Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun Page 1

Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 1

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Alamat : Jl. Dharma Praja No. 05 Telp & Fax (0518) 6076047 Kelurahan Pondok Butun Kecamatan Batulicin Kode Pos 72171 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi

KEPUTUSAN Plt.KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ...... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

Tanah

Bumbu

Tahun

2016-2021,

dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Renstra-SKPD untuk menjadi pedoman unit kerja dilingkungan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

dalam

menyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif; d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan

Pembangunan

Nasional

tentang Sistem

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Page 3

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang

Nomor 6

Tahun

2014

tentang

Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

Daerah

2007

Antara

Provinsi

dan

tentang

Pemerintah, Pemerintahan

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan


Pemerintah

Daerah

(Lembaran Page 4

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011

tentang Perubahan

Atas Peraturan

Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan,

Tugas

Pokok

dan

Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15); Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 5

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4

Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ……… Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 26. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor ……. Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2013 tentang system pengelolaan pembangunan partisifatif daerah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang dana pembangunan 1 miliyard 1 desa di Kabupaten Tanah Bumbu ; 30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,Fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; 31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Unsur – Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; 32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2016 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa; Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN

Plt.

KEPALA

BADAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 - 2020.

KESATU

: Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut Renstra BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 5 (lima) tahunan (2016-2020) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.

KEDUA

: Rencana

Strategis

Badan

Pemerintahan Desa

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab I

Pendahuluan

Bab II

Gambaran Umum Pelayanan BPMPD

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V

Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif, dan Bab VI

Indikator Kinerja BPMPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup.

KETIGA

: Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman

untuk

menyusun

dokumen

Rencana

Kerja

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten


Page 7

Tanah Bumbu yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap periode tahunan.

KEEMPAT

: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mencakup perumusan visi dan misi, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021;

2.

Plt.

Kepala

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; 3.

Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan serta supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditemukan adanya ketidak sesuaian / penyimpangan, perlu melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.

KELIMA

: Penetapan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 2020 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.


Page 8

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Batulicin : …………………….. 2016

Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Pertinggal.


Page 9

Lampiran Nomor Tanggal

: Keputusan BPMPD Kab. Tanah Bumbu : ........... Tahun 2016 : …………………………………… 2016

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2020 NO

NAMA/NIP

JABATAN STRUKTURAL

JABATAN DALAM TIM

Plt. Kepala Badan

Ketua

Kasubbag. Perencanaan & Keuangan

Sekretaris

Kabid. KPPM

Anggota

Kabid. UE, SDM & TTG

Anggota

Kabid. Pemdes

Anggota

Kasubbag. Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

Anggota

Kasubbag Umpeg

Anggota

Kasubbid Pengembangan Kelembagaan & Perencanaan Partisipasi masyarakat

Anggota

Kasubbid Pemanfaatan SDA & TTG

Anggota

Kasubbid Pengembangan & Pelatihan Masyarakat

Anggota

Kasubbid Kapasitas Aparatur Pemdes

Anggota

Kasubbid. Administrasi Pemerintahan Desa

Anggota

Kasubbid Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Anggota

1

Suwignyo, S.Sos

2

Taufiq Syafarni ,S.Sos,MM

3

Muhaimin, S.PI

4

Abdul Wahab Halidi, S.IP

5

Ayatollah Chotim, SE

6

Murniyati Nilasari,S.Sos

7

Dra. Marhami

8

Hj. Sukmawati, S.AP

9

Sri Adiawati, S.PdI

10

Ismail, S.Sos

11

Ichsan Shirazi, S.Sos

12

Sartika Dewi, SSTP

13

Agustina Pratiwi, S.IP

14

Kanie, S.Hi

Staf Perencanaan & Keu

Anggota

16

Tri antono

Staf Perencanaan & Keu

Anggota


Page 10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 ini sesuai dengan tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 memuat Visi, Misi, Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Dengan tetap menyadari segala kekurangan yang ada dan demi perbaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu di masa mendatang,maka keritik,saran dan masukan semua pihak yang telah memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa sangat Kami harapkan. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020, mudah–mudahan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan fasilitator masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Amin.

Gunung Tinggi, ....... Juli 2016


Page 11

DAFTAR ISI Halaman

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR ……. TAHUN 2016 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

i ii Iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

1 4 9 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KABUPATEN TANAH BUMBU 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2.Telaan Visi, Misi, dan Perogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpiih 3.3. Telaahan Renstra KL dan BPMPD Prov 3.4.Telaahan tata ruang dan kajian lingkungan strategis 3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

35 35

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu 4.3. Strategi dan Kebijakan

51

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

63

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

65

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

69


12 26 29 33

36 41 43 47

51 59 62

Page 12

DAFTAR TABEL Halaman

Table1.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.…………………………………...……….2

Table 2.

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu…………………………..……………...….25

Tabel 3.

Kondisi Umum Anggaran pada Tahun 2012-2015

pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu…………………………………………………………………….….28

Tabel 4.

Data Umum Sarana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu……………………..…….28

Tabel 5.

Form 2.4 Evaluasi terhadap Hasil Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu…..…….30

Tabel 6.

Form

2.1

Pencapaian

Kinerja

Pelayanan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ………31

Tabel 7.

Form 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu …………………….…………………………………………………32

Tabel 8.

Keselarasan Misi RPJP Kab.Tanah Bumbu dengan RPJMD Kab.Tanah Bumbu ……………………………………………………………….……….38

Tabel 9.

Form 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu………………………………………….47

Tabel 10.

Form

4.1 Tujuan,

sasaran,

jangka

menengah

pelayanan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu …………………….………………………………………………….61 Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 13

Tabel 11.

Form 4.2 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tanah Bumbu……………….62

Tabel 12.

Form

5.1

Rencana

Program,Kegiatan,Indikator

Kinerja,Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ………………………….64

Tabel 13.

Form 6.1 Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang

mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu ………………68


Page 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah didukung

yang

dalam

dengan perencanaan

upaya

mencapai keberhasilannya

perlu

yang baik sesuai dengan Visi dan Misi SKPD.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian

rencana

tindakan

dan

kegiatan

mendasar

yang

dibuat

untuk

diimplementasikan oleh SKPD dalam rangka pencapaian tujuan SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD memuat visi,misi,tujuan,strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu,Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,nasional dan global,dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait SKPD,Peraturan

dengan

penyusunan

Menteri Dalam

Rencana

Negeri Nomor 54 Tahun

Strategis

(RENSTRA)

2010 telah mengatur

bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.Visi, misi, tujuan, sasaran,strategi dan kebijakan yang tertuang di dirumuskan dalam

rangka

mewujudkan

dalam Renstra SKPD yang

pencapaian

sasaran

program

yang

ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Pembangunan Jangka

Kabupaten

Tanah

Bumbu

telah

Menengah Daerah (RPJMD)

dituangkan dalam Peraturan

menetapkan

Tahun

Rencana

2016-2021 yang

Daerah Nomor ........ Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021. RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun

2016-

2016–2021 adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahunan, hal ini sebagai penjabaran dari Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 15

Visi,

Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu yang terpilih pada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 secara Demokratis dan telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-548 Tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2021. Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan

dari penjabaran perencanaan

periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 dengan dokumen perencanaan lainnya,baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.1. sebagai berikut :


Page 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dan memiliki tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2012 yaitu sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta di bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. Namun pada Tahun 2013 terjadi Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pada Tahun 2015 dimana guna terciptanya organisasi perangkat daerah yang efektif dan proposional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil daerah, maka kembali dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, disertakan dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Unsur – Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi,sosial budaya,politik dan lingkungan dengan prioritas program yang sesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu,etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.


Page 17

c. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat. d. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Dengan

demikian

dalam

rangka

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, maka penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016–2020 yang akan menjadi acuan dan strategi bagi pelaksanaan program prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Ini meliputi perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum sebagai kerangka dasar dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 adalah sebagai berikut : 1. Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Republik

Indonesia

Nomor

VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan ; 2. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3815); 3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan,pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4410); 6. Undang-Undang Pembangunan

Nomor

25

Tahun

Nasional (Lembaran

2004

tentang

Sistem Perencanaan

Negara Republik Indonesia tahun

2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Page 18

7. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Pemerintahan Daerah

2004 Nomor 125,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32

Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

tahun 2004 tentang

Indonesia

Tahun

2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang

Nomor 17

Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 11. Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) ; 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang-Undang

Nomor 6

Tahun

2014

tentang

Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun

2007

Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Page 19

17. Peraturan Daerah

Pemerintah Nomor 41

Tahun

(Lembaran Negara Republik

2007 tentang Organisasi Perangkat

Indonesia

Tahu 2007 Nomor Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tahun

2008

Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Tahun 2014 ; 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2015

tentang

Percepatan PAM dan Sanitasi ; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional ; 24. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Tahun 2011 Nomor 310); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 dan perubahan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (lampiran A.1 kode dan klasifikasi urusan pemerintah daerah kode dan klasifikasi urusan pemerintah daerah dan organisasi terkait program dan kegiatan sub.bidang); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan pokjanal pembinaan posyandu;


Page 20

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537); 29. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010

tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui program teknologi tepat guna; 30. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Tahapan,

Tata

Cara

Pemerintah Nomor 8 tahun

Penyusunan, Pengendalian dan

2008

tentang

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 31.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian layanan social dasar di pos pelayanan terpadu; 32. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga; 33. Peraturan

Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa ; 34. Peraturan

Menteri Desa Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pemdoman

pembangunan desa ; 35. Peraturan Menteri Desa Nomor

1 Tahun 2015 tentang pedeoman kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa; 36. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan; 38. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian,pengurusan dan pengelolaan dan perubahan badan usaha milik desa; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2007 tentang BPD; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2007 tentang kerjasama desa; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan


Page 21

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16 ); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dan memiliki tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2013 tentang system pengelolaan pembangunan partisifatif daerah; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 47. Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang dana pembangunan 1 miliyard 1 desa di Kabupaten Tanah Bumbu ;


Page 22

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan,pemilihan,pengangkatan,pelantikan dan pemberhentian kepala desa ; 51. Peraturan

Bupati Tanah

Bumbu

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas

Pokok,Fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; 52. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2013 tentang pelaksanaan kerjasama desa; 53. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Tanah Bumbu; 54. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Unsur–Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; 55. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Tanah Bumbu; 56. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2016 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa; 57. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dana pembangunan 1 miliyard 1 desa; 58. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016; 59. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa ;

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra )

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang diamanatkan

kepada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dimana tugas tersebut


menjadi

Page 23

tanggungjawab seluruh aparatur BPMPD Kabupaten Tanah Bumbu yang harus dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuaan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016–2020 adalah sebagai berikut : a. Menetapkan dan menjabarkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi. c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. e. Sebagai dasar / pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya; f. Sebagai acuan penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) dan

Laporan

Pertanggungjawaban

Pembangunan

Daerah

(LPPD)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB.I

PENDAHULUAN Pada BAB ini mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.


Page 24

BAB.II

GAMBARAN PELAYANAN BPMPD KABUPATEN TANAH BUMBU Berisikan uraian tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD, Sumber daya BPMPD, Kinerja Pelayanan BPMPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD.

BAB.III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan uraian tentang telaahan visi,misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPMPD dan penentuan isu - isu strategis.

BAB.IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Berisikan uraian tentang visi dan misi BPMPD, tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPD serta strategi dan kebijakan BPMPD

BAB.V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Berisikan uraian tentang rumusan program dan kegiatan lokalitas BPMPD, program lintas BPMPD disertai dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB.VI

INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Berisikan uraian tentang indikator-indikator kinerja BPMPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPMPD dalam Lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB.VII KAIDAH PELAKSANAAN


Page 25

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU

2.1. TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUKTUR

ORGANISASI

PADA

BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas

pokok membantu

Bupati

dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata

kerja

unsur–unsur

organisasi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi, sebagai berikut : a.

Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan desa; b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

c.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

d.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan desa;

e.

Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

f.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;


Page 26

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian

tugas sebagai berikut: a.

menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

b.

menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa;

c.

menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

d.

menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis;

e.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

f.

mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan.

g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas;

h.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Unsur - unsur Organisasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : a.

Badan Pemberdayaam Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b.

Sekretariat;

c.

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

d.

Bidang Pemerintahan Desa;

e.

Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional.

A. SEKRETARIAT;

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang

meliputi

pembinaan

penyusunan

program

dan

rencana

kerja

badan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi adalah sebagai berikut: a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan; b. pengelolaan urusan keuangan; Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 27

c. pengelolaan urusan ketatausahaan; d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan f. pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun program kerja sekretariat; b. melaksanakan fasilitasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan program badan; c. menyusun petunjuk teknis kegiatan sekretariat; d. melaksanakan kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan rumah tangga dan protokol, kehumasan, ketatalaksanaan perlengkapan dll; e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian; f. melaksanakan penyusunan program badan; g. melaksanakan pengelolaan keuangan; h. melaksanakan fasilitasi evaluasi kegiatan badan; i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan badan; j. melaksanakan fasilitasi pelaporan badan; k. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas sekretariat; l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi - fungsi dimaksud sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dilengkapi dengan 3 (tiga) sub bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggadaan, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, keprotokolan kehumasan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian.


Page 28

Untuk mejabarkan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan; b. melasanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit ( RKBU dan RTBU ); d. melaksanakan

urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan

dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur - unsur organisasi unit; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan barang / aset unit; g. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, duk, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; i. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam

jabatan,

kenaikan

pangkat,

kenaikan

gaji

berkala,

pemindahan,

pemberhentian dan pensiun; j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya; k. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas

pokok

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja kegiatan badan dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan. Untuk menjabarkan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja badan; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas badan; d. menyusun rencana anggaran bulanan dan triwulan badan;


Page 29

e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja Negara (APBD dan APBN); f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran Badan; g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja badan; h. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan kantor; i. menyiapkan bahan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran; j. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran; k. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi badan. Untuk menjabarkan tugas pokok Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan; b. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja badan; c. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan kegiatan; d. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/ dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang; f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan

kepada atasan atau

satuan kerja

yang membutuhkan laporan

pengembangan kinerja SKPD; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.


Page 30

a. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan partisipasi serta pelatihan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan

dan

penetapan

kebijakan

pengembangan

kelembagaan

dan

perencanaan partisipasi masyarakat; b. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; c. koordinasi, pasilitasi dan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; d. koordinasi, pasilitasi dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; e. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan masyarakat f. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai 2 ( dua ) sub bidang yaitu : a. Sub bidang pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat; b. Sub bidang pelatihan masyarakat.

Adapun uraian tugas masing masing sub bidang adalah sebagai berikut : a. Sub bidang pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat; Sub bidang pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat skala kabupaten. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. memfasilitasi program peningkatan keberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif masyarakat skala kabupaten; b. memfasilitasi

pengembangan

partisipasi

masyarakat

peningkatan

peran

kelembagaan masyarakat skala kabupaten;


Page 31

c. menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

inventarisasi

perencanaan

program

pengembangan kelembagaan masyarakat skala kabupaten; d. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat skala kabupaten; e. menyiapakan bahan dan mengembangkan kerjasama antara lembaga terkait dalam pembinaan

pengembangan

kelembagaan

dan

partisipasi

masyarakat

skala

kabupaten; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan lembaga dan partisipasi masyarakat skala kabupaten; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pelatihan Masyarakat. Sub Bidang Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan dan pelatihan masyarakat skala Kabupaten. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sub Bidang Pelatihan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. memfasilitasi program pengembangan dan pelatihan masyarakat; b. menyiapkan bahan, inventarisasi, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis program pelatihan masyarakat; c. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan pelatihan masyarakat/kader serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan; d. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengembangan dan pendayagunaan masyarakat/kader dan kelembagaan masyarakat; e. menyiapkan bahan dan pengembangan kerjasama antara lembaga terkait dalam pengembangan dan pelatihan masyarakat/kader; f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan

teknis

pengembangan

dan

pelatihan

masyarakat/kader

serta

kelembagaan masyarakat; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b. Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan desa.


Page 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. perumusan kebijakan operasional, pembinaaan, pengawasan dan pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa; c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang kapasitas aparatur pemerintahan desa; d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan administrasi pemerintahan desa; e. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset desa; f. koordinasi kegiatan dengan instansi terkait; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan peruandang-undangan yang berlaku; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; c. merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoorBadanikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintahan desa; d. merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program lembaga pemerintahan desa; e. merumuskan dan menetapkan kebijakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan program di bidang manajemen pemerintahan desa; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemerintahan Desa mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu :


Page 33

1. Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan 2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

1) Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyusun program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan desa. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa; c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa; d. menghimpun dan mengolah data kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih; h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan desa; i. menyiapkan

bahan,

menginventarisasi

dan

mengidentifikasi

permasalahan

penyelenggaraan kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa; j. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa; k. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur pemerintahan desa di bidang aparatur pemerintahan desa; l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis administrasi pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintahan desa; m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan


Page 34

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

2) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan manajemen pemerintahan desa. Menyiapkan

bahan

dan

menyusun

program

penyelenggaraan

serta

pengawasan kegiatan di bidang pembinaan administrasi desa; a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pengawasan kegiatan pembinaan administrasi desa; b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring atas penyelenggraan di bidang pembinaan administrasi desa; c. menghimpun dan mengolah data kegiatan pembinaan administrasi desa; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan administrasi desa; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam hal pengisian buku-buku administrasi desa; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pembuatan produk hukum desa; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembuatan laporan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan desa; h. menyiapkan

bahan,

menginventarisasi

dan

mengidentifikasi

permasalahan

penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa; i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pembinaan administrasi desa; j. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi desa; k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya; l. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, koordinasi, fasilitasi dan


Page 35

membina usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bidang Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan di bidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; b. penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring,

dan supervisi serta

pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan; d. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring,

dan supervisi serta

pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; e. evaluasi pelaksanaan tugas; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan di bidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; b. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan teknologi tepat guna; d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan; e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; f. membina, mengawasi, memonitor dan melaksanakan supervisi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan; g. membina, mengawasi, memonitor dan melaksanakan supervisi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan


Page 36

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai 2 (dua) sub bidang yaitu terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan; dan 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan informasi

yang

berhubungan

dengan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

penanggulangan kemiskinan; b. menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; d. melaksanakan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; e. menyusun laporan penyelenggaraan pembinaaan usaha ekonomi masyarakat; f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD); g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pasar desa; h. melaksanakan monitoring dan

membuat laporan

penyelenggaraan

kegiatan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan; i. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Page 37

2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna; b. menyelenggarakan pemberdayan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan teknologi tepat guna; c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan; d. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; e. menyiapkan bahan, menyusun melaksanakan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharan air bersih dan penyehatan lingkungan; g. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan bimtek pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam; h. melaksanakan pembinaan, monitoring dan membuat laporan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; i. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; j. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan fungsinya ini.


Page 38

2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi sub-sub bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Sub bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

2. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat : a. Sub bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat b. Sub bidang Pelatihan Masyarakat

3. Bidang Pemerintahan Desa : a. Sub bidang Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa b. Sub bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

4. Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna: a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan. b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan

Teknologi

Tepat Guna.

Berikut adalah Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2015 dapat disajikan dalam Gambar 2.1. sebagai berikut :


Page 39

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 05 TAHUN 2015 KEPALA BADAN TANGGAL : 20 JANUARI 2015

JAB FUNGSIONAL

SEKRETARIS H. SUWIGNYO, A.Md PEMBINA Tk I (IV/b) NIP.19590907 198401 1 001

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Drs. MARHAMI PENATA (III/c NIP.19670420 200701 2 134

KASUBAG PERENC DAN KEUANGAN TAUFIQ SYAFARNI SUYANA,S.Sos PENATA (III/c)

NIP.19760220 200801 2 009

KASUBAG DOK DAN PELAPORAN MURNIYATI NILASARI,S.Sos PENATA (III/b) NIP.19750417 200701 2 019

SUKMAWATI, KABID USAHA EKONOMI, SDA & A.Ma.Pd TTG

KABID KPPM

KABID PEMERINTAHAN DESA

MUHAIMIN, S.Pi PEMBINA (IV/a) NIP.19590312 198103 1 006

AYATOLLAH CHOTIM, SE PENATA Tk I (III/d) NIP.19790302 2003012 1 008

H. ABDUL WAHAB HALIDI, S.IP PEMBINA (IV/a) NIP.19640314 198602 1 006

KASUBID PELATIHAN MASYARAKAT ISMAIL,S.Sos PENATA Tk I (III/d) NIP.19700808 199403 1 010

KASUBID KAPASITAS APARATUR PEMDES ICHSAN SHIRAZI,S.Sos PENATA (III/c) NIP.19791017 200701 1 008

KASUBID PEMANFAATAN SDA & PENGEMBANGAN TTG SRI ADIAWATI, S.Pd.I PENATA (III/d) NIP.19670529 198908 2 002

KASUBID KOMPETENSI MASYARAKAT SUKMAWATI,S.AP PENATA Tk I (III/d) NIP.19620515 198406 2 003

KASUBID PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMDES SARTIKA DEWI, SSTP PENATA (III/c) NIP.19860806 200412 2 001

KASUBID PENGEMBANGAN UEM PEDESAAN AGUSTINA PRATIWI, S.IP PENATA (III/c) NIP.19880828 200701 2 002


Page 40

2.2 Sumber Daya pada BPMPD

Data kekuatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Kontrak, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 85 orang dengan perincian adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Eselonering:  Eselon II.b

:

...org

 Eselon III.a

:

1 org

 Eselon III.b

:

3 org

 Eselon IV.a

:

9 org

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut golongan : 

Gol./Ruang IV.c:

.... org



Gol./Ruang IV.b:

1 org



Gol./Ruang IV.a:

2 org



Gol./Ruang III.d:

3 org



Gol./Ruang III.c :

5 org



Gol./Ruang III.b:

9 org



Gol./Ruang III.a:

4 org



Gol./Ruang II.d :

2 org



Gol./Ruang II.c :

1 org



Gol./Ruang II.b :

3 org



Gol./Ruang II.a :

.... org

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut tingkat pendidikan :  S.2

: 1 org

 S.1

: 19 org

 D.3

: 3 org

 D.4

: 1 org

 SLTA / Sederajat

: 4 org

4. Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menurut tingkat pendidikan :  S.1

: 2 org


Page 41

5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut tingkat pendidikan :  S.1

: 38 org

 D.3

: 5 org


: 4 org

6. Jumlah Pegawai Kontrak

menangani rekomendasi dana desa menurut tingkat

pendidikan :  S.1

: 1 org


: 2 org

7. Jumlah Pegawai Kontrak clening service,penjaga malam,driver,menurut tingkat pendidikan :  SLTA / Sederajat

: 3 org

 SLTP / sederajat

: 2 org

8. Jumlah Pegawai Kontrak Pendamping Desa,menurut tingkat pendidikan :  S.1

: 144 org

Jumlah PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Diklat penjenjangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

A. Struktural  Diklat Pim II

: ...... org

 Diklat Pim III

:

4 org

 Diklat Pim IV

:

8 org

B.Fungsional  Kursus Manajemen Proyek (KMP)

:

...... Orang

 Kursus Bendaharawan

:

...... Orang

 Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa

:

...... Orang

 Penjenjangan Pranata Komputer Tingkat Terampil

:

...... Orang

 Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil

:

...... Orang

A. Kondisi Umum Anggaran Anggaran belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20012 - 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 42

Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ( APBD )

Kabupaten

Tanah Bumbu dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan, semula pada tahun 2012 sebesar Rp.2.720.903.000,- dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi Rp.4.251.685.500,- kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp.7.914.102.000,- sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi Rp.5.919.338.500,Perkembangan

anggaran

dan

realisasi

belanja

daerah menurut

kelompok belanja dari tahun 2012 – 2015. terlihat pada table A.1 sebagai berikut :

TAHUN

ANGGARAN ( Rp.)

REALISASI ( Rp.)

2012 (77,53 %)

Rp.2.720.903.000,-

Rp.2.109.770.425,-

2013 (81,81%)

Rp.4.251.685.500,-

Rp.3.478.329.926,-

2014 (83,93%)

Rp.7.914.102.000,-

Rp.6.642.320.070,-

2015 (74,99%)

Rp.5.919.338.500,-

Rp.4.438.915.890,-

B. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu keadaannya tergolong cukup memadai namun sudah ada sebagian barang yang telah rusak, sehingga kedepan perlu pengadaan sesuai dengan kebutuhan / situasi penggunaan barang. Jumlah barang ini bisa terlihat dari tabel B.1 adalah sebagai berikut :

Data Umum Sarana Kerja BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2006 – 2016 NO

URAIAN

JUMLAH

SATUAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 1 1 1 13 5 1 1 2 8 10

4 Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Portable Generating Set Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) Pick Up (Double Cabin) Sepeda Motor Mesin Ketik Manual Portable Mesin Ketik Manual Standar Mesin Ketik Manual Elektronik Mesin Absen (Tim Recorder) Lemari Besi/Metal Filling Besi/Metal


Page 43

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Band Kas Papan Pengumuman Papan Tulis Alat Penghancur Kertas Globe Lemari Kayu Meja Kayu/Rotan Kursi Besi/Metal Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Lipat Meja 1/2 Biro Lemari Es AC Unit Televisi Sound System Alat Rumah Tangga lainnya (kain) P.C. Unit Lap Top Note Book Hard Disk Printer (Mini Komputer) Scanner (Canon Canoscan) Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon III Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis Camera +Attachement Proyektor +Attachement Slide Projector Photo Tustel Pesawat Telephone Facsimile Antena UHF Stationary Meja Partisi

2 1 2 1 6 10 93 1 10 11 16 1 1 3 1 1 5 9 3 5 11 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 20

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Lembar Unit Unit Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Buah

2.3. Kinerja Pelayanan BPMPD

Indikator

Kinerja

pelayanan

pada

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yaitu membantu Bupati Tanah Bumbu dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang

Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa.


Page 44

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan desa; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan desa; 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sesuai

dengan

RPJMD Kabupaten

Tanah Bumbu Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, semua target indikator

kinerja

Pemerintahan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa Kabupaten Tanah Bumbu dapat

dan

dilihat pada

tabel 2.4. sebagai berikut ini :


Page 45

Formulir .2.4

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Periode Pelaksanaan: 2012 - 2015

Indikator dan target Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

No

Sasaran

Program / Kegiatan

Indikato r Kinerja

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan 1 (6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(5) K

BELANJA TIDAK LANGSU NG

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

4 8

Program Pelayan an Adminis trasi Perkant oran

Meningk atnya Pelayan an Adminitr asi Perkant oran

4 8

Penyedi aan jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik

tersedia nya jasa Komunik asi, sumber daya air dan listrik

4 8

Penyedi aan jasa peralata n dan perlengk apan kantor

tersedia nya jasa peralata n dan perlengk apan kantor

4 8

Realisasi Capaian Tahun ke-

2

3

4

5

(8)

(9)

(10)

(11)

1 (12)

2

3

4

5

(13)

(14)

(15)

(16)

1 (17 )

Rp

K

R p

13,173, 825,508

0

0

12

1,901,8 63,602

12

8,690,0 17,000

0

0

12

1,625,3 84,000

12

113,280 ,000

0

0

12

17,220, 000

12

23,460, 000

12

30,000, 000

12

42,600, 000

0

0

12

9,429,3 95

12

12,381, 201

12

14,071, 038

12

18,701, 384

0

0

12

579,30 0

12

579,30 0

12

3,054,0 00

12

5,000,0 00

0

0

12

87,769, 500

12

579,30 0

12

3,054,0 00

12

2,620,0 00

102,282 ,800


K

R p

K

Rp

K

Rp

K

4,157,0 71,093

0

0

12

1.901.8 63.602

12

3.403.2 20.195

12

12

2,832,0 58,000

0

0

97

1,542,5 41,195

136

1,675,0 30,467

135

2,208,0 63,473

12

1,689,8 94,690

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

3,403,2 20,195

12

3,771,6 70,618

12

1,778,0 17,000

12

2,454,5 58,000

Page 46

Unit Penang gung Jawab

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Rp

K

Rp

K

2

3

(18) R p

4

5

(20)

(21)

(22)

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

100 %

54. 76 %

100 %

52. 78 %

100 %

47 %

100 %

43. 90 %

BPMPD

100 %

100 %

100 %

100 .00 %

100 %

10 0%

100 %

52. 40 %

BPMPD

12

Penyedi aan jasa adminitr asi keuanga n

Terlaksa nya jasa Adminitr asi keuanga n

4 8

Penyedi aan jasa perbaika n peralata n kerja

Jumlah peralata n kantor yang tersedia

8 1 u ni t

Peyedia an alat tulis kantor

tersedia nya alat tulis kantor

4 8

Penyedi aan barang cetak dan penggad aan Penyedi aan peralata n dan perlengk apan kantor Rapatrapat koordin asi dan komunik asi ke luar daerah

tersedia nya barang cetak dan penggan daan Tersedia nya peralata n dan perlengk apan kantor Terlaksa nnya koordin asi dan konsulta si ke luar daerah

Penyedi aan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedia nya Tenaga Non PNS

5 2

Rapatrapat koordin asi dalam daerah

Mengiku ti rapatrapat antar instansi

4 8

3 6

4 8

607,024 ,000

0

0

12

157,68 6,000

12

116,49 2,000

12

132,160 ,000

12

200,686 ,000

0

0

12

90,793, 000

12

96,864, 000

12

165,00 0,000

12

181,651 ,000

0

0

0

0

27

11,250, 000

27

11,250, 000

27

11,250, 000

0

0

0

0

27

11,085, 000

26

10,375, 000

5

1,085,0 00

130,341 ,200

0

0

12

33,256, 500

30,198, 000

12

30,198, 000

12

130,341 ,200

0

0

12

33,032, 900

12

23,736, 700

12

43,972, 000

12

41,820, 000

175,085 ,000

0

0

12

22,000, 000

40,210, 000

12

45,375, 000

12

67,500, 000

0

0

12

21,180, 000

12

46,817, 500

12

59,050, 000

12

55,250, 000

0

0

0

0

39,800, 000

12

68,900, 000

12

100,000 ,000

0

0

0%

12

48,060, 000

12

110,90 0,000

12

2,611,9 94,000

0

0

12

476,92 2,000

12

545,35 4,000

12

800,022 ,000

12

800,022 ,000

0

0

12

438,54 6,400

12

486,17 7,766

12

633,74 6,935

12

174,092 ,306

3,472,1 00,000

0

0

13

690,90 0,000

13

860,60 0,000

13

860,600 ,000

1,060,0 00,000

0

0

13

716,95 0,000

13

811,77 0,000

13

919,63 8,500

13

1,056,5 51,000

0

0

12

133,75 0,000

12

56,060, 000

12

400,000 ,000

400,000 ,000

0

0

12

144,84 0,000

12

137,55 9,000

12

248,25 6,000

12

158,124 ,000

38,750, 000

208,700 ,000

989,810 ,000


12 bln

12 bln

12 bln

13 bln

12

Page 47

-

-

100 %

57. 58 %

100 %

83. 15 %

100 %

12 5%

100 %

90. 52 %

BPMPD

#DI V/0!

#DI V/0 !

0%

98. 53 %

96 %

92 %

19 %

9.6 4%

BPMPD

100 %

99. 33 %

#VA LUE !

78. 60 %

100 %

14 6%

100 %

32. 09 %

BPMPD

100 %

96. 27 %

#VA LUE !

116 .43 %

100 %

13 0%

100 %

81. 85 %

BPMPD

#DI V/0!

#DI V/0 !

#VA LUE !

120 .75 %

100 %

16 1%

100 %

0.0 0%

BPMPD

100 %

91. 95 %

100 %

89. 15 %

100 %

79 %

100 %

21. 76 %

BPMPD

100 %

103 .77 %

100 %

94. 33 %

100 %

10 7%

#VA LUE !

99. 67 %

BPMPD

100 %

108 .29 %

100 %

245 .38 %

100 %

62 %

100 %

39. 53 %

BPMPD

Program Peningk atan Sarana dan Prasaran a Aparatu r Pemelih araan rutin/be rkala kendara an dinas/op erasiona l Pengand aan Meubeu ler Pemelih araan rutin/be rkala perlengk apan gedung kantor Program Peningk atan Disiplin Aparatu r Pengada an pakaian khusus hari-hari tertentu

Tingat Kepuasa n/ kemuda han dalam proses kerja Tersedia nnya kendara an Dinas/O perasion al

1 7

Tersedia nnya meja & kursi kerja

1 2 se t

Terpelih aranya perlengk apan kantor

7 u ni t /P ak et

Disiplin Aparatu r Meningk at Tersedin ya pakaian olahraga

2 4 5 se t

415,000 ,000

0

0

12

45,710, 000

401,210 ,000

0

0

7

36,210, 000

0

0

0

0

6

Rp4,50 0,000

0

0

0

0

6

Rp5,00 0,000

0

0

40,000, 000

0

0

0

0

45

9,000,0 00

40,000, 000

0

0

0

0

2,456,5 50,000

75,000, 000


0

0

45

9,000,0 00

7

Rs. 24,500, 000

8

Rp 415,000 ,000.00

0

0

0

0

7

365,000 ,000

0

6

4,500,0 00

0

0

1

20,000, 000

50,000, 000

100

20,000, 000

100

20,000, 000

1

15

Rp 111,89 2,957.0 0

99

116,263 ,000

49,989, 259

14

71,892, 957

0

76,886, 000

0

0

0

0

0

0

21,319, 000

1

0

1

40,000, 000

14

18

82,614, 000

11

49,989, 259

0

7

56,795, 000

10

0

0

6

4,500,0 00

0

0

5

180 .74 %

#DI V/0 !

#DI V/0 !

214 %

45 7%

123 8%

28. 02 %

BPMPD

100 %

156 .85 %

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#D IV/ 0!

0%

21. 06 %

BPMPD

100 %

100 .00 %

#DI V/0 !

#DI V/0 !

0%

0%

#DI V/0 !

#D IV/ 0!

Dihapus (Defisit Anggar an)

39,377, 000

83%

426 .38 %

#DI V/0 !

#DI V/0 !

100 %

20 0%

140 0%

78. 75 %

BPMPD

#DI V/0!

#DI V/0 !

0%

92. 50 %

0%

12 8%

0%

0.0 0%

BPMPD

#DI V/0!

#DI V/0 !

0%

92. 50 %

85 %

12 8%

100 %

63. 75 %

BPMPD

85

40,000, 000

0

0

0

0

45

8,325,0 00

0

Rp 25,500, 000

0

100%

85

40,000, 000

0

0

0

0

45

8,325,0 00

85

Rp 25,500, 000

85

Rp25,5 00,000

Page 48

0

1

1. Terlaksa nanya pelatiah n dan sosialisa si,khusu snya kelomp ok masy miskin. 2. terfasili tasinya keg. pember dayaan masy. 3. terlaksa nanya peningk atan kwalitas prasara na sarana sosial dasar dan ekonom i masy.

Program Peningk atan Keberda yaan Masyara kat Pedesaa n

Rata rata jumlah kelompo k binaan lembaga pember dayaan masyara kat

1 0 0 %

Pember dayaan Lembag a dan organisa si masy. Pedesaa n

meningk atnya keberda yaan masyara kat perdesa an

1 0 le m b ag a

Operasi onal Pelaksan aan PPSP

Terlaksa nanya sosialisa sidan Fasilitasi PPSP di 4 Kecamat an

8 ka li

4,008,1 10,000

3,477,3 95,000

530,715 ,000

0

1.78 %

70,025, 000

0.0 7

1,135,7 90,000

0.73

1,354,8 90,000

0.19

1,447,4 05,000

0

0

80 Des a

70,025, 000

30 0 ora ng

1,135,7 90,000

10 lem bag a

1,135,7 90,000

10 lem bag a

1,135,7 90,000

0

0

0

0

0

0

0

4 kali

219,100 ,000

4 kali

311,615 ,000

0

0

0


Page 49

0

0

tida k bisa diev alua si dari indi kato r org ber uba h th

1th

42,825, 000

6.67 %

76,835, 000

0.48

635,38 1,000

0

42,825, 000

300 oran g

76,835, 000

1741 oran g

464,46 1,000

287 6 oran g

726,105 ,500

0

0

0

0

0

400 oran g

170,92 0,000

400 oran g

142,325 ,000

0

0

Rp40,0 00,000

0

0

tida k bisa diev alua si dari indi kato r org ber uba h th

(tid ak bisa di Eval uasi )

#DI V/0!

3.7 7%

100 .00 %

0.0 6

65 %

0.4 4

#DI V/0 !

#D IV/ 0!

BPMPD

3.7 7%

100 .00 %

6.7 6%

60. 54 %

40. 89 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

#DI V/0 !

#DI V/0 !

0.0 0%

100 .00 %

54. 85 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

2

1. Terwuju dnya lembag a ekonom i masy. desa 2. Pengem bangan lembag a usaha ekonom i perdesa an dalam mening katkan sumber pendap atan asli desa. 3. Termoti vasinya masyar akat desa dalam pemanf aatan teknolo gi tepat guna yang berwaw asan lingkun gan.

Program Pengem bangan Lembag a Ekonomi Pedesaa n

Meningk atnya Pengeta huan dan Wawasa n Tentang Lembag a Ekonomi Pedesaa n

1 0 0 %

Fasilitasi Kemitra an Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Meneng

Pembina an kelompo k masyara kat pemban gunan desa,me ningkatk

1 4 5 d es a

1,097,7 30,000

143,200 ,000

0

0

0

0

205 00.0 0

145 desa


230,52 5,000

143,20 0,000

26. 24

217,50 5,000

0

23.8 2

299,700 ,000

0

23.8 2

-

Page 50

350,000 ,000

0

0

0

0

0

tida k bisa diev alua si dari indi kato r des a ber uba h men jadi kec

10 Kec

330,22 5,000

272,24 0,000

0.24

0

103,77 4,000

0

0.23

0

224,75 5,000

0

0

0

377,358 ,600

0

0

0

0

0

tida k bisa diev alua si dari indi kato r des a ber uba h men jadi kec


151 .82 %

0.9 0%

34. 63 %

0.9 8%

64. 22 %

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#DI V/0 !

\

BPMPD

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

ah di Pedesaa n

Pelatiha n Keteram pilan Manaje men Badan Usaha Milik Desa

Pelatiha n Keteram pilan Usaha Industri Kerajina n Fasilitasi Permod alan Bagi Usaha Mikro Kecil & Meneng ah di Pedesaa n Monitori ng, Evaluasi dan Pelapora n

an kemamp uan pemban gunan masyara kat desa Meningk atnya pengeta huan dan wawasa n tentang lembaga ekonomi pedesaa n Meningk atnya pengeta huan & wawasa n tentang lembaga ekonomi pedesaa n

1 5 0 d es a

3 8 0 d es a

383,410 ,000

432,870 ,000

0

30 Des a

0

0

37,725, 000

40 des a

75,685, 000

40 des a

0

30 Des a

49,600, 000

120,000 ,000

40 des a

150,000 ,000

11 6 des a

88,570, 000

117 des a

144,700 ,000

117 des a

150,000 ,000

0

1 kegi atan

21,030, 000

0

0

10 Kec

0

40 desa

66,306, 000

40 desa

70,140, 000

60 Desa

179,686 ,600

36,955, 000

116

93,840, 000

113 desa

154,61 5,000

117 oran g

182,497 ,000

0

0

0

0



27. 79 %

100 .00 %

55. 26 %

100 .00 %

46. 76 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

41. 72 %

100 .00 %

64. 85 %

96. 58 %

10 3.0 8%

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

Terlaksa nanya koordin asi kedesa

2 0 d es a

27,840, 000

0

0

0

0

20 des a

27,840, 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 desa

9,934,0 00

0

0

10 UEK M

0

0

0

0.00 %

0.0 0%

0.0 0%

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#D IV/ 0!

100 .00 %

#R EF!

BPMPD

Terlaksa nanya Monitori ng dan Evaluasi

9 0 d es a

110,410 ,000

0

0

0

0

30 des a

25,410, 000

30 des a

35,000, 000

30 des a

50,000, 000

0

0

0

0

30 desa

12,695, 000

30 desa

22,065, 000

30 Desa

15,175, 000

0

0

0.00 %

0.0 0%

100 .00 %

36. 27 %

100 .00 %

44. 13 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD


Page 51

3

1. Terlaksa nanya pelatiha n dan sosialisa si,khusu snya klmpok masy miskin. 2. terfasili tasinya kegiata n pember dayaan masy. 3. terlaksa nanya peningk atan kwalitas prasara na sarana sosial dasar dan ekonom i masy.

Program Peningk atan Partisifa si Masyara kat Dalam Memba ngun Desa

Meningk atnya Partisifa si Masyara kat Dalam Memba ngun Desa

1 0 0 %

Pembina an Kelomp ok Masy Pemban gunan Desa

Meningk atnya Fartisifa si Masy Dlm Memba ngun Desa

3 8 0 5 0r a n g

Pemberi an Stimulan Pemban gunan Desa

Sosialisa si pemberi an stimulan

1 2 0 or g

12,213, 313,000

0

0

0,58 %

66,555, 000

16, 65 %

954,46 5,000

41.9 9

1,690,3 95,000

41.9 9

1,710,3 95,000

66,555, 000

93 6 ora ng

924,54 5,000

141 6 0ra ng

1,500,0 00,000

141 6 0ran g

1,500,0 00,000

-

40 ora ng

29,920, 000

40 ora ng

59,920, 000

40 ora ng

79,920, 000

3,991,1 00,000

0

0

37 oran g

169,760 ,000

0

0

0


Page 52

0

10 Kec

56,015, 000

15.4 3

674,09 3,000

38.3 4

946,25 9,000

0

667,500 ,500

0

0

10 Kec

56,015, 000

936 oran g

651,88 8,000

1195 oran g

835,65 8,000

141 6 oran g

535,388 ,500

0

0

0

0

40 oran g

22,205, 000

30 oran g

11,826, 000

40 oran g

0

0

0

0

0

0

0

5.87 %


0.00 %

3.3 1%

91. 30 %

39. 88 %

91 %

55. 32 %

6.0 6%

95. 90 %

43. 46 %

84. 39 %

55. 71 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

0.0 0%

100 .00 %

37. 06 %

75. 00 %

14. 80 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

BPMPD

4

1. Terwuju dnya peningk atan kualitas SDM pemeri ntahan desa. 2. Terwuju dnya legalitas pemeri ntahan desa. 3. Terwuju dnya kemand irian pemeri ntahan desa.

Fasilitasi Penyele nggaraa n Lomba Desa

Terpilih nya pemena ng lomba desa tingkat Kec., Kab.,Pro vinsi

2 4 0 0 or a n g

Program Peningk atan Kapasita s Aparatu r Pemerin tah Desa

Meningk atnya Pengeta huan dan Kapasita s Aparatu r Pemerin tah Desa

1 0 0 %

Pelatiha n Aparatu r Pemerin tah Desa Dalam Bidang Manaje men Pemerin tahan Desa

Terlatih nya Kades,S ekdes,B PD dan Tersusu nnya Data Profil Desa

4 0 6 0r a n g

260,950 ,000

0

0

0

0

0

0

120 0 ora ng

130,475 ,000

120 0 ora ng

130,475 ,000

0

0

0

0

0

0

1200 oran g

98,775, 000

120 0 oran g

132,112 ,000

0

0

#DI V/0!

#DI V/0 !

#DI V/0 !

0.0 0%

100 .00 %

75. 70 %

2,925,1 27,500

0

0

0.01

77,500, 000

0.4 7

430,66 6,500

0.31

306,615 ,000

0.31

2,240,4 85,000

0

0

##

56,550, 000

0.47

811,28 2,200

0.25

2,441,7 59,140

600 oran g

693,968 ,600

0

0

#DI V/0!

72. 97 %

0.9 0%

1.8 8

83 %

10 8.9 8%

923,291 ,500

0

0

0

0

19 52 org

216,67 6,500

290 org

206,615 ,000

290 org

500,000 ,000

0

0

0

1952 org

610,82 3,800

288 oran g

1,796,4 39,140

290 oran g

163,885 ,000

0

0

#DI V/0!

0.0 0%

100 .00 %

295 .63 %

99. 31 %

35 9.2 9%


Page 53

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

BPMPD

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

Monitori ng dan Evaluasi Pelapora n (ADD)

Terlaksa nanya Rakor,so sialisasi dan serah terima ADD

7 2 5 or a n g

Penyele nggaraa n Proses Pemiliha n dan Pelantik an Kepala Desa dan Pelantik an BPD

Terlaksa nanya Pemiliha n dan Pelantik an Kades dan BPD

4 0 6 or a n g

Fasilitasi Penyusu nan dan Pendaya gunaan Data Profil Desa

Fasilitasi Pengelol aan administ rasi Desa

Terlaksa nanya peningk atan kapasita s pemerin tahan desa, pembina an dan pengelol aan administ rasi desa Terlaksa nanya peningk atan kapasita s pemerin tahan desa, pembina an dan pengelol aan administ rasi desa

3 7 6 or a n g

2 1 1 6

173,940 ,000

0

0

0

0

72 5 ora ng

417,550 ,000

0

0

40

77,500, 000

12 2 ora ng

40,050, 000

122 ora ng

100,000 ,000

122 ora ng

200,000 ,000

0

0

710,346 ,000

0

0

0

0

0

0

188 ora ng

355,173 ,000

188 ora ng

355,173 ,000

0

970,624 ,000

0

0

0

0

0

0

105 8 0ra ng

485,312 ,000

105 8 0ran g

485,312 ,000

0


0

725 oran g

140,48 7,000

0

0

0

22 ora ng

56,550, 000

94 oran g

59,971, 400

26 oran g

64,194, 200

122 oran g

0

0

0

0

0

188 oran g

318,76 7,800

0

0

0

0

0

997 oran g

262,35 8,000

173,94 0,000

0

0

0

0

0

0

Page 54

0

0

55.0 0%

0.0 0%

100 .00 %

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#D IV/ 0!

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

62,220, 000

0

0

55.0 0%

141 .20 %

77. 05 %

59. 97 %

21. 31 %

32. 10 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

188 oran g

165,697 ,000

0

0

#DI V/0!

#DI V/0 !

#DI V/0 !

0.0 0%

100 .00 %

89. 75 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

105 8 oran g

302,166 ,600

0

0

#DI V/0!

#DI V/0 !

#DI V/0 !

0.0 0%

94. 23 %

54. 06 %

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

Fasilitasi kemitra an perguru an tinggi dalam peningk atan bidang manaje men pemdes

Tercipta nya aparatur pemdes yang terampil dalam menjala nkan manaje men pemdes

1 5 0 or a n g

700,000 ,000

0

0

0

0

0

0

0

0

150 ora ng

700,000 ,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya: Keterangan : Isian Target Renstra Untuk Tahun 2011 tidak ada karna 1 BPMPD Terbentuk pada Tahun 2012 BPMPD Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan BPMPD 2 tidak ada belum terbentuk

3

Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan,untuk tahun 2013 Program/kegiatan ini tidak terealisasi karena tidak adanya bantuan dana dari kabupaten untuk memfasilitasi pemberian modal kepada BUMDES yang telah didirikan didesa sehingga kegiatannya tidak dapat dilaksanakan

4

Kegiatan Penyelenggaraan Proses Pemilihan Kepala desa dan Pelantikan BPD yang dilaksanakan hanya kegiatan Pelantikan BPD saja karena adanya penundaan Pilkadesdi tahun 2014 maka anggarannya dihapus dalam DPA Perubahan tahun 2014

5

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2015 tidak di SPJkan dari Triwulan III sampai Triwulan IV karena Harga Satuan nama kegiatan danisi belanja tidak sesuai


Page 55

0

0

#DI V/0!

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#DI V/0 !

#DI V/0 !

0.0 0%

100 .00 %

#D IV/ 0!

BPMPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi, terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yakni : a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan,

pelaksanaan

dan

monitoring

kegiatan

pemantapan

dan

pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan

pendayagunaan teknologi tepat guna, dan

pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan

dan

monitoring

kegiatan

pemantapan

dan

pengembangan

kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan

pendayagunaan

teknologi

tepat

guna,dan

pemantapan

kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan Desa; c) Fasilitasi antar instansi, pusat, terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring

kegiatan

keswadayaan

pemantapan

masyarakat,

dan

pengembangan

pengembangan

usaha

kelembagaan

ekonomi

serta

masyarakat,

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; d) Pengumpulan data dan

informasi pelaksanaan

kegiatan

pemantapan dan

pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha

ekonomi

masyarakat,peningkatan

pemanfaatan

sumber

daya

alam

berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna,dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu. e) Pelayanan terhadap Rekomendasi Penyaluran Dana Desa baik APBN maupun APBD. Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada

table 2.1. sebagai berikut :


Page 56

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s/d 2015

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa dan perangkat Pemerintahan desa Peningkatan dan penguatan lembaga usaha ekonomi masyartakat perdesaan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

4

Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK

5

LPM Berprestasi

6

PKK Aktif

7

posyandu aktif

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-



2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah Lembaga Pemerintah desa yang dibina/Lembaga Pemerintahan desa x 100 % Jumlah perangkat desa yang dibina/Jumlah Perangkat desa x 100 % 60.7 7

JumlahBumdes yang dibina / Jumlah Bumdes x 100 % Jumlah Kelompok Binaan LPM / Jumlah LPM x 100 %

0.00

0,03

0,07

0,13

0

0,33

0,67

1.22

#DIV/0!

11,00

9,57

9,36

Jumlah Kelompok Binaan PKK / Jumlah PKK x 100 %

0.06

0.06

0.06

0,06

22,5 8

14.0 3

2.43

2.43

361,28

224.48

38.88

40,50

0.00

3.33

6,67

13,3 3

0

0

0

13.4 2

#DIV/0!

0.00

#VALUE !

1,01

100

100

100

100

100

100

100

100

1.00

1.00

1.00

1.00

100

100

100

100

100

100

100

100

1.00

1.00

1.00

1.00

Jumlah LPM berprestasi / Jumlah LPM x 100 % Jumlah PKK Aktif / Jumlah PKK x 100 % Jumlah Posyandu Aktif / Total Posyandu x 100 %


Page 57

8

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

9

Pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat

10

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa yang baik

Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat / Total Program Pemberdayaan Masyarakat x 100 % Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat / Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat x 100 % Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik / jumlah seluruh kantor desa x 100%


47

50

63

66

71,4 3

71,4 3

71,4 3

72

1,52

1,43

1,13

1.09

70.0 0

75.0 0

78,7 5

85.0 0

71,4 3

71,4 3

71,4 3

100. 00

1,02

0,96

0,91

1.18

90.0 0

93,3 3

96.6 7

100. 00

93,2 9

93,2 9

93,2 9

96.2 1

1,04

1,00

0,97

0,96

Page 58

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

A

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu.daerah,Peran gkat Daerah,kepegawaian,dan Persandian

1

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik

Target Indikator Lainnya (IKU) (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-



2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

U

K

A

N

T

U

P

O

K

S

I

Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik / jumlah seluruh kantor desa x 100%

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3

Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah Kelompok Binaan LPM / Jumlah LPM x 100 %

4

Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK

Jumlah Kelompok Binaan PKK / Jumlah PKK x 100 %

5

Jumlah LSM

6

LPM berprestasi

7

PKK Aktif

8

Posyandu Aktif

B

Jumlah LPM berprestasi / Jumlah LPM x 100 % Jumlah PKK Aktif / Jumlah PKK x 100 % Jumlah Posyandu Aktif / Total Posyandu x 100 %


Page 59

9

Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

10

Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat

B

IKU ( Indikator Kinerja Kunci)

Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat / Total Program Pemberdayaan Masyarakat x 100 % Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat / Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat x 100 %

Persentase BUM Des yang akan terbentuk Jumlah lembaga adat Desa yang terbentuk Jumlah Desa dengan pelaporan keuangan yang baik


Page 60

Untuk

mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek

pendanaan dan realisasi Pendanaan Pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat melalui Table 2.2 sebagai Berikut;


Page 61

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015

Anggaran pada tahun ke-

Uraian 2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,802,263,602

3,229,622,340

-

2,710,724,920

1,566,626,661

3,082,884,432

-

Belanja Pegawai

986,383,000

1,249,267,000

-

5,919,338,500

853,569,000

1,168,299,000

Belanja Barang Jasa

1,655,870,000

2,959,258,500

-

4,570,423,500

1,180,531,425

Belanja Modal

78,650,000

43,160,000

-

31,800,000

4,523,166,602

7,481,307,840

-

13,232,286,920

(1) Belanja Tidak Langsung

Jumlah

-


Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-

Realisasi Anggaran pada tahun ke-

-

2012 (13)

2013 (14)

2,506,841,166

86.93

1,119,693,500

1,246,231,000

2,270,332,260

3,889,733,745

75,670,000

43,160,000

3,676,397,086

6,564,675,692

Page 62

2014 (10)

2015 (11)

2011 (12)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) (18)

2014 (15)

2015 (16)

95.46

#DIV/0!

92.48

2,710,724,920

2,506,841,166

86.54

93.52

#DIV/0!

21.05

5,919,338,500

126,537,500

3,192,684,890

71.29

76.72

#DIV/0!

69.86

4,570,423,500

(697,048,855)

102,559,000

-

96.21

100.00

#DIV/0!

0.00

31,800,000

(102,559,000)

5,111,986,245

6,945,757,056

81.28

87.75

#DIV/0!

52.49

13,232,286,920

1,833,770,811

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020

Anggaran pada tahun ke-

Uraian 2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1) Belanja Tidak Langsung

-

-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-

Realisasi Anggaran pada tahun ke2019 (10)

2020 (11)

2016 (12)

2017 (13)

2018 (14)

2019 (15)

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Belanja Pegawai

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Belanja Barang Jasa

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-

-

-

-

-

-

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah

-


-

Page 63

2020 (16) #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) (18) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam masyarakat

dan

menjalankan tugas dan fungsinya di

pemerintahan

desa

tentunya

permasalahan yang dihadapi baik internal

tidak

maupun

bidang pemberdayaan terlepas

dari

berbagai

eksternal. Akan tetapi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan

dan

mengembangkan

pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Sedangkan Lingkungan

eksternal meliputi

Weaknesses

(Kelemahan).

Oppurtunity (Peluang) dan

Ancaman

Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S): 1) Adanya kewenangan

di

bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

desa; 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas; 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku; 4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja; 5) Tersedianya anggaran. KELEMAHAN (W): 1) Terlalu berorientasi pada anggaran; 2) Belum tersedianya sistem informasi data; 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja; 4) Tidak adanya tenaga fungsional 2. Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu; 2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; 3) Adanya partisipasi pemerintahan

desa dan lembaga kemasyarakatan dalam

pembangunan.


Page 64

4) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dalam melaksanakan

pembangunan melalui pendekatan partisipatif; 5) Adanya program - program bantuan dari Provinsi dan Pusat; 6) Adanya tuntutan

masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T): 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam menginplementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan; 2) Masih adanya keluarga miskin; 3) Masih adanya infrastruktur, sarana dan prasarana desa yang belum memadai;


Page 65

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Isu – isu yang berkembang dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi skala prioritas yaitu :

1. Belum adanya Pelatihan,Bimtek bagi perangkat desa lainnya 2. Faktor akses sebagian kecil desa yang ada beberapa desa masih sulit terjangkau 3. Banyaknya Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya. 4. Masih belum terdukumentasinya asset desa dan masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai dan ada 11 desa yang belum memiliki kantor desa 5. Komite standard pelatihan (KSP) belum terbentuk, 6. Belum terbinanya lembaga – lembaga desa / lembaga adat, serta belum terfasilitasinya desa dalam pembentukan lembaga adat. 7. Belum ada balai pelatihan masyarakat. 8. Masih perlunya pembinaan tentang pengurus simpan pinjam perempuan. 9. Kurang optimalnya pengelolaan manajemen usaha ekonomi dan rendahnya akses masyarakat terhadap pengenalan potensi / sumber daya yang dimiliki. 10. Pengelolaan pasar desa masih belum terlaksana dengan baik, sehingga kekayaan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa belum sepenuhnya dapat diharapkan Masih.(Perlunya Pembinaan Manajemen Pasar Desa) 11. Masih perlunya pembinaan / sosialisasi / pembinaan untuk pengembangan kepada desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan bagi desa yang belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 12. Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna. 13. Masih perlunya pengembangan posyantek di Kecamatan lain dan perlunya pembentukan wartek di desa-desa. 14. Perlunya sosialisasi pemberdayaan usaha ekonomi rumah tangga (PUERT) 15. Masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha untuk masyarakat desa. 16. Perlunya Rekrutmen Sarjana Pendamping Desa dalam perencanaan dana desa khususnya dari APBD Tahun 2016 yang masuk kerekening desa. Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 66

17. Masih Perlunya melakukan pembinaan terhadap LPM 18. Masih perlunya pemanfaatan system informasi dan fropil desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016

tentang

tata

cara

pencalonan,pemilihan,pengangkatan,pelantikan

dan

pemberhentian Kepala Desa,maka pada tahun 2016,2017,dan 2019 direncanakan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pertama secara serentak se- Kabupaten Tanah Bumbu yang dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu dimana dengan adanya kebijakan program Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu terus menerus meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan,pembinaan dan monitoring terhadap dana yang masuk ke Desa se- Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini diharapkan agar

Rekening 144

Desa singkron dan

mampu menjalankan roda Pemerintahan Desa sesuai dengan harapan dari visi misi Pemerintah Daerah,Visi Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maupun Visi misi desa itu sendiri.

3.2

Telahaan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005-2025 yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih,karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan,juga dalam rangka melaksanakan rencana

pembangunan

tahapan

kedua

dari

RPJP

Daerah,dan

juga

untuk

mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 Khususnya isyu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri yaitu ; Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 67

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Peran

serta

dan

fungsi

kelembagaan

masyarakat

desa

dalam

pembangunan b. Kemitraan pembangunan desa dengan dunia usaha c. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu.Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN

BERBASIS

PADA

KEUNGGULAN

LOKAL

DAN

POTENSI

STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih) adalah sebagai berikut : Maju mengandung makna: Menuju masyarakat yang memiliki pondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global.

Sejahtera mengandung makna : Masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, serta kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir maupun bathin.


Page 68

Berintelektual tinggi mengandung makna : Pembangunan manusia seutuhnya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,sebagai penjabaran visi

yang telah ditetapkan.

Dengan

pernyataan

misi diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran pemerintah

dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Misi

instansi

suatu instansi harus

jelas dan sesua dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),Misi adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih), sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dengan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

Misi RPJMD 2016-2021


Misi RPJPD 2006-2025

Page 69

Misi 2: Membangun pola

Misi 1: Menyelenggarakan

ekonomi

dan berbasis

penataan

perekonomian

point

guna

maritim

menyelenggarakan

pengelolaan

yang

yang

industri,

dengan

dan

dukungan

pemanfaatan transportasi yang baik.

mendorong

keunggulan

pesisir

kerakyatan

pertanian,

pengelolaan pelabuhan sebagai terminal perdagangan

dengan

serta wilayah Misi 3:

mendorong Mengembangkan

mampu

prasarana

dan

optimalisasi perekonomian masyarakat dan sarana yang layak bagi kehidupan selaras dengan kelestarian alam dan

pariwisata.

lingkungan yang dapat mendukung pembangunan

kabupaten

secara

berkesinambungan.

Misi 2:

Misi 2:

Meningkatkan

Kegiatan

Perdagangan

Industri

Berbasis

dan Membangun

Ekonomi pola

perekonomian

ekonomi

Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan berbasis

kerakyatan

pertanian,

dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri perdagangan

dengan yang

industri,

dengan

dan

dukungan

Guna Menopang Daya Saing Masyarakat transportasi yang baik. Lokal

di

Tengah

Arus

Regional

dan

Nasional.

Misi 3:

Misi 3:

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Mengembangkan

prasarana

dan

Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi sarana yang layak bagi kehidupan yang

berkelanjutan,

berwawasan selaras dengan kelestarian alam dan

Lingkungan serta memperhatikan Kearifan lingkungan yang dapat mendukung Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

pembangunan

kabupaten

secara

berkesinambungan.

Misi 4:

Misi 1:

Menyelenggarakan Kualitas

Sumber

memiliki

daya

Program Daya

saing

Penguatan Membentuk

Manusia di

tengah

yang yang

bermutu

arus berbagai


Sumberdaya Manusia dan

bidang,

handal aspek,

pada lapisan

Page 70

persaingan masyarakat ekonomi ASEAN masyarakat dan wilayah dengan fokus (MEA) dengan berbasis pada masyarakat mendasar pada moral keAgamaan, yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

kesehatan, pendidikan, keberdayaan sosial budaya, keamanan, dan politik.

Misi 5:

Misi 5:

Menyelenggarakan

Tata

Kelola Mewujudkan

pemerintahan

daerah

Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, dan kehidupan berpolitik yang tertib Efektif dan Bersih.

hukum untuk menjamin berjalannya prinsip good governance.

Untuk mendukung pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tugas dan fungsinya penyusunan dan

yaitu

dan

membantu

pelaksanaan

Pemerintahan

Bupati

Tanah Bumbu dalam melaksanakan

kebijakan

di bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa, maka dalam melaksanakan

tugas pokok tersebut

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan perintahan desa; 1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 2. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan desa; 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 5. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Ditinjau dari sisi perencanaan, secara umum tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Tanah Bumbu terkait dengan

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 71

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian prioritas dan bertanggung jawab terhadap “ Misi ke- 5 (lima) “ yaitu : “ Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih ” Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021, maka tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakilk Bupati Tanah Bumbu terpilih yaitu akan meningkatkan keberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat desa yang transfaran dan akuntabel maka tujuan yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa serta lembaga kemasyarakatan dengan sasaran : 1. Meningkatkan rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kwalitas Sumber Daya Aparatur. 3. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian (K/L) dan BPMPD Prov. Kalimantan Selatan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan umum pasal 1 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni BAB XIV Partisipasi Masyarakat pasal 354 : (1) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah mendorong Partisifasi Masyarakat. (2) Dalam mendorong partisifasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah : a. Menyampaikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat


Page 72

c. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. d. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif dan / atau e. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Salah

satu

tolak

ukur

keberhasilan pelaksanaan

Otonomi

yakni,

Pemerintahan Desa se- Kabupaten Tanah Bumbu semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa. Namun seiring dengan perkembangan desa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan nuansa baru dan semangat baru bagi Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam mengemban tugas negara.Undang – undang ini menjadi efektif karena tidak sekedar terbit, tetapi langsung di ikuti dengan perangkat hukum yang memadai sebagai landasan pelaksanaannya, disertai alokasi anggarannya, disertai pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desanya dan pula didukung secara serius oleh Pemerintah Daerah. Dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

dan Renstra Kementrian diuraikan

bahwa

dinamika

lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa

Indonesia semakin kompleks, seperti yang dijelaskan pada tabel

berikut dibawah ini : No

Sasaran Jangka

Permasalahan

Menengah Renstra

Pelayanan

K/L ( Kementrian /

Provinsi

Penghambat

Pendorong

OPD

Lembaga ) 1

Meningkatnya

Kurangnya

Kualitas

daya manusia yang

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Penyelenggaraan

berkompeten

di

merupakan

OPD

Pemerintahan Desa

bidang

bidang

masyarakat

dan

tertentu.

-

sumber

Badan

Pemberdayaan

pengembangan

di

Masyarakat

bidang

desa,

kapasitas

pemberdayaan

dengan pemerintahan

bersama pemerintahan Kabupaten / kota dalam Rangka penguatan pembangunan perdesaan.


dan

Page 73

peran desa

2.

Meningkatnya

Kurangnya

data

Kapasitas

base perkembangan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Kelembagaan

Kelembagaan

merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib

Masyarakat

Masyarakat

desa

sebagai

bahan

perencanaan.

Badan

Pemberdayaan

pemberdayaan

masyarakat

Masyarakat

dan

dan

Pemerintahan

desa, dengan menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik

dan

komprehensif,

dalam

rangka

mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dalam mencapai hasil yang optimal 3.

4.

Meningkatnya Usaha

Belum

Ekonomi

Lembaga ekonomi di

Produktif

Masyarakat Desa

desa.

Meningkatnya

Belum

Terbinanya

terbinanya

Pengelolaan Sumber

Teknologi

Daya Alam

Guna

yang

dihasilkan

serta

Dan

Teknologi tepat guna

Tepat

Program

kegiatan

berlokasi

desa

belum antar

Adanya komitmen bersama dalam melaksanakan pembinaan pembangunan ekonomi desa

Bersenerginya kegiatan Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan.

bersinergi OPD

di

Kalimantan Selatan

Revolusi mental Pemerintahan Desa akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang didasarkan seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi penataan batas wilayah desa,penataan administrasi Pemerintahan Desa,Pemilihan Kepala Desa,Fasilitasi Kerjasama Desa,Pembinaan Kelembagaan Desa,Penguatan Kelembagaan

Perekonomian

Desa,Penguatan

Badan

Permusyawaratan

Desa,Penatakelolaan Keuangan dan Aset Desa,Pemanfaatan Sistem Informasi dan Profil

Desa,Peningkatan

Aparatur

Pemerintahan

Desa,dan

Evaluasi

Tingkat

Perkembangan Desa. Sebagai bentuk keseriusan Negara terhadap pembangunan desa, serta pengaturan alokasi dana desa sesuai dengan amanah undang – undang Nomor 6 tentang desa,Kemendagri berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota,Pelatihan dan Bimbingan Teknis,Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi serta koordinasi pengawasan antar lembaga terkait.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah yang digunakan sekarang ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun sejak tahun 2003, kondisi rencana ini sudah tidak relevan lagi dibandingkan dengan perkambangan pembangunan Tanah Bumbu saat ini. Upaya melakukan perubahan sudah dilakukan sejak tahun 2011, namun hingga saat ini Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 74

rencana tata ruang tersebut belum selesai di Perda-kan karena memang harus memperoleh

persetujuan

oleh

Pemerintah

Provinsi.

Dalam

perkembangannya

persetujuan tersebut sudah diperoleh, sehingga dokumen teknokratik sudah selesai hinggal menetapkan Peraturan Daerahnya. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan yang tidak bisa ditawar lagi,namun demikian permasalahan yang sering dihadapi justru pada penggunaan lahan itu sendiri seperti : 1. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Terjadi alih fungsi lahan / ruang. Konflik kepentingan antar sector kehutanan, pertambangan, lingkungan, perasarana wilayah, konflik antar wilayah, Pusat Daerah dan antar daerah. 2. Penggunaan ruang tidak sesuai peruntukkan, berakibat menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung, kawasan resapan air dan meningkatnya DAS kritis. 3. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Dilihat dari permasalahan diatas, maka urgensi perencanaan tata ruang merupakan kesepakatan lintas wilayah dan lintas sektor untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai pedoman

dalam

penyusunan

rencana

pembangunan

dan

pemanfaatan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Dari sudut hukum akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah, pemda, dan masyarakat dalam penataan ruang yang adil dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian maka

pada

dasarnya adalah hukum yang berisi ketentuan yang mengatur penataan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Penataan perencanaan menghasilkan rencana tata ruang. Di dalamnya diatur rencana pemanfaatan ruang suatu wilayah tertentu. Realisasi rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang. Instrumen utama adalah perizinan. Tujuan lain yang diharapkan adalah terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Rencana Tata Ruang Wilayah ini

diharapkan menjadi pedoman bagi

semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sector / bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten / kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi Rencana Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 75

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat salah satunya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan

dan

pengawasan.

penganggaran,

RTRW harus dijadikan acuan utama dalam

menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Jika

ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Tanah

Bumbu memiliki maupun

potensi

berbagai

yang tidak terbarukan.

jenis

sumber daya

alam

yang terbarukan

Namun pemanfaatan sumber energi alternatif

yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah - daerah pertambangan. Kondisi ini dapat

meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat

mengurangi kualitas kesehatan masyarakat. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan

tidak

sesuai

terjadinya degradasi lahan. Hal

dengan peruntukannya ini

dapat

mengakibatkan

dapat mengakibatkan peningkatan potensi

bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif

terhadap

kualitas

lingkungan.

Peningkatan pembangunan aksesibilitas

jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappeda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi

yang lengkap dan

sehingga kedepan

perancangan

akurat

tentang

sistem

data

kondisi degradasi

dan

lingkungan,

informasi lingkungan hidup

semakin penting.


Page 76

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain : 1. Jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa. 2. Kondisi

alam

wilayah

Kabupaten

sebagian pesisir,sungai,gunung,

Tanah Bumbu

dengan

topografi

yang

sehingga memperlambat target pencapaian

program dan kegiatan.

Sebagai faktor pendorong dalam mendukung kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di

Kabupaten

Tanah Bumbu yang difasilitasi oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu,yakni : 1. Budaya gotong royong masyarakat yang cukup

besar

terutama dalam

pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga memudahkan program - program pemerintah khususnya dalam pengembangan desa. 2. Antusiasme

masyarakat

yang

cukup

tinggi

untuk

menjadikan

diri

dan

lingkungannya lebih berkualitas, sehingga program - program yang diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.

Potensi pengembangan wilayah dititik beratkan kepada analisa geografis yang mencakup kesesuaian lokasi dan aksesibilitas, keterkaitannya dengan prasarana pendukung yaitu infrastruktur transportasi, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi dan potensi pasar, serta tingkat kemajuan sector - sektor ekonomi dan potensi unggulan. Selaras

dengan

kebijakan

perwilayah

Propinsi

Kalimantan

Selatan,

Kabupaten Tanah Bumbu masuk kedalam satuan wilayah pembangunan II, bersama dengan Kabupaten Kotabaru. Pusat pengembangan dari wilayah ini adalah Batulicin, dan sektor unggulan adalah perikanan laut, perikanan darat, budidaya rumput laut, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan pertambangan. Pusat Kegiatan Lokal di lingkup Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan fungsinya sebagai pusat jasa, industri dan perdagangan regional dan nasional, pemerintahan lokal dan pelayanan wilayah. Hal tersebut seiring dengan yang juga termaktub dalam RTRW Nasional bahwa Batulicin termasuk kedalam Kawasan Strategis Nasional dengan arahan pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk pertanian. Dalam konteks kebijakan nasional, Kabupaten Tanah Bumbu termasuk kedalam kawasan yang direkomendasikan sebagai sub-koridor unggulan di Pantai Timur Kalimantan oleh kajian Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Sub-koridor ini Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 77

mencakup Balikpapan-Penajam-Tanah Grogot-Batulicin, dan memiliki potensi untuk disambungkan lebih lanjut dari Batulicin-Pelaihari-Banjarmasin. Sub-koridor Pantimkal Selatan 1 ini menjadi bagian dari rencana utama nasional, yaitu pengembangan Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (Indonesia Economic Development Corridor – IEDC) yang sedang dikaji rencana pengembangannya dengan dukungan dari Jepang. Koridorkoridor yang telah diidentifikasi adalah Koridor Timur Sumatra-Barat Laut Jawa, Koridor Utara Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Barat Sulawesi, Koridor Timur Jawa-Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Papua. Lokasi Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di titik paling tenggara Pulau Kalimantan, membuatnya menjadi titik yang berpotensi strategis. Kombinasi Koridor Kalimantan dan sub-koridor Pantimkal Selatan 1 menunjukkan adanya prioritas nasional terhadap pengembangan Tanah Bumbu sebagai titik ekonomi utama nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan prasarana dalam membuat Tanah Bumbu berfungsi sebagai sentra ekonomi nasional, terutama dalam menghubungkan simpul-simpul ekonomi di sub-koridor Pantimkal Selatan 1 untuk dilayani oleh pelabuhan Batulicin sejalan dengan pengembangan KAPET Batulicin. Pengembangan sistem transportasi utama yang berdampak pada pengembangan kawasan Kabupaten Tanah Bumbu adalah adanya pengembangan pelabuhan Batulicin serta pengembangan jaringan kereta api jaringan jalur kereta api lintas selatan pulau Kalimantan bagian timur yang melalui Batulicin–Pelaihari–Banjarmasin–Kuala Kapuas– Pulang Pisau–Palangkaraya. Dengan melihat kondisi eksisting aktivitas interaksi yang menghubungkan Kabupaten

Tanah

Bumbu

dengan

Kabupaten

lainnya

menunjukkan

mampu

mengakomodir aktivitas sosial ekonomi penduduk bagi daerah hinterlandnya.

1.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu - isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan

pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi, maka isu

- isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan

kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan ( 2016 – 2020 )

untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program / kegiatan dalam periode Renstra Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada table 3.1. yakni sebagai berikut :


Page 78

Tabel.3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

1

1

2

2 (2).Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

(4). Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal

2. Pelatihan, pembinaan, dan pengembangan UKM dan Koperasi

2. Bantuan 1 Millyard/desa/tahun


Faktor

Permasalahann Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

3

4

5

(1) Masih adanya lembaga ekonomi di desa yang belum terbentuk

(1) monitoring dan evaluasi 1m/1d blm optimal (2) perubahan regulasi sehingga penyesuaiaanya lambat (3) komposisi 1m/1d belum proporsional (4) pelaksana teknis (kaur) di desa belum siap karena yang dilatih hanya bpd, kepala desa, sekdes dan bendahara (fokus pd pengelolaan keuangan) (5) kinerja pendamping desa blm optimal (6) aparatur kecamatan blm optimal melakukan pembinaan

Page 79

(1) Masih ada sebagian desa yang belum berminat dalam pembentukan lembaga ekonomi pedesaan dan belum bersenerginya program pemerintah

(1) Adanya komitmen untuk melakukan pembinaan / sosialisasi / pelatihan bagi desa yang belum melakukan pembentukan lembaga ekonomi pedesaan

(1) blm ada anggaran spesifik (2) SDM aparatur desa masih kurang (3) sistem perekrutan pendampingan desa yg blm baik

(1) Revisi perda no 4/2014 ttg dana pembangunan 1m/1d (2) keputusan bupati tentang komposisi 1m/1d (3) peningkatan kapasitas aparatur dr kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa 1m/1d (4) menambah operasional utk monev 1m/1d (5) akan memohon usulan untuk perekrutan tenaga pendamping sebanyak 144 desa

3

5. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

(1) belum ada bimtek teknis bagi perangkat desa lainnya (Kaur, Kasi) (2)sosialisasi dan bimtek yg dilaksanakan hanya dalam hal pengelolaan keuangan desa, administrasi desa, profil desa (3) faktor akses sebagian kecil desa yg sulit terjangkau (4) aparatur di BPMPD blm seluruhnya di bimtek, secara tdk lgsg menghambat pembinaan ke aparatur desa

(1) tingkat pendidikan yg rendah, faktor usia, dan faktor sdm lainya (2) mutasi atau pergantian aparatur desa

(1) adanya komitmen untuk melakukan pembinaan / sosialisasi / pelatihan dalam meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. (2) adanya komitmen untuk melakukan pembinaan / sosialisasi / pelatihan tentang administrasi desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (3) Melakukan Evaluasi setiap triwulan

6. pengembangan pemberdayaan masyarakat

(1) komite standar pelatihan (ksp) blm terbentuk, shg jenis2 pelatihan blm ada juklak juknisnya dan pelatihan yang telah dilakukan belum terukur keberhasilannya (2) belum terbinanya lembaga-lembaga desa terutama tentang desa adat dan lembaga adat (3) belum ada balai pelatihan masyarakat

(1) kurangnya dana untuk mencapai target kegiatan (2) belum terinventarisir lembagalembaga desa terutama tentang lembaga adat

(1) adanya komitmen untuk melakukan pembinaan / sosialisasi / pelatihan dalam pembentukan / peningkatan lembaga adat

(5). Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektrif, dan Bersih


Page 80

Sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Strategi S-O 1) Mengoptimalkan kewenangan untuk

mendorong masyarakat dalam bergotong

royong dan berswadaya. 2) Mengoptimalkan

SDM

aparatur,

kelembagaan masyarakat yang di dukung

dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan yang

baik

pemerintahan

dan pembangunan yang partisipatif.

3) Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen Pemerintahan desa yang sudah baku. 4) Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program - program bantuan dari pusat dan propinsi.

Strategi W-O 1) Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan provinsi. 2) Menambah

sarana

dan

prasarana

menyelenggarakan pemerintahan

desa

serta

tenaga

yang baik dan

pendamping

untuk

pembangunan yang

partisipatif. 3) Optimalisasi pemakaian royong

masyarakat desa,

anggaran

dengan menggali potensi swadaya gotong

partisipasi

aparatur pemerintahan desa dan lembaga

kemasyarakatan.

Strategi S-T 1) SDM aparat yang berkomitment tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur

perdesaan serta

mengurangi jumlah keluarga miskin. 2) Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T 1) Optimalisasi pemakaian anggaran

dengan membangun sistem informasi data

yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 2) Menambah tenaga pendamping untuk

meningkatkan

kualitas

SDM aparat

pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 81

Selain hal tersebut diatas Isu - isu strategis lain yang mempengaruhi dapat dihimpun sesuai dengan bidang - bidang yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa a. Masih adanya pemahaman yang salah tentang kedudukan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( terutama dalam pengelolaan ADD,DAD dan LPPD); b. Perlunya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. c. Perlunya Peningkatan pemahaman tentang undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa d. Masih adanya membuat Peraturan Daerah tentang urusan / kewenangan desa sehingga menghambat peningkatan kapasitas dan kemandirian desa. e. Data profil dan monografi desa belum tercatat dan teradministrasi dengan baik; f. Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan wawasan, sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Bidang KPPM a. Masih

kurang

dilibatkannya

lembaga

kemasyarakatan

dalam

proses

pembangunan; b. Sebagian lembaga kemasyarakatan ada yang belum terbentuk c. Legalitas lembaga adat belum ada d. Pemahaman pengurus kelembagaan terhadap tugas dan fungsinya masih rendah. e. Terbentuknya kelompok – kelompok SPP yang baru terbentuk perlu pembinaan. f. Sebagian besar kader posyandu belum dilatih. g. Belum terbentuknya paralegal di desa h. Sebagian besar Pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang ada di desa SDM nya masih lemah.

3. Bidang UE,SDA dan TTG a. Adanya beberapa desa yang belum membentuk Bumdes b. Kurangnya pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga; c. Belum terinventarisirnya pengusaha mikro di pedesaan;


Page 82

d. Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan; e. Belum terdatanya masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; f. Kurangnya pembinaan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berbasis masyarakat; g. Pengembangan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.


Page 83

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI BPMPD

4. 1.1. Pernyataan Visi

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan- masukan dari stakeholders, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Yang Maju,Mandiri,Sejahtera Melalui Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa Yang Profesional ”

Makna pernyataan

“Visi”


Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

-

Terwujudnya Masyarakat artinya sekumpulan orang banyak yang memiliki angan / keinginan untuk bisa tercipta.

-

Maju artinya menuju masyarakat yang memiliki pondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat dalam membawa suatu perkembangan keadaan yang lebih baik

-

Mandiri artinya persfektif orientasi stabilitasi system social ekonomi, budaya, dan lingkungan secara terintegrasi

-

Sejahtera artinya Terpenuhinya kemampuan Primer,Sekunder,Tersier

-

Kelembagaan artinya suatu tempat yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

-

Pemerintahan

Desa

artinya

penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan

dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. -

Profesional

artinya

kemampuan,

keterampilan,

keahlian

aparatur

dalam

memberikan pelayanan publik

Visi ini dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik atau berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi dengan kehidupan dan penghidupan


Page 84

yang lebih baik serta di dukung oleh pemerintahan desa yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

4.1.2. Pernyataan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 dan

Visi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta masukan - masukan dari

pihak

yang berkepentingan ( stakeholders ). Maka ditetapkan Misi Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu 5 ( lima ) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa 2. Meningkatkan peran Lembaga dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 3. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Misi ke satu

: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi muara guna perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh. UU. No. 06 tahun 2014 Tentang Desa membawa angin segar untuk pemerintah desa saat ini. salah satu hal dalam undang-undang desa tersebut memuat beberapa isu strategi yang diangkat yaitu : Pembangunan desa, keuangan, aset dan BUM Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kerjasama antar desa, dan Lembaga kemasyarakatan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu pendekatan yang harus dilakukan, yaitu “Desa membangun‟ dan “membangun Desa‟ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Misi “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan” ini mengandung makna bagaimana menciptakan kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah : pertama ; peningkatan kualitas Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 85

tenaga kerja di pedesaan, kedua ; peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa, ketiga ; penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa, keempat ; pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa, kelima ; pengembangan sarana

dan

prasarana

pedesaan,

dan keenam

;

pemantapan

keterpaduan

pembangunan desa berwawasan lingkungan. Desa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tertuang pada BAB I pasal (1) menyebutkan : Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya “kesejahteraan Masyarakat Desa” kemudian dalam pasal 28 ayat (1) : “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteran masyarakat Desa” dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan

dasar, pembangunan

sarana dan

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar aturan ini dapat berjalan secara optimal maka dituntut untuk menggerakkan percepatan kemajuan ekonomi pedesaan, percepatan pembangunan pedesaan melalui permberdayaan masyarakat diberbagai bidang. Untuk meningkatkan dan mendorong kemampuan fungsi ekonomi pedesaan yaitu dengan memanfaatkan, mengelola serta mengoptimalkan potensi ekonomi local desa secara berkelanjutan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk

itu

Pemerintah

Kabupaten

Tanah

Bumbu

melalui

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu pada Bidang UE,SDA dan TTG berupaya untuk mendukung Pemerintahan Desa dalam mensukseskan amanat Undang-Undang tersebut dengan membuat dan melaksanakan Program dan Kegiatan. Dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, pemerintah desa dapat mendirikan atau membentuk BUM Desa berdasarkan keinginan Pemerintah Desa bersama masyarakat

Desa melalui musyawarah desa yang membahas mengenai

Pembentukan BUM Desa, potensi serta usaha apa yang akan dikembangkan dalam BUM Desa tersebut. BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada sejak lahirnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam undang-undang ini memperkenalkan suatu lembaga desa untuk mendukung perekonomian masyarakat desa yang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan peran desa untuk dapat ikut serta dalam Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 86

peningkatan perekonomian daerah pada umumnya serta peningkatan pendapatan desa pada khususnya.Telah diamanatkan dalam pasal Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 sampai dengan 81,Dalam pasal 81 ayat (1) disebutukan Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat bentuk badan hukum, kepengurusan, Hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha atau keuntungan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Terkait hal tersebut penjelasan lebih mendalam diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membahas Pembentukan, Syarat Pendirian, Kepengurusan, pengelolaan, Permodalan,Tahun buku dan anggaran, kerjasama dengan pihak ketiga, azas, mekanisme dan pertanggungjawaban. Sampai dengan tahun 2014 Pengaturan lebih lanjut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah pergantian kabinet baru yaitu kabinet kerja yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo melahirkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal terdapat dalam bab x Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 samapai dengan 90 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) terdapat pada Bab I ketentuan umum, Bab VIII Badan usaha milik desa Pasal 132 sampai dengan pasal 142. Perjalanan BUM Desa masih berlanjut hingga perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 digantikan menjadi Undang-Undang Nomor tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

23 Tahun 2014

Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kabinet Kerja memiliki kementerian baru yaitu kementerian desa, pengembangan Daerah tertinggal dan transmigrasi sehingga terbitlah peraturan baru yaitu peraturan desa, PDT dan Transmigrasi

Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri desa. Dalam Nawa Kerja Kementerian bahwa Sembilan (9) prioritas Kementerian salah satunya yaitu Pembentukan dan Pengembangan 5000 BUM Desa. Peran Pemerintah Daerah untuk mendukung amanat Pemerintah Pusat ini selain ditunjukan dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2009 Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 87

Tentang Pembentukan/Pendirian BUMDes yang mana Peraturan tersebut harus direvisi kembali untuk menyesuaikan dengan Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga mendukung BUM Desa dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 2 tahun

2015 Tentang Pedoman

Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah disediakan anggaran didalam program tersebut untuk ikut serta mendukung BUM Desa, dalam Bab IV Penggunaan Dana Alokasi Desa pasal 13 angka (3) Biaya Pemberdayaan usaha/ekonomi penggunaannya meliputi huruf (a) Penggunaan modal usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa seperti (1) Untuk Kegiatan Simpan Pinjam diberikan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (2) Penguatan Modal Usaha Lainnya yang pada Tahun 2016 Perbup tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk mendukung kegiatan usaha BUMDes kembali dituangkan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas salah satunya pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

yaitu untuk

pembentukan BUMDes diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk penguatan dan permodalan BUMDes yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa. Pemerintah

Daerah

Mengharapkan

dengan

berdirinya

BUMDes

di

Kabupaten Tanah Bumbu maka sumber daya desa terutama potensi desa berupa kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh BUM Des sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan desa. Pengembangan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUM Desa guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui program / proyek pemerintah dan pemerintah daerah, oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam hal ini instansi yang menjadi leading sector yaitu Badan Pemberdaaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tanah Bumbu pada Bidang UE, SDA dan TTG harus optimal melakukan pembinaan

berupa Pelatihan dan monitoring guna optimalisai

pengembangan BUMDes di Kabupaten Tanah Bumbu. Perlunya Pemantapan bagi pengelola BUM Desa yang dinilai sudah baik mengelola unit usahanya agar

lebih

mengembangkan BUM Desa dan unit-unit usahanya maka dengan adanya kegiatan pengembangan BUM Desa, pengelola yang berkompeten akan dilatih kembali di Balai Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 88

PMD yogjakarta untuk lebih memantapkan dan mendalami ilmu usaha dan belajar dari BUM Desa yang sudah berhasil bagaimana kiat- kiat dan tukar informasi pengalaman sehingga pengelola BUM Desa dapat lebih mengembangkan BUM Desanya. Bidang Usaha Ekonomi, SDA dan TTG

khususnya pada Sub Bidang

PUEMP akan melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang UE, SDA dan TTG . Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati / mengetahui

perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta

antisipasinya / upaya pemecahannya, sedangkan Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang subyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Hal

-

hal

yang

harus

dievaluasi

yaitu

proyek,

program,

kebijakan,organisasi,sector,tematik,dan bantuan Negara. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai.

Kegunaan Evaluasi, adalah untuk: 

Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai



Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target



Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien



Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek



Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik


Page 89



Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek



Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi



Negosiasi antara evaluator and pengguna utama yang dituju oleh evaluasi

Bidang UE, SDA dan TTG juga akan mengadakan kegiatan pelatihan pengelolaan pasar desa kepada Desa - desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa dan Perpres No 112 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka tugas Kabupaten yaitu : Permendagri 42/ 2007 Pasal (17) Bupati melakukan pembinaan berupa: 1. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa; 2. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa; 3. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan 4. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Adapun kegiatan baru juga yang akan dilaksanakan oleh Bidang UE, SDA dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yakni perlunya sosialisasi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan usaha namun terbatas pengetahuan, informasi dan jaringan maupun bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Skala Kecil (Rumah Tangga) agar lebih memaksimalkan olahan, standart kemasan dan system pemasaran yang baik maka perlu melalui pelatihan, sosialisasi. Untuk pengembangan TTG yang mana kegiatan ini gunanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bentuk, desain, fungsi dan manfaat dari suatu tehnologi melalui proses penelitian, pengkajian, uji coba dan fasilitasi. Selain itu Bidang UE, SDA dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten

Tanah

Bumbu

juga

masih

menangani

keberlanjutan kegiatan Posyantek. Dimana Posyantek adalah sebuah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Tujuan

pembentukan posyantek adalah untuk

menjembatani masyarakat pengguna TTG dengan sumber TTG untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG. Serta orientasi TTG dan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG. Dengan visi pendukung ini diharapkan kedepannya Desa mampu menuju desa yang mandiri dengan meningkatnya PADes dan kesejahteraan masyarakat Desa. Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 90

Walaupun yang utama harus dari Pemerintahan Desa itu sendiri yang harus memaksimalkan tugas, pokok dan fungsinya agar mampu membawa dan mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Desa.

Misi ke dua :

Meningkatkan Peran Lembaga dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Misi ini mengandung makna bahwa

dengan perubahan paradigma

pembangunan telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat turut berpartisipasi dalam mengelola pembangunan desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,secara teknis juga telah terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa, dan terbitnya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pemangunan Desa. Semua aturan ini menuntut lembaga - lembaga yang ada dan berkembang di masyarakat desa dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi. Keterliatan masyarakat dalam proses pemangunan dengan menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki akan memuahkan hasil keerdayaan masyarakat yang semakin memaik. Namun

kenyataan

menunjukan

bahwa

tingkat partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kelembagaan dan fartisifasi terhadap pembangunan desa masih rendah. Selain rendahnya kualitas SDM, sebagian besar kepengurusan masih kurang memahami mengenai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu pemerintah akan berusaha mendorong dan memperkuat kelembagaan dan fartisifasi masyarakat desa setempat dengan melalui

peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan dan

kader-kader

pemberdayaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertangung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan di desa. Kemudian menindak lanjuti adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, maka pada awal Tahun 2016 sudah ada sebanyak 144 tenaga pendamping yang dalam pembangunan di desa khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes).


Page 91

Misi ke tiga :

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Misi ini mengandung makna bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat. Peningkatan Kapasitas aparatur desa dan unsure – unsure masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan undang – undang Desa dapat berjalan secara optimal. Untuk melengkapi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, diterbitkan beberapa peraturan berupa Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa,permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa,Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa,Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Permendes,PDT, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa, Permendes,PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015. Mengacu pada banyaknya peraturan baru tersebut yang semestinya mutlak dipahami dan dipedomani oleh aparatur pemerintahan desa se- Kabupaten Tanah Bumbu ( 144 Desa ), namun pada kenyataannya aparatur pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ditingkat desa belum sepenuhnya memahami substansi, apalagi disebut siap dengan system dan ketentuan yang berlaku dalam regulasi tersebut. Untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan prioritas pada Misi ke 5 (lima) RPJM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 akan

melakukan pemantapan

penyelenggaraan

salah

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

satunya

melalui

pelatihan, sosialisasi, dan melakukan pembinaan, agar pemerintahan desa mampu memiliki kualitas SDM

yang lebih baik

sesuai

dengan

tugas

dan fungsinya

untuk menuju desa yang berkembang dan mandiri.


Page 92

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

di dasarkan pada isu - isu

dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka

dan Visi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu akan dapat mengetahui hal - hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan

yang

dimiliki, serta faktor

lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan,

yaitu sesuatu

yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar di

dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan

alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran

jangka

menengah


Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas

kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, Peningkatan kualitas dan

profesionalisme pemerintahan

desa.

Perumusan tujuan dan sasaran dan Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan tahun 2016 - 2020

selanjutnya

dijabarkan

sesuai dengan Visi dan Misi

yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut: :

Misi ke satu

:

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

Tujuan : 1.Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sasaran : 1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pedesaan

Misi ke dua

:

Meningkatkan Peran Lembaga dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Tujuan : 1. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya dan Kemandirian Masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan


Page 93

Misi ke tiga

:

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tujuan : 1. Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sasaran : 1. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa

Berikut rumusan rangkaian tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu dan lebih lengkapnya sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.1. dibawah ini :


Page 94

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU Tahun 2016 s/d Tahun 2020 TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO

(1)

TUJUAN

SASARAN

(2)

INDIKATOR KINERJA

(3)

(3)

2016

2017

2018

2019

2020

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa

1

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan

Persentase BUM Des yang akan terbentuk

48,61%

62%

83%

97%

100%

2

Meningkatkan kehidupan sosial budaya dan kemandirian masyarakat

2

Meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan

Jumlah lembaga adat Desa yang terbentuk

25,69 %

29,17%

32,64%

36,11%

39,58%

3

Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3

Meningkatknya kinerja pemerintahan desa

Jumlah Desa dengan pelaporan keuangan yang baik

72,92%

76,86%

83,33%

90,27%

100%

IKU (indikator Kinerja Utama ) Data diolah kedalam angka TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(3)

2016

2017

2018

2019

2020

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa

1

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan


70

90

120

140

144

2


2

Meningkatnya peran lembaga Kemasyarakatan


37

42

47

52

57

3

Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3

Meningkatknya kinerja pemerintahan desa


110

115

120

130

144


Page 95

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan kebijakan, yaitu :

Mewujudkan misi kesatu

: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

Strategi

: 1. Meningkatkan Kelembagaan Ekonomi pedesaan

Kebijakan

: 1. Melakukan Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Mewujudkan misi kedua

:

Meningkatkan

Peran

Lembaga

dan

Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Strategi

: 1. Pengembangan Kelembagaan dan fungsi lembaga 2. Meningkatnya partisifasi dan swadaya masyarakat

Kebijakan

: 1. Melakukan Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melakukan pembinaan dalam pembentukan lembaga adat desa 2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berfartisifasi dalam membangun desa.

Mewujudkan misi ketiga

: Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Strategi

: 1.

Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan desa.

Kebijakan

: 1.

Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa melalui pembinaan bagi aparatur desa.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 ( lima ) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dan disajikan dalam

table 4.2

sebagai berikut :


Page 96

Tabel.4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi

: " Terwujudnya Masyarakat Yang Maju, Mandiri,Sejahtera Melalui Kelembagaan dan Pemerintahan Desa Yang Profesional "

Penanggung jawab

Misi 1 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

BIDANG PE & PD

Misi 2 : Meningkatkan peran Lembaga dan Pengembangan Partisifasi Masyarakat

BIDANG PEMMAS & LK

Misi 3 : Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BIDANG PPD

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Tujuan 1 Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa

1

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan ekonomi pedesaan

Meningkatkan 1 kelembagaan ekonomi pedesaan

1

Melakukan Pembinaan Lembaga ekonomi pedesaan

Tujuan 2


1 Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan

Meningkatkan 2 partisifasi dan swadaya masyarakat

Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melakukan 1 pembinaan dalam pembentukan lembaga adat desa Melakukan Pembinaan kepada 2 masyarakat yang berfartisifasi dalam membangun desa

Meningkatkan 1 Kapasitas Pemerintahan Desa

Meningkatkan Kinerja 1 Pemerintahan Desa melalui Pembinaan Bagi Aparatur Desa

Pengembangan 1 Kelembagaan dan fungsi lembaga

Tujuan 3 Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa


Page 97

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang

dilaksanakan oleh

kebijakan yang berisi satu

instansi

atau

lebih

pemerintah/lembaga untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 - 2020,

program dan

kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/Kegiatan Lintas SKPD

dan Program/Kegiatan Kewilayahan.

Berikut

disajikan

Program

dan

Kegiatan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2016-2020.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah

sekumpulan

rencana

kerja beberapa

SKPD. Program

Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Program pembangunan pada urusan

pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa dirinci berdasarkan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebagai berikut :

Misi 1 :

Program

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

:

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Misi 2 : Meningkatkan Keberdayaan Lembaga dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Program

:

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program

:

Peningkatan Partisifasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program

: Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Misi 3 : Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Page 98

Program

: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur yang sifatnya rutin pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka terdapat program :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program : Peningkatan disiplin aparatur 4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Selain Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu

juga

mengusulkan

Rencana Program dan Kegiatan

dengan sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN.

Adapun Sasaran, dan

rencana

Pendanaan

Pemerintahan Desa

Program,

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok

Indikatif pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kabupaten Tanah Bumbu dengan sumber

dana

dari APBD

Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

.


Page 99

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020

Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator sasaran

(2)

(4) 1

Peman tapan Kinerja Aparat ur PMPD

Meningk atnya Pelayan an administ rasi perkanto ran

Program dan Kegiatan

Kode

Adminis trasi Perkant oran

Rekening Telpn, Surat Kabar/ majalah, Internet, TV,listrik alat dan bahan pembersi h

kendaraa n Roda 2 Dinas dan roda 4

1

1

1

1

22

22

22

22

22

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

(5) 01

01

01

01

01

00

00

Indikator Kinerja Program (outcom e) dan Kegiatan (output)

Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

12 bulan

2,629,825,000

12 bulan

3,313,625,762

12 bulan

12 bulan

3,313,625,762

12 bulan

3,313,625,762

BELANJA TIDAK LANGSUNG

48 bln

2016

01

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersed iaan layanan an Adminis trasi Perkant oran

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayar nya rekening kantor

48 rek/bln

12 bln

23

Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor

Tersedia nya alat dan bahan kebersih an kantor

48 /bln

12 bln

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional

jumlah kendaraa n dinas / operasio nal terpelihar a

56 bln

14 unit

01

01


Lok asi

Rp

Unit Kerja SKPD Pena nggu ng jawab

(18)

(19)

(20)

(21)

60 bulan

15,884,328,048

BPM PD

BPM PD

28,649,349,100

BPM PD

BPM PD

293,595,000

BPM PD

BPM PD

82,654,100

BPM PD

BPM PD

484,875,000

BPM PD

BPM PD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

100%

2017

2,510,325,000

37,800,000

3,500,000

88,625,000

Page 100

100%

12 bln

12 bln

14 unit

2018

6,456,674,100

60,795,000

19,154,100

96,250,000

100%

12 bln

12 bln

14 unit

2019

3,313,625,76 2

6,577,450,00 0

65,000,000

20,000,000

100,000,000

100%

12 bln

12 bln

14 unit

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2020

6,552,450,000

65,000,000

20,000,000

100,000,000

100%

12 bln

12 bln

14 unit

6,552,450,000

65,000,000

20,000,000

100,000,000

100%

60 bln

60 bln

14 unit

bendahar a,pemba ntu bendahar a,pengur us dan pemegan g barang,P A,PPK

1

22

1

22

01

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedia nya jasa administr asi keuanga n

Jumlah peralatan kerja yg diperbaik i

48 /bln

12 bln

AC,Lapto p,deksto p,mesin ketik

1

22

1

22

01

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

ATK

1

22

1

22

01

01

10

Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedia nya alat tulis kantor

48 /bln

12 bln

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedia nya barang cetakdan penggan daan

48 /bln

12 bln

36 unit

7 bh

0 keg

0

48 bln

122 ok

52 bln

56 orang/b ln

fhotocop y,cetak map,kwit ansi

1

22

1

22

01

01

Pengada an Barang /peralata n kantor

1

22

1

22

01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

makan minum

1

22

1

22

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

SPPD Luar Daerah (luar kab.,luar prov)

1

22

1

22

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Gaji Tenaga Non PNS,Ten aga Kontrak

1

22

1

22

01

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


Jumlah peralatan dan perlengk apan kantor yang tersedia Tersedia nya makanan dan minuman Jumlah Rapat rapat koordina si dan konsultas i ke luar daerah Tersedia nya Jasa Tenaga Non PNS

25 Unit

189,500,000

12,000,000

40,000,000

55,500,000

135,000,000

-

650,000,000

998,400,000

Page 101

12 bln

25 Unit

12 bln

12 bln

20 unit

550 ok

44 ok

56 orang/b ln

221,385,000

10,800,000

60,000,000

56,000,000

50,000,000

37,000,000

650,000,000

5,026,450,000

12 bln

25 Unit

12 bln

12 bln

20 unit

550 ok

44 ok

56 orang/b ln

225,000,000

11,000,000

70,000,000

60,000,000

100,000,000

50,000,000

650,000,000

5,026,450,00 0

12 bln

25 Unit

12 bln

12 bln

15 unit

550 ok

44 ok

56 orang/b ln

225,000,000

11,000,000

70,000,000

60,000,000

75,000,000

50,000,000

650,000,000

5,026,450,000

12 bln

25 Unit

12 bln

12 bln

15unit

550 ok

44 ok

56 orang/ bln

225,000,000

11,000,000

70,000,000

60,000,000

75,000,000

50,000,000

650,000,000

5,026,450,000

60 bln

25 Unit

60 bln

60 bln

77 unit

550 ok

298 ok

280 orang/b ln

1,085,885,000

BPM PD

BPM PD

55,800,000

BPM PD

BPM PD

310,000,000

BPM PD

BPM PD

291,500,000

BPM PD

BPM PD

435,000,000

BPM PD

BPM PD

187,000,000

BPM PD

BPM PD

3,250,000,000

BPM PD

BPM PD

21,104,200,000

BPM PD

BPM PD

SPPD dalam Daerah ( kec,desa ) Peman tapan Kinerja Aparat ur PMPD



Meningk atnya Pelayan an administ rasi perkanto ran

Meningk atnya Kinerja dan SDM Aparatur

Meningk atnya Kinerja dan SDM Aparatur

1

22

1

22

01

01

22

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat Rapat Koordina si dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengk apan sarana & prasaran a aparatur

Sarana dan prasaran a

1

22

1

22

01

02

kendaraa n dinas roda 2

1

22

1

22

01

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Meja Kantor

1

22

1

22

01

02

10

Pengadaan Meubeuler

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Gedung Kantor

1

22

1

22

01

02

Pakaian aparatur

1

22

1

22

01

03

baju Batik,ten un,olahra ga,korpri

1

22

1

22

01

03

SDM aparatur BPMPD

1

22

1

22

01

05

Aparatur BPMPD

1

22

1

22

01

05

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

05

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal


tersedian ya kendaraa n dinas Jumlah meubelai r yang tersedia Jumlah perlengk apan kantor yg terpelihar a Tingkat kedisipli nan aparatur dalam kehadira n dan penggun aan atribut pegawai Jumlah pakaian hari tertentu Persenta se aparatur yang memenu hi kompete nsi Jumlah SDM Aparatur terlatih

48 bln

1072 ok

100%

17 bh

0

12 set

73 set/bh

7 paket

1 unit

70,000,000

-

20,000,000

50,000,000

100%

245 set

30,000,000

90 set/org

100%

0 org

Rp

300,000,000

30,000,000

-

-

-

Page 102

234 ok

100%

235,000,000

0

-

70 set/bh

35,000,000

2 unit

200,000,000

100%

73,800,000

378 set/org

100%

Rp

168,840,000

73,800,000

-

-

-

234 ok

100%

2 unit

1 set/bh

1 unit

100%

378 set/org

100%

10 orang

200,000,000

150,000,000

35,000,000

15,000,000

100,000,000

73,800,000

73,800,000

40,000,000

40,000,000

234 ok

100%

2 unit

1 set/bh

1 unit

100%

378 set/org

100%

10 orang

200,000,000

150,000,000

35,000,000

15,000,000

100,000,000

73,800,000

73,800,000

40,000,000

40,000,000

234 ok

100%

2 unit

1 set/bh

1 unit

100%

378 set/org

100%

10 orang

200,000,000

150,000,000

35,000,000

15,000,000

100,000,000

73,800,000

73,800,000

40,000,000

40,000,000

2008 ok

100%

6 unit

146 set/bh

6 unit

100%

1602 set/org

100%

30 orang

1,068,840,000

BPM PD

BPM PD

755,000,000

BPM PD

BPM PD

105,000,000

BPM PD

BPM PD

100,000,000

BPM PD

BPM PD

550,000,000

BPM PD

BPM PD

325,200,000

BPM PD

BPM PD

325,200,000

BPM PD

BPM PD

120,000,000

BPM PD

BPM PD

120,000,000

BPM PD

BPM PD


Meningk atnya sistem pelapora n dan capaian kinerja keuanga n

Dokume n Pelapora n

Laporan Kegiatan

Mening katkan kehidu pan sosial budaya dan keman dirian masy.

Meningk atnya peran lembaga kemasya rakatan

Masyara kat Desa

Lembaga dan organisa si masyara kat

Tenaga teknis/pe ndampin g desa

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

01

01

01

01

0 1

06

5. Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persenta se laporan capaian kinerja dan keuanga n

06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusun nya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja

15

6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Persenta se Meningk atnya keberda yaan masy. perdesa an

15

01

Pemberdayaa n lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Meningk atnya kuwalitas lembaga dan organisa si masy. di desa

10 lembag a (2876 org)

144 org

02

Penyelenggar aan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Teknis dan masy.

0 keg

100 org

Meningk atnya fartisifasi masyara kat desa dalam mandiri energy

0 keg

144 org

Terpilihn ya LPM berpresta si

33 lpm

10 LPM

15

01

Masyara kat pemanfa at mandiri energi

1

22

1

22

0 1

15

08

Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi

LPM Desa

1

22

1

22

0 1

15

09

Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten


100%

0 keg

0

7,40%

-

-

896,970,000

196,565,000

150,000,000

350,405,000

150,000,000

Page 103

100%

Rp

-

-

26,79%

100 org

144 org

0

10 LPM

-

465,000,000

85,000,000

50,000,000

-

50,000,000

100%

46 Lap keg

46,18%

100 org

144 org

0

10 LPM

35,000,000

35,000,000

465,000,000

85,000,000

50,000,000

-

50,000,000

100%

46 Lap keg

65,58%

100 org

144 org

0

10 LPM

35,000,000

35,000,000

100%

46 Lap keg

35,000,000

35,000,000

465,000,000

84,97 %

465,000,000

85,000,000

100 org

85,000,000

50,000,000

144 org

50,000,000

-

50,000,000

0

10 LPM

-

50,000,000

100%

184 Lap keg

84,97%

100 orang

720 org

0

50 LPM (*11 org)

105,000,000

BPM PD

BPM PD

105,000,000

BPM PD

BPM PD

2,756,970,000

BPM PD

BPM PD

536,565,000

BPM PD

BPM PD

350,000,000

BPM PD

BPM PD

350,405,000

BPM PD

BPM PD

350,000,000

BPM PD

BPM PD

Kader Posyand u

Kelompo k TTG

Mening katkan keseja hteraa n masyar akat desa

meningk atnya kapasita s kelemba gaan ekonomi pedesaa n

1

1

22

22

1

1

22

0 1

22

0 1

15

15

10

Pelatihan Kader Posyandu

Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posyand u

13

Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG

Terpilihn ya pemenan g lomba

SPP,Kad er posyand u,LPM

1

22

1

22

0 1

15

14

Monitoring,Ev aluasi dan Pelaporan

Penguru s SPP

1

22

1

22

0 1

15

15

Pelatihan Pengurus SPP

Lembag a Ekonomi Pedesaa n

Penguru s BUMDes

BUMDE S, Posyante k, pasar desa,ger bangmas taskin,sti mulan,w artek,PU ERT

1

1

1

22

22

22

1

1

1

22

22

22

01

01

01

7. Program Pengemban gan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

16

16

16

02

07

Dokume n laporan monitorin g dan evaluasi Peningka tan keberday aan masy. Perdesa an Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP Persenta se Lembag a Ekonomi Pedesaa n yang dikemba ngkan

200 org

90 org

0

0 keg

0

o keg

0

0%

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

70 Desa

0

Monotoring, evaluasi dan pelaporan

Dokume n Monitorin g Pengem bangan Lembaga Ekonomi Pedesaa n

7 dok

4 Dokum en

50 org

10 Kelomp ok

-

3 Dokum en

-

108 orang

-

4,72%

Jumlah desa peserta pelatihan manajem en badan usaha milik desa


50,000,000

355,000,000

-

55,000,000

Page 104

9,43%

210 org(70d esa)

1 Dok

50,000,000

150,000,000

30,000,000

50,000,000

280,000,000

100,000,000

35,000,000

50 org

10 Kelomp ok

1 Dok

108 orang

14,15%

210 org(70d esa)

1 Dok

50,000,000

150,000,000

30,000,000

50,000,000

280,000,000

100,000,000

35,000,000

50 org

10 Kelomp ok

1 Dok

108 orang

18,87%

210 org(70d esa)

1 Dok

50,000,000

150,000,000

30,000,000

50,000,000

250,000,000

100,000,000

35,000,000

50 org

10 Kelom pok

1 Dok

108 orang

23,58 %

210 org(70 desa)

1 Dok

50,000,000

150,000,000

30,000,000

50,000,000

200,000,000

100,000,000

35,000,000

290 org

40 Kelomp ok (*3 org)

6 Dok

432 org

23,58%

280 desa

8 Dok

250,000,000

BPM PD

BPM PD

600,000,000

BPM PD

BPM PD

120,000,000

BPM PD

BPM PD

200,000,000

BPM PD

BPM PD

BPM PD

BPM PD

400,000,000

BPM PD

BPM PD

195,000,000

BPM PD

BPM PD

1,365,000,000

Kelompo k TTG

Posyante k dan wartek

PUERT



1

1

1

22

22

22

1

1

1

22

22

22

01

01

01

16

16

16

08

Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG

10

Pelatihan Pengembang an dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek

11

Sosialisasi Pemberdayaa n Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)

Manajem en BUMDes

1

22

1

22

01

16

12

Pengelolaan Manajemen Pasar Desa

Kelompo k BUMDes

1

22

1

22

01

16

13

Pelatihan Pengembang an BUMDES

Masyara kat yang berfartis ifasi

Masyara kat Desa

1

1

22

22

1

1

22

22

01

01

Jumlah Peserta Lomba TTG Jumlah peserta Pengem bangan dan Penguat an Kelemba gaan Posyante k dan wartek Jumlah Peserta Sosialisa si (PUERT) Jumlah peserta pelatihan manajem en Pasar Desa Jumlah Peserta bumdes yang dikemba ng

17

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Persenta se Partisipa si masy. dalam memban gun desa

17

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembanguna n Desa

Terbinan ya Kelompo k Masy. Memban gun Desa

01


0 keg

3 Kelomp ok

6 lembag a

0

0 keg

0

0 Keg

0

2 Bumde s

0

2,87%

33 LPM

0

300,000,000

-

-

-

-

1,269,920,000

-

Page 105

0

1 lembag a

10 PUERT

10 Pasar Desa

3 BUMD ES

3,74%

10 Kelomp ok (LPM)

-

30,000,000

35,000,000

50,000,000

30,000,000

850,000,000

100,000,000

0

1 lembag a

10 PUERT

10 Pasar Desa

3 BUMD ES

4,61%

10 Kelomp ok (LPM)

-

30,000,000

35,000,000

50,000,000

30,000,000

850,000,000

100,000,000

0

0

10 PUERT

10 Pasar Desa

3 BUMD ES

5,48%

10 Kelomp ok (LPM)

-

-

35,000,000

50,000,000

30,000,000

850,000,000

100,000,000

0

0

10 PUER T

0

3 BUMD ES

6,35%

10 Kelom pok (LPM)

-

-

35,000,000

-

30,000,000

850,000,000

100,000,000

3 kelomp ok

2 Lemba ga/wart ek

40 PUERT

30 Pasar Desa

12 BUMD ES

6,35%

40 Kelomp ok (LPM) * 11 org

300,000,000

BPM PD

BPM PD

60,000,000

BPM PD

BPM PD

140,000,000

BPM PD

BPM PD

150,000,000

BPM PD

BPM PD

120,000,000

BPM PD

BPM PD

4,669,920,000

BPM PD

BPM PD

400,000,000

BPM PD

BPM PD

Meman tapkan Kemaj uan Penyel enggar aan Pemeri ntahan Desa

Meningk atnya Kinerja Pemerin tahan Desa

Dokume n Monitorin g Peningka tan Partisipa si Masy. Dalam Memban gun Desa. Terfasilit asi Penyelen ggaraan Lomba Desa Terbinan ya Pemberd ayaan kesejaht eraan keluarga

PKK aktif,Pos yandu,D asa wisma,K elompok masyara kat

1

22

1

22

01

17

04

Monitoring,Ev aluasi dan Pelaporan

Desa di 10 Kec

1

22

1

22

01

17

05

Fasilitasi Penyelenggar aan Lomba Desa

PKK dan binaan PKK

1

22

1

22

01

17

06

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraa n Keluarga

10 Desa di 10 Kec

1

22

1

22

01

Partisipasi Masy. Dalam Membangun Desa

Jumlah lomba desa

01

9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintaha n Desa.

Persenta se Peningk atan Kapasita s Aparatur Pemdes

Aparatur Pemerin tahan desa

Kades,S ekdes,Be ndahara

Kades,B PD

1

1

1

22

22

22

1

1

1

22

22

22

01

01

18

18

18

03

05

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Penyelenggar aan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.


4 Dokum en

2400 org

10 Desa

16 lembag a

325

50

0

21,18%

Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerint ah desa

406 org

576 org

Jumlah pemiliha n kepala desa dan pelantika n BPD

31 Desa

71 org

69,920,000

1,000,000,000

200,000,000

-

3,175,723,000

225,000,000

2,677,085,000

Page 106

4 Dokum en

0

325

10 Desa

28,24%

864 org

80 org

100,000,000

-

650,000,000

150,000,000

3,883,000,000

250,000,000

3,120,000,000

4 Dokum en

0

325

10 Desa

35,29%

864 org

8 org

100,000,000

-

650,000,000

150,000,000

863,000,000

250,000,000

100,000,000

4 Dokum en

0

325

10 Desa

42,35%

864 org

57 orang

100,000,000

-

650,000,000

4 Doku men

0

325

100,000,000

-

BPM PD

BPM PD

1,000,000,000

BPM PD

BPM PD

1625 Org

2,800,000,000

BPM PD

BPM PD

40 Desa

600,000,000

BPM PD

BPM PD

12,624,808,000

BPM PD

BPM PD

1,225,000,000

BPM PD

BPM PD

9,074,170,000

BPM PD

BPM PD

10 Desa

150,000,000

3,440,085,000

56,47 %

1,263,000,000

2,677,085,000

10 Desa (*1000 org)

469,920,000

650,000,000

150,000,000

250,000,000

20 Dokum en

864 org

250,000,000

47 orang

500,000,000

56,47%

4032 org

263 org

Aparatur Desa

1

22

1

22

1

18

08

Kades

1

22

1

22

01

18

07

Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa

Aparatur Desa

1

22

1

22

01

18

09

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa

10

Bimtek Pengisian Buku Administrasi Desa

Jumlah Perserta Bimtek

Pembinaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa

Jumlah desa yg mempero leh pembina an dan fasilitasi pengelol aan keuanga n

110 Desa

0

Persenta se Meningk atnya lembaga adat

7 Lemba ga adat desa

0

Jumlah Lembaga Adat yg dibentuk

7 Lemba ga adat desa

0

Aparatur Desa

144 Desa



Jumlah Peserta Pelatihan pendaya gunaan data profil desa Meningk atnya Kapasita s Aparatur pemdes Jumlah Desa peserta pembina an pengelol aan administr asi desa

Pembinaan, Penyusunan dan pendayaguna an data profil desa

1

1

22

20

1

1

22

20

1

18

01

Lembag a Adat Desa

1

22

1

22

01

19

Lembaga Adat Desa

1

22

1

22

01

19

11. Program Pelestarian dan pengembang an lembaga adat istiadat,dan nilai sosial budaya masy. pembentukan lembaga adat istiadat di desa

Jumlah


0

1058 org

144 orang

-

144 org

273,638,000

0

0

0

-

-

-

-

10,937,763,00 0

Page 107

0

144org

144 Org

308 org

25%

10 Lemba ga adat

288,000,000

-

100,000,000

125,000,000

800,000,000

25,000,000

25,000,000

15,582,099,86 2

144 orang

0

144org

144 Org

308 org

50%

10 Lemba ga adat

288,000,000

-

100,000,000

125,000,000

800,000,000

25,000,000

25,000,000

12,672,875,7 62

144 orang

0

144org

144 Org

308 org

75%

10 Lemba ga adat

288,000,000

-

144 orang

0

288,000,000

-

100,000,000

144or g

100,000,000

125,000,000

144 Org

125,000,000

800,000,000

308 org

800,000,000

25,000,000

25,000,000

15,194,960,76 2

100%

10 Lemba ga adat

25,000,000

25,000,000

12,967,875,76 2

576 orang

144 org

144org

576 org

1232 org

100% (40 lembag a adat)

10 Lemba ga adat

1,152,000,000

BPM PD

BPM PD

273,638,000

BPM PD

BPM PD

400,000,000

BPM PD

BPM PD

500,000,000

BPM PD

BPM PD

3,200,000,000

BPM PD

BPM PD

100,000,000

BPM PD

BPM PD

100,000,000

BPM PD

BPM PD

67,355,575,148

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan serta mengevaluasi keadaan suatu pelaksanaan program / kegiatan yang

target kinerjanya telah ditetapkan dan kebijakan

pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan Program kegiatan dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemudian

untuk

menilai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan penghasilan dan kegagalan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan setiap Program, Kegiatan dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang urusan wajib dengan segala skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan.

6.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKJ). System Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dengan LAKIP dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas

: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran

kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indicator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.


Page 108

Pengukuran Kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik dipusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi klarifikasi indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu melalui pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja program, kegiatan dan kebijakan. Indikator ini perlu disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, karena indikator kinerja akan digunakan oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menilai kenerja tahunan dan akhir masa jabatan Bupati Tanah Bumbu. Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) tolak ukur yaitu :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indicator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya. 2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. 3. Hasil ( outcome) adalah indicator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. 4. Manfaat (Benefites) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. 5. Dampak (impacts) adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang memperoleh dari hasil kegiatan, seperti halnya indicator manfaat. Dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indicator ini menunjukkan dasar demikian dilaksanakan kegaiatan yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

6.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam penyusunan laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan indicator kinerja. Perkembangan indicator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 109

Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya peraturan

Pemerintah

Nomo

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi indicator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah, secara umum ada 2 (dua) kelompok indicator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat banyak definisi mengenai indicator kinerja. Indicator Kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai karateristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indicator Kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang dugunakan untuk derajat keberhasilan organinasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indicator kinerja adalah suatu informasi atau operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indicator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannnya dengan menggunakan indicator kinerja. Indicator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nillai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan indicator Kinerja Utama (IKU). Indicator Kinerja Utama (IKU) sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama setiap unit kerja mandiri wajib manyusun indicator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerinathan Desa Kab. Tanah Bumbu. IKU digunakan dasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilat kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) serta melaukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan. Pemilihan indicator kinerja pemerintah kabupaten menggunakan indicator kinerja pada Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

Page 110

tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pemerintah merupakan keberhasilan bersama dengan kata lain pemilihan indicator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indicator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Pada bagian ini akan dikemukakan indicator kinerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerinathan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen yang disertakan dengan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan juga RPJMD, hal ini dapat ditampilkan dalam table 6.1 sebagai berikut :


Page 111

Tabel 6.1 Indikator DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020

NO

1

Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Indikator Kinerja Kunci ( IKK )

2

3

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

1


%

48,61%

62%

83%

97%

100%

100%

2


%

25,69 %

29,17%

32,64%

36,11%

39,58%

39,58%

3


%

72,92%

76,86%

83,33%

90,27%

100%

100%

%

96,51

97,10

97,69

98,90

100

100

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Adm.Keu.daerah,Perangkat Daerah,kepegawaian,dan Persandian

1

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik


Page 112

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2

Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rasio

1,34

1,68

2,01

2,35

2,68

2,68

3

Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK

%

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

4

Jumlah LSM

0

0

0

0

0

0

0

5

LPM berprestasi

%

20,13

26,85

33,56

40,27

46,98

46,98

6

PKK Aktif

%

100

100

100

100

100

100

7

Posyandu Aktif

%

100

100

100

100

100

100

8

Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

%

82

82

82

82

82

82

9

Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat

%

100

100

100

100

100

100


Page 113

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016– 2020 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan yakni (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : ……Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 dimana berisikan penjabaran visi dan misi

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mewujudkan

pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 ini sangat memerlukan partisifasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, namun secara subtansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang disampaikan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan


Page 114

sebagai bahan dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tanah Bumbu ( LKPJ ).

Gunung Tinggi, ....... Juli 2016


Page 115

Renstra BPMPD Kab. Tanah Bumbu Tahun Page 1

Recommend Documents