Cover Renstra Renstra Kel. Semarapura Tengah i

Cover Renstra

Renstra Kel. Semarapura Tengah 2013-2018

i

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Ida Sang Hayang Widi Wasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategi (Renstra) diharapkan dapat memberikan arah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu kepada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja tahunan, selain itu juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Semarapura, 7 Pebruari 2014 Pj. LURAH SEMARAPURA TENGAH

I MADE SUGIARTHA, SSTP, MAP NIP. 19850815 200312 1 002


ii

Daftar Isi

DAFTAR ISI

COVER .................................................................................................................... i KATA PENGANTAR............................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan ...............................................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................

9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....................................

9

2.2 Sumber Daya SKPD .............................................................................. 15 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………………....... 16 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ................ 16 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI .... 18 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 26 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih ................................................................................................... 18 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi …………………………………………………………………………………

18

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................................................................... 19 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.................................................................... 19


iii

Daftar Isi

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.......................................................................................... 20 4.1 Visi dan Misi SKPD .............................................................................. 20 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................................... 21 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ............................................................... 21

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................................................... 23

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..................................................................... 24

LAMPIRAN


iv

Daftar Gambar & Tabel

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi Kelurahan Semarapura Tengah Berdasarkan Perda Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 ................................. 10 LAMPIRAN TABEL Tabel 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Tabel 3

Comparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran Renstra Kabupaten, Provinsi dan K/L

Tabel 4

Hasil Telaahan Struktur Ruang

Tabel 5

Hasil Telaahan Pola Ruang

Tabel 6

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Tabel 7

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas da Fungsi SKPD

Tabel 8

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian RPJMD

Tabel 9

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 10

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran RPJM Daerah/Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 11

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Lainnya

Tabel 12

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Lainnya

Tabel 13

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Tabel 14

Penyusunan Penjelasan Visi

Tabel 15

Penyusunan Penjelasan Misi

Tabel 16

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tabel 17

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 18

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator SKPD

Tabel 19

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


v

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya membawa angin segar bagi daerah untuk dapat lebih mengembangkan potensi daerah. Namun otonomi daerah juga membawa keharusan bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu era otonomi daerah juga membawa implikasi bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mewujudkan Good Governance. Good Governance atau pemerintahan yang baik tentu saja mensyaratkan asas-asas tertentu, antara lain asas transparansi dan akuntabilitas. Asas transparansi menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam segala bidang pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintahan lainnya, mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembanggunan itu sendiri. Sebagai implementasi dari hal-hal tersebut di atas sebagai bagian dari unit kerja di Kabupaten Klungkung, maka Kelurahan Semarapura Tengah perlu menyusun rencana kerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kelurahan Semarapura Tengah diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparatur kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan urusan wajib pemerintahan dan tugas serta urusan-urusan lain yang telah dilimpahkan ke kelurahan. Rencana

strategis

tersebut

mempunyai kebijakan, strategi dan

program

pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Rencana strategis kelurahan selanjutnya wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang tertuang dalam renstra, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.


1

Pendahuluan

1.2

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Kelurahan Semarapura Tengah Tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);


2

Pendahuluan

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembar Daerah Nomor 8);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033


3

Pendahuluan

1.3

Maksud Dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Renstra Kelurahan

Semarapura Tengah Tahun 2013-2018 adalah untuk membangun sebuah rencana strategis yang sifatnya sistemik dan sistematis dengan mengacu pada Visi Misi, Rencana Strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung. Rencana Strategis Kelurahan Semarapura Tengah ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Semarapura Tengah. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Kelurahan Semarapura Tengah.

Berikut ini adalah tujuan Rencana Strategis Kelurahan Semarapura Tengah : 1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera; 2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah; 3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik, dan memiliki target kinerja terukur; 4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai; 5. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Semarapura Tengah, agar tercipta sinergitas lintas SKPD; 6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal; 7. Meletakkan pondasi dan fokus tujuan pembangunan dan pelayanan yang hendak dicapai; 8. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi Kelurahan Semarapura Tengah; 9. Memudahkan upaya sosialisasi kepada elemen internal dan eksternal kelurahan guna meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Semarapura Tengah.


4

Pendahuluan

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Semarapura Tengah Tahun 2013-2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN yang menyajikan penjelasan umum tentang Kelurahan Semarapura Tengah serta uraian singkat mengenai mandat yang telah dibebankan kepada Kelurahan Semarapura Tengah.

b. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

meliputi :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.


5

Pendahuluan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

c. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI terdiri dari :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain.


6

Pendahuluan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1. Gambaran pelayanan SKPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

d. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.


7

Pendahuluan

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan

upaya-upaya

apa

yang

harus

dilakukan

oleh

SKPD

bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

f. LAMPIRAN-LAMPIRAN


8

Gambaran Pelayanan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Semarapura Tengah dibentuk pertama kali tahun 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 197 Tahun 1991 yang menjadi landasan pemekaran kelurahan di Kabupaten Klungkung. Kelurahan Semarapura Tengah merupakan salah satu dari 6 (enam) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Tugas dan fungsi Kelurahan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut

dinyatakan

bahwa

”Kelurahan

mempunyai

tugas

pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan” Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan ;

2.

Pemberdayaan Masyarakat ;

3.

Pelayanan Masyarakat ;

4.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

5.

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ; dan

6.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Struktur Organisasi Kelurahan Semarapura Tengah meliputi Lurah,

membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Seksi serta kelompok jabatan fungsional yaitu : a) Sekretariat b) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ; c) Seksi Kependudukan dan Pelayanan Masyarakat ; d) Seksi Perekonomian dan Pembangunan ; e) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; f) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan masing-masing Seksi dipimpin Renstra Kel. Semarapura Tengah 2013-2018

9

Gambaran Pelayanan

oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Lurah. Adapun Struktur Organisasi Kelurahan Semarapura Tengah sesuai dengan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 sebagai berikut : Gambar 1 Struktur Organisasi Kelurahan Semarapura Tengah Berdasarkan Perda Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2008

Lurah

LPM

I Made Sugiartha, SSTP, MAP

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Putu Balik Yuliana, SE

Kasi Pem dan Trantib

Kasi Kependudukan dan Pelmas

Kasi Ekbang

Kasi Kesos dan Pemberd. Masy

I Ketut Kalam

I Ketut Yuniarta, SP

Kadek Aris Puspantari, SST.Par

Ni Gusti Ayu Made Puja Rama, SH

Berikut ini adalah uraian tugas masing-masing personil berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Klungkung.

a. Lurah 

Menyusun rencana kegiatan tahunan Kelurahan berdasarkan Kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Mengoordinir perumusan kebijakan operasional di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi, pembangunan dan sosial budaya;



Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;



Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kelurahan;


10

Gambaran Pelayanan



Melaksanakan pembinaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;



Memfasilitasi program dan kegiatan dinas/instansi terkait yang ada di kelurahan;



Memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan;



Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kelurahan;



Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;



Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;



Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;



Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;



Menginventarisasi permasalahan di Kelurahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;



Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;



Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;



Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

b. Sekretaris 

Menyusun rencana kegiatan tahunan Sekretariat Kelurahan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Mengoordinir perumusan perencanaan kegiatan di Kelurahan;



Melaksanakan dan Mengoordinir pengelolaan keuangan dan aset di Kelurahan;



Melaksanakan dan mengoordinir pengelolaan kepegawaian di Kelurahan;












Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;


11

Gambaran Pelayanan



Menginventarisasi permasalahan di Sekretariat Kelurahan serta mengupayakan alternative pemecahannya;



Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;



Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasn;



Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

c. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 

Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di Kelurahan;



Melaksanakan tugas pemerintahan

umum yang menjadi kewenangan

Kelurahan; 

Mengoordinir dan memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Limas) di Kelurahan;



Menyusun data analisis potensi wilayah yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban umum;















Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban serta mengupayakan alternatif pemecahannya;



Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;








12

Gambaran Pelayanan

d. Kasi Kependudukan dan Pelayanan Masyarakat 

Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Kasi Kependudukan dan Pelayanan Masyarakat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Melaksanakan tugas administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Kelurahan;



Menyusun pelaporan administrasi Kependudukan di Kelurahan;



Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai kewenangan Kelurahan;









Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan diharapkan;






Menginventarisasi

permasalahan

Kasi

Kependudukan

dan

Pelayanan

Masyarakat serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 




Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yng di berikan oleh atasan;




e. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 

Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Kasi Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kelurahan;



Mengoordinir penyusunan propil tahunan Kelurahan;



Mengoordinir penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan;



Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan fasilitasi umum sesuai ruang lingkup tugas Kelurahan;


13

Gambaran Pelayanan



Memimpin bawahan dalam penyelenggaraan tugasnya agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;












Menginventarisasi permasalahan Kasi Perekonomian dan Pembangunan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;









Mmbuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

f. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Melaksanakan program kegiatan di bidang kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan Kelurahan;



Memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan budaya dari dinas/instansi terkait yang ada di Kelurahan;



Memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dari dinas/instansi terkait yang ada di Kelurahan;



Membangun kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, Pemberdayaan

dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan; 

Memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan dari dinas/instansi terkait yang ada di Kelurahan;



Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapka;





14

Gambaran Pelayanan



Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan diharapkan;






Menginventarisasi permasalahan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta mengupayakan alternatif pemecahannya;










2.2 Sumber Daya SKPD Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan

Semarapura

Tengah

memiliki bebrapa

sumber daya

yang

mendukungnya diataranya sumber daya manusia, Aset/Modal dan unit usaha yang masih operasional. Untuk sumber daya manusia, berdasarkan data kepegawaian Tahun 2013 Kelurahan Semarapura Tengah memiliki aparat berjumlah 17 orang (15 PNS dan dua orang Kepala Lingkungan) yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Dari 15 PNS yang ada di Kelurahan Semarapura Tengah yang berpendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 1 orang, setara S1 sebanyak 9 orang, 4 orang setingkat SLTA dan 1 orang setingkat SMP. Berdasarkan golongan ruang maka SDM Kelurahan terdiri dari 12 orang golongan III dan 3 orang golongan II. Sedangkan Aset/Modal yang dimiliki berdasarkan Nilai Buku Data Aset Tetap Kelurahan Semarapura Tengah Tahun 2013 tercatat sebagai berikut:

-

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Instalasi

Rp Rp Rp Rp

41,200,000.00 46,798,383.00 87,244,800.00 1,108,800.00

TOTAL ASET TETAP

Rp

176,351,983.00


15

Gambaran Pelayanan

Kelurahan Semarapura Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu dan bekerjasama dengan LPM, Tokoh Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Adapun unit usaha yang masih produktif yaitu lembaga keuangan mikro yang dapat diakses melalui : 

UPK BKM Bina Sejahtera (PNPM Mandiri Perkotaan)



Gapoktan Buana Lestari Kelurahan Semarapura Tengah (PNPM PUAP)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Laporan Pencapaian Kinerja berikut adalah tingkat capaian kinerja Kelurahan Semarapura Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Kelurahan Semarapura Tengah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kelurahan Semarapura Tengah belum memiliki SPM. Untuk pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada Kelurahan Semarapura Tengah periode sebelumnya yaitu Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada lampiran tabel 1 dan tabel 2.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang maka Kelurahan Semarapura Tengah sebagai unit kerja yang berada dalam katagori Front Liner yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentunya memiliki beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada 5 (lima) tahun mendatang,


16

Gambaran Pelayanan

baik itu dalam macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Untuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD Kelurahan Semarapura Tengah pada 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada lampiran tabel 3, tabel 4, tabel 5 dan tabel 6.


17

Gambaran Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada lampiran tabel 7.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Untuk tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel 8.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Faktor-faktor

penghambat

ataupun

faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

sasaran

jangka

menengah

Renstra

K/L

dan

Renstra

SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat dilihat pada lampiran tabel 9 dan tabel 10.


18

Gambaran Pelayanan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada lampiran tabel 11 dan tabel 12.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil review atas faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :  Gambaran pelayanan SKPD;  Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;  Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;  Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan  Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Maka diperoleh beberapa informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD untuk 5 (lima) tahun mendatang diantaranya: 1. Kemampuan keuangan daerah 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana 3. Kurangnya pemahaman tupoksi dan relatif rendahnya motivasi kerja pegawai 4. Persfektif negatif masyarakat terhadap pelayanan umum 5. Mutasi/mobilitas penduduk yang sangat tinggi 6. Relatif rendahnya peran serta masyarakat/pihak swasta dalam pembangunan 7. Belum optimalnya perekonomian masyarakat dalam bidang Perdagangan, Industri Kecil dan Jasa 8. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan (kesadaran gotong royong) dan cara penanganan sampah 9. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Adapun untuk metode pembobotan

dan pemberian skor serta

penentuan isu-isu strategis pada Kelurahan Semarapura Tengah dapat dilihat pada lampiran tabel 13.


19

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI SKPD Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi

Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif (LAN-RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Dalam konteks untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Semarapura Tengah, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun visi yang akan dicapai oleh Kelurahan Semarapura Tengah adalah:

”Kelurahan Semarapura Tengah yang Unggul dan Sejahtera melalui Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat” Dari uraian visi tersebut di atas maka harus ditetapkan misi

yang harus

dilaksanakan agar visi dapat terwujud. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Kelurahan Semarapura Tengah serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Adapun yang menjadi misi Kelurahan Semarapura Tengah adalah : “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kelurahan” Adapun penjelasan dari Visi dan Misi Kelurahan Semarapura Tengah dapat dilihat pada lampiran tabel 14 dan tabel 15.


20


1.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi (LAN-RI, 2003:9). Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah

yang

ditetapkan

dengan

memperhatikan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global. Berdasarkan uraian di atas, maka Kelurahan Semarapura Tengah menetapkan tujuan yang merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai sebagai berikut :

“Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan

yang transparan, akuntabel dan partisipatif” Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kelurahan Semarapura Tengah untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan” Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Kelurahan Semarapura Tengah dapat dilihat pada lampiran tabel 16.

1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penentuan strategi dan penetapan kebijakan. Berikut adalah strategi yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Tengah: Renstra Kel. Semarapura Tengah 2013-2018

21


1.

Meningkatkan kemampuan para aparatur pelayanan dan mengadakan pelayanan terhadap masyarakat yang mudah dan tepat waktu serta meningkatkan validitasi data dan informasi secara tepat, real time dan berkala

2.

Memfasilitasi

kegiatan

kelembagaan,

UKBM,

musrenbangkel

dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan pembangunan yang partisipatif dalam arti pembangunan yang akan dilaksanakan kelurahan dari, oleh dan untuk masyarakat, serta memfasilitasi kegiatan Bank Sampah dengan mengubah sampah menjadi bernilai ekonomi.

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan Kelurahan Semarapura Tengah adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan efektivitas keadministrasian dan kelancaran operasional perkantoran

2.

Pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat melalui dialog/audensi guna mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan

3.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan lintas SKPD di lingkup Pemkab. Klungkung berkenaan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta menjalin kemitraan yang baik dengan pihak swasta lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Tengah dapat dilihat pada lampiran tabel 17.


22

Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka perlu ditetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan di Kelurahan Semarapura Tengah. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel 18.


23

Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Adapun kinerja yang akan dicapai Kelurahan Semarapura Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada lampiran tabel 19.


24

Lampiran


Cover Renstra Renstra Kel. Semarapura Tengah i

Recommend Documents