COVER RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG ( )

COVER

RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

-i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 20142018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang. Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai, Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan dating diharapkan tidak menyimpang dari Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Berbagai

tantangan

dan

harapan

dalam

kurun

waktu

2014–2018

diakomodasikan dalam suatu perencanaan strategis, serta dipersepsikan dalam bentuk kebijakan. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun, sangat perlu menjadi komitmen bersama untuk mencapai hasil optimal. Harapan masyarakat yang semakin tinggi seyogyanya cepat direspon dengan pembangunan sistem, peningkatan kinerja dan kerja keras. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan administrasi kependudukan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya Jombang menjadi Kabupaten Tertib Administrasi Kependudukan. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

Jombang, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang,

LAILI AGUSTIN,SH.Msi. Pembina Utama Muda NIP. 19570814 198503 2 003


- ii

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ......................................... Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... iii PENDAHULUAN ............................................................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang................................................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................................................................... 5 GAMBARAN PELAYANAN ............................................................................................................................. 1 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ............................................................................................. 1 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .............................................................. 11 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil....................................................... 13 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ................................................................................................................................................................ 1 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............................................................... 1 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih ........................ 1 3.3. Telaahan Renstra Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil .............................................................. 2 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................................................................. 3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................................. 1 4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................................................................. 1 4.2. Tata Nilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang .................................... 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................................................................................................ 1 INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................................................ 2


- iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan

dalam

pembangunan,

meningkatkan

daya

guna,

potensi

dan

keanekaragaman sumber daya daerah. Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, yang menyatakan bahwa tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB I - 1

Sipil

adalah

membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan

sebagian

urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kependudukan dan catatan sipil. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk menetapkan Rencana Strategis yang memiliki fungsi sebagai arahan atau pedoman kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui berbagai upaya, strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan, serta pagu anggarannya. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 2014 - 2018 adalah bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang (RPJMD) tahun 2014-2018.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB I - 2

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025: 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengn Peraturan Menteri Dalam menjadi

Peraturan

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah lagi

Menteri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 12. Peraturan

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun

2009

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang;


BAB I - 3

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tanggal 21 Juli 2011, Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018; 21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dimaksudkan untuk : 1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dalam

melaksanakan

tugas

dan

pelayanannya kepada masyarakat. 2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja

dalam

RPJMD

Kabupaten

Jombang

dengan

Renstra

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. 3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan kependudukan dan catatan Sipil, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang. RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB I - 4

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ; 1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. 1.2. Maksud dan Tujuan. 1.3. Landasan Hukum. 1.4. Sistematika Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra


BAB I - 5

3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB I - 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang mempunyai fungsi : 1. Penyusunan

pedoman

pengaturan

teknis

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terdiri dari kegiatan

penataan,

penertiban

dan

penerbitan

dokumen

dan

data

kependudukan; 3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 4. Pelaksanaan

pembinaan

dan

sosialisasi

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan; 5. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berkala kabupaten; 6. Pengkoordinasian

pengawasan

atas

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan; 7. Penyusunan program dan kebijakan bidang administrasi kependudukan; 8. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan rumah tangga; 9. Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan PAD; 10. Pemberian persetujuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang-undang; 11. Pengesahan (legalisir) data kependudukan; 12. Pengesahan (legalisir) akte-akte catatan sipil.


BAB II - 1

Adapun Susunan organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jombang terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi: a.

Sub Bagian Umum;

b.

Sub Bagian Keuangan;

c.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

3. Bidang Kependudukan, membawahi : a. Seksi Pendaftaran Penduduk; b. Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan; c. Seksi Mobilitas Penduduk. 4. Bidang Pelayanan Catatan Sipil, membawahi : a. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak; b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; c. Seksi Penyimpanan dan Perubahan. 5. Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan, membawahi: a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Database; c. Seksi Analisis dan Evaluasi. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.


BAB II - 2

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Adapun tugas pokok dan fungsi masing masing-masing masing bagian dalam organisasi, sebagai berikut: 1. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas , di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas tugas-tugas tugas organisasi Dinas; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL CAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014 (2014-2018)

BAB II - 3

e. Penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

anggaran,

pelaksanaan

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja ; h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; i.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;

j.

Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat Dinas;

k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas; l.

Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;

m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

a. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan

administrasi

Kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas; RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB II - 4

g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas; i.

Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;

j.

Membantu

sekretaris

dalam

melaksanakan

koordinasi

terkait

dengan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran ; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;


BAB II - 5

e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas; i.

Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

2. Bidang Kependudukan Tugas pokok Bidang Kependudukan adalah melaksanakan sebagian tugas , di bidang pendaftaran penduduk, pembinaan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kependudukan, mempunyai fungsi : a. Penyiapan dan penyusunan Petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran pengelolaan data penduduk WNI dan orang asing (WNA); b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); d. Pelaksana

pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); e. Pelaksana pendaftaran peristiwa kependudukan, pindah datang dalam wilayah Indonesia, pindah datang antar negara; f. Pengindentifikasian perkembangan penduduk, persebaran penduduk serta menyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk; g. Pelaksana pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan; RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB II - 6

h. Pelaksana pencatatan Biodata Penduduk dan Orang Asing.

a. Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pencatatan biodata penduduk dan orang asing; b. Melaksanakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Susunan Keluarga; c. Melaksanakan penerbitan plat nomor rumah; d. Evaluasi dan pengawasan pendaftaran penduduk dan orang asing. b. Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendaftaran penduduk; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendaftaran penduduk dan pencatatan data penduduk; c. Melaksanakan pembinaan teknis administrasi pendaftaran penduduk; d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pendaftaran penduduk. c. Seksi Mobilitas Penduduk Seksi Mobilitas Penduduk, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran pindah datang dalam wilayah Indonesia Indonesia, bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang yang memiliki ijin tinggal terbatas (KITAS) maupun Ijin Tinggal Tetap (KITAP); b. Melaksanakan pendaftaran Pindah Datang Antar Negara; c. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Ijin Tinggal Terbatas yang

berencana tinggal di

wilayah NKRI;


BAB II - 7

d. Melaksanakan pendataan Penduduk rentan administrasi Kependudukan dan proyeksi Penduduk serta kerjasama penataan persebaran penduduk dan migrasi dalam rangka pengembangan kualitas penduduk.

3. Bidang Pelayanan Catatan Sipil Tugas pokok Bidang Pelayanan Catatan Sipil adalah melaksanakan sebagian tugas

di bidang kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan

anak, perkawinan dan perceraian serta penyimpanan dan perubahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Catatan Sipil, mempunyai fungsi : a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pencatatan sipil; b. Pelaksana pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak; c. Pelaksana pelayanan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengangkatan Anak; d. Penyimpan dan memelihara Register Akta Catatan Sipil; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pencatatan sipil.

a. Seksi Kelahiran dan Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman teknis pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak; b. Melaksanakan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Pengangkatan Anak; c. Melaksanakan Pencatatan Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak.


BAB II - 8

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman teknis Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; b. Melaksanakan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan Non Islam bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia, serta Warga Penghayat Kepercayaan; c. Melaksanakan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Non Islam bagi Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia, serta warga Penghayat Kepercayaan.

c. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Seksi Penyimpanan dan Perubahan, mempunyai tugas: a. Menyusunan menyimpan dan memelihara Arsip Data pemohon Akta dan Register Catatan Sipil; b. Melaksanakan pelayanan permohonan salinan Akta Catataaan Sipil; c. Melaksanakan Pencatatan atas perubahan Akta Catatan Sipil

(Perubahan

Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan serta Perubahan lain karena peraturan perundang-undangan).

4. Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan Tugas pokok Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan adalah melaksanakan sebagian tugas

di bidang data dan informasi, pengembangan dan

pengelolaan data base serta analisis dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan, mempunyai fungsi: a. Perumusan sistem, analisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA; b. Penyusunan dan penyajian data statistik dan desiminasi informasi kependudukan; RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB II - 9

c. Pengkoordinasian dan kerjasama antar daerah dan antar lembaga; d. Penyelenggara penyuluhan, pendataan dan pencatatan penduduk WNI dan WNA; e. Pengembangan dan pemeliharaan data kependudukan dan catatan sipil; f. Pembangunan dan pemutakiran data kependudukan; g. Penganalisis dan pengkajian data kependudukan; h. Pemantauan, evaluasi, pencatatan sipil dan pelaporan.

a. Seksi Data dan Informasi Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas: a. Menyajikan data dan penyebarluasan data kependudukan; b. Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, edukasi dan advokasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan lembaga teknis pelaksanaan kebijakan yang berwawasan kependudukan; d. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Penyuluhan/Informasi, Pengkajian dan Pengembangan. b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Databese Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Database, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Bank data Kependudukan; b. Melaksanakan

perekaman,

perangkat

jaringan

komunikasi

data

hasil

pendaftaran penduduk dan pendataan; c. Melaksanakan pemeliharaan data dan pengawasan perangkat jaringan teknologi informasi data kependudukan.

d. Seksi Analisis dan Evaluasi Seksi Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penetapan indikator kependudukan dan catatan sipil serta menghitung proyeksi kependudukan dan catatan sipil;.


BAB II - 10

b. Melaksanakan analisis dampak kependudukan

dan

catatan sipil serta

penyelarasan kebijakan dan catatan sipil. c. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Bank data Kependudukan.

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumberdaya

manusia

merupakan

unsur

yang

terpenting

dalam

suatu

organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan/Ruang dan Pendidikan terakhir adalah sebagai berikut : 1. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Golongan/Ruang Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Menurut Golongan No

Golongan/Ruang

Jumlah

1

II/a

1

2

II/b

4

3

II/c

1

4

III/a

7

5

III/b

5

6

III/c

5

7

III/d

7

8

IV/a

5

9

IV/c

1

Jumlah

36

Dari tabel tingkat golongan dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terbanyak golongan III dan yang paling sedikit adalah Golongan I. Secara terperinci Golongan II/a sebanyak 1 orang, Golongan II/b sebanyak 4 orang, Golongan II/c sebanyak 1 orang, Golongan III/a sebanyak 7 orang, Golongan III/b sebanyak 5 orang,


BAB II - 11

Golongan III/c sebanyak 5 orang, Golongan III/d sebanyak 7 orang, Golongan IV/a sebanyak 5 orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 orang.

b. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menurut Pendidikan Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan No

Pendidikan Terakhir

Jumlah

1

KPAA

2

2

SMA/SMK

9

3

S1

20

4

S-2

5

Jumlah

Dari

tabel

di

atas

36

diketahui

bahwa

jumlah

total

pegawai

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah sebanyak 36 orang dengan pengelompokan berdasarkan pendidikan terakhir sebagai berikut : KPAA sebanyak 2 orang, SMA/SMK sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 20 orang dan S2 sebanyak 5 orang. Secara keseluruhan kualifikasi pendidikan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup baik, namun demikian ditinjau dari segi jumlah dirasa masih sangat kurang mengingat beban kerja yang sangat besar.

b. Sumberdaya Sarana Prasarana Tabel 2.3 : Sumberdaya Sarana Prasarana No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Barang Transpotable generating Station wagon Sepeda motor Mesin tikman Mesin tikman long mesin fotokopi D/Folio rak besi/metal

Jumlah 1 3 14 1 1 1 1

No 38 39 40 41 42 43 44

8

rak kayu

14

45

9

filling besi/metal

5

46

Nama Barang soundsystem Wireless microfon table stand unit power suply stabilizer kamera video lambang garuda pancasila gambar presiden/wakil presiden handycam


Jumlah 2 1 1 1 5 1 1 1 1 BAB II - 12

10 11 12 13

Brankas lemari kaca alat penghancur kertas papan pengumuman

2 1 3 4

47 48 49 50

14

white board

2

51

15 16 17 18 19

alat pemotong kertas lemari kayu rak kayu meja tulis Meja panjang

1 7 7 15 1

52 53 54 55 56

20

kursi rapat

2

57

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

kursi tamu kursi tangan kursi putar kursi biasa bangku tunggu kursi lipat meja komputer sofa rel korden rak TV mesin penghisap debu AC Unit AC split kipas angin Radio

1 1 3 8 3 1 5 1 1 2 1 1 3 2 1

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

36

TV

1

73

37

Amplifier

1

alat pemadam portable PC Unit note book Hardisk peralatan komponen mainframe lainnya Printer Monitor peralatan jaringan lainnya Software meja kerja pejabat eselon IV meja kerja pejabat non struktural kursi rapat kamera+attachment proyektor+attachment kamera elektrik telephone (PABX) Speaker Facsimile Meja kerja gedung kantor permanen gudang tertutup permanen bangunan gedung lainnya Inst.Grd.Distr.Kap.Sedang Jrn.Trans.Teg.Dibawah100 Jaringan transmisi lainnya buku umum lainnya peraturan perundangundangan

1 11 9 1 1 6 3 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 399m2 399m2 1 1 1 1 1 1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan. Evaluasi kinerja pelayanan mempunyai pengaruh yang amat kuat pada keputusan yang mendefinisikan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


BAB II - 13

Tebel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pe ncatatan Sipil Kabupaten Jombang (2009-2013) NO

-1 1

2

3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Targ et SPM

-2

-3

Persentas e kepemilik an KTP Kepemilik an akta kelahiran per 1000 penduduk

Tar get IKK

-4

Target Indikat or Lainny a

-5

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Keterangan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

-

86,79%

99,56%

93,66 %

86,79 %

99,56%

93,6 6%

100 %

100 %

100%

100%

100 %

100 %

-

6,77%

99,40%

99%

6,77 %

99,40%

99,0 1%

Belum

Sudah

Suda h

450.002.00 0 400.001.00 0

598.171.0 00 372.895.0 00

499.968. 000 417.953. 000

229,1 6% 214,3 8%

111,10 % 104,49 %

Penerapa n KTP Nasional berbasis NIK

100 %

Retribusi KTP Retribusi KK (Kartu Keluarga)

261.030.000

Retribusi Mutasi Kependud ukan Retribusi Akta Kelahiran Retribusi Akta Perkawina n Retribusi Akta Perceraia n

76.050.000

68.607.000

319.413.0 00

72.063.0 00

420,0 0%

105,04 %

1.145.355.0 00

351.851.50 0

1.529.003. 000

351.851. 500

133,5 0%

100,00 %

9.044.000

9.600.000

9.639.000

13.552.0 00

106,5 8%

141,17 %

1.325.000

3.000.000

2.485.000

2.366.00 0

187,5 5%

78,87%

173.940.000


BAB II - 14

-21

Retribusi Akta Kematian

135.000

300.000

170.000

380.000

125,9 3%

126,67 %

Retribusi Akta Pengakua n dan Pengangk atan Anak

493.500

427.500

Nihil

927.500

Retribusi Akta Perubaha n/Kutipan Kedua Retribusi Biaya Cetak Stopmap dan Laminatin g Denda Kutipan Kedua Denda Akt PRS Denda Akta KH Denda Perkw Terlambat Melapor

1.800.000

7.500.000

5.808.500

2.356.00 0

322,6 9%

31,41%

343.606.500

97.597.000

426.154.5 00

97.596.0 00

124,0 2%

100,00 %

216,96 %

17.310.000

25.800.0 00

149,05 %

69.800.000

132.900. 000 751.900. 000 1.100.00 0

190,40 % 232,14 %

323.900.00 0 -

Denda merubah warga Negara Denda Perubaha n Nama Terlambat

-

6.000.00 0

Denda terlambat perceraia n WNI Denda Kematian

-

1.250.00 0

-

110.000

1.000.00 0


BAB II - 15

Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2009-2013) No

Uraian ***)

-1 1

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

11

369.813.900

474.338.000

505.275.000

697.723.000

736.550.000

132.330.000

217.795.000

136.465.000

358.850.000

567.000.000

5.250.000

5.750.000

6.000.000

7.750.000

9.375.000

15.275.500

11.296.000

15.000.000

10.000.000

819.460.000

2.972.053.700

7.577.571.000

4.893.124.500

1.720.026.000


Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 -12

-13

-14

-15

16

Rata-rata Pertumbuhan Anggar Realis an asi -17 -18

346.170.512

438.017.879

448.229.857

528.360.053

94%

92%

89%

76%

20%

16%

130.614.000

203.883.000

118.812.400

299.177.200

99%

94%

87%

83%

62%

55%

5.250.000

5.498.000

5.875.000

6.500.000

100%

96%

98%

84%

16%

7%

15.212.500

11.272.500

14.964.000

100%

100%

#DIV/0!

100%

-40%

2%

732.212.500

2.603.240.900

6.281.478.300

89%

88%

91%

83%

131%

172%

BAB II - 16

1.568.898.700

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Secara umum, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sudah cukup baik, namun demikian masih ada beberapa kendala yang menghambat kinerja yaitu : 1. Rendahnya pengetahuan / pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan; 2. Kurangnya tenaga / staf / pegawai (jumlah pegawai tidak seimbang dengan volume pekerjaan); 3. Kurangnya kesadaran penduduk untuk melakukan pelaporan kematian sehingga data kependudukan kurang valid; 4. Terdapat

beberapa

data

yang

tidak

sama

dalam

dokumen

kependudukan yang dimiliki penduduk; 5. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” dan beberapa Misi, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB III - 1

Mengacu pada poin-poin visi misi di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi ke sebagaimana dirinci pada matriks berikut : Tabel 3.1 : Program RPJMD yang berkaitan dengan Dispendukpencapil

Tujuan

Sasaran

Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan

Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan

Indikator Sasaran Cakupan penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan KK, Cakupan penerbitan surat keterangan kependudukan. Cakupan Penerbitan - Akta kelahiran; - Akta kematian; - Akta perkawinan; - Akta perceraian; - Akta pengakuan anak

Strategi dan Arah Kebijakan Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan sesuai prinsip pelayanan prima

Indikator Program Kinerja Program Penataan Meningkatnya Administrasi prosentase Bidang pelayanan Kependudukan kependudukan

Penataan Administrasi Bidang pencatatan Sipil

Meningkatnya prosentase pelayanan pencatatan sipil

3.3. Telaahan Renstra Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategis yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : 1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan; 2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk; 3. Tercapainya konektifitas NIK dengan identitas penduduk; 4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan; 5. Terwudunya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG (2014-2018)

BAB III - 2

6. Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

administrasi

kependudukan. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 1. Meningkatkan

komunikasi

dan

koordinasi,

antara

/

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat; 2. Meningkatkan pengetahuan / pengertian masyarakat terhadap arti pentingnya data kependudukan; 3. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan; 4. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk; 5. Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

administrasi

kependudukan. 6. Peningkatan kualitas layanan kependudukan

dengan

terwujudnya

peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan, Cakupan penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan KK, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran. 7. Perlu penambahan tenaga / staf / pegawai untuk menyeimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai; 8. Mendorong

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

pelaporan

kematian dan pengurusan akta kematian; 9. Penambahan pegawai Administrasi Data Base; 10. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Kecamatan. 11. Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

dengan

melakukan peningkatan penataan sistem dan peningkatan akses / keterjangkauan


BAB III - 3

12. Penyesuaian dengan perubahan Peraturan Perundang – Undangan dengan merujuk Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Undang

Undang

nomor

23


Tahun

2006.

BAB III - 4


BAB III - 1

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.1.1. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Visi merupakan gambaran, cita-cita, kondisi ideal yang diharapkan, serta pencerminan komitmen masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dipilih dan diwujudkan pada periode 5 tahunan. Cita-cita masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan melakukan usaha tersebut. Rumusan visi ini pada dasarnya memiliki tujuan : 1) Mencerminkan apa yang ingin dan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; 2) Memberikan arah dan fokus strategi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; 3) Menimbulkan komitmen bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; 4) Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang memiliki orientasi masa depan; 5) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; 6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Berdasarkan pengertian visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menetapkan visi sebagaiberikut : “MENUJU JOMBANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2018” Adapun maksud dari Visi tersebut dijelaskan sebagaiberikut :


BAB IV - 1

Pada hakekatnya

upaya Tertib

Administrasi Kependudukan,

bukan sekadar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem dan konkrit. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara

hukum

berfungsi

melindungi,

mengakui/mengesahkan

status

kependudukan atau peristiwa penting (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib.

4.1.2. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Misi merupakan maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan sebuah instansi dengan instansi lain serta mengidentifikasikan ruang lingkup program / kegiatan institansi, tindakan untuk mewujudkan visi instansi, artikulasi kemampuan instansi untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang akan menjadi pondasi penyusunan rencana strategis serta perwujudan komitmen untuk pencapaian visi. Dengan demikian, berdasarkan visi, tupoksi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ditetapkan misi sebagai arah, tujuan dan sasaran yang dicita-citakan selama lima tahun mendatang, sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


BAB IV - 2

2. Mengembangkan sistem pelayanan prima serta menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Adapun maksud dari masing-masing poin misi di atas adalah sebagai berikut: Misi

Maksud

1. Meningkatkan

Pengembangan kapasitas meliputi tiga bidang

Kapasitas

yaitu pengembangan SDM Apartur, penataan

Kelembagaan Kependudukan

Dinas kelembagaan dan penataan sistem melalui dan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada

Pencatatan Sipil

masyarakat 

masyarakat

dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

terbaik

kepada

abdi masyarakat,

menumbuhkan

serta

adalah

kewajiban aparatur pemerintah sebagai

serta

kepedulian dan peran

pelayanan

prima

masyarakat yang merupakan perwujudan

pelayanan

prima

pelayanan

pemberian

2. Mengembangkan sistem

Hakekat



Peran aktif masyarakat diperlukan dalam penyelenggaraan

administrasi

kependudukan mengingat setiap warga negara

berhak

memiliki

dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil dan sebagai warga negara wajib berperan serta dalam

mendukung

penyelenggaraan

administrasi kependudukan

4.1.1.2 Tata Nilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Sebagai implikasi dalam / menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menerapkan

prinsip – prinsip sebagai berikut :


BAB IV - 3

1. Kesederhanaan, dalam arti penyederhanaan prosedur / tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit - belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. 2. Kejelasan / kepastian,dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: - Prosedur / tata cara pelayanan umum, - Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif, - Unit kerja atau Pejabat yang berwenang, bertanggunag jawab dalam memberikan pelayanan umum, - Tarif biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya, - Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, - Pejabat yang menerima keluhan masyarakat, - Hak dan kewajiban, baik pemberi maupun penerima pelayanan umum, berdasarkan bukti

permohonan / kelengkapannya, sebagai

alat untuk pemrosesan pelayanan umum. 3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian Hukum. 4. Keterbukaan, dalam arti prosedur / tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung

jawab pemberi pelayanan umum, waktu

penyelesaian dan rincian biaya / tarif, dan hal - hal lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta / tidak. 5. Efisien, dalam arti persyaratan dalam pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan pelayanan yang

diberikan,

kelengkapan

mencegah

persyaratan,

adanya dalam

pengulangan hal

proses


pemenuhan pelayananya

BAB IV - 4

mensyaratkan kelengkapan sehingga persyaratan dari Satuan Kerja / Instansi Pemerintah terkait. 6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang / jasa pelayanan umum dan tidak menuntut buaya yang tinggi diluar kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Keadilan

yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan

umum harus diusahakan secara luas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima administrasi kependudukan. Tata nilai yang dimaksud adalah tercermin dalam slogan “SENYUM”, yang memiliki maksud : S

Sigap dan salami dengan tulus, sopan dan pelihara harga diri pelanggan,

E

Empati terhadap perasaan dan masalah pelanggan,

N

Nalar, nyatakan respon positif terhadap masalah pelanggan dan jadilah pendengar yang baik,

Y

Yakinkan bahwa anda mengerti masalah pelanggan dan siap membantunya,


BAB IV - 5

U

Upayakan tanggap pada keluhan pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperhatikan,

M

Mengucapkan terima kasih dan minta ma’af yang tulus kepada pelanggan.


BAB IV - 6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang MISI Tujuan Misi 1

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima


Sasaran Terpenuhinya kelengkapan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan dokumen perencanaan strategis, pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

BAB IV - 8

Rumusan Tujuan & Sasaran Indikator Sasaran Tahun Awal Tersedianya dukungan administrasi perkantoran yang memadai Tersedianya dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai Meningkatnya kedisiplinan aparatur

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1 2 3 4 5 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MISI Tujuan

Sasaran

Rumusan Tujuan & Sasaran Indikator Sasaran Tahun Awal Tersedianya dokumen perencanaan stretegis, pelaporan kinerja serta keuangan SKPD

Misi 2 Mengembangkan sistem pelayanan prima serta menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan

Terwujudnya pelayanan prima administrasi kependudukan


Peningkatan layanan administrasi kependudukan

BAB IV - 9

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1 2 3 4 5 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Penerbitan KK,

80%

90%

100%

100%

100%

100%

Cakupan penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan meliputi : Surat Keterangan Pindah; Surat Keterangan Pindah Datang; Surat Keterangan Pindah ke Luar

93%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MISI Tujuan

Sasaran

Rumusan Tujuan & Sasaran Indikator Sasaran Tahun Awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1 2 3 4 5

Negeri; Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; Surat Keterangan Tempat Tinggal; Surat Keterangan Kelahiran; Surat Keterangan Lahir Mati. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; Surat Keterangan Kematian; Surat Keterangan Pengangkatan Anak; Surat Keterangan Pelepasan


BAB IV - 10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MISI Tujuan

Sasaran

Rumusan Tujuan & Sasaran Indikator Sasaran Tahun Awal Kewarganegaraan Indonesia; Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; Surat Keterangan Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi : Akta kelahiran;


BAB IV - 11

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 1 2 3 4 5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18,7%

60%

65%

70%

75%

80%

Akta kematian;

2,2%

20%

30%

40%

50%

60%

Akta perkawinan;

100%

70%

72%

75%

78%

80%

Akta perceraian;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Akta pengakuan anak.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tujuan

Sasaran

Strategi

Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima

Terpenuhinya kelengkapan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan dokumen perencanaan strategis, pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran, Pemenuhan sarana prasarana aparatur, dan penyusunan dokumen dokumen perencanaan strategis, pelaporan kinerja dan keuangan

Kebijakan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Terwujudnya pelayanan prima administrasi kependudukan

Peningkatan layanan administrasi kependudukan


BAB IV - 12

 Membangun, updating dan pemeliharaan data kependudukan  Peningkatan sarana prasarana pelayanan  Penyebarluasan informasi Peristiwa Kependudukan  Sosialisasi untuk

Penataan Administrasi Bidang Kependudukan Penataan Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

meningkatkan kesadaran pentingnya dokumen kependudukan


BAB IV - 13

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk periode 2014 – 2018 adalah : a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program peningkatan disiplin aparatur d. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD e. Program penataan Administrasi Bidang Kependudukan f.

Program penataan Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

5.2 Kegiatan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk periode 2014 – 2018 adalah : a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran c. Pengadaan sarana prasarana gedung kantor d. Pemeliharaan rutin /berkala/sedang/berat gedung kantor dan bangunan pendukungnya e. Pemeliharaan rutin /berkala/sedang/berat sarana prasarana gedung kantor f.

Pemeliharaan rutin /berkala/sedang/berat sarana prasarana kendaraan dinas/kendaraan operasional

g. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu h. Penyusunan Renstra SKPD i.

Penyusunan Renja SKPD

j.

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

k. Penyusunan laporan keuangan SKPD l.

Implementasi sistem administrasi kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan )

m. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan n. Penyebarluasan informasi peristiwa peristiwa kependudukan o. Pengadaan blanko akta pencatatan Sipil p. Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil q. Penyebarluasan informasi peristiwa penting


BAB V - 1

5.3 Indikator kinerja Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada Tahun 2014 – 2018 ditetapkan sebagai berikut : a. Tersedianya dukungan administrasi perkantoran yang memadai b. Tersedianya dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai c. Meningkatnya kedislinan aparatur d. Tersedianya dokumen perencanaan strategis, pelaporan kinerja serta keuangan SKPD e. Meningkatnya cakupan penerbitan KK dan KTP, cakupan penerbitan surat keterangan kependudukan, cakupan penerbitan akta- akta pencatatan sipil


BAB V - 2

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan

Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan

Sasaran

Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan

No.

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

93%

95%

100%

100%

100%

100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 100%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Target Capaian Tiap Tahun

1

Cakupan penerbitan KTP,

2

Cakupan Penerbitan KK,

3

Cakupan Penerbitan Akta kelahiran;

18,7%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

4

Cakupan Penerbitan Akta kematian;

2,2%

20%

30%

40%

50%

60%

60%

5

Cakupan Penerbitan Akta perkawinan;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Cakupan Penerbitan akta perceraian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Cakupan penerbitan akta pengakuan anak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Cakupan Surat penerbitan surat ket. kependudukan


BAB V - 2

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian, dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu pegangan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan agar apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar.

Jombang, 21 Juli 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang,

LAILI AGUSTIN,SH.Msi. Pembina Utama Muda NIP. 19570814 198503 2 003


BAB V - 1

COVER RENSTRA DISPENDUKPENCAPIL KABUPATEN JOMBANG ( )

Recommend Documents