RENSTRA BAB I PENDAHULUAN

RENSTRA 2013 - 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong laju pembangunan daerah. Wilayahnya terdiri atas dua pulau besar dan pulau-pulau kecil yang membentang antara 115º46'- 119º5' Bujur Timur dan 8º10' - 9º5' Lintang Selatan dengan luas daratan 20.153.15 km persegi dan luas laut 29.159.04 km persegi serta panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Berdasarkan Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2012, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 4.587.562 jiwa, terdiri atas 2.228.493 jiwa laki-laki dan 2.359.069 jiwa perempuan. Pulau Lombok dengan luas daratan 4.738,70 km persegi (22,78 %) berpenduduk 3.228.654 jiwa (70,38 %), sedangkan Pulau Sumbawa yang luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22 %) hanya berpenduduk 1.358.908 jiwa (29,62 %). Dengan demikian luas daratan dan jumlah penduduk kedua pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berbanding terbalik; yang menggambarkan pula potensi dan permasalahan berkaitan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antarwilayah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Potensi dan permasalahan tersebut dapat dikelola dari aspek ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan kawasan transmigrasi, penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi, serta unit-unit pelaksana teknis dinas. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2013 sampai dengan 2018.

1.2.

Landasan Hukum Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

RENSTRA 2013 - 2018

3. 4. 5.

6.

29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025; 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025; 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018; 16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014; (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

2

RENSTRA 2013 - 2018 17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 18. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dari tahun 2013 sampai dengan 2018 menjadi lebih efisien, efektif dan berkualitas.

1.4.

Sistematika Penulisan Bab I. Pendahuluan memuat kondisi umum yang melatar belakangi penyusunan rencana strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan. Bab II. Gambaran Umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta jenis pelayanan dan kelompok sasaran. Bab III. Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memuat tentang Gambaran Umum daerah terkait dengan pelayanan, Hasil-hasil yang telah dicapai lima tahun sebelumnya, analisis isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dan analisis lingkungan strategis. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis disertai dengan perkiraan sumber-sumber pendanaan yang mendukung program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

(Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

3

RENSTRA 2013 - 2018 Bab VI. Indikator Kinerja kedinasan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII.Penutup.


4

RENSTRA 2013 - 2018 BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi a. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagian Kelima Pasal 17,18 dan 19. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasecara administrative dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja. b. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 

Perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;



Perencanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;



Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;



Pengkoordinasian ketransmigrasian;

dan



Pengendalian dan ketransmigrasian;

evaluasi



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

pembinaan

tugas

pelaksanaan

tugas

ketenagakerjaan ketenagakerjaan

dan dan

Untuk mendukung tupoksi tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dilengkapi perlengkapan organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, membawahi : 5 (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

RENSTRA 2013 - 2018 a. Subbagian Program dan Pelaporan. b. Subbagian Keuangan. c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi : a. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan. b. Seksi Pemagangan. c. Seksi Sertifikasi dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja. 4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi : a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja. b. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri. c. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya. 5.

6.

7.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : a. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan. b. Seksi Norma Kerja. c Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, membawahi : a. Seksi Penyediaan Areal dan Permukiman. b. Seksi Perpindahan dan Penempatan. c. Seksi Publikasi dan Kemitraan. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, membawahi :

a. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat. b. Seksi Pengembangan Usaha dan Kawasan. c. Seksi Sarana dan Prasarana. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja b. UPTD Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) c. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BP2TKD) d. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) 9. Kelompok Jabatan Fungsional a. b. c. d.

Pegawai Pengawas terdiri dari : Instruktur Mediator/Perantara Pengantar Kerja

e. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) f. Perencana g. Pranata Lab. Kesehatan Kerja (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

6

RENSTRA 2013 - 2018 Sekretariat Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemelihara kantor menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi b. Pengelola urusan keuangan c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keperotokolan.

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi,

perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan

analisis data, evaluasi program dan pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan b. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan b. Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya. c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun pembangunan. d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan. e. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut. f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian Keuangan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

7

RENSTRA 2013 - 2018 g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbagian

umum

dan

kepegawaian

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

ketatausahaan,kepegawaian,perlengkapan,kerumahtanggan,keperetokolan

di

lingkungan dinas menyelenggarakan fungsi : a. Melakukan urusan ketatausahaan b. Melakukan urusan kepegawaian c. Melakukan urusan perlengkapan d. Melakukan urusan kerumahtanggaan dan keprotokalan e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan pengembangan perluasan tenaga kerja, pasar kerja pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan pembinaan pelatihan keterampilam dan pengingkatan produktivitas tenaga kerja

b.

Pembinaan program akreditasi, standarisasi dan sertifikasi

c.

Pembinaan struktur dan pralatan kerja

d.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(1) Seksi pembinaan instruktur dan kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan istruktur dan kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun bahan pembinaan tentang instruktur dan kelembagaan b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan istruktur dan kelembagaan c. Menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan (2) Seksi pemagangan mempunyai tugas melakukan pembinaan tentang pemagangan ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun bahan pembinaan tentang pemagangan b. Melaksanakan pengawasan pemagangan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

8

RENSTRA 2013 - 2018 c. Menyiapkan pelatihan/bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan (3) Seksi sertifikasi dan bimbingan produktivitas tenaga kerja, mempunyai tugas menyiapkan sertifikasi dan pembinaan bimbingan produktivitas tenaga kerja menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun bahan pembinaan tentang sertifikasi produktivitas tenaga kerja b. Melaksanakan pengawasan sertifikasi dan bimbingan produktivitas tenaga kerja c. Menyiapkan pelatihan / bimbingan teknis setifikasi dan bimbngan produktivitas tenaga kerja d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan pengembangan perluasan tenaga kerja, pembinaan penempatan antar kerja daerah, antar kerja antar Negara, penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang, dan pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan dan dan penyediaan data informasi pasar kerja; b. Pelaksanaan penganalisaan jabatan dan pengklarifikasia jabatan serta pedoman bimbingan jabatan; c. Pengembangan usaha mandiri system padat karya, teknologi tepat guna dan perluasan sector informal; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyusun system dan pedoman serta melakukan pembinaan terhadap informasi pasar kerja menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun sistem dan pedoman pembinaan pasar kerja b. Melaksanakan

kunjungan

dalam

rangka

pengumpulan

data

kerja

di

Kabupaten/Kota c. Menyiapkan penyusunan sistem dan pedoman bursa kerja di lembaga penidikan formal dan lembaga pelatihan kerja (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

9

RENSTRA 2013 - 2018 d. Melaksanakan penyebarluasan buku berita pasar kerja ke instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Seksi pembinaan tenaga kerja mandiri mempunyai tugas menyediakan informasi pasar kerja, pembinaan pelatihan dan pengembangan perluasan tenaga kerja, pembinaan penempatan antar kerja daerah, antar kerja Negara, pembinaan bimbingan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan perluasan kesampatan kerja di sector informal menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan atau materi pelatihan, standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja b. Menganalisis hasil olahan dan tenaga kerja mandiri untuk didistribusikan kembali kepada dinas Kabupaten/Kota agar mengetahui perkembangan atas hasil yang telah dicapai c. Memberikan penyuluhan dan pembinaan usaha mandiri melalui kelompok kerja dan dari rumah ke rumah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga menambah kemampuan dan pengembangan usaha d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Seksi Teknologi tepat guna dan padat karya mempunyai tugas mengembangkan usaha mandiri sistem padat karya, teknologi tepat guna dan perluasan areal menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun bahan pembinaan tentang teknologi tepat guna dan padat karya b. Melaksanakan pengawasan teknologi tepat guna dan padat karya c. Menyiapkan pelatihan / bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan penempatan pedoman dan pembinaan kesejahteraan purnakerja menyelenggarakan fungsi : (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

10

RENSTRA 2013 - 2018 a. Pelaksanaan menghimun, merumuskan dan menetapkan pedoman kesejahteraan purnakerja b. Pelaksanaan

inventarisasi

jumlah

purnakerja

akibat

perslisihan

hubungan

industrial/pemutusan hubungan kerja, pension dan kecelakaan kerja diperusahaan c. Penyusunan rencana kebutuhan pelatihan bagi purnakerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki d. Pelaksanaan pelatihan dan pemberian rekomendasi bagi purnakerja, peserta jamsostek yang terkena PHK untuk memperoleh bantuan PHK dari PT. Jamsostek e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan mempunyai tugas membina hubungan industrial yang kondusif di Perusahaan menyelenggarakan fungsi : a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan/ penyuluhan hubungan industrial b. Menyusun bahan pelatihan/ bimbingan teknis bagi pekerja dan pengusaha c. Melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis bagi pekerja dan pengusaha tentang juru runding, hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan d. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kinerja mediator pegawai perantara hubungan industrial dan Kabupaten/ Kota e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(2) Seksi norma kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan norma umum dan norma khusus serta pembinaan terhadap kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi : a. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan teknis norma ketenagakerjaan b. Melaksanakan

pengawasan

norma

ketenagakerjaan

terhadap

pelaksanaan

perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi : pengawasan upah, perlindungan jamsostek, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat c. Menyusun bahan inventarisasi data ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Undangundang Nomor 7 Than 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

11

RENSTRA 2013 - 2018 d. Menyiapkan dan menyusun bahan penelitian serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan (3) Seksi keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas pembinaan tentang keselamatan kesehatan kerja menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun bahan pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja b. Melaksanakan

pengawasan

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

terhadap

pelaksanaan perundang-undangan c. Memberikan pengesahan pemakaian penggunaan : pesawat uap, pesawat angkat angkut, motor diesel, instalasi listrik dan penyalur petir

Bidang Penyiapan Permukimn dan Penempatan Transmigrasi

Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigraasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis, koordniasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervise penyedian areal, pembangunan permukiman, pengerahan, perpindahan dan penempatan transmigrasi serta publikasi promosi dan kemitraan bidang ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi : a. Fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan dan permukiman dan penyediaan areal b. Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi rencana teknis pengarahan perpindahan dan penempatan transmigrasi c. Fasilitasi, koordinasi dan penyiapan bahan publikasi, promosi, pelayanan investasi dan kemitraan

(1) Seksi penyediaan areal dan permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi fasilitasi dan supervisi kegiatan penyediaan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan rencana teknis pembangunan permukiman transmigrasi b. Penyusunan bahan usulan rencana pembangunan lokasi permukiman transmigrasi c. Fasilitasi dan koordinasi penyediaan areal permukiman transmigrasi d. Koordinasi, pengendalian dan supervisi pelaksanaan penyiapan, permukiman dan penempatan transmigrasi (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

12

RENSTRA 2013 - 2018 (2) Seksi perpindahan dan penempatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi fasilitasi dan supervisi kegiatan perpindahan dan penempatan transmigran menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan rencana teknis pengarahan perpindahan dan penempatan transmigran b. Penyiapan bahan usulan dan koordinasi rencana pengarahan pemindahan dan penempatan transmigran c. Koordinasi pelaksanaan penyiapan seleksi calon transmigran d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penempatan transmigran

(3) Seksi publikasi dan kemitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan publikasi promosi dan kemitraan menyelenggarakan fungsi : a.

Penyiapan bahan publikasi dan pelaksanaan KIE bidang ketransmigrasian

b.

Mediasi kerjasama antar daerah dalam rangka perpindahan dan penempatan transmigrasi

c.

Penyediaan informasi dan promosi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi (WPT)

d.

Mediasi dan koordinasi pedoman investasi dalam rangka pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi (WPT)

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM, perencaan pengembangan masyarakat

dan

pengembangan

kawasan infrastruktur

pengembangan dan

usaha

penyiapan

produktif,

proses

pemeliharaan

pengakhiran

status

dan UPT

menyelenggarakan fungsi : a.

Fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat serta perencanaan penyerasian pengembangan kawasan

b.

Fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha produktif dan kawasan transmigrasi


13

RENSTRA 2013 - 2018 c.

Fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi

(1) Seksi peningkatan kapasitas SDM dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan SDM dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Sinkonisasi

dan

penyusunan

rencana

pengembangan

usaha

masyarakat

transmigrasi b. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyaraat transmigrasi c. Fasilitasi bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan pengembangan usaha produktif masyarakat transmigran d. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi perkembangan UPT (2) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengembangan sarana dan prasarana permukiman menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana permukiman b. Koordinasi fasilitasi bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan pemeliharaan dn pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi c. Fasilitasi bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan penyerasian lngkungan dan permkiman transmigrasi.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. c. Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

14

RENSTRA 2013 - 2018 d. Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPTD Balai Hyginie Perusahaan dan Keselamatan Kerja (1) UPTD Balai Hyginie Perusahaan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pelatihan dan pengujian di bidang hyginie perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan fasilitas laboratorium menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program hyginie perusahaan dan keselamatan kerja; b. Penyusunan rencana pelatihan dan pengujianhyginie perusahaan dan keselamatan kerja; c. Pelatihan, pemberian layanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang hyginie perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan; d. Penyelidikan dan pengujian di bidang hyginie perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja; e. Pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan dan pengujian hyginie perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja; f. Pemantauan dan pengendalian program hyginie perusahaan keselamatan kerja; g. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Hyginie Perusahaan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Hyginie Perusahaan dan Keselamatan Kerja. (3) Seksi Pelatihan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; melaksanakan kegiatan pelatihan, melakukan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

15

RENSTRA 2013 - 2018 usaha-usaha pengembangan tenaga Hyginie Perusahaan dan Keselamatan Kerja melalui seminar dan penyuluhan; melakukan pengkajian, pengujian dan analisis di bidang pelatihan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pelatihan dan Pengujian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. (4) Seksi Pemasaran dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana / program kerja; melaksanakan kegiatan pemasaran dan kerja sama dengan lembaga lain terkait, menyediakan data dan informasi dalam rangka promosi pemasaran di bidang pemasaran dan kerjasama; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Hyginie Perusahaan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. UPTD Balai Latihan Transmigrasi (1) UPTD Balai Latihan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan rencana/program pendidikan dan pelatihan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan transmigrasi, pemantauan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigrasi dan transmigrasi b. penyiapan dan pelaksanaan pelatihan bagi calon transmigrasi dan transmigrasi c. penyiapan evaluasi, monitoring dan bimbingan pasca pelatihan d. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan.


16

RENSTRA 2013 - 2018 (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Latihan Transmigrasi. (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja; melaksanakan kegiatan perencaan dan evaluasi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi rencana dan evaluasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Latihan Tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah ( BPPTKD ) (1) UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah ( BPPTKD ) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan rencana dan program pengembangan produktivitas tenaga kerja, pengkajian dan analisis teknis penyelenggaraan produktivitas

tenaga

kerja,

pelaksanaan

kebijakan

produktivitas

tenaga

kerja,

pemantauan

dan

teknis

pengendalian

pengembangan latihan

kerja

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program penembangan produktivitas tenaga kerja; b. Pengkajian dan analisis teknis penyelenggaraan produktivitas tenaga kerja c. Pengkajian dan penerapan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja e. Penyelenggaraan program pengembangan produktivitas tenaga kerja f. Pemantauan dan pengendalian program pengembangan produktivitas tenaga kerja g. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan. (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

17

RENSTRA 2013 - 2018 (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dilingkungan UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD). (3) Seksi Pengkajian Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/ program kerja, mengkaji dan menganalisis kebijakan

teknis

operasional

pengembangan

produktivitas

tenaga

kerja;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; melaksanakan fasilitasi teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pengkajian Produktivitas Tenaga Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (4). Seksi Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/ program kerja pelaksana dan penerapan kebijakan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Penerapan Produktivitas Tenaga Kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram 1.

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan kebijakan teknis latihan kerja, pengkajian dan analisis latihan kerja, pemantauan dan pengendalian latihan kerja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program latihan kerja b. pengkajian dan analisis teknis latihan kerja. c. pengujian dan penerapan program latihan kerja yang sudah disempurnakan. d. melaksanakan kebijakan teknis latihan kerja e. penyelenggaraan program latihan kerja f. pemantauan dan pengendalian latihan kerja g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan


18

RENSTRA 2013 - 2018 (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksana tugas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan perundang-undangan. (2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelola urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram. (3) Seksi Penyelenggraan Latihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

rencana/program;

menyiapkan

bahan

penyusunan

sertifikasi;

melaksanakan pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi Penyelenggaran Latihan Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana/program; melaksanakan pemantauan hasil latihan

kerja;

melaksanakan pengawasan uji keterampilan; melaksanakan penilaian kelulusan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


19

RENSTRA 2013 - 2018


20

RENSTRA 2013 - 2018


21

RENSTRA 2013 - 2018 2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset Yang Dikelola 1. Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 240 orang aparatur yang terdiri dari laki – laki 155 orang dan perempuan 85 orang. Selanjutnya perincian sumber daya aparatur pada Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 1.1. Tingkat Pendidikan          

S–3 S–2 S–1 D – IV D – III D – II D–I SLTA / Sederajat SLTP / Sederajat SD / Sederajat

: : : : : : : : : :

14 88 1 12 70 8 8

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

: : :

1 12 32

orang orang orang

: : : : : : : : : : : : : : :

10 16 48 16 14 6 7 28 8 1 3 4 2

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

1.2. Pendidikan Penjenjangan   

Diklatpim II Diklatpim III Diklatpim IV

1.3. Golongan dan Kepangkatan               

Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I ( IV/b ) Pembina ( IV/a ) ( III / d ) ( III / c ) ( III / b ) ( III / a ) ( II / d ) ( II / c ) ( II / b ) ( II / a ) (I/d) (I/c) (I/b) (I/a)


22

RENSTRA 2013 - 2018 1.4. Esselonisasi  Esselon II a  Esselon III a  Esselon IV a 1.5. Agama     

Islam Hindu Budha Kristen Protestan Kristen Katholik

: : :

1 10 30

orang orang orang

: : : : :

158 39 2 3

orang orang orang orang orang

: : :

41 27 172

orang orang orang

: : : :

3 50 53 95

orang orang orang orang

1.6. Jabatan Struktural dan Fungsional   

Struktural Fungsional Staff

1.7. Umur  20 – 30  31 – 40  41 – 50  51 – 60 2.

Sarana dan Prasarana Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai disamping dukungan sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain : Tabel 1 Daftar Sarana dan Prasarana Kondisi

No

Jenis Barang

1

2

Jumlah

B

RR

RB

3

4

5

6

1

Tanah

8

-

-

44.655 M²

2

Gedung

34

-

-

34 unit

3

Mess

13

-

-

13 unit

4

Kendaraan Roda 4

16

-

-

16 unit

5

Kendaraan Roda 2

56

-

3

59 unit


23

RENSTRA 2013 - 2018 Kondisi No

Jenis Barang

B

RR

RB

Jumlah

6

Mesin Ketik

19

4

-

23 unit

7

Komputer

69

4

-

73 unit

8

Printer

43

2

-

45 unit

9

Modem Intertnet

-

-

-

- unit

10

LCD

12

5

-

17 unit

11

Lap Top

19

-

-

19 unit

12

Stavol

21

-

-

21 unit

13

UPS

3

-

-

3 unit

14

Power Suply

5

-

-

5 unit

15

Loud Speaker sound system

16

-

-

16 unit

16

Lemari besi

24

10

-

34 unit

17

Filling besi/metal

48

16

-

64 unit

18

Lemari kayu

85

11

-

96 unit

19

Rak kayu

16

-

-

16 unit

20

Lemari arsip

7

-

-

7 unit

21

Brankas

17

1

-

18 unit

22

Filling kayu

41

-

-

41 unit

23

Meja Biro

76

-

24

100 unit

23

Meja kayu

13

6

-

19 unit

24

Permadani / gorden

2

-

-

2 buah

25

Meja Ketik

17

-

-

17 unit

26

Meja Rapat

19

-

-

19 unit

27

Meja Komputer

32

-

-

32 unit

28

Kursi Putar

16

3

-

19 unit

29

Kursi Biasa

106

-

-

106 unit

30

Buffet kayu

1

-

-

1 unit

31

Kursi Tangan

60

-

-

60 unit

32

Kursi Besi

51

3

33

Kursi Lipat

299

-

-

299 unit

34

Kursi Tamu

4

-

-

4unit

35

Kipas Angin

25

1

-

26 unit

36

Wirless

17

1

-

18 unit


54 unit

24

RENSTRA 2013 - 2018 Kondisi No

Jenis Barang

B

RR

RB

Jumlah

37

Televisi

7

1

-

8 unit

38

White Board

24

3

-

27 buah

39

Papan Visual

10

-

-

10 buah

40

Peta

11

1

-

12 buah

41

Jam Dinding

37

1

-

38 buah

42

AC

82

-

-

82 unit

43

Dispencer

5

-

-

5 buah

44

Kulkas

3

-

-

3 unit

45

Alat las listrik

1

-

-

1 unit

46

Camera Video

4

-

-

4 unit

47

Handycam

4

-

-

4 unit

48

Kamera

10

-

-

10 unit

49

Faximile

7

-

-

7 unit

50

Interphone

9

-

-

9 unit

51

Mic

10

1

-

11 buah

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Tabel 2 JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN NO.

BIDANG/UPTD

JENIS PELAYANAN

KELOMPOK SASARAN

1.


Menyediakan informasi pasar kerja, Lulusan pembinaan pengembangan perluasan SMA/sederajat, tenaga kerja, pasar kerja, pelaksanaan pencari kerja pelatihan ketrampilan tenaga kerja

2.


Menyediakan informasi pasar kerja, Calon TKI dan TKI, pembinaan pengembangan perluasan TKA, pencari kerja kerja, pembinaan penempatan antar kerja antar daerah, antar kerja antar Negara, penggunaan tenaga kerja asing pendatang, dan pelaksanaan pelatihan ketrampilan tenaga kerja


25

RENSTRA 2013 - 2018 NO.

BIDANG/UPTD

JENIS PELAYANAN

KELOMPOK SASARAN

3.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Menetapkan pedoman kesejahteraan Para Karyawan purnakerja memediasi perselisihan perusahaan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja, pension dan kecelakaan kerja di perusahaan serta memberikan rekomendasi bagi purnakerja, peserta jamsostek yang terkena PHK untuk memperoleh bantuan PHK dari PT Jamsostek

di

4.

Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

Menyusun rencana teknis, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervise penyediaan areal, pembangunan permukiman, pengerahan, perpindahan dan penempatan transmigrasi serta publikasi promosi dan kemitraan bidang Ketransmigrasian

Permukiman Transmigrasi Baru (PTB), Masyarakat Calon transmigran

5.


Melakukan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM, perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan, pengembangan usaha produktif, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dan penyiapan proses pengakhiran status UPT

Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina, warga transmigran

6.

Sekretariat

7.

UPTD Balai Hyperkes

Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor Melaksanakan pengujian di bidang hygine perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan fasilitas laboratorium

Bidang-bidang dan UPTD lingkup Disnakertrans Porv. NTB Perusahaanperusahaan

8.

UPTD Balatrans

9.

UPTD BP2TKD

10.

UPTD BLK

Melaksanakan pelatihan dan Masyarakat calon pendidikan bidang Ketransmigrasian transmigran dan warga transmigran Melakukan pengembangan Calon wirausahaan produktivitas tenaga kerja, pengkajian baru dan analisis teknis penyelenggaraan produktivitas tenaga kerja Melaksanakan pelatihan dan Lulusan SLTA pendidikan bidang Ketenagakerjaan sederajat (pencarai kerja)


26

RENSTRA 2013 - 2018 BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait Dengan Pelayanan Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagai urusan wajib dan ketransmigrasian sebagai urusan pilihan mencakup: a. Secara demografis, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 berjumlah 4.587.562 jiwa, terdiri atas 2.228.493 jiwa laki-laki dan 2.359.069 jiwa perempuan, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

b.

c.

d.

e.

Hal tersebut menggambarkan tingkat pengangguran yang dialami oleh perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Terjadinya transfomasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) yang tidak diiringi dengan transformasi ketenagakerjaan. Pertumbuhan sektor sekunder dan tersier tidak diimbangi oleh kualitas tenaga kerja yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Ketimpangan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum optimal dan pembangunan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai. Tujuan umum pembangunan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membentuk iklim social ekonomi dan budaya yang mendukung produktivitas tenaga kerja sehingga dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera, sedangkan tujuan umum bidang pembangunan bidang ketransmigrasian adalah fasilitasi perpindahan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan secara asri dan lestari sehingga transmigran dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera. Sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkansedangkan sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian adalah meningkatnya kualitas dan kemampuan transmigran mengembangkan usahanya di lingkungan permukiman baru.


dalam

27

RENSTRA 2013 - 2018 Dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran pembangunan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan program dan kegiatan yang didukung oleh dana APBD Provinsi NTB dan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 3.2. Hasil-Hasil Yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya (2009-2013) I. KETENAGAKERJAAN a. Tenaga Kerja Asing (TKA) Jumlah TKA yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB sebanyak 226 orang. Masing-masing bekerja pada Sektor Jasa sebanyak 66 orang, Sektor Bangunan sebanyak 27 orang, Sektor Perdagangan sebanyak 33 orang, Sektor Angkutan sebanyak 40 orang, Sektor Keuangan sebanyak 12 orang dan Sektor Pertambangan sebanyak 15 orang. b. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Perkembangan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui LTSP sebagai berikut : 1. Penempatan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri mencapai 250.830 orang, dengan rincian sebagai berikut :  Tahun 2009 sebanyak 53.731 Orang terdiri dari Laki-laki 32.903 Orang dan Perempuan 20.828 orang  Tahun 2010 sebanyak 56.150 Orang terdiri dari Laki-laki 37.428 Orang dan Perempuan 18.722 orang  Tahun 2011 sebanyak 58.230 Orang terdiri dari Laki-laki 44.088 Orang dan Perempuan 14.142 orang  Tahun 2012 sebanyak 37.020 Orang terdiri dari Laki-laki 45.397 Orang dan Perempuan 5.483 orang  Tahun 2013 sebanyak 45.699 Orang terdiri dari Laki-laki 36.702 Orang dan Perempuan 8.997 orang Sebagai gambaran bahwa 2 tahun terakhir jumlah pengiriman TKI perempuan (TKW) menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena diberlakukannya moratorium pengiriman PLRT ke luar negeri


28

RENSTRA 2013 - 2018 (khususnya Saudi Arabia), yang diawali oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggaara Barat.

2. PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Upaya pembinaan dan penertiban PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang beroperasi di NTB terus dilakukan secara koordinatif bersama BP3TKI, Kepolisian Daerah NTB, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan unit terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Penanganan TKI yang berpedoman antara lain pada Pergub. Nomor 2 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhadap PPTKIS yang nakal/kurang bertanggung jawab (mengalihkan negara tujuan, memalsukan dokumen, mengabaikan TKI dan lain-lain) dibekukan aktifitasnya. Hal ini tercermin dari perkembangan jumlah PPTKIS yang mampu bertahan semakin menurun.  Tahun 2009 sebanyak 352 PPTKIS  Tahun 2010 sebanyak 274 PPTKIS  Tahun 2011 sebanyak 208 PPPTKIS  Tahun 2012 sebanyak 146 PPTKIS  Tahun 2013 sebanyak 184 PPTKIS Untuk memantapkan pelaksanaan Pergub Nomor 2 tahun 2011, telah diadakan sosialisasi di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB bersama Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, BP3TKI. APJATI Pusat dan APJATI NTB juga telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi para Pelaksana Lapangan (PL) PPTKIS sebagai perekrut langsung CTKI di lapangan. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir beroperasinya calo-calo tenaga kerja liar yang mengatasnamakan PPTKIS tertentu. 3. TKI Deportasi Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan terhadap TKI melalui LTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pemulangan TKI Deportasi, baik yang berasal dari Malaysia maupun Timur Tengah.


29

RENSTRA 2013 - 2018 a. TKI Deportasi Malaysia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memberikan pelayanan untuk mengantar TKI Deportasi Malaysia hingga alamat tempat tinggalnya. sebanyak 13.261 orang. b. TKI Deportasi Timur Tengah Untuk TKI Deportasi Timur Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan BNP2TKI dan BP3TKI yang telah bekerja sama dengan PO. Bus Safari Dharma Raya dan pihak Kepolisian untuk memulangkan ke alamat masing-masing. Terhadap TKI/TKW yang sakit sudah dijalin kerja sama dengan RS. Bhayangkara Polda NTB. Melalui forum satgas juga dijalin kerjasama dengan dinas sosial kependudukan dan Catatan Sipil NTB, menyiapkan shelter bagi TKI/TKW deportasi yang membutuhkan penampungan sementara. c. TKI Berkasus Hukum TKI berkasus hukum di negara penempatan hingga Semester I Tahun 2013 sebanyak 349 kasus. Upaya yang dilakukan terhadap TKI kita yang tersangkut kasus hukum di negara penempatan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pusat, baik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Luar Negeri RI dan BNP2TKI jumlah kasus selesai 247 kasus dan dalam proses 102 kasus. d. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dapat terealisasi sebanyak 4.731 orang. Masing-masing Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.514 orang, Kalimantan Barat sebanyak 563 orang, Kalimantan Tengah sebanyak 951 orang dan Kalimantan Timur sebanyak 922 orang, yang ditempatkan pada sektor perkebunan kelapa sawit. e. Remitansi Remitansi atau Pengiriman uang TKI yang dikirim ke tanah air khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik yang dikirim melalui BI dan Pos selama 5 (lima) tahun 2009-2013 sebesar Rp. 3.192.417.258.485,- yang ditempatkan di Negara Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Jordan, Korea, Malaysia, Brunei, Filipina, Hongkong, Jepang/Tokyo, Singapura dan Negara lain. (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

30

RENSTRA 2013 - 2018 Remitansi TKI tertinggi berasal dari tenga kerja yang bekerja di Saudi Arabia. f. Pelatihan Program yang dilakukan dalam upaya memacthingkan tuntutan pasar kerja dengan keterampilan tenaga kerja (link and match) di NTB antara lain dengan mengoptimalkan fungsi BLK/LLK/KLK baik milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai mitra kerja pemerintah, dengan menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja dengan jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih mencapai 28.986 orang, terdiri atas :  BLK/LLK/KLK Pemerintah

: 17.391

orang

 LPKS

: 10.352

orang

 Pemagangan Dalam Negeri

:

1.100

orang

 Pemagangan Luar Negeri

:

143

orang

Jenis kompetensi yang dilatih antara lain sebagai berikut ; processing, menjahit, teknik pendingin, sepeda motor, komputer, perhotelan, mobil, instalasi penerangan, elektronika, bangunan kayu, baja ringan, teknisi tv, teknisi hp, meubeleur, las, tata rias dan bahasa asing. Baik melalui dana APBN, APBD maupun Swadana dengan rincian sebagai berikut :  BLK Mataram sebanyak 6.918 orang  LLK Selong sebanyak 2.960 orang  BLK Praya sebanyak 5.022 orang  LLK Bima sebanyak 1.131 orang  LLK Sumbawa sebanyak 1.296 orang  KSB sebanyak 64 orang  LPKS sebanyak 10.352 orang  Pemagangan sebanyak 1.243 orang Selain pelatihan kompetensi dan magang, melalui dukungan APBN juga telah dilaksanakan Pelatihan Wirausaha dan Peningkatan Produktivitas. Pelatihan dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-NTB dan Dinas Koperasi UKM dan Disperindag dengan jumlah peserta sebanyak 1.650 orang, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

31

RENSTRA 2013 - 2018 Hal lain yang dilakukan terkait dengan pelatihan kompetensi adalah mendorong tumbuh kembangnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB telah mengevaluasi dan merekomendasikan beberapa LPKS dan sudah disetujui untuk mendapatkan bantuan program pelatihan dan bantuan peralatan pelatihan melalui APBN sebanyak 13 LPKS, sebagai berikut :  Kab. Lombok Timur dengan kejuruan Tata Rias Pengantin  LPK Sur Salon  LPK Fitri  LPK Karisma  LPK Holan Salon  LPK Rori  LPK Robita  LPK Yola  LPK Intertainer Maya  LKSK Yusnita  Kab. Sumbawa dengan kejuruan Komputer  LPK Cerdas  PPLS Tambora  LPKS Handayani  LPKM Gagas Rasa g. Hubungan Industrial 1.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah NTB melalui APBN Kemenakertrans RI berhasil mendapatkan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, pedagang keliling) sebanyak 1.000 orang yang tersebar di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa, masing-masing 500 orang. Dan secara simbolis sudah diserahkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Indistrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada saat Kunjungan Wakil Presiden di Kabupaten Sumbawa bulan Juni 2013.

Penyelesaian Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai 32 (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB 2.

RENSTRA 2013 - 2018 mufakat. Dan dalam hal perundingan Bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak melaporkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Jumlah perselisihan yang masuk ke Disnakertrans Provinsi NTB sebanyak 63 kasus dengan jumlah tenaga kerja 224 orang. Dari kasus yang masuk, yang ditangani oleh mediator dapat diselesaikan sebagai berikut : 

Persetujuan bersama di tingkat Bipartit

: 10 kasus



Persetujuan bersama di tingkat Mediasi

:



Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator

: 32 kasus



Masih dalam proses

: 15 kasus

6 kasus

3. Outsourching

Pada minggu ke-4 (tanggal 28 November 2012) terjadi unjuk rasa oleh pekerja PT. Bumi Sentosa dan PT. Citra Utama Mandiri yang merupakan perusahaan penyedia jasa outsourching PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Rayon Ampenan, Rayon Cakranegara dan Area Sumbawa di DPRD Provinsi NTB yang diterima oleh Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB dengan tuntutan “Agar para pekerja penunjang diangkat menjadi karyawan tetap PT. PLN (Persero)”. Hingga saat ini, tuntutan para pekerja tersebut belum dapat diterima. Dalam hal ini terjadi perbedaan acuan tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat dioutsourching antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang isinya menetapkan 5 jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi :  Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),  Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering),  Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan),  Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan  Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

33

RENSTRA 2013 - 2018 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang “Ketenagalistrikan” yang kemudian dituangkan dalam surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1040.K/DIR/2011 tentang Standarisasi Komponen Penghasilan Tenaga Outsourching di Lingkungan PT. PLN (Persero), jo keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1507.K/DIR/2011 tanggal 30 Desember 2011 lampiran I tentang perubahan atas keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :104.K/DIR/2011 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Dioutsourcing di PT. PLN (Persero), terdapat 22 jenis pekerjaan, 5 diantaranya merupakan jenis pekerjaan sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terhadap hal tersebut, Disnakertrans Prov. NTB bersama Komisi IV DPRD Provinsi NTB pada tanggal 7 Desember 2012 telah melaksanakan kunjungan kerja, mendesak pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk mengadakan koordinasi di tingkat pusat. Terkait dengan outsourching PT. PLN (Persero), Komisi IX DPR RI telah mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik Pokja Naker Komisi IX DPR RI ke Provinsi NTB. II. KETRANSMIGRASIAN 1. Pemindahan dan Penempatan Transmigran Program pemindahan transmigrasi Prov. NTB dialokasikan sebanyak 1.386 KK, equivalen 5.730 jiwa, dengan sebaran penempatan di dalam dan di luar Provinsi NTB masing-masing sebagai berikut : a. Dalam Provinsi NTB sebanyak 1.125 KK = 4.672 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :  Kab. Lombok Timur UPT Jeringo 200 KK = 822 Jiwa  Kab. Sumbawa Barat UPT. Tongo II Sp.2 225 KK = 959 Jiwa  Kab. Sumbawa, UPT Brang Lamar  Kab. Bima, UPT. Soripanihi SP.5 UPT. Sori Panihi SP.6

200 KK = 863 Jiwa 300 KK = 1.218 Jiwa

 Kab. Dompu UPT Nangakara Sp. 2

100 KK = 402 Jiwa


100 KK = 408 Jiwa

34

RENSTRA 2013 - 2018 b. Luar Provinsi NTB sebanyak 291 KK, 1.058 Jiwa masing-masing :  Kalimantan Selatan  Kab. Balangan, UPT. Lajar Papuyuan  Kalimantan Barat  Kab. Kayong Utara - UPT Kamboja - UPT Sei Mata-Mata SP.3  Kab. Kubu Raya, UPT Permata  Maluku Utara

10 KK = 40 Jiwa

25 KK = 92 Jiwa 25 KK = 79 Jiwa 14 KK = 55 Jiwa

 Kab. Halmahera Selatan, - UPT Pida SP.6  Gorontalo

25 KK = 81 Jiwa

 Kab. Gorontalo, UPT Puncak

5 KK = 18 Jiwa

 Kab. Boalemo, UPT Bongo IV  Sulawesi Tenggara

22 KK =73 Jiwa

 Kab. Muna, UPT. Tondasi

25 KK = 91 Jiwa

 Kab. Konawe Utara, UPT. Amorome

25 KK = 96 Jiwa

 Kab. Konawe Utara, UPT. Awua Jaya

25 KK = 84 Jiwa

 Kab. Konawe Utara, UPT. Padalere  Sulawesi Barat

15 KK = 65 Jiwa

 Kab. Majene, UPT Tandoilo Ulumanda  Kalimantan Tengah

25 KK = 106 Jiwa

 Kab. Kapuas, UPT. Dadahup C4

25 KK = 87 Jiwa

 Kab. Seruyan, UPT Tanggul Harapan

25 KK = 91 Jiwa


35

RENSTRA 2013 - 2018

Tabel 3.1 Capaian Indikator RPJMD Tahun 2009-2013

2009

KONDISI AWAL 2008

T

PENGANGGURAN (%)

6,48

6,20

HUMAN TRAFFICKING (KASUS)

467

URAIAN

2010

R

T

R

6,25

6.00

5,29


T

2012

R

118

(119.143)

367

102

2013

T

R

T

R

5,25

5,26 (109.948)

5

5,38 (112.708)

292

5

283

14

5,33 5,5

(131.258)

417

2011

(110.542)

317

93

36

RENSTRA 2013 - 2018 Tabel 3.2 Indikator Kinerja Disnakertrans Provinsi NTB Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan 2009-2013 TARGET & REALISASI PENCAPAIAN (TAHUN)

STANDAR PEYANAN MINIMAL NO

1

2

PELAYANAN DASAR

Pelayanan Pelatihan Kerja

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja


2009 INDIKATOR

1 .

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Persen

2 .

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Persen

3 .

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Persen

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Persen

2011

2012

T

R

T

R

75%

-

-

-

-

48%

174%

55%

-

-

-

-

2.700

4.685

-

-

-

-

30%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orang

60%

Orang

60%

Orang

Orang

2010

NILA I

70%

T

R

T

2013 R

T

R

246%

60%

81%

3.500

8.607

4250

3450

115%

36%

137%

42%

128%

1.500

1.729

2.000

2.748

2500

3208

-

30%

168%

36%

153%

42%

29%

-

-

500

840

600

800

700

200

-

-

-

60%

91,2%

62%

94%

64%

102%

-

-

-

62.200

59.567

67.400

63.159

69.600

70.771

37

RENSTRA 2013 - 2018 TARGET & REALISASI PENCAPAIAN (TAHUN)

STANDAR PEYANAN MINIMAL NO

3

PELAYANAN DASAR

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

NILA I

INDIKATOR

%

Persen

50%

kasus 4

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persen

50%

Tenaga Kerja

5

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Besaran pemeriksaan perusahaan

Persen

45%

PRSH Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Persen

Unit


50%

2009

2010

2011 T

2012 R

T

2013

T

R

T

R

R

T

R

-

-

-

-

16%

100%

23%

338%

30%

94

-

-

-

-

10

10

13

44

17

16

-

-

-

-

30%

100%

34%

115%

38%

82%

-

-

-

-

16.963

16.963

19.234

22.291

21.487

17.547

-

-

-

-

22%

98,3%

27%

94%

32%

27%

-

-

756

743

1002

942

1188

321

-

-

-

-

22%

99,6%

28%

102%

34%

50%

-

-

-

-

245

244

316

325

377

187

38

RENSTRA 2013 - 2018 3.3. Penentuan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku SKPD yang membantu Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dirasakan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya administrasi perkantoran yang belum berjalan secara tertib dan optimal, terbatasnya SDM (instruktur, pengawas, pengantar kerja, mediator dan PSM), kurangnya sarana dan prasarana pelatihan, belum maksimalnya layanan terpadu satu pintu untuk TKI, masih ada calon PTB yang belum clear and clean, masih adanya transmigran ulang alik, belum terbentuknya lembaga sertifikasi profesi Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang difokuskan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan serta pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan uraian – uraian diatas, beberapa isu – isu strategis yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013- 2018 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang produktif Peningkatan Optimalisasi Kinerja Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) melalui pelayanan yang maksimal

Peningkatan intensitas pengusaha melalui hubungan industrial di perusahaan Peningkatan intensitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan serta peningkatan jumlah SDM melalui pendidikan dan pelatihan pengawas 5. Peningkatan rencana dalam pengelolaan perusahaan dengan menghubungkan dan mengidentifikasikan sumber bahaya dan pengendalain resiko sesuia perundang-undangan 6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tujuan Transmigrasi dan Kemenakertrans RI 7. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan kawasan/permukiman Transmigrasi menjadi kawasan mandiri 8. Pelayanan administrasi perkantoran belum berjalan secara tertib dan optimal 9. Pengujian yang memiliki Sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga pengujian bertambah dan dapat meningkatkan PAD 10. Pembangunan klinik CTKI untuk memperluas pelayanan Hyperkes sebagai koordinator perlindungan CTKI terutama di Bidang keselamatan kerja 11. Pengujian lingkungan kerja merupakan spesialisasi Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja NTB sehingga bias menjadi rujukan semua perusahaan dalam melakukan pengujian lingkungan kerja 12. Kebutuhan masyarakat calon transmigran untuk meningkatkan ketrampilan, sikap dan pengetahuan seperti PDU (catrans), pelatihan koperasi untuk bersama, pelatihan bahan bangunan (transmigran) 39 (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

RENSTRA 2013 - 2018 13. 14.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami budaya kerja yang produktif Kebutuhan masyarakat pencari kerja untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian masih tinggi

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat digambarkan keterkaitan antara permasalahan dan isu terkait penyusunan rencana strategis Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut; Tabel 3.3 KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU NO.

BIDANG/UPTD

MASALAH

ISU

Kurangnya tenaga kerja dan instruktur yang memiliki kompetensi 1.


Belum terbentuknya Sertifikasi Profesi Kurangnya sarana dan pendukung pelatihan kerja

2.


Lembaga Peningkatan Kompetensi Kerja prasarana Produktivitas

Belum maksimalnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk TKI

Tenaga dan

Peningkatan Optimalisasi Kinerja Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) melalui pelayanan yang maksimal

Lemahnya kesadaran pembentukan dan Peningkatan intensitas penguatan kelembagaan hubungan pengusaha melalui industrial di perusahaan pembinaan hubungan industrial di perusahaan Tingginya kasus ketenagakerjaan yang timbul di kalangan perusahaan serta terbatasnya SDM Pengawasan Ketenagakerjaan 3.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan jumlah SDM melalui pendidikan dan pelatihan pengawas

Kurang efektifnya pelaksanaan norma Peningkatan K3 di Perusahaan perencanaan dalam pengelolaan perusahaan dengan mempertimbangkan


40

RENSTRA 2013 - 2018 NO.

BIDANG/UPTD

MASALAH

ISU

dan mengidentifikasi sumber bahaya dan penegndalian resiko sesuai perundangundangan Masih adanya calon lokasi Permukiman Peningkatan koordinasi Transmigrasi Baru (PTB) yang belum dengan Pemerintah clear and clean Daerah Tujuan dan Masih adanya Transmigran yang ulang Transmigrasi Kemnakertrans RI alik

4.

Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

5.


Belum optimalnya pemanfaatan Optimalisasi Permukiman Transmigrasi Pemanfaatn Kawasan/Permukiman Transmigrasi menjadi Kawasan Mandiri

6.

Sekretariat

Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan belum berjalan secara tertib dan optimal kelancaran dan ketertiban pelayanan internal Belum semua item pengujian masuk ke Pengujian yang dalam Perda no. 3 Tahun 2011 memiliki sertifikasi KAN sehingga pengujian bertambah dan dapat meningkatkan PAD

7.

UPTD Balai Hyperkes

Ada beberapa item pengujnian di dalam Pembangunan Klinik Perda tersebut yang nilainya masih CTKI untuk sangat kecil memperluas pelayanan Hyperkes sebagai Koordinator Perlindungan CTKI/TKI, terutama di bidang keselamatan kerja Belum tersertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga belum dapat melayanai perusahanperusahaan yang membutuhkan institusi pengujian yang memiliki sertifikat KAN


Pengujian lingkungan kerja merupakan spesialisasi Balai Hyperkes dan Keselematan Kerja NTB, sehingga bisa menjadi rujukan semua perusahaan dalam melakukan pengujian lingkungan kerja

41

RENSTRA 2013 - 2018 NO.

BIDANG/UPTD

MASALAH

ISU

Tenaga Penguji masih banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi Masih kurangnya tenaga dokter dan ahli penguji lingkungan Alat pengujian lingkungan kerja yang masih kurang, sehingga beberapa perusahaan yang ingin melakukan pengujian tertentu tidak dapat dilayani sehingga harus menggunakan pihak ketiga Masih rendahnya kualitas SDM Kebutuhan masyarakat masyarakat calon transmigran dan calon transmigran transmigran untuk meningkatkan ketrampilan, sikap dan pengetahuan seperti Pelatihan Dasar umum (calon Transmigran) Pelatihan Koperasi Usaha Bersama, Pelatihan Bahan Bangunan (Transmigran)

8.

UPTD Balatrans

9.

UPTD BP2TKD

Masyarakat memahami produktif

10.

UPTD BLK

Masih rendahnya kualitas SDM para Kebutuhan masyarakat pencari kerja pencari kerja untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian masih tinggi

belum Budaya

sepenuhnya Meningkatkan Kerja yang kemampuan manajerial tenaga kerja dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3.4. Analisis Lingkungan Strategis 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI ) Lingkungan Internal terdiri dari dua faktor, yaitu kekuatan dan kelemahan. Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor kekuatan (strength) dan faktor kelemahan (weakness). Analisis ini dilakukan untuk dapat merumuskan dan menentukan strategi yang tepat.


42

RENSTRA 2013 - 2018 Kekuatan-kekuatan yang diidentifikasi mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah khususnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : a. Kekuatan 

Berbagai peraturan perundang–undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat



Adanya dukungan SDM fungsional tertentu



Sumber Daya Manusia yang memadai



Sarana dan Prasarana pelatihan yang memadai



Dukungan Anggaran



Adanya SOP

 Adanya MoU dengan lembaga teknis terkait b. Kelemahan 

Sumber Daya Manusia fungsional tertentu belum memadai



Sarana dan prasarana belum mendukung;



Sistem perencanaan kegiatan yang masih berubah.

2. Analisis Lingkungan External (ALE) Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul dari luar rentang kendali (span of control) Disnakertrans Prov. Tenggara Barat dan sulit untuk diprediksikan sehingga membawa dampak yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam pelaksanan program dan kegiatan Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya perlu perhatian dan pencermatan yang serius terhadap aspek yang melingkupinya. Pada hakekatnya, lingkungan eksternal mengandung peluang (opportunities) dan ancaman (threats), yang akan mempengaruhi keberadaan dan gerak pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Adapun peluang-peluang yang diidentifikasi mempengaruhi keberhasilan dan suksesnya pencapaian visi pembangunan daerah adalah sebagai berikut : a. Peluang  Peluang kerja dalam dan luar negeri  Meningkatkan mutu SDM NTB secara luas  Tersedianya peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama  Adanya naskah kerjasama  Adanya kelompok kerja KTM  Kebijakan SKPD termuat dalam dokumen RPJMD (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

43

RENSTRA 2013 - 2018  Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator RPJMD b.

Ancaman  Perbedaan Regulasi  Dukungan dana belum memadai  Perbedaan sosial budaya, bahasa dan lingkungan  Kesadaran melaksanakan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di tempat kerja masih rendah  Komitmen instansi terkait masih kurang dalam berkoordinasi  Kurangnya calon transmigran yang trampil  Kurangnya investor dalam pengembangan kawasan transmigrasi

3. Analisis Strategi Pilihan Dari berbagai analisis tersebut diatas maka yang menjadi analisis strategi pilihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB adalah sebagai berikut :  Pemenuhan kebutuhan dasar bagi tenaga kerja maupun transmigran ;  Pengembangan inspirasi, aspirasi dan partisipasi masyarakat;  Pengembangan Kader Posyandu dan Kader Kesehatan di Unit Pemukiman Transmigrasi;  Pendekatan lintas sektor; 4.

Faktor Kunci Keberhasilan Secara operasional faktor kunci keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah mampu melakukan koordinasi, fasilitasi, mediasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Disamping itu, kemampuan Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksakanan koordinasi, konsultasi dan advokasi kepada para pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sebuah kebijakan. Baik kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan, maupun dalam kebijakan dalam bentuk penetapan alokasi penganggaran. Faktor kunci keberhasilan yang juga dapat menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Disnakertrans Provinsi NTB adalah dukungan dari berbagai SKPD terkait. Analisis lingkungan penting untuk dilakukan, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah selalu berhubungan dengan kemampuan suatu daerah dalam


44

RENSTRA 2013 - 2018 mengelola lingkungannya. Analisis lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. 5.

Analisis SWOT Melalui Analisa SWOT, selanjutnya dapat diketahui strategi alternatif dalam rangka mensukseskan visi dan misi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018, sebagaimana terlihat dalam matrik Analisis SWOT dan Strategi Pilihan, seperti terlihat pada tabel 3.2 berikut ini : Tabel 3.2. Matrik Analisis SWOT dan Strategi Pilihan 1. INTERNAL

2. 3. EKSTERNAL 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

PELUANG (O) Peluang kerja dalam dan luar negeri Meningkatkan mutu SDM NTB secara luas Tersedianya peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian bersama Adanya naskah kerjasama Adanya kelompok kerja KTM Kebijakan SKPD termuat dalam dokumen RPJMD Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator RPJMD

1.

2.

3.

4.


KEKUATAN (S) Berbagai peraturan perundang – undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Adanya dukungan SDM fungsional tertentu Sumber Daya Manusia yang memadai Sarana dan prasarana pelatihan yang memadai Dukungan anggaran Adanya SOP Adanya Mou dengan lembaga teknis terkait

KELEMAHAN (W) 1. Sumberdaya manusia fungsional tertentu belum memadai 2. Sarana dan prasarana belum mendukung. 3. Sistem perencanaan kegiatan yang masih berubah

S–O Mensinergikan berbagai produk hukum dan perundangundangan Mengoptimalkan peran SDM dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan Meningkatkan koordinasi antara SKPD terkait program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan antar unit Dinas Kabupaten / Kota Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

W–O 1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam memahami metode pendekatan bagi masyarakat pencari kerja dan calopn transmigran serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Meningkatkan dukungan ketersediaan dan pemeliharaan sarana / prasarana guna mendukung tugas – tugas kelembagaan

45

RENSTRA 2013 - 2018 ANCAMAN (T)

S–T

1. Meningkatkan koordinasi antara 1. Perbedaan Regulasi Dinas Kabupaten/ Kota 2. Dukungan dana belum memadai 2. Sosialisasi berbagai peraturan 3. Perbedaan sosial budaya, bahasa perundang-undangan dalam dan lingkungan rangka menyatukan presepsi, 4. Kesadaran melaksanakan norma membangun komitmen dalam ketenagakerjaan dan norma K3 melaksanakan program dan di tempat kerja masih rendah kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 5. Komitmen instansi terkait masih 3. Memberikan pengetahuan dan kurang dalam berkoordinasi ketarampilan kepada masyarakat 6. Kurangnya calon transmigran pencari kerja dan calon yang trampil transmigran sehingga mereka 7. Kurangnya investor dalam bisa berhasil dan berdaya guna. penegmbangan kawasan transmigrasi

W–T 1. Penguatan struktur organisasi kelembagaan dalam rangka menciptakan kesamaan presepsi dan pengambilan kebijakan 2. Profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka mendukung efisiensi pemanfaatan sumber – sumber dana yang tersedia 3. Meningkatkan koordinasi antar SKDP terkait lingkup Pemerintah Prov. NTB

Dari Analisa SWOT tersebut, selanjutnya diperoleh asumsi-asumsi yang diyakini akan memberikan alternatif solusi terhadap adanya peluang dan kegagalan, berupa pilihan-pilihan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni sebagai berikut: 

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan antara SKPD Disnakertrans Kabupaten/Kota se – Nusa Tenggara Barat



Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perkantoran di lingkungan Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sosialisasi terhadap berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan dan ketransmigrasian



Fasilitasi terhadap penguatan lembaga pelatihan, PPTKIS dn lembaga terkait lainnya

6. Faktor Kunci Keberhasilan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factors) adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan. Faktor-faktor kunci keberhasilan diperlukan sebagai faktor pendukung utama strategi pilihan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari hasil analisis, dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 

Akhlaq mulia, etika, moral dan komitmen pemerintah.



Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat



Komunikasi, interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.



Dukungan, peran dan fungsi pemimpin informal, Perguruan Tinggi dan LSM.



Sumberdaya aparatur yang memadai.



Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik.


46

RENSTRA 2013 - 2018 

Koordinasi yang baik.



Pengawasan yang efektif dan transparan.



Potensi sumber daya alam dan ekonomi


47

RENSTRA 2013 - 2018 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Analisa Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Barat 1. Visi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “ Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera “. Visi tersebut mengandung makna kunci bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pembangunan lima tahun mendatang mengharapkan terciptanya masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti yang luhur dan saling menghargai dalam keanekaragaman sosial budaya. Disamping itu, masyarakat Nusa Tenggara Barat mampu berpartisipasi dalam pembangunan yang dilandasi dengan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal.Oleh karena itu, untuk mencapai hal – hal tersebut masyarakat Nusa Tenggara Barat harus sehat, cerdas, produkitf, kreatif, inovativ dan mampu bersaing dengan masyarakat global.Pada akhirnya masyarakt di Nusa Tenggara Barat mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah SKPD yang bertugas membantu Gubernur Nusa Tenggara Barat didalam menyusun, merumuskan dan melaksanakan sebagian kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Sejalan dengan visi Gubernur Nusa Tenggara Barat dan untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Disnakertrans skan sebuah visi yaitu “ Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif dan Sejahtera“.

2.

Misi Untuk mendukung pecapaian visi Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan beberapa misi yaitu : a.

Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera


48

RENSTRA 2013 - 2018 b. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal. c.

Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.

d. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing. e.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah.

f.

Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.

g.

Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

penurunan

Berdasarkan misi di atas, Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pencapaian misi misi (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keuanggulan daerah. Dukungan pencapaian misi Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut tergambar dalam misi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 yaitu pada misi (1) meningkatkan kemandirian tenaga kerja, misi (2) meningkatkan kesempatan kerja dalam dan luar negeri (3) meningkatkan keharmonisan dan keadilan antara pengusaha dan pekerja (4) meningkatkan keamanan dan kenayaman transmigran (5) meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi (7)mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja (8) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran dan transmigran (9) meningkatkan kemampuan manajerial tenaga kerja dan usaha mikro kecil dan menengah (10) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon tenaga kerja.

3. Program Pembangunan Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan beberapa program utama pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Renstra Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 menetapkan 5 (lima) program pendukung yang sesuai dengan program Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Perluasan dan Pengembangan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

49

RENSTRA 2013 - 2018 Kesempatan Kerja, Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

4.

Analisa Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam rangka perumusan Review Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengangkat isu utama yaitu masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dilaksanakan dengan sasaran strategi yaitu meningkatnya dayasaing dan prouktivitas tenaga kerja, meningkatnya pelayanan penempatan tengaa kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial, meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak, berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Berdasarkan isu utama dan sasaran strategis tersebut, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada Review Renstra Tahun 2010 – 2014 telah menetapkan visi “ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Berdaya Saing mandiri dan Sejahtera” Visi ini diharapkan dapat menjadikan Kemenakertrans menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mendukung pencapaian visi dimaksud, Kemenakertrans telah menetapkan beberapa misi dalam Renstra yaitu : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigran 2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri 3. Meningkatkan hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja 4. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan 5. Membangun kawasan Transmigrasi

serta memfasilitasi

perpindahan

dan penempatan

6. Mengembangkan kapasitas masyarakat Transmigrasi dan kaewasan Transmigrasi 7. Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksanan yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

50

RENSTRA 2013 - 2018 efektivitas pengawasan intern dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif. Gambaran mengenai Visi dan misi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2010 – 2014 diatas menunjukkan bahwa visi dan misi yang ditetapkan didalam Renstra Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 -2018 sudah sejalan dan sinkron dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

5. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB Visi : Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran Nusa Tenggara Barat yang Produktif dan Sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemban misi-misi sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsi bidang-bidang yaitu : 1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Tenaga Kerja sesuai pasar kerja. 2. Memperluas Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri. 3. Meningkatkan Keharmonisan dan Keadilan antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan norma ketenagkerjaan. 4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Transmigran. 5. Meningkatkan Kesejahteraan dan kemandirian Masyarakat di Permukiman dan Kawasan Transmigrasi. 6. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal.. 7. Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja. 8. Meningkatkan Kemampuan dan Ketrampilan Calon Transmigran dan Transmigran. 9. Meningkatkan Kemampuan Manajerial Tenaga Kerja dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 10. Meningkatkan Kemampuan dan Ketrampilan Calon Tenaga Kerja 4.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 3. Meningkatkan legalitas dan produktivitas tenaga kerja 4. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja 5. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas pembinaan tenaga kerja mandiri (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

51

RENSTRA 2013 - 2018 6. Meningkatkan efektivitas dan kuantitas penerapan teknologi tepat guna dan padat karya produktif 7. Meningkatkan sinergitas antara pengusaha dengan tenaga kerja 8. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan norma ketenagakerjaan 9. Meningkatkan aksesibilitas pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas areal dan permukiman transmigrasi. 11. Meningkatkan aksesibilitas perpindahan dan penempatan transmigran 12. Meningkatkan efektivitas publikasi dan kemitraan transmigran 13. Peningkatan kapasitas SDM dan Masyarakat 14. Peningkatan efektivitas pengembangan usaha dan kawasan transmigrasi 15. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 16. Peningkatan kualitas program dan laporan 17. Peningkatan kualitas laporan keuangan 18. Peningkatan efektivitas pengelolaan urusan umum dan kepegawaian 19. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Tenaga Kerja 20. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar/instruktur 21. Meningktakan kualitas tenaga kerja 22. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Hyperkes 23. Meningkatkan kualitas tenaga analis 24. Meningkatkan kualitas tenaga kerja 25. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Transmigrasi 26. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar/Penggerak Swadaya Masyarakat 27. Meningkatkan kualitas transmigran 28. Meningkatkan kualitas dan kapasitas BP2TKD 29. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar/instruktur 30. Meningkatkan kualitas tenaga kerja Sasaran : 1. Tersedianya kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Tersedianya tenga instruktur yang cukup 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai 4. Tersedianya daerah/negara penerima magang 5. Tersedianya tenaga selektor yang cukup 6. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai 7. Terlatihnya tenaga kerja 8. Tersedianya pedoman yang baku 9. Terlatihnya tenaga kerja 10. Tersedianya database dan profil ketenagakerjaan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

52

RENSTRA 2013 - 2018 11. Tersalurnya tenaga kerja 12. Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu 13. Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD, AKAN 14. Tertanganinya TKI Bermasalah 15. Tersedianya teknologi tepat guna dan padat karya produktif 16. Terlaksananya optimalisasi fungsi LKS tripartit dan Dewan Pengupahan 17. Terpenuhinya hak serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya 18. Terlaksananya norma ketenagakerjaan di perusahaan 19. Terlaksananya norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan 20. Tersedianya areal dan permukiman yang memadai 21. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai 22. Tersedianya Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) 23. Terkirimnya transmigran secara lancar 24. Tersedianya bahan publikasi yang cukup 25. Tersedianya sarana penunjang yang memadai 26. Tersediasnya profil UPT Bina yang tepat 27. Tersedianya pedoman sesuai kebutuhan 28. Tersedianya petugas UPT dan tenaga medis yang terampil 29. Tersedianya tanaman komoditas unggulan yang cukup 30. Tersedianya lembaga keuangan di kawasan transmigrasi 31. Tersedianya sarana dan prasarana produksi yang cukup 32. Tersedianya peralatan kesenian yang cukup 33. Tersedianya program kerja yang akurat 34. Tersusunnya laporan secara tertib 35. Tersusunnya Renstra, Renja, dan RKA yang akurat 36. Tersusunnya laporan keuangan secara tertib 37. Terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian secara tertib 38. Terkirimnya aparat mengikuti diklat 39. Terkirimnya aparat mengikuti pertemuan di tingkat daerah dan pusat 40. Tersedianya gedung kantor yang cukup 41. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin 42. Terkirimnya tenaga pengajar/instruktur mengikuti diklat 43. Terkirimnya tenaga pengajar/instruktur mengikuti pertemuan, seminar 44. Tersedianya tenaga pengajar/instruktur yang cukup dan berkualitas 45. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang 46. Terkirimnya tenaga analis mengikuti diklat 47. Terkirimnya tenaga analis mengikuti pertemuan, seminar 48. Terlatihnya paramedis tentang K3 49. Terlatihnya paramedis tentsang emergency Respons (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

53

RENSTRA 2013 - 2018 50. Terkirimnya tenaga pengajar/SPM mengikuti diklat 51. Terkirimnya tenaga pengajar/SPM mengikuti pertemuan, seminar 52. Terlatihnya calon tenaga kerja/calon wirausahawan baru 53. Terlatihnya tenga kerja/wirausahawan Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Target Kinerja No

Tujuan

1

2

1.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan

Sasaran

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

4

5

6

7

8

9

Jumlah Dokumen

1

1

1

1

1

Jumlah Orang

20

20

20

20

20

Unit

1

1

1

1

1

Jumlah negara

1

1

1

1

1

Jumlah Orang

2

2

2

2

2

Jumlah Unit

1

1

1

1

1

4 Terlatihnya tenaga . kerja 1 Tersedianya yang . pedoman baku 2 Tersedianya sapras . yang cukup dan memadai 1 Tersedianya . database ketenagakerjaan

Jumlah Orang

32

32

32

32

32

Jumlah Buku

1

1

1

1

1

Jumlah Unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 Tersalurnya tenaga . kerja

Jumlah Orang

71.700

73.900

76.100

77.622

79.174

3 Terwujudnya . Layanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Orang

71.700

73.900

76.100

77.622

79.174

4 Tersedianya kerja . peluang melalui AKL, AKAD, AKAD

Jumlah Orang 8.100

8.100

8.100

8.100

8.100

5 Tertanganinya TKI . Bermasalah

Jumlah Orang

2.500

2000

1500

1000

500

1 . 2 . 3 .

2.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja

1 . 2 . 3 .

3.

4.

Meningkatkan legalitas dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja

Indikator Sasaran

3 Tersedianya kurikulum sesuai pasar kerja Tersedianya tenaga instruktur yang cukup Tersedianya sapras yang cukup Tersedianya daerah/Negara penerima magang Tersedianya tenaga selektor yang cukup Tersedianya Sapras yang cukup


Jumlah Buku

54

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

5.

Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas pembinaan tenaga kerja mandiri

6.

7.

8.

9.

10.

3 1 Tersedianya tenaga yang . Pembina trampil 2 Terlatihnya tenaga . kerja

4

5

6

7

8

9

Jumlah Orang

20

20

20

20

20

Jumlah Orang

2.750

3.000

3.100

3.500

4.000

40

40

40

40

40

10

10

10

10

10

68.657

68.657

68.657

68.657

68.657

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

4046

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Meningkatkan efektivitas dan kuantitas penerapan teknologi tepat guna

1 Tersedianya tepat . teknologi guna dan padat karya produktif

Jumlah Orang

Meningkatkan sinergitas antara pengusaha dengan tenaga kerja

1 Terlaksananya . optimalisasi fungsi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan

Jumlah Lembaga

2 Terpenuhinya hak . serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya

Jumlah Orang

1 Terlaksananya . norma ketenagakerjaan di perusahaan

Jumlah prshn

2 Terlaksananya . norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

Jumlah prshn

Meningkatkan Aksesibilitas pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

1 Terlaksanann ya . norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Jumlah prshn

Meningkatkan kualitas dan kuantitas areal dan permukiman transmigrasi

1 Tersedianya areal . permukiman yang memadai

Jumlah PTB

2 Tersedianya sarana . dan prasarana yang cukup dan memadai

Jumlah Unit

Mneingkatkan efektivitas pelaksanaan norma ketenagakerjaan


55

RENSTRA 2013 - 2018 1 11.

12.

13.

14.

15.

22 Meningkatkan aksesibiltas perpindahan dam penempatan transmigran

Meningkatkan efektivitas publikasi dan kemitraan transmigran

Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat

Peningkatan efektivitas pengembangan usaha dan kawasan transmigrasi

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

33 Tersedianya 1 . Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD)

Jumlah Naskah

2 Terkirimnya . transmigran secara lancar

Jumlah trans.

1 Tersedianya bahan yang . publikasi cukup

Jumlah brosur

2 Tersedianya sapras . yang cukup dan memadai

Jumlah unit

3 Tersedianya profil . UPT Bina yang tepat

Jumlah Buku Profil

1 Tersedianya sesuai . pedoman kebutuhan

Jumlah Buku

2 Tersedianya . transmigran yang berkualitas dan trampil

Jumlah Trans.

1 Tersedianya . tanaman komoditas unggulan yang cukup

Jumlah komoditas

2 Tersedianya . lembaga keuangan di kawasan transmigrasi

Jumlah koperasi

1 Tersedianya sarana prasarana . dan produksi yang cukup

Jumlah sapras

2 Tersedianya . peralatan kesenian yang cukup

Jumlah peralatan


44

55

66

77

88

99

4 Prov. 8 kab

3 Prov. 6 kab

4 Prov. 8 kab

5 Prov 10 Kab

6 Prov 12 Kab

1.175

1.350

1.350

725

625

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

230

230

230

230

230

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

56

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

4

16.

Mneingkatkan kualitas program dan laporan

1 Tersedianya kerja . program yang akurat

Jumlah Buku

2 Tersusunnya secara . laporan tertib

Jumlah laporan

1 Tersusunnya . laporan keuangan secara tertib

Jumlah laporan

2 Tersedianya yang . pedoman baku

Jumlah buku

1 Terkelolanya . administrasi umum dan kepegawaian secara tertib

Jumlah laporan

2 Terkirimnya SDM . aparat mengikuti Diklat

Jumlah pegawai

3 Terkirimnya SDM . aparat mengikuti pertemuan di tingkat daerah dan pusat

Jumlah pegawai

1 Tersedianya kantor . gedung yang cukup dan memadai

Jumlah gedung

2 Terpeliharanya kantor . gedung secara rutin

Jumlah gedung

1 Terlaksananya . pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 2 Terlaksananya . pengujian lingkungan kerja 3 Tersedianya sapras . yang cukup

17.

18.

19.

20.

Peningkatan kualitas laporan keuangan

Peningkatan efektivitas pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Hyperkes

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja


5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

25

5

5

5

5

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah tenaga kerja

200

200

200

200

200

Jumlah Kab.

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

Jumlah sapras

57

RENSTRA 2013 - 2018 1

21.

22

23.

24.

25.

2


Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Transmigrasi

Meningkatkan kualitas tenaga pengajar /Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

Meningkatkan kualitas calon transmigran dan transmigran

Meningkatkan kualitas kapasitas Balai Pengembangan Produktivitas Tengaa Kerja Daerah (BP2TKD)

3 Terlatihnya tenaga 4 . kerja

4

5

6

7

8

9

Jumlah tenaga kerja

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 Terlatihnya . paramedis tentang K3

Jumlah paramedis

2 Terlatihnya . paramedic tentang emergency response

Jumlah paramedis

1 Tersedianya kantor . gedung yang cukup memadai

Jumlah gedung

2 Terpeliharanya kantor . gedung secara rutin

Jumlah gedung

3 Tersedianya sapras . yang cukup

Jumlah sapras

1 Terkirimnya . tenaga pengajar/PSM mengikuti pertemuan, seminar

Jumlah PSM

2 Terkirimnya . tenaga pengajar/PSM mengikuti pertemuan, seminar

Jumlah PSM

1 Terlatihnya calon . transmigran

Jumlah catrans

200

200

200

200

200

2 Terlatihnya . transmigran

Jumlah Trans.

60

60

60

60

60


Jumlah gedung

1

1

1

1

1


58

RENSTRA 2013 - 2018 1

26.

27.

28.

29.

3.

2

3 Tersedianya 2 kantor . gedung secara rutin 3 Tersedianya sapras . yang cukup

4

5

6

7

8

9

Jumlah gedung

1

1

1

1

1

Jumlah sapras

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

Jumlah calon wirausaha wan

160

160

160

160

160

2 Terlatihnya tenaga . kerja/wirausaha wan

Jumlah wirausaha wan

160

160

160

160

160


Jumlah gedung

1

1

1

1

1

2 Terpeliharanya kantor . gedung secara rutin 1 Terkirimnya . tenaga pengajar/instruktur mengikuti diklat 2 Terkirimnya . tenaga pengajar/instruktur mengikuti pertemuan, seminar 1 Tersedianya tenaga . pengajar/instruktur yang cukup

Jumlah gedung

1

1

1

1

1

Jumlah instruktur

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Meningkatkan kualitas tenaga pengajar /instruktur

1 Terkirimnya . tenaga pengajar/instruktur mengikuti diklat

Jumlah isntruktur

Jumlah instruktur


2 Terkirimnya . tenaga pengajar/instruktur mengikuti pertemuan, seminar 1 Terlatihnya calaon . tenaga kerja /calon wirausahawan baru

Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Kerja

Meningkatkan kualitas tenaga pengajar/instruktur


2 Tersedianya sarana prasarana . dan penunjang


Jumlah instruktur 20

Jumlah instruktur

20

20

20

20

20

Jumlah sapras

1

1

1

1

1

59

RENSTRA 2013 - 2018 4.3. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi Dari berbagai analisis tersebut diatas maka yang menjadi analisis strategi pilihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut : 1.1. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi dengan SKPD terkait dan antar SKPD Dnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat 1.2. Melaksanakan seleksi dan edukasi terhadap calon pencari kerja dan peserta magang dalam dn luar negeri 1.3. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perkantoran di lingkungan Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.4. Mediasi antara pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/gabungan pengusaha,

2. Kebijakan 2.1. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, SKPD terkait, Swasta, Perguruan Tinggi, Pihak III dan Lembaga – Lembaga lainnya. 2.2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait dalam rangka perumusan dan penyebarluasan berbagai peraturan perundang– undangan berkaitan penyelenggaraan Ketenagkerjaan dan Ketransmigrasian. 2.3. Menjalin kerjasama dan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh– tokoh masyarakat 2.4. Membangun kemitraan dengan berbagai lembaga–lembaga ekonomi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran


60

RENSTRA 2013 - 2018 Tabel 4.2 Kaitan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Isu Strategis :

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif

Visi

:

Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif dan Sejahtera

Misi I

:

Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Tenaga Kerja

Tersedianya kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja Tersedianya tenaga instruktur yang cukup Tersedianya sapras yang cukup

1. 2. 3.

