HALAMAN DEPAN. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang ( )

HALAMAN DEPAN

Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

i

KATA PENGANTAR Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya,

sehingga

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan setiap SKPD menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Jombang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja BPMPD Kabupaten Jombang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan “Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Mandiri dan Berdaya Saing”. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.

Jombang, 4 Juli 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

DARMADJI, SH.M.Si Pembina Tingkat I Nip. 19590402198603 1 014


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang................................................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................................................................... 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA..... 1 2.1. Tugas, Fungsi, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ............................. 1 2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ................................... 10 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ............................ 13 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang .............................................................................................. 21 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG .................................................................................. 1 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .................................... 1 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Bupati dan Wakil Bupati .................................................. 2 3.3. Telaah Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................................................... 6 3.4. Telaahan Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur.............................................................................. 6 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................. 7 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................................................................. 9 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.................................................................................................. 1 4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ...................................... 1 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ................................................................................................................................................................. 3 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ...................... 5 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................................................... 1 BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG .......................................................................................................... 1 BAB VII PENUTUP ......................................................................................................................................... 1 Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan pergantian kepala daerah di Kabupaten Jombang yang telah dilaksanakan pada bulan juni 2013, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang harus disusun kembali agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jombang periode 2014-2018 dalam membawa Kabupaten Jombang lima tahun mendatang memiliki Visi : “Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 55 ayat (6), bahwa Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi dokumen resmi daerah. Sehingga Visi tersebut resmi menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Jombang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (7) nenetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode

5 (lima)

tahun. Di

samping itu dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 yang telah diubah menjadi Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

Tentang

Pemerintahan

Daerah,

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh dan tangggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi


BAB I - 1

antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan guna tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD termasuk BPMPD diwajibkan untuk menetapkan Rencana Strategis yang memiliki fungsi sebagai arahan atau pedoman kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui berbagai upaya, strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan, serta pagu anggarannya. Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Jombang 2014 - 2018 adalah bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang (RPJMD) tahun 2014-2018. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang

Tugas

Pokok

Dan

Fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang. Berdasarkan Peraturan bupati tersebut BPMPD memiliki tugas pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. BPMPD Kabupaten Jombang dalam memproses penyusunan Renstra menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan


BAB I - 2

prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Melakukan kajian dan analisis terhadap situasi internal maupun eksternal untuk menyusun visi dan misi. 2. Melakukan pendekatan melalui literatur dan bahan-bahan dasar penyusunan renstra, antara lain : a. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Jombang sebagai landasan penyusunan Visi dan Misi BPMPD; b. RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dijabarkan dalam Renstra; c. Renstra Bapemas Provinsi Jawa timur sebagai acuan, serta d. Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Jombang untuk mengetahui kewenangan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang. 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Renstra lima tahun kedepan (20142018).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut ; a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,


BAB I - 3

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, f.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014,

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah lagi menjadi Peraturan

Menteri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, i.

Peraturan

Daerah

Nomor 7 Tahun

2009

tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, j.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang,

k. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, l.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Jombang, n. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang


BAB I - 4

o. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2014 – 2018 dimaksudkan sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk memberikan pelayanan pada

masyarakat

Jombang

,

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

kelanjutan

pembangunan jangka panjang.

2. Tujuan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 – 2018 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Jombang

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan : 1.1 Latar belakang. 1.2

Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB I - 5

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang menguraikan : 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2.2 Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2.3 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan : 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4.3 Strategi

dan

kebijakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa dalam 5 tahun mendatang. Bab V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


BAB I - 6

Bab VI : Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


BAB I - 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pada

Peraturan

Bupati

Jombang

5

Tahun

2009

tentang

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang menetapkan Tugas pokok dan fungsi BPMPD Kabupaten Jombang. Adapun Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaiberikut :

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi BPMPD Kabupaten Jombang

1. Tugas Pokok: Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.


BAB II - 1

2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasikan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat; pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; b. Perencanaan program dan kegiatan dengan menyiapkan pengolahan dan penelaahan bahan dan data sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan pemberian pertimbangan pelaksanan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. Pelaksanaan

fasilitasi

penyelenggaraan

bantuan

di

bidang

penguatan

kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan aparatur pemerintahan Desa dan ekonomi masyarakat; d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian bahan dan data untuk penyusunan pedoman, program pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; e. Pelaksana program gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; f. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

3. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan

administrasi

Kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB II - 2

d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan; g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan; i.

Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas.

j.

Membantu

sekretaris

dalam

melaksanakan

koordinasi

terkait

dengan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Badan; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

5. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB II - 3

e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan; i.

Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tugas pokok Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, di bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi: a. Penyusunan program, penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku; b. Pelaksanaan dan fasilitasi pengolahan data profil Desa, Kelurahan, pelatihan masyarakat

pengembangan

manajamen

pembangunan

partisipatif

masyarakat dan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta maupun masyarakat dan lembaga adat budaya untuk menggali potensi sumber daya yang ada dalam upaya pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;


BAB II - 4

d. Pelaksanaan pemantauan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program pelaksanaan penguatan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat, lembaga adat dan sosial budaya masyarakat.

1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas: a. Menetapkan pedoman, norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang penguatan lembaga kemasyarakatan; b. Melaksanakan pengolahan data profil Desa dan Kelurahan; c. Melaksanakan

fasilitasi

dan

menyelenggarakan

penguatan

lembaga

kemasyarakatan; d. Melaksanakan fasilitasi pelatihan pemberdayaan masyarakat; e. Menyusun juknis dan sosialisasi pelatihan pemberdayaan masyarakat; f. Melaksanakan supervisi pemberdayaan lembaga; g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil Desa dan Kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan dan pelatihan masyarakat; i.

Melaksanakan supervisi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan gerakan PKK.

2) Sub Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas: a. Menetapkan

pedoman,

norma,

standart,

penyelenggaraan

partisipasi

pemberdayaan

partisipatif

masyarakat ; b. Melaksanakan

pengembangan

manajemen

masyarakat; c. Melaksanakan program bantuan dana pemerintahan Desa; d. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; e. Melaksanakan

evaluasi,

monitoring

dan

pelaporan

hasil

pembinaan

partisipasi masyarakat, Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB II - 5

f. Mengembangkan peran masyarakat dalam kerja sama antar Desa dan kemitraan dengan pihak ketiga.

7. Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa adalah menyelenggarakan

sebagian

urusan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa di bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Aparatur

Pemerintahan Desa

mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan

pembuatan

database,

pembinaan,

penyelenggaraan

pemantauan administrasi Desa dan Kelurahan; b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Desa dan Kelurahan; c. Penyelenggaraan

bimbingan,

konsultasi,

palatihan

bagi

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan Desa dan Kelurahan; d. Pemantapan pedoman peran BPD, pengelolaan keuangan dan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan Desa dan Kelurahan; e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan penyelenggaraan administrasi pendataan Desa

dan

Kelurahan,

peran

BPD,

pengelolaan

keuangan

dan

pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan Kelurahan; f. Pembinaan dan evaluasi sumber daya manusia (SDM) Desa dan Kelurahan.

1) Sub Bidang Pembinaan Lembaga Pemerintahan Desa, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan pembuatan data base dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Mengadakan pembinaan, pengawasan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. Melaksanakan supervisi dan pembuatan pedoman pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan.


BAB II - 6

2) Sub Bidang Pengembangan Peran Aparatur Pemerintahan Desa, mempunyai tugas: a. Membuat

pedoman

peran

BPD,

Kelurahan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan Desa; b. Melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pedidikan bagi anggota BPD; c. Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan fasilitasi BPD; d. Monitoring dan evaluasi serta laporan peran BPD; e. Membuat pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan Desa dan Kelurahan; f. Melaksanakan bimbingan, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah Desa dan Kelurahan; g. Melaksanakan pembinaan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan Kelurahan; h. Monitoring, evaluasi, pelaporan bidang pengembangan peran aparatur Desa.

8. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tugas

pokok

Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

adalah

melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi: a. Penyusunan

program

dan

kebijakan

usaha

ekonomi

masyarakat,

pemberdayaan penduduk miskin dan pengembangan usaha ekonomi keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perUndangUndangan yang berlaku; b. Pelaksana program bantuan dan peningkatan usaha ekonomi mikro perdesaan, sektor informal sesuai pedoman, prosedur, yang telah ditetapkan pemerintah;


BAB II - 7

c. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat untuk menggali pengelolaan SDA, teknologi tepat guna, konservasi, rehabilitasi lingkungan; d. Pelaksanaan

pemberdayaan

prasarana

dan

sarana

perdesaan

dan

kebutuhan teknologi tepat guna; e. Pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian,

monitoring

dan

pelaporan

penyelenggaraan lembaga keuangan mikro perdesaan; f. Pelaksanaan

pembinaan

dan

sosialisasi

teknologi

tepat

guna

dan

pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; g. Peningkatan ketahan ekonomi masyarakat.

1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk menunjang program pengentasan kemiskinan; b. Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; c. Melaksanakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan (Badan Kredit Desa); d. Melaksanakan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; e. Membuat petunjuk teknis dan sosialisasi program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin; f. Meningkatkan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan perlombaan Desa dan Kelurahan; g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi masyarakat; h. Memfasilitasi pengembangan pasar Desa;


BAB II - 8

i.

Menyelenggarakan pemberdayaan kelompok masyarakat (POKMAS) rumah tangga miskin;

j.

Memfasilitasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas: a. Melaksanakan identifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk penyusunan data pengelolaan sumberdaya alam dan pelaksanaan konservasi, rehabilitasi lingkungan melalui Teknologi Tepat Guna; b. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, kerjasama dalam rangka perencanaan program pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah non departemen dan dinas/instansi teknis terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya yang bergerak

dibidang

Teknologi

Tepat

Guna

(TTG)

untuk

membantu

meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa; c. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam upaya pemanfaatan lahan dan perdesaan dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa; d. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis dan spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibutuhkan masyarakat untuk menyusun data Teknologi Tepat Guna (TTG); e. Melaksakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan bagi generasi muda untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG); f. Melaksanakan fungsi Posyantekdes sebagai pusat pelayanan teknis pemberian informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG yang dibutuhkan masyarakat; g.

Memfasilitasi pemberian bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Desa yang telah dilatih;


BAB II - 9

h. Melaksanakan pemantauan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG); i.

Mengembangkan dan penerapan teknologi Tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi rumah tangga miskin.

2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa a. Sumber Daya Manusia Tabel 2.1 : Pegawai BPMPD menurut Golongan/Ruang No

GOL.RUANG

Jumlah

1

IV/a

3

2

III/d

8

3

III/c

2

4

III/b

8

5

III/a

5

6

II/c

1

Jumlah

27

Ditinjau dari segi Golongan kepangkatan, terdapat 3 orang bergolongan IV/a, 8 orang III/d, 2 orang III/c, 8 orang IIIb, 5 orang III/a, dan 1 orang II/c.

Tabel 2.2 : Pegawai BPMPD menurut Golongan/Ruang

1

Tingkat Pendidikan SMA

7

2

DIII

3

3

S1

11

4

S2

6

No

Jumlah

Jumlah

27

Ditinjau dari segi pendidikan, terdapat 7 orang lulusan SMA, 3 orang pegawai lulusan Diploma III, 11 orang lulusan S1, dan 6 orang lulusan S2.


BAB II - 10

b. Sumberdaya Sara Prasarana BPMPD Kabupaten Jombang Tabel 2.3 : Sumberdaya Sara Prasarana BPMPD Kabupaten Jombang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Nama Barang Gedung kantor permanen Inst.Grd.Distr.Kap.Sedang Buku umum lainnya Peraturan perundang-undangan Angsana Tanaha bangunan kantor pemerintah Transportable water pump Station wagon Sepeda motor Mesin tikman Mesin cetak stereo pioner mesin hitung manual mesin hitung elektronik almari besi/metal rak besi/metal filling besi/metal lemari kayu meja rapat meja tulis kursi rapat kursi putar kursi lipat Sofa Gorden Karpet rak TV mesin penghisap debu lemari es AC unit AC split kipas angin rice cooker TV Amplifier Wireless Tustel Dispenser Handycam alat dapur lampu hias alat pemadam portable


Jumlah/ Satuan 6864 M2 1 1 1 1 8730 1 4 11 3 1 1 1 11 1 11 3 2 8 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 paket 1 1 BAB II - 11

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

P.C Unit Note Book Printer Keyboard personal komponen lainnya kursi kerja pejabat camera+attachment Proyektor+attachment Compact disk player telepon hybrid microfon floor stand Loudspeaker Soundsystem Facsimile alat komunikasi radio UHF


5 8 9 2 11 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1

BAB II - 12

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Untuk menentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, hingga program kegiatan dalam lima tahun ke depan, perlu dilakukan evaluasi kinerja pelayanan pada periode lima tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.4 : Kinerja Pelayanan BPMPD Kabupaten Jombang

NO -1 IKK 1 2 Lakip

3

4

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD -2

Target Target SPM IKK

Meningkatnya kinerja Pengelola Usaha Ekonomi Masyarakat

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

-4

1 -6

2 -7

3 -8

4 -9

5 -10

1 -11

2 -12

3 -13

4 -14

5 -15

100% 100%

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

-

-

90% 100%

100% 100%

100% 100%

-

-

-

-

80%

80%

80%

60%

60%

-

-

-

80%

80%

85%

60%

60%

-3

PKK Aktif Posyandu meningkatnya kualitas hidup masyarakat pada kantong - kantong kemiskinan dengan rumah tangga miskin cukup banyak

Target Renstra SKPD Tahun ke-


BAB II - 13

1 -16

2 -17

3 -18

4 -19

90% 100%

100% 100%

100% 100%

60%

75%

75%

75%

70%

75%

75%

82%

Keterangan 5 -20

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD



-3

-4

1 -6

2 -7

3 -8

4 -9

-

-

-

80%

80%

-

-

-

80%

-

-

-

8

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

-

-

9

Meningkatnya kemampuan kewirausahaan yang dilakukan keluarga

-

-

-1 5

6

7

-2 meningkatnya permodalan bagi usaha sektor informal pedesaan Meningkatnya sarana prasarana Pasar Desa Meningkatnya modal akses kepada Lembaga Keuangan serta jaringan pasar

2 -12

3 -13

4 -14

80%

70%

70%

80%

80%

70%

80%

80%

80%

-

80%

80%

-

80%

80%


5 -10

Realisasi Capaian Tahun ke1 -11

Rasio Capaian pada Tahun ke2 -17

3 -18

4 -19

70%

88%

88%

88%

70%

70%

88%

88%

88%

60%

60%

60%

75%

75%

75%

80%

60%

60%

60%

75%

75%

75%

80%

60%

60%

60%

75%

75%

75%

BAB II - 14

5 -15

1 -16

Keterangan 5 -20

NO -1

10

11

12

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD -2 Meningkatnya kualitas pendampingan dan layanan masyarakat yang dilakukan oleh pelaku PNPM mandiri Meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi beban hidup keluarga melalui pembangunan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat di desa Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pelestarian hasil - 2 kegiatan PNPM, Lab Site di Kecamatan dan desa



-3

-4

1 -6

2 -7

3 -8

4 -9

-

-

-

60%

60%

-

-

-

85%

-

-

-

85%


5 -10


2 -12

3 -13

4 -14

60%

50%

50%

85%

85%

60%

85%

85%

60%


3 -18

4 -19

50%

83%

83%

83%

60%

60%

71%

71%

71%

60%

60%

71%

71%

71%

BAB II - 15

5 -15

1 -16

Keterangan 5 -20

NO -1

13

14

15

16

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD -2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dan berkembangnya pengelolaan dana bergulir di UPK Meningkatnya kebudayaan Pokmas untuk ikut serta melestarikan tanggul sungai brantas yang bertanggung jawab Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan Masyarakat di Pedesaan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di Tingkat desa



-3

-4

1 -6

2 -7

3 -8

4 -9

-

-

-

70%

70%

-

-

-

85%

-

-

-

-

-

-


5 -10


2 -12

3 -13

4 -14

70%

60%

60%

85%

85%

60%

80%

80%

80%

70%

70%

70%


3 -18

4 -19

60%

86%

86%

86%

60%

60%

71%

71%

71%

60%

60%

60%

75%

75%

75%

55%

55%

60%

79%

79%

86%

BAB II - 16

5 -15

1 -16

Keterangan 5 -20

NO -1

17

18

19

20

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD


-2 Meningkatnya kesejahteraan aparat pemdes melalui pemenuhan pendapatan mininal sesuai dengan UMK meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan terisinya jabatan Kades yang kosong dan tersedianya data base desa Meningkatnya kesejahteraan Sekdes yang purna tugas dengan pemberian kompensasi Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa

-


-3

-4

1 -6

2 -7

3 -8

4 -9

-

-

-

80

80

-

-

-

80%

-

-

-

-

5 -10


2 -12

3 -13

4 -14

80

60

60

80%

80%

60%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

2 -17

3 -18

4 -19

60

75%

75%

75%

60%

60%

75%

75%

75%

70%

70%

70%

88%

88%

88%

60%

60%

70%

-



1 -16

75%

BAB II - 17

75%

88%

Keterangan 5 -20

NO -1 21

22

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD -2 Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pendamping ADD Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota BPD

Target Target SPM IKK -3 -

-4 -

Target Renstra SKPD Tahun ke1 -6

2 -7 65%

-

4 -9 65%

5 -10

1 -11

2 -12 55%

3 -13 55%

4 -14 55%

80%

-

3 -8 65%

Realisasi Capaian Tahun ke-

80%

80%

60%

60%

-


BAB II - 18


1 -16

2 -17

3 -18

4 -19

85%

85%

85%

75%

75%

81%

65%

Keterangan 5 -20

Dari analisa terhadap pencapaian kinerja layanan BPMPD, beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah hal-hal berikut : 1. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

sebagai

kader

posyandu,

kualitas

kemampuan dan ketrampilan kader posyandu belum Optimal 2. Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum tertib sehingga ada sasaran yang belum terpantau 3. Kegiatan yang dikelola posyandu bersifat monoton, menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk datang ke posyandu 4. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kel terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif 5. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Jombang 6. Rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7. Kurangnya peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan 8. Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), Badan Kredit Desa (BKD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 9. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian tanggul sungai Brantas 10. Lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa 11. Rendahnya kapasitas kelembagaan Masyarakat di Pedesaan 12. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan Desa 13. Belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan Desa/Kelurahan 14. Belum optimalnya promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG).


BAB II - 19

Tabel 2.5 : Realisasi Anggaran BPMPD Kabupaten Jombang Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

No 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

244.103.900

280.378.700

280.027.120

382.675.000

352.414.000

238.555.000

274.024.350

276.674.850

358.320.880

98%

98%

99%

94%

11%

15%

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

107.165.000

55.240.000

52.127.700

137.070.000

98.250.000

105.187.050

55.171.400

51.972.500

134.718.550

98%

100%

100%

98%

20%

35%

2

Program peningkatan disiplin aparatur

4.500.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.473.500

4.999.900

4.886.800

4.875.000

99%

100%

98%

98%

3%

3%

3

18.898.400

8.787.500

2.950.000

14.280.000

15.300.000

18.815.900

8.787.500

2.845.000

14.253.500

100%

100%

96%

100%

68%

93%

729.345.000

1.319.482.069

874.569.800

1.421.673.588

1.818.637.000

692.660.000

1.253.162.150

791.558.200

1.185.332.350

95%

95%

91%

83%

12%

15%

200.500.000

68.850.000

44.130.600

76.500.000

85.000.000

170.834.000

58.105.300

42.820.600

70.317.100

85%

84%

97%

92%

-4%

-9%

1.386.632.800

1.179.571.500

567.604.600

717.470.000

635.000.000

1.340.475.650

1.014.017.600

564.126.700

700.041.700

97%

86%

99%

98%

-13%

-15%

947.121.500

283.037.000

295.132.141

482.699.300

746.315.000

890.804.500

262.733.100

293.479.780

478.648.400

94%

93%

99%

99%

13%

1%

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

6

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

7

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

8

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4


BAB II - 20

Secara umum ketersarapan anggaran BPMPD sudah baik dimana, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terserap 94%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terserap 98%, Program peningkatan disiplin aparatur terserap 98%, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terserap 100%, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan terserap 83%, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan terserap 92%, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa terserap 98% dan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebanyak 99%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang 1. Sarana prasarana yang kurang memadai untuk menunjang tupoksi; 2. Pelaksanaan manajemen pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa yang belum optimal; 3. Rendahnya kualitas dan peran aktif dari masyarakat dalam upaya pembangunan; 4. Belum berkembangnya usaha ekonomi serta penguatan lembaga keuangan mikro formal yang belum optimal; 5. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang masih rendah; 6. Partisipasi kelembagaan masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan 7. Penanganan program kemiskinan dan pengangguran secara umum yang belum menyeluruh; 8. Belum siapnya penyelenggara pemerintahan desa dalam menjalankan amanat UU Desa; 9. Belum optimalnya program strategis dalam percepatan pembangunan desa. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB II - 21

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang 1. Tingginya

tuntutan

masyarakat

desa

terhdap

layanan

publik

dan

pembangunan; 2. Dinamika pembangunan yang pesat dan kompleks; 3. Masyarakat pedesaan yang semakin cerdas dan kritis; 4. Banyak potensi pedesaan yang dapat dikembangkan; 5. Kecukupan sumberdaya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.


BAB II - 22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

3.1.

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Berikut disampaikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPMPD : 1. Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai kader posyandu, kualitas kemampuan dan ketrampilan kader posyandu belum Optimal 2. Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum tertib sehingga ada sasaran yang belum terpantau 3. Kegiatan yang dikelola posyandu bersifat monoton, menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk datang ke posyandu 4. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kel terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif 5. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Jombang 6. Rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7. Kurangnya peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan 8. Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), Badan Kredit Desa (BKD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 9. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian tanggul sungai Brantas 10. Lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa 11. Rendahnya kapasitas kelembagaan Masyarakat di Pedesaan 12. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan Desa


BAB III - 1

13. Belum

optimalnya

pengelolaan

data

potensi dan

perkembangan

Desa/Kelurahan 14. Belum optimalnya promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG). 15. Pelaksanaan manajemen pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa yang belum optimal; 16. Belum optimalnya penguatan lembaga keuangan mikro formal; 17. Belum siapnya penyelenggara pemerintahan desa dalam menjalankan Amanat UU Desa; 18. Belum Optimalnya program Strategis dalam percepatan pembangunan Desa.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Bupati dan Wakil Bupati Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” dan beberapa Misi, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih


BAB III - 2

Mengacu pada poin-poin visi misi di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi ke 3 dan Misi ke 5 sebagaimana matriks berikut :


BAB III - 3

MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA Tujuan 5 Penguatan kelembagaan ekonoi masyarakat desa

Sasaran 1 Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa

Indikator Sasaran 1 Persentase desa memiliki BUMDes

Strategi 1

Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

1 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa


BAB III - 4

Program

Indikator Kinerja Program

Pembentukan/ pengembangan BUMdes

1 Prosentase Desa yang memiliki BUMDes

Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat Desa

1 Meningkatnya prosentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang mendapatkan pemberdayaan

Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Meningkatnya prosentase swadaya masyarakat,

Pengurus LPMD yang terlatih, Jumlah posyandu aktif

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Program

Indikator Kinerja Program Meningkatnya prosentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa

1 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

1 Peningkatan 1 Meningkatkan Indeks Kepuasan kapasitas aparatur Masyarakat Desa pemerintahan terhadap desa Pelayanan Pemdes 2 Fasilitasi Penyerahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten kepada Desa


BAB III - 5

12218 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Program Penyerahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa.

