PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PENDARATAN DAN BONGKAR MUAT KAPAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Tempat Pendaratan dan Bongkar Muat Kapal digolongkan sebagai Retribusi Daerah ; b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pelayanan tempat Pendaratan Kapal dan Bongkar Muat Kapal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendaratan dan Bongkar Muat Kapal.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
www.djpp.depkumham.go.id
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3907 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah bumbu Tahun 2004 Nomor 01 Seri D) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah bumbu Tahun 2005 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ;
www.djpp.depkumham.go.id
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI PENDARATAN DAN BONGKAR MUAT KAPAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 7. Tempat Pendaratan Kapal adalah tempat dilaksanakannya kegiatan tambat, labuh dan bongkar muat kapal. 8. Tambat adalah pergerakan kapal dan/atau aktivitas anak buah kapal untuk merapat dipelabuhan. 9. Labuh adalah pergerakan kapal dan/atau aktivitas anak buah kapal memasuki perairan baik langsung atau tidak merapat kepelabuhan. 10. Bongkar Muat adalah kegiatan memindahkan barang dan/atau hewan dari dan ke kapal. 11. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 12. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dan Bongkar Muat yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Kabupaten.
www.djpp.depkumham.go.id
13. Wajib Retribusi adalah suatu orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal. 15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ; 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan serta mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah ; 22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pendaratan dan Bongkar Muat Kapal dipungut Retribusi atas Pelayanan terhadap Pendaratan Kapal dan Bongkar Muat Kapal.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pendaratan kapal yang meliputi :
penyediaan
tempat
a. Penyediaan tempat tambat/menggunakan dermaga ; b. Penyediaan tempat berlabuh diperairan pedalaman dan pesisir pantai ; c. Tempat bongkar muat. (2) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan pendaratan kapal dan bongkar muat. (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan dan bongkar muat kapal yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Daerah (PD). Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 4 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dan Bongkar Muat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian tempat pendaratan kapal dan bongkar muat kapal. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan dan penyediaan fasilitas tambat dan labuh kapal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 7 (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ; (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan berlaku di Wilayah Daerah yaitu;
tarif
pasar
yang
a. Tambat No.
Ukuran Kapal
Tarif (Rp)
1.
≤ GT 10
1.000,- / 1x tambat
2.
GT 11 s/d GT 30
1.500,- / 1x tambat
3.
GT 31 s/d GT 50
2.000,- / 1x tambat
www.djpp.depkumham.go.id
4.
GT 51 s/d GT 100
2.500,- / 1x tambat
5.
GT 101 s/d GT 200
3.000,- / 1x tambat
6.
GT 201 s/d GT 500
3.500,- / 1x tambat
7.
GT 501 s/d GT 1000
4.000,- / 1x tambat
8.
≥ GT 1001
4.500,- / 1x tambat
b. Labuh No.
Ukuran Kapal
Tarif (Rp)
1.
≤ GT 10
1.000,- / 1x tambat
2.
GT 11 s/d GT 30
1.500,- / 1x tambat
3.
GT 31 s/d GT 50
2.000,- / 1x tambat
4.
GT 51 s/d GT 100
2.500,- / 1x tambat
5.
GT 101 s/d GT 200
3.000,- / 1x tambat
6.
GT 201 s/d GT 500
3.500,- / 1x tambat
7.
GT 501 s/d GT 1000
4.000,- / 1x tambat
8.
≥ GT 1001
4.500,- / 1x tambat
c. Bongkar Muat No. 1.
Nama Barang / Hewan
Tarif (Rp)
Kendaraan Darat 1.1 Sepeda / Becak 1.2 Sepeda Motor
500.,- / buah 4.500,- / buah
1.3 Kendaraan Roda 4 (empat) ke atas 1.3.1 Jeep / Pick up, sedan dan sejenisnya 1.3.2 Truk roda 4 s/d 6 1.3.3 Alat-alat berat lainnya 1.3.4 Alat-alat / suku cadang kendaraan 2.
10.000,- / buah 60.000,- / buah 250.000,- / buah 1000,- / kg
Barang-barang Elektronik 2.1 TV berwarna segala ukuran
750,- / buah
2.2 Radio Tape Recorder
500,- / buah
www.djpp.depkumham.go.id
2.3 Tape deck
500,- / set
2.4 Video / CD / PS
500,- / buah
2.5 Lemari Es segala ukuran
1000,- / buah
2.6 AC
1000,- / buah
2.7 Kipas Angin 3.
500,- / buah
Bahan-bahan Bangunan 3.1 Semen berbagai Jenis
100,- / sak
3.2 Triplek 3 mili
100,- / lembar
3.3 Kaca segala ukuran 3.4 Seng
3.000,- / peti 100,- / lembar
3.5 Paku Bangunan
50,- / kg
3.6 Paku U / rel
25,- / kg
3.7 Aspal
1.000,- / drum
3.8 Beton neser, pipa dan sejenisnya 3.9 Batu Pecah
750,- / ikat 3
1.000,- / M
3.10 Batu Belah
500,- / M 3
3.11 Koral
500,- / M 3
3.12 Pasir
250,- / M 3
3.13 Kawat Ayam segala ukuran
250,- / roll
3.14 Kawat Kabel Telepon
5.000,- / roll
3.15 Kapur Gamping
50,- / blek
3.16 Kabel Listrik
250,- / roll
3.17 Bak mandi dari porselin besar
1.250,- / buah
3.18 Kloset Jongkok / duduk
1.000,- / buah
3.19 Keramik ukuran 20 x 20 cm
100,- / pak
20 x 30 cm
100,- / pak
10 x 10 cm
100,- / pak
40 x 10 cm
100,- / pak
3.20 Kawat
Las
3.21 Besi Siku segala ukuran
50,- / kotak 75,- / pucuk
www.djpp.depkumham.go.id
3.22 Pipa Ledeng segala ukuran 3.23 Cat Tembok
50,- / kg
3.24 Cat Minyak
75,- / kg
3.25 Besi plat semua ukuran
500,- / keping
3.26 Kayu gergajian rupa-rupa ukuran
4.
6.
3
375,- / M
3.27 Batako / Bata
1.000 ,- / M 3
3.28 Tong Air
1.000,- / buah
Sembilan Bahan Pokok 4.1 Beras
1.000,- / kg
4.2 Gula
1.000,- / ton
4.3 Minyak Goreng
1.000,- / ton
4.4 Sabun
2.000,- / kardus
4.5 Minyak Tanah
500,- / drum
4.6 Mie Instan
100,- / kardus
4.7 Tekstil
500,- / bal
4.8 Garam batangan / curah
25,- / pak / zak
4.9 Tepung
100,- / bantal
4.10 Ikan Asin / Ikan Basah
5.
100,- / ikat
10,- / kg
4.11 Telor
500,- / dos
4.12 Udang
1000,- / kg
Bahan Bakar Minyak 5.1 Bensin
2.000,- / drum
5.2 Solar
2.000,- / drum
5.3 Aftur
2.500,- / drum
5.4 Afgas
2.500,- / drum
5.5 Olie
2.500,- / drum
5.6 Gemuk
2.500,- / drum
Bahan-bahan Industri 6.1 Metanol
10.000,- / ton
6.2 Formalin
10.000,- / ton
www.djpp.depkumham.go.id
7.
6.3 Lem
10.000,- / ton
6.4 Jenis-jenis Obat Kayu
10.000,- / ton
Ternak 7.1 Kambing 7.2 Sapi / Kerbau
1.000,- / ekor
7.3 Babi
1.000,- / ekor
7.4 Unggas 8.
100,- / ekor
Alat Perabot Rumah Tangga 8.1 Ranjang Besi
9.
500,- / ekor
500,- / set
8.2 Kursi Tamu
1.000,- / set
8.3 Kursi Tamu Besar
1.250,- / set
8.4 Mesin Jahit
500,- / buah
8.5 Kasur Besar
200,- / buah
8.6 Lemari Besar
1.250,- / buah
8.7 Barang Pecah Belah
1.100,- / lusin
8.8 Barang-barang nelon, tali peti
500,- / peti
8.9 Tali Nilon
750,- / roll
Barang-barang Hasil Bumi / Perkebunan 9.1 Sayur-mayur
150,- / 100 Kg
9.3 Buah-buahan
150,- / 100 Kg
9.3 Kelapa
100,- / 25 butir
9.4 Ubi Kayu / Ubi Jalar
100,- / 100 kg
9.5 Bawang dan sejenisnya
750,- / 100 kg
9.6 Kopi
500,- / 100 kg
9.7 Karet
1.000,- / 100 kg
9.8 Kelapa Sawit (Bijian)
1.000,- / 100 kg
9.9 Kelapa Sawit (CPO)
1.000,- / 100 ltr
9.10 Pisang
500,- / 100 kg
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian Keenam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasal 8 (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu; (2) Semua pungutan hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh bendaharawan penerima (Pemegang Kas) Dinas Perhubungan, selanjutnya disetorkan keseluruhan ke Kas Daerah. Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan Pasal 9 Retribusi dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan tempat berlabuh kapal dan bongkar muat diberikan. Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Saat Retribusi Pasal 10 (1) Masa Retribusi untuk berlabuh adalah jangka waktu untuk 1(satu) kali memasuki perairan. (2) Masa Retribusi untuk bertambat adalah jangka waktu untuk 1 (satu) kali sehari. (3) Masa Retribusi Untuk Bongkar Muat adalah jangka waktu untuk 1 (satu) kali kegiatan bongkar atau muat. Pasal 11 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian Kedelapan Surat Pendaftaran Pasal 12 (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk , isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Penetapan Retribusi Pasal 13 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB III Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti pungutan Retribusi. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 15 (1) Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus dimuka. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
pembayaran
Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 16 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD, SKRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ). (2)
Penagihan berdasarkan
Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. BAB IV Bagian Pertama Sanksi Administrasi
Pasal 17 Dalam hal Wajib Retribusi tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunankan STRD. Bagian Kedua Keberatan Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ; (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
www.djpp.depkumham.go.id
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 19 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ; (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Bagian Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembaliaan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat Wajib Retribusi ; b. masa Retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran ;
www.djpp.depkumham.go.id
d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi secara langsung atau melalui pos tercatat ; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22 (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. Pasal 23 (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 24 (1) Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi ;
pengurangan,
keringanan
dan
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, diberikan kepada kapalkapal pengangkut pedalaman, pengangkutan dalam rangka evakuasi, korban kecelakaan, bencana alam ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB V KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi ; (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran ; b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB VI
www.djpp.depkumham.go.id
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 26 (1) Terhadap Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi dimaksud dalam Peraturan ini diberikan biaya operasional sebesar 10% (sepuluh persen) dan biaya pemungutan sebesar 5% ( lima persen) dari realisasi penerimaan. (2) Tata cara dan besarnya penggunaan biaya operasional dan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII P E N Y I D I KAN Pasal 27 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j.
dan
menghentikan penyidikan ;
www.djpp.depkumham.go.id
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) ; (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 21 Nopember 2006 BUPATI TANAH BUMBU, TTD H. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 11 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C
www.djpp.depkumham.go.id
