dan Pilkada (T 2)  Potensi pengembangan SDM (O 3)  Gugatan hasil pemilu dan Pilkada yang tidak berdasar pada bukti (T 3)  Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O4)  Mayoritas SDM dengan status DPK (T 4)  Kemajuan teknologi informasi (O 5)  Kondisi letak geografis (T 5)  Harapan masyarakat tinggi (O 6)

Berdasarkan

identifikasi

faktor

kunci

tersebut,

maka

strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strengt – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Sumedang; d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi. 2. Strategi Weakness–Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan koordinasi internal antar sub bagian terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sumedang;


28

d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran; e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. 3. Strategi Strength Threat – (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan institusi terkait; b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara optimal dan transparan; c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan; d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. 4. Strategi Weakness –Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan institusi terkait; c. Optimalisasi

pembinaan,

pengawasan

penyelenggaraan

Pemilu

dan

Pilkada; d. Penguatan

kelembagaan

pengelolaan

logistik

Pemilu

pada

tahap

perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.


29

Bab I Pendahuluan. Renstra KPU Kab. Sumedang

Recommend Documents