PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c. bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

www.djpp.depkumham.go.id

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4262 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentrang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D) ; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 tentrang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 03, Seri D) ; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN :


Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

4.

Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

5.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

6.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

7.

Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

8.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

9.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPT Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas: a. Dinas Pendidikan meliputi : 1. Unit Pendidikan Kecamatan; 2. Sekolah Menengah Umum; 3. Sekolah Menengah Kejuruan; 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 5. Taman Kanak-Kanak Pembina. b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Unit Perwakilan, Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu di Banjarmasin.


c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan meliputi : 1. Balai Benih Tanaman; 2. Pembibitan Ternak. d. Dinas Kesehatan meliputi : 1. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); 2. Gudang Farmasi. e. Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi : 1. Balai Pembenihan Ikan / Udang; 2. Pangkalan Pendaratan Ikan. f. Dinas Perhubungan terdiri atas : 1. Pengelola Terminal; 2. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Unit Pengelola Pelabuhan. g. Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

Perlindungan

dan

1. Loka Bina Karya; 2. Unit Pemadam Kebakaran. h. Dinas Pekerjaan Umum yaitu Unit Pengelola Sarana Dan Peralatan. i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Loka Latihan Kerja (LLK). j.

Dinas Pendapatan yaitu Unit Pendapatan Kecamatan.

k. Dinas Pertambangan yaitu Unit Pelayanan Teknis dan Informasi Pertambangan. l. Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan yaitu Unit Pengelola Pasar dan Kebersihan Kecamatan. Pasal 3 (1) UPT Dinas adalah merupakan unsur pembantu pelaksana teknis Bidang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) UPT Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pembantu pelaksana teknis bidang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.


BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Pasal 4 (1)

Unit Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis kependidikan di kecamatan.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan teknis operasional pendidikan; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Pasal 5

(1) Sekolah Menengah Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan Operasionalisasi Pendidikan Menengah Umum. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekolah Menengah Umum mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Operasional Pendidikan Tingkat Menengah Umum ; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Pasal 6 (1) Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan operasionalisasi pendidikan menengah kejuruan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Pasal 7 (1) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan operasionalisasi pendidikan lanjutan tingkat pertama. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan operasional pendidikan lanjutan tingkat pertama; b. Pelaksanaan Ketatausahaan. Pasal 8 (1) Taman Kanak-Kanak Pembina mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi pendidikan taman kanak-kanak. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Taman Kanak-Kanak Pembina mempunyai fungsi:


a. Pelaksanaan operasional pendidikan Taman Kanak-kanak; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 2 Pasal 9 (1) Unit Perwakilan, Promosi Kabupaten Tanah Bumbu di pokok sebagai perwakilan, kebudayaan dan pariwisata Banjarmasin.

Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin mempunyai tugas serta melaksanakan promosi Kabupaten Tanah Bumbu di

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Perwakilan, Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu di Banjarmasin mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Operasional Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; b. Pelaksanaan Operasional Promosi Budaya dan Pariwisata; c. Pengelola Ketatausahaan. Paragraf 3 Pasal 10 (1) Balai Benih Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan pembenihan tanaman. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Balai Benih Tanaman mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis operasional Balai Benih Tanaman; b. Pengelolaan ketatausahaan. Pasal 11 (1) Balai Pembibitan Ternak mempunyai melaksanakan pembibitan ternak.

tugas

pokok

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis oprasional Balai Pembibitan Ternak ; b. Pengelolaan ketatausahaan. Paragraf 4 Pasal 12 (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) mempunyai tugas pokok melaksanakan oprasionalisasi pusat kesehatan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan masyarakat;

teknis

operasional

pusat

kesehatan

b. Pengelolaan Ketatausahaan.


Pasal 13 (1) Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Gudang Farmasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Gudang Farmasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional Gudang Farmasi; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 5 Pasal 14 (1) Balai Pembenihan Ikan / udang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembenihan Ikan/udang. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembenihan Ikan / udang mempunyai fungsi: a. Melaksanakan operasional pembenihan ikan/Udang; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Pasal 15 (1) Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan operasionalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan Teknis operasional Pangkalan Pendaratan Ikan; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 6 Pasal 16 (1) Pengelola Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Terminal. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan teknis operasional terminal; b. Pengelola Ketatausahaan. Pasal 17 (1) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan operasionalisasi pengujian kendaraan bermotor. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), unit pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis operasional bermotor; b. Pengelolaan ketatusahaan.

pengujian

kendaraan

Pasal 18 (1) Pengelola Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Pelabuhan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengelola Pelabuhan mempunyai fungsi :


a. Pelaksanaan teknis operasional Pengelola Pelabuhan; b. Pengelola ketatausahaan. Paragraf 7 Pasal 19 (1) Loka Bina Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Loka Bina Karya mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional pelatihan penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Pasal 20 (1) Unit Pemadam Kebakaran mempunyai melaksanakan kegiatan Pemadam Kebakaran.

tugas

pokok

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 8 Pasal 21 (1) Unit Pengelola Sarana dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan peralatan di Dinas Pekerjaan Umum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengelola Sarana dan Peralatan mempunyai fungsi : a. Pelaksana operasional Sarana dan Peralatan (logistic); b. Pelaksanaan operasional Workshop sarana dan peralatan serta Laboratorium; c. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 9 Pasal 22 (1) Loka Latihan Kerja (LLK) melaksanakan pelatihan kerja.

mempunyai

tugas

pokok

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Loka Latihan Kerja mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional pelatihan kerja; b. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 10 Pasal 23 (1) Unit Pendapatan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendapatan di kecamatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Pendapatan Kecamatan mempunyai fungsi :


a. Pelaksanaan operasional pengelolaan pendapatan di Kecamatan; b. Pengelolaan ketatausahaan. Paragraf 11 Pasal 24 (1) Unit Pelayanan Teknis dan Informasi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Teknis dan Informasi Pertambangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Pelayanan Teknis dan Informasi Pertambangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Pertambangan;

operasional

b. Pelaksanaan operasional Pertambangan;

pelayanan pelayanan

teknis informasi

c. Pengelolaan Ketatausahaan. Paragraf 12 Pasal 25 (1) Unit Pengelola Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pasar dan kebersihan di kecamatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Pengelola Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional kebersihan di kecamatan;

Pengelolaan

Pasar

dan

b. Pengelolaan Penatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Pelaksana Operasional; c. Pelaksana Ketatausahaan. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


BAB IV TATA KERJA Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan para pelaksana berkewajiban menerapkan prinsif koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Kepala UPT bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu. Pasal 28 Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala UPT dilaksanakan dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka penunjukan Pejabat Pelaksana Harian ( Plh ) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan. BAB V PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Pasal 29 (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT dan para pelaksana bawahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Eselon Kepala UPT adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 30 (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas dan Lembaga Teknis masing-masing. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Ayat (1), kepada UPT dapat diberikan bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP Pasal 31


(1) Jumlah dan Wilayah Kerja serta Struktur Organisasi UPT yang belum ditetapkan secara rinci dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 21 November 2006 BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR Diundangkan di Batulicin pada tanggal 11 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 08


Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 8 Tahun 2006 Tanggal : 21 Nopember 2006

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPT) DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)

KEPALA UPT/ LTD

PELAKSANA TATA USAHA

PELAKSANA OPERASIONAL



BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents