Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun rencana kerja tahunan (Renja) untuk tahun 2017.

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun ke depan.

Aktivitas Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mencakup segala aspek pengawasan baik pemeriksaan maupun pembinaan yang harus ditingkatkan kualitasnya seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, walaupun disisi lain sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas.

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu dalam terwujudnya visi yang dicita-citakan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renja ini.

Batulicin,

i

Januari 2017

DAFTAR SINGKATAN APBD

: anggaran pendapatan dan belanja daerah

APFP

: aparat pengawasan fungsional pemerintah

APIP

: aparat pengawas internal pemerintah

BPKP RI

: badan pemeriksa keuangan dan pembangunan republik Indonesia

IKK

: indeks kinerja kegiatan

Irjen

: inspektorat jenderal

KDH

: kepala daerah

LAKIP

: laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

LP2P

: laporan pajak-pajak pribadi

RAPBD

: rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Renja

: rencana kerja tahunan

Renstra

: rencana strategis

RPJM

: rencana pembangunan jangka menengah

RPJMD

: rencana pembangunan jangka menengah daerah

RPJP

: rencana pembangunan jangka panjang

RKP

: rencana kerja pemerintah

RKPD

: rencana kerja pemerintah daerah

SDM

: sumber daya manusia

Satker

: satuan kerja

SKPD

: satuan kerja perangkat daerah

SPM

: standar pelayanan minimum

SPPN

: sistem perencanaan pembangunan nasional

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………..

i

DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………………...

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………

iii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1

1.1. Latar belakang ……………………………………………………

1

1.2. Landasan hukum…………………………………………………

1

1.3. Maksud dan tujuan ………………………………………………

3

1.4. Sistematika penulisan……………………………………………

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU ………………………………………

6

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian ……………………………….

6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu …………………………………………………………….

8

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

BAB III

BAB IV

Kabupaten Tanah Bumbu ………………………………………

8

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ……..

9

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN

17

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional…………………………

17

3.2. Tujuan dan sasaran Renja ………………………………………

18

3.3. Program dan Tujuan ……………………………………………

18

PENUTUP ……………………………………………………………….

22

iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d. tahun 2015 ………………………...

Tabel 2.2

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 ……………………………………………………

Tabel 2.3

12

Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 s.d 2015 ………………………………...

Tabel 3.1

11

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu …………………………………………………………

Tabel 2.4

9

15

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ……………………….

iv

19

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Renja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD berhubungan langsung dengan pelayanan

kepada

masyarakat

yang

merupakan

tujuan

utama

penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2015

1.2. Landasan hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 2

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3. Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan agar setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Tahun 2017 dapat tertuang dalam Rencana Kerja dan memperoleh pembiayaan yang maksimal dari Pemerintah Daerah.

Sehingga fungsi

Inspektorat sebagai early warning, quality assurance dan consulting bagi Pemerintah Daerah pun dapat berfungsi secara maksimal. 1.4. Sistematika penulisan Sistematika penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, keterkaitan antara

Renja dengan Dokumen RKPD,

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya terkait dengan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3. Maksud dan tujuan Mengemukakan

penjelasan

maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 1.4. Sistematika penulisan

3

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

tahun

2017 dan

prakiraan capaian tahun 2018, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

4

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan. 2. Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (milenium development goals). 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Dalam

bagian

ini

diuraikan

hasil

kajian

terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. BAB III

TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Uraian tujuan dan sasaran disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. 3.3 Program dan Kegiatan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Rencana

Kerja

Inspektorat

Kabupaten

Tanah

Bumbu

adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada laporan kinerja pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah diraih atau telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 memuat hasil evaluasi pelaksanaan

rencana program dan kegiatan tahun

2015 sampai dengan Desember 2015 (Triwulan.IV) sebagai berikut :

6


EvaluasisampaiTriwulan.IVTahunBerjalan 2015

N

Program / Kegiatan

o.

Anggaran

00

Non Program

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

Realisai

Fisik

Keuangan

(%)

(%)

3.308.796.718

3.202.653.160

96.79

100

36.960.000

36.457.169

98.64

100

69.675.000

67.994.700

96.45

99,25

135.710.000

134.640.000

99.21

99.26

5.090.000

5.090.000

100

100

air dan listrik 01.06

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.600.000

9.880.000

93.21

93.21

01.10

Penyediaan alat tulis kantor

44.018.600

41.994.800

95.40

99.26

01.11

Penyediaan penggandaan Penyediaan

dan

8.050.000

8.050.000

100

100

/

3.075.000

3.000.000

97.56

97.56

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

299.359.040

295.904.040

98.85

100

15.150.000

14.600.000

96.37

100

190.403.000

179.051.543

94.04

94.04

189.150.000

182.150.000

96.30

96.30

11.250.000

11.250.000

100.0

100

01.12

barang

cetakan

Komponen

Listrik

Penerangan Bangunan Kantor 01.13

kantor 01.17

Penyediaan makanan dan minuman

01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

01.19 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.05

20

Pengadaan tertentu

Pakaian

Program

peningkatan

internal

dan

Khusus

hari-hari

0 sistem

pengendalian

pengawasan pelaksanaan

kebijakan KDH 20.01 20.02 20.07

21

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatu rpengawasan

1.683.100.000

1.408.615.000

83.69

84.32

20.975.000

20.345.000

97

97

65.390.000

63.697.000

97.41

97.64

278.170.000

242.551.650

87.20

88.42

7


Penyerapan Anggaran pada program kegiatan rata – rata mencapai di atas 90 % akan tetapi ada penyerapan anggaran terendah dari 4 program dan 17 kegiatan adalah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan realisasi keuangan sebesar 83.69% dan realisasi fisik 84.32% serta pada Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan realisasi keuangan sebesar 87.20% dan realisasi fisik sebesar 86.42% hal ini karenakan defisit anggaran kabupaten.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the right track). Maka semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu semakin baik pula. Selanjutnya kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintah daerah yang baik dan bersih sebagai amanat rakyat. Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu selama ini telah melaksanakan tugasnya

melakukan

pengawasan

dan

pembinaan

pada

SKPD

dan

desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan joint audit dengan BPKPRI dan Irjen yang terkait serta menyelesaikan kasus-kasus pengaduan yang telah ditugaskan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : 1. Isu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar

8


Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Isu pengawasan yang profesional Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka diperlukan aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan APIP. Sehingga diperlukan diklat-diklat teknis maupun substansi yang sesuai dengan keahlian masing-masing aparatur pengawasan. 3. Isu pencapaian opini laporan keuangan pemerintah daerah wajar tanpa pengecualian Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian maka Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu perlu

melakukan

pendampingan,

pembinaan

dan

meningkatkan

pengawasan kepada SKPD-SKPD yang ada. 4. Isu program pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dengan memberikan bantuan kepada desa 1 ( satu ) desa 1 ( satu ) milyar Dimana perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang mendapatkan bantuan..

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Adapun usulan program kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Program pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program peningkatan disiplin aparatur 5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 6. Program peningkatan tenaga profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.

9


10

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

2

Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Target Renja Keluaran SKPD tahun Kegiatan s.d 2015 tahun 2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2015

Target Program dan Kegiatan Ringkasan (Renja SKPD Realisasi (%) tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s.d Target tahun berjalan Renstra (%) (tahun 2016

4

5

6

7

8=(7/6)x100

9

10

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Urusan Wajib Bidang Urusan Pemerintah Umum Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran

1

20

07

01

1

20

07

01

Kegiatan Penyediaan Jasa 02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan surat kabar

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

100%

1

20

07

01

Kegiatan Penyediaan Jasa 06 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya BBM dan biaya perawatan untuk operasional kendaraan dinas

86 bln

60 Unit

18 Unit

14 Unit

77,78%

13 unit

13 unit

100%

1

20

07

01

07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselesaikannya administrasi keuangan dan barang

60 bln

48 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

12 bln

100%

1

20

07

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

71 macam

54 macam

293 macam

293 macam

100%

222 macam

222 macam

100%

1

20

07

01

09

Peralatan Kantor yang siap pakai

150 buah

64 buah

25 buah

25 buah

100%

24 buah

24 buah

100%

1

20

07

01

Tersedianya alat tulis kantor

350 jenis

280 jenis

2312 jenis

2312 jenis

100%

1335 Jenis

1335 Jenis

100%

1

20

07

01

2130 item

2130 item

100%

1

20

07

01

12

Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan gedung kantor

1

20

07

01

13

1

20

07

01

17

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja* Kegiatan Penyediaan Alat Tulis 10 Kantor Kegiatan Penyediaan Barang 11 Cetakan dan Pengadaan

Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan

145.640 lembar

110.510 lembar

10795 lembar

10795 lembar

100%

15 jenis

6 Jenis

73 jenis

73 jenis

100%

26 jenis

26 jenis

100%

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Perlengkapan Kantor* kantor

26 paket

23 paket

67 paket

67 paket

100%

13 Paket

13 Paket

100%

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Tersedianya keperluan makanan dan Minuman minuman harian

160 Pns

160 Pns

520 Pns

520 Pns

100%

300 Pns

300 Pns

100%

Tersedianya perqlatan listrik

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Restra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Target Renja Keluaran SKPD tahun Kegiatan s.d 2015 tahun 2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2015

Target Program dan Kegiatan Ringkasan (Renja SKPD Realisasi (%) tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s.d Target tahun berjalan Renstra (%) (tahun 2016

4

5

6

7

8=(7/6)x100

9

10

11

1

20

07

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*

Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang akan dihadiri

35 kali

28 kali

32 Kali

32 Kali

100%

80 Kali

80 Kali

100%

1

20

07

01

19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga non PNS

Tersedianya tenaga pelaksana administrasi kantor

45 org

34 org

10 org

10 org

100%

11 org

11 org

100%

1

20

07

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20

07

03

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian hari tertentu yang tersedia

90 steel

180 Stel

45 stel

45 stel

100%

45 stel

45 stel

100%

1

20

07

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningktanya pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

20

07

20

01

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Meningkatkan Ketaatan Aparatur Pemerintah Daerah pada tiap-tiap SKPD dan Desa

518 SKPD dan Desa

342 Skpd dan Desa

130 Skpd dan Desa

130 Skpd dan Desa

100%

120 Skpd dan Desa

120 Skpd dan Desa

100%

1

20

07

20

Penanganan Kasus-kasus 02 Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah*

Memberikan pertimbangan/saran pendapat atas pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintahan

71 Kasus

38 Kasus

8 Kasus

8 Kasus

100%

8 Kasus

8 Kasus

100%

1

20

07

20

06

Terselesaikannya Tindak Lanjut atas Hasil Temuan Audit

108 Obrik

120 Obrik

0

0

0

21 obrik

21 obrik

100%

1

20

07

20

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif*

53 Kali

50 Kali

3 Kali

3 Kali

100%

3 Kali/Dok

3 Kali/Dok

100%

136 Org

133 org

25 Orang

25 Orang

100%

25 Orang

25 Orang

100%

25 Orang

48 Orang

25 Orang

25 Orang

100%

25 Orang

25 Orang

100%

05

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Melaksanakan dan Mengikuti Pemutahiran Data Tingkat : - Kabupaten - Provinsi - Regional - Koordinasi Good Governance (GG) - Evaluasi LAKIP SKPD - Pelaksanaan LP2D

1

20

07

21

1

20

07

21

Program Peningkatan Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat dan bimtek

Mengikutsertakan Aparatur Pengawas 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Dalam Diklat-Diklat dan Bimtek : Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas - Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) - Pelatihan keluar daerah dalam Provinsi - Pelatihan luar daerah luar Provinsi

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

No

Indikator

SPM /Standar Nasional

1

2

3

Tahun 2011 4

Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014 5

6

7

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2013 2014

Tahun 2015

Tahun 2011

Tahun 2012

8

9

10

11

40 Auditan

67 Obrik

20 Kasus

6 Kasus

Pemeriksaan secara 1 teknis pada masingmasing obyek terperiksa

Wajar Tanpa Pengecualian

48 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

48 Obrik

48 Obrik

36 SKPD

36 SKPD

72 SKPD/Puskes mas

Pemeriksaan terhadap 2 kasus-kasus penyimpangan bagi PNS

Disiplin PNS

15 Kasus

12 Kasus

8 Kasus

8 Kasus

8 Kasus

20 Kasus

20 Kasus

24 Kasus

9 Desa

36 Desa/Kelurah an

Pengawasan dan pemeriksaan khusus terhadap pemerintahan 3 desa dan pengelolaan dana ADD secara berkala

Memadai

40 Desa

40 Desa

40 Desa

40 Desa

40 Desa

9 Desa

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4 tindak lanjut hasil temuan audit pada masingmasing obrik

Selesai

48 Auditan

48 Auditan

48 Auditan

48 Auditan

48 Auditan

36 Auditan

5 Pemutakhiran Data

Selesai

7 Kali

7 Kali

7 Kali

7 Kali

7 Kali

2 Kali

6

Penyusunan LAKIP Kabupaten

Sangat Baik

Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga 7 Lulus sertifikasi pemeriksa dan aparatur pengawasan

72 36 Auditan SKPD/Puskes mas

2 Kali

2 Kali

12

80 Desa

Tahun 2015 13

144 Desa

40 Auditan

0 Auditan

2 Kali

2 Kali

Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 14

Catatan Analisis

15

16

55 Obrik

55 Obrik

Tingkat kepatuhan Aparatur Pemda pada tiap-tiap SKPD sudah memadai

8 Kasus

12 Kasus

96 Desa

96 Desa

Diharapkan aparatur desa sudah memahami dalam pengelolaan keuangan dan membuat laporan keuangan desa Kegiatan audit tindak lanjut dihapus pada anggaran 2015 kemudian temuan 2015 ditindaklanjuti pada tahun 2016

2 Kali

2 Kali

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu terhadap LAKIP Satker 1 Dokumen berperan dalam meningkatkan nilai LAKIP Kabupaten

24 Orang

24 Orang

24 Orang

24 Orang

24 Orang

35 Orang

35 Orang

39 Orang

49 Orang

25 Orang

25 Orang

25 Orang

Menghasilkan SDM Pengawasan yang profesional

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD

NO

1

Program

Lokasi

INDIKATOR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Inpektorat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Biaya Inpektorat Komunikasi , Listrik Dan Surat Kabar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Inpektorat

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian

100%

Pagu Indikatif

1.561.600.000

NO

1

Program

Lokasi

INDIKATOR


Inpektorat


Penyediaan Biaya Inpektorat Komunikasi , Listrik Dan Surat Kabar

12 Bulan

81.600.000

19 unit

140.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Inpektorat

Tersedianya Jasa Inpektorat Administrasi Keuangan

12 Bulan

140.000.000



Penyediaan Inpektorat Peralatan Kebersihan Kantor

100%

5.500.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Inpektorat

Peralatan Kantor Yang Siap Pakai

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Inpektorat


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Inpektorat Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Kompunen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Inpektorat

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Target Capaian

100%

Pagu Indikatif

1.561.600.000

12 Bulan

81.600.000

19 unit

140.500.000

Tersedianya Jasa Inpektorat Administrasi Keuangan

12 Bulan

140.000.000


Penyediaan Inpektorat Peralatan Kebersihan Kantor

100%

5.500.000

15.000.000


Inpektorat


100%

15.000.000

12 Bulan

50.000.000


Inpektorat


12 Bulan

50.000.000

100%

8.000.000


Penyediaan Bahan Inpektorat Cetakan Dan Penggandaan

100%

8.000.000

100%

3.000.000


Inpektorat

100%

3.000.000

Tersedianya Inpektorat Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

100%

150.000.000


Tersedianya Inpektorat Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

100%

150.000.000

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Penyediaan Inpektorat Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat

100%

18.000.000


Penyediaan Inpektorat Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat

100%

18.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Inpektorat

Jumlah Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100%

700.000.000


Inpektorat

Jumlah Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100%

700.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Inpektorat

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

12 Bulan

250.000.000


Inpektorat


12 Bulan

250.000.000

Tersedianya BBM Dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional

Penyediaan Peralatan Listrik

Tersedianya BBM Dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional


Catatan Penting

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

530.000.000

Tersedianya Sarana Penyediaan Kendaraan OperasionalInpektorat Roda 2 dan Roda 4 Dan Prasarana

3 Unit

380.000.000

Tersedianya Sarana Dan Prasarana

100%

100.000.000

Penyediaan Bangunan Kantor

Terselenggaranya Penyediaan Pemeliharaan Gedung Inpektorat Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

50.000.000

Program peningkatan Disiplin Aparatur

100%

18.000.000

45 Stel

18.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu

4

2

100%

Penyediaan Bangunan Kantor

3

Inpektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inpektorat

Inpektorat Jumlah Pengadaan Inpektorat Pakaian Hari - Hari Tertentu Meningkatnya Pengawasan Internal Inpektorat Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah Pengawasan Berkala Pada Tiap Tiap SKPD Dan Desa

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Inpektorat

120 SKPD Dan Desa

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah Kasus Kasus Pengaduan Di Lingkungan Inpektorat Pemerintahan Daerah Yang Ditangani

12 Kasus


Terselesaikanya Inpektorat Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

108 Obrik

Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya Pemutakhiran Data Inpektorat SKPD dan Kabupaten

