PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 22 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; b. bahwa informasi wilayah pertambangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu sangat diperlukan masyarakat pengusaha pertambangan dan instansi terkait lainnya yang berisi penyeragaman baik berupa sistim koordinat maupun peta baru wilayah pertambangan ; c. bahwa untuk menghindari tumpang tindih wilayah pertambangan di Kabupaen Tanah Bunbu ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurur b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256) ; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomnor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negra Republik Indonesia Nomior 4548) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5278) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturabn Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01 Seri D) ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 02, Seri D); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak Pangambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 21, Seri B) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8, Seri E) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Menteri adalah Menteri Pertambangan dan ESDM. 6. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan. 7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. 8. Pencadangan wilayah pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR). 9. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut SWIP adalah suatu sitem database wilayah pertambangan yang memuat informasi seluruh wilayah pertambangan, wilayah eks Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP), KP, Kontrak Karya, PKP2B, SIPD dan SIPR, status wilayah dan gambaran umum situasi daerah. 10.Sistem Koordinat Geografis adalah 11.Wilayah Pertambangan adalah wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dalam bentuk kontrak karya, PKP2B, SIPD, dan SIPR. 12.Peta Dasar Wilayah Pertambangan adalah peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 yang dilengkapi dengan informasi mengenai batasbatas wilayah pertambangan. 13.Peta Wilayah Pertambangan adalah peta yang memuat data dan informasi batas-batas suatu wilayah pertambangan yang digunakan sebagai lampiran KP, Kontrak Kerya, PKP2B, SIPD dan SIPR. 14.Pertambangan Umum adalah pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif . 15.Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B. 16.Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah izin usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C. 17.Wilayah usaha pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian BAB II PRINSIP DASAR PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 2 (1)
Penyelenggaraan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi wilayah pertambangan yang terintegrasi secara nasional.
(2)
Sistem informasi wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penyeragaman mengenai : a. sistem Koordinat;
b. peta Dasar Wilayah Pertambangan; c. peta Wilayah Pertambangan; dan d. tata Cara Pencadangan Wilayah.
BAB III SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 3 (1)
SIWP dilaksanakan dengan menerapkan teknologi sistem informasi geografi (SIG) yang bersifat universal.
(2) SIWP merupakan suatu system database wilayah pertambangan yang memuat informasi seluruh wilayah pertambangan, wilayah eks. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP), KP, KK, PKP2B, SIPD dan SIPR. Status wilayah dan gambaran umum situasi daerah. (3)
Format data yang dipergunakan pada SIWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4
(1)
Peta dasar wilayah Pertambangan digunakan sebagai dasar bagi pengujian dan pemetaan wilayah usaha pertambangan umum.
(2)
Peta dasar wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta digital SIWP yang berpedoman pada peta Rupabumi / Topografi dan sistem penomoran lembar peta secara nasional dengan skala yang memadai. Pasal 5
(1)
Wilayah pertambangan wajib dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis-garis lintang dan garis-garis bujur dengan kelipatan sepersepuluh detik (0,1”) serta menggunakan sistem koordinat geografis.
(2)
Peta wilayah pertambangan wajib menggambarkan batas dan luas wilayah pertambangan, daerah administrasi, tanggal penerbitan peta, jenis perizinan/bentuk perjanjian, informasi status lahan serta diliampiri daftar koordinat batas wilayah.
(3)
Situasi daerah yang tertera dalam peta dasar wilayah pertambangan dan peta wilayah pertambangan merupakan gambaran umum wilayah dan batas wilayah yang berlaku berdasarkan koordinat yang tertera dalam daftar koordinat.
Pasal 6 (1)
Sistem koordinat pemetaan wilayah pertambangan menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (GDN-95) yang mempunyai nilai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System 1984 (EWGS 84).
(2)
Perwujudan DGN-95 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) orde nol dan kerangka kerapatannya.
BAB IV TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN Pasal 7 (1)
Permohonan pencadangan wilayah pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu diajukan kepada Bupati.
(2)
Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (First come First served). Pasal 8
Setiap permohonan pencadangan wilayah pertambangan KP, Kontrak Karya, PKP2B, SIPD dan SIPR diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9 (1)
Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan tanda terima bukti permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada pemohon dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan / atau Menteri
(2)
Bupati menyerahkan salinan tanda terima bukti permohonan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan / atau Gubernur melalui e-mail, fax atau sarana lainnya, paling lambat 1 X 24 jam setelah tanda terima bukti permohonan pencadangan wilayah diberikan kepada pemohon.
(3)
Menteri dan / atau Gubernur yang menerima salinan tanda terima bukti permohonan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 hari kerja wajib memberikan tanggapan / pendapat atas permohonan tersebut.
(4)
Apabila dalam angka waktu 5 hari kerja Menteri dan atau Gubernur belum memberikan tanggapan / pendapat atas permohonan tersebut, maka permohonan dianggap disetujui dan permohonan dapat diproses lebih lanjut.
(5)
Formulir tanda terima bukti penerimaan permohonan pencadangan wilayah pertambangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 10
(1)
Bupati memproses permohonan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yang dimohonkan.
(2)
Dalam hal terjadi tumpang tindih pencadangan wilayah, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2.
Pasal 11 (1)
Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan dengan tembusan sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)
Apabila permohon Pencadangan Wilayah Pertambangan disetujui oleh Bupati, maka kepada pemohon diberikan Peta Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
(3)
Persetujuan pencadangan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12 (1)
Pemohon yang telah memperoleh persetujuan pencadangan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib memenuhi persyaratan lain untuk mendapatkan KP, Kontrak Karya, PKP2B, SIPD atau SIPR sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Apabila pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak disetujui pencadangan wilayah pertambangan, pemohon tidak memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka pencadangan wilayah pertambangan yang telah disetujui dinyatakan sebagai wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lain.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 10 Nopember 2007 BUPATI TANAH BUMBU,
TTD H. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 15 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
TTD
H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007 NOMOR 50
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU
