Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Perubahan (Renja) untuk tahun 2016.
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun ke depan.
Aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang dicita-citakan.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renja ini.
Batulicin, Juli 2016
i
DAFTAR SINGKATAN APBD
: anggaran pendapatan dan belanja daerah
APFP
: aparat pengawasan fungsional pemerintah
APIP
: aparat pengawas internal pemerintah
BPKP RI
: badan pemeriksa keuangan dan pembangunan republik Indonesia
IKK
: indeks kinerja kegiatan
Irjen
: inspektorat jenderal
KDH
: kepala daerah
LAKIP
: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
LP2P
: laporan pajak-pajak pribadi
RAPBD
: rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Renja
: rencana kerja tahunan
Renstra
: rencana strategis
RPJM
: rencana pembangunan jangka menengah
RPJMD
: rencana pembangunan jangka menengah daerah
RPJP
: rencana pembangunan jangka panjang
RKP
: rencana kerja pemerintah
RKPD
: rencana kerja pemerintah daerah
SDM
: sumber daya manusia
Satker
: satuan kerja
SKPD
: satuan kerja perangkat daerah
SPM
: standar pelayanan minimum
SPPN
: sistem perencanaan pembangunan nasional
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………..
i
DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………………...
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………
iii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………
v
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ………………………………………………………
1
1.1. Latar belakang ……………………………………………………
1
1.2. Landasan hukum…………………………………………………
1
1.3. Maksud dan tujuan ………………………………………………
3
1.4. Sistematika penulisan……………………………………………
3
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU ………………………………………
6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian ……………………………….
6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu …………………………………………………………….
8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
BAB III
BAB IV
Kabupaten Tanah Bumbu ………………………………………
8
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ……..
9
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN
17
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional…………………………
17
3.2. Tujuan dan sasaran Renja ………………………………………
18
3.3. Program dan Tujuan ……………………………………………
18
PENUTUP ……………………………………………………………….
22
iii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d. tahun 2015 ………………………...
Tabel 2.2
Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ……………………………………………………
Tabel 2.3
12
Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………………………...
Tabel 3.1
11
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu …………………………………………………………
Tabel 2.4
9
15
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ……………………….
iv
19
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Renja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD berhubungan langsung dengan pelayanan
kepada
masyarakat
yang
merupakan
tujuan
utama
penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu Renja Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2014
1.2. Landasan hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
1
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 2
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3. Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan agar setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Tahun 2016 dapat tertuang dalam Rencana Kerja dan memperoleh pembiayaan yang maksimal dari Pemerintah Daerah.
Sehingga fungsi
Inspektorat sebagai early warning, quality assurance dan consulting bagi Pemerintah Daerah pun dapat berfungsi secara maksimal. 1.4. Sistematika penulisan Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, keterkaitan antara
Renja dengan Dokumen RKPD,
Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya terkait dengan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3. Maksud dan tujuan Mengemukakan
penjelasan
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.4. Sistematika penulisan
3
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
tahun
2016 dan
prakiraan capaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
4
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. 2. Permasalahan
dan
hambatan
yang
dihadapi
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (milenium development goals). 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Dalam
bagian
ini
diuraikan
hasil
kajian
terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. BAB III
TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Uraian tujuan dan sasaran disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 3.3 Program dan Kegiatan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV
PENUTUP
5
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Rencana
Kerja
Inspektorat
Kabupaten
Tanah
Bumbu
adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada laporan kinerja pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah diraih atau telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Kerja Revisi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 memuat hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan IV sebagai berikut :
6
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Evaluasi anggaran Triwulan ke IV Inspektorat Tahun 2015
No.
Program / Kegiatan
00
Non Program
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
Anggaran
Realisai Keuangan
Fisik (%)
(%)
36.960.000
36.457.169
98.64
100
70.500.000
67.994.700
96.45
96.45
135.710.000
134.640.000
99.21
99.26
5.090.000
5.090.000
100
100
air dan listrik 01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.600.000
9.880.000
93.21
93.21
01.10
Penyediaan alat tulis kantor
44.018.600
41.994.8000
95.40
99,26
01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan
8.050.000
8.050.000
100
100
3.075.000
3.000.000
97.56
97.56
299.359.040
295.904.040
98.85
100
15.150.000
14.600.000
96.37
100
190.403.000
179.051.543
94.44
94.44
189.150.000
182.150.000
96.30
96.30
11.250.000
11.250.000
1000
100
1.683.100.000
1.408.615.000
83.63
84.32
20.955.000
20.345.000
97.00
97.00
65.350.000
63.847.000
97.65
100
278.170.000
242.551.650
87.20
88.42
3.066.950.640
2.725.420.902
88.85
01.12
Bangunan Kantor 01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.17
Penyediaan makanan dan minuman
01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
01.19 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 20.01 20.02 20.07
21
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 21.01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan TOTAL
7
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Penyerapan Anggaran pada program kegiatan secara keseluruhan
mencapai
88.85%, akan tetapi pada penyerapan anggaran tiap – tiap kegiatan rata-rata ada di atas 90% bahkan ada mencapai 100%.
hal ini menunjukan bahwa sacara
kesuluruhan penyerapan anggaran Inspektorat sudah baik. Penyerapan anggaran terendah
dari 5 program dan 18 kegiatan adalah Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala sebesar 83.63% dan pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan sebesar 87.20%. Penyerapan dikedua kegiatan tersebut tidak terlalu besar dikarenakan adanya defisit anggaran pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. . 2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the right track). Maka semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu semakin baik pula. Selanjutnya kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintah daerah yang baik dan bersih sebagai amanat rakyat. Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu selama ini telah melaksanakan tugasnya
melakukan
pengawasan
dan
pembinaan
pada
SKPD
dan
desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan joint audit dengan BPKPRI dan Inpektorat Jendral yang terkait serta menyelesaikan kasus-kasus pengaduan yang telah ditugaskan.
8
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
1. Isu pencapaian opini laporan keuangan pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian maka Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu perlu
melakukan
pendampingan,
pembinaan
dan
meningkatkan
pengawasan kepada SKPD-SKPD yang ada.
2. Isu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Isu pengawasan yang professional Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka diperlukan aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan APIP. Sehingga diperlukan diklat-diklat teknis maupun substansi yang sesuai dengan keahlian masing-masing aparatur pengawasan.
4. Isu program pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dengan memberikan bantuan kepada desa 1 ( satu ) desa 1 ( satu ) milyar Dimana perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang mendapatkan bantuan..
9
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan tidak ada perubahan yang signifikan, baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program dan kegiatan Inspektorat kabupaten Tanah Bumbu. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.
Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini
10
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Berikut ini beberapa usulan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedalain pelaksanaan kebijakan KDH 5. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b.
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d
Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f.
Penyediaan alat tulis kantor.
g. .Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor i.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
j.
Penyediaan makanan dan minuman.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. l.
Penyediaan jasa tenaga non PNS.
m. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan: a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor c. Penyediaan bangunan kantor
11
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
3. Peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah. d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan e. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
5. Peningkatan
profesional
tenaga profesionalisme pemeriksaan
dan
aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa/aparatur pengawas.
12
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Target Renstra SKPD No
Indikator
SPM /Standar Nasional
1
2
3
1 Opini BPK
Jumlah SKPD dan desa yang 2 terperiksa
(WTP) Wajar Tanpa Pengecualian
Memadai
Penyampaian LAKIP Kabupaten / Persentase laporan hasil 3 evaluasi LAKIP SKPD yang memperoleh nilai B
Sangat Baik
Pemeriksaan terhadap kasus4 kasus penyimpangan bagi aparatur pemerintah
Aparatur pemerintah
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2015 (Thn n-1)
Tahun 2016 (Thn n)
Tahun 2017 (Thn n+1)
Tahun 2014 (Thn n-2)
Tahun 2015 (Thn n-1)
Tahun 2016 (Thn n)
Tahun 2017 (Thn n+1)
Tahun 2016
Tahun 2017
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
WTP
Tingkat kepatuhan Aparatur Pemerintah Daerah pada tiap-tiap SKPD sudah baik
WDP
WTP
WTP
WTP
WDP
117 skpd dan 120 skpd dan 120 skpd dan 120 skpd dan 117 skpd dan desa desa desa desa desa
1 Dokumen
6 Kasus
1 Dokumen
8 Kasus
60%
8 Kasus
63%
8 Kasus
1 Dokumen
6 Kasus
WTP
-
120 skpd dan desa
120 skpd dan desa
1 Dokumen
8 Kasus
24%
8 Kasus
-
-
-
-
WTP
120 skpd dan 120 skpd dan desa desa
60%
8 Kasus
63%
8 Kasus
Diharapkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemrintah dapat ditekan Kegiatan audit tindak lanjut dihapus pada anggaran 2015 kemudian temuan 2015 ditindaklanjuti pada tahun 2016
Selesai
-
-
100%
100%
-
-
100%
-
100%
100%
Jumlah kegiatan pengawasan koordinasi good govermance, 6 Pemutakhiran Data tingkat regional dan provinsi yang dilaksanakan
Selesai
37 org
3 Kali
2 Kali
2 Kali
37 org
3 Kali
2 Kali
-
2 Kali
2 Kali
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
-
2 Dokumen
2 Dokumen
25 Orang
30 Orang
24 Orang
24 Orang
25 Orang
30 Orang
24 Orang
-
24 Orang
24 Orang
Jumlah aparatur pengawasan 8 funsional yang lulus sertifikasi diklat teknis dan perjenjangan
Lulus sertifikasi
Diharapkan aparatur desa sudah memahami dalam pengelolaan keuangan dan membuat laporan keuangan desa Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu terhadap LAKIP SKPD berperan dalam meningkatkan nilai LAKIP Kabupaten
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemriksaan SKPD 5 yang bersifat administrasi dan kerugian daerah
Jumlah SKPD yang 7 menyampaikan Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2)
Catatan Analisis
Tahun 2014 (Thn n-2)
Menghasilkan SDM Pengawasan yang profesional
Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD No
(1)
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(2)
(3)
(4)
(5)
Belanja Langsung 1 1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7)
(8)
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
(9)
(10)
(11)
(12)
Belanja Langsung
Inspektorat
Inspektorat
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Inspektorat
3 4
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Inspektorat
5
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*
Inspektorat
6
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
7
Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan surat kabar Tersedianya BBM dan biaya perawatan untuk operasional kendaraan dinas Terselesaikannya administrasi keuangan dan barang Tersedianya peralatan kebersihan kantor
12 bln
18 unit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.500.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Inspektorat
Inspektorat
Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan surat kabar Tersedianya BBM dan biaya perawatan untuk operasional kendaraan dinas Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bln
75.000.000
18 unit
88.000.000
12 bln
135.000.000
12 bln
135.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Inspektorat
100%
4.500.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Inspektorat
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
100%
5.000.000
Peralatan Kantor yang siap pakai
100%
13.250.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*
Inspektorat
Peralatan Kantor yang siap pakai
100%
13.250.000
Inspektorat
Tersedianya alat tulis kantor
100%
48.272.600 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Inspektorat
Tersedianya alat tulis kantor
100%
55.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Inspektorat
Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan
100%
3.450.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Inspektorat
Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan
100%
4.500.000
Inspektorat
Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor
100%
1.075.000 Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor
Inspektorat
Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor
100%
3.500.000
8
Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
Inspektorat
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
2 Paket
Inspektorat
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
2 Paket
150.000.000
9
Kegiatan Penyediaan Makanan Inspektorat 10 dan Minuman
Tersedianya konsumsi utk kegiatan kantor
200 ok
Inspektorat
Tersedianya konsumsi utk kegiatan rapat
200 ok
8.500.000
Kegiatan Rapat-rapat 11 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*
Inspektorat
Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang akan dihadiri
100%
580.000.000 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*
Inspektorat
Terlaksananya Rapatrapat dan koordinasi keluar daerah
100%
700.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa 12 Tenaga non PNS
Inspektorat
Tersedianya tenaga pelaksana administrasi kantor
13 bln
234.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS
Inspektorat
Tersedianya tenaga pelaksana administrasi kantor
13 bln
234.650.000
150.000.000 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* 6.300.000 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rancangan Awal RKPD No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari 13 - hari tertentu
3
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Inspektorat
Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu
45 stel
2.200.000.000 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Kab. Tanah bumbu
Jumlah SKPD dan Desa yang terperiksa
120 Skpd dan Desa
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
(6)
(7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Inspektorat
Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu
45 stel
18.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
18.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan 14 Internal secara Berkala
Kab. Tanah bumbu
Jumlah SKPD dan Desa yang terperiksa
Penanganan Kasus-kasus 15 Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kab. Tanah bumbu
Jumlah kasus - kasus yang tertangani
8 Kasus
66.280.000 Penanganan Kasus-kasus Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah*
Kab. Tanah bumbu
Jumlah kasus - kasus yang tertangani
8 Kasus
73.500.000
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kab. Tanah bumbu
Persentase penyelesaian tindak lanjut yang bersifat administrasi dan kerugian daerah
100%
350.000.000 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kab. Tanah bumbu
Persentase penyelesaian tindak lanjut yang bersifat administrasi dan kerugian daerah
100%
350.000.000
Evaluasi berkala hasil temuan 17 pengawasan
Kab. Tanah bumbu
Kab. Tanah bumbu
Jumlah kegiatan evaluasi berkala hasil temuan pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang 18 lebih Komprehensif
Itprop, Irjen Jumlah SKPD yang memberikan laporan
16
4
120 Skpd dan Desa
Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 2 dokumen
55.000.000 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga 19 Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
2.200.000.000
250.000.000
Itprop, Irjen Jumlah SKPD yang memberikan laporan
2 dokumen
55.000.000
Ciawi (Bogor), Jumlah aparatur Jakarta Pengawas fungsional yang lulus sertifikasi diklat dan perjejangan
24 orang
350.000.000
Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Ciawi (Bogor), Jumlah aparatur Jakarta Pengawas fungsional yang lulus sertifikasi diklat dan perjejangan
24 orang
350.000.000 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 4.372.627.600
4.768.900.000
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan RPJP, RPJM dan RKP yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan satu kesatuan
dalam
SPPN.
Penyusunannya
dilakukan
secara
terencana,
sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi”. Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, visi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu
adalah
“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Tanah Bumbu”.
17
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 3.2. Tujuan dan sasaran renja Mempertimbankan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra 20162020 maka Tujuan dan sasaran dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
Tujuan : 1. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahaankan opini WTP. 2. Terlaksananya pemeriksaan kinerja/regular SKPD dan Desa 3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melalui LAKIP . 4. Penanganan pengaduan masyarakat. 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 6. Evaluasi Penerapan SPIP. 7. Terselenggaranya koordinasi antar APIP melalui koordinasi pengawasan antara APIP. 8. Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP.
Sasaran : 1. Meningkatnya ketaatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Meningkatnya pemeriksaan secara berkala / regular terhadap seluruh SKPD dan Desa di wilayah kabupetn Tanah Bumbu 3. Meningkatnya jumlah SKPD dalam penyampaian LAKIP 4. Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah kabupaten Tanah Bumbu 5. Meningkatnya penyelesaian tindan lanjut hasil temuan pemeriksaan 6. Meningkatnya tertib pelaporan LP2P. 7. Peningkatan wawasan tenaga aparatur pengawas
18
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 3.3. Program dan Tujuan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Upaya penyampaian visi dan misi organisasi. 2. Menjalankan fungsi early warning system, quality assurance, katalis dan sebagai consulting. 3. Peningkatan ketaatan aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai maka Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2016 sebagai berikut :
1, Pelayanan adminstrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i. Penyediaan Makanan dan Minuman. j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. k. Penyediaan jasa tenaga non PNS.
19
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Penyediaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan 4 b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan d. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
20
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana) Kode Program dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
1.20.1.20.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.07.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Biaya Komunikasi , Listrik Dan Surat Kabar
Inspektorat
12 Bulan
69.800.000
APBD
12 Bulan
81.800.000
1.20.1.20.07.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya BBM Dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional
Inspektorat
18 Unit
88.000.000
APBD
18 Unit
140.500.000
1.20.1.20.07.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Inspektorat
12 Bulan
135.000.000
APBD
12 Bulan
140.000.000
1.20.1.20.07.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Inspektorat
100%
4.500.000
APBD
100%
5.500.000
1.20.1.20.07.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan Kantor Yang Siap Pakai
Inspektorat
100%
13.250.000
APBD
100%
15.000.000
1.20.1.20.07.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Inspektorat
100%
46.272.600
APBD
100%
50.000.000
1.20.1.20.07.01.11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan
Inspektorat
100%
3.450.000
APBD
100%
8.000.000
1.20.1.20.07.01.12
Penyediaan Kompunen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Listrik
Inspektorat
100%
1.075.400
APBD
100%
3.000.000
1.20.1.20.07.01.13
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Inspektorat
2 Paket
150.000.000
APBD
2 Paket
150.000.000
1.20.1.20.07.01.17
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Penyediaan Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat
Inspektorat
100%
18.000.000
APBD
100%
18.000.000
Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Inspektorat
100%
580.000.000
APBD
100%
700.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
Inspektorat
13 Bulan
234.000.000
APBD
13 Bulan
250.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu
Inspektorat
45 Stel
18.000.000
APBD
45 Stel
18.000.000
1.20.1.20.07.01.18
1.20.1.20.07.01.19
1.20.1.20.07.03.05
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20.1.20.07.20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.1.20.07.20.01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Pengawasan Berkala Pada Tiap Tiap SKPD Dan Desa
Kab. Tanah Bumbu
120 skpd dan Desa
1.20.1.20.07.20.02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Kasus - Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Yang Ditangani
Kab. Tanah Bumbu
1.20.1.20.07.20.06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terselesaikanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit
Kab. Tanah Bumbu
1.20.1.20.07.20.08
Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya Pemutakhiran Data SKPD dan Kabupaten
Kab. Tanah Bumbu
1.20.1.20.07.20.07
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Dan Kegiatan Pengumpulan LP2P PNS Kabupaten Tanah Bumbu
Kab. Tanah Bumbu
2 Dokumen
1.20.1.20.07.21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Jumlah Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek
1.20.1.20.07.21.01
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Aparatur Pengawas Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek
Kab. Tanah Bumbu
24 orang
2.200.000.000
APBD
120 skpd dan Desa
2.300.000.000
8 Kasus
66.280.500
APBD
8 Kasus
80.050.000
100%
350.000.000
APBD
100%
350.000.000
APBD
1 kegiatan
250.000.000
55.000.000
APBD
2 Dokumen
55.000.000
350.000.000
APBD
24 orang
400.000.000
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 BAB I V PENUTUP
Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik.sebagai hasil dari kesepakatan dan consensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, diharapkan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana secara sinergis.
22