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Sosialisasi Akreditasi

Tersedianya daerah/negara penerima magang Tersedianya tenaga selektor yang cukup Tersedianya Sapras yang cukup Terlatihnya tenaga kerja

1. 2. 3.

Sosialisasi Seleksi Edukasi

Tersedianya pedoman yang baku Tersedianya sapras yang cukup dan memadai

1. 2.

Sertifikasi Akreditasi

TUJUAN 1.


SASARAN 1.1

1.2. 1.3.

2.


2.1 2.2. 2.3 2.4.

3.

Meningkatkan legalitas dan produktivitas tenaga kerja

3.1 3.2


KEBIJAKAN 1. Kerjasama dengan Lembaga terkait 2. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

1. Kerjasama dengan lembaga terkait 2. Diarahkan magang di dalam dan luar negeri

61

RENSTRA 2013 - 2018 Isu Strategis

: Optimalisasi Kinerja Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) melalui Pelayanan yang Maksimal

Visi

: Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif dan Sejahtera

Misi II

: Memperluas Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri

TUJUAN 1.

Meningkatkan efektivitas dan Kontinuitas penempatan tenaga kerja

1.1

Tersedianya data base ketenagakerjaan

1.2

Tersalurnya tenaga kerja

1.3

Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)

1.4

Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD, AKAN

1.5

Tertanganinya TKI Bermasalah Tersedianya tenaga pembina yang trampil

2.


2.1

3.

Meningkatkan efektivitas dan kuantitas penerapan teknologi tepat guna dan padat karya produktif

3.1


1. 2. 3.

STRATEGI (Hasil SWOT) Sosialisasi Koordinasi Konsultasi

1. 2.

Sosialisasi Koordinasi

Kerjasama dengan lembaga terkait

1. 2. 3.

Sosialisasi Koordinasi Konsultasi


SASARAN

Terlatihnya tenaga kerja Tersedianya teknologi tepat guna dan padat karya produktif

KEBIJAKAN 1. 2. 3.

Kerjasama dengan Lembaga terkait Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)

62


:

-

Peningkatan Intensitas Pengusaha melalui pembinaan hubungan industrial di perusahaan

-

Peningkatan intensitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan serta peningkatan jumlah SDM melalui pendidikan dan pelatihan pengawas

-

-

Peningkatan rencana dalam pengelolaan perusahaan dengan menghubungkan dan mengidentifikasikan sumber bahaya dan pengendalian resiko sesuai perundang-undangan

Visi

:

Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif dan Sejahtera

Misi III

:

Meningkatkan Keharmonisan dan Keadilan Antara Pengusaha dan Pekerja

TUJUAN 1.

2.

3.


SASARAN 1.1

Terlaksananya optimalisasi 1. fungsi LKS Tripartit dan 2. Dewan Pengupahan

1.2.

Terpenuhinya hak serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya Terlaksananya norma 1. ketenagakerjaan di perusahaan 2. Terlaksananya norma 3. keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan norma ketenagkerjaan

2.1

Meningkatkan Aksesibilitas Pelaksanaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1 Terlaksananya Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)


2.2.

1. 2.

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Konsultasi

KEBIJAKAN 1. 2.

Kerjasama dengan Lembaga terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota

Sosialisasi Fasilitasi Mediasi

1. 2.

Kerjasama dengan lembaga terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota

Koordinasi Konsultasi

1. 2.

Kerjasama dengan lembaga terkait Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota

63

RENSTRA 2013 - 2018 Isu Strategis Visi Misi IV

: Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tujuan Transmigrasi dan Kemnakertrans RI : Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif dan Sejahtera : Meningkatkan keamanan dan kenyamanan Transmigran

TUJUAN 1.

2.

SASARAN

Meningktakan kualitas dan 1.1 kuantitas areal dan pemukiman transmigrasi 1.2

Meningkatkan aksesibilitas 2.1 perpindahan dan penempatan transmigran 2.2

3.

Meningkatkan publikasi dan transmigran

efektivitas 3.1 kemitraan 3.2.

3.3


Tersedianya areal dan 1. permukiman yang memadai 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai Tersedianya Naskah 1. Kerjasama Antar Daerah 2. (KSAD) 3. Terkirimnya secara lancer

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Konsultasi Sosialisasi

Koordinasi Konsultasi Sosialisasi

KEBIJAKAN 1.

Kerjasama dengan Lembaga terkait

1.


Transmigran

Tersedianya bahan publikasi 1. yang cukup Tersedianya sapras yang cukup 2. dan memadai 3. Tersedianya profil UPT Bina yang tepat

Koordinasi


Konsultasi Sosialisasi

64


: Peningkatan Optimalisasi pemanfaatan kawasan/permukiman Transmigrasi menjadi kawasan mandiri

Visi


Misi V

: Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi

TUJUAN 1.

2.

3.


Peningkatan efektivitas pengembangan usaha dan kawasan transmigrasi



SASARAN 1.1

Tersedianya pedoman sesuai kebutuhan

1.2.

Tersedianya Transmigran yang berkualitas dan trampil

2.1

Tersedianya tanaman komoditas unggulan yang cukup

2.2

Tersedianya lembaga keuangan di kawasan transmigrasi

3.1

Tersedianya sarana dan prasarana produksi yang cukup

3.2.

Tersedianya peralatan kesenian yang cukup

1. 2. 3.

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Konsultasi Sosialisasi

KEBIJAKAN 1. 2. 3.

Kerjasama dengan Lembaga terkait Kerjasama dengan Prov, Kab/Kota daerah penempatan Transmigrasi Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

1. 2. 3.


1. 2.

Kerjasama dengan lembaga terkait Kerjasama dengan Prov./Kab/Kota daerah penempatan Transmigrasi

1.

Koordinasi Konsultasi Sosialisasi Rehabilitasi

1. 2.

Kerjasama dengan lembaga terkait Kerjasama dengan Prov./Kab/Kota daerah penempatan Transmigrasi

65


: Pelayanan Administrasi Perkantoran Belum Berjalan Secara Tertib dan Optimal

Visi


Misi VI

: Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal

TUJUAN 1.

2.

3.

Meningktakan kualitas program dan laporan

Peningkatan kualitas laporan keuangan

Peningkatan efektivitas pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

1.1

Tersedianya program kerja yang akurat

1.2.

Tersusunnya laporan secara tertib

1.3

Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA yang akurat

2.1

Tersusunnya laporan keuangan secara tertib

2.2.

Tersedianya pedoman yang baku

3.1

Terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian secara tertib Terkirimnya SDM aparat mengikuti Diklat Terkirimnya SDM aparat mengikuti pertemuan di tingkat daerah dan pusat

3.2. 3.3.


1. 2. 3.

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Konsultasi Fasilitasi

1. 2. 3.

Koordinasi Konsultasi Fasilitasi

Kerjasama dengan Instansi terkait

1. 2.

Koordinasi Konsultasi


SASARAN

KEBIJAKAN Kerjasama dengan Instansi terkait

66

RENSTRA 2013 - 2018 Isu Strategis :

- Pengujian Yang Memiliki Sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga Pengujian Bertambah dan dapat Meningkatkan PAD - Pembangunan Klinik CTKI Untuk Memperluas Pelayanan Hyperkes Sebagai Koordinator Perlindungan CTKI/TKI terutama di Bidang Keselamatan Kerja - Pengujian Lingkungan Kerja Merupakan Spesialisasi Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja NTB sehingga bisa menjadi rujukan semua perusahaan dalam melakukan pengujian lingkungan kerja

Visi


Misi VII

: Mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja

TUJUAN 1.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Hyperkes

1.1 1.2.

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja

2.1 2.2. 2.3. 2.4

3.


3.1 3.2


Tersedianya gedung kantor yang cukup memadai Terpeliharanya gedung kantor secara rutin Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Terlaksananya pengujian lingkungan kerja Tersedianya Sapras yang cukup Terlatihnya tenaga kerja

1. 2. 3.

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Sosialisasi Rehabilitasi

1. 2. 3. 4.

Koordinasi Konsultasi Sosialisasi Fasilitasi

Kerjasama dengan instansi terkait

Terlatihnya paramedis tentang K3 Terlatihnya paramedis tentang emergency respons

1. 2. 3.


Kerjasma dengan instansi terkait

SASARAN

KEBIJAKAN 1.


67


: Kebutuhan masyarakat calon transmigran untuk meningkatkan ketrampilan, sikap dan pengetahuan seperti PDU (Catrans), pelatihan koperasi usaha bersama, pelatihan bahan bangunan (transmigran)

Visi


Misi VIII

: Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran dan transmigran

1.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Transmigrasi

1.1

Tersedianya gedung kantor yang cukup memadai Terpeliharanya gedung kantor secara rutin Tersedianya sapras yang cukup

1. 2. 3.

STRATEGI (Hasil SWOT) Koordinasi Konsultasi Rehabilitasi

2.

Meningkatkan kualitas tenaga pengajar/Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

2.1 2.2.

Terkirimnya tenaga pengajar/PSM mengikuti diklat Terkirimnya tenaga pengajar/PSM mengikuti pertemuan, seminar

1. 2. 3.

Koordinasi Konsultasi Edukasi

Meningkatkan kualitas calon transmigran dan transmigran

3.1 3.2.

Terlatihnya calon transmigran Terlatihnya transmigran

1.


TUJUAN

3.


SASARAN


1.


Kerjasama dengan instansi terkait

68


: Masyarakat belum sepenuhnya memahami budaya kerja yang produktif

Visi


Misi IX

: Meningkatkan kemampuan manajerial tenaga kerja danusaha mikro kecil dan menengah

TUJUAN 1.

2.

Meningkatkan kualitas kapasitas Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BP2TKD)

1.1


2.1

1.2 1.3

2.1

3.


3.1 3.2.


Tersedianya gedung kantor yang cukup memadai Terpeliharanya gedung kantor secara rutin Tersedianya sapras yang cukup

1. 2. 3.


Terkirimnya tenaga pengajar/instruktur mengikuti diklat Terkirimnya tenaga pengajar/instruktur mengikuti pertemuan, seminar

1. 2. 3.



Terlatihnya calon tenaga kerja/calon wirausahawan baru Terlatihnya tenaga kerja/wirausahawan

1. 2. 3.



SASARAN


69

RENSTRA 2013 - 2018 Isu Strategis Visi

: Kebutuhan masyarakat pencari kerja untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian masih tinggi : Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di NTB yang Produktif dan Sejahtera

Misi X

: Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon tenaga kerja

TUJUAN 1.

2.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Kerja

1.1


2.1

1.2.

2.2.

3.


3.1 3.2.


Tersedianya gedung kantor yang cukup memadai Terpeliharanya gedung kantor secara rutin

1.


Terkirimnya tenaga pengajar/instruktur mengikuti diklat Terkirimnya tenaga pengajar/instruktur mengikuti pertemuan, seminar Tersedianya tenaga pengajar/instruktur yang cukup Tersedianya sarana prasarana penunjang

1. 2. 3.



1. 2. 3.



SASARAN


70

RENSTRA 2013 - 2018 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam jangka waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2013 sampai dengan 2018, program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi : 5.1. Program dan Kegiatan 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan adalah :  Mediasi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja  Pembinaan dan koordinasi program PKTKP  Pembentukan Desa Produktif  Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition (5 kejuruan)  Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)  Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi  Sosialisasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri  Rekruitment dan seleksi Program Pemagangan Jepang  Sinkronisasi Kebutuhan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja  Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna  Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Jepang)  Upgrading Pengelola Pelatihan  Upgrading Instruktur Pelatihan Kerja Swasta  Kajian Profil Potensi SDM NTB yang berkompeten  Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi se NTB  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan kegiatan adalah :  Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)  Peluang Kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN  Sosilisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)  Sosialisasi Calon Tenaga Kerja Indonesia  Penangan TKI Bermaslah  Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian  Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian  Penyusunan Profil Ketenagakerjaan  Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

71

RENSTRA 2013 - 2018  Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri  Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri TKI Purna  Sosialisasi Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana  Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna  Monitoring dan Evaluasi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja  Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan  Padat Karya Produktif  Job Fair  Monitoring dan Evaluasi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan adalah :  Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit  Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  Pembinaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di tempat Kerja  Pembinaan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  Pengawasan dan Mediasi Tenaga Kerja Asing  Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi dengan kegiatan adalah :  Pendaftaran dan Seleksi  Penyusunan Profil UPT Bina  Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)  Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)  Rapat Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tingkat Provinsi  Monitoring dan Evaluasi Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi 5. Peningkatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan adalah :  Penyusunan Program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian  Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

72

RENSTRA 2013 - 2018  Pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi di KTM  Pengadaan Tanaman Komoditas Unggulan di UPT/Kawasan KTM  Bimtek/Sosialisasi Pengembangan UPT/Kawasan KTM

Tanaman

Komoditas

Unggulan

di

 Rehab Sarana Air Bersih (SAB) di UPT/Kawasan KTM  Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/Kawasan KTM  Bimtek/Sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana UPT  Bantuan peralatan kesenian di UPT/kawasan KTM  Bimtek/sosialisasi rujukan pasien di UPT  Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Terpadu Mandiri (KTM)  Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 6. Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan adalah :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan adalah :  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor..  Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip) 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pembinaan mental dan fisik aparatur (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

73

RENSTRA 2013 - 2018  Peningkatan iman dan taqwa aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegaitan adalah :  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Pembinaan Pengendalian dan pengawasan kepegawaian  Pembangunan Pengembangan sistem kepegawaian daerah 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan adalah :  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran  Penyusunan Rencana Kerja SKPD  Monitoring Evaluasi dan Pelaporan  Penyebaran informasi pembangunan daerah 11. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan adalah :  Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah  Pembinaan Pengelolaan Keuangan 12. UPTD Balai Hyperkes  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan adalah :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor  Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

74

RENSTRA 2013 - 2018  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan adalah :  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  Penyusunan Rencana Kerja  Penyusunan Laporan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan adalah :  Peningkatan SDM dan kualitas tenaga kerja  Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja  Pelatihan K3 bagi Paramedis  Pelatihan emergency Response bagi paramedis  Pembinaan lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja di UMKM 13. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BP2TKD)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan adalah :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor  Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

75

RENSTRA 2013 - 2018  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan adalah :  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  Penyusunan Rencana Kerja  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan  Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan adalah :  Pelatihan Bimbingan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja  Pelatihan Manajemen Kewirausahaan  Penilaian Sidakarya UKM se NTB 14. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan adalah :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor  Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

76

RENSTRA 2013 - 2018  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan adalah :  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  Penyusunan Rencana Kerja  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan  Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan adalah :  Pelatihan Kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja 15. UPTD Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan adalah :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor  Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan (Rencana Strategis) RENSTRA Disnakertrans Prov. NTB

77

RENSTRA 2013 - 2018  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Pendidikan dan Pelatihan Formal  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan adalah :  Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  Penyusunan Rencana Kerja  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan adalah :  Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan  Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan adalah :  Pelatihan Bahan Bangunan


78

RENSTRA 2013 - 2018 Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1

I.

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Kode

3

Data Capaian pada tahun awal Perencanaan

6

7

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans

12

13

Tahun

2014

2015

2016

2017

8

9

10

11

1 14

4 1 1

1 14

1 1

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

12 Bln

20.000.000

27.500.000

30.250.000

33.275.000

36.602.500

12 Bulan

1 14

1 1

2

2

Penyediaan jasa komunikasisu mberdaya air dan listrik

Terbayarnya jasa fasilitas kantor

12 Bln

177.000.000

277.000.000

304.700.000

335.170.000

368.687.000

12 Bulan


5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Unit Kerja Penang gung jawab

14 Sekre tariat

Lok

15

79

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

8

9

10

11

12

13

1 14

4 1 1

6

3

Penyediaan jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal

Perizinan kendaraan dinasdan pemeliharaann ya dapat berjalan baik

12 Bln

132.235.000

185.500.000

204.050.000

224.455.000

246.900.500

12 Bulan

1 14

1 1

7

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya jasa administrasi keuangan

12 Bln

76.080.000

96.000.000

105.600.000

116.160.000

127.776.000

12 Bulan

1 14

1 1

8

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor

12 Bln

150.810.000

215.000.000

236.500.000

260.150.000

286.165.000

12 Bulan

1 14

1 1

10

6

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Terbelinya alat tulis kantor

12 Bln

57.800.000

78.500.000

86.350.000

94.985.000

104.483.500

12 Bulan

1 14

1 1

11

7

Penyediaan Jasa Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan kantor Dinas

12 Bln

67.000.000

97.250.000

106.975.000

117.672.500

129.439.750

12 Bulan

1 14

1 1

12

8

Penyediaan Tersedianya Komponen sarana Instalasi penerangan Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor

12 Bln

25.000.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

12 Bulan


5

6

7

14

15

80

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 14

1 1

15

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya informasi yang menunjnag kegiatan dinas

12Bln

26.500.000

36.000.000

39.600.000

43.560.000

47.916.000

12 Bulan

1 14

1 1

17

1 0

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya makan dan minum kantor

12 Bln

50.000.000

65.000.000

71.500.000

78.650.000

86.515.000

12 Bulan

1 14

1 1

18

1 1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksana-nya 12 Bln konsultasi dan koordiansi ke luar daerah

180.000.000

195.000.000

214.500.000

235.950.000

259.545.000

12 Bulan

1 14

1 1

19

1 2

Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa pegawai non PNS

12 Bln

107.300.000

117.300.000

129.030.000

141.933.000

156.126.300

12 Bulan

1 14

1 1

20

1 3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksana-nya 12 Bln koordinasi ke dalam daerah

180.000.000

180.000.000

198.000.000

217.800.000

239.580.000

12 Bulan

1 14

1 1

21

1 4

Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran

Tersedianya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran

-

70.000.000

77.000.000

84.700.000

93.170.000

12 Bulan


12 Bln

14

15

81

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur

15

Sekre tariat

1 14

1 2

1 14

1 2

3

1

Pembang unan Gedung Kantor

Terlaksana-nya 3 Pkt perenca-naan pem-bangunan gedung

154.524.200

173.000.000

190.300.000

209.330.000

230.263.000

3 Paket

1 14

1 2

13

2

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksana-nya 1 Pktt pengadaan laptop, AC, kipas angin, printer, UPS dan stavol, LCD proyektor, almari dan komputer

401.508.100

461.500.000

507.650.000

558.415.000

614.256.500

1 Paket

1 14

1 2

22

3

Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/berkala sarana gedung gedung kantor kantor

300.000.000

330.000.000

363.000.000

399.300.000

439.230.000

12 Bln

1 14

1 2

30

4

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

45.700.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

12 Bulan


14

12 Bln

Terlaksana-nya 12 Bln pemeli-haraan secara rutin/berkala

82

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

4

5 5

Pemeliharaan Pemeliha-raan arsip kantor arsip (pengelolaan arsip)

7 12 Bln

8 21.000.000

9 25.000.000

10 27.500.000

11 30.250.000

12 33.275.000

13

1 2

1 14

1 3

1 14

1 3

1 14

1 5

1 14

1 5

1

1

Pelatihan dan Tersedianya 12 Bln Pendidikan biaya untuk Formal mendukung pengembangan SDM

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

12 Bulan

1 14

1 5

6

2

Pembinaan, Penegndalian dan pengawasan kepegawaian

32.100.000

38.000.000

41.800.000

45.980.000

50.578.000

1 Keg


38

6

1 14

Program Peningkatan Disisplin Aparatur

1

1

14

15

12 Bulan

Sekre tariat

Pembinaan Terlaksana-nya 1 Keg Mental dan pembinaan Fisik Aparatur mental dan fisik Aparatur

30.000.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

1 Keg

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sekre tariat

Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian

1 Keg

83

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

4

5 3

Penilaian kinerja SKPD

Terlaksananya penilaian kinerja SKPD

7 12 Bulan

8 -

9 62.000.000

10 68.200.000

11 75.020.000

12

1 14

1 5

1 14

1 6

1 14

1 6

1

1

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar relaisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

142 Buku

56.925.000

75.000.000

82.500.000

90.750.000

99.825.000

1 14

1 6

3

2

Penyusunan pelaporan prognosis relaisasi anggaran

Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

15 Buku

18.550.000

23.000.000

25.300.000

27.830.000

30.613.000

1 14

1 6

4

3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun

37 Buku

20.000.000

22.500.000

24.750.000

27.225.000

29.947.500


7

6

13

14

15

82.522.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sekre tariat

84

RENSTRA 2013 - 2018 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 14

1 6

5

4

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Terlaksananya 40 Buku penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

65.272.000

72.000.000

79.200.000

87.120.000

95.832.000

1 14

1 6

8

5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas

52.185.000

58.000.000

63.800.000

70.180.000

77.198.000

1 14

1 6

9

6

Penyebaran Informasi Pembanguna n Daerah

Terlaksananya 12 Bulan Sistem Informasi Ketenagakerjaa n dan Ketransmigrasi an (SIMNAKERTR ANS)

288.654.300

325.000.000

357.500.000

393.250.000

432.575.000

1 14

1 7

1 14

1 7


4 Kali

13

1

Peningkatan Manajemen Asset/Milik Daerah

15

12 Bulan

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1

14

Sekre tariat

Terlaksananya Peningkatan Asset /Barang Milik Negara

1 Keg.

64.750.000

72.500.000

79.750.000

87.725.000

96.497.500

1 Keg.

85

RENSTRA 2013 - 2018 1


2

3

4

5

1 14

1 7

1 14

1 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tersedianya kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja

1 14

1 15 4

1

Mediasi Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja

Terlaksananya koordinasi/fasili tasi penyelenggara an pelatihan, sertifikasi dan penempatan ketenagakerjaa n

Tersedianya tenaga instruktur yang cukup

1 14

1 15 5

2

Sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri

1 14

1 15 13

3

Rekruitment dan seleksi pemagangan luar negeri (Jepang)

Meningkatkan Tersedianya kualitas daerah / tenaga kerja Negara penerima magang


2

2

Pembinaan Pengelolaan Keuangan

6 Terlaksananya Pembinaan Keuangan dan Stakeholder di lingkungan Disnakertrans

7 12 Bulan

8 50.605.000

9 72.500.000

10 79.750.000

11 87.725.000

12 96.497.500

13

14

15

12 Bulan

Bid. Pelatiha n& Produk. Tenaga Kerja 70 Orang

220.000.000

245.000.000

269.500.000

296.450.000

326.095.000

70 Orang

Prov.

Terselenggaran 50 Orang ya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri

25.000.000

27.500.000

30.250.000

33.275.000

36.602.500

50 orang

Prov.

Terselenggaran 200 Orang ya rekruitmen pemagangan luar negeri (Jepang)

86.750.000

95.425.000

104.967.500

115.464.250

127.010.675

200 Org

Prov.

86

RENSTRA 2013 - 2018 1

eningkatkan legalitas dan produktifitas tenaga kerja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tersedianya tenaga selector yang cukup

1 14

1 15 14

4

Sinkronisasi kebutuhan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Terselenggaran 10 Kab/ Kota ya program pelatihan berbasis kompetensi

51.000.000

56.100.000

61.710.000

67.881.000

74.669.100

10 Kab/ Kota

Kab/ Kota

Tersedianya sarpras yang cukup

1 14

1 15 15

5

Pembinaan dan Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Terselenggaran 70 Orang ya pembinaan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

220.000.000

242.000.000

266.200.000

292.820.000

322.102.000

70 Orang

Kab/ /Kota

Terlatihnya tenaga kerja

1 14

1 15 18

6

Monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

42.967.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

12 Bulan

Prov.

Tersedianya pedoman yang baku

1 14

1 15 19

7

Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Terselenggaran 25 Orang ya Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

100.000.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

146.410.000

25 Orang

Prov

Tersedianya tenaga selector yang cukup

1 14

1 15 20

8

Pembentukan Terlaksananya desa produktif pembentukan desa produktif

-

110.000.000

121.000.000

133.100.000

146.410.000

10 Desa

Kab/ Kota


12 Bulan

2 Desa

87

RENSTRA 2013 - 2018 1

2 Tersedianya serpras yang cukup dan memadai

3

4

5

1 14

1 15 21

9

1 14

1 15 22

10

1 14

1 15 23

1 14

1 14


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seleksi Daerah Calon Kompetetit or Indonesia Skills Competitio n (5 kejuruan=5 0 Orang) Optimalitas i Komite Akreditasi LPK (KALPK)

Terlaksananya 50 Orang Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition

-

290.000.000

319.000.000

350.900.000

385.990.000

50 Orang

Prov.

Terlaksananya Optimalitasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)

10 Lembaga

-

25.000.000

27.500.000

30.250.000

33.275.000

10 Lbg

Prov.

11

Pelatihan Pemagang an Dalam Negeri Berbasis Pengguna

Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna

200 Orang

-

650.000.000

715.000.000

786.500.000

865.150.000

200 Org

Prov.

1 15 24

12

Pelatihan Dasar Pemagang an Luar Negeri (Jepang)

Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemaganagn Luar Negeri (Jepang)

100 rang

-

325.000.000

357.500.000

393.250.000

432.575.000

500 Org

Prov

1 15 25

13

Upgrading pengelola pelatihan

Terlaksananya Upgrading pengelola pelatihan

25 Orang

-

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

125 Org

Prov

88

RENSTRA 2013 - 2018 1


2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 14

1 15 26

1 4

Upgrading instruktur lembaga pelatihan

Terlaksananya upgrading instruktur lembaga pelatihan

50 orang

-

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

250 Org

Prov.

1 14

1 15 27

1 5

Kajian profil potensi SDM NTB yang berkompeten

Terlaksananya kajian profil potensi SDM NTB yang berkompeten

25 Buku

-

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

25 Buku

Prov.

1 14

1 15 28

1 6

Sosialisasi sertifikasi kompetensi se NTB

Terlaksananya sosialisasi sertifikasi kompetensi se NTB

10 Kab/Kota

-

165.000.000

181.500.000

199.650.000

219.615.000

10 Kab/Kota

Prov.

1 14

1 15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1 14

1 15 1

1


Perencanaan dan Penyusunan Program Ketenagakerj aan dan Ketransmigra sian

Bid. Pengem bangan Kawa san Trans migrasi Tersusunnya 25 Buku program Ketenagakerjaa n dan Ketransmigrasi an

141.555.000

161.555.000

177.710.500

195.481.550

215.029.705

Prov.

89

RENSTRA 2013 - 2018 1

Peningkatan efektifitas pengembanga n usaha dan kawasan transmigrasi


2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

108.105.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

5 UPT

UPT Bina

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

6 kali

Prov

Tersedianya Transmigran yang berkualitas dan trampil

1 14

1 15 4

2

Pengembang an dan Pemberdayaa n Masyarakat Transmigran

Tersedianya tanaman komoditas unggulan yang cukup

1 14

1 15 5

3

Monitoring Terlaksananay dan Evaluasi a Monitoring Program dan evaluasi Pengembang an Wilayah dan Pemberdayaa n Transmigran

Tersedianya lembaga keuangan dikawasan transmigrasi

1 14

1 15 6

4

Pengembang an dan Pemberdayaa n Masyarakat di Kawasan KTM

Terlaksananya 2 KTM pengembangan dan pemberdayaan masayarakat di kawasn KTM

158.940.000

195.000.000

214.500.000

235.950.000

259.545.000

2 KTM

KTM Tambora & KTM Labangka

Tersedianya sarana dan prasarana produksi yang cukup

1 14

1 15 7

5

Pendampinga n pengembang an usaha ekonomi di KTM

Terlaksananya 2 KTM pengembangan usaha ekonomi di KTM

-

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

2 KTM



Terlaksananya 5 UPT pengembangan dan pemberdayaan masyarakat transmigran

8

6 Kali

90

RENSTRA 2013 - 2018 1

2 Tersedianya peralatan kesenian yang cukup

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 14

1 15 8

6

Pengadaan tanaman komoditas unggulan di UPT/kawasan KTM

Terlaksananya pengadaan tanamn komoditas unggulan di KTM

2 KTM

-

195.000.000

214.500.000

235.950.000

259.545.000

2 KTM


1 14

1 15 9

7

Bimtek/sosiali sasi pengembang an tanaman komoditas unggulan di UPT/kawasan KTM

Terlaksananya 5 UPT Bimtek pengembangan tanaman komoditas unggulan di UPT

-

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

5 UPT

UPT di P. Lombok & P. Sumbawa

1 14

1 15 10

8

Rehab sarana Terlaksananya air bersih Rehab SAB di (SAB) di UPT UPT

5 UPT

-

190.000.000

209.000.000

229.900.000

252.890.000

5 UPT

UPT di P. Lom bok & P. Sumbawa

1 14

1 15 11

9

Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan goronggorong di UPT/kawasan KTM

5 UPT Bina & 2 KTM

-

190.000.000

209.000.000

229.900.000

252.890.000

5 UPT Bina & 2 KTM

UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa, KTM Tambora & Labangka


Terlaksananya Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan goronggorong di UPT/kawasan KTM

91

RENSTRA 2013 - 2018 1

1

2

2

3

6

7

9

10

11

12

1 14

4 1 15 12

10

Rehab bangunan fasilitas umum di UPT/kawas an KTM

Terlaksananya rehab bangunan Fasum di UPT/KTM

5 UPT Bina & 2 KTM

-

175.000.000

192.500.000

211.750.000

232.925.000

5 UPT Bina & 2 KTM

UPT Bina di P. Lombok & P. Sum bawa, KTM Tambora & Labangka

1 14

1 15 13

11

Bimtek/sosi alisasi pemelihara an sarana dan prasarana UPT

Terlaksananya Bimtek/sosialis asi pemeliharaan sarana dan prasarana UPT

5 UPT

-

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

5 UPT

UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa

1 14

1 15 14

12

Bantuan peralatan kesenian di UPT/

Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kesenian di UPT

5 UPT

-

140.000.000

154.000.000

169.400.000

186.340.000

5 UPT


1 14

1 15 15

13

Bimtek/sosi alisasi rujukan pasien di UPT

Terlaksananya Bimtek/sosialis asi rujukan pasien di UPT

5 UPT

-

80.000.000

88.000.000

96.800.000

106.480.000

5 UPT


3


4

5

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

13

14

14

15

15

92

RENSTRA 2013 - 2018 Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja

Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas pembinaan tenaga kerja mandiri

1

Tersedianya data base ketenagakerjaa n

1 14

1 16

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Tersalurnya tenaga kerja

1 14

1 16 1

1

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah

20 Buku

151.587.500

166.746.250

183.420.875

201.762.963

221.939.259

Terwujudnya layanan terpadu satu pintu (LTSP)

1 14

1 16 4

2

Penanganan TKI Bermasalah

Terlaksananya penanganan TKI Bermasalah

1500 Orang

372.740.000

1.074.980.0 00

1.182.478.0 00

1.300.725.8 00

1.430.798.3 80

Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD, AKAN

1 14

1 16 5

3

Mitra Praja Utama (MPU) Bid. Ketenagakerj aan dan Ketransmigra sian

Terlaksananya 1 Keg. koordinasi MPU (MPU) Bid. Nakertrans

35.000.000

200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

1 Keg.

Prov.

Tertanganinya TKI Bermasalah

1 14

1 16 6

4

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)

Terlaksananya LTSP

12 Bulan

1.717.838.0 00

350.000.000

385.000.000

423.500.000

465.850.000

12 Bulan

Prov.

Tersedianya tenaga Pembina yang terampil

1 14

1 16 9

5

Penyusun Profil Ketenagakerj aan

Tersusunnya 20 Buku Buku Profil Ketenagakerjaa n

33.900.000

39.000.000

42.900.000

47.190.000

51.909.000

20 Busku

Provinsi


1 14

1 16 11

6

Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerj aan dan Ketransmigra sian

Terlaksananya 1 Keg rapat koordinasi Bidang Ketenagakerjaa n

171.472.500

182.000.000

200.200.000

220.220.000

242.242.000

1 Keg

Provinsi

8

9

10

11

12

2

3


4

5

Bid. Penemp atan dan Perluas an Kerja

6

7

20 Buku

Prov.

Prov.

13

14

15

93

RENSTRA 2013 - 2018 Meningkatkan efektifitas dan kuantitas penerapan teknologi tepat guna dan padat karya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas areal dan permukiman transmigran

1

Tersedianya teknologi tepat guna dan padat karya produktif

1 14

1 16 14

7

Koordinasi Penyelenggar aan Ketenagakerj aan

Terlaksananya koordinasi ketenagakerjaa n

1 Keg

256.997.000

750.000.000

825.000.000

907.500.000

998.250.000

1 14

1 16 15

8

Peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN

Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN

Orang

-

207.300.000

228.030.000

250.833.000

275.916.300

Prov. Kalimanta n dan Sumatra

1 14

1 16 17

9

Terlaksananya sosialisasi IMTA

Orang

-

154.250.000

169.675.000

186.642.500

205.306.750

Provi

1 14

1 16 18

1 0

Sosialisasi Izin Mempekerjak an Tenaga Kerja Asing (IMTA) Job Fair

Terlaksananya Job Fair

Orang

-

200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

Provi

Tersedianya areal permukimsan yang memadai

1 14

1 16

Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai

1 14

1 16 1

1

2

3


4

Pendaftaran dan seleksi

5

1 Keg

Luar Provinsi NTB, LN

Bid. Penyiap an Permuki man dan Penemp atan Transmi grasi Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon transmigran

6

1 Keg

80.000.000

7

8

18.975.000

9

20.872.500

10

22.959.750

11

25.255.725

12

Kab/Kota se P. Lombok

13

14

15

94

RENSTRA 2013 - 2018 Meningkatkan aksessibilitas perpindahan dan penempatan

Tersedianya naskah kerja sama antar daerah (NKSAD)

1 14

1 16 2

2

Penyusunan Profil UPT Bina

Terkirimnya transmigran secara lancar

1 14

1 16 3

3

Meningkatkan Tersedianya Efektifitas bahan publikasi publikasi dan yang cukup kemitraan

1 14

1 16 4

Tersedianya prasarana penunjang yang memadai

1 14

Tersedianya profil UPT Bina yang tepat


1

Terlaksananya optimalisasi fungsi LKS tripartite dan dewan pengupahan

2

5 UPT

50.000.000

31.625.000

34.787.500

38.266.250

42.092.875

5 UPT

Prov

Koordinasi Terlaksananya Penyelenggar KOPTRANS aan Transmigrasi (KOPTRANS)

1 Keg

4.980.000.0 00,-

632.500.000

695.750.000

765.325.000

841.857.500

1 Keg

Prov

4

Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD)

Tersusunnya NKSAD

1 Keg

62.310.000

63.250.000

69.575.000

76.532.500

84.185.750

1 Keg

Prov

1 16 6

5

Pelatihan Bahan Bangunan

Terlaksananya Pelatihan Bahan Bangunan

30 Orang

91.230.500

100.353.550

110.388.905

121.427.796

133.570.576

30 Orang

Prov

1 14

1 16 5

6

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya Monev

6 kali

48.185.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

6 kali

Prov

1 14

1 16 8

7

Bimtek Geographic Information System

Tersedianya 1 Keg Data Pemetaan Daerah Transmigrasi

-

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

1 Keg

Prov

1 14

1 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3


4

5

Tersusunnya Buku Profil UPT Bina

Bid. Hubung an Indust rial & Penga wasan Kete naga kerjaan 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

95

RENSTRA 2013 - 2018

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan norma ketenaga kerjaan

Meningkatkan aksessibilitas pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Terpenuhinya hak serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya

1 14

1 17 5

1

Pengembang an Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit

Optimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi

10 Lbg

82.225.000

125.000.000

137.500.000

151.250.000

166.375.000

10 Lbg

Kab /Kota

Terlaksananya norma ketenagak erjaan di perusahaan

1 14

1 17 13

2

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Terlaksananya Survey Kebuthan Hidup Layak (KHL)

10 Kab/ Kota

125.372.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

10 Kab/ Kota

Kab /Kota

Terlaksananya norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

1 14

1 17 16

3

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya Monev

6 Kali

48.185.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

73.205.000

6 kali

Prov

1 14

1 17 17

4

Peningkatan SDM dan Kualitas Tenaga Kerja

Terlaksananya pelatihan bagi paramedis

33 orang

94.450.000

103.895.000

114.284.500

125.712.950

138.284.245

33 Orang

Provi

1 14

1 17 11

5

Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja

Terlaksananya Pembinaan Lingkungan dan Pengujian Kesehatan Kerja

200 orang (4 Kegiatan) dan 2000 sasaran pengujian kesehatan

66.000.000

72.600.000

79.860.000

87.648.000

94.412.800

200 orang (4 Kegiatan) dan 2000 sasaran pengujian keseha tan

Provi


96

RENSTRA 2013 - 2018 BAB VI INDIKATOR KINERJA Penyusunan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada tabel berikut ini : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Disnakertrans Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018

No.

1.

Indikator

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Satuan

%

Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD 5,38


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD

4,83

4,62

4,43

4,24

4,07

4,07

Target Capaian Setiap Tahun

97

RENSTRA 2013 - 2018 Tabel 6.2. Indikator Kinerja Disnakertrans Tahun 2013-2018 No. 1 I.

II

Rumusan

Indikator

2

3

Visi : Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran NTB yang Produktif dan Sejahtera

Impact : 1. Angka Pengangguran 2. Indeks Kemiskinan

Misi : 1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian Tenaga Kerja sesuai Pasar Kerja. 2. Memperluas Kesempatan kerja Dalam dan Luar Negeri. 3. Meningkatkan keharmonisan dan keadilan antara Pengusaha dan Pekerja sesuai dengan Norma Ketenagakerjaan. 4. Meningkatkan sinergitas antara pengusaha dengan tenaga kerja 5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan norma ketenagakerjaan 6. Meningkatkan aksesibilitas pelaksanaan norma kerja dan keselamatan kerja (K3)

Benefit 1. Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja.

2. Tingkat Pertumbuhan Pasar Kerja. 3. Tingkat Konflik hubungan industrial berkurang.

4. Daya dukung dan komitmen pengusaha dengan tenaga dalam penerapan syarat kerja di perusahaan 5. Daya dukung pemeriksaan norma ketenagakerjaan 6. Daya dukung pengujian peralatan K3


Target Capaian

Satuan 4

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

0.31 % tahun 15,25

13,25

11,25

925

7,25

2% tahun % tahun

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

% tahun

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

37%

43%

50%

57%

65%

37%

43%

50%

57%

65%

36%

40%

45%

50%

55%

40%

45%

50%

55%

65%

% tahun

% tahun

% tahun % tahun

98

RENSTRA 2013 - 2018 No.

Rumusan 7. Meningkatkan keamanan kenyamanan Transmigran. 8. Meningkatkan kesejahteraan kemandirian masyarakat permukiman kawasan transmigrasi.

Indikator

2015

75 %

80 %

85 %

90 %

100 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

75 %

80 %

80 %

80 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

12. Tingkat Produktivitas. 13. Tingkat kinerja

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

OUTCOME 1. Daya tampung.

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

2. Daya serap.

75 %

80 %

85 %

90 %

100 %

3. Daya

75 %

80 %

85 %

90 %

100 %

4. Daya serap.

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Tingkat Keamanan.

8. Tingkat pendapatan dan Transmigran di dan

III

10. Mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja. 11. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon transmigran dan transmigran. 12. Meningkatkan kemampuan managerial tenaga kerja dan usaha mikro kecil dan menengah. 13. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon tenaga kerja. TUJUAN 1. Meningkatkan efektifitas pelatihan kerja. 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. 3. Meningkatkan efektivitas pelatihan tenaga kerja 4. Meningkatkan pelayanan tenaga kerja dalam dan luar

2018

% tahun

% tahun 9. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal.

Target Capaian 2016 2017

2014

7. dan

Satuan

9. Tingkat kinerja.

10. Angka kecelakaan kerja.

11. Tingkat produktivitas.


99

RENSTRA 2013 - 2018 No.

Rumusan negeri. 5. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mandiri 6. Mewujudkan teknologi tepat guna dan padat karya produktif. 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana hubungan industrial. 8. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 10. Meningkatkan kompetensi sumberdaya di perusahaan dalam penilaian K3. 11. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM transmigrasi. 12. Meningkatkan kelembagaan sosial ekonomi. 13. Meningkatkan produktivitas lahan transmigrasi. 14. Meningkatkan legalitas kepemilikan lahan. 15. Meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat tentang program transmigrasi.

Indikator

5. Daya Tampung 6. Daya guna.

Satuan

Target Capaian 2016 2017

2014

2015

2018

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

50 %

70 %

80 %

90 %

100 %

50 %

70 %

80 %

90 %

100 %

7. Daya guna

8. Daya.

9. Daya serap 10. Kompetensi. 11. Kompetensi

12. Daya tampung

13. Daya tampung. 14. Legalitas.


60

61 % 62

100

RENSTRA 2013 - 2018 No.

Rumusan 16. Meningkatkan kesejahteraan transmigran. 17. Meningkatkan kualitas rencana program dan laporan. 18. Meningkatkan kualitas administrasi keuangan . 19. Meningkatkan efektivitas pelayanan umum dan kepegawaian. 20. Meningkatkan efektivitas pemasaran dan kerja sama dibidang K3. 21. Meningkatkan efektivitas pelatihan K3. 22. Meningkatkan efektivitas pelatihan K3. 23. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan UPTD Balai Latihan Transmigrasi. 24. Meningkatkan kualitas calon transmigran dan transmigrasi. 25. Meningkatkan efektivitas dan kualitas laporan penyelenggaraan transmigrasi.

Indikator

Target Capaian

Satuan 2014

2015

2016

2017

2018

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

18. Kualitas .

40 %

45 %

50 %

55 %

65 %

19. Daya serap.

40 %

45 %

50 %

55 %

65 %

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

15. Kompetensi. Kesejahteraan 16. Kinerja.

17. Kualitas.

20. Kompetensi.

21. Daya tahan.

22. Kinerja.

23. Dayatampung. 24. Kinerja.

24. Kualitas. 25. Daya serap.


101

RENSTRA 2013 - 2018 No.

Rumusan

Indikator

Target Capaian

Satuan 2014

26. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan. 27. Meningkatkan efektivitas pengkajian managemen dan produktivitas. 28. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelayanan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan. 29. Meningkatkan kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja. 30. Meningkatkan efektivitas evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.

2015

2016

2017

2018

50 %

75 %

80 %

85 %

90 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

50 %

75 %

80 %

90 %

100 %

42 %

45 %

48 %

51%

54 %

26. Daya serap.

27. Kinerja.

28. Kompetensi.

29. Kinerja.


%/th

102

RENSTRA 2013 - 2018 BAB VII PENUTUP Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama bagi seluruh aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan atau ketransmigrasian, guna pencapaian sasaran yang lebih efisien, efektif dan berkualitas.


103

RENSTRA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents