REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perecanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan

pada

peningkatan

kapasitas,

kecepatan

dan

mutu

pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 10

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Sekretariat Daerah akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat tergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksanaanya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Sekretariat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. Sekretariat Daerah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik. Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangan dan memperhatikan beberapa faktor yaitu : a. Kemampuan keuangan daerah; b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP; c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; d. Jenis dan banyaknya tugas; e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis; f. Jumlah kepadatan penduduk, dan; g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersedian sarana dan prasarana penunjang tugas.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI “ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. 2.1.

Tugas Pokok Dan Fungsi Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai unsur Staf Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi; 2. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 5. Pembinaan administrasi dan apartur pemerintahan daerah; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 2.2.

Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Timur

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur. 1. Sekretaris Daerah 2. Staf Ahli a. Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan. b. Bidang Pertanian Sumber Dayan Alam dan Lingkungan Hidup. c. Bidang Pembangunan. d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. e. Bidang Ekonomi dan Keuangan. 3. Asisten Pemerintahan a. Biro Pemerintahan Umum 1)

Bagian Pemilu dan Pejabat Negara a) Sub Bagian Pemilu; b) Sub Bagian Pejabat Negara; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2)

Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a) Sub Bagian Urusan Pemerintahan; b) Sub Bagian Penerimaan Daerah; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3)

Bagian Administrasi Pemerintahan a) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4)

Bagian Kependudukan a)

Sub Bagian Administrasi dan Data Kependudukan;


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM b)

Sub Bagian Pencatatan Sipil dan Pengembangan Penduduk.

b. Biro Hukum 1)

2)

3)

4)

Bagian Peraturan Perundang-Undangan a)

Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;

b)

Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) a)

Sub Bagian Bantuan Hukum;

b)

Sub Bagian Penyuluhan Hukum;

c)

Sub Bagian Hak Azasi Manusia (HAM).

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum a)

Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wiayah I;

b)

Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wilayah II;

c)

Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum a)

Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

b)

Sub Bagian Jaringan Informasi Hukum.

c. Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama 1)

Bagian Perbatasan a) Sub Bagian Sengketa Antar Wilayah; b) Sub Bagian Tapal Batas.

2)

3)

Bagian Penataan Wilayah. a)

Sub Bagian Pengembangan Wilayah;

b)

Sub Bagian Toponimi;

c)

Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kerjasama. a)

Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;

b)

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan. a. Biro Perekonomian 1)

Bagian Sarana Perekonomian a)

Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;

2)

b)

Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;

c)


Bagian Industri dan Jasa. a)

Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b) 3)

Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.

Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam. a)

Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;

b)

Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;

c)

Sub Bagian Pertambangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

b. Biro Pembangunan Daerah 1)

Bagian Perencanaan Program Setda. a)

Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Setda;

b) 2)


Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah; a)

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Sumber Daya Alam dan Wilayah;

b)

Sub Bagian Pengendalian Ekonomi dan Sosial Budaya;

c)

Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Kabupaten/Kota.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 3)

Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan. a)

Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan;

b)

Sub

Bagian

Evaluasi

Program

Kerja

dan

Pembangunan. 5. Asisten Kesejahteraan Rakyat. a. Biro Sosial 1) Bagian Kesehatan, Mental dan Spiritual. a)

Sub Bagian Keagamaan;

b)

Sub Bagian Kesehatan;

c)

Sub Bagian Tata Usaha.

2) Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya. a)

Sub Bagian Pendidikan;

b)

Sub Bagian Pengembangan Seni dan Budaya.

3) Bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan. a)

Sub

Bagian

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kemasyarakatan; b)

Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Kemasyarakatan.

b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 1) Bagian Kehumasan. a)

Sub Bagian Hubungan Eksternal dan Internal;

b)

Sub Bagian Perpustakaan Setda.

2) Bagian Protokol. a)

Sub Bagian Penerima Tamu;

b)

Sub Bagian Upacara dan Perjalanan Pimpinan;

c)

Sub Bagian Tata Usaha Biro


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 6. Asisten Administrasi Umum a. Biro Organisasi 1) Bagian Kelembagaan a)

Sub Bagian Standar dan Desain Kelembagaan;

b)

Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Kelembagaan.

2) Bagian Ketatalaksanaan a)

Sub Bagian Mekanisme dan Prosedur Kerja;

b)

Sub Bagian Pelayanan Publik;

c)


3) Bagian Pendayagunaan Aparatur. a)

Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;

b)

Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur;

c)

Sub Bagian Kepegawaian Setda.

4) Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. a)

Sub Bagian Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b)

Sub

Bagian

Pengolahan

Data

dan

Penyajian

Informasi. b. Biro Keuangan 1)

2)

Bagian Anggaran a)

Sub Bagian Anggaran I;

b)

Sub Bagian Anggaran II;

c)


Bagian Perbendaharaan. a)

Sub Bagian Perbendaharaan I;

b)

Sub Bagian Perbendaharaan II;

c)

Sub Bagian Perbendaharaan III;

d)

Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah.



4)

Bagian Akuntansi. a)

Sub Bagian Akuntansi Belanja;

b)

Sub Bagian Akuntansi Pendapatan;

c)

Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah.

Bagian Bina Administrasi Keuangan Daerah. a)

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah;

b)

Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Biro Perlengkapan 1)

2)

3)

Bagian Analisis Kebutuhan. a)

Sub Bagian Analisis dan Standarisasi Barang / Jasa;

b)

Sub Bagian Pengadaan;

c)

Sub Bagian Tata Usaha Biro

Bagian Pengendalian Aset Daerah. a)

Sub Bagian Pengamanan Barang Daerah;

b)

Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah.

Bagian Pengelolaan Aset Daerah. a)

Sub Bagian Inventarisasi dan Distribusi;

b)

Sub Bagian Penilaian dan Penghapusan Barang;

c)

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Biro Umum 1)

2)

Bagian Administrasi Umum. a)

Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi.

b)

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

c)


Bagian Keuangan Setda. a)

Sub Bagian Belanja dan Perjalanan Dinas Pegawai;

b)

Sub Bagian Belanja Lain-Lain;

c)

Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.



4)

Bagian Rumah Tangga. a)

Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

b)

Sub Bagian Urusan Dalam;

c)

Sub Bagian Inventarisasi dan Pemanfaatan Sarana.

Bagian Sandi dan Telekomunikasi. a)

Sub

Bagian

Administrasi

dan

Sarana

Telekomunikasi; b)

Sub Bagian Sandi.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3.

Sumber Daya SKPD Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka

usaha

masyarakat

mencapai

madani

yang

tujuan taat

nasional hukum

untuk

mewujudkan

berperadaban

modern,

demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri

yang

profesional

dan

bertanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Oleh karena itu masalah sumber daya manusia mulai dulu hingga kini menjadi topik yang penting dan terus menerus menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan dan dalam berbagai Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 19

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM kesempatan, karena sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering : Sampai dengan 31 Desember 2015 Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 536 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim dari 536 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka urutan pertama adalah pendidikan S1 yaitu sebanyak 215 orang, pendidikan SLTA menduduki urutan kedua dengan jumlah 173 orang SLTP 10 orang SD 27 orang, urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 78 orangdan S3 sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim mulai tahun 2015 sebagai berikut :


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Tabel 2.1 SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2015 NO

EKSEKUTIF/BIRO

S.3

TAHUN 2015 S.1 DIII SLTA

S.2

1 2 3 4

SEKDA & ASISTEN 2 3 0 0 STAF AHLI 3 1 1 0 PEMERINTAHAN UMUM 0 10 15 2 HUKUM 0 8 22 1 PERBATASAN PENATAAN 5 WILAYAH DAN KERJASAMA 0 5 11 0 6 PEREKONOMIAN 0 10 12 2 7 PEMBANGUNAN DAERAH 0 4 16 4 8 SOSIAL 0 10 18 0 9 HUMAS DAN PROTOKOL 0 3 14 1 10 ORGANISASI 0 6 14 2 11 KEUANGAN 0 6 35 6 12 PERLENGKAPAN 0 8 15 1 13 UMUM 0 4 42 9 5 78 215 28 Jumlah Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim (31 Desember 2015).

Jumlah

SLTP

SD

0 0 11 2

0 0 0 0

0 0 1 0

5 5 39 33

10 7 4 9 13 7 35 10 65 173

0 0 0 1 0 0 1 0 8 10

0 0 0 0 0 0 0 0 26 27

26 31 28 38 31 29 83 34 154 536

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim secara

terus

menerus

berusaha

meningkatkan

kemampuan

aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi

kebutuhan

dan

terpenuhinya

syarat

administrasi

pemerintahan. Hal

yang

tidak

kalah

pentingnya

untuk

menunjang

terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia

sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat

berjalan

dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Tabel 2.2. SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM BERDASARKAN TINGKAT STRUKTUR DAN NON STRUKTURAL TAHUN 2015 Semula NO.

EKSEKUTIF/BIRO

Eselon I.B 1

Eselon II.A

Eselon II.B

TAHUN 2015 Eselon Eselon III.A IV.A

Pelaksana

JUMLAH 1

1

SEKDA

2

ASISTEN

4

3

STAF AHLI

5

4

PEMERINTAHAN UMUM

1

4

10

24

39

5 6

1 1

4 3

10 6

18 16

33 26

7

HUKUM PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA PEREKONOMIAN

1

3

8

19

31

8

PEMBANGUNAN DAERAH

1

3

7

17

28

9

SOSIAL

1

3

7

27

38

10

HUMAS & PROTOKOL

1

2

5

23

31

11

ORGANISASI

1

3

10

15

29

12

KEUANGAN

1

3

12

67

83

13

PERLENGKAPAN

1

3

8

22

34

14

UMUM

1

4

11

138

154

11

35

94

386

536

1

Jumlah

9

Ket. (Pensiun/ Meninggal Dunia Plt.

4 5

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim (31 Desember 2015)

2.4.

Sarana Dan Prasarana Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan

untuk

mengikuti

perkembangan

teknologi

tersebut,

bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Berdasarkan hasil inventarisasi data dari Biro Perlengkapan Setda Prov. Kaltim sampai dengan 31 Desember 2014, adapun rekapitulasi Barang ke neraca terdiri dari Aset Tetap dengan nilai aset sebesar Rp.2.593.587.372.198.93. Tanah dengan nilai aset sebesar Rp.2.155.497.734.080.02 Peralatan dan Mesin dengan nilai aset sebesar Rp.152.265.686.978.68. Gedung dan Bangunan dengan nilai aset sebesar Rp.280.777.259.254.23 Jalan, Irigasi dan jaringan Rp.2.085.850.090.00 Aset Tetap Lainnya Rp.1.293.196.800.00 serta Konstruksi dalam pengerjaan Rp.1.667.645.000.00 Adapun Sarana dan Prasarana tersebut terdiri dari :





SARANA 1. Luas Tanah

10.953 M2

2. Luas Bangunan

10.953 M2

PRASARANA 1. Kendaraan - Kendaraan Roda 4

232 Buah

- Kendaraan Roda 2

193 Buah

2. Meja - Meja Kerja

505 Buah

- Meja Rapat

69 Buah

- Meja Tamu

20 Buah

- Meja Reseption

18 Buah

3. Kursi - Kursi Kerja

743 Buah

- Kursi Rapat

467 Buah

- Kursi Lipat

251 Buah

- Kursi Plastik

5 Buah


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM - Kursi Putar

84 Buah

- Kursi Tamu

17 Buah

- Kursi Biasa

7 Buah

4. Lemari - Lemari

77 Buah

- Rak

149 Buah

- Filling Kabinet

414 Buah

5. Komputer - CPU

66 Buah

- Laptop/Notebook

196 Buah

- Monitor

104 Buah

- Printer

155 Buah

- Modem

1 Buah

- Hardisk

18 Buah

- Power Supply

75 Buah

- Proyektor

37 Buah

- Scaner

16 Buah

- Komputer

180 Buah

6. Alat Komunikasi - Telephone

30 Buah

- Televisi

71 Buah

- Faksimile

16 Buah

- AC Central

0 Buah

- AC Unit

4 Buah

- AC Split

27 Buah

Mesin Ketik

51 Buah

Mesin Fotocopy

40 Buah



Kinerja pelayanan SKPD Evaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun lalu yaitu tahun 2009-2013, berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. PENCAPAIAN TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 – 2013 Sasaran Strategis 1 Terlaksanaya Penyelenggaran Pemilu dan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Negara Tersusunnya laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)

Terselenggaranya Administrasi Kependudukan

Terlaksananya administrasi Pemerintahan

Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas.

Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat

Indikator Kinerja

Satuan

Pencapaian Target 2010 2011 2012 5 6 7 100 100 100

2 Persentase Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Negara

3 %

2009 4 97

2013 8 100

Persentase Terselenggaranya penataan urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dan Database berbasis NIK Nasional. Persentase Sikronisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Jumlah Perda, Pergub, Peratuan Bersama Kepala Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan. Jumlah kegiatan HAM yang dilakukan

%

71

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

90

90

90

90

100

Buah

130

90

114

111

113

Kegiatan

100

100

200

130

100


Ket 9

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.

Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi/klarifiik asi.

Buah

120

86

114

135

99

Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi

Jumlah peraturan per-UU-an yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyrakat.

Buah

118

92

109

140

118

Km PBU

100 -

82 100

56 136

416 23

411 43

Km PBU

100 -

44 78

69 333

158 -

-

Kab/Kota

102

100

100

100

25

Desa Keluraha n Kecamat an

103

102 104 108

100

103

102

Provsinsi

100

100

-

-

-

Kab/Kota

83

117

-

-

67

Kecamat an Buah

100

57

100

200

233

139

132

56

182

228

Terlaksananya penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim

- Penegasan batas antar daerah Provinsi dan Kab/Kota di Kaltim 1. Antar Kab/Kota: - Pelacakan - Pamasangan pilar 2. Antar Provinsi : - Pelacakan - Pamasangan pilar Pembakuan Nama Unsur Geografis di Wilayah Kaltim 1. Pemberian dan pembakuan urusan geografis/penat aan toponimi 2. Terinventarisir nya kebutuhan nomor, kode dan data

Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur

Terlaksananya

Penataan Daerah otonomi baru/pembentuka n/pemekaran wilayah -1 Pembentukan Provinsi Baru -2 Pembentukan Kabupaten/Kota baru -3 Pembentukan Kecamatan baru Jumlah/MOU


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Terlaksananya pengendalian Pembangunan Daerah secara terencana, terkoordinasi dan komprehensif Terselenggaranya pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan di lingkungan Setda Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas koordinasi bidang Sosial

Terwujudnya pelayanan Kehumasan

Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan

kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama Pembinaan dan pengendalian Program kerja Pembangunan di Kaltim.

Laporan

120

100

100

100

100

Jumlah Program pembangunan dilingkungan Setda Provinsi.

Laporan

100

100

100

100

100

Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian evaluasi dan Analisa pengkajian pembangunan. Jumlah Peraturan/kebijak an di bidang Sosial.

%

48

100

100

100

100

Laporan

-

100

100

100

100

Kebijaka n

100

100

100

100

-

Prosentase Terselesainya proses pemberian Hibah

%

100

100

93

94

93

Prosentase Terselesainya proses pemberian Bantuan Sosial Persentase Jumpa pers/peliputan dengan wartawan Jumlah Kontrak halaman dengan media (Kaltim Post) Jumlah Kontrak halaman dengan media (Tribun) Persentase Kegiatan persiapan dan

%

100

-

98

100

72

%

83

83

100

100

100

Terbit

100

100

100

100

100

Terbit

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

Terlaksananya Penataan Organisasi, ketatalaksanaan dan peningkatan kinerja organisasi

pengaturan acara/iupacara dan tamu Pempov Kaltim Jumlah kebijakan yang dihasilkan.

Jumlah formasi jafung tertentu Jenis Jafung Umum/Tertentu Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi berdasarkan UU 25 Tahun 2009. Terwujudnya sistim Persentase dan fasilitasi pembinaan pengelolaan fasiltasi keuangan Kab/Kota pengelolaan keuangan kab/kota Terwujudnya Persentase pelayanan prima administrasi dibidang administrasi Umum yang umum diselesaikan Terwujudnya Persentase Asset pengelolaan Barang Daerah yang di Milik Daerah secara inventalisir optimal melalui SIMBADA Sumber : Biro Organisasi Setdaprov Kaltim

Perda/ Pergub

100

100

100

100

117

Formasi

100

100

219

100

615

Jenis

100

100

72

100

32

SKPD, Kab/Kota

100

100

100

100

100

SKPD, Kab/Kota

100

100

100

100

108

%

100

100

100

100

100

%

53

100

80

100

100

%

100

100

43

43

73

Sedangkan untuk evaluasi capaian kinerja anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun lalu yaitu tahun 2009-2015, berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada tabel berikut :



Kinerja AnggaranSETDA Tahun2009-2015 Bila dilihat dari jumlah alokasi dan realisasi anggarannya, maka kinerja sekretariat provinsi terlihat dari kemampuan untuk merealisasi anggaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatannya. Pada tahun anggaran 2009 realisasi anggaran sebesar 87,64 % dan tahun anggaran 2014 sebesar 97,87 %, yang berarti terjadi peningkatan realisasi anggaran rata-rata sebesar 1,74 % per tahun anggaran. TABEL 2.4. TABEL REALISASI TERHADAP ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2009-2015

NO TAHUN

ANGGARAN

REALISASI

%

1.

2009

3.640.496.328.938,00

3.190.579.467.954,00

87,64

2.

2010

2.958.435.141.100,00

2.727.576.358.080,00

92,20

3.

2011

4.550.277.560.814,57

4.191.013.182.408,00

92,10

4.

2012

6.012.315.226.860,92

5.621.930.552.236,22

93,51

5.

2013

6.949.260.433.900,00

6.574.202.387.666,40

94,60

6.

2014

5.868.360.904.266,80

5.743.121.035.000,75

97,87

7.

2015

5.691.983.605.938,19

-

Sumber : Biro KeuanganSetdaprov Kaltim



Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2.7.1.

Biro Pemerintahan Umum : Tantangan : 1. Kebebasan politik masyarakat (Civil Political Liberties) Dalam pemilihan baik legiaslatif, pilkada dan pilpres secara langsung ada kecenderungan bahwa sebagian masyarakat di Kalimantan Timur telah “melek politik” sehingga memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut berdasarkan rasionalitas politik. Biro Pemerintahan Umum untuk mengoptimalkan koordinasi kepada instansi terkait pemangku kepentingan agar dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya demokrasi dan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

2. Sinkronisasi Data Kependudukan Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan data kependudukan yang akurat, diperlukan koordinasi lintas instansi terkait yang ada di Kalimantan Timur. Hal ini menjadi penting bagi Biro Pemerintahan Umum dalam memenuhi tuntutan keberadaan bank data kependudukan tingkat Provinsi sebagai upaya memudahkan mencarian data kependudukan. Peluang: 1. Pelaksanaan reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Salahsatu tuntutan gerakan reformasi adalah pemberdayaan

pemerintah

daerah

untuk

mengelola

masalah kepemerintahannya sendiri melalui kebijakan desentralisasi/otonomi daerah. Selain memenuhi tuntutan dan

amanat

gerakan

reformasi

untuk

mewujudkan

pemerintahan yang bersih (good governance) yang mana Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu daerah Pilot Project, reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan suatu keniscayaan untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan, khususnya era masyarakat ekonomi ASEAN yang akan terbentuk pada tahun 2015. 2. Peningkatan kompetensi Aparatur Menyongsong perubahan besar yang dilakukan bangsa ini dalam sebuah tema besar reformasi birokrasi, mau tidak mau semua komponen yang ada didalamnya juga

harus

direform

tak

terkecuali

sumberdaya

manuasia/aparatur yang ada di dalamnya. Dalam Undangundang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang

mengatur

mengenai

manajemen

kepegawaian

disebutkan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. UU ini juga menegaskan, bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Hal ini merupakan peluang besar bagi Biro Pemerintahan Umum dalam meningkatkan kapasitas aparaturnya hguna memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder. Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 31

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 2.7.2.

Biro Hukum : Tantangan : 1. Kebutuhan informasi dan pelayanan public yang lebih cepat, lebih baik dan murah melalui jaringan informasi Hukum sebagai perwujudan good governance; 2. Pentingnya manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas serta dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis; 3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN; 4. Semakin besarnya tuntutan masyarakat atas penyelesaian setiap permasalahan dengan cepat dan adil. Peluang : 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung jaringan dokumentasi hukum; 2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.

2.7.3.

Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama (BPPWK) : 1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan

meningkatkan

keberdayaan

aparatur

dalam

mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja; 2. Pentingnya meningkatkan keberhasilan dan keseimbangan pembangunan antar daerah melalui optimalisasi potensi masing-masing dalam kerangka kerjasama antar daerah; 3. tuntutan

akan

pelayanan

tertib

administrasi

dalam

kunjungan kerja pejabat daerah ke luar negeri;


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 4. Tuntutan

akan

penegasan

batas

antar

daerah

(kabupaten/kota, maupun provinsi) guna kejelasan dalam penataan daerah guna optimalisasi pelayanan publik, menciptakan situasi yang kondusif, aman dan terkendali; 5. Semakin besarnya tuntutan dinamika pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat dalam penataan wilayah untuk berkembang

menuju

ke

arah

pembentukan

Daerah

Otonom Baru (DOB); 6. Kebutuhan akan informasi yang akurat tentang namanama unsur rupa bumi (alami maupun buatan), yang dibakukan dalam penamaan unsur rupa bumi; 7. Kebutuhan akan keakuratan data sebagai informasi administrasi kewilayahan sehingga diperlukan kemampuan dalam menginventarisir, dan menggali informasi detail sesuai kaidah gesetir dalam penomoran, kode serta data wilayah administrasi pemerintahan; 8. Pesatnya perkembangan teknologi informasi; 9. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten, sehingga perlu dikelola dengan baik dalam memenuhi pengembangan organisasi yang berkualitas; 10. Meningkatnya

kesadaran

dan

perhatian

multi

pihak

terhadap penataan daerah dan penegasan wilayah dalam memberikan kepastian pelayanan publik; 11. Terbukanya peluang pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dalam optimalisasi potensi.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 2.7.4.

Biro Ekonomi Tantangan : 1. Benturan

peraturan

perundangan-undangan

dengan

adanya moratorium/penghentian sementara pemberian izin/rekomendasi

gubernur

pada

bidang

kehutanan,

perkebunan dan pertambangan; 2. Berkurangnya sumber daya alam yang diekploitasi sebagai salah satu aset pendapatan daerah. Peluang : 1. Penguatan lembaga-lembaga perekonomian daerah dan UMKM; 2. Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

2.7.5.

Biro Pembangunan Daerah Tantangan : 1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan daerah di lingkungan Setda; 2. Kurang

optimalnya

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah; 3. Belum maksimalnya pengadaan barang/jasa SKPD melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP); 4. Penegakan disiplin kerja yang belum maksimal; 5. Belum

maksimalnya

pengembangan

dan

pembinaan

sumber daya aparatur; 6. Sarana dan prasaran kantor yang perlu ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas; 7. Belum maksimalnya analisis dan pengkajian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Peluang : Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 34

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 1. Sebagai unsur TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sekaligus sebagai pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga mempercepat koordinasi khususnya terkait pelelangan dan percepatan penyerapan anggaran; 2. Memiliki sumber daya aparatur yang berkompetensi disegala bidang; 3. Terjalinnya hubungan kerjasama dari SKPD dan juga kabupaten/ kota baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jaringan teknologi informasi; 4. Selalu berpartisipasi aktif dalam menyertakan aparatur Biro untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

melalui Pendidikan dan Pelatihan.

2.7.6.

Biro Sosial Tantangan : 1. Melakukan pembinaan terhadap SKPD untuk mencapai realisasi

pelaksanaan

kegiatan

baik

fisik

maupun

keuangan sesuai terget; 2. Membuat regulasi (Peraturan Gubernur) tentang tata aturan

pelaksanaan

memudahkan

SKPD

program

dan

menjalankan

kegiatan kegiatan

untuk beserta

pertanggungjawabannya kepada pemimpin; 3. Memfasilitasi untuk mencari solusi permasalahan yang ada antara SKPD dengan SKPD provinsi, antar provinsi dengan kabupaten/kota, antara SKPD dengan masyarakat. Peluang : 1. Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta

pelatihan

khusus

yang

mendukung

tupoksi

organisasi; Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 35

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam lingkup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada program/kegiatan

yang

masyarakat

yang

dan

sangat sangat

diprioritaskan berpotensi

bagi

terjadinya

permasalahan (korupsi, kolusi dan nepotisme).

2.7.7.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tantangan : 1. Kebutuhan akan

keterbukaan

informasi publik yang

menuntut ketersediaan data, dokumentasi dan informasi secara cepat dan akurat, dan masih dirasakan pemberitaan media yang cenderung mencari berita-berita negatif ; 2. Pentingnya

upaya

humas

dalam

perannya

sebagai

Advistor, fasilitator, komunikator, Mediator, Inisiator dan Negosiator terhadap informasi publik

serta pemberitaan

yang bersifat positif dalam menyampaikan kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah ; 3. Tuntutan memberikan

akan

profesionalisme

pelayanan

terhadap

aparatur

dalam

masyarakat,

tamu

pemerintah daerah dan pimpinan ; 4. Pentingnya hubungan harmonis dan peluang dalam membangun

komunikasi

kehumasan

pemerintah,

BUMN/BUMD, Pers/Media Massa dan Masyarakat ; 5. Potensi sumber daya aparatur dalam penyediaan dan pelayanan akses informsi publik dokumentasi kebijakan dan pembangunan yang masih belum optimal ;


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 6. Kebutuhan terhadap manajemen kinerja serta pengelolaan sumber informasi publik dari berbagai pemberitaan, kerjasama dengan pers/media massa baik cetak, elektronik dan on line sangat terbuka guna menyampaikan program dan progress pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan kehumasan dan publikasi. Peluang : 1. Pentingnya pelayanan keprotokolan dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang lebih profesional ; 2. Semakin besarnya tuntutan yang menghendaki reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen kinerja ; 3. Minimnya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten yang dibutuhkan serta terserap pada Bidang Kehumasan dan Keprotokolan ; 4. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

2.7.8.

Biro Organisasi Tantangan : 1. Kebutuhanakanpelayananpublikyanglebih cepat, lebih baik dan lebih murahsebagai perwujudangoodgovernance ; 2. Pentingnya Manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan

kualitas prima dari kinerja organisasi

publik ; 3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN ; 4. Semakin besarnya tuntutan pengembangan organisasi yang berkualitas ; Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 37

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM Peluang : 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ; 2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten. 2.7.9.

Biro Keuangan Tantangan : 1. Penerapan kebijakan sistem dan prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kurang optimal; 2. Pengedalian dan Pengawasan kurang optimal ; 3. Penegakan disiplin kerja yang belum maksimal; 4. Belum

maksimalnya

pengembangan

dan

pembinaan

sumber daya aparatur; 5. Sarana dan prasarana kantor serta dana yang tersedia belum dapat menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan; 6. Tidak maksimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang lambat disosialisaikan; Peluang : 1. Sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, Tim Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota, Tim Penyusunan Raperda dan Rapergub tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Majelis dan Sekretariat TP-TGR Pemerintah Provinsi. 2. Tersedianya potensi sumber daya aparatur; 3. Pesatnya kemajuan teknologi informasi; 4. Tersedianya jaringan teknologi informasi milik Pemprov. Kaltim.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 2.7.10. Biro Perlengkapan Tantangan : 1. Adanya aset milik pemerintah provinsi yang belum ada surat-surat kepemilikan, dikuasai oleh masyarakat atau pihak ketiga ; 2. Pemberdayaan dan pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi ; 3. Optimalisasi

Sistem

Informasi

Barang

Milik

Daerah

(SIMBADA). Peluang : 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ; 2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.

2.7.11. Biro Umum Tantangan : 1. Semakin besarnya keperluan dan tuntutan anggaran yang di perlukan; 2. Sumber pendanaan yang yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan; 3. Banyaknya keperluan Setda dan Pimpinan Daerah yang tidak ada dalam Anggaran; 4. Banyaknya kegiatan/acara Pimpinan Daerah yang tidak terkoordinir oleh Protokol.

Peluang :


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM 1. Adanya kerja sama staf Biro Umum dalam mengemban tugas untuk melayani semua kegiatan / acara Pemerintah Daerah ; 2. Adanya dukungan sarana prasarana kerja ; 3. Tersedianya

tenaga external yang mendukung kegiatan

Setda dan Pimpinan Daerah ; 4. Adanya koordinasi antar Biro yang mendukung semua kegiatan di lapangan.


REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

Recommend Documents