PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
: a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04, Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU,
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 11. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat. 12. Bakal Calon adalah masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa. 13. Penyaringan adalah seleksi bakal calon yang dilakukan Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan. 14. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan. 15. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa. 16. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. 17. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang diangkat Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri. 19. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 21. Pemilihan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon Terpilih. 22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya. 23. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. 24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah pembentukan Panitia Pemilihan, penetapan calon Kepala Desa yang terpilih dan mengusulkan calon Kepala desa yang terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. 25. Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten adalah Tim Pengawas untuk pemilihan Kepala desa yang dibentuk oleh Kabupaten berdasarkan keputusan Bupati. BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN Pasal 2 Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. BAB III SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN Pasal 3 (1)
Panitia Pemilihan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
(2)
Panitia Pemilihan sebagaimana keanggotaannya terdiri atas :
dimaksud
dalam
Pasal
2
a. ketua merangkap Anggota; b. sekretaris merangkap Anggota; c. bendahara merangkap Anggota; d. dan beberapa orang anggota. (3)
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 ( tujuh ) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4)
Jumlah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
Pasal 4 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; b. menerima pendaftaran Bakal Calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya; c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon; d. mengusulkan Bakal Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih; e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD; f. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia; g. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD; h. mengumumkan calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang telah disahkan; i.
melaksanakan pemungutan suara;
j.
membuat dan menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih kepada ketua BPD;
k. membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD; l.
menetapkan nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
m. menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Kampanye; n. mengusulkan pembatalan bakal calon kepada Bupati melalui Tim Pengawas disertai dengan berita acara hasil rapat temuan pelanggaran. Pasal 5 (1)
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pemeriksaan dokumen bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, menetapkan bakal-bakal calon yang memenuhi syarat, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)
Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban : a. memperlakukan semua calon secara adil dan merata; b. melaksanakan pengadaan barang jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; c. menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk setiap tahapan pelasanaan pemilihan dan meyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; d. memelihara arsip dan dokumen yang diterima; e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); f. melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa tepat waktu.
Pasal 6 (1)
Panitia Pemilihan tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon.
(2)
Apabila pimpinan dan atau anggota BPD dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan atau pimpinan BPD.
(3)
Batas waktu pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak dilakukannya pendaftaran sebagai bakal calon dengan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri secara permanen. BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH Bagian Pertama Persyaratan Pemilih Pasal 7
(1)
Setiap penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini didaftar sebagai pemilih.
(2)
Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan identitas diri dan ditandatangani oleh panitia.
(3)
Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
(4)
Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih berhak hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Pasal 8
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang : a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin; c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak pernah terlibat dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; e. terdaftar sebagai pemilih. Bagian Kedua Persyaratan Kepala Desa Pasal 9 (1)
Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pejabat yang berwenang. (2)
Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3)
Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, tetap berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 10
(1)
Apabila Perangkat Desa menjadi bakal calon Kepala Desa, maka Kepala Desa menunjuk pengganti sementara dengan persetujuan BPD.
(2)
Apabila Penjabat Kepala Desa menjadi bakal calon Kepala Desa, maka BPD mengusulkan penggantinya kepada Bupati.
(3)
Antara BPD dan Pemerintah Desa tidak diperkenankan jabatan rangkap. Pasal 11
(1)
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun pada saat pendaftaran dan maksimal 50 Tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu; g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun; i.
penduduk desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal menetap selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
j.
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
k. tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan normanorma yang masih diakui dan berlaku dalam masyarakat setempat ; l.
bebas Narkoba dan Minuman Keras yang dibuktikan oleh Pejabat yang berwenang;
m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
n. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat selama menjabat sebagai Kepala Desa; o. tidak berstatus sebagai BPD dan Perangkat desa. (2)
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat.
(3)
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, pencalonan dan pemilihan. Pasal 12
Kelengkapan persyaratan menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi : a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi menjadi calon atau dicalonkan menjadi Kepala Desa; b. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; c. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai dasar negara; d. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; e. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang; g. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa yang bersangkutan; h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i.
Surat Keterang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
j.
Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
k. Surat Keterangan kesehatan dari instansi yang berwenang; l. Izin tertulis dari atasannya yang berwenang (khusus bagi bakal calon dari Pegawai Negeri) BAB V PENJARINGAN BAKAL CALON Pasal 13 (1)
Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
(2)
Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya mendapatkan 2 (dua) orang bakal calon .
(3)
Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan selama 15 (lima belas) hari.
(4)
Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(5)
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan yang disampaikan kepada BPD.
BAB VI PENYARINGAN BAKAL CALON Pasal 14 Bakal Calon yang telah lolos penjaringan harus mengikuti tahapan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan. BAB VII PENETAPAN CALON BERHAK DIPILIH Pasal 15 (1)
Setelah menerima laporan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BPD mengadakan musyawarah untuk menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon yang berhak dipilih.
(2)
Apabila calon berhalangan tetap selama 7 (tujuh) hari, maka Panitia dapat mengajukan Calon lain.
(3)
Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat umum ditempat terbuka.
(4)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari. Pasal 16
(1)
Selama waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal masyarakat dapat memberikan masukan.
15 ayat (4),
(2)
Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) habis, maka Panitia menetapkan calon yang berhak dipilih yang bersifat final dan mengikat.
(3)
Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon dilarang mengundurkan diri. BAB VIII KAMPANYE CALON Pasal 17
(1)
Calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisii sosial, budaya masyarakat setempat.
(2)
Panitia pemilihan menetapkan: a. tata tertib kampanye; b. jadwal Kampanye; c. tata cara Kampanye.
(3)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten. BAB IX PEMUNGUTAN SUARA Pasal 18
(1)
Pelaksanaan Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)
Rapat pemilihan calon yang berhak dipilih dipimpin oleh Ketua
(3)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara. Pasal 19
(1)
Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Panitia menyediakan : a. surat suara yang memuat pas poto calon yang berhak dipilih berukuran 4 X 6 centimeter berwarna hitam putih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara; b. bilik suara; c. kotak suara; d. alat pencoblosan di dalam bilik suara; e. tinta; f. perlengkapan lainnya yang menunjang pelaksanaan pemilihan.
(2)
Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak pemungutan suara ditentukan oleh panitia yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
(3)
Jumlah pemilih ditiap tempat pemungutan suara (TPS) disesuaikan dengan kondisi setempat. Pasal 20
Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan melakukan : a. membuka kotak suara di depan pemilih yang disaksikan oleh saksi masing-masing calon yang sudah mendapat mandat; b. memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong kepada pemilih; c. menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap setempel panitia. Pasal 21 Panitia Pemilihan dan Calon berhak menggunakan hak pilihnya. Pasal 22 Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia. Pasal 23 (1)
Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
(2)
Apabila pada saat berakhirnya pemilihan jumlah pemilih belum mencapai quorum, maka panitia dapat memperpanjang pemilihan selama 3 (tiga) jam.
(3)
Perpanjangan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan panitia dan dituangkan dalam Berita Acara.
(4)
Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga terpenuhi, pemilihan dinyatakan sah.
Pasal 24 (1)
Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia dengan menunjukan surat undangan.
(2)
Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan harus tercantum dalam daftar pemilih.
(3)
Apabila surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru kepada panitia.
Pasal 25 (1)
Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
(2)
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
(3)
Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
(4)
Pemilih memberikan suaranya hanya untuk satu orang calon. Pasal 26
(1)
Pemilih yang memberikan suara diberi tanda khusus oleh panitia.
(2)
Tanda khusus sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia. Pasal 27
Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing calon agar menunjuk 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara. Pasal 28 (1)
Sebelum penghitungan suara, Panitia mengumpulkan kotak suara pada satu tempat yang telah ditentukan.
(2)
Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan saksi-saksi yang telah ditunjuk.
(3)
Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu diperlihatkan kepada saksi untuk dicatat di papan tulis yang telah tersedia. Pasal 29
(1)
Surat suara dianggap tidak sah, apabila : a. mencoblos lebih dari satu calon; b. mencoblos tidak tepat pada tanda gambar pada surat yang telah ditentukan; c. memberi tanda atau merusak tanda gambar pada surat suara yang telah disediakan.
(2)
Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
Pasal 30 (1)
Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
(2)
Apabila calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon terpilih diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.
(3)
Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
BAB X MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Bagian Pertama Mekanisme Pengaduan Pasal 31 (1)
Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan berhak melakukan pengaduan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten selambatlambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah hasil perhitungan suara diumumkan.
(2)
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan disertai dengan bukti pendukungnya.
(3)
Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten, melakukan penyelidikan setelah 7 (tujuh) hari menerima berkas pengaduan yang dimaksud pada ayat (2).
(4)
Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten kepada Bupati. Bagian Kedua Penyelesaian Masalah Pasal 32
(1)
Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Kabupaten, Bupati dapat melakukan :
Pengawas
Pemilihan
a. penundaan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih; b. pembatalan hasil pemilihan. (2)
Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling lama 40 (empat puluh ) hari sejak diterimanya hasil penyelidikan dari Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten.
(3)
Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterimanya laporan penyelidikan dari Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten.
(4)
Apabila terjadi pembatalan hasil pemilihan, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati, calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
BAB XI PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 33 (1)
Ketua Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada Ketua BPD dengan dilengkapi Berita Acara Perhitungan Suara.
(2)
Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Berita Acara Pemilihan dibuat. BAB XII PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN Pasal 34
(1)
Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
(3)
Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati. BAB XIII PELANTIKAN Pasal 35
(1)
Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
(2)
Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
(3)
Susunan kata-kata Sumpah / Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 36
(1)
Setelah mengucapkan sumpah / janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima jabatan.
(2)
Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilampiri dengan memori serah terima jabatan.
(3)
Memori Serah Terima Jabatan disusun oleh Kepala Desa / Pejabat Kepala Desa terdahulu dengan susunan sebagai berikut : a. pendahuluan;
c. pelaksanaan program kerja tahun yang lalu; d. rencana program kerja tahun yang akan datang; e. kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan; f. hambatan yang dihadapi; g. daftar Inventaris dan Kekayaan Desa; h. penutup. Pasal 37 (1)
(2)
Pada upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik harus menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap berwarna putih. Petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan. Pasal 38
Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 ( enam ) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya. BAB XIV SANKSI PELANGGARAN Pasal 39 Apabila panitia pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. BAB XV BIAYA PEMILIHAN Pasal 40 (1)
Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan, dan dapat ditambahkan : a. Bantuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; b. Sumber-sumber lain yang sah menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
(2)
Pembiayaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut : a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis); b. pendaftaran pemilih; c. pembuatan bilik suara; d. penelitian syarat-syarat calon; e. honorarium panitia/petugas; f. biaya konsumsi dan rapat-rapat
. (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPD. BAB XVI LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Pertama Larangan Pasal 41 Kepala Desa dilarang : a. menjadi Pengurus Partai Politik; b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; h. melanggar sumpah / janji jabatan; dan i.
bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan dan atau didesa lain.
Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 42 (1)
Kepala Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan.
(2)
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik penjabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan / atau f. melanggar larangan bagi kepala desa.
(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh
Pimpinan BPD kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4)
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah BPD.
(5)
Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(6)
Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 43
(1)
Kepala Desa yang disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan keputusan Bupati tanpa usul BPD.
(2)
Untuk membuktikan tindakan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,diadakan penyidikan oleh aparat yang berwenang.
(3)
Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usul BPD.
(4)
Apabila hasil penyidikan atau Putusan Pengadilan Negeri membuktikan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan bahwa Kepala Desa bersalah dan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikeluarkan, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan tanpa usul BPD. Pasal 44
(1)
Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana Penjara; b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
(3)
Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambatlambatnya dalam waktu 2 x 24 jam. Pasal 45
(1)
Kepala Desa yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
(2)
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 46 (1)
Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka BPD menunjuk Sekretaris Desa sebagai pengganti sementara Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)
Apabila setelah 6 (enam) bulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, maka Bupati dapat memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.
(3)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah BPD mendapat keterangan tertulis dari dokter yang ditunjuk. Pasal 47
Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri. Pasal 48 Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak boleh dicalonkan : a. Dalam jabatan struktural, fungsional, Anggota DPR / DPD/ MPR / DPRD, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin / persetujuan dari Pejabat yang berwenang; b. Sebagai Calon Kepala Desa di desa lain. Pasal 49 Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, dikembalikan ke instansi induknya. Pasal 50 (1)
Apabila pencalonan dan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang jabatan Kepala Desa selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas yang bersangkutan.
(2)
Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan belum juga dapat dilaksanakan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya kepada Bupati. BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 51
(1)
Apabila penyelenggaraan pencabutan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lambat 3 (tiga) bulan atas usul BPD dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
(2)
Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 53 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu . Disahkan di Batulicin pada tanggal 11 September 2006 BUPATI TANAH BUMBU, ttd H. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 14 September 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
Ttd H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 05
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. UMUM Dengan diterbitkannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun pada prinsipnya pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : 1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. 2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. 3. Otonomi asli, mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarkat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman. 4. Demokratisasi, mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. 5. Pemberdayaan masyarakat, mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai peraturan pelaksana guna melaksanakan dan sebagai landasan pembuatan peraturan selanjutnya dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada pasal 53. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa merupakan hal yang sangat penting dalam roda Pemerintahan Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
Kepala Desa bertanggungjawab kepeda rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban, dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan / atau meminta keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dengan terbitnya peraturan ini dikehendaki tidak terdapat kevakuman dan permasalahan di suatu desa mengenai pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (3) Pengunduran diri dimaksud bersifat permanent / definitif pada periode dalam masa jabatan yang bersangkutan. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud dengan terdaftar adalah dibuktikan dengan memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk setempat. Pasal 9 s/d 10 Cukup jelas Pasal 11 huruf c Yang dimaksud sederajat adalah MTS, PGA 4 tahun, Sekolah Teknik, paket B, dan dibuktikan dengan semua ijazah pada tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Huruf e Berupa surat keterangan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh dokter pemerintah. Huruf f Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
Huruf k Adat tersebut memang benar-benar hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat dan diakui oleh peraturan Perundang-undangan. Huruf m yang dimaksud jumlah 10 tahun adalah penjumlahan dari masa jabatan baik yang definitif maupun sebagai penjabat, baik terus menerus maupun terputusputus dengan penjumlahan mencapai 10 tahun.
Huruf h, j, k , n dan o berupa surat pernyataan yang dibuat oleh calon kepala desa yang ditandatangani diatas materai 6000. Pasal 12 s/d 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Penentuan jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Pasal 20 Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam hal ini adalah masyarakat setempat, kecuali Panitia Pemilihan. Pasal 21 s/d 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat (3) Yang dimaksud keterangan tertulis dari dokter yang ditunjuk adalah berupa keterangan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 47 s/d 54 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 04, SERI E
