BAB I PENDAHULUAN. Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, berdasarkan kondisi dan potensii yang dimiliki masing – masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

berpedoman

kepeda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional. Serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah,

menuntut

peranan

pemerintah

daerah

dalam

pelayanan publik yang semakin besar. Untuk itu setiap unit kerja perlu menyusun strategis yang tepat yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, sumber daya alam dan

1


anggaran yang memadai. Hal ini mengarah pada terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan melaksanakan tiga pilar, yaitu partisipasi, transparasi dan akuntabel. Tuntutan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga saat ini masih menjadi isu sentral yang menjadi perhatian bangsa dan negara, karena dianggap masih belum memenuhi harapan rakyat. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam setiap manajemen pemerintahan. Pengawasan sekarang ini meliputi aspek pembinaan dari controlling yang bertindak sebagai konsultan manajemen dan evaluator. Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai internal auditor mengemban tugas sebagai berikut : a. Mengevaluasi atas perkembangan pelaksanaan rencana dan kinerja organisasi berdasarkan (input, output, outcome, benefit dan impact) yang nyata. b. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi yang tepat atas penyimpangan dan masalah pencapaian kinerja. c. Mendorong peningkatan kinerja organisasi baik kualitatif dan kuantitatif dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka melaksanakan tugas, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2020 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanan lima tahun ke depan. 1.2.

Landasan hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3.

Maksud dan tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2020 merupakan dokumen formal dalam kaitannya dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu titik awal dari siklus akuntabilitas kinerja sebagai acuan komponen lainnya disusun dengan maksud untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode 2016-2020. Dan tujuan disusunnya Renstra tersebut dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan kepatuhan

4


dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2. Landasan hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya. 1.3. Maksud dan tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.4. Sistematika penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN

INSPEKTORAT

KABUPATEN

TANAH BUMBU Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Kabupaten

Tanah

Bumbu

dalam

penyelenggaran

urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

5


prioritas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. 2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Memuat

penjelasan

umum

tentang

dasar

hukum

pembentukan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah inspektur. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme). 2.2. Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha masih operasional 2.3. Tantangan

dan

peluang

pengembangan

pelayanan

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD provinsi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang

bagi

pengembangan

pelayanan

Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu pada lima tahun mendatang. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3.2. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsii pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

6


Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan yang dilakukan Inspektorat kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai tujuan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU 2.1.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 2.1.1. Tugas pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan

pemerintahan

di

daerah

kabupaten,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2.1.2. Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi yaitu : 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan 6. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan daerah, aparatur, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah,

pembangunan,

perlindungan

aparatur,

masyarakat,

kesatuan

perekonomian

bangsa daerah

dan dan

kesejahteraan masyarakat. 7. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap perangkat daerah.

8


8. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah. 9. Pembinaan

tenaga

fungsional

pengawasan

di

lingkungan

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.3. Struktur organisasi Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu menurut Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari: 1. Inspektur 2. Sekretariat -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

-

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I 4. Inspektur Pembantu Wilayah II 5. Inspektur Pembantu Wlayah III 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV 7. Kelompok Jabatan Fungsional - P2UPD dan Auditor

9


10


2.2.

Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 2.2.1. Sumber daya manusia Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebanyak 43 orang terdiri dari 8 orang yang menduduki jabatan struktural, 15 orang tenaga fungsional dan 20 orang sebagai pelaksana.

Sedangkan

kekuatan

personil berdasarkan

status

kepegawaian, kepangkatan/golongan ruang, kualifikasi pendidikan dan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan status kepegawaian - Pegawai Negeri Sipil

:

35 Orang

- Calon Pegawai Negeri Sipil

:

3 Orang

- Pegawai Tidak Tetap

:

5 Orang

:

43 Orang

Jumlah

b. Berdasarkan kepangkatan/golongan ruang Tabel 2.1 Daftar Kepangkatan/Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 No

Pangkat/Golongan

Jumlah

Keterangan

1.

Pembina Utama Muda (IV/c)

1

Orang

2.

Pembina Tingkat I (IV/b)

4

Orang

3.

Pembina (IV/a)

0

Orang

4.

Penata Tingkat I (III/d)

3

Orang

5.

Penata (III/c)

8

Orang

6.

Penata Muda Tingkat I (III/b)

14

Orang

7.

Penata Muda (III/a)

5

Orang

8.

Pengatur Tingkat I (II/d)

0

Orang

9.

Pengatur (II/c)

1

Orang

10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

0

Orang

11. Pengatur Muda (II/a)

2

Orang

12. PTT SI

2

Orang

13. PTT DIII

-

Orang

14

3

Orang

PTT SLTA

11


Sumber data : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

c. Berdasarkan kualifikasi pendidikan Tabel 2.2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 No

Pendidikan

PNS

CPNS

PTT

Jumlah

1.

S-2

9

-

-

9

2.

S-1

23

2

2

27

3.

D-3

1

-

-

1

3.

D-4

-

-

-

-

4.

SLTA

2

1

3

6

Jumlah 35 3 5 S u Sumber data : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

43

12


2.3 Kinerja Inspektorat 2.3.1 Kinerja Berdasarkan Tufoksi

13


2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan Inspektorat pada level program, selanjutnya, kinerja Inspektorat akan di analisis pengelolaan pendanaan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam table 2.2

14


2.4

Tantangan

dan

peluang

pengembangan

pelayanan

Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu Keberhasilan pembangunan mencapai sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh multifaktor. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk kategori tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut : A. Tantangan 1. Komitmen KDH untuk mempertahankan opini WTP. 2. Perubahan nomenklatur berakibat meningkatnya jumlah auditan. 3. Luasnya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang masih sulit untuk dijangkau. 4. Sarana dan prasarana terbatas yang mengakibatkan pemeriksaan kurang lancar. 5. Peningkatan kualitas LHP yang berdasarkan peraturan perundangundangan. 6. Terbatasnya jumlah aparatur pengawas yaitu auditor, P2UPD dan auditor kepegawaian B. Peluang 1. Opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 hingga 2020 2. Peningkatan pendampingan dan pembinaan serta pengawasan yang lebih maksimal. 3. Jumlah SDM yang berkompeten untuk memiliki sertifikasi JFA dan P2UPD. 4. Adanya tawaran diklat baik dari pemerintah ataupun swasta.

15


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 adalah: VISI : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, insdustri dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi”. MISI : Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.. 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan

berbasis ekonomi

kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

yang

berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan

serta

memperhatikan kearifan local untuk menghadirkan kesejahteraan. 4. Menyelenggarkan program penguatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA)

dengan basis pada masyarakat yang

berakhlak dan memilki akar lokal. 14


5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih. Terhadap Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berkaitan erat dengan misi kelima yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih.

3.2.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 3.2.1 Identifikasi permasalahan di lingkungan internal Permasalahan di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu diimplementasikan dengan metode analisis SWOT guna membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada serta menekan kelemahan melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Pemahaman kepada lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi. Dalam identifikasi lingkungan yang dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dimana lingkungan internal yang sangat mempengaruhi kebersihan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. SWOT dalam lingkungan internal yaitu : 1. Strengths ( Kekuatan ) a. Adanya aparatur pengawas yang berkompeten b. Adanya tupoksi yang jelas c. Adanya

komitmen

yang

kuat

dalam

pembinaan

dan

pengawasan 2. Weaknesses ( kelemahan ) a. Masih kurangnya aparatur pengawas yang bersertifikasi b. Masih kurangnya pejabat fungsional auditor dan P2UPD c. Belum adanya auditor kepegawaian d. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana 15


e. Belum tertibnya pendokumentasian arsip pemeriksaan 3. Opportunities ( Peluang ) a. Adanya diklat substansi dan teknis b. Adanya transparansi kinerja 4. Threats ( Ancaman ) a. Belum optimalnya memahami tupoksi b. Adanya konflik antar aparatur pengawas c. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP

3.2.2 Identifikasi permasalahan di lingkungan eksternal Permasalahan di lingkungan eksternal Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu diidentifikasi dengan metode analisis SWOT guna membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada serta menekan kelemahan melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Analisis lingkungan eksternal merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. 1. Strength ( Kekuatan ) a. Adanya peraturan perundang-undangan b. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk mempertahankan opini WTP c. Adanya sistem informasi yang cepat dari masyarakat melalui media massa, telepon, televisi dan lainnya. 2. Weaknesses ( Kelemahan ) a. Masih rendahnya taat azas dalam melaksanakan peraturan / ketentuan yang berlaku. 3. Opportunities ( Peluang ) a. Adanya evaluasi kinerja dari pimpinan b. Berkurangnya temuan berulang 16


c. Adanya hubungan kerjasama antar APIP d. Adanya peningkatan kapabilitas APIP 4. Threats ( Ancaman ) a. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pengawasan. b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu c. Belum

adanya

jaminan

keselamatan

kerja

dalam

melaksanakan tugas pengawasan d. Masih lemahnya pengendalian internal obyek pemeriksaan

17


BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Sehubungan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan profesional, maka sebagai unit teknis bidang pengawasan, visi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 adalah “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DI KABUPATEN TANAH BUMBU”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan 2. Meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan 3. Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan 4.2.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan dan pengawasan yang profesional. Tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Penjelasannya sebagai berikut : Mewujudkan SKPD dan desa taat azas

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan Tujuan

: -

Sasaran : -

Mewujudkan SKPD dan Desa taat azas Seluruh SKPD dan desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

2. Meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

18


Tujuan

: -

Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan Sasaran : LAKIP satuan kerja dan LP2P 3. Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan Tujuan

: Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP

Sasaran : Aparatur pengawas 4.3.

Strategi dan kebijakan Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dilengkapi dengan strategi dan kebijakan yang dibangun serta dilandasi data maupun informasi yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pemeriksaan secara berkala/periodik dan mengikuti koordinasi APIP. 2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SKPD. 3. Peningkatan kualitas aparatur pengawas.

Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan

pemeriksaan

reguler,

pemeriksaan

khusus

dan

pemeriksaan kasus. 2. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan. 3. Melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, evaluasi LAKIP SKPD dan penyampaian LP2P. 4. Mengikutsertakan aparatur pengawas pada diklat-diklat teknis.

19


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program-program yang akan dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut : 1.

Pelayanan administrasi perkantoran

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.

Peningkatan disiplin Aparatur

4.

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

5.

Peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

j.

Penyediaan makanan dan minuman.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l.

Penyediaan jasa tenaga non PNS.

m. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan: a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

23


c. Penyediaan bangunan kantor

3. Peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah. d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan e. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

5. Peningkatan profesional tenaga profesionalisme pemeriksaan dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa/aparatur pengawas.

Untuk indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif masingmasing kegiatan tertuang pada Tabel 5.1.

24


BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari : 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada awal periode RPJMD tahun 2015 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Target capaian pada tahun 2016 - 2020 adalah WTP dan kondisi akhir periode RPJMD atau tahun 2020 adalah tetap mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik LAKIP Kabupaten Tanah Bumbu ditargetkan pada tahun 2016 dengan nilai B, tahun dengan nilai 2017 BB, tahun 2018 dengan nilai BB, tahun 2019 dengan nilai BB, tahun 2020 dengan nilai A.

3. Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mulai dikukuhkan pada Tahun 2012 yang terdiri dari Auditor dan P2UPD, diharapkan sampai dengan tahun 2020 Jabatan fungsional dengan Jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya sudah terpenuhi.

29


BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat selama periode 2016 – 2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2020. Renstra SKPD ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah tujuan sasaran startegis, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Renstra

Inspektorat

merupakan

penjabaran

dokumen

RPJMD,

selanjutnya Renstra Inspektorat di jabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 5 (lima) tahun 2016 – 2020 dan akan dilaksankan sungguh-sungguh dan tanggungjawab. Renstra Inspektorat diterbitkan melaui Surat Keputusan Inspektorat dan di dalam pelaksanaanya senatiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transfaran dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawaban kepada seluruhmasyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektur Kab. Tanah Bumbu

Wim Mandau, SE NIP. 19650619 199403 1013

31


31

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun rencana strategis (Renstra) untuk tahun 2016-2020 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan lima tahun ke depan. Namun didalam perjalanan dari tahun ke tahun ternyata masih terdapat program dan kegiatan yang belum tercover dalam Renstra. Sehingga perlu dilakukan revisi agar Program dan Kegiatan tersebut menjadi legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang dicita-citakan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Revisi Renstra ini.

Batulicin, 23 Mei 2016 INSPEKTUR

Wim Mandau, SE Pembina Tingkat I NIP.19650619 199403 1 013 i

DAFTAR SINGKATAN APIP

: aparat pengawas intern pemerintah

JFA

: jabatan fungsional auditor

KKN

: korupsi, kolusi, dan nepotisme

LAKIP

: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

LHP

: laporan hasil pemeriksaan

LP2P

: laporan pajak-pajak pribadi

PNS

: pegawai negeri sipil

Renstra

: rencana strategis

RPJMD

: rencana pembangunan jangka menengah daerah

SAKIP

: sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

SDM

: sumber daya manusia

SKPD

: satuan kerja perangkat daerah

SWOT

: strength, weakness, opportunities, and threats kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

TP-TGR

: tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

WDP

: wajar dengan pengecualian

WTP

: wajar tanpa pengecualian

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………..

i

DAFTAR SINGKATAN .....................................................................................

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………

iii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………

v

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

1.1. Latar belakang ……………………………………………………

1

1.2. Landasan hukum…………………………………………………

2

1.3. Maksud dan tujuan ………………………………………………

4

1.4. Sistematika penulisan……………………………………………

4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU …………………………………………………………………

7

2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu …………………………………………………….. 2.2. Sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ………..

7 11

2.3. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu …………………………

13

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …

14

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ……………

14

3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……………………………………………………

iii

15

Halaman

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN …………………………………………………………….

18

4.1. Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu …………

18

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten

BAB V

Tanah Bumbu …………………………………………………….

18

4.3. Strategi dan kebijakan ………………………………….............

18

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………..

BAB VI

24

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII

RPJMD ………………………………………………………………….

29

KAIDAH PELAKSANAAN..…………………………………………...

31

iv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Daftar Kepangkatan/Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ……………………………..

Tabel 2.2

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 …………………………………………………..

Tabel 4.1

22

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Tanah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d 2020 …………………..

Tabel 5.1

21

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 …………………..

Tabel 4.3

11

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………………………………...

Tabel 4.2

10

23

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d 2020 …………………………………………

Tabel 6.1

26

Indikator Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d 2020 ……………………………………………….....

v

30

BAB I PENDAHULUAN. Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Recommend Documents