RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun

Tabel V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Tata Pemerintahan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Mewujudkan 1. Meningkatnya a. Jumlah sinergitas dan tertib penyeKab/Kota yang harmoni sasi lenggaraan penyeleng hubungan tugas umum garaan tugas antar strata pemerintahan pembantuan peme berjalan baik rintahan

Indikator Data Capaian pada Kinerja Program Tahun Awal Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Perencanaan (output) Th.2013

(4)

(5) Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

b. Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggara n adm kecamatan dan PATEN berjalan baik Kegiatan : I. Kegiatan Koor dinasi Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pe merintahan di Daerah.

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja SKPD Lokasi Renstra Penanggungjawab SKPD Th.2018

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp target

Rp (19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(20)

Indikator Program : - Jumlah Kab/Kota yang penyeleng garaan tugas pembantuan berjalan baik

35 Kab/Kota

35 Kab/ Kota

425 Juta

35 Kab/ Kota

475 Juta

35 Kab/ Kota

475 Juta

35 Kab/ Kota

500 Juta

35 Kab/ Kota

500 35 Juta Kab/ Kota

500 Biro Tata Peme Jawa Juta rintahan Setda Tengah Provinsi Jawa Tengah

- Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaran adm kecamatan dan PATEN berjalan baik

11 Kab

24 Kab/ Kota

400 Juta

29 Kab/ Kota

425 Juta

30 Kab/ Kota

450 Juta

35 Kab/ Kota

500 Juta

35 Kab/ Kota

550 juta

35 Kab/ Kota

550 Juta

35 Kab/Kota

35 Kab/ Kota

175 Juta

35 Kab 225 35 Kab 225 35 Kab 250 35 Kab 250 /Kota Juta /Kota Juta /Kota Juta /Kota Juta

35 Kab Kota

250 Juta

Indikator Kegiatan : - Jumlah Kabupaten/ Kota Yg Dilaksana kan Pembinaan Tugas Pembantuan - Jumlah Kabupaten/ Kota Yang Dilaksa nakan Fasilitasi Pe laksanaan Tugas Pembantuan

35 Kab/ Kota

35 Kab /Kota

35 Kab /Kota

35 Kab /Kota

35 Kab /Kota

97

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

(6)

II. Kegiatan Fasili tasi - Jumlah Rakor Penyeleng garaan Fasili tasi Peme rintahan Penyelenggara an Pemerintahan se Jateng - Jumlah BAKORWIL yang dilaksanakan Fasilitasi Penyeleng garaan Pemerintah an

(7)

3 Bakorwil

- Jumlah Provinsi yang dikunjungi dalam rangka Koor dinasi Penyeleng garaan Pemerintahan

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 Kali

250 Juta

1 Kali

250 Juta

1 Kali

250 Juta

1 Kali

250 Juta

1 Kali

250 Juta

1 Kali

250 Juta

3 Bkrwil

3 Bkrwil

3 Bkrwil

3 Bkrwil

3 Bkrwil

3 Bkrwil

4 Prov

4 Prov

4 Prov

4 Prov

4 Prov

4 Prov

III. Kegiatan Peningkatan Penyeleng Pemerintahan Kecamatan

- Jumlah Kab/ Kota Yang Difasilitasi pe nyelenggaraan pe merintahan Kec.

11 Kab

35 Kab/ Kota

200 Juta

35 Kab/ Kota

225 Juta

35 Kab/ Kota

250 Juta

35 Kab/ Kota

275 Juta

35 Kab/ Kota


300 Juta

IV. Kegitan Penyu sunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

- Jumlah Kab/ Kota yang terfasilitasi Validasi/upadating kode dan data wilayah adminis trasi pemerintahan

35 Kab/Kota

35 Kab/ Kota

200 Juta

35 Kab/ Kota

200 Juta

35 Kab/ Kota

200 Juta

35 Kab/ Kota

225 Juta

35 Kab/ Kota


250 Juta


(20)

98


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

35 Kab/Kota

35 Kab/ Kota

275 Juta

35 Kab/ Kota

300 Juta

35 Kab/ Kota

300 Juta

35 Kab/ Kota

29 Kab

29 Kab

285 Juta

29 Kab

250 Juta

29 Kab

260 Juta

Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Pe nyelenggaraan Pe merintahan Desa/ Kelurahan Jumlah Rakor Pe nyelenggaraan Pe merintahaan Desa/ Kelurahan

35 Kab/Kota

35 Kab/ Kota

275 Juta

35 Kab/ Kota

300 Juta

35 Kab/ Kota

300 Juta

Jumlah Kabupaten yang terlaksana Pe mbinaan dan Fasili tasi Pengelolaan Ke uangan Desa. Jumlah Rakor Pe ngelolaan Keuang an Desa

29 Kab

2. Meningkatnya pe a. Jumlah Kab/Kota nyelenggaraan yang diberikan pemerintahan fasilitasi pembina desa dan an penyeleng kelurahan dan garaan pemeri meningkat nya ntahan Desa/ tertib admi Kelurahan nistrasi kepen berjalan baik dudukan

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator Program : Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi pembina an penyeleng garaan pemeri ntahan Desa/ Kelurahan berjalan baik

b. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi Pembi naan Pengelola an Keuangan Desa berjalan tertib

-

Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi Pembi naan Pengelola an Keuangan Desa berjalan baik

Rp target

Rp

(16)

(17)

(19)

325 Juta

35 Kab/ Kota


Jawa 325 Biro Tata Peme Tengah Juta rintahan Setda Provinsi Jawa Tengah

29 Kab

275 Juta

29 Kab

280 Juta

29 Kab

280 Juta

35 Kab/ Kota

325 Juta

35 Kab/ Kota


325 Juta

280 Juta

280 Juta

(18)

(20)

Indikator Kegiatan

I. Kegiatan Pe ningkatan Pe nyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan

-

II. Kegiatan pem binaan dan fasi litasi pengelola an keuangan desa

-

-

-


Tahu2015

target (6)

Kegiatan :

Tahun 2014


2 Rakor

29 Kab

1 Rakor

2 Rakor

285 Juta

29 Kab

1 Rakor

2 Rakor

250 Juta

29 Kab

1 Rakor

2 Rakor

260 Juta

29 Kab

1 Rakor

2 Rakor

275 Juta

29 Kab

1 Rakor

29 Kab

1 Rakor

99


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5) Program

c. Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan baik

Kependudukan dan Catatan Sipil

(6) -

Kegiatan I.

Kegiatan pem binaan admi nitrasi kepen dudukan dan pencatatan sipil

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

35 Kab/Kota

35 Kab/ Kota

290,5 Juta

35 Kab/ Kota

300 Juta

35 Kab/ Kota

310 Juta

35 Kab/ Kota

350 Juta

35 Kab/ Kota


35 Kab/ Kota

290,5 Juta

35 Kab/ Kota

300 Juta

35

310 Juta

35 Kab/ Kota

350 Juta

35 Kab/ Kota

350 Juta

(18)

(20) Biro Tata Peme Jawa rintahan Setda Tengah Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kegiatan : -

-

-


Indikator Program : Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan baik

Tahun 2014


Jumlah Kab/Kota - Masih sering ter yang terfasilitasi jadinya per peningkatan keter masalahan dalam paduan & sinkroni pelayanan karena sasi kebijakan petugas masih dalam penyelengga menga lami raan administrasi keterbatas an kependudukan. pemahaman terhadap sub stansi regulasi Jumlah Kab./ Kota nasional. yang terfasilitasi - Belum ter data cakupan kepe sedianya data milikan akta kelahir kepemilikan akta an dan pencapaian kelahiran me target menurut nurut kelompok kelompok usia 0-5 umur, sehingga tahun, >5-18 tahun, mengalami ke >18 tahun sulitan dalam pe nyusunan pro Jumlah gram kegiatan Kabupaten/Kota dan pengukuran yang terfasilitasi hasil kinerja. data rasio - Belum ter pasangan berakta sedianya data nikah dan rasio pasangan peningkatan yang memiliki cakupannya. buku nikah/akta

Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

35 Kab/ Kota

350 Juta

100


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

(6) -

3. Meningkatnya a. Jumlah Kab/Kota tertib administ yang rasi bidang per penyelesaian tanahan dan masalahan koordinasi pertanahan pelak sanaan berjalan baik trantib

Indikator Program : Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalahan pertanahan berjalan baik

Kegiatan

Indikator Kegaiatan :

I. Kegiatan Koor dinasi penanga nan permaslah an dan penyele nggaraan uru san pertanahan sebagai kewe nangan Prov.

Jumlah Kab./Kota yang terfasilitasi penyelenggaraan urusan pertanah an sebagai kewe nangan Provinsi

II. Kegiatan Iden tifikasi tanah Hak Pakai Aset Pem Prov Jateng dan pemetaan tematik tanah HGU & Sosiali sasi pengelolaan HGU

-

Jumlah Kab./Kota yang teridentifikasi Hak Pakai Tanah di 12 Lokasi (12 Kab/Kota.

III. Kegiatan Fasili tasi penyelesai an alih

-


29 Kab

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

35 Kab/ kota

35 Kab/ kota

35 Kab/ Kota

Rp target

Rp

(17)

(18)

(19)

29 Kan

2 M Biro Tata Peme Jawa rintahan Setda Tengah Provinsi Jawa Tengah

1,8 M

29 Kab

1,85 M

29 Kab

1,95 M

29 Kab

2M

29 Kan

2M

Data/informasi perma 35 salahan pertanahan Kab/ yang menjadi ke Kota wenangan provinsi.

300 Juta

35 Kab/ Kota

350 Juta

35 Kab/ Kota

350 Juta

35 Kab/ Kota

400 Juta

35 Kab/ Kota


Alih fungsi tanah kas desa belum sepenuh

32 buku

400 Juta

(20)

35 Kab/ Kota

29 Kab

Tanah Hak Pakai 12 350 aset Pemprov.jateng Lokasi/ Juta. belum teridentifikasi Kab. peruntuk an sesuai dengan tata ruang wilayah kab/kota 29 400 Jumlah Peta HGU Kab Juta di Kabupaten yang terfasilitasi Tersediannya buku hasil pe

Tahu2015

target

Jumlah Kab./ Kota perkawinan 35 - Masih terbatasnya Kab/ yang terfasilitasi tenaga pelayanan pemanfaatan data kota yang profesional pencatatan peris dalam mewujudkan tiwa penting untuk pelayanan prima kepentingan lintas kepada sektoral. masyarakat.

Program : Penataan, Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah

-

(7)

Tahun 2014


400 Juta

12 350 15 350 15 350 15 350 15 350 Lokasi/ Juta Lokasi/ Juta Lokasi/ Juta. Lokasi/ Juta Lokasi/ Juta Kab. Kab. Kab Kab Kab

29 Kab.

400 Juta

29 Kab

450 Juta

29 Kab.

450 juta

29 Kab.

450 29 Jura Kab.

450 Jura

32 buku

400 Juta

32 buku

400 Juta

32 buku

400 Juta

32 buku

400 32 Juta buku

400 Juta

101


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

(6)

fungsi tanah kas desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa

IV. Kegiatan pense rtipikatan tanah kas desa di Jawa Tengah

-


Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

40 S E R T I F I K A T

400 Juta


400 Juta


450 Juta


450 Juta


450 Juta


450 Juta

35 Kab/ Kota

400 Juta

35 Kab/ Kota

400 Juta

35 Kab/ Kota

450 Juta

35 Kab/ Kota

450 Juta

35 Kab/ Kota

(20)

nyelesaian alih nya terdokumentasi fungsi tanah kas dengan tertib desa Terlaksananya fasi litasi penyelesai an alih fungsi tanah kas desa & penyusunan data tata guna tanah kas desa

Jumlah sertifikat Tanah Kas Desa di Jawa Tengah yang Terfasili tasi

V. Kegiatan Fasili tasi pengadaan tanah untuk ke pentingan umum

(7)

Tahun 2014


Jumlah Kab./ Kota yang terfa silitasi pengada an tanah untuk kepentingan umum

Rendahnya bukti kepe milikan hak atas tanah kas desa berupa serti fikat tanah sehingga berpotensi menimbul kan sengketa perta nahan

Transisi regulasi pera-turan yang mengatur pengadaan tanah belum terosialisasi dan terpahami Tersedianya Buku dengan baik oleh pengadaan tanah stakeholders untuk kepentingan pengadaan tanah untuk kepantingan umum umum


450 Juta

102


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

b. Jumlah Kab/Kota yang kondisi sosial dan kamtibmas cukup kondusif I.

II.

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp target

Rp (19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Program :

Indikator Program : - Jumlah Kab/Kota yang kondisi sosial dan kamtibmas cukup kondusif

28 Kab

28 Kab

750 Juta

28 Kab

900 Juta

28 Kab

950 Juta

28 Kab

1050 Juta

28 Kab

1150 28 Juta Kab

1150 Biro Tata Peme Jawa Juta rintahan Setda Tengah Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan

Indikator Kegiatan 15 Kab/ Kota

275 Juta

15 Kab/ Kota

350 Juta

15 Kab/ Kota

350 Juta

15 Kab/ Kota

400 Juta

15 Kab/ Kota


400 Juta

750 Juta

750 Juta

Kegiatan Fasili - Jumlah Monev Tran tasi Ketentram an tib Terpadu yang di dan Ketertib an laksanakan Terpadu - Jumlah Rakor Trantib se Jateng yang te rlaksana Kegiatan Siner gitas Penangan an Ketertiban Lintas Lembaga dan Masyarakat


2 Rakor

- Jumalah Unjuk Rasa di Lingkungan Kantor Gub Jateng yang terfasilitasi

60 Kali

60 Kali

- Jumlah Monev Kab/ Kota - Jumlah Orientasi Trantib ke Provinsi Lain

28 Kab/Kota

28 Kab/ Kota

2 kali

2 Rakor 475 Juta

60 Kali

28 Kab/ Kota

2 Rakor 550 Juta

60 Kali

28 Kab/ Kota

2 Rakor 600 Juta

60 Kali

28 Kab/ Kota

(18)

(20)

2 Rakor 650 Juta

60 Kali

60 Kali

28 Kab/ Kota

103


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

(6)

Program : Indikator Program : Penyeleanggaran - Jumlah Kab/Kota Pemerintahan yang pelaksanaan Umum toponiminya berjalan baik

4. Meningkatnya a. Jumlah tertib adminis Kab/Kota yang trasi penataan pelaksanaan wilayah. toponiminya berjalan baik b. Jumlah Kabupaten Kota yang adm. Batas wilayahnya baik

- Jumlah Kabupaten Kota yang adm. Batas wilayahnya baik Kegaiatan I.

II.

III.

Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi / Toponimi

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

15 Kab/Kota

20 175 Kab/ Juta Kota

30 Kab/ Kota

450 Juta

32 Kab/ Kota

450 Juta

35 Kab/ Kota

16 Kab/Kota

20 Kab/ Kota

745

27 Kab/ Kota

1,05 M

31 Kab/ Kota

1,1 M

1

35 Kab/ Kota

175 Juta

35 Kab/ Kota

450 Juta

35 Kab/ Kota

50 pilar

520,05 Juta

50 Pilar

750 Juta

50 Pilar

(7)

Rp target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

450 Juta

35 Kab/ Kota

450 juta

35 Kab/ Kota

450 Biro Tata Peme Jawa juta rintahan Setda Tengah Provinsi Jawa Tengah

34 Kab/ Kota

1,1 M

35 Kab/ Kota

1,1 M

35 Kab/ Kota

1,1 Biro Tata Peme M rintahan Setda Provinsi Jawa Tengah

450 Juta

35 Kab/ Kota

450 Juta

35 Kab/ Kota


450 Juta

750 Juta

50 Pilar

750 Juta

40 Pilar

750 40 Juta Pilar

750 Juta

40 Pilar

40 Pilar

35 Kab/ Kota


(20)

Indikator Kegiatan : - Jumlah sosialisasi/ rakor Inventarisasi Rupabumi - Jumlah Identifikasi database - Jumlah Toponimi Cetak Peta Toponimi Unsur Alam - Jumlah Verifikasi Toponimi

25

25

Kegiatan Fasilitasi - Jumlah Perapatan Penegasan Batas Pilar Jateng DIY, Daerah Perapatan pilar batas grobogan demak - Jumlah Perawatan Pilar jateng-jabar dan jateng-jatim

15

Kegiatan Fasi -Jumlah Kab./KotaYang litasi Tata Ke lola Terfasilitasi Penye Penataan dan lesai an Permasalahan Pemeta an Perbatas an segmen Wilayah Kab/ Kota -

4


Tahun 2014


-

50 Pilar 35 Kab/ Kota

225 Juta

35 Kab/ Kota

50 Pilar 300 Juta

35 Kab/ Kota

50 Pilar 350 Juta

35 Kab/ Kota

350 Juta

350 Juta

104


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)

(5)

(6) -Jumlah Kab./ Kota yang terfasilitasi Penye lesaian Permasalahan Perbatasan segmen Provinsi


Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

Target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

13 Kab/ Kota

13 Kab/ Kota

13 Kab/ Kota

13 Kab/ Kota


13 Kab/ Kota

Rp target

Rp

(17)

(19)

(18)

(20)

13 Kab/ Kota

105

Tabel V.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Memantapkan 1 Meningkatnya pelaksanaan kejelasan otonomi daerah pelaksanan dan kerjasama pembagian urusan pemerintahan dan pencapaian standar pelayanan minimal

Indikator Sasaran

(3) 1. JumlahKab/Kota yang dilakukan pembinaan, dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan/NSPK 2 . Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan SPM Prov dan Kab/Kota

3. Jumlah Kab/Kota yg dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Kode

Program dan Kegiatan

(4)

(5)

Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Kegiatan Perencanaan (output) Th.2013 (6)

Program:

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 20165

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1.Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, Peningkatan Pelaksanaan dan monitoring Otonomi Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan/ NSPK

35 Kab/Kota

2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penerapan SPM Prov & Kab/Kota

7 Kab/Kota

7 Kab/Kota

7 Kab/kota

7 kab/kota

7 Kab/Kota

1. Jumlah Peserta Peserta Rakor persiapan penyusunan Laporan Capaian SPM Prov dan Kab/Kota

110 org

120 org

120 org

120 org

120 org

2. Jumlah Peserta Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan dan SPM

70 org

Kegiatan : Kegiatan sinkronisasi, sinegritas, implementasi dan pembagian urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kab/kota

Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM


Jumlah Kab/Kota yg dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan

750 juta

Kab/kota

1 milyar

8 Kab/Kota

750 juta

9 Kab/kota

750 juta

9 Kab/Kota

Data Capaian Kondisi Kinerja pada Tahun pada akhir Awal Lokasi periode Renstra Perencanaan SKPD Th.2013 target Rp (18)

(19)

750 35 4 juta Kab/Kota milyar

(20) Biro Otda & Kerjasama

35 kab/Kota

590 org 100 org

140 org

140 org

140 org 590 org

35 750 35 1 35 750 35 750 35 Kab/kota juta Kab/Kota milyar Kab/Kota juta Kab/Kota juta Kab/kota

1. Jumlah Peserta Sosiali sasi dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan dan SPM

70

100

140

140

140

2. Jumlah pembinaan, monitoring, dan evaluasi penerapan SPM provinsi dan

35

35

35

35

35

750 35 4 juta Kab/Kota milyar

106

(21) Jawa Tengah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)


(7)


Tahu2015

Tahun 20165

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

(21)

kab/kota

2. Meningkatnya 1. Jumlah kab/kota yang kualitas LKPPD terdampingi dan Provinsi Jawa terbina dalam Tengah dan kualitas penyusunan LPPD EKPPD Kabupaten/ 2. Jumlah Kab/Kota yang Kota dan pelaporan termonitor dan pemerintahan terevaluasi daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.Jumlah rakor persiapan penyusunan laporan capaian SPM provinsi dan kab/kota

35

35

35

35

35

5.Jumlah semester

laporan

4

4

4

4

4

6.Jumlah laporan tahunan / profil SPM

4

4

4

4

4

Program :

1. Jumlah kab/kota yang terdampingi dan Peningkatan Pelaksanaan terbina dalam Otonomi Daerah penyusunan LPPD Kegiatan : 2. Jumlah Kab/Kota yang termonitor dan Kegiatan Analisis dan terevaluasi penyusunan LPPD dan penyelenggaraan Informasi LPPD pemerintahan daerah

35 1,2 35 2 35 2,25 35 2,4 35 Biro Otda & Kab/Kota milyar Kab/Kota milyar Kab/Kota milyar Kab/Kota milyar Kab/Kota 2,5 35 10,35 Kerjasama milyar Kab/Kota milyar 35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/kota

35 Kab/kota

35 Kab/Kota

3. Jumlah Kab/Kota yang telah diverifikasi oleh Tim Prov

3. Jumlah Kab/Kota yang telah diverifikasi oleh Tim Prov

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

11 kab/Kota

4. Jumlah data LPPD Prov Jateng yang telah diverifikasi oleh tim pusat

4. Jumlah data LPPD Prov Jateng yang telah diverifikasi oleh tim pusat

2 buku

2 buku

2 buku

2 buku

2 buku

1. Jumlah ILPPD yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa regional

1 informasi

1 informasi

1 informasi

1 informasi

1 informasi

2. Jumlah Buku LPPD yang tersusun

80 buku

80 buku

80 buku

80 buku

80 buku

3. Jumlah peserta bintek tata cara penyusunan LPPD dan ILPPD

90 org

90 org

90 org

90 org

90 org


107

Jawa Tengah

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode


Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Kegiatan Perencanaan (output) Th.2013


Tahu2015

Tahun 20165

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1.Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari jadi Prov.Jateng di 35 kab/kota dan Prov.Jateng

1 kgt

1,2 milyar

1 kgt

2,3 milyar

1 kgt

2,5 milyar

1 kgt

3 milyar

1 kgt

2. Jumlah Rakor pengem bangan kapasitas daerah

1 kgt

154 juta

1 kgt

750 juta

1 kgt

1 milyar

1 kgt

750 juta

1 kgt

3.Jumlah Sosialisasi pengem bangan kapasitas daerah

1 kgt

1 kgt

1 kgt

4.Jumlah pergub pengem bangan kapasitas daerah di 35 kab/kota

4.Jumlah Pergub pengem bangan kapasitas daerah di 35 kab/kota yang tersusun.

1 Pergub

1 Pergub

5.Monitoring hasil rakor

5.Monitoring hasil rakor

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


(19)

(20)

yang terlaksana 3. Meningkatnya pe 1. Jumlah pelaksanaan ngembangan ke giatan peringatan kapa sitas hari jadi Prov.Jateng di daerah 35 kab/kota dan Prov.Jateng 2.Jumlah Rakor pengembang an kapasitas daerah

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kegiatan : Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah

3.Jumlah Sosialisasi pengem bangan kapasitas daerah

4.

Meningkatnya 1. Jumlah tertib penyelenggaraan administrasi pemilukada 35 pelak sanaan kab/kota yang pemilihan umum difasilitasi kepala daerah 2. Jml pelantikan kepala dan wakil kepala daerah dan wakil daerah kepala daerah 35 kab/kota yang difasilitasi 3. Jumlah penanganan masalah pilkada di 35 kab/kota yang difasilitasi

Program

1. Jumlah penyelenggara an Peningkatan Pelaksanaan pemilukada 35 kab/ Otonomi Daerah kota yang difasilitasi 2. Jml pelantikan kepala daerah dan Kegiatan : wakil kepala daerah 35 kab/ kota yang Kegiatan Desk Pilkada difasilitasi Jateng 3. Jumlah penanganan masalah pilkada di 35 kab/kota yang difasili tasi


3 milyar

3 milyar 1 750 juta

1 kgt

1 kgt

1 Pergub

1 Pergub

1 Pergub

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

3,4 milyar

4 400 17 1,5 7 1 4 800 7 700 37 4,4 Biro Otda & Kab/kota juta Kab/Kota milyar Kab/kota milyar Kab/Kota juta Kab/Kota juta Kab/Kota milyar Kerjasama 4 pasangan

17 pasangan

7 pasangan

4 pasangan

7 pasangan

37 pasangan

4 pasangan 4 Kab/Kota






108

(21)

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



(7)


Tahu2015

Tahun 20165

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(19)

(20)

109

(21)


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

5. Meningkatnya tertib 1. Jumlah proses PAW administrasi pergan DPRD Kab/Kota yang tian antar waktu difasilitasi anggota DPRD Kabupaten/Kota 2. Jumlah proses PAW DPRD Prov. Yang difasilitasi

Kode


(4)

(5)

Indikator Data Capaian Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal (output) Perencanaan

(6)

(7)

Tahun 2014

Tahun 20165

Tahun 2017

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

315,4 juta

35

500 juta

45

500 juta

45

500 juta

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

1 Jumlah proses PAW DPRD Kab/Kota yang difasilitasi

94

Kegiatan : Implementasi Proses PAW Anggota DPRD Prov dan Kab/Kota

2. Jumlah proses PAW DPRD Prov. Yang difasilitasi

1


Tahu2015

Tahun 2018

target Rp target Rp target Rp target

1

1

1

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD akhir periode Lokasi Penanggungjawab Renstra SKPD

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

45

500 juta

1

264

2,3 milyar

(20) Biro Otda & Kerjasama

110

(21) Jawa Tengah


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)

Indikator Data Capaian Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan Awal (output) Perencanaan

(6)

(7)

Tahun 2014 target

Rp

(8)

(9)

Tahu2015

Tahun 20165

Tahun 2017

Tahun 2018

target Rp target Rp target Rp target (10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

6.Jumlah pedoman pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri yang disusun

6. Jumlah pedoman pelak sanaan kerjasama daerah dengan luar negeri yang disusun

7.Jumlah sosialisasi tata cara kerjasama pemda dengan luar negeri

7.Jumlah sosialisasi tata cara kerjasama pemda dengan luar negeri

1

1

1

35

35

1

1

1

8.Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri

8.Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan luar negeri

2

3

35

35

35

9. Jumlah Kab/Kota yang di monitoring dan evaluasi tenaga magang luar negeri

9. Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan eva luasi tenaga magang luar negeri

1

3

3

3

10.Jumlah forum province

Sister

10.Jumlah forum Sister province

1

1

1

11.Jumlah rintisan kerja sama Sister province/city dengan daerah di luar negeri

11.Jumlah rintisan kerja sama Sister province/ city dengan daerah di luar negeri

1

1

1

12.Jumlah studi banding pelaksanaan kerjasama luar negeri

12.Jumlah studi banding pelaksanaan kerja sama luar negeri

13.Jumlah pertukaran SDM dengan negara mitra sister province

13.Jumlah pertukaran SDM dengan negara mitra sister province


1

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD akhir periode Lokasi Penanggungjawab Renstra SKPD

Rp

target

Rp

(17)

(18)

(19)

(20)

1

111

(21)

Tabel V.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Hukum Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

1

Sasaran

2

Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintah-an, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupa-ten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan.

Indikator Sasaran

3 1. Prosentase produk hukum Provinsi Jawa Tengah maupun Kab./ Kota yang sesuai dengan perkembangan keadaan, Peraturan Per UUan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 2. Prosentase peningktan kepastian hukum dan pemenuhan HAM 3. Prosentase peningkatan kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum di Jawa Tenga

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

targ et

Rp

targe t

Rp

tar get

Rp

targ et

Rp

tar get

Rp

targ et

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Penataan Peraturan 2. % produk hukum Perundang-undangProv.Jawa Tengah an maupun Kab/ Kota yang sesuai dengan perkembangan keada an, Peraturan Per UUan yang lebih tinggi dan kepen tingan umum.

100%

100 %

6.55 0

100 %

6.34 5

8.8 50

100 %

34.375

3. % peningkatan kepas tian hukum dan pemenuhan HAM

25%

30 %

40%

50 %

60 %

70 %

80 %

35%

40 %

50%

60 %

70 %

80 %

90 %

4

5 Program :


6

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

20

21

Indikator Program

4. % peningkatan kesadaran ketaat an & kepatuhan hukum di Jateng

10 7.625 100% 0 %

8.2 100% 00

112


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6

Kegiatan :

Indikator Kegiatan :

Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah.

1. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikaji



7

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


tar get

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2000

36

8400

6

6

1300

7

1600

7

1700

8

1800

8

2. Jumlah Ranca ngan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tersusun

6

7

7

8

8

8

38

3. Jumlah konsultasi ke Pemerintah Pusat dalam Pe nyusunan Produk Hukum Daerah yang terlaksana

28

23

30

30

33

33

14 9

Unit Kerja SKPD Penangg ung Jawab

Lokasi

20

21

Biro Hukum

113


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6 4. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang terevaluasi.



7 35

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


targ et

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

tar get

Rp

targ et

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

35

35

35

35

35

35

5. Jumlah pendam pingan public hearing dengan DPRD dan SKPD Provinsi Jawa Tengah yang terlaksana

19

8

24

24

26

26

108

6. Jumlah pendampi ngan study ban ding dan / atau kunjungan kerja dengan DPRD ke Provinsi yang dilaksanakan

15

10

18

18

20

20

86

Unit Kerja SKPD Penanggu ng Jawab

Lokasi

20

21

114


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


Tahun 2014

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

5

Kegiatan :

Indikator Kgtn :

Penyeleng 1. Jumlah LBH yang garaan Bantuan bekerjasama Hkm, dengan Pemerin Penanganan tah Prov. Jawa Sengketa dan Tengah dalam Perdata/ Tata penyelenggara an Usaha Negara bantuan hukum

Tahun 2018

Rp

7. Jumlah Rapergub menjadi Pergub yang disinkroni sasi dan dihar monisasi

Jumlah Aset yang diupayakan penye lesaian permasala hannya

Tahun 2017

tar get

8

Koordinasi, Konsultasi, dan Advokasi Hukum

Tahun 2016

Rp

7

Indikator Kgtn:

Tahu2015


tar get 6

Kegiatan :



10

10

12

12


Lokasi

20

21

49

3

3

800

3

850

3

900

3

950

3

1000

3

4500

Biro Hukum

25

20

900

23

850

25

900

25

950

27

1000

27

4600

Biro Hukum

Jawa Tengah

Jawa Tengah

115


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5




Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

tar get

Rp

tar get

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD targ Rp et 18

19


Lokasi

20

21

6

7

8

2. Jumlah perkara bagi masyarakat yg tidak mampu berperkara di lembaga peradil an melalui LBH yang be-kerja sama dg Peme rintah Provinsi Jawa Tengah.

250

15 0

17 0

200

220

250

990

Biro Hukum

Jawa Tengah

3. Jumlah pena nganan per kara yang di monitor dan dievaluasi

20

20

25

30

35

40

150

Biro Hukum

Jawa Tengah

116


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

Kegiatan : Fasilitasi Pen cegahan dan Pembe\ranta san Korupsi



Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Lokasi

20

21

6

7

8

4. Jumlah Kab/ Kota yang difasilitasi penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara. 5. Jumlah pena nganan aduan masyarakat yang terkait dg Pemda Indikator Kegiatan: 1. Jumlah Kab/ Kota yang di fasilitasi da lam penyusun an Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

0

15

25

30

35

35

35

Biro Hukum

0

10

15

15

20

20

80

Biro Hukum

2

16

2. Jumlah rencana aksi daerah pen cegahan dan pem berantasan korupsi yg disusun

3

36

36

36

36

36

3. Jumlah aksi daerah pencegahan dan pemberantas an korupsi yang dilaksana kan

6

7

7

7

7

4. Jumlah Kab/ Kota yang diverifikasi laporan pelaksanaan aksi pencegahan dan pem berantasan korupsi.

2

35

35

35

35

200

20

400

25

500

30

550

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Biro Hukum

Jawa Tengah

36

Biro Hukum

Jawa Tengah

7

7

Biro Hukum

Jawa Tengah

35

35

Biro Hukum

Jawa Tengah

35

600

35

2250

117


uan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4



5

6

Kegiatan: Peningkatan Pe menuh an HAM

a. Jumlah aksi Daerah Prov. Jawa Tengah dalam pelak sanaan P5 HAM.


Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Lokasi

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

35

35

1.050

35

295

35

900

35

950

35

100 0

35

1000

Biro Hukum

Jawa Tengah

b. Jumlah ter-fasili tasinya terpan taunya dan ter susunnya pela poran pelaksana an RANHAM serta kreteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM di 35 (tiga puluh lima) seProv. Jawa Tengah.


118


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6

Kegiatan : Indikator Kgtn : Lomba Kadar 1. Lomba kadar kum kum Ormas Ormas di Tingkat Tingkat Prov. Bakorwil I, II, III, Jawa Tengah Prov.Jateng, dan dan Monito monev Desa/ ring dan eva Kelurahan Sadar luasi Desa/ Hukum. Kelurahan Sadar Hukum. 2. Monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Kegiatan :

Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



Lokasi

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

tar get

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4

4

250

4

300

4

400

4

500

4

600

20

2050

Biro Hukum

Jawa Tengah

12

10

75

45

2750

Biro Hukum

10

10

10

10

50

Indikator Kgtn :

1. Pengem 1. Penambahan bangan koleksi dokumen Sistem tasi hukum. Jaringan Dokumentas i dan Informasi Hukum.


Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

450

85

500

90

550

100

600

130

650

450

Jawa Tengah

119


Sasaran

1

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Lokasi

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4000

Biro Hukum

Jawa Tengah

4,825 milyar

Biro Hukum

7

8

2. Peningkatan jumlah data pd pangkalan data peraturan perundangundangan.

50

40

65

70

75

80

330

3. Pengelolaan dan perawatan maintenance website JDI Hukum.

12

6

12

12

12

12

54

4. Pengelolaan dan perawatan sistem otomasi dokumenta si hukum.

-

1

12

12

12

12

49

5. Pembinaan Anggota JDI Hukum di Kab./Kota.

35

23

35

35

35

35

35

2

1

35

35

75

50

100

125

2. Jumlah Perda / Perkada yang terklarifikasi


target 6

2. Sosialisasi 1. Jumlah Perda Produk pro Provinsi Jawa duk hukum Tengah yang terkait disosiali sasikan. dengan Pe 2. Lokasi penyelengmerintah garaan sosialiDaerah dan sasi perda ProPemerintah vinsi Jawa Tengah Pusat. di kab./ kota. Kegiatan : Indikator Kgtn : Pengawasan Produk hukum 1. Jumlah Raper da Kab./Kota yang Kab/ Kota ter evaluasi.


Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

700

1

600

35

900 juta

50

130

1

800

35

950 juta

50

135

1

900

35

975 juta

50

140

1

100 0

35

1 mily ar

50

145

5

35

1 milya r

250

675

120

Tabel V.4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Adm Pembangunan Daerah

Tujuan

(1) Mewujudkan tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

1. Meningkatnya a) tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel

Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jawa Tengah

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)


(6) Indikator Program 1) Jumlah paket Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Jawa Tengah.


(4)


b)

% SKPD yang terkendali dalam pe laksanaan APBDnya dengan capaian reali sasi fisik sesuai target RKO

2)

a)

% SKPD dan kab/ kota yang terkendali penyerapannya anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA secara optimal

3) % SKPD dan kab/ kota yang terkendali penyerapannya anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA secara optimal Kegiatan :


Tahun 2014

Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Penang pada Akhir Periode gung Renstra SKPD jawab target Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

80

250

4,119

275

4,5

300

5

325

5,5

350

6

400

6,5

% SKPD yang 65 terkendali dalam pe laksanaan APBDnya dengan capaian reali sasi fisik sesuai target RKO

70

1

75

650

1,2

70

700

80

75

1,3

750

85

80

1,4

800

90

85

1,5

850

92

Biro Jateng Adm.Bangda / Bagian Pengendalian Adm. Pelaksanaan Pembangunan

1,6

-

65

90

59

59

59

59

59

59

59

Pem a. Jumlah SKPD yang dimonitor pelaksanaan APBDnya

59

59

59

59

59

59

59

Lokasi

(20)

900

Indikator Kegiatan

1. Peningkatan dan Pe a. Jumlah SKPD ngembangan ULP Pem. yang difasilitasi Prov Jateng untuk pengada an barang/jasa 2. Pengendalian bangunan Daerah


121

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




(6)


Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

c. Jumlah rapat koordinasi tentang pengen dalian pelaksa naan APBD Provinsi Jateng

4

4

4

4

4

4

4

d. Jumlah moni toring pengen dalian pelaksa naan APBD Provinsi Jaten

5

5

5

5

5

5

5

3. Fasilitasi dan Koordinasi a. Jumlah rakor Sis tem Monitoring Tim teknis Sistem Evaluasi Pe ngawasan Monitoring dan Penyerapan TEPPA Anggaran (TEPPA)

-

1

1

1

1

1

1

-

59

59

59

59

59

59

-

35

35

35

35

35

35

(5)

b. Jumlah SKPD Provinsi yang di evaluasi penye rapan anggaran nya melalui Sistem TEPPA c. Jumlah kab/kota yang diasistensi pelaporan penyerapan anggarannya melalui Sistem Monitoring TEPPA


(18)

(19)

(20)

122

Lokasi

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

2. Meningkatnya Indikator Program : tertib administrasi a) % progres pengendalian penyelesaian pembangunan kegiatan yang kab/kota dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan pada kab/kota

Kode


(4)




(6)

(7)


Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Penang pada Akhir Periode gung Renstra SKPD jawab target Rp (18)

(19)

Indikator Program : 1) % progres penyelesaian kegiatan yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan pada kab/kota

90

92

900

93

950

94

1

95

1,1

95

1,2

96

1,3

b) Jumlah kegiatan yang difasilitasi untuk Peningkatan Prestasi Jateng di Tk. Nasional

2) Jumlah kegiatan yang difasilitasi untuk Peningkatan Prestasi Jateng di Tk. Nasional

15

13

450

13

500

14

550

15

600

15

650

16

700

c) % usulan program pembangunan infrastruktur kab/kota yang difasilitasi

3) % usulan program pembangunan infrastruktur kab/kota yang difasilitasi

75

80

300

85

350

87

400

90

450

92

500

95

550

35

35

35

35

35

35

35

b. Jumlah rapat koordinasi tentang pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan

3

3

3

3

3

3

3

c. Jumlah monitoring pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan

4

4

4

4

4

4

4

a. Jumlah Fasilitasi Penerima Penghargaan

15

13

13

14

15

15

16

Kegiatan :

2. Peningkatan Prestasi Jateng di Tk Nasional


(20) Biro Jateng Adm.Bangda / Bagian Pengendalian Adm. Pelaksanaan Pembangunan Wilayah


1. Pengendalian Bantuan a. Jumlah Kabupaten/kota Pembangunan Wilayah yang terfasilitasi menerima bantuan keuangan

Lokasi

123

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



(6)


Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

35

35

Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD Penang pada Akhir Periode gung Renstra SKPD jawab target Rp (18)

(19)

Lokasi

(20)

Prestasi di Tk. Nasional 3. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se Jateng 3. Meningkatnya Indikato Program : kualitas pelaporan a) % SKPD yang dan analisis pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan APBD tepat waktu

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Jumlah kab/kota yang yang terfasilitasi usulan dukungan pembangunan infrastrukturnya di Jawa Tengah

35

35

35

35

35

Indikator Program : 1) % SKPD yang pelaporan pelaksanaan APBD tepat waktu

65%

70%

650

75%

700

750

800

850

900

70%

c) Jumlah set buku Penyusunan LKPJ Gub. Jateng

3) Jumlah set buku Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng

400

400

1

400

1

400

1

400

1

400

1

400

1

d) % efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima

4) % efektifitas pelaksanaan DAK pada SKPD penerima

80

80

375

82

400

84

425

86

450

88

500

90

550

e) % kesesuaian SKPD dalam entry data melalui SIMBANGDA

5) % kesesuaian SKPD dalam entry data melalui SIMBANGDA

70

70

350

75

385

80

400

85

425

90

475

92

500

f) % kesesuaian SKPD kab/kota dalam entry data bantuan keuangan melalui SIMBANGDA

6) % kesesuaian SKPD kab/kota dalam entry data bantuan keuangan melalui SIMBANGDA

65

65

80

90%

90%

65%

75

85%

90%

2) % kab/kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu

70

80%

85%

b) % kab/kota yang pelaporan bantuan keuangannya tepat waktu


75%

80%

85

Biro Jateng Adm.Bangda / Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan

90%

90

124

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



(6)


Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

59

59

59

59

59

59

59

35

35

35

35

35

35

35

c. Jumlah buku laporan pelaks.APBD di SKPD Prov.& kab/kota

240

240

240

240

240

240

240

a. Jumlah set Draft buku LKPJ Gubernur Jateng yang tersedia

100

100

100

100

100

100

100

b. Jumlah set buku LKPJ Gubernur Jateng yang tersedia

400

400

400

400

400

400

400

59

59

59

59

59

59

59

b. Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaporan bantuan keuangan melalui Simbangda

35

35

35

35

35

35

35

c. Jumlah asistensi pelaporan Simbangda

10

10

10

10

10

10

10

b. Jumlah kab/kota yang difasilitasi laporannya sesuai ketentuan

3. Pengembangan Simbangda

Tahun 2014 target

Kegiatan : Indikator Kegiatan : 1. Pelaporan dan Analisis a. Jumlah SKPD Pelaksanaan yang difasilitasi Pembangunan laporannya sesuai ketentuan

2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jateng


a. Jumlah SKPD yang difasilitasi pelaporan pelaksanaan APBD melalui Simbangda

(18)

(19)

(20)

125

Lokasi

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




(6) d. Jumlah paket jaringan Simbangda yang terpelihara


Tahu2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

1

1

1

1

1

1

4. Pemantauan dan Eva a. Jumlah SKPD luasi Pemanfaatan penerima yang DAK di Provinsi terkoordinasikan Jateng tentang pelaksanaan DAK

15

15

15

15

15

15

15

b. Jumlah laporan pelaksanaan DAK SKPD.

50

50

50

50

50

50

50

4

4

4

4

4

4

4

(5)

c. Jumlah monitoring pemanfaatan DAK di SKPD Penerima


(18)

(19)

(20)

126

Lokasi

Tabel V.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Perekonomian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan



Tahun-1 target

(1) Mewujudkan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

(2)

(3)

1. Meningkatnya Jumlah kegiatan sinergitas dalam koord Pengem bangan Kope penyusunan rasi dan UMKM, kebijakan dan data LKM berba dan hk yg berpo pelaksanaan tensi memaju bidang kan perekonomi perindustrian, an pedesaan, perdagangan, sosialisasi keten koperasi dan tuan di bidang UMKM. Cukai dan pe ngumpulan infor masi IHT Cukai Ilegal di Kab/ Kota Jateng..

(4)

(5) Program : A. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing.

(6)

(7)

(8)

Indikator Program : Jumlah keg. koord Pengembangan Koperasi dan UMKM, data LKM berbdn hk yg berpotensi memajukan perekono mian pedesaan,sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan pengumpulan informasi IHT Cukai Ilegal di Kab/Kota Jateng.

95%

12 kgt

Kegiatan :

Indikator Keg :

1. Koordinasi Pe ngembangan Koperasi dan UMKM

 Jumlah keg.koord Pengembangan Koperasi dan UMKM, data LKM berbdn hk yg berpotensi memajukan perekonomian pedesa an, sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan pengumpulan informasi IHT Cukai Ilegal di Kab/Kota Jateng

Tahun-2

Rp

target

(9)

(10)

1,22 24 kgt milyar

Rp

Tahun-3 target

Rp

target

(12)

(13)

(14)

(15)

48 kgt

1,65 milyar

(11) 1,45 milyar

Tahun-4

36 kgt 1,55 milyar

Rp

Tahun-5

Kondisi Kinerja Unit Kerja pada akhir SKPD Penang periode gungjawab Renstra SKPD

target

Rp

target

Rp

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

60 kgt 1,75 60 kgt 7,62 Biro milyar milyar Perekonomian

100%

6 kgt

525 juta

12 kgt 650 juta

18

700 juta

24 kgt

750 juta 30 kgt

800 juta

30 kgt

3,5 milyar

2. Jml rapat koordinasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PKBL BUMN 3. Jml Koord.pengembangan Kop.& UMKM di Kab/Kota se-Jateng 4. Jml Sosialisasi Permodalan bagi UMKM yi: Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) & Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.


Jateng

Jateng

1. Jml rapat Pengembangan Koperasi & UMKM dg Instansi terkait

5. Jml Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat

Lokasi

4

4

4

4

4

20

127

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)


(5)

(6)

2. Koordinasi Pember Jml keg. Koord data LKM berbdn hk yg dayaan Ekonomi berpotensi memajukan perekonomian Desa (PED) pedesaan.


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

72%

4 kgt

200 juta

8 kgt

300 juta 12 kgt

350 juta

16 kgt

400 juta 20 kgt

450 juta

20 kgt

1,7 milyar

Jateng

8 kgt 500 juta 10 kgt

500 juta

10 kgt

2,5 milyar

Jateng

900 juta

35 kgt

3,7 milyar

Jateng

(20)

1. Jml pembinaan, koordinasi, moni toring dan evaluasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kab/Kota 2. Jml rakor LKM

Jumlah kegiatan Rakor EKUINDA, MPU, RASKIN, Kerajinan Daerah, dan pemantauan komoditas strategis, penyaluran raskin, koordinasi pengembangan kerajinan serta Rakor.

3. Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pengumpulan Informasi IHT Cukai Ilegal.

Jml keg. koord sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan pengumpulan infor masi IHT Cukai Ilegal di Kab/Kota Jateng

100%

2 kgt

500 juta

4 kgt

500 juta 6 kgt

500 juta

B. Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah (IKM) Yang Berbasis Pada Sumber Daya Lokal

Indikator Program : Jumlah kegiatan Rakor EKUINDA, MPU, RASKIN, Kerajinan Daerah, dan pemantauan komoditas strategis, penyaluran raskin, koordinasi pengembangan kerajinan serta Rakor.

100%

7 kgt

400 juta

14 kgt 750 juta 21 kgt

800 juta

28 kgt

Kegiatan :

Indikator Keg :

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah kegiatan Rakor EKUINDA, MPU, RASKIN, Kerajinan Daerah, dan pemantauan komoditas strategis, penyaluran raskin, koordinasi pengembangan kerajinan.

100%

7 kgt

21 kgt

800 juta

400 juta

14 kgt

750 juta

850 juta 35 kgt

28 kgt

850 juta

35 kgt

900 juta

35 kgt

1. Jml rakor Ekuinda 2. Jml rakor raskin


128


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)


(5)

(6)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

100%

3 kgt

750 juta

6 kgt

1 milyar

9 kgt

1,25 milyar

12 kgt

1,4 milyar

15 kgt

1,5 15 kgt 5,9 milyar milyar

100%

3 kgt

750 juta

6 kgt

1 milyar

9 kgt

1,25 milyar

12 kgt

1,4 milyar

15 kgt

1,5 15 kgt 5,9 milyar milyar

Lokasi

(20)

3. Jml rakor Pengembangan Kerajinan Daerah 4. Jml pemantauan Komoditas Strategis & Koordinasi TPPH. 5. Jml pemantauan Penyaluran Raskin 6. Jml koordinasi pengembangan kerajinan daerah dengan Pusat & Kabupaten/Kota 7. Jml rapat kerja dan gabungan anggota MPU 2.Meningkatnya sinergitas alam pelaksanaan promosi pem bangunan pari wisata dan opti malisasi dalam mewujudkan infrastruktur perhubungan di daerah.

Jumlah kegiat an perimbang an moda bidang perhubungan dan monev MP3EI.

C. Program : Pengembangan Perhubungan Darat

Kegiatan : Koordinasi Bidang Perhubungan

Indikator Program : Jumlah kegiatan perimbangan moda bidang perhubungan dan monev MP3EI.

Jateng

Indikator Keg : Jumlah kegiatan perimbangan moda bidang perhubungan dan monev MP3EI di jawa Tengah.

Jateng

1. Jml koordinasi antar Instansi terkait tingkt Provinsi, Kabupaten/Kota bi dang perhubungan dan penyeleng garaan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Th. Baru 2. Jml pantauan kelancaran Arus Mu dik dan Arus Balik pd transportasi Laut, Udara, Darat Pendistribusian BBM dan Kepokmas. 3. Jml koordinasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan proyek MP3


129


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)


(5)

(6)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

90

2 kgt

100 juta

4 kgt

150 juta

6

175 juta

8

180 juta

10

200 juta

10

805 juta

90

2 kgt

100 juta

4 kgt

150 juta

6

175 juta

8

180 juta

10

200 juta

10

805 juta

68

2 kgt

300 juta

4 kgt

400 juta

6

450 juta

8

450 juta

10

500 juta

10

2.000 juta

68

2 kgt

300 juta

4 kgt

400 juta

6

450 juta

8

450 juta

10

500 juta

10

2.000 juta

Lokasi

(20)

EI di Jawa Tengah Jumlah kegiatan fasilitasi event promosi potensi produk unggulan dan Investasi Jateng untuk menarik minat calon investor.

D. Program : Peningkatan Pro mosi dan Kerja Sama Investasi

Indikator Program: Jumlah kegiatan fasilitasi event promosi potensi produk unggulan dan Investasi Jateng untuk menarik minat calon investor.

Kegiatan : Kerjasama Penanaman Modal

Indikator Keg : Jml kegiatan fasilitasi event promosi potensi produk unggulan dan Investasi Jateng untuk menarik minat calon investor.

Jateng

Jateng

1. Jml fas. event promosi produk unggulan dan Investasi utk menarik minat calon investor di Jakarta. 2. Jml monitoring perkembangan investasi di Kab/Kota Jumlah keg. koordinasi urusan pariwisata lintas instansi dan kab/kota

E. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kegiatan :

Indikator Program: Jumlah keg. koordinasi urusan pariwisata lintas instansi dan kab/kota.

Jateng

Indikator Keg :

Kegiatan Koordinasi Jumlah kegiatan koordinasi urusan Bidang Pariwisata pariwisata lintas instansi dan kab/kota. Lintas Instansi dan Kab/Kota 1. Jml rapat koordinasi bid. Pariwisata. 2. Jml fasilitasi promosi bidang UKM, bidang pariwisata di luar daerah 3. Jml monitoring perkembangan pariwisata di Kab/kota


130


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKM keikut sertaan pada pameranpameran


(4)


(5) F. Program : Peningkatan & Pengembangan Ekspor


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(17)

(18)

(19)

Lokasi

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Indikator Program: Jumlah Kegiatan Fasilitasi UKM keikut sertaan pada pameran-pameran

100%

3 kgt

500 juta

6 kgt

650 milyar

9 kgt

700 milyar

12 kgt

1,4 milyar

800 kgt

900 15 kgt 3,5 milyar milyar

Jateng

100%

3 kgt

500 juta

6 kgt

650 milyar

9 kgt

700 milyar

12 kgt

1,4 milyar

800 kgt

900 15 kgt 3,5 milyar milyar

Jateng

100

11

1,2 milyar

22

1,3 milyar

33

1,4 milyar

44

1,45 milyar

88

1,5 milyar

6,83 milyar

Jateng

100

11

6,83 milyar

Jateng

Kegiatan :

Indikator Keg :

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Promosi

Jumlah kegiatan Fasilitasi UKM keikut sertaan pada pameran-pameran

(20)

1. Jml koordinasi guna peningkatan ekspor non migas Jateng di Kab/Kota. 2. Jml koordinasi jaringan pasar UKM Jtg ke pasar nasional. 3. Jml Fas. peningkatan promosi produk unggulan di Jakarta, Surakarta & Semarang. 3. Meningkatnya Jumlah kegiatan sinergitas pembinaan kebijakan BUMD dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD.

G. Program : Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Program: Jumlah kegiatan pembinaan BUMD .

Kegiatan :

Indikator Keg :

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan

Jml kegiatan Pembinaan BUMD

1,2 milyar

22

1,3 milyar

33

1,4 milyar

44

1,45 milyar

88

1,5 milyar

88

88

1. Jml peningkatan/ pengembangan/koordinasi BUMD ke luar Provinsi 2. Jml Penyusunan Pergub Perda Penyertaan Modal 3. Jml Rakor BUMD dan FGD 4. Jml penyusunan Pergub 5. Jml Desk Penghitungan hasil usaha PD.BPR BKK/BKK


131


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)


(5)

(6)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

2

360 jt

4

425 jt

6

480 jt

8

540 jt

10

600 jt

10

2,405 jt

Lokasi

(20)

6. Jml Desk evaluasi triwulanan PD.BPR BKK/BKK dan penyusunan RKAP 7. Jml evaluasi lapangan, Tamades PD.BPR BKK/BKK 8. Jml RUPS PD.BPR BKK/BKK 9. Jml Fasilitasi peningkatan status usaha PD.BKK 10. Jml penyusunan Perubahan Pergub PD.BKK 11. Jml pembinaan monev BUMD 12. Jml Evaluasi triwulanan BUMD Jasa Produksi (JP) dan Penyusunan RKAP 13. Jml RUPS BUMD JP 14. Jml Pembinaan dan Monev BUMD JP 15. Jml Peningkatan/pengembangan/koordinasi BUMD JP 16. Jml Terselenggaranya pembinaan pengelolaan aset BUMD Jumlah Kebutuan ATK dan Rapat-rapat

H. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program: Jumlah Kebutuan ATK dan Rapat-rapat

Kegiatan :

Indikator Keg :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jml Alat Tulis Kantor

0

1

60 jt

2

75 jt

3

80 jt

4

90 jt

5

100 jt

5

405 jt

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

Jml rapat-rapat dan konsultasi di dalam dan luar daeran

0

1

300 jt

2

350 jt

3

400 jt

4

450 jt

5

500 jt

5

2.000 jt


Jateng

132


(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)


(4)


(5)

(6)


(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

dan luar daerah


133

Lokasi

Tabel V.6 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Bina Prodoksi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Meningkatkan produktivitas daerah, dibidang pertanian dalam arti luas, kehutanan, lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral.

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian

Jumlah kebijakan Kepala Daerah tentang pengembangan agribisnis pertanian dalam arti luas

Kode

(4)




(6)

(7)

(5) Program Pengembangan Agrobisnis

Indikator Program : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengembangan agrobisnis pertanian dan promosi pembangunan

Output : 1. Jumlah rapat koordinasi 1. Kegiatan Komisi Pengawasan Fasilitasi dan Penyaluran Pupuk dan Koordinasi Pestisida (KP3) Pengendalian 2. Jumlah Rapat dan koordinasi Pengawasan Pengendalian dan Sarana Produksi Pengawasan Pupuk Pertanian 3. Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengadaan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2

300

2

320

2

325

2

326

2

331

2

6 kali

5

6 kali

5

6 kali

6

6 kali

6

6 kali

6

6 kali

3 kali

45

4 kali

50

4 kali

50

4 kali

50

3 kali

55

4 kali

35 Kab/Kota

250

35 Kab/Kota

265

35 Kab/Kota

269

35 Kab/Kota

270

35 Kab/Kota

270

35 Kab/Kota

1602

Unit Kerja Lokasi SKPD Penang gungjawab (20) Biro Bina Produksi

Kegiatan

Kegiatan 2. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian

Output : 1. Rakor agrobisnis pertanian tanaman pangan dan hortikultura 2. Rakor pengembangan agrobisnis perkebunan 3. Rakor pengembangan agrobisnis peternakan 4. Fasilitasi dan Koordinasi Agrobisnis pertanian arti luas. 5. Fasilitasi Pameran Promosi Pembangunan Pertanian 6. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan agropolitan


350

400

500

550

600

2450

1 kali

25

1 kali

25

1 kali

35

1 kali

35

1 kali

35

7 kali

1 kali

25

1 kali

25

1 kali

35

1 kali

35

1 kali

35

6 kali

1 kali

25

1 kali

25

1 kali

35

1 kali

35

1 kali

35

7 kali

35 Kab/Kota

55

35 Kab/Kota

65

35 Kab/Kota

75

35 Kab/Kota

75

35 Kab/Kota

75

35 kab/kota

1 kali

50

1 ka

60

1 kali

70

1 kali

70

1 kali

70

5 kali

35

170

35

200

35

250

35

35

350

35

300

134

Jawa Tengah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




(6)

(7)

(5)


Tahun-2


Jumlah fasilitasi peningkatan kesejahteraan petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Indikator Program : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengembangan agrobisnis pertanian dan promosi pembangunan

Kegiatan.

Output : 1. Rapat persiapan 1. Fasilitasi dan pengadaan bantuan Koordinasi pangan Bantuan Pangan 2. Jumlah Pengadaan dan Dana cadangan pangan Talangan 3. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi penyaluran bantuan pangan Kegiatan : 2. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian

Output : 1. Peda/Penas KTNA 2. Penyelenggaraan HPS 3. Jumlah fasilitasi


Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Kab/kota 3. Fasilitasi Output : Sosialisasi SAE 1. Rakor Persiapan Sosialisasi SAE 2. Rakor Panitia SAE ke VII Tahun 2015 3. Sosialisasi dan promosi persiapan SAE 4. Fasilitasi dan Koordinasi persiapan 5. Pelaksanaan SAE

Tahun-3


Kab/kota 100

Kab/kota 1500

Kab/kota 100

Kab/kota 1750

100

3550

5

4 kali

5

4 kali

5

5 kali

6

4 kali

5

25 kali

2 kali

30

3 kali

45

2 kali

30

4 kali

50

2 kali

30

13 kali

100 booklet

15

100 booklet

15

100 booklet

15

100 booklet

19

100 booklet

15

100 booklet

1 paket

50

50

5 paket

-

-

-

2 kali

35

1400

35

1650

35

1650

35

1650

35

1650

35

4 kali

10

4 kali

5

4 kali

5

4 kali

5

4 kali

5

20 kali

1 paket

1200

1 paket

1500

1 paket

1500

1 paket

1500

1 paket

1500

5 paket

35 Kab/Kota

190

35 Kab/Kota

145

35 Kab/Kota

145

35 Kab/Kota

145

35 Kab/Kota

145

35 Kab/Kota

1 kali

250 1185

1 paket -

50 -

1 paket 1 kali

75 1600

1 paket -

(20)

Kab/kota

4 kali

1 paket

Unit Kerja Lokasi SKPD Penang gungjawab

8000 Biro Bina Produksi

35 1700 35 Kab/Kota 1700 35 Kab/Kota 1700 35 Kab/Kota 2250 35 Kab/Kota 2750 35 10100 Kab/Kota Kab/Kota 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1000 1000 1000 1250 1500 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 75 75 75 100 150 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

135

Jawa Tengah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)




(6)

(7)

(5)

4. 5.

6.


Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

pemberian penghargaan Nasional dan tali asih pada Pelaku agribisnis dan kelompok tani Rembug Madya dan Rembug Utama Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan kelembagaan pertanian Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hibah kelompok tani

Indikator Program : Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan peningkatan produktivitas perikanan

Kegiatan :

Output : 1. Rakor Pugar Pemberdayaan 2. Fasilitasi dan Ekonomi koordinasi Masyarakat Pesisir pengembangan ekonomi masyarakat pesisir 3. Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan usaha garam rakyat



Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 kali

300

425

1 kali

150

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

300

35 Kab/Kota 75

35 Kab/Kota

300

35 Kab/Kota 75

35 Kab/Kota

150

375

35 Kab/Kota 75

125

35 Kab/Kota

150

35 Kab/Kota

100

5 Kab/Kota

100

5 Kab/Kota

200

5 Kab/Kota

225

5 Kab/Kota

250

5 kali 5 Kab/kota

35

5 kali 5 Kab/kota

50

5 kali 5 Kab/kota

50

60

80

5 kali 5 Kab/kota

5 Kab/kota

35

5 Kab/kota

75

95

5 Kab/kota

110

35 Kab/Kota

30

150

35 Kab/Kota 2 kali

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota 100

75

5 Kab/kota

200

35 Kab/Kota 100

35 Kab/Kota

350

35 Kab/Kota

175

35 Kab/Kota

5 Kab/Kota

300

5 1075 Kab/Kota

5 kali 5 Kab/kota

60

25 kali

100

5 Kab/kota

140

5 Kab/kota

35 Kab/Kota 125

80

5 Kab/kota

Unit Kerja Lokasi SKPD Penang gungjawab (20)

Biro Bina Produksi

136

Jawa Tengah

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Meningkatnya Jumlah fasilitasi sinergitas dalam pengembangan penyusunan perikanan tangkap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian

Kode

(4)




(6)

(7)

(5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Kegiatan :

Output : 1. Rakor pembinaan Fasilitasi dan perikanan tangkap Koordinasi sumberdaya kelautan Pembinaan 2. Fasilitasi dan Perikanan Tangkap koordinasi pembinaan Sumberdaya perikanan tangkap Kelautan 3. Rakor pembinaan KUB penerima bantuan kapal INKA MINA MAKMUR

Meningkatnya Jumlah fasilitasi sinergitas dalam pengembangan penyusunan perikanan budidaya kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian

Program Pengembangan Perikanan Budidaya


Kegiatan :

Output : 1. Rakor Pembinaan Fasilitasi dan Bidang Perikanan Koordinasi Budidaya Pembinaan 2. Fasilitasi dan Peningkatan koordinasi Produksi Perikanan pembinaan pengembangan produksi perikanan



Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

Unit Kerja Lokasi SKPD Penang gungjawab

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

16 Kab/Kota

100

16 Kab/Kota

150

16 Kab/Kota

200

16 Kab/Kota

225

16 Kab/Kota

250

16 Kab/Kota

925

Biro Bina Produksi

Jawa Tengah

2 kali

20

2 kali

20

2 kali

20

3 kali

35

3 kali

45

12 kali

17 Kab/Kota

60

17 Kab/Kota

100

17 Kab/Kota

135

17 Kab/Kota

150

17 Kab/Kota

150

17 Kab/Kota

2 kali

20

55

13 kali

16 Kab/Kota

100

16 Kab/Kota

150

16 Kab/Kota

200

16 Kab/Kota

225

16 Kab/Kota

250

16 Kab/Kota

925

Biro Bina Produksi

Jawa Tengah

2 kali

20

2 kali

30

3 kali

45

3 kali

45

3 kali

45

13 kali

35 Kab/Kota

80

35 Kab/Kota

120

35 Kab/Kota

155

35 Kab/Kota

180

35 Kab/Kota

205

35 Kab/Kota

2 kali

30

3 kali

45

3 kali

40

3 kali

(20)

137


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Data Capaian Indikator pada Tahun Kinerja Program Awal (outcome) dan Kegiatan (output) Perencanaan

Tahun-1

Tahun-2

target Rp target (1) Meningkatkan produktivitas daerah

(2) Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup

(3) -

Peningkatan Pengendalian Gangguan Keamanan Hutan

-

Peningkatan industri yang mempunyai sertifikasi SVLK

(4)

(5)

(6)

(7)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Outcome Meningkatnya pembangunan Jawa Tengah

Kegiatan

Output 1. Terlaksananya Pameran di bidang Kehutanan

Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan

Sinergitas kehutanan di

(8)

(9)

(10)

Rp (11)

Tahun-3 target (12)

Rp (13)

Tahun-4 target (14)

Rp (15)

Tahun-5 target (16)

Rp (17)

Kondisi Kinerja Unit Kerja SKPD pada akhir Penanggungjawa periode Renstra b SKPD target (18)

Rp (19)

35

810

35

860

35

910

35

910

35

3,89 M Biro Bina Produksi/ Bagian Kehutanan

1

30

1

50

1

50

1

50

1

50

5

250 Jt

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

Penyelesaian Permasalahaan PPKH dan TMKH yang belum tuntas

-

Peninmgkatan fungsi KKMD Kab/Kota

3. Terselenggaranya Hari Menanam Pohon dan GPTPP

1

25

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

-

Penyusunan Rencana Kerja KKMD Prov, Kab/Kota

4.

Terselenggaranya Rakor Industri Primer Hasil Hutan

1

25

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

-

Penanganan kerusakan hutan lindung

5.Terselenggaranya Rakor Penggunaan Kawasan Hutan

1

25

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

-

Peningkatan Jasling

6. Terlaksananya Rakor Hutan Rakyat

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

7. Terlaksananya Rakor forum Daerah aliran Sungai

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

8. Terlaksananya Rakor HHBK

1

45

1

45

1

45

1

45

5

225 Jt

9.

1

75

1

75

1

75

1

75

5

375 Jt

35

400

35

450

35

500

35

500

35

2,2 M


Rakor

10. Terlselengaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan kehutanan dan fasilitasi kinerja Pokja MANgrove/KKMD Prov. Jateng

(21)

400

-

Terselenggaranya PHBM

(20)

35

2.Terselenggaranya Rakor Pengendalian Gangguan Keamanan Hutan

35

270

Lokasi

Jawa Tengah

138

Program Rehabilitasi Outcome Hutan dan Lahan Meningkatnya sinergitas Kegiatan pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Tengah 1. Fasilitasi dan Ouput/Keluaran koordinasi 1. Terselenggaranya Rakor Rehabilitasi Hutan Pengelolaan Mangrove dan Lahan

-

Peningkat an Sertifikasi HR

-

Pembentuk an Forum DAS Tk. Kab/ Kota dan Penyusunan RPDAS Ter padu

-

Penetapan HHBK Unggulan

2.Terselenggaranya Rakor Pengelolaan hutan lindung dan konservasi

-

Peningkat an LMDH Mandiri

3.Fasilitasi Gerakan penanaman mangrove 4. Terselenggaranya Jasling

-

Peningkatan kualitas kluster UMKM dan Industri Menengah Besar

-

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

-

Peningkatan SDM Lingkungan Hidup di Kab/Kota

35

200

35

475

35

525

35

575

35

625

35

2,22 M Biro Bina Produksi/ Bagian Kehutanan

1

25

1

45

1

45

1

45

1

45

5

205 Jt

1

45

1

45

1

45

1

45

5

180 Jt

1

45

1

45

1

45

1

45

5

205 Jt

1

45

1

45

1

45

1

45

5

180 Jt

35

350

35

400

35

1,45 M

1

25

Rakor

5. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan Kab/Kota di Jateng di Jawa Tengah

35

150

35

250

35

300

Pengendalian Terkendalinya beban pencemaran dan pencemaran lingkungan perusakan lingkungan padausaha/egiatan UMKM hidup.

35

225

35

900

35

1000 35

1100 35

1250 35

4,475 M

Output 1.terfasilitasinya pelaksanan hari lingkungan hidup.

1

75

1

75

1

75

1

75

1

75

5

375

2.terindentifikasinya permasalahan pengendalian lingkungan hidup

4

100

8

150

10

250

20

250

24

250

30

1000

1. Fasilitasi dan koordinasi pengendalian lingkungan hidup 2. Fasilitasi dan Koordinasi Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup

3. Rakor Lingkungan Hidup

4. Fasilitasi Kalpataru 3. Fasilitasi dan 5. Fasilitasi SDM Lingkungan koordinasi pelaksanaan AMDAL Hidup di Kab/Kota Kab/Kota


2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

10

350

35

200

35

225

35

250

35

300

35

350

35

1325

35

250

35

300

35

350

35

400

35

450

35

1750

Jawa Tengah

139


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target (1) Meningkatkan produktivitas daerah

(2)

(3)

Meningkatnya sinergitas dalam 1. Peningkatan koordinasi penyusunan ketersediaan istrik dan kebijakan dan pengembangan rasio pelaksanaan elektrifikasi di Jawa pembangunan Tengah bidang energi dan sumber daya mineral 2. Peningkatan koordinasi ketersediaan listrik dan pengembangan rasio elektrifikasi

(4)

(5) Program Pengembangan Ketenagalistrikan Dan Migas

(6) Indikator program :

(7)

(8) 50%

(9)

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Energi Daerah Dan Energi Perdesaan

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

200 60%

250 70%

300 80%

350 90%

400 95%

400

55%

200 65%

300 75%

350 85%

400 90%

400

250 50%

300 60%

350 70%

400 80%

400

c. Peningkatan pelaporan pelaksanaan gugus tugas pelaporan hematpengembangan energi dan air di Jawa Tengah

30%

200 40%

Indikator Kegiatan : a. Data pengembangan listrik perdesaan di Jawa Tengah ;

35

175

(20)

1

25

b. Teridentifikasinya pelaksanaan pengendalian BBM Subsidi dan penyaluran dan harga LPG 3 Kg di Jawa Tengah ; c. Rakor Energi Daerah Dan Energi Perdesaa


(11)

Rp

a. Peningkatan koordinasi pengendalian konsumsi BBM dan harga LPG 3 Kg di Jawa Tengah dan pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah b. Peningkatan koordinasi ketersediaan listrik dan pengembangan rasio elektrifikasi

3. Peningkatan pelaporan pelaksanaan gugus tugas pelaporan hematpengembangan energi dan air di Jawa Tengah

(10)

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

140


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Ketengalistrikan dan pengembangan listrik perdesaan

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Rp (19)

35

250 35

300 35

350 35

400 35

35

170 35

200 35

230 35

280 35

a. Rakor Pengelolaan Migas di Jawa tengah ;

1

40

1

50

1

60

1

60

4

210

b. Rakor pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan listrik perdesaan

1

40

1

50

1

60

1

60

4

210

Fasilitasi dan a. Data pelaksanaan Koordinasi pengendalian penyaluran dan pengelolaan Migas harga BBM subsidi dan LPG 3 dan pengembangan Kg ; energi baru terbarukan

35

250 35

300 35

350 35

400 35

1300

b. Jumlah koordinasi pelaksanaan pengembangan energi baru terbarukan ;

35

200 35

220 35

250 35

300 35

970

c. Rakor pengelolaan Migas dan pengembangan energi baru terbarukan

1

50

80

100 2

100 2

330

300 35

350 35

1275

a. Jumlah koordinasi bidang ketenagalistrikan Kab/Kota

Fasilitasi Dan a. Identifikasi konsumsi energ koordinasi airi dan pelaksanaan gugus Pelaksanaan Hemat tugas dan hemat energi ;


35

175 35

2

200 35

2

250 35


(20)

1300

141


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5



(2)

(3)

(4)

(5) Energi dan Air

1. daya air Meningkat nya pendaya gunaan sum ber daya air ; 2. Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam konser vasi sumber daya air 3. Meningkat nya pengeta huan tentang regulasi dan kebijakan sumber

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Rp (19)

b. Sosialisasi perilaku budaya hemat energi dan air

35

150 35

170 35

200 35

230 35

280 35

1030

d. Rakor pelaksranaan Hemat energi Dan Air

1

25

30

50

70

70

245

PEKERJAAN UMUM/ Peningkatan koordinasi penanganan permasalahan Program pengelolaan dan konservasi Pengelolaan dan sumber daya air serta Konservasi Sungai, peningkatan wawasan dan Danau dan Sumber pengetahuan aparat Daya Air Lainnya

50%

250 60%

300 70%

350 80%

400 90%

450 90%

Kegiatan

1. Data permasa lahan dalam pendayagunaan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya air

20

150 20

200 20

225 20

250 20

300 20

2. Pelaksanaan Peri ngatan Hari Air Dunia

1

50

1

50

1

50

1

75

1

75

5

3. Rakor kebijakan sumber daya air

1

50

1

50

1

75

1

75

1

75

5

50%

200 60%

250 70%

300 80%

350 90%

400 90%

20

150 20

150 20

175 20

200 20

250 20

Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air

1. Berkurang nya permasa lahan sosial masyarakat akibat kegiatan pertambangan 2. Berkuranya kegiatan pertambangan tanpa ijin dan di zona/ daerah terlarang ; 3. Meningkat nya pengeta huan regulasi dan kebijakan sektor

(6)

ENERGI SUMBER MINERAL/

DAN Peningkaan koordinasi DAYA penanganan permasalahan,peningkatan pelayanan publik, peningkatan Program nilai produksi usaha Pengembangan pertambangan sera peningkatan Pertambangan dan wawasan dan pengetahuan Air Tanah / aparat


1. Data permasalahan sosial dan

1

2

2

2

10


(20)

450

1500

142


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5



(2)

(3) pertambangan

(4)

(5)

(6)

Kegiatan fasilitasi pengelolaan pertambagnan Kab/Kota dengan Provinsi

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

50

1

50

1

75

1

75

5

1

50

1

75

1

75

1

75

4

60%

200 70%

250 80%

300 90%

350 90%

Kegiatan Fasilitasi 1. Data permasalahan sosial dan Koordinasi Kebijakan lingku ngan pemanfaatan air Pendayagunaan Air tanah Tanah Kab/Kota 2. Rakor Kebijakan Pengelo laan dengan Provinsi Air Tanah

15

100 20

125 20

150 20

175

1

50

1

50

1

75

1

75

3. Data permasalahan daerah rawan air baku

15

50

15

75

1

75

1

100

3. Data pertambangan Kab/Kota ENERGI SUMBER MINERAL/

DAN DAYA

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah /


Rp (19)

(20)

ekonomi serta permasala han pelayanan publik kegiatan usaha pertambangan

2. Rakor pengelo pertambangan

1. Berkurang nya permasa lahan air baku di daerah rawan air 2. Berkurang nya permasa lahan sosial masyarakat dan permasa lahan air tanah antar daerah 3. Meningkat nya pengeta huan regulasi dan kebijakan air tanah di Jateng

(7)


laan di

1

50

1100

Peningkatan koordinasi penanganan permasalahan lingkungan pemanfaatan air tanah dan daerah rawan air serta peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat

143

Tabel V.7

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(4)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Bina Sosial Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Indikator Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi pada Kinerja Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir periode SKPD Program dan Kegiatan Tahun (outcome) dan Kegiatan Penang Renstra SKPD Awal (output) gungjawab Perencanaan target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana (rakor)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Prgrm: Jumlah rapat koor dinasi berkaitan dengan kesejah teraan sosial (rakor)

6

10

640.000

9

725.000

9

775.000

9

825.000

9

900.000

46

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor / perlu dilakukan koor dinasi berkaitan dengan kesejah teraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/ kota)

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Yayasan Sosial/Lembaga Sosial Lainnya

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimo nitor/ perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan kesejahtera an sosial (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koor dinasi berkaitan dengan bidang kese jahteraan sosial (rakor)

3

3

3

3

3

3

15

Jumlah sosialisasi berkaitan dengan hibah bidang ke masyarakatan (sosialisasi)

3

7

6

6

6

6

31

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimo nitor dan dibina berkaitan dengan bidang kesos (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Indikator Prgrm: Jumlah rapat koor dinasi berkaitan dengan penanggulangan bencana (rakor)

3

3

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimo nitor/perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan penang gulangan bencana (kab/kota)

35

35

Jumlah rapat koordinasi ber kaitan dengan kesejahteraan sosial dan pe nanggulangan bencana (rakor)

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor / perlu dilakukan koor dinasi berkaitan dengan kesejah teraan sosial dan penanggulangan bencana (kab/kota)


500.000

3

35

600.000

3

35

750.000

3

35

875.000

3

35

1.000.000

15

(19)

(20)

(21)

3.865.000 Biro Binsos Jawa / Bagian Tengah Kesos PB

3.725.000 Biro Binsos Jawa / Bagian Tengah Kesos PB

35

144

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya siner gitas dalam penyu sunan kebijakan dan pelaksanaan pemba ngunan bidang kese hatan, tenaga kerja dan transmigrasi




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir periode SKPD Penang Renstra SKPD gungjawab target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kegiatan Sinergitas, Koordi nasi, Fasilitasi pe mantauan lapangan dan pemantauan pemberian bantuan bencana

Indikator Kgtn: Terwujudnya penye lenggara an penang gulangan bencana secara sinergis, serta adanya kesiap siagaan dan koordi nasi di 35 Kab/Kota dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana melalui rakor se Bakorwil I (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pro gram Penyelengga raan Penanggula ngan Bencana.

Terjalinnya kesiap siagaan antar instansi dan stake hol der terkait dalam pemenuhan kebutuh an dasar bagi korban bencana (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Terciptanya jejaring komuni kasi di 3 Kab. (Magelang, Klaten, Boyolali) dalam pe nanganan Pasca bencana G. Merapi, melalui Forum Kerja sama Penanggulangan Ben cana

-

3

3

3

3

3

3

Jumlah rapat koor dinasi berkaitan dg. kesehatan, tenaga kerja, dan transmi grasi (rakor)

Program Indikator Prgrm: Pencegahan dan Pe Jumlah rapat koor dinasi ber nanggulangan kaitan dengan pencegahan Penyakit dan penanggulangan penyakit (rakor).

1

1

Jumlah publikasi di media massa ber kaitan dengan kese hatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit (kegiatan)

3

3

3

3

3

3

15

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu di monev//dikoordinasi berkaitan dengan ke sehatan, tenaga ker ja, dan transmigrasi

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35


(9)

275.000

(10)

1

(11)

350.000

(12)

1

(13)

400.000

(14)

1

(15)

450.000

(16)

1

(17)

500.000

(18)

5

(19)

(20)

(21)

1.975.000 Biro Binsos Jawa / Bagian Tengah Kesnaker trans

145

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)



Indikator Sasaran

Kode



Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir periode SKPD Penang Renstra SKPD gungjawab target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit (kali)

4

4

5

5

6

6

26

Indikator Kgtn: Jumlah rakor berkaitan dengan penyakit menular (rakor)

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan penyakit menular (kegiatan)

3

3

3

3

3

3

15

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonev berkaitan dengan penyakit menular (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Konsultasi ke Pusat berkaitan dengan penyakit menular (kali)

4

4

5

5

6

6

26

Indikator Prgrm: Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

9

8

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(kab/kota) Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali) Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali) Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum pokja) Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (rakor)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1.075.000

8

1.350.000

9

1.600.000

9

1.850.000

9

2.100.000

43

Jawa Biro Binsos Tengah / Bagian 7.975.000 Kesnaker trans

146

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



(6)

(7)

(8)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir periode SKPD Penang Renstra SKPD gungjawab target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) target Rp (.000) (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(rakor) Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kegiatan)

10

12

12

12

12

12

60

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev / dikoordinasi berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kab/kota)

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dimonev berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kali)

11

8

10

12

14

15

59

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kali)

1

-

1

-

1

1

3

Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum pokja)

Jumlah forum pokja berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

-

9

9

9

9

9

45

Indikator Kgtn: Jumlah Peringatan HANI tingkat Jateng (kali)

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan Peringatan HANI (kegiatan)

3

3

3

3

3

3

15

Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah


147

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)


(5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kesehatan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia





(6)

(7)

(8)

Indikator Kgtn: Jumlah rakor berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (rakor)

2

2

(9)

(10) 2

(11)

(12) 2

(13)

(14) 2

(15)

(16) 2

(17)

(18) 10

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (kegiatan)

2

3

3

3

3

3

15

Jumlah kab/kota di Jateng yang di monev berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Konsultasi ke Pusat berkaitan dengan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (kali)

4

2

3

4

5

6

20

Indikator Kgtn: Jumlah Rakor dan Tindaklanjut Perda Lansia (kali)

3

2

2

2

2

2

10

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan peningkatan kesehatan pada kelompok lansia (kegiatan)

2

3

3

3

3

3

15

Jumlah kab/kota di Jateng yang di monev berkaitan dengan peningkatan kesehatan pada kelompok lansia (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Koordinasi ke provinsi lain berkaitan dengan lansia (kali)

1

-

1

-

1

1

3

(19)

(20)

148

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)




(6)

(7)

(8)

Konsultasi ke Pusat berkaitan dengan lansia (kali)

2

4

4

4

5

5

22

Forum Pokja Komda Lansia (forum pokja)

-

5

5

5

5

5

25

Indikator Kgtn: Jumlah rakor dan workshop berkaitan dengan P4GN (kali)

3

3

3

4

4

4

18

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan P4GN (kegiatan)

3

3

3

3

3

3

15

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonev berkaitan dengan P4GN (kab/kota)

-

35

35

35

35

35

35

Konsultasi ke Pusat berkaitan dengan P4GN (kali)

5

2

3

4

4

4

17

Forum Pokja RAD P4GN (forum pokja)

-

4

4

4

4

4

20

Indikator Prgrm: Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan koordinasi kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan

2

3

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan ketenagakerjaan (kegiatan)

2

2

3

3

3

3

14


Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketenagakerjaan (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


(9)

285.000

(10)

3

(11)

400.000

(12)

3

(13)

500.000

(14)

3

(15)

600.000

(16)

3

(17)

700.000

(18)

15

(19)

(20)

(21)


149

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode



(3)

(4)

(5)

(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)

(8)


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali) Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali) Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum pokja)


Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan koordinasi kebijakan berkaitan dengan ketenagakerjaan

2

3

3

3

3

3

15

Jumlah publikasi media massa berkaitan dengan ketenagakerjaan (kegiatan)

2

2

3

3

3

3

14

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketenagakerjaan (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Indikator Prgm: Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (rakor)

-

2

Jumlah konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan ketransmigrasian (kali)

1

2

Jumlah publikasi di media massa berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kegiatan)


200.000

2

2

300.000

2

2

400.000

2

2

500.000

2

2

600.000

10


10

150

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode


(3)

(4)

(5)



(6)


(7)

(8)


Jumlah pemantauan ke daerah transmigrasi (kali)

2

2

(9)

(10) 2

(11)

(12) 2

(13)

(14) 2

(15)

(16) 2

(17)

(18) 10

Jumlah konsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali)

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (kab/kota)

20

20

20

20

20

20

20

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (rakor)

-

2

2

2

2

2

10

Jumlah konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan ketransmigrasian (kali)

1

2

2

2

2

2

10

Jumlah pemantauan ke daerah transmigrasi (kali)

2

2

2

2

2

2

10

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan ketransmigrasian (kab/kota)

20

20

20

20

20

20

20

Indikator Prgrm: Jumlah Rakor yang berkaitan dengan peningkatan peran

1

2

(19)

(20)

(21)

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (kali) Jumlah forum pokja berkaitan dengan kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi (forum pokja)

Meningkatnya Jumlah Rakor yang sinergitas dalam berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemberdayaan

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan


250.000

2

300.000

2

350.000

2

400.000

2

500.000

10

1.800.000 Biro Binsos Jawa / Bagian Tengah PMPK &

151

Tujuan

(1)

Sasaran

(2) dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)




(5)

(6)

(7)


(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Kesetaraan Gender serta anak dan kesetaraan Dalam gender dalam pembangunan Pembangunan

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah kegiatan koordinasi ke Kementerian PP PA terkait Kebijakan Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan (kali/kegiatan)

Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan

Jumlah kegiatan kunjungan kerja Pengembangan Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi lain (kali/kegiatan) Kegiatan Peningkatan Indikator Kgtn: Peran Serta Anak Jumlah kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat


(19)

(20) KB

5

10

15

20

25

35

35

1

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

152

(21)

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

kemiskinan (kali)

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak,




(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah Rakor berkaitan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender & Anak (2014), Tinjut Deklarasi Provinsi Layak Anak (2015,2017), Anak Berhadapan dengan Hukum (2016,2018)

-

1

1

1

1

1

5

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka peningkatan peran serta anak dalam pembangunan (kab/kota)

2

10

15

20

25

35

35

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Peringatan HAN Tk. Prov. Jateng (kab/kota)

3

10

15

20

25

35

35

Jumlah kegiatan koordinasi ke Kementerian PP PA terkait Kebijakan Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan (kali/kegiatan)

1

2

2

2

2

2

10

Jumlah kegiatan kunjungan kerja Pengembangan Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi lain (kali/kegiatan)

1

1

1

1

1

1

5


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Dalam Pembangunan Provinsi Jateng (kegiatan)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan


Indikator Prgrm: Jumlah Rakor yang berkaitan dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan

1

1

75.000

1

125.000

1

175.000

1

200.000

1

250.000

5

Jawa Biro Binsos Tengah / Bagian 825.000 PMPK & KB

153

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)

(4)

KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)




(6)

(7)

(8)

2

10

15

20

25

35

35

1

2

2

2

2

2

10

(5) dan Anak


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota)

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak (kab/kota)

Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak (kali)

Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak (kali)

-

1

1

1

1

1

5

Indikator Kgtn: Jumlah rakor berkaitan pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kali/kegiatan)

1

1

1

1

1

1

5

Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap


(19)

(20)

Anak (rakor)

154

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)




(5)

(6)

(7)

(8)

-

10

15

20

25

35

35

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kab/kota)

2

10

15

20

25

35

35

Jumlah kegiatan koordinasi ke Kementerian PP PA terkait kebijakan pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kali/kegiatan)

1

2

2

2

2

2

10

Jumlah kegiatan kunjungan kerja Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi lain (kali/kegiatan)

-

1

1

1

1

1

5

Perempuan dan Anak Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka pelaksanaan kerjasama penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak (kab/kota)

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Program Pelayanan Indikator Prgrm: Keluarga Berencana Jumlah Rakor yang berkaitan dengan KB

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan


Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan KB

(19)

(20)

(21)

Jawa Tengah

2

4

6

10

250.000

4

15

300.000

4

20

350.000

4

25

400.000

4

35

500.000

20

Biro Binsos / Bagian 1.800.000 PMPK & KB

35

155

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)


(8)

2

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

1

5

Indikator Kgtn: Jumlah Rapat kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jateng(kali/kegiatan)

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah Rakor berkaitan Peningkatan Peran Serta IPeKB , Revitalisasi UPPKS dan Peningkatan Peran Serta

1

3

3

3

3

3

15

Indikator Sasaran

Kode



(3)

(4)

(5)

(6)


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kab/kota) Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan KB


Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan KB

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)


156

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



(6)

(7)

(8)

Jumlah Kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka Peningkatan Koordinasi Pelayanan KB (Kab/Kota)

6

10

15

20

25

35

35

Jumlah Kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan evaluasi Peningkatan Koordinasi Pelayanan KB (Kab/Kota)

6

10

15

20

25

35

35

Jumlah kegiatan koordinasi ke BKKBN Pusat terkait Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (kali/kegiatan)

2

2

2

2

2

2

10

Jumlah kegiatan Fasilitasi partisipasi Peringatan Hari Keluarga Tk. Nasional (kali/kegiatan)

1

1

1

1

1

1

5


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Babinsa dan PLKB (kali/kegiatan)

Jumlah Rakor yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (rakor)

Program Penguatan Indikator Prgrm: Kelembagaan Jumlah Rakor yang berkaitan Masyarakat dengan penguatan kelembagaan masyarakat (rakor)

Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta


Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait dengan penguatan kelembagaan masyarakat (kab/kota)

Jawa Tengah

9

8

35

35

1.000.000

8

35

1.305.000

10

35

1.580.000

10

35

1.850.000

10

35

2.125.000

46

Biro Binsos / Bagian 7.860.000 PMPK & KB

35

157

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

Kode



(3)

(4)

(5)

(6)


(8)

4

3

3

4

4

4

18


(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

penanggulangan kemiskinan (kab/kota) Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, KB dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan (kali)

Jumlah koordinasi ke Pemerintah pusat berkaitan dengan penguatan kelembagaan masyarakat (kali)


Jumlah koordinasi ke provinsi Lain berkaitan dengan penguatan kelembagaan masyarakat (kali)

3

3

3

3

3

3

15

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan (kali)

3

3

3

3

3

3

15

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat terkait pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan (kali/kegiatan)

2

2

2

2

2

2

10

Jumlah kegiatan pemantapan dan koordinasi ke luar Jawa terkait pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan (kali/kegiatan)

1

1

1

1

1

1

5

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan


158

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)


(5) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya





(6)

(7)

(8)

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koordinasi peningkatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah (kali)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2

2

2

2

2

2

10

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain terkait peningkatan kelembagaan masyarakat (kali)

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang di monitor dan dievaluasi berkaitan dengan peningkatan kelembagaan masyarakat (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Jawa Tengah (kali)

1

2

2

2

2

2

10

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan laporan perkembangan Program CSR / Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Pemerintah Provinsi (akumulasi)

-

5

10

15

30

35

35

Jumlah koordinasi dengan provinsi lain terkait pelaksanaan program CSR (kali)

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah kab/kota di Jateng yang dimonitor dan dievaluasi berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

(19)

(20)

159

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

(8)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK

Indikator Kgtn: Jumlah rapat koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui TKSK (kali)

3

1

1

3

3

3

11

Jumlah kab/kota di Jateng yang perlu dilakukan monitoring terkait program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui TKSK (kab/kota)

35

35

35

35

35

35

35

Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Pusat terkait program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui TKSK (kali/kegiatan)

2

1

1

2

2

2

8




(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

160

(21)

Tabel V.8 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Bina Mental

Tujuan

(1) Meningkatkan upaya koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pembinaan mental masyarakat di Jawa Tengah

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Fasilitasi Kegiatan keagamaan Tk. Provinsi Jawa Tengah

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama, Kebudayaan dan Kesenian

Kode

(4)


(5)


(6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Th.2013 (7)


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja Lokasi akhir periode Renstra SKPD Penang SKPD gung Th.2018 jawab

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Biro Bina Jawa Mental Setda Tengah Prov. Jateng

Program Peningkatan Mutu Pendidik Fasilitasi bidang keagamaan Tk. dan Tenaga Provinsi Jawa Pendidik Tengah

4 Keg

4

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikdas)

Terselenggarakany a penataran guru agama tingkat pendidikan dasar :SD/MI, SMP/MTs se Jateng

7 event

7

350.000, -

7

350.000, -

7

400.000, -

7

450.000, -

7

500.000,-

35

2.050.000,-

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikmen)

Terselenggarakany a penataran guru agama tingkat menengah : SMA, SMK dan MA se Jateng

5 event

5

300.000, -

5

300.000, -

5

350.000, -

5

400.000, -

5

450.000,-

25

1.800.000,-

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Fasilitasi bidang keagamaan Tk. Provinsi Jawa Tengah

4 Keg

4

10 event

10

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kehidupan

Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kehidupan beragama


(20)

4

4

4

415.000, -

10

4

4

450.000, -

10

4

4

500.000, -

10

20

4

550.000, -

10

20

600.000,-

50

2.515.000,-

161

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Th.2013


Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Terlaksananya monitoring bantuan hibah bidang kegamaan di Kab./Kota se Jateng

35 Kab./Kota

35

432.000, -

35

450.000, -

35

500.000, -

35

550.000, -

35

600.000,-

35

2.532.000,-

4 Keg

4

35 Kab./Kota

35

(20)

Beragama Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah Keagamaan

Meningkatnya

sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Program Penyelenggara an Pemerintahan Umum

Fasilitasi bidang keagamaan Tk. Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan

Terselenggaranya pelayanan haji bagi jamaah haji Jawa Tengah

Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kesenian dan nilai budaya di Jateng

Program Pembinaan Tradisi dan Pengembanga n Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya

Fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Jateng Fasilitasi

Kegiatan Fasilitasi Pengembanga n Kesenian dan Nilai Budaya


2.300.00 0,-

35

4

2.300.00 0,-

35

4

2.300.00 0,-

35

4

2.300.00 0,-

35

20

2.300.000, -

35

12.200.000,-

Biro Bina Jawa Mental Setda Tengah Prov. Jateng

Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan nilai budaya di Jateng

Terselenggaranya event – event Kesenian dan budaya daerah

4

2

6 keg

2

2

2

2

10

6 keg 600.00 6 keg 650.00 6 keg 700.00 6 keg 750.00 6 keg 800.000, 30 keg 0,0,0,0,-

3.500.0 00,-

162

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Koordinasi Pengambangan Pemuda dan Olahraga di Jateng

Kode

(4)


(5)


(6)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Kesehatan

Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan nilai budaya di Jateng

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan P4GN bagi Tokoh Agama dan Masykt

Terselenggaranya advokasi P4GN bagi tokoh agama dan masyarakat



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2

2

2

2

2

10

35 35 35 35 35 35 35 250.00 300.00 350.00 400.00 500.000. Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./Kot Kab./Kota 0.0.0.0.ota ota ota ota ota a

Program Pendidikan Dasar

Fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Jateng

Kegiatan Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya Rakor & Raker serta monitoring pelayanan pendidikan di Jateng

Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan

Fasilitasi Koordinasi Pengambangan Pemuda dan Olahraga di Jateng

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kepemudaan

Terlaksananta Rakor, Evaluasi & 35 35 35 35 35 35 35 250.00 500.00 600.00 700.00 800.000, Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./Kot Monitoring Kab./Kota 0,0,0,0,ota ota ota ota ota a Kepemudaan di Jateng


1

1

1

1

1

3

3

3

3

1.800.000 .-

5

35 35 35 35 35 35 35 1.350. 1.600. 1.650. 1.700. 1.750.00 Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./Kot Kab./Kota 000,000,000,000,0,ota ota ota ota ota a

3

(20)

8.050.000 ,-

15

2.850.000 ,-

163

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Meningkatkan upaya koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pembinaan mental masyarakat di Jawa Tengah

Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama, Kebudayaan dan Kesenian Fasilitasi Kegiatan keagamaan Tk. Provinsi Jawa Tengah

Kode

(4)





Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(5)

(6)

Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakat an Olah Raga


Kegiatan Koordinasi Pengembanga n Keolahragaan

Terlaksananta Rakor, Evaluasi & 35 35 35 35 35 35 35 250.00 500.00 550.00 600.00 650.000, Monitoring Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./Kot Kab./Kota 0,0,0,0,Kepemudaan di ota ota ota ota ota a Jateng

Program Pendidikan Non Formal dan Informal


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

(20) Biro Bina Jawa Mental Setda Tengah Prov. Jateng

15

2.550.000

15

Terlaksananya pendidikan wawasan Kegiatan kebangsaan & 35 35 35 35 35 35 Pendidikan pelatihan dan 35 350.00 450.00 500.00 550.00 600.000, Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./K Kab./Kot Kemasyarakat sosialisasi Kab./Kota 0,0,0,0,ota ota ota ota ota a an kewirausahaan bagi pemuda pondok pesantren dan pemuda

2.450.000 ,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental


12 170.00 12 180.00 12 190.00 12 200.00 12 210.000, bulan 0,bulan 0,bulan 0,bulan 0,bulan -

60

950.000,-

164

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

60

1.625.000

12 275.00 12 300.00 12 325.00 12 350.00 12 375.000, bulan 0,bulan 0,bulan 0,bulan 0,bulan -

(20)

165

Tabel V.9 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi dan Kepegawaian

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Mewujudkan 1.Meningkatnya 1). % SKPD kelembagaan, efektifitas yang efektif ketatalaksanan, dan efisiensi dan efisien pelayanan publik kelembagaan KLb nya dan kinerja perangkat perangkat daerah 2), % kab./kota daerah yang yang efektif efektif dan dan efisien efesien dan klb nya akuntabel sesuai dengan 3) Prosentase kebutuhan SKPD yang daerah Implementasi Anjabnya baik

Kode

(4)


(5) Program : Pemerintahan Umum

Kegiataan :


(6)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

75%

1072500 000

80%

1179750 000

85%

1297725 000

90%

1427497,5

90%

65 %

70%

2), % kab./kota yang kelembagaannya seuai regulasi

80 %

70%

5500000 00

83%

605.000 000

85 %

6655000 87 % 00

7320500 00

90%

80525500 0

95 %

8052550 00

3). Prosentase SKPD yang Implementasi Anjabnya baik

65 %

70%

1269750 000

75%

1396732 5

80%

1536397 ,5

1690037 ,25

90%

1859040,9 75

90%

1859040, 975

59 9750000 59 1072500 59 1179750 59 1297725 59 1427497,5 SKPD 00 SKPD 000 SKPD 000 SKPD 000 SKPD

59 SKPD

1427497, 5

85%

(20)

Biro ORPEG/ Semara Bagian ng 1427497, Klembagaan 5

Indikator Kgt :

2). Jmlh kab./ kota yang difasilitasi penataan klmbganya

59 SKPD

35 Kab.Kota

3. Penatan Lembaga Non struktural

3). Jmlh lembaga Non struktural yang ditata lembaganya

70 LNS

4. Analisis Jabatan SKPD

4). Jmlh SKPD yang dilakukan ana lisis jabatan

Program :

Tahun 2014


9750000 00

5. Fasilitasi 5). Jmlh Kab./ Kota anjab Kab./ Kota yang difasilitasi Anjabnya 2. Meningkatnya 1). % SKPD

(7)


Indikator Program 1). % SKPD yang efektif dan efisien KLb nya

1. Pengembg 1). Jmlh SKPD yang Kapasitas Klb ditata kelembgaan nya 2. Fas Penataan Klb Kab.kota


Indikator Program


35 35 kab./ 5000000 35 kab. 605.000 35 kab./ 6655000 7320500 35 kab./ 80525500 35 kab./kot kota 00 /kota 000 kota 00 00 kota 0 kab./kota a

8052550 00

5000000 2500000 2500000 2500000 25000000 70 LNS 70 LNS 70 LNS 70 LNS 00 00 00 00 0

70 LNS

2500000 00

59 SKPD

59 1269750 59 1396732 59 1536397 59 1690037 59 1859040,9 SKPD 000 SKPD 5 SKPD ,5 SKPD ,25 SKPD 75

59 SKPD

1859040, 975

35 Kab/kota

35 Kab/ kota

35%

40%

70 LNS

35 kab./ kota 1,77

50%

35 kab./ kota 2,00

60%

35 kab./ kota 2,3

70%

35 kab./ kota 2,6

80%

35 35 kab./kota kab./kota 2,9

90%

11,57

Biro ORPEG/ Semara

166

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

Indikator Sasaran

(3)

akuntabilitas yang SAKIP kinerja dan nya baik budaya kerja aparatur 2). % SKPD yang baik budaya kerjanya 3) Indonesia Governence Index

Kode

(4)


(5) Pemerintahan Umum

Kegiataan :

Meningkatny 1). % SKPD a efektifitas yang dan efiseinsi ketatalaksan ketatalaksan aannya baik aan dan 2). Jumlah Unit pelayanan Pelayanan publik Publik (UPP) yang dilakukan

(6)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1). % SKPD yang SAKIP nya baik

Milyar

2). % SKPD yang baik budaya kerjanya

10%

10%

3). Indonesia Governence Index

5,90

5,92

3555000 00

Milyar

15%

3910500 00

5,94

Milyar

20%

4301550 00

5,96

Milyar

25%

4731700 00

5,98

Milyar

30%

52048800 0

6,00

Milyar

30%

(20) Bagian KAPD ng

5204880 00

6,00

Indikator Kgt : 59 SKPD

2. Fasilitasi 2). Jmlh kab./kota pengemb yang difasili tasi SAKIP Kab./ SAKIP nya Kota

35 Kab/kota

3. Pembanguna 3). Jumnlah SKPD n Zona yang difasilitasi Integritas Pembangunan menuju WBK Zona Integritas

59 SKPD

59 2300000 59 2530000 59 2783000 59 3061300 59 SKPD 00 SKPD 00 SKPD 00 SKPD 00 SKPD

4). Jmlh SKPD yang difasili tasi RB

59 SKPD

59 3486000 59 3834600 59 4218060 59 4639870 59 SKPD 00 SKPD 00 SKPD 00 SKPD 00 SKPD

5. Pengembang 5). Jmlh SKPD yang an Budaya difasili tasi Kerja Budaya Kerja

59 SKPD

59 SKPD

Program : Pemerintahan Umum


target

1. Pengembnga 1). Jmlh SKPD yang n SAKIP difasili tasi SAKIP Prov. jateng nya

4. Reformasi Birokrasi

3.


Indikator Program 1). % SKPD yang ketatalaksanaann ya baik

20 %

59 559180. 59 695.500. 59 765.050. 59 841.555. 59 SKPD 000 SKPD 000 SKPD 000 SKPD 000 SKPD 35 kab./ kota

25%

2790000 00

35 kab./ kota

3069000 00

59 SKPD 1,8 MilyR.

30%

35 kab./ kota

3375900 00

59 SKPD 2,1 Milyar

45%

35 kab./ kota

3713490 35 kab./ 40838400 00 kota 0

59 SKPD

2,3 Milar

50%

925.710.5 59 SKPD 00.000

35 kab./ kota

4083840 00

33674300 0

59 SKPD

3367430 00

51038600 0

59 SKPD

5103860 00

59 SKPD 2,5 Milyar

55%

59 SKPD

2, 6 milyar

60%

11,2 Milyar

Biro ORPEG/ Semara Bagian ng Ketatalak sanaan

2. Jumlah Unit Pelayanan Publik 11 13 15 17 19 19 2905000 3195500 3515050 3866560 42532100 4253210 (UPP) yang 9 SKPD/UPT SKPD/U SKPD/U SKPD/U SKPD/U SKPD/U SKPD/UP 00 00 00 00 0 00 dilakukan PT PT PT PT PT T pengukuran IKM


167

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

19 UPP

21 UPP

29 UPP

7291220 00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

59 SKPD

(20)

pengukuran IKM 3). Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO

3). Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO

4) Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan

5) Prosentase pelayanan perijinan dan non perijinan Kegiataan :

Indikator Kgt :

1. Pengembangan 1). Jmlh SKPD yang ketatalaksa difasilitasi naan ketatalaksannya 2. Pembakuan Ketatalaksa naan

2). Jmlh kebijakan ketataksanaan yang diterbitkan

4 Pergub

5

3. Survey IKM

3). Jumnlah UPP yang melaksanakan survey IKM

9 UPP

3 UPP

19 UPP 16 UPP

4. Sertifikasi ISO 4). Jmlh UPP yang melakasanakan sertivikasi ISO 5. Evaluasi UPP 4. Meningkatnya 1). Jmlh PNS profesionalitas Setda yang pengelolaan terlayani administrasi Administrasi kepegawaian Kepegawaian di lingkungan secara tepat Setda dan akurat

Program : Pengelolan Adm Kepegawaian

4980000 5478000 6025800 6628380 72912200 23 UPP 25 UPP 27 UPP 29 UPP 00 00 00 00 0

5). Jmlh UPP yang diveluasi kinerjanya Indikator Program 1). Jmlh PNS Setda Yang terlayani Administrasi Kepegawaian secara tepat dan akurat


956 PNS

10

3508540 00

2905000 3195500 3515050 3866560 42532100 3 UPP 3 UPP 3 UPP 3 UPP 00 00 00 00 0

3 UPP

4253210 00

3 UPP

4980000 5478000 6025800 6628380 72912200 3 UPP 3 UPP 3 UPP 3 UPP 00 00 00 00 0

3 UPP

7291220 00

31 UPP

4150000 4565000 5021500 5523650 60760200 31 UPP 31 UPP 31 UPP 29 UPP 00 00 00 00 0

29 UPP

6076020 00

956 PNS

2396380 00

1500000 00

6

956 PNS

2636020 00

2000000 00

7

956 PNS

2899620 00

2500000 00

8

956 PNS

3189580 00

3000000 00

9

956 PNS

35085400 0

35000000 956 PNS 0

3500000 00

Biro ORPEG/ Semara Bagian ng Kepegawaian

168

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Kegiataan : 1. Pelayanan Adm kepegawa ian




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(17)

(18)

(19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Indikator Kgt : 1). Jmlh PNS yang terlayani adm kepegawaiannya

956 PNS

956 PNS

1500000 00

956 PNS

2000000 00

956 PNS

2500000 00

956 PNS

3000000 00

956 PNS



35000000 956 PNS 0

(20)

3500000 00

169

Tabel V.10 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Keuangan

Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

(3)

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan pemerintah secara efektif dan efisien yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Kode


(4)

(5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Kegiatan 1. Penyusunan Pelaksanaan Penatausahan dan Pengendalian/ Evaluasi 2. keuangan Daerah

3.

4.

5.



(6)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4


Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

45 %

55 %

24,1 Milyar

65%

26,2 Milyar

75%

28,82 Milyar

85%

31,00 Milyar

95%

34,1 Milyar

99%

37,2 Milyar

48 SKPD

48

48

48 SKPD

48

48

48 SKPD

48

4. Terlaksananya Evaluasi Raperda APBD, Pertanggungjawaban dan Perub APBD Kab/Kota

35 Kab/Kota

5. Terlaksananya Manaj di Kasda

Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD 1. Tersusunnya Perda dan Pergub APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD 2. Tersusunnya Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD 3. Tersusunnya laporan triwulan dan semesteran pelaksanaan APBD dan neraca SKPD sebagai neraca Pemda

2. Kegiatan Monitoring/ Terfasilitasinya pelaksanaan Asiste nsi/ Pendampi anggaran di SKPD dan ngan Pelaksanaan anggaran bantuan Anggaran SKPD dan Anggaran Bantuan 3.


Kegiatan Fasilitasi Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Koordinasi BLUD Provinsi Jawa Tengah Badan Layanan Umum Daerah


Unit Kerja SKPD Penang gung jawab

Lokasi

(20)

48

48

48

Biro Keu/Bag Anggaran & Akuntansi

Jawa Tengah

48

48

48

48

Biro Keu/Bag Perbendaharaan

Jawa Tengah

48

48

48

48

48

Biro Keu/Bag Akuntansi

Jawa Tengah

35

35

35

35

35

35

Biro Keu/Bag Evdal

Jawa Tengah

48 SKPD

48

48

48

48

48

48

Biro Keu/Bag Kasda

Jawa Tengah

48 SKPD dan 35 Kab/Kota







Biro Keu/ Bag Anggaran

Jawa Tengah

7 RSUD dan 7 RSUD RSJD dan RSJD

7 RSUD dan RSJD

7 RSUD dan RSJD

7 RSUD dan RSJD

7 RSUD dan RSJD

7 RSUD dan RSJD

Biro Keu/ Bag Anggaran

Jawa Tengah

48

170

Tabel V.11 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Humas Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Mewujudkan optimalisasi publikasi dan kehumasan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Meningkatnya efektivitas publikasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

1). Jumlah cakupan pembuatan sambutan/ makalah/ keynote speach/ materi ( paparan/ mengajar) yang dihasilkan

Jumlah naskah sambutan/ makalah/ keynote speach yang dihasilkan

Kode

(4)



Tahun 2014

Tahun 2015

target

Rp

target

(9)

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD periode Penanggungjawab Renstra SKPD target

Rp

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(18)

(19)

360

360

(5)

(6)

(7)

(8)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator Program : Jumlah cakupan pembuatan sambutan/ makalah/ keynote speach/ materi ( paparan/ mengajar) yang dihasilkan

1080

360

Kegiatan :


Kegiatan Pembuatan Naskah dan Himpunan Sambutan/ Makalah Keynote Speech Gubernur Jawa Tengah

1). Jumlah naskah sambutan/ makalah/ keynote speach yang dihasilkan

1080

360 418 360 500 360 575 360 650 360 725

360

800

2). Jumlah buku himpunan naskah sambutan/makalah keynote speach

570

570

570

72

Indikator Program Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui

10

10

Jumlah buku himpunan naskah sambutan/makalah keynote speech Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui Blowup di


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


32

570

10

360

42

570

10

360

50

570

10

360

58

570

10

64

(20) Biro Humas/Bagian Publikasi

10

171


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode




Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

(18)

(19)

156

156 586 156 600 160 600 160 610 175 630 175

630

1). Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Baliho

10

10

350

10

350

Jumlah blow up berita t entang kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dimuat di media cetak

2). Jumlah blow up berita tentang kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dimuat di media cetak

10

10 1229 10 1400 10 1400 10 1400 10 1470

10

1470

Jumlah kebijakan dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui berita / acara yang disiarkan televisi

3). Jumlah kebijakan dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui berita / acara yang disiarkan televisi

6

6

6

220

Jumlah foto hasil pembangunan yang dicetak

4). Jumlah foto hasil pembangunan yang dicetak

2565

2565

88

(4)

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Indikator Kegiatan Jumlah Pembuatan SKPD/Lembaga yang Buletin/ majalah/ menerima terbitan Tabloid tabloid Setda Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Informasi

(5)

Jumlah SKPD/Lembaga yang menerima terbitan tabloid Setda Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Baliho

Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa

(6)

Rp

target

Rp

Tahun 2018

target

(3)

target

Tahun 2017

target

media cetak

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD periode Penanggungjawab Renstra SKPD

(20)

Blowup di media cetak

Kegiatan :

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media


342

200

10

6

342

200

10

6

350

210

10

6

350

210

10

6

220

2565 70 2565 80 2565 80 2565 80 2565 84

Indikator Program Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa

172


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Tengah yang dipublikasikan melalui :

Tahun 2014

Tahun 2015

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

100

48

48

48

48

48

48

 Rubrik di media cetak

240

240

240

240

240

240

240

Indikator Kegiatan 1). Jumlah Kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Televisi

100

48

48

48

48

48

48

2). Jumlah Kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Radio

15

15

200

15

200

15

210

15

210

15

220

15

220

4

4

85

4

100

4

110

4

110

4

110

4

110

21

1/60 kl tyg

21

1/60 kl tyg

30

1/60 kl tyg

30

1/60 kl tyg

35

48

1

60

1

60

1

70

1

70

(6)

Rp

Tahun 2016

target

Rp


target

 Dialog Interaktif

 Rubrik di media cetak Kegiatan : 1). Dialog Interaktif/ Pidato/ Siaran

Jumlah Kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Radio

Jumlah kebijakan, program PUG yang disosialisasikan melalui Televisi dan Radio


target

Rp

(18)

(19)

(20)

Tengah yang dipublikasikan melalui :

 Dialog Interaktif

Jumlah Kebijakan, program dan hasil pembangunan yang dipublikasikan melalui Televisi


2). Sosialisasi Pengarusutama an Gender di Jawa Tengah

Indikator Kegiatan 1). Jumlah kebijakan, program PUG yang disosialisasikan melalui Televisi dan Radio

Jumlah spot PUG

2). Jumlah spot PUG

Jumlah Blowup PUG

3). Jumlah Blowup PUG


1/60 kl tyg 1/60 kl tyg 1

1

1/60 35 kl tyg 1

70

173


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui Rubrik Jumlah liputan kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan Jawa Tengah

Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal

1). Jumlah data dan informasi pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan kepada masyarakat

Kode

(4)


(5)


(6)

(7)

3). Rubrik Sosialisasi Pembangunan Jawa Tengah

Jumlah kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan melalui Rubrik

240 naskah

4).Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pembangunan Jawa Tengah

Indikator kegiatan Jumlah liputan kegiatan pimpinan daerah dan pembangunan Jawa Tengah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2) Jumlah pengelola sistem informasi yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah PPID Pembantu dilingkungan Setda yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi


Indikator Program : 1). Jumlah data dan informasi pembangunan Jawa Tengah yang dipublikasikan kepada masyarakat

1) Jumlah pengelola sistem informasi yang ditingkatkan kompetensinya Kegiatan :

Indikator kegiatan :

1) Kegiatan Pengembang an Sumber Daya Informasi

Jumlah PPID Pembantu dilingkungan Setda yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi


570

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


Rp

(18)

(19)

240 296 240 296 240 300 240 315 240 315 240 nask nask nask nask nask nask

330

(20)

570 2536 570 2536 570 2600 570 2600 570 2750 570 2750

36

36

36

36

36

36

59

59

59

59

59

59

59

11

11

11

210 11

150

11

175

11

200

11

210

Biro Humas/ Bagian Pengelolaan Informasi

36

220

174


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

Jumlah PPID Pembantu Lembaga Non Struktural yang dikoordinasikan jejaring

Jumlah PPID Pembantu Lembaga Non Struktural yang dikoordinasikan jejaring

Jumlah pemohon informasi publik yang terlayani

Jumlah pemohon informasi publik yang terlayani

Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan

Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan

Jumlah SKPD yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi

2). Pengembang Indikator Kegiatan : an Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah SKPD yang dikoordinasikan jejaring pengelolaan, pelayanan data informasi dan dokumentasi

Jumlah Provinsi yang dijadikan lokasi orientasi kinerja pure e- goverment

Jumlah Provinsi yang dijadikan lokasi orientasi kinerja pure e- goverment

Jumlah Pengelola sistem jaringan intranet Biro Lingkup Setda dan extranet SKPD Prov. Jateng

Jumlah Pengelola sistem jaringan intranet Biro Lingkup Setda dan extranet SKPD Prov. Jateng



Tahun 2014

Tahun 2015

target

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2

2

3

6

6

36

36

54

36

59

36

65

36

72

59

59

200

59

600

59

650

59

670

6

2

Rp

5

6

target

2

Rp

Tahun 2018

Rp

4

target

Tahun 2017

target

2

Rp

Tahun 2016

6

6

target

target

Rp

(18)

(19)

7

6

8

36

79

36

87

59

675

2

Rp


(20)

6

59

700

1

59

59

59

59

59

59

59

175


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

yang difasilitasi dan dikoordinasikan

yang difasilitasi dan dikoordinasikan

Jumlah kebijakan Pemprov di Bidang pengelolaan, monitoring dan evaluasi TIK yang difasilitasi dan dikoordinasikan

Jumlah kebijakan Pemprov di Bidang pengelolaan, monitoring dan evaluasi TIK yang difasilitasi dan dikoordinasikan


Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

target

Rp

target

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2

2

200

2

220

2

240

2

260

2

280

80

80

150

80

250

80

275

80

300

80

2

2


Rp

(18)

(19)

2

300

325 80

350

(20)

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Jumlah Forum Kehumasan yang dikoordinasikan kelembagaannya

Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jumlah kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang Kehumasan yang disosialisasikan


Indikator kegiatan Jumlah Forum Kehumasan yang dikoordinasikan kelembagaannya

Jumlah kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang Kehumasan yang disosialisasikan

2

2

2

2

2

176


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,

Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan rangkaian HUT RI Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi dalam rangka menciptakan pemberitaan yang obyektif dan berimbang serta bertanggungjawab

Jumlah pendapat umum masyarakat yang di carikan solusi penyelesain masalahnya

Jumlah isue yang diangkat dalam dialog Pengelolaan Pendapat Umum

Kegiatan Peningkatan Semangat Nilainilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah



(6)

(7)

Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan rangkaian HUT RI

4200

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Program : 1). Jumlah pendapat umum masyarakat yang di carikan solusi penyelesain masalahnya

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah

Jumlah isue yang diangkat dalam dialog Pengelolaan Pendapat Umum

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


Rp

(18)

(19)

(20)

4200 850 4200 1300 4200 1400 4200 1500 4200 1600 4200 1700

Biro Humas/ Bagian Analisis Media dan Informasi 3

3

105

3

105

3

150

3

150

6

225 6

225

3

3

105

3

105

3

150

3

150

6

225 6

225

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,


177


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dari hasil analisis berita media terkini

Kode

(4)


(5) Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi


(6) Jumlah SKPD/instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas Indikator Program : Jumlah saran, masukan dan kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang muncul dari hasil analisis berita media terkini


(7)

3500

Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

target

Rp

target

target

Rp

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)


Rp

(18)

(19)

(20)

3500 175 3500 175 3500 200 3500 200 3500 225 3500 250

3

3

3

3

3

3

3

60

72

72

72

72

72

312

312 210 312 210 312 235 312 235 312 260 312

Kegiatan : Jumlah release/berita yang dikoordinasikan penerbitannya pada media cetak mingguan/bulanan

Kegiatan Analisis 1). Jumlah Berita dan release/berita yang Pendapat Umum dikoordinasikan penerbitannya pada media cetak mingguan/ bulanan

Jumlah ringkasan berita aktual yang dirangkum dari berbagai media cetak. Jumlah forum dialog pendapat umum yang difasilitasi dan


2). Jumlah ringkasan berita aktual yang dirangkum dari berbagai media cetak. 3). Jumlah forum dialog pendapat umum yang

3

3

4

4

6

72

260

6

178


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


(6)

dikoordinasikan pelaksanaannya

difasilitasi dan dikoordinasikan pelaksanaannya

Jumlah kegiatan diskusi hasil analisis berita

4). Jumlah kegiatan diskusi hasil analisis berita

Jumlah Jurnal analisis pendapat umum per dua mingguan

5). Jumlah Jurnal analisis pendapat umum per dua mingguan

Jumlah Forum Focus Group Discusion pengelolaan pendapat umum tentang pembangunan di Jawa Tengah

6). Jumlah Forum Focus Group Discusion pengelolaan pendapat umum tentang pembangunan di Jawa Tengah

Jumlahpenambahan koleksi buku-buku bacaan

Program Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Perpustakaan



Tahun 2014

Tahun 2015

Rp

Tahun 2016

target

Rp

Tahun 2017

target

Rp

Tahun 2018

target

Rp

target

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

3

3

4

4

6

6

-

24

24

24

24

24

-

24

50

24

75

24

75

24

75

24

179

149

83

160

83

160

83

160

83


Rp

(18)

(19)

100

24

100

160 100

160

100

(20)

Indikator Program : Jumlahpenambahan koleksi buku-buku bacaan

179


Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3) Jumlah penyediaan , pemilahan dan penambahan koleksi buku/pustaka.

Kode

(4)


(5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan



(6) Jumlah penyediaan , pemilahan dan penambahan koleksi buku/pustaka.


Tahun 2014

Tahun 2015

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

179

149

83

Rp

Tahun 2016

Rp

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(18)

(19)

160

160

100

160

Rp

83

target

160

Rp

Tahun 2018

target

83

target

Tahun 2017

83

target

Rp


160 100

(20)

180

Tabel V.12 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Biro Umum Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

target Rp (1) Mengoptimalkan kualitas 1) pelayanan bidang umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan melalui pemberian dukungan rumah tangga,perlengkapan kesekretariatan dan keprotokolan.

(2)

(3)

Meningkatnya 1. Jumlah SKPD kualitas pelayanan Provinsi yang bidang rumah urusan tangga cepat dan kedinasannya bertanggung semakin lancar jawab

(4)

(5)

(6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah SKPD Provinsi yang urusan kedinasannya semakin lancar

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(7)

(8)

(9)

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

59

59

59

59

59

59

1) Prosentase Jasa telepon, sumber daya air, listrik gedung kantor maupun rumah dinas/jabatan yang dapat terpenuhi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2) Prosentase pemenuhan kegiatan sewa sarana mobilitas, sewa meja kursi, sewa generator, sewa tenda, sewa peralatan elektronik

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3) Prosentase kebersihan Kegiatan: dan kenyamanan Penyediaan Jasa lingkungan kantor dan Kebersihan rumah dinas /jabatan Kantor/Rumah Dinas 4) Prosentase pemenuhan kebutuhan Kegiatan: ATK di lingkungan Biro Penyediaan Jasa Umum. Surat Menyurat 5) Prosentase pemenuhan kebutuhan cetakan di lingkungan Setda Prov.Jateng

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6) Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perl. Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi,



(20)

181


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

target Rp (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

sumber daya air dan listrik

(8)

(9)

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8) Prosentase pemenuhan kebutuhan dan penyediaan makanan dan minuman

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

35

35

35

35

35

35

Kegiatan : 1) Prosentase Penyediaan Jasa peningkatan derajat Jaminan Premi kesehatan PNS dan Asuransi anggota keluarganya Pemeliharaan 2) Prosentase kondisi Kesehatan PNS rumah jabatan dan lingkungannya menjadi lebih baik dan asri

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3) Prosentase kondisi rumah dinas dan lingkungannya menjadi lebih baik dan asri

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pemeliharaan Rutin 4) Prosentase kondisi gedung dan Berkala Gedung lingkungannya menjadi Kantor lebih baik dan asri

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan : Penyediaan Makanan Minuman

Kegiatan: 9) Prosentase Peningkatan Olah peningkatan prestasi Raga dan Seni bidang olahraga dan seni Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas



(20)

bangunan kantor 7) Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga di lingkungan kantor dan rumah dinas

Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2. Jumlah kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan PNS di Kab/Kota yang kesehatannya meningkat

(7)

Tahun-2


Jumlah kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan PNS di Kab/Kota yang kesehatannya meningkat

182


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

target Rp (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 5) Prosentase kondisi alat kedokteran dan laboratorium dalam kondisi baik

3. Jumlah Gedung dan kendaraan dinas yang terjamin keamannya

(7)

(8)

(9)

Tahun-2

target

Rp

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

(12)

(13)

Tahun-4

target

Rp

(14)

(15)

Tahun-5

target

Rp

(16)

(17)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target

Rp

(18)

(19)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah Gedung dan kendaraan dinas yang terjamin keamannya

70

70

70

70

70

70

Kegitan : Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan

1) Prosentase kondisi mobil jabatan siap untuk operasional

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2) Prosentase kondisi kendaraan dinas siap untuk operasional

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3) Prosentase kondisi perlengkapan gedung dalam kondisi baik

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4) Prosentase kondisi meubelair dalam menjadi baik

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair

5) Prosentase kondisi Pemeliharaan peralatan gedung dan Rutin Berkala rumah tangga menjadi Peralatan Kantor baik dan siap kerja dan Rumah Tangga 6) Prosentase kondisi peralatan kesenian dan pendukungnya menjadi baik Pemeliharaan 7) Prosentase kondisi Rutin/Berkala rumah jabatan kepala Rumah Jabatan daerah dan wakil


(20)

kepala daerah yang nyaman dan representatif

Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas


8) Prosentase kondisi rumah dinas Provinsi Jawa Tengah yang representatif

183


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

target Rp (1)

(2)

2). Meningkatkan kwalitas, kwantitas dan pengelolaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas

3) Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan sandi dan telekomunikasi serta kearsipan di lingkungan Setda

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tahun-2

target

Rp

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

(12)

(13)

Tahun-4

target

Rp

(14)

(15)

Tahun-5

target

Rp

(16)

(17)


Rp

(18)

(19)

9) Prosentase kondisi gedung kantor Prov.Jateng nyaman dan representatif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10) Prosentase kondisi perlengkapan sarana dan prasarana gedung provinsi Jawa Tengah yang representatif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegitan : 1) Prosentase pangadaan Pengadaan pakaian dinas bagi Pakaian Dinas karyawan/karyawati di Beserta lingkungan Kantor Perlengkapannya Setda Prov.Jateng.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2) Prosentase peningkatan pengelolaan aset di lingkungan setda Prov.Jateng.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3) Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan setda

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4) Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1) Cakupan layanan surat menyurat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2) Capaian pelayanan kesehatan KDH/WKDH dan PNS Setda Prov.Jateng

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3) Capaian biaya perjalanan dinas pimpinan dan pegawai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal



(20)

184


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun-1

target Rp (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Peningkatan Kapasitas Kualitas Sumber Daya Manusia 4) Meningkatkan, menyiapkan dan mengatur kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah

Kegiatan :


(6)

(7)

(8)

(9)

Tahun-2

target

Rp

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

(12)

(13)

Tahun-4

target

Rp

(14)

(15)

Tahun-5

target

Rp

(16)

(17)


Rp

(18)

(19)

4) Cakupan pelayanan perkantoran

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5) Prosentase perawatan arsip dinas Setda prov.Jateng

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6) Prosentase peningkatan kualitas dan propesional pegawai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7) Prosentase peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase pemenuhan pelayanan kegiatan acara protokoler dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


(20)

185

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun

Recommend Documents