Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun

Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

10

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dapat selesai dengan baik. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, utamanya dalam pembangunan sub sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah. Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, asprasi para pemangku kepentingan sub sektor pertanian dan perkebunan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2015-2019, Renstra Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

2015-2019, Renstra Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 2015-2019 Kementerian Pertanian. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diharapkan dapat memberi arah pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dalam implementasinya : (1) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; (2) menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan; dan (3) merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Semoga Tuhan YME senantiasa mengabulkan usaha luhur kita, Amiin. Ungaran,

2017

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH Ir. YUNI ASTUTI, MA Pembina Utama Madya NIP. 19620621 198709 2001 Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

11

DAFTAR ISI Halaman i ii iii iv v

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

1 1 3 7 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

10

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

41

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. 1. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan

53

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5. 1. Kewenangan Urusan Wajib 5.2. Kewenangan Urusan Pilihan 5.3. Kewenangan Urusan Pendukung SKPD

63

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

156

BAB VII

PENUTUP

158

BAB III

BAB IV

BAB V

10 26

41

43 46 51 51

53 53

63 63 65

Iii


12

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.

Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Kepegawaian bulan Pebruari 2017

27

Tabel 2.2.

Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan bulan Pebruari 2017

27

Tabel 2.3.

Fasilitas Perkantoran Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan Soropadan

29

Tabel 2.4.

Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Semarang

30

Tabel 2.5.

Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Surakarta

31

Tabel 2.6.

Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Banyumas

32

Tabel 2.7.

Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan

33

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Distanbun Tahun 2014-2016

36

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2014-2016

37

Tabel 3.1

Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2015 - 2019

47

Tabel 3.2

Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Hortikultura Tahun 2015 - 2019

47

Tabel 3.3.

Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2010-2014

48

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

57

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

60

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

67


13

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

156

iv


14

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

18

Gambar 2.1.2

Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan

19

Gambar 2.1.3

Sturtur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

20

Gambar 2.1.4

Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Semarang, Surakarta dan Banyumas

21

Gambar 2.1.5

Sturtur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan

22

Gambar 2.1.6

Sturtur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan

23

Gambar 2.1.7

Sturtur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

24

Gambar 2.1.8

Struktur Organisasi Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan

25

V


15

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Pertanian dan Perkebunan memiliki perananan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, tejadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara berkelanjutan supaya penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan diperlukan kelembagaan penyuluhan yang kuat. Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penyuluhan. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi secara terus menerus dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan yang terintegrasi di Kabupaten/Kota, yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan SDM pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

ruang

lingkup

perencanaan

pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D)


16

dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah,

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

menyusun

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD tersebut, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan kegiatan operasional dalam rangka menangani isu strategis serta peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai dokumen guna memberikan arah Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah dalam jangka waktu tahun 2013-2018. Adapun pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

17

Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dan menindaklanjuti Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta mengacu pada Renstra kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 10. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


18

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3586); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);


19

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147); 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I/2014) ; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);


20

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31); 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

21

42. Keputusan

Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

Nomor:

511/Kpts/PD.

310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura. 43. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 124/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. 44. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 125/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud : 1) Memberikan arah pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; 2) Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan; 3) Merupakan

pedoman

untuk

evaluasi

capaian

kinerja

penyelenggaraan

pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan :


22

1) Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka mewujudkan pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah; 2) Mewujudkan partisipasi masyarakat pertanian dan perkebunan serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki; 3) Mewujudkan pembangunan pertanian dan perkebunan yang mengedepankan pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan memperhatikan kearifan lokal; 4) Menjadi instrumen keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan perkebunan.

1.4. Sistematika Penulisan Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Bab ini menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, kondisi dan potensi sumber daya yang ada, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayananan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis. Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

23

Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menguraikan tentang pembangunan pertanian dan perkebunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran, serta kebijakan dari setiap strategi yang terpilih sebagai rumusan pembangunan pertanian dan perkebunan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian dan perkebunan selama 5 (lima) tahun periode 20132018, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan pencapaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian dan perkebunan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII. Penutup Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.


24

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH 2.1.

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan. Struktur Organisasi pada Tabel 2.1.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha; 4. Pelaksanaan administrasi

bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha; Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

25

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;

2.1.2 Uraian Tugas Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut : Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi : a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c.

Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e.

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;

f.

Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan

g.

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan, irigasi, dan pupuk dan pembiayaan. Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lahan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan; d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan Bidang Tanaman Pangan Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan umbi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya; 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan 4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Hortikultura Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi : 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;


27

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan 4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perkebunan Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha; dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

28

Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang

tertentu Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan; 2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang

pelatihan dan

bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusai pertanian dan perkebunan; 3) Evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan ; 4) Pengelolaan ketatausahaan ; 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 2) Koordinasi

dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan

sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 3) Evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 4) Pengelolaan ketatausahaan; 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

29

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta mempunyai tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta melaksanakan fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura ; c. Evaluasi dan pelaporan dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura d. pengelolaan ketatausahaan ; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Benih Tanaman Perkebunan Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyakan benih tanaman perkebunan, percontohan kebun produksi dan pemanfaatan aset di kebun dinas. Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman perkebunan; b.

Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman perkebunan;

c.

Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan kebun produksi tanaman perkebunan;

d.

Pengelolaan ketatausahaan dan;

e.

Pelaksaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


30

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan tugas operasional dan / atau kegiatan teknis

penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk melaksanakan

tugas, Balai Perlindungan Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi: a.

Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;

b.

Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang perlindungan tanaman pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;

c.

Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;

d.

Pengelolaan ketatausahaan ;

e.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Balai Mutu Hasil melaksanakan

Pertanian dan

Perkebunan mempunyai

tugas

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

dibidang mutu hasil pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan; b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan; c. Evaluasi dan pelaporan bidang mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan; d. Pengelolaan ketatausahaan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.


31

Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan Balai melaksanakan

Alat

Mesin

Pertanian

dan

Perkebunan

mempunyai

tugas

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

dibidang alat mesin pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana teknis operasional dibidang alat mesin pra panen dan alat mesin pasca panen;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang alat mesin pertanian dan perkebunan; c. Evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin pra panen dan alat mesin pasca panen; d. Pengelolaan ketatausahaan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


32

2.1

Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBAG PROGRAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

SEKSI LAHAN

SEKSI IRIGASI

SEKSI PUPUK & PEMBIAYAAN

BIDANG TANAMAN PANGAN SEKSI PADI

SEKSI JAGUNG & SEREALIA LAINNYA SEKSI ANEKA KACANG & UMBI

BIDANG HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN

SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENYULUHAN, PASCA PANEN DAN BINA USAHA

SEKSI TANAMAN SAYURAN

SEKSI TANAMAN SEMUSIM

SEKSI PENYULUHAN

SEKSI TANAMAN BUAH

SEKSI TANAMAN TAHUNAN

SEKSI PASCA PANEN & PENGOLAHAN

SEKSI TAN HIAS & TAN OBAT

SEKSI TANAMAN REMPAH & PENYEGAR

UPTD Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

SUBAG KEUANGAN

33

SEKSI BINA USAHA

2.1.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELATIHAN


SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI

34

2.1.3 Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

KEPALA BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN


SEKSI PENGAWASAN DAN SERTFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

35

2.1.4 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Surakarta dan Banyumas

KEPALA BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN


SEKSI BENIH HORTIKULTURA

36

2.1.5 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan

KEPALA BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI BENIH


SEKSI PRODUKSI

37

2.1.6 Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

KEPALA BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN


SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

38

2.1.7 Struktur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

KEPALA BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI MUTU HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


SEKSI MUTU HASIL TANAMAN PERKEBUNAN

39

2.1.8 Struktur Organisasi Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan

KEPALA BALAI


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI ALAT MESIN PRA PANEN


SEKSI ALAT MESIN PASCA PANEN

40

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : 2.2.1 Organisasi dan Kepegawaian 1. Organisasi Dinas Pejabat struktural dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 61 jabatan, terdiri dari : seorang Pejabat Eselon II.a (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III.a (Sekretaris, Kepala Bidang) sebanyak 6 orang, Pejabat Eselon II.b (Kepala Balai) sebanyak 9 organg Pejabat Eselon IV.a (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi) sebanyak 45 orang. Selain itu juga terdapat pejabat fungsional tertentu yang tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional. Kepegawaian Kondisi pegawai/karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terhitung Februari 2017 sebanyak 1.041 orang . Data kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dilihat pada di bawah ini.


41

Tabel 2.1.

Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Kepegawaian ( Bulan Pebruari Tahun 2017) Golongan Jumlah (Orang)

No 1.

a. Golongan I

39

2.

b. Golongan II

234

3.

c. Golongan III

667

4.

d. Golongan IV

101

Jumlah

1.041

Sumber : Distanbun Tahun 2017 Tabel 2.2.

No

Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan Bulan Pebruari Tahun 2017.

Unit Kerja

PNS Pendidikan (org) S2

1

Kepala Dinas

2

Sekretariat a. Subag Umum dan

S1

D3

SLTA

SLTP

Jmlh Org

SD

1

4

10

3

25

9

3

54

11

1

2

-

1

15

Kepegawaian b. Subag Program

3

c. Subag Keuangan

1

11

6

23

41

Bidang Penyuluhan, Pasca

7

19

3

8

37

3

5

5

5

Panen dan Bina Usaha 4

Bidang Prasarana dan

1

19

Sarana 5

Bidang Hortikultura

3

7

4

14

6

Bidang Tanaman Pangan

3

4

2

7

16

7

Bidang Perkebunan

3

5

3

15

26

8

Balai Pengawasan dan

10

69

10

20

2

2

113

5

4

374

Sertifikasi Benih 9

BPTPH Bun

6

148

2

209

10

Balai Alsin Bun

2

8

2

8

11

BPSDM Tan

4

17

5

14

5

12

BBTPH Wil. Semarang

3

8

8

27

5

3

54

13

BBTPH Wil. Surakarta

5

27

3

33

6

10

84

14

BBTPH Wil. Banyumas

2

10

1

21

3

2

39


20 45

42

15

Balai Mutu Hasil Pertanian

3

5

1

7

7

15

dan Perkebunan 16

Balai Benih Tanaman

1

18

6

18

51

Perkebunan Jumlah

64

391

55

446

42

43

1.041

Perlengkapan

a. Tanah Tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah merupakan tanah milik negara yang telah diajukan haknya menjadi milik Pemerintah Provinsi cq Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai status hak pakai. b. Gedung Kantor Gedung kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berkantor pusat di Kompleks Tarubudaya Ungaran berlantai 5. c. Rumah Dinas Fasilitasi rumah Dinas Pertanian dan Perkebunan di Komplek Tarubudaya, UPT dan Kebun-kebun Dinas. d. Gudang Gudang Dinas berlokasi di Komplek Tarubudaya, UPT Dinas dan Kebun-kebun Dinas. e. Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk roda empat sebanyak 30 unit, roda dua sebanyak 301 unit dan roda tiga sebanyak 52 unit. f. Arsip Arsip inaktif Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya disimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan. Depo arsip milik Dinas Pertanian dan Perkebunan digunakan untuk menyimpan arsip inaktif sebelum dikirimkan ke Badan Arsip dan Perpustakaan.

g. Prasarana Olahraga Untuk memenuhi kebutuhan kesegaran jasmani melalui aktivitas olahraga bagi pegawai disediakan prasarana olahraga berupa tempat fitnes dan lapangan tenis sebanyak 1 unit 2 band dilengkapi dengan sarana penunjang berupa tribun dan kamar ganti berlokasi di Balai Benih Perkebunan Salatiga. Lapangan tenis ini juga disewakan untuk umum guna menunjang PAD.


43

h.

Balai Pemberdayaan Sumber daya Manusia Pertanian dan Perkebunan Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan terletak di Pringsurat Soropadan, Temanggung, Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Fasilitas Perkantoran Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan Soropadan No 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Fasilitas Kantor Gedung Administrasi Asrama Ruang Makan Gedung Serbaguna Bengkel Latihan (Mekanik) Laboratorium Kebun (Lahan Praktek) : - Lahan Kering (tegalan) - Lahan Sawah Kolam Ikan Kandang Ternak Guest House Tempat Ibadah Lapangan Olahraga Rumah Dinas Ruang Kelas

Jumlah (Lokal/unit/set) 2 4 2 1 1 1

Keterangan 120 orang 150 orang -

12.728 m2 5.425 m2 1 1 1 1 12 3

-

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan.

i.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berada di Jl Solo – Jogja KM 15 Sraten, Gatak Sukoharjo. Bangunan yang dimiliki berupa gedung permanen dan gedung kantor 6 WKPB di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu WKPB Semarang di komplek Tarubudaya Ungaran, WKPB Pati di Pati, WKPB Surakarta di Sukoharjo, WKPB Pekalongan di Pemalang, WKPB Kedu di Magelang dan WKPB Banyumas di Banyumas.


44

j. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang BBTPH Wilayah Semarang terletak di komplek Tarubudaya , dengan wilayah kerja meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 9 Kabupaten/ Kota dengan komoditas dan luas lahan yang di usahakan berbeda-beda. Komoditas yang di usahakan antara lain padi, palawija dan hortikultura, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel . 2.4 Tabel. 2.4 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Semarang

No

Kebun Benih

Komoditas

1

KBP Banyubiru

Padi

2

KBP Ketitang

Padi

3

KBP Wonoketingal

Padi

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KBP Sendang Sikucing Padi KBP Winong KBP Sonobijo Padi Padi KBH Bandungan Hortikultura KBH Karang Duren Hortikultura KBH Kopeng Hortikultura KBH Sumur Jurang KBH Karang Hortikultura Geneng KBH Katonsari Hortikultura KBH Bulu KBH Sidokerto Hortikultura KBPal Rendole Hortikultura KBPal Kalinyamat Hortikultura Palawija

16

Palawija Jumlah :

Luas Total Luas (ha) Produktif Lokasi (ha) 6,0016 5,0 Banyubiru, Banyubiru Kab Smg 8,2 7,0 Ketitang, Godong, Grobogan 10,18 8,5 Wonoketingal, Karanganyar, Demak 20 18,5 Sendang Sikucing, Rowosari, Kendal 8,29 6,5 Winong, Winong Pati 6,6 6,0 Jl. Blora-Randublatung Km2 Blora Kenteng, Ambarawa, Kab 1,13 0,8 Semarang Karang Duren, Tengaran, 2,52 2,5 Semarang Kopeng, Getasan, Kab 0,9 0,6 Semarang Sumur Jurang, Gn Pati, 3,44 1,5 Kota Smg Karang Geneng, Gn Pati, 12 12,0 Kota Smg Katonsari, Demak Kota, 2,77 0,5 Demak Bulu, Bulu, Rembang 14,6 10,0 Sidokerto, Pati, Pati 9,7 7,08 Muktiharjo, Margorejo, 10,25 3,0 Pati Margoyoso, Kalinyamatan, 15,2 11,7 Jepara 131,78 106,59

Sumber : BBTPH Wilayah Semarang.


45

k. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta BBTPH Wilayah Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi, Solo dengan wilayah kerja meliputi 17 kebun benih yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Komoditas dan luas lahan yang di usahakan antara lain padi, hortikultura, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Surakarta

No

Kebun Benih

Komoditas

Luas

Lokasi

(ha) 1 KBP Tegalgondo

Padi

6,0 Sraten, Gatak, Sukoharjo

2 KBP Banyudono

Padi

6,5 Kuwiran, Banyudono, Boyolali

3 KBP Tohudan

Hortikultura

4,75 Tohudan, Colomadu,

4 KBP Sonobijo

Padi

12,3 Karanganyar

5 KBP Lawu I

Padi

8,0 Klaruhan, Palur, Sukoharjo

6 KBP Masaran

Padi

6,3 Lawu, Nguter, Sukoharjo

7 KBP Tawangmangu

Hortikultura

2,0 Masaran, Sragen

8 KBH Tejomantri

Hortikultura

0,65 Tawangmangu, Karanganyar

9 KBH Pendem

Hortikultura

16,0 Wonorejo, Sukoharjo Pendem, Mojogedang, Karanganyar

10 KB Sidoharjo

Palawija

5,0 Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri

11 KPP Soropadan

Horti (Agro)

12 KBH Payaman

Hortikultura

3,0 Temanggung

13 KBH Salaman

Hortikultura

6,8 Payaman, Magelang

14 KBP Sri Widodo

Padi

5,3 Menoreh, Salaman, Magelang

2,25 Soropadan, Pringsurat,

Prembun, Kebumen 15 KBH Kaloran

Hortikultura

16 KBH Sri Makarti

Padi

7,5 Kedu, Temanggung

17 KBH Kledung

Hortikultura

9,0 Kledung, Temanggung

Jumlah :

19,25 Kaloran, Temanggung

120

Sumber : BBTPH Wilayah Surakarta.


46

l. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Banyumas BBTPH Wilayah Banyumas terletak di Jl. Ahmad Yani 36 A, Purwokerto dengan wilayah kerja meliputi 11 kebun benih tersebar di 7 Kabupaten/ Kota dengan rincian yakni : Tabel 2.6 Luas Lahan Banyumas No

1

Kebun Benih

KBP Maos

dan Penggunaan Kebun Benih B2TPH Wilayah

Komoditas

Padi

Luas

Luas

Total

produktif

(ha)

(ha)

10,50

Lokasi

10,30 Jl. Raya no 462 Maos Kidul, Cilacap

2

KBP Petarukan

Padi

9,80

9,60 Jl Ry Kebonsari Petarukan Pemalang

3

KBP Gamer

Padi

12,80

12,50 Jl Raya Gamer Pekalongan

4

KBP Kramat

Padi

7,70

7,50 Jl Raya Kramat Tegal

5

KBP Tajum

Padi

1,30

0,98 Jl Ry Tinggarjaya, Jatilawang, Bms

6

KBPal Kalicacing

Palawija

10,10

8,00 Ds. Kalimandi, Klampok Bj.negara

7

KBPal Harjosari

Palawija

7,00

6,20 Jl Ry Brt Harjosari, Adiwerna, Tegal

8

KBH Karanganyar Hortikultura

3,10

3,00 Jl Ry Ds Kulu, Kr Anyar, Pekalongan

9

KBH Rowobelang Hortikultura

42,00

42,00 Ds Rowobelang, Batang

10

KPP Kandeman

61,00

61,00 Jl. Raya Kandeman, Tulis,

Hortikultura

Batang 11

KBH Baturaden

Hortikultura

0,35

Jumlah :

0,35 Desa Karangmangu Banyumas

161,428

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas


47

m. Balai Benih Tanaman Perkebunan Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu, Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui UPTD Balai benih Tanaman Perkebunan melakukan kegiatan perbenihan baik berupa pembibitan maupun kebun induk/entres komoditas perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai Kebun Dinas sebanyak 34 kebun. Tabel 2.7. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan No

Kebun Dinas

Komoditas

Luas

Lokasi

(Ha) 1

Adinuso

Teh, Cengkeh

8,01

Batang

2

Bantarangin

Tebu

9,60

Wonogiri

3

Binangun

Gula kelapa & cengkeh

3,68

Purbalingga

4

Bulu

Randu,Kelapa & Tebu

20,02

Rembang

5

Bulukerto

Kakao & Kelapa

1,32

Wonogiri

6

Giriwarno

Kakao & kelapa

2,24

Wonogiri

7

Gombong

Teh

8,34

Pemalang

8

Jangglengan

Tebu

18,03

Sukoharjo

9

Jragan

Kopi

0,93

Temanggung

10

Kaliwiro

Kelapa,Kopi,Kakao

& 9,46

Wonosobo

cengkeh 11

Kaliombo

Kelapa kopyor, Mete & 21,00

Rembang

Kerjasama Tebu 12

Kandeman

Randu & Kopi

7,24

Batang

13

Karanganyar

Tebu

4,76

Pekalongan

14

Karanggedong

Kopi, Lada & kakao

7,45

Temanggung

15

Karangreja

Teh, Kopi & Cengkeh

8,39

Purbalingga

16

Limpakuwus

Kakao & cengkeh

10,89

Banyumas

17

Mento

Kopi

5,00

Temanggung

18

Ngagrong

Kopi, Tembakau & Bibit 4,00

Boyolali

Kopi Arabika 19

Ngawen

Kelapa, Bibit Kopi & 4,57

Salatiga

Cengkeh


48

No

Kebun Dinas

Komoditas

Luas

Lokasi

(Ha) 20

Noborejo

Kelapa, Bibit Kopi & 4,00

Salatiga

Cengkeh 21

Pagenteran

Teh

2,00

Pemalang

22

Redin

Kopi, Kelapa & Cengkeh 12,89

Purworejo

23

Sedayu

Kopi

2,40

Wonosobo

24

Selorejo

Kakao & Kelapa

1,40

Wonogiri

25

Sidoharjo

Kopi, kakao & kelapa

1,37

Wonogiri

26

Surjo

Teh & cengkeh

1,93

Batang

27

Surojoyo

Kopi & cengkeh

6,30

Wonosobo

28

Tanggulrejo

Kopi, kelapa & kakao

8,02

Magelang

29

Wanayasa

Teh

4,97

Banjarnegara

30

Wuryantoro

Tebu

10,52

Wonogiri

31

Wonorejo

Tebu, kakao, kelapa & 157,20

Batang

jeruk 32

Pirikan

Kakao

0,50

Magelang

33

Watuaji

Karet

2,50

Jepara

34

Pasekaran

Randu

1,62

Batang

Jumlah

n.

372,55

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBun) berada di komplek Tarubudaya Ungaran. Selain memiliki kantor di komplek Tarubudaya, BPTPH juga memilki Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) yang tersebar di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu LPHP Semarang di komplek Tarubudaya Ungaran, LPHP Pati di Pati, LPHP Surakarta di Sukoharjo, LPHP Pekalongan di Pemalang, LPHP Kedu di Temanggung dan LPHP Banyumas di Banyumas.


49

o.

Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan. Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan berada di komplek Tarubudaya Ungaran dan di Surakarta dengan bangunan yang berupa bangunan gedung kantor, bengkel, gudang tertutup permanen, serta ruang pertemuan dan memiliki 5 Brigade Tanam yaitu 1 unit lokasi berada di Tegalgondo-Sukoharjo, 1 unit berada di

Tajum

Banyumas, 1 unit berada di Petarukan - Pemalang dan 1 unit berada di Winong - Pati dan 1 unit berada di Tarubudaya yang kesemuanya masih dalam kondisi baik.

p.

Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Balai Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan berada di komplek Tarubudaya Ungaran dan di Surakarta dengan bangunan yang berupa bangunan gedung kantor dan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian dan perkebunan yang kesemuanya masih dalam kondisi baik.


50

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Distanbun Tahun 2014 - 2016

NO 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD Meningkatnya produksi padi 0,4% per tahun Jagung Kedelai Kacang tanah 0,3% per tahun Kacang hijau 1 % per tahun Ubi Kayu 3 % per tahun Bawang merah Cabe merah Kentang Mangga Durian Salak Tebu Kopi Kelapa Kakao Karet Cengkeh Teh Nilam Tersusunnya programa penyuluhan Terbentuknya Balai Penyuluhan Model (Kecamatan) dan Posludes (Desa)

Target IKK 0,4 % per tahun

0,3% per tahun 1 % per tahun 3 % per tahun Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

2014

2015

Target Renstra ke 2016

2017

2018

Realisasi Capaian Tahun Ke 2014 2015

10.187.447

10.228.197

10.269.110

10.310.186

10.351.427

9.648.104

11.301.421

11.473.151

94,70

110,49

111,72

3.004.814 139.587 141.946

3.016.834 143.389 142.371

3.028.901 147.191 142.799

3.041.017 150.993 143.227

3.053.181 154.795 143.657

3.051.516 125.466 120.158

3.212.392 129.794 109.204

3.574.331 112.157 105.338

101,55 89,88 84,65

106,48 90,52 74,70

118,01 76,20 73,77

97.881

98.174

98.469

98.764

99.061

96.219

98.992

89.123

98,30

100,83

90,51

3.356.540

3.366.609

3.376.709

3.386.839

3.397.000

3.977.810

3.571.594

3.536.711

118,51

106,09

104,74

428.042 122.488 288.826 426.590

429.112 123.713 289.548 429.789

430.185 124.950 290.272 433.013

431.260 126.200 290.998 436.260

432.338 127.462 291.725 439.532

519.356 167.794 292.214 459.669

471.169 168.411 278.552 396.636

534.766 166.237 267.713 330.071

101,00 136,99 101,17

109,71 130,40 96,20 92,29

124,31 133,043 92,23 76,23

79.952 449.627 5.125.500 16.881 184.354 2.040 1.612 6.528 6.696

80.192 453.674 5.228.010 17.219 186.198 2.081 1.644 6.659 6.830

80.432 457.757 5.332.570 17.563 188.060 2.122 1.677 6.792 6.967

80.674 461.877 4.450.000 17.914 189.940 1.890 2.450 6.928 6.400

80.916 466.033 4.460.000 18.273 191.840 1.890 2.650 7.066 6.350

101.167 441.841 5.560.701 23.548 184.360 1.854 2.030 6.850 7.399

102.450 471.462 3.826.118 20.690 177.794 1.865 2.085 6.434 6.242

74.994 354.770 3.713.546 21.082 171.197 1.941 1.965 6.622 4.601

107,75 126,53 98,27 108,49 139,49 99,28 90,88 125,99 104,95 110,50

127,76 103,92 73,18 120,16 95,47 89,62 126,82 96,62 91,39

93,24 77,50 69,64 84,97 91,03 91,47 117,17 97,50 66,04

2

2

2

2

2

2

2

100

100

100

-

378 3.333

398 3.383

418 3.433

358 3.333

378 3.383

398 3.406

100

100

100

2016

2017

2018

2014

2015

Rasio Capaian Pada tahun 2016 2017

Buku Unit

438 3.483

Keterangan: Realisasi Tahun 2016 Merupakan Angka Sementara


51

2018

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tahun 2014 – 2016 Anggaran

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Realisasi Anggaran

Uraian 2014 1. Pendapatan

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran

Realisasi

9.671.031.000

16.424.862.000

12.150.700.000

10.388.164.345

17.359.510.516

18.564.316.990

107,41

105,69

152,78

21,91

37,02

2. Belanja Langsung

159.719.438.000

133.210.451.000

127.985.501.000

152.373.629.795

116.358.979.184

109.192.132.277

95,40

87,35

85,32

(10,26)

(14,90)

3. Belanja Tidak Langsung

124.808.650.000

158.084.286.000

147.455.561.000

116.615.544.464

146.286.090.151

145.828.835.996

93,43

92,54

98,90

9,97

12,57


52

3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3.4.1. Tantangan Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam

pelayanan pembangunan pertanian dan

perkebunan adalah : 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT. 4. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran. 5. Masih

lemahnya

kapasitas

kelembagaan

petani

dan

terbatasnya

pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. 7. Masuknya komoditas pertanian dan perkebunan impor yang menyaingi produk petani. 8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian dan perkebunan yang semakin aman dikonsumsi. 9. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian. 10. Globalisasi dan Liberalisasi Pasar menuntut pemberian fasilitas dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan lokal dan daya saing agar bisa menembus pasar global. 11. Belum optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun jejaring pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan.


53

3.4.2. Peluang 1. Peningkatan intensifikasi pertanian dan perkebunan dengan menerapkan Sapta Usahatani yang konsisten melalui Good Agriculture Practise (GAP). 2. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurani beban SKPD Provinsi 3. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan usahatani. 4. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang. 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang. 6. Modernisasi pertanian dan perkebunan melalui penggunaan alat dan mesin untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produkstif pada sektor pertanian dan perkebunan. 7. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul dan promosi produk petani Jawa Tengah. 8. Pengembangan sistem jaminan

mutu pangan organik dan ramah

lingkungan. 9. Penerapan Peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian. 10. Pasar internasional semakin terbuka dengan adanya pasar bebas. 11. Pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, akan mampu mengembangkan usaha lebih produktif, efektif dan efisien serta memudahkan dalam membangun jejaring pemasaran.


54

12. Semakin terbukanya kesempatan dalam peningkatan kelembagaan petani, peningkatan nilai tawar produk, mempercepat penyerapan tehnologi dan mempermudah pengendalian pola usaha tani. 13. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga ekonomi mikro.


55

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah : 1). Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; 2). Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana

sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan; 3). Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya; dan 4). Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya. Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah : 1). Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi; 2). Peraturan Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang


56

tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian dan

perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun

2013 sampai dengan 2018, adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian 4. Masih rendahnya daya saing beberapa produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 5. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi guna memasuki era globalisasi dan liberalisasi pasar. 6. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 7. Perubahan

iklim

global,

berakibat

terjadi

perubahan

musim,

sehingga

meningkatkan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 8. Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih terbatas. 9. Masih mahalnya teknologi mekanisasi 10. Terbatasnya permodalan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, berakibat pada rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk tanaman pangan ,hortikultura dan perkebunan. 11. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, mengakibatkan para petani tidak memiliki nilai tawar produk, terhambatnya penyerapan teknologi dan kurang terkendalinya pola usaha tani komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.


57

12. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat kesalahan pola tanam mengakibatkan erosi/tanah longsor dan pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang mengakibatkan rendahnya kesehatan tanah. 13. Kepemilikan lahan sempit mengakibatkan unit cost untuk produksi juga mahal menjadi tinggi. 14. Petani belum terbiasa dan kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan pengendali hama hayati yang ramah lingkungan, karena hasilnya tidak langsung nampak. 15. Keterbatasan Jumlah Penyuluh PNS, Pengamat Hama Penyakit dan Pengawas Benih Tanaman karena banyak yang memasuki masa purna tugas. 16. Masih minimnya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyuluh swadaya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, adalah: MENUJU PROVINSI JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ “ Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Maka yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Sejahtera Jawa Tengah Sejahtera merupkan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti

sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,

pendidikan, rasa aman dari perlakuan ancaman kekerasan fisik maupun non fisik,


58

lingkungan hidup dan sumberdaya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan telekomonikasi yang mencukupi, nyaman, dan terpeliharanya dengan baik. Dalam menuju sejahtera, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan

produksi dan produktivitas komoditas tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan yang ramah lingkungan, guna mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Berdikari Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri diatas kaki sendiri. Artinya pembangunan Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, nasional, maupun internasional. Untuk mewujudkan Jawa Tengah berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumberdaya yang ada di Jawa Tengah agar terhidar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; (2) Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumberdaya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimana pun bermukim untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; (3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam menuju berdikari, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupaya mengeksplorasi seluruh potensi sumberdaya alam, lingkungan dan SDM pertanian dan perkebunan Jawa Tengah, dengan pemanfatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta kerjasama dengan para pihak, guna meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya Jawa Tengah berdikari secara ekonomi. Sedangkan untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi


59

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut: 1.

Membangun Provinsi Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Misi pertama merupakan kerangka acuan dalam acuan bagi enam misi lainnya dengan menstranformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologi Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

2.

Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan,

menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran; Misi ini diharapkan untuk mewujudkan kebijakan yang sitematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hamper miskin yang sebagaian besar berada di pedesaan dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. 3.

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”; Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntable, dengan didukung sumberdaya aparatur yang professional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, system kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan yang prima.

4.

Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan; Misi ini diharapkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan social masyarakat melalui pelibatan kelembagaan social dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan local yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta meningkatkan peran dan fungsi seni budaya.

5.

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; Misi ini diharapkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut derajad hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap


60

perencanaan, pelaksanaan, sehingga pengawasan serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. 6.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; Misi ini diharapkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukimam, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7.

Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misi ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung

pertumbuhan

dan

kelancaran

perekonomian

dengan

tetap

memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumberdaya potensial dan strategis. 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian. 1. Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 Visi dari kementerian Pertanian yakni: Terwujudnya

Sistem

Pertanian-Bioindustri

Berkelanjutan

yang

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai 4 Misi yaitu : 1. Mewujudkan kedaulatan pangan 2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan 3. Mewujudkan kesejahteraan petani 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan yaitu: 1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian. 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.


61

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan (2015-2019) dalam membangun pertanian di Indonesia Kementerian Pertanian mencanangkan 6 target utama yaitu: 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula. 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor. 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani. 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Enam target utama dimaksud, dilaksanakan oleh para eselon 1 di jajaran Kementerian Pertanian RI. Sedangkan

yang mendukung

tercapainya tujuan

pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah yaitu Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan,

Direktorat

Jenderal

Hortikultura,

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 3.3.1 Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015 – 2019 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan dalam mendukung pencapaian 6 target kementerian pertanian selama periode 2015 -2019, melalui program kegiatan yang mengacu pada : 1. Pencapaian produktivitas tanaman pangan melalui penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan spesifik lokasi. 2. Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat melalui ketersediaan benih unggul bersertifikat secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis/varietas, tempat, mutu, jumlah, waktu dan harga. 3. Pelaksanaan luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT dan DPI melalui penanganan atas gangguan OPT dan DPI.


62

4. Pelaksanaan penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan melalui pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) pasca panen secara efesien dan efektif. Pembangunan tanaman pangan tahun 2015 – 2019 diprioritaskan pada komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan tanaman pangan selama lima tahun ke depan antara lain produksi dan produktivitas, sebagaimana tabel berikut Tabel 3.1. Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 No

Komoditas

Sasaran Produksi (000 Ton)

Pertumbuhan

2015

2016

2017

2018

2019

(%/tahun)

1

Padi

73.445

76.226

78.132

80.085

82.078

3.06

2

Jagung

20.314

21.354

22.360

23.485

24.700

5,25

3

Kedelai

1.200

1.817

2.758

2.941

3.000

28,43

4

Kacang tanah

743

756

769

782

796

4,08

5

Kacang hijau

292

296

300

305

309

5,59

6

Ubi kayu

26.530

27.072

27.624

28.187

28.762

3,24

7

Ubi jalar

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

3,93

Sumber: Renstra Dirjen Tanaman Pangan 2015-2019 3.3.2. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019 Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pencapaian 6 target sukses Kementerian Pertanian selama periode 2015 – 2019, melalui program kegiatan yang mengacau pada peningkatan produksi dan mutu hortikultura serta perbaikan sistem usaha hortikultura yang diproduksi secara ramah

lingkungan

dalam

rangka

mendukung

peningkatan

industri

hortikultura, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor dan substitusi impor, peningkatan keejahteraan petani, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, serta pengendalian laju inflasi nasional yang disebabkan oleh cabai, bawang merah dan jeruk. Pembangunan hortikultura tahun 2015 -2019 difokuskan pada 3 komoditi utama antara lain aneka cabai, bawang merah dan jeruk yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan hortikultura selama lima tahun kedepan antara lain produksi dan produktivitas , sebagaimana tabel berikut:


63

Tabel 3.2. Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Hortikultura Tahun 2015-2019 No

Produksi (000 ton)

Komoditas

2015

2016

2017

2018

2019

1

Jeruk

1.640,37

1.697,79

1.765,70

1.845,15

1.915,98

2

Pisang

6.513,75

6.544,03

6.776,91

6.912,45

7.048,97

3

Mangga

2.285,95

2.340,85

2.399,38

2.460,56

2.519,92

4

Manggis

144,95

147,56

150,22

152,92

155,67

5

Durian

914,04

932,32

950,97

969,99

989,39

6

Bawang merah

1.125,24

1.172,66

1.231.76

1.293.84

1.359.41

7

Cabe

1.082,13

1.106,70

1.139,90

1.174,09

1.209,67

8

Kentang

1.322,37

1.348,82

1.375,79

1.403,31

1.431,38

9

Anggrek

21.869,66

22.696,06

23.749,16

24.851,12

26.004,21

10

Jahe

171.203

179.763

188.751

198.189

208.098,63

11

Temulawak

39.321

41.287

43.351

45.519

47.795,14

Sumber: Renstra Dirjen Hortikultura Tahun 2015-2019 3.3.3. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2015 - 2019 Kementeran Pertanian. Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung pencapaian 6 target sukses Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019, melalui program kegiatan yang mengacu pada: 1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional. 2. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan. 3. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan. 4. Pemenuhan penyediaan bahan baku bip-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry. 5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. 6. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun. Pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 lebih difokuskan pada 14 komoditas

unggulan

nasional

yaitu

tebu,

kelapa

sawit,

karet,kelapa,kakao,kopi,teh,lada,cengkeh,pala,jambu mete,nilam,kapas,tembakau. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan


64

selama lima tahun ke depan antara lain produksi dan produktivitas, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019 No

2015

2016

2017

2018

2019

Laju pertumbuhan (% per tahun)

3

4

5

6

7

8

Komoditas

1

Sasaran Produk (000 ton)

2

1

Tebu (gula)

2.972

3.270

3.500

3.660

3.820

6,50

2

Kelapa Sawit(CPO)

30.798

30.845

32.657

34.515

36.420

4,31

3.

Karet (Karet kering)

3.320

3.438

3.559

3.683

3.810

3,50

4

Kelapa (Kopra)

3.309

3.355

3.401

3.446

3.491

1,35

5

Kakao (biji kering)

773

831

872

916

961

5,60

6

Kopi (kopi berasan)

725

738

751

765

778

1,78

7

Teh (daun kering)

159,6

160,4

161,2

162

162,7

0,48

8.

