PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU IZIN USAHA PERKEBUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab khususnya disektor perkebunan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap usaha perkebunan ; b bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam usaha perkebunan maka kepada orang atau badan hukum yang akan membuka usaha perkebunan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Izin Usaha Perkebunan ; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256) ;

www.djpp.depkumham.go.id

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399) ; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ;


Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Ini yang di maksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya. 7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. 9. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan / atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. 10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 11. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.


12. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. 13. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya. 14. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. BAB II PERIZINAN Pasal 2 (1) Badan Hukum yang harus mendapatkan izin adalah Badan Hukum yang usaha perkebunan dengan luasan sebagai berikut : a. 20.000 Hektar untuk group Perusahaan ; b. 6.000 Hektar untuk Badan Hukum/ satu Perusahaan. (2) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

BAB III TATA CARA DAN SYARAT PERIZINAN Pasal 3 (1) Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan : a. Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin usaha Perkebunan untuk lintas Kabupaten harus mendapatkan izin dari Gubernur melalui Dinas Perkebunan Provinsi. b. Perusahaan mengajukan permohonan Izin usaha Perkebunan dalam Kabupaten harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan. (2) Syarat untuk memperoleh izin usaha perkebunan : a. mempunyai akta pendirian Perusahaan ; b. mempunyai NPWP Perusahaan ; c. Proposal Usaha ; d. Peta Lokasi ; e. Izin Lokasi dari BPN ; f. terletak dikawasan budidaya Perkebunan berdasarkan RTRW Kabupaten ; g. apabila lokasi yang dimohon berada dikawasan perkebunan harus mendapat pelepasan kawasan.


BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 4 (1) Hak Pemegang izin adalah : a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki ; b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. (2) Kewajiban Pemegang Izin adalah : a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin ; b. melakukan kegiatan usaha perkebunan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan ; c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan ; d. pelaporan hasil kegiatan usaha dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali. BAB V MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN Pasal 5 (1) Untuk Hak Guna Usaha selama 35 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dengan ketentuan setiap bulan membuat laporan kepada Dinas. (2) Izin Usaha Perkebunan dapat dicabut apabila : a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau melanggar kepentingan untuk umum ; b. tidak melakukan kewajiban pokok sesuai dengan izin yang diberikan ; c. melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati ; d. melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 6 (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha perkebunan. (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. (4) Dinas wajib melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan setiap bulan.


BAB VII PENYIDIKAN Pasal 7 (1) Penyidik yang bertugas menyidik tindak Pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penyitaan benda atau surat ; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

dalam

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ,tersangka atau keluarganya ; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan ;

dapat

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ); (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) diancam dengan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang– undangan tentang Perkebunan. (3) Tindak pidana sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati . Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkankan di Batulicin pada tanggal 21 Nopember 2006 BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 11 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 14, SERI E


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU IZIN USAHA PERKEBUNAN

Recommend Documents