13 Kabupaten Provinsi Kal Sel

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Dan Inpektorat Kegiatan Pengumpulan LP2P PNS Kabupaten Tanah Bumbu

5 Dokumen

3.014.000.000

3

100%

530.000.000

Tersedianya Sarana Penyediaan Kendaraan Operasional Inpektorat Roda 2 dan Roda 4 Dan Prasarana

3 Unit

380.000.000


100%

100.000.000

Terselenggaranya Penyediaan Pemeliharaan Gedung Inpektorat Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

50.000.000


100%

18.000.000

45 Stel

18.000.000


4

Inpektorat


Inpektorat

Inpektorat Jumlah Pengadaan Inpektorat Pakaian Hari - Hari Tertentu Meningkatnya Pengawasan Internal Inpektorat Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

-

3.014.000.000


Inpektorat

Jumlah Pengawasan Berkala Pada Tiap Tiap SKPD Dan Desa

120 SKPD Dan Desa

1.625.000.000

246.000.000


Jumlah Kasus Kasus Pengaduan Di Lingkungan Inpektorat Pemerintahan Daerah Yang Ditangani

12 Kasus

246.000.000

693.000.000


Terselesaikanya Inpektorat Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

108 Obrik

693.000.000

400.000.000


Terlaksananya Pemutakhiran Data Inpektorat SKPD dan Kabupaten


400.000.000


Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Dan Inpektorat Kegiatan Pengumpulan LP2P PNS Kabupaten Tanah Bumbu

5 Dokumen

50.000.000

1.625.000.000

50.000.000

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 5 Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Aparatur Inpektorat Pengawasan Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek Jumlah Aparatur Pengawas Yang Inpektorat Mengikuti Diklat Dan Bimtek

58 Orang

50 kali

550.000.000

550.000.000

5

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Aparatur Inpektorat Pengawasan Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek

Jumlah Aparatur Pelatihan Pengembangan Pengawas Yang Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Inpektorat Mengikuti Diklat Dan Pengawasan Bimtek

58 Orang

550.000.000

50 kali

550.000.000

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 2.4 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 renja

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1 (5)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 3 4 (6) (7) (8)

1

Terlaksananya pemeriksaan secara berkala

Seluruh SKPD dan desa

Jumlah SKPD dan desa terperiksa

48 SKPD dan 40 desa

2

Terselenggaranya koordinasi antar aparat pengawas intern pemerintah (APIP)

Koordinasi pengawasan antara APIP

Jumlah pertemuan

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

3

Meningkatkan ketaatan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku

Aparatur pemerintah Kab. Tanah Bumbu

Jumlah kasus pelanggaran

18 kasus

15 kasus

12 kasus

10 kasus

5 kasus

4

Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

LAKIP Satker dan LP2P

Kegiatan evaluasi LAKIP dan penyampaian LP2P

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

Jumlah SKPD yang dievaluasi

34 SKPD

38 SKPD

42 SKPD

46 SKPD

48 SKPD

Jumlah kasus TP-TGR yang terselesaikan

8 kasus

8 kasus

7 kasus

6 Kasus

5 kasus

Jumlah aparatur pengawas yang terdiklat

24 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

5

6

Meningkatkan taat azas aparatur pemerintah

Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP

Penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Peningkatan wawasan aparatur pengawas

48 SKPD dan 48 48 SKPD dan 56 48 SKPD dan 64 desa desa desa

5 (9) 48 SKPD dan 64 desa


BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan RPJP, RPJM dan RKP yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan satu kesatuan

dalam

SPPN.

Penyusunannya

dilakukan

secara

terencana,

sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, perdagangan dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang maju, unggul, mandiri, sejahtera, aman, religius dan berakhlak mulia serta berintelektual tinggi”. Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2015, visi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

adalah

“Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Tanah Bumbu”.

17

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 3.2. Tujuan dan sasaran renja Tujuan dan sasaran dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Terlaksananya pemeriksaan kinerja/regular SKPD, desa/kelurahan. 2. Terlaksananya Review laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka opini WTP. 3. Penanganan pengaduan masyarakat. 4. Evaluasi Penerapan SPIP. 5. Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (joint audit). 6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 7. Terselenggaranya koordinasi antar APIP melalui koordinasi pengawasan antara APIP. 8. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai melalui LAKIP Satker dan LP2P. 9. Meningkatkan SDM aparatur pengawas sesuai persyaratan APIP.

3.3. Program dan Tujuan 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Upaya penyampaian visi dan misi organisasi. 2. Menjalankan fungsi early warning system, quality assurance, katalis dan sebagai consulting. 3. Peningkatan ketaatan aparatur pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai maka Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2017 sebagai berikut : 18


1, Pelayanan adminstrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. c. Penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. i. Penyediaan Makanan dan Minuman. j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. k. Penyediaan jasa tenaga non PNS.

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Penyediaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan 4 b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan d. Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

19

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Rencana Tahun 2017 (Tahun Terencana) Kode Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1.20.1.20.07.01


Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.07.01.02


Penyediaan Biaya Komunikasi , Listrik Dan Surat Kabar

1.20.1.20.07.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Tersedianya BBM Dan Perbaikan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas / Operasional

1.20.1.20.07.01.07


1.20.1.20.07.01.08

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

12 Bulan

1.561.600.000

Inspektorat

12 Bulan

81.600.000

Inspektorat

19 unit

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Inspektorat

12 Bulan


Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Inspektorat

1.20.1.20.07.01.09



1.20.1.20.07.01.10


1.20.1.20.07.01.11

Catatan Penting

(8)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(9)

(10)

12 Bulan

1.565.600.000

APBD

12 Bulan

81.600.000

140.500.000

APBD

22 Unit

140.500.000

140.000.000

APBD

12 Bulan

140.000.000

100%

5.500.000

APBD

100%

5.500.000

Inspektorat

100%

15.000.000

APBD

100%

16.000.000


Inspektorat

12 Bulan

50.000.000

APBD

12 Bulan

55.000.000


Penyediaan Bahan Cetakan Dan Penggandaan

Inspektorat

100%

8.000.000

APBD

100%

6.000.000

1.20.1.20.07.01.12



Inspektorat

100%

3.000.000

APBD

100%

3.000.000

1.20.1.20.07.01.13


Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Inspektorat

100%

150.000.000

APBD

100%

150.000.000

1.20.1.20.07.01.17


Penyediaan Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat

Inspektorat

100%

18.000.000

APBD

100%

18.000.000

1.20.1.20.07.01.18


Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Inspektorat

100%

700.000.000

APBD

100%

700.000.000

1.20.1.20.07.01.19



Inspektorat

12 Bulan

250.000.000

APBD

12 Bulan

250.000.000

1.20.1.20.07.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya

1.20.1.20.07.02.05

480.000.000

467.500.000


Inspektorat

3 Unit

380.000.000

APBD

2 Unit

367.500.000

Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor

Inspektorat

100%

100.000.000

APBD

100%

100.000.000

Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 1.20.1.20.07.02,22

Pemeliharaan Rutin ./ Berkala Gedung Kantor


Meningkatnya Disiplin Aparatur

1.20.1.20.07.03.05


Jumlah Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu

1.20.1.20.07.20


Meningkatnya Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.07.20.01


Jumlah Pengawasan Berkala Pada Tiap - Tiap SKPD Dan Desa

Inspektorat

120 SKPD Dan Desa

1.20.1.20.07.20.02


Jumlah Kasus - Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Yang Ditangani

Inspektorat

1.20.1.20.07.20.06


Terselesaikanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit

1.20.1.20.07.20.08


1.20.1.20.07.20.07

1.20.1.20.07.03

18.000.000 Inspektorat

45 Stel

18.000.000

20.000.000 APBD

50 Stel

3.014.000.000

20.000.000

2.623.000.000

1.625.000.000

APBD

120 SKPD Dan Desa

12 Kasus

246.000.000

APBD

10 Kasus

205.000.000

Inspektorat

108 Obrik

693.000.000

APBD

108 Obrik

693.000.000

Terlaksananya Pemutakhiran Data SKPD dan Kabupaten

Inspektorat


400.000.000

APBD

30 SKPD

50.000.000


Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Dan Kegiatan Pengumpulan LP2P PNS Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat

3 Dokumen

50.000.000

APBD

3 Dokumen

50.000.000

1.20.1.20.07.21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek

1.20.1.20.07.21.01

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Jumlah Aparatur Pengawas Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek

550.000.000

Inspektorat

50 kali

550.000.000

1.625.000.000

550.000.000

APBD

50 kali

550.000.000

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 BAB I V PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik.sebagai hasil dari kesepakatan dan consensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan tersusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana secara sinergis.

22

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Recommend Documents