Lada (lada kering)

93

94,1

95,1

96,2

97,3

1,14

9

Cengkeh (bunga kering)

112,6

114,7

116,8

119

121,2

1,86

10

Pala (biji kering)

27,7

29

30,4

31,8

33,4

4,79

11

Jambu mete (gelondong kering)

123,63

123,65

126,60

129,60

132,70

1,79

12

Nilam (minyak nilam)

2,75

2,76

2,78

2,81

2,84

0,81

13

Kapas (serat berbiji)

1,85

1,93

2,0

2,09

2,17

4,07

14

Tembakau (daun kering)

279,6

298,8

319,4

341,5

365,1

6,90

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019

3.3.3. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015 - 2019 Kementeran Pertanian RI Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019,

meliputi enyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian. Sedangkan sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015-2019, antara lain penambahan luas areal pertanaman melalui kegiatan : 1. Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan; 2. Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air; 3. Perluasan areal pertanian pada kawasan peternakan;


65

Target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal

Perkebunan

Tahun

2010-2014,

Renstra

Direktorat

Jenderal

Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2010-2014 Kementerian Pertanian sangat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 3.3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019 Kementeran Pertanian RI Penyusunan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015 – 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 4) peningkatan kesejahteraan petani; dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi birokrasi. Renstra BPPSDMP Tahun 2015-2019 juga menjadi acuan bagi kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

dalam

penyusunan

rencana

kegiatan

masing–masing

kelembagaan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode 2015-2019 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPPSDMP menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu.


66

2.

Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi kerja.

3.

Mengembangkan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel.

4.

Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Mengacu pada visi misi BPPSDMP Kementerian Pertanian Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu serta mengembangkan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi kerja. 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan

RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, maka

potensi sub sektor pertanian dan perkebunan Jawa Tengah sesuai peruntukkannya meliputi kawasan budidaya dan kawasan konservasi. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut : Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi Kawasan pertanian lahan basah seluas ± 990.652 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas ± 955.587 Ha yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas 1.022.570 Ha. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas 620.635,62 ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (566.504,63 ha atau 91,28 %), Perkebunan Besar Negara/PTPN (39.143,93 ha atau 6,31 %), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS (14.687,06 ha atau 2,37 %). Sub sektor perkebunan sampai dengan Tahun 2013, sudah menangani lahan konservasi seluas 7.070 ha. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Pengelolaan lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk seluas 1.365 ha, dengan penanaman bibit karet, kopi, kakao, kelapa, cengkeh dan mete. Hasil telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah munculnya pengaruh lingkungan pada program pengembangan agribisnis sebagai berikut : a. Pengelolaan lahan yang berlebihan Agar pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan lebih banyak menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.


67

b. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat meningkatkan pencemaran. Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu digalakkan standarisasi pertanian, perkebunan dan pengelolaan pertanian perkebunan organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten. c. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah pertanian. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, yaitu: 1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan utamanya kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan dan tebu dalam mendukung pencapaian Swasembada Gula Nasional. 2. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 3. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan melalui sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan. 4. Belum optimalnya SDM pertanian dan perkebunan yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri. 5. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat. 6. Masih tingginya angka susut hasil padi. 7. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan pengusaha. 8. Belum optimalnya Pengendalian OPT lebih ramah yang ramah lingkungan 9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan memasuki pasar global dan jejaring pemasaran baik dalam skala nasional maupun internasional. 10. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama pelaku usaha


68

11. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama pelaku usaha sesuai bidang keahliannya 12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel. 13. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2013-2018, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. 4.1.1. Tujuan Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 20132018 adalah memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah

4.2.2. Sasaran Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2013-2018 adalah : 1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan


69

4.3.3. Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan efektif dan efisien. Mendasarkan tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian dan perkebunan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

4.3.1. Strategi Strategi untuk pembangunan pertanian dan perkebunan Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3. Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli daerah dan optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat; 4. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan; 5. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan; 6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan mendukung alat mesin untuk mendukung modernisasi pertanian. 7. Melaksanakan sertifikasi mutu hasil pertanian tanaman pangan ,hortikultura dan perkebunan terutama untuk produk pertanian organik; 8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam bidang pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; 9.

Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui Analisis Ekonomi Usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar


70

10. Membangun kemitraan masyarakat di sekitar Perkebunan Besar; 11. Mengoptimalkan kawasan sentra komoditas perkebunan di perdesaan. 12. Meningkatkan luasan tanaman perkebunan pada kawasan lahan kritis melalui pemberdayaan masyarakat. 13. Mengoptimalisasikan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes serta Penguatan dan Pengembangan Pelaku Utama/Usaha, Mitra Penyuluh dan Kelembagaan Profesi. 14. Pendampingan, Pengawalan, Pelatihan, Fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha. 15. Penyusunan

perencanaan

penyuluhan

dan

penerapan

metode

penyuluhan. 16. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan displin serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

4.3.2. Kebijakan Pokok – pokok kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2013 – 2018 pembangunan Jawa Tengah bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut: 1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan. 2. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 3. Penyebaran benih bermutu bersertifikasi melalui balai benih dan optimalisasi BPSB. 4. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam banjir dan kekeringan. 5. Peningkatan

pengetahuan

dan

ketrampilan

masyarakat

untuk

mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati dan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan. 6. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani.


71

7. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 8. Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 9. Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 10. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran. 11. Fasilitasi pelaksanaan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes sebagai pos simpul koordinasi penyuluhan. 12. Fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha. 13. Penyusunan programa penyuluhan. 14. Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.


72

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No 1

Tujuan

Sasaran

Memantapkan

1. Terwujudnya

produksi

komoditas

tanaman

pangan,

hortikultura

dan

perkebunan

sebagai

wujud

kontribusi

peningkatan produksi

Indikator Sasaran

T 2

Peningkatan produksi

Tanaman

tanaman Pangan (%):

pangan hortikultura Padi dan perkebunan

Jagung Kedelai

kedaulatan pangan di

Kacang tanah

Jawa Tengah

Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Peningkatan produksi Hortikultura (%) Bawang merah Kentang Cabe besar Durian Mangga Salak

Peningkatan produksi Perkebunan (%) Tebu

(1

Kelapa Kopi Kakao

(1

Karet Teh Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

( 73

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Cengkeh

2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan kualitas balai penyuluhan dan penumbuhan posludes(%) Penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian (%)

Keterangan: Pada Tahun 2017 produksi komoditas tebu , kakao dan teh negatif karena adanya revisi pada target di RPJMD Perubahan. Hal tersebut dikarenakan: 1. Produksi tebu cenderung menurun karena alih fungsi lahan, bersaing dengan komoditas lain 2. Produksi tanaman kakao cenderung menurun karena serangan hama penyakit. 3. Produksi teh cenderung menurun karena tanaman banyak yang tua/produktivitas rendah.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan 1. Memantapkan

Sasaran 1. Terwujudnya

Strategi 1. Meningkatkan


Kebijakan 1. Peningkatan 74

T 2

Tujuan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan berkelanjutan

Sasaran peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Strategi produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Melaksanakan penambahan/rehabilita si infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli daerah dan optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan menggunakan alat mesin untuk mendukung modernisasi pertanian. Melaksanakan sertifikasi mutu hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura


Kebijakan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan 2. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3. Penyebaran benih bermutu bersertifikasi melalui balai benih dan optimalisasi BPSB 4. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam banjir dan kekeringan 5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengembangka n pupuk organik, pestisida nabati dan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan 75

Tujuan

Sasaran

Strategi dan perkebunan terutama untuk produk pertanian organik 8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam bidang pengolahan hasil pertanian dan perkebunan 9. Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan melalui Analisis Ekonomi Usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar 10. Membangun kemitraan masyarakat di sekitar Perkebunan Besar 11. Mengoptimalkan kawasan sentra komoditas perkebunan di perdesaan. 12. Meningkatkan luasan tanaman perkebunan pada kawasan lahan kritis melalui pemberdayaan masyarakat.


Kebijakan 6. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani 7. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 8. Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 9. Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 10. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan psac panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran 76

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

2. Terwujudnya 1. Mengoptimalisasikan 1. Fasilitasi peningkatan peran Balai pelaksanaan kemampuan Penyuluhan dan peran Balai Sumber Daya Posluhdes serta Penyuluhan dan Manusia Penguatan dan Posluhdes Pertanian dan Pengembangan Pelaku sebagai pos Perkebunan Utama/Usaha, Mitra simpul Penyuluh dan koordinasi Kelembagaan Profesi. penyuluhan 2. Pendampingan, Pengawalan, Pelatihan, Fasilitasi pelaksanaan 2. Fasilitasi peran kelembagaan pelaksanaan Pelaku utama pelaku peran usaha. kelembagaan 3. Penyusunan Pelaku utama perencanaan pelaku usaha. penyuluhan dan penerapan metode 3. Penyusunan penyuluhan program 4. Melaksanakan penyuluhan pengembangan administrasi 4. Peningkatan perkantoran, dukungan peningkatan sarana dan aparatur dinas prasarana aparatur, melalui peningkatan disiplin perbaikan serta kapasitas aparatur manajemen dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan


77

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, utamanya dalam sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018. Tolok ukur keberhasilan pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Khusus indikator kinerja sub sektor perkebunan yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah: Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD

NO

INDIKATOR SASARAN

KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD 2013

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Jumlah Produksi Padi (ton)

10.146.860

10.187.447

10.228.197

10.269.110

10.310.186

10.351.427

10.351.427

2

Jumlah Produksi Jagung (ton)

2.992.843

3.004.814

3.016.834

3.028.901

3.041.017

3.053.181

3.053.181

3

Jumlah kedelai

135.785

139.785

143.389

147.191

150.993

154.795

154.795

4

Jumlah produksi kacang tanah

141.521

141.946

142.371

142.799

143.227

143.657

143.657

5

Jumlah produksi kacang hijau

97.588

97.881

98.174

98.469

98.764

99.061

99.061

6

Jumlah produksi ubi kayu

3.346.500

3.356.540

3.366.609

3.376.709

3.386.839

3.397.000

3.397.000

7

Jumlah produksi ubi jalar

170.646

171.158

171.671

172.186

172.703

173.221

173.221

8

Jumlah produksi bawang merah

426.975

428.042

429.112

430.185

431.260

432.338

432.338

produksi

TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018


78

NO

INDIKATOR SASARAN

KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD 2013

(1)

(3)

(4)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD

TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

9

Jumlah produksi kentang

288.106

288.826

289.548

290.272

290.998

291.725

291.725

10

Jumlah produksi cabe besar

121.488

122.488

123.713

124.950

126.200

127.462

127.462

11

Jumlah produksi durian

79.554

79.952

80.192

80.432

80.674

80.916

80.916

12

Jumlah produksi mangga

423.415

426.590

429.789

433.013

436.260

439.532

439.532

13

Jumlah produksi salak

445.616

449.627

453.674

457.757

461.877

466.033

466.033

14

Jumlah produksi tebu

5.025.000

5.125.500

5.228.010

5.332.570

4.450.000

4.460.000

4.460.000

15

Jumlah Produksi Kelapa (ton)

180.695

184.354

186.198

188.060

189.940

191.840

191.840

16

Jumlah produksi Kopi

19.431

16.881

17.219

17.563

17.914

18.273

18.273

17

Jumlah produksi kakao

1.819

2.040

2.081

2.122

1.890

1.890

1.890

18

Jumlah produksi karet

1.720

1.612

1.644

1.677

2.450

2.650

2.650

19

Jumlah produksi Cengkeh

6.246

6.528

6.659

6.792

6.928

7.066

7.066

20

Jumlah produksi teh

6.743

6.696

6.830

6.967

6.400

6.350

6.350

21

Jumlah Balai Penyuluhan Yang Berkualitas dan Penumbuhan Posludes Persentase Penyuluh Yang Memiliki Kompetensi sesuai dengan Bidang Keahlian Jumlah kabupaten/kota yang didampingi dalam pendataan petani

527 dan 3.233

378 dan 3.333

398 dan 3.383

418 dan 3.433

438 dan 3.483

438 dan 3.483

50%

60%

70%

80%

1 kab/kota

21 kab/kota

13 kab/kota

22

23

34,01%

22 kab/kota

-

40%


80%

79

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan. 1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018, bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis

bidang

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura

dan

perkebunan;

(2)Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; (3)Pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; (4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; (6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya. 3. Program yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan meliputi : (1) Program PelayananAdministrasiPerkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur; (5) Program Pengembangan Agribisnis; (6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal; dan (7) Program Pendidikan Menengah; yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang diampu oleh Sekretariat dan aBidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.


80

4. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator out put kegiatan, kondisi awal dan target yang memuat pagu indikatip Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sesuai dengan Matrik.

B. Penutup. 1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan. 2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan Rencana Kerja dan seluruh tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-msing Unut Kerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Ungaran,

2017

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. YUNI ASTUTI, MA Pembina Utama Madya NIP. 19620621 198709 2 001


81

Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun

Recommend Documents