1 prosentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih 1 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa

3.3. Telaah Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berikut adalah poin-poin sasaran strategis yang diangkat dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; 3. Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa; 4. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); 5. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan 6. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

3.4. Telaahan Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur Berikut adalah poin poin sasaran strategis yang diangkat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, yang secara keseluruhan relevan dengan keadaan serta isu strategis yang ada di Kabupaten Jombang. Sasaran pembangunan yang dilaksanakan Bapemas Provinsi Jawa Timur adalah : 1. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan melalui penguatan masyarakat

peran dalam

kelembagaan

masyarakat

pembangunan

;

forum

sebagai

wadah

musyawarah

partisipasi

perencanaan

pembangunan di setiap level pemerintahan secara berjenjang ; pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. 2. Pemantapan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, dilaksanakan melalui pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat ; peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB III - 6

3. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan melalui peningkatan keberdayaan keluarga miskin, peningkatan kemandirian masyarakat dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. 4. Peningkatan

pemasyarakatan

Teknologi

Tepat

Guna

dan

Peningkatan

pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dilaksanakan melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat. 5. Peningkatan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat (community capacity building); pemantapan sistem pendataan profil desa/kelurahan; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pengembangan KPM sebagai fasilitator pembangunan, kader wirausahawan dan kader mandiri di desa; pemberdayaan masyarakat di desa terpencil dan kepulauan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang menetapkan desa-desa tertinggal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Kawasan tertinggal di Kabupaten Jombang terdapat desa-desa yang merupakan kawasan tertinggal terdapat di Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Bareng, Sumobito, Megaluh, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan. Belum Optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dapat dilihat masih banyaknya masyarakat desa yang tingkat kesejahteraannya rendah, hal ini perlu terus dioptimalkan dalam pengembangan usaha perekonomian masyarakat desa. dan penerapan teknologi tepat guna, mengakibatkan belum meratanya percepatan pembangunan dipedesaan. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB III - 7

Tabel 3.1 : Desa-Desa Tertinggal yang Perlu Diprioritaskan Pengembangannya DESA Sugihwaras Penggaron Pulosari Karangan Nglebak Bakalan Megaluh Made Ngampel Mojodanu Cupak Kromong Asemgede Sumbernongko Kebonagung Marmoyo Mangunan Banjardowo Jipuhrapah Jatimlerek Klitih

KECAMATAN Ngoro Mojowarno Bareng Bareng Bareng Sumobito Megaluh Kudu Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ngusikan Ploso Kabuh Kabuh Kabuh Plandaan Plandaan Plandaan

JUMLAH RUMAH RUMAH TANGGA PROSENTASE TANGGA MISKIN (%) 1.018 494 48,53 938 530 56,50 935 481 51,44 986 417 42,29 434 180 41,47 712 293 41,15 747 323 43,24 543 223 41,07 331 200 60,42 452 238 52,65 270 141 52,22 242 125 51,65 215 111 51,63 806 377 46,77 531 225 42,37 278 173 62,23 841 369 43,88 751 307 40,88 562 336 59,79 514 280 54,47 1.120 517 46,16

Sumber : RTRW Kabupaten Jombang Ketertinggalan Tertinggal yang dimaksud adalah wilayah yang menunjukkan kondisi relatif wilayah/kawasan bersangkutan tertinggal dari wilayah lainnya di Kabupaten Jombang. Kondisi eksisting tingkat kemiskinan/ketertinggalan di wilayah Kabupaten Jombang adalah: 1. 78.055 KK (25,8%) tergolong ke dalam Rumah Tangga Miskin (RTM). 2. Rumah tangga miskin yang terdapat di perdesaan adalah 54.989 KK atau 70,45% dari seluruh total rumah tangga miskin di Jombang. 3. 88 Desa memiliki jumlah RT miskin > 30% dari total jumlah RT miskin masingmasing desa tersebut. Diseluruh Kabupaten Jombang rumah tangga miskin sejumlah 28.493 KK, atau 113.972 jiwa. Rencana mengatasi tingkat ketertinggalan dan kemiskinan penduduk menyangkut 2 aspek utama yaitu memenuhi standar kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan Rencana penataan ruang kawasan tertinggal di Jombang antara lain: 1. Pemenuhan standar pelayanan minimum bidang sarana prasarana dasar permukiman yang meliputi air bersih, rehabilitasi bangunan ruamh tidak layak huni, sanitasi sehat. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB III - 8

2. Pemenuhan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar seperti sarana prasrana pendidikan, perekonomian 3. Peningkatan aksesibililtas panduduk terhadap kegiatan dan pelayanan 4. Rencana penanganan kawasan tertinggal : a. Pemenuhan standar fasilitas-fasilitas pelayanan b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sarana Prasarana permukiman hingga Tahun 2015 sebesar 50% dari yang belum tercapai saat ini, yang meliputi: air bersih, peningkatan aksesibilitas, dan sanitasi.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait denga tidak terlepas dari evaluasi kinerja dan pemetaan maslalah yang terjadi di Kabupaten Jombang, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan sebagai berikut : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai kader posyandu. Pengoptimalan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader posyandu; 2. Penertiban Sistem Informasi Posyandu (SIP) dalam upaya memantau dan mengoptimalkan ketercapaian sasaran; 3. Peningkatan koordinasi antar SKPD terkait untuk mewujudkan kegiatan posyandu yang lebih variatif dan menarik bagi masyarakat; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat desa/Kelurahan untuk memanfaatkan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif; 5. Peningkatan kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa; 6. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan; 7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), Badan Kredit Desa (BKD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tanggul sungai Brantas Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB III - 9

9. Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di Pedesaan 11. Optimalisasi pelayanan pemerintahan Desa 12. Optimalisasi pengelolaan data potensi dan perkembangan Desa/Kelurahan 13. Optimalisasi promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG). 14. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menghadapi penyerahan urusan dari Kabupaten kepada Desa. 15. Optimalisasi Program Strategis dalam percepatan pembangunan desa.


BAB III - 10

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Visi merupakan gambaran, cita-cita, kondisi ideal yang diharapkan, serta pencerminan komitmen masa depan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang akan dipilih dan diwujudkan pada periode 5 tahunan. Citacita masa depan BPMPD yang akan melakukan usaha tersebut. Rumusan visi ini pada dasarnya memiliki tujuan : 1) Mencerminkan apa yang ingin dan akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Jombang; 2) Memberikan arah dan fokus strategi bagi BPMPD Kabupaten Jombang; 3) Menimbulkan komitmen bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkungan BPMPD Kabupaten Jombang; 4) Agar BPMPD Kabupaten Jombang memiliki orientasi masa depan; 5) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi BPMPD Kabupaten Jombang; 6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan BPMPD Kabupaten Jombang. Berdasarkan pengertian dan tujuan disusunnya visi, BPMPD Kabupaten Jombang menetapkan visi sebagaiberikut : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA YANG MANDIRI ,BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” Ciri dalam proses pembangunan pada masyarakat dan pemerintahan desa adalah pertumbuhan kemandirian. Di dalam kemandirian, satuan masyarakat mampu memilih dan memutuskan apa yang baik bagi dirinya maupun kepentingan pihak lain dan lingkungan lebih luas, mengingat ada keterkaitan kepentingan bersama. Menumbuhkan potensi kemandirian masyarakat lokal berarti mendorong proses belajar bersama antara stakeholders yang terlibat di dalamnya untuk mengidentifikasi Renstra BPMPD Kabupaten Jombang (2014-2018)

BAB IV - 1

masalah-masalah yang dihadapi, mengenali potensi atau sumber-sumber yang dimiliki dan bagaimana mencari peluang-peluang untuk mengatasi permasalahan. Secara ideal, masyarakat desa harus aktif memegang peranan membangun desanya masingmasing karena merekalah yang memahami persoalan dan potensi desanya. Misi merupakan maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan sebuah instansi dengan instansi lain serta mengidentifikasikan ruang lingkup program / kegiatan institansi, tindakan untuk mewujudkan visi instansi, artikulasi kemampuan instansi untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya. Misi BPMPD Kabupaten Jombang akan menjadi pondasi penyusunan rencana strategis serta perwujudan komitmen untuk pencapaian visi. Dengan demikian, berdasarkan visi, tupoksi serta kewenangan BPMPD, maka ditetapkan misi sebagai arah, tujuan dan sasaran yang dicita-citakan selama lima tahun mendatang, sebagai berikut : Misi 1 :

Mewujudkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa

Misi 2 :

Mewujudkan

Penyerahan

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan Kabupaten Kepada Desa Misi 3 :

Mewujudkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa

Misi 4 :

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa

Misi 5 :

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Misi 6 :

Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

BPMPD

Sebagai

Upaya

Peningkatan Layanan Publik yang Prima


BAB IV - 2

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang yaitu sesuatu atau keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam lima tahun mendatang. MISI

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1 80%

2 80%

3 80%

4 80%

80%

persentase penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa

80%

80%

80%

80%

80%

Terbentuknya BUMdes di setiap desa

100%

100%

100%

100%

100%

Misi 1

Mewujudkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa

Terwujudnya aparatur desa yang kompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatnya Jumlah Perangkat desa yang terlatih

Meningkatnya persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih

Misi 2

Mewujudkan Penyerahan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

Memberikan ruang yang lebih luas kepada desa dalam upaya peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah

Penyerahan ususan Pemerintah Kabupaten kepada Desa

Misi 3

Mewujudkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa

Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa

Misi 4

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Desa

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan

Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa PEmbentukan BUMDes di setiap desa


BAB IV - 3

5

Misi 5

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa

Pemberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat desa

Meningkatnya persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang mendapatkan pemberdayaan

Pelatihan LPMD dan Pemberdayaan Posyandu


Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya prosentase swadaya masyarakat, Meningkatnya prosentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

Tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa


BAB IV - 4

80%

80%

80%

80%

0%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Misi 6

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPMPD Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Publik yang Prima

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPMPD untuk Memberikan Layanan Publik yang Prima

Memenuhi kelengkapan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan dokumen perencanaan strategis, pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Terpenuhinya Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Dokumen perencanaan Strategis, Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasarn yang telah ditetapkan di atas, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang, sebagaimana disampaikan secara rinci pada tebel berikut : Tujuan Terwujudnya aparatur desa yang kompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Sasaran Meningkatnya Jumlah Perangkat desa yang terlatih


Indikator Sasaran Meningkatnya persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih

BAB IV - 5

Strategi Pelatihan perangkat desa dan BPD

Kebijakan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, koordinasi antar SKPD

Program Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ke Desa.

Terbentuknya BUMdes di setiap desa

Membentuk BUMDes di setiap Desa

Pembentukan/ pengembangan BUMdes

Pemberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat desa


Melakukan pelatihan dan bantuan permodalan kepada lembaga usaha ekonomi masyarakat desa

Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat Desa

Pelatihan LPMD dan Pemberdayaan Posyandu

Pengurus LPMD yang terlatih, Jumlah posyandu aktif (Menigkatkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas sosial)

Koordinasi lintas SKPD, membuat variasi kegiatan Posyandu, pelatihan terhadap LPMD

Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya persentase swadaya masyarakat,

Peningkatan kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Memberikan ruang yang lebih luas kepada desa dalam upaya peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa

Penyerahan ususan persentase penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah kepada desa Desa

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan

PEmbentukan BUMDes di setiap desa

Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa

Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa


BAB IV - 6

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPMPD untuk Memberikan Layanan Publik yang Prima

Tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

Penguatan Pilot Project Sistem Pembanguan Partisipatif

Terpenuhinya kelengkapan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan dokumen perencanaan strategis, pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Terpenuhinya Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Dokumen perencanaan Strategis, Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran, Pemenuhan sarana prasarana aparatur, dan penyusunan dokumen dokumen perencanaan strategis, pelaporan kinerja dan keuangan


BAB IV - 7

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


BAB V - 1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG

Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Kondisi awal

Indikator Sasaran Program Terbentuknya BUMdes di setiap desa

Penguatan kelembagaan ekonoi masyarakat desa

Meningkatkan kualitas pelayanan

Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa

Meningkatnya kapasitas aparatur


Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1 2 3 4 5 100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%


80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatnya prosentase swadaya masyarakat,

80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatnya prosentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatnya persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih


80%

BAB VI - 1

Kondisi akhir

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

pemerintahan desa

pemerintahan desa

Kondisi awal

Indikator Sasaran Program

persentase penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa


BAB VI - 2

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1 2 3 4 5

80%

80%

80%

80%

80%

Kondisi akhir

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu dan bertujuan dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20142018. Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian, dan Kegiatan BPMPD dan merupakan suatu pegangan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan agar apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Alamiin. Jombang, 4 Juli 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

DARMADJI, SH, M. Si Pembina Tingkat I Nip. 19590402 198303 2 014


BAB VII - 1

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Jl. Pattimura No. 1A Telepon (0321) 861177 Fax. (0321) 879789 Jombang 61418

PERATURAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/

734

/415.41/2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dalam suatu Peraturan Kepala Badan. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-2-

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Tahun 2008 tentang Tahapan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Nomor 54 Tahun 2010 Pemerintah Nomor 8 Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan Rencana

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

-3-

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018. Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi. 6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

oleh

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

-4-

10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang. Pasal 2 (1) Renstra-BPMPD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018; (2) Renstra BPMPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPMPD ini. Pasal 3 Renstra-BPMPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-BPMPD selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pasal 4 (1)

Renstra-Bappeda sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pasal

3

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala BPMPD ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPD.

-5-

Pasal 6 Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal 23 Juli 2014 KEPALA BPMPD KABUPATEN JOMBANG,

D A R M A D J I, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19590402 198603 1 014

HALAMAN DEPAN. Renstra BPMPD Kabupaten Jombang ( )

Recommend Documents