KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat b.
(3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), maka perlu menetapkan
Pedoman Teknis tentang
Pemungutan
dan
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;
~2~
c.
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015;
Mengingat
:
1. Undang–Undang
Nomor
10
Tahun
1950
tentang
1950
tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang–Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah-Daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5189); 4. Undang–Undang Keterbukaan
Nomor
Informasi
14
Tahun
Publik
2008
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang–Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
~3~
6. Undang–Undang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 8. Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2013
tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
(Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
~4~
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi,
Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
~5~
Penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Memperhatikan
:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor
:
1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015
Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kebumen Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor
:
12/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015
Penetapan
tentang
jumlah kursi dan suara sah partai politik atau
gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Pemilihan Bupati Tahun 2015; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor
7/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015
tentang
Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Bakal Calon dan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Calon dan Calon Bupati Dalam Pemilihan Bupati Kebumen Tahun 2015; 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tanggal 22 Mei 2015;
~6~
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015.
KESATU
: Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 22 Mei 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
ttd PAULUS WIDIYANTORO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN Kepala Sub Bagian Hukum
M.YUSUF NIP. 19620212 199303 1